EVALUASI PROGRAM PELAYANAN KESAHATAN JEMAAH HAJI DI

KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

TAHUN 2014

Diajukan Oleh:

Ary Falwan Novriawinda

(11100531000031)

SKRIPSI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2016/1437 H

i

EVALUASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

JAMAAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA

ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2014

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Untuk memenuhi persyaratan skripsi dalam

meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

Ary Falwan Novriawinda

NIM: 1110053100031

Dosen Pembimbing

H. Mulkanasir, BA, S.Pd, M.M

19550101 198302 1001

KONSENTRASI MANAJEMEN HAJI DAN UMROH

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU

KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 2016 M

ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul: EVALUASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

JAMAAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMIISTRASI

JAKARTA PUSAT TAHUN 2014, oleh: Ary Ffalwan Novriawinda, NIM:

1110053100031, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ilmu Dakwah

Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari tanggal selasa,

28 oktober 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Konsentrasi Manajemen Haji Dan Umrah

Jurusan Manajemen Dakwah.

Jakarta, 26 Juni 2016

Sidang Munaqosah

Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota

(Drs. Cecep Sastrawijaya, MA) (Drs. Sugiharto, MA)

Nip: 196720303 199203 2001 Nip: 19660806 199603 1001

Anggota

Penguji I Penguji II

(DR. H. Ahmadih Rojalih Jawab, MA) (Drs. H. M. Sungaidi, MA)

Nip: 19810526 201411 1002 Nip: 19600803 199703 1006

Pembimbing

(Drs. H. Mulkanasir, BA, Spd, MM) Nip: 19550101 198302 1001

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyarataan untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) di

Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari saya terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya

asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka

saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 26 Juni 2016

(Ary Falwan Novriawinda)

iv

ABSTRAK

Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di Kementerian Kota

Administrasi Jakarta Pusat

Ibadah haji yang kini menjadi magnet di hati jutaan umat muslim. Baik dalam

kehidupan nyata ataupun dalam media masa ramai orang memperbincangkannya.

Beragaam permasalahan terjadi pada pelaksanaan ibadah haji, salah satunya pada

pelayanan kesehatan jemaah haji. Oleh karenanya perlu dievaluasi.

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan

kualitas, kinerja atau produktifitas suatu lembaga dalam melaksanakan

prorgamnya. Melalui evaluasi ini akan diperoleh informasi tentang apa yang telah

dicapai dan apa yang belum dicapai. Selannjutnya informasi ini digunakan untuk

perbaikan suatu program.

Setelah menjalani evaluasi, kiranya ada beberapa penemuan yang perlu

dikemukakan oleh penulis. Dan penulis mengambil garis besar bahwa program

pelayanan kesehatan jamaah haji di kementerian agama kota administrasi jakarta

pusat mampu menjaga mutu pelayanan kesehatan dengan baik.

Program pelayanan kesehatan jamaah haji di kementerian agama kota

administrasi jakarta pusat mampu memberikan kepuasan bagi jamaah. Mulai dari

jadwal pemeriksaan yang jelas, pemeriksaan kesehatan dan sarana yang lengkap,

hingga tindakan medis yang tutas, semua itu diprioritaskan kepada jamaah haji di

lingkungan Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan

pendekatan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan melakukan penelitian

kepustakaan; yaitu teknik pengumpulan data melalui sumber tertulis. Penelitian

lapangan; yaitu teknik pengumpulan data dengan metode observasi (pengamatan

langsung), dan wawancara dengan Kasi Haji sehingga mendapatkan data-data

yang akurat yang dibutuhkan

v

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrobil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT atas segala nikmat, anugrah serta kasih sayang-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Evaluasi Program Pelayanan

Kesehatan Jamaah Haji di Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat

Tahun 2014. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada

Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, serta

umatnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat

memperoleh gelar sarjana komunikasi islam bagi mahasiswa program S1 pada

program studi Manajemen Haji dan Umrah di Universitas Islam Negri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua

pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari

bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala

kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun

materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan

skripsi ini hingga selesai.

Dengan Segala Kerendahan Hati Penulis juga mengucapkan terimakasih

sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah Dan

Ilmu Komunikasi

2. Drs. Cecep Castrawijaya, MM selaku ketua jurusan manajemen

dakwah

3. Drs. Sugiharto, MA selaku sekretaris jurusan manajemen dakwah

4. Drs. H. Mulkanasir, BA, S.Pd, MM selaku pembimbing skripsi

vi

5. Drs. H. Ahmad Rojalih Jawab, MA dan Drs. H. M. Sungaidi, MA

selaku penguji skripsi

6. Dosen manajemen haji dan umrah yang tidak bisa penulis sebutkan

satu-persatu namanya. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak

terhingga atas transformasi ilmu yang selama ini telah dilakukan

dengan amanah, baik dan bermanfaat.

7. Staf kantor Kementerian agama kota administrasi jakarta pusat,

terutama bapak Drs. H. Suyadi, S.Ag selaku kepala seksi pelayanan

haji dan umrah yang telah memberikan waktuya kepada penulis untuk

melakukan penelitian.

8. Teman-teman kelas konsentrasi manajemen haji dan umrah angakatan

2010. Teman berjuang, bersama menekuni ilmu yang dari awal kuliah

menjadi bidang pilihan kita.

Tiada kata selain terimakasih, semoga Allah membalas kebaikan yang membuat

penulis mudah dalam menyeleseikan skripsi ini dengan sebaik-baik balsan. Dan

semoga Allah selalu melindungi dan memberikan rahmatNya. Amin...

vii

DAFTAR ISI

ABSTRAK ………………………………………………………………... . i

KATA PENGANTAR…………………………………………………....... ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah ...................................................................... 1 B. Pembatasan danPerumusanMasalah .................................................. 7 C. TujuandanManfaatPenelitian.............................................................. 8 D. MetodePenelitian ............................................................................... 9

1. Metode Penelitian ......................................................................... 9 2. Lokasi penelitian ......................................................................... 9 3. Subjek dan Objek Penelitian ........................................................’ 9 4. Tehnik Pengambilan Data ............................................................. 10 5. Teknis Analisi Data....................................................................... 11

E. TinjauanPustaka................................................................................ 11 F. SistematikaPenulisan......................................................................... 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Evaluasi Program ................................................................................ 15 1. Pengertian Evaluasi Program.......................................................... 15 2. Jenis-jenis Evaluasi Program ......................................................... 18 3. Tujuan dan Pentingnya Evaluasi Program...................................... 21 4. Karakteristik Evaluasi Program..................................................... 24

B. Program............................................................................................... 24 1. Pengertian Program....................................................................... 24 2. Macam-Macam Program............................................................... 27 3. Tujuan Program............................................................................ 28

C. Pelayanan Kesehatan.......................................................................... 28 1. Pengertian Pelayanan Kesehatan.................................................. 28 2. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan............................................... 32 3. Mutu Pelayanan Kesehatan............................................................ 33

D. Jamaah Haji ........................................................................................ 36 1. Pengertian Jamaah Haji................................................................. 36 2. Hak dan Kewajiban Jamaah Haji.................................................. 40

BAB III Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi

Jakarta Pusat

A. Profil Umum....................................................................................... 42 1. Sejarah Singkat Lahirnya Kementerian Agama............................ 42

viii

2. Sejarah Singkta Kementerian Agama Jakarta Pusat..................... 43 B. Visi dan Misi...................................................................................... 44 C. Tugas Pokok dan Fungsi..................................................................... 45 D. Struktur Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat........ 46 E. Penyelenggara Haji dan Umrah.......................................................... 47

1. Struktur Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah............................. 47 2. Tugas dan Fungsi Penyelenggara Haji dan Umrah....................... 47

a. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah........................ 48 b. Pranata Haji............................................................................. 48 c. Pengelola Administrasi Keuangan........................................... 49 d. Pengelola Data Informasi......................................................... 49 e. Pengadministrasian Umum...................................................... 50 f. Pengelola Jamaah Haji............................................................. 50

BAB IV Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji di

Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat 2014

A. Program Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji......................................... 52 1. Program Pelayanan Kesehatan di Tanah Air.................................. 52

a. Program Pelayanan Kesehatan Tahap Pertama......................... 53 b. Program Pelayanan Kesehatan Tahap Kedua........................... 55

2. Program Pelayanan Kesehatan di Pesawat..................................... 57 3. Program Pelayanan Kesehatan di Tanah Suci................................ 58

a. Program Pelayanan Medis Petugas TKHI Kloter.................... 59 b. Program Pelayanan Medis di BPIH oleh PPIH Kesehatan..... 60

B. Analisa Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji.............. 61 1. Evaluasi Klient (Calon Jamaah Haji)............................................... 61

a. Calon Jamaah Haji Berdasarkan Kelamin................................. 62 b. Calon Jamaah Haji Berdasarkan Usia....................................... 63 c. Calon Jamaah Haji Berdasarkan Pendidikan............................ 65 d. Calon Jamaah Haji Berdasarkan Pekerjaan.............................. 66

2. Evaluasi Staff.................................................................................... 68 3. Evaluasi Program............................................................................. 71

a. Program Pelayanan Kesehatan di Tanah Air.............................. 71 b. Program Pelayanan Kesehatan di Tanah Suci............................ 73 c. Program Pelayanan Kesehatan Pasca Haji................................. 74

4. Evaluasi Tempat/ Sarana.................................................................. 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan............................................................................................. 77 B. Saran....................................................................................................... 79

Daftar Pustaka

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bulan dzulhijah merupakan waktu bergulirnya ibadah haji. Berduyun

hamburan jutaan manusia mengelilingi kabah. Seraya berteriak khusu’

melafadzkan talbiyah. Berputar tidak ada hentinya, selayaknya jarum jam yang

tidak pernah habis baterainya.

Hati yang diisi penuh oleh harapan, mengepul kepanasan tak sabar dilanda

antrian panjang untuk menuju Rumah Tuhan. Sesekali cemas datang

memikirkan umur yang semakin matang. Ketakutan kalau-kalau di waktu

giliran namun umur sudah menghilang. Na’udzubillah.

Dibalik kecemasan yang meluap dalam menunggu antrian panjang,

terdapat banyak orang yang berkali-kali menunaikan ibadah haji. Tak terhitung

jumlahnya, pemerintahpun enggan mengusiknya, mungkin karena pemerintah

memang tidak berwenang melarangnya. Padahal hakikat haji hanya wajib

dilaksanakan sekali seumur hidup. Sehingga tidak perlu melaksanakan haji

berkali-kali. Seperti dalam hadist Rasulallah dijelaskan bahwa ibadah haji

wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Hadist tersebut berbunyi:

َل َىا اهلُل َعََْهِه َعْن َأِبْي ُهَرْيَرَة، َرِضَي اهلُل َعْنُه، َقاَل : َخَطَبَنا َرُسوُل اهلِل

ُّوا"ف َفَقاَل َرُل : : َوَس َىَم، َفَقاَل: " َأيَُّها الن ىاُس إن ى اهلُل َقْد َفَرَض َعََْهُكُم الَحج ى فُح

2

َرُسوُل اهلل َل َىا اهلُل ف َفَكَكَ،، َت َىا َقاَلَها َلثَالا. ف َفَقاَلَأُك ى َعاٍم َيا َرُسوَل اهلل ِى

َََطْعَُْم ف ُلم ى َقاَل : َذُروِني َما َعََْهِه َوَس َىَم : " َلْو ُقَُْ، : َنَعْم َلَوَلَبْ، ف َوَلَما اسـْ

ِإَذا َِثَاِفِهْم َعََا َأْنِبَهاِِِهْم، َفاِلِهْم، َواْخَتَرْكَُُكْم، َفإن ىَما َهَََك َمْن َكاَن َقْبََُكْم ِبَكْثَرِة ُسَؤ

َُِْوا ِمْنُه َما اْسَََطْعَُم، َوِإَذا َنَهْهَُُكْم َعْن ُُ َأَمْرُتُكْم ِبَشيٍء َفا ََْيٍء َفَدُعوُُ " رَرَوا

فُمْكَِم(

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata: Rasulallah shallallahu

alaihi wasallam berkhutbah dan bersabda: “Wahai sekalian manusia, sungguh

telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah kalian. Lalu ada seorang

yang bertanya, “apakah wajib setiap tahun wahai Rasulallah?” beliau lalu

terdiam. Sampai ketika orang itu bertanya pada kali yang ketiga beliau

menjawab. “Seandainya saya katakan ‘ya’ maka haji akan menjadi wajib setiap

tahunnya dan kalian pasti tidak akan sanggup melakukannya.” (H.R. Muslim

no. 1337)1

Ibadah haji yang kini menjadi magnet di hati jutaan umat muslim mampu

menarik banyak perhatian. Baik dalam kehidupan nyata ataupun dalam media

masa ramai orang memperbincangkannya. Beragaam permasalahan terjadi

pada pelaksanaan ibadah haji, salah satunya pada pelayanan kesehatan jemaah

haji.

Untuk memaksimalkan rukun Islam yang kelima dipersyaratkan harus

mampu. Kata mampu ataupun sanggup di sini adalah mampu secara fisik

maupun finansial yang tentunya melibatkan kesiapan mental.2

Maksud mampu secara fisik di sini adalah mimiliki badan yang sehat

sehingga mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik. Ibadah haji

1 M. Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, Gema Insani, th. 2005, h. 306.

2Mulyadhi,Kartanegara. Filosofi haji. Dinamika dan presfektif Haji Indonesia. (jakarta :cv duta

veraga ,2010), hal 3

3

merupakan ibadah dengan ritual yang banyak menguras fisik. Sehingga

kualitas kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah. Dan sulit

kiranya untuk mewujudkan haji yang mabrur andai ke-khusu’-an dalam

melaksanakan ibadah haji terganggu oleh kualitas kesehatan jemaah yang

lemah.

Ibadah haji mensyaratkan kesanggupan (istitho’ah) kesehatan secara fisik

dan jiwa, selain ekonomi dan ilmu. Untuk memenuhi ketentuan syar’i

dimaksud, diperlukan upaya perbaikan pelayanan kesehatan pada jemaah haji.

Pelayanan kesehatan jemaah haji merupakan rangkaian kegiatan terstruktur

dalam upaya meningkatkan status kesehatan dan kemandirian jemaah haji.3

Tujuan pelayanan kesehatan ini adalah meningkatkan kondisi kesehatan

jemaah haji sebelum keberangkatan, menjaga agar jemaah haji dalam kondisi

sehat selama menunaikan ibadah sampai tiba kembali ke Indonesia, serta

mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa

keluar/masuk oleh jemaah haji.

Padatnya aktivitas disertai dengan perubahan suhu seringkali menjadi

faktor turunnya kondisi kesehatan. Biasanya, gangguan kesehatan yang dialami

oleh para jamaah yakni sengatan panas, dehidrasi hingga kelelahan berat. Hal

inilah yang juga diungkapkan Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.4

Suhu di Tanah suci bisa mencapai 40 derajat celcius, kelembapannya

rendah sehingga bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Lebih lanjut, pada

3Bapelkes.cikarang.or.id, 21.30, 04-12-2014. 4Health.okezone.com, 02 September 2014, pukul 20.18

http://health.okezone.com/read/2014/09/01/486/1032865/jangan-sepelekan-varises

4

pelaksanaan ibadah haji tahun 2014 para jamaah juga diperingatkan untuk

mewaspadai penyakit MERS yang mewabah di Arab Saudi sebelumnya. Selain

memang belum ada vaksin, pasien yang terserang penyakit tersebut, diketahui

memiliki riwayat penyakit tertentu. Karenanya, para calon jemaah haji harus

benar-benar diberi pelayanan kesehatan yang baik agar terhindar dari penyakit

ataupun virus yang beredar di Makkah.5

Program pelayanan kesehatan jemaah haji tidak hanya diberikan pada

akhir-akhir ini saja, jauh sejak dari awal pelaksanaan ibadah haji mulai

ditangani oleh pemerintah sudah dibuat program pelayanan kesehatan oleh

pemerintah Indonesia. Seperti saat pelaksanaan ibadah haji masih

menggunakan transportasi kapal haji Koan Maru 1 (1996), di atas kapal ini

menyediakan fasilitas kesehatan dengan menyediakan poliklinik.6

Seiring berkembangnya alat transportasi, penggunaan kapal laut sudah

tidak lagi digunakan dan beralih menggunakan transportasi udara. Dengan

demikian pelayanan kesehatan bisa lebih intens karena hanya dilakukan pada

saat sebelum keberangkatan dan saat tinggal di Saudi Arabia.

Walaupun demikian kondisinya, tidak serta-merta pelayanan kesehatan

jemaah haji berjalan dengan rapi sesuai program yang diatur oleh pemerintah.

Seperti apa yang dialami oleh Haryadi, jemaah haji yang menunaikan ibadah

haji pada tahun 2012 ini merasa ada keganjalan karena setiap jemaah dipungut

5Ibid 6 Med. Ahmad Ramali, Perjalanan Haji, Penerbit Tinta Mas, Jakarta, 1969, hal 11.

5

sebesar Rp.50.000 oleh petugas kesehatan setempat. Hal ini terjadi saat

melakukan tes kesehatan Tahap II di puskesmas daerahnya.7

Dan pada pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini (2014) juga terjadi protes

oleh sebagian Calon Jemaah Haji karena ada pungutan liar saat pemeriksaan

kesehatan Tahap II di puskesmas. Untuk pemeriksaan Tahap ini jemaah

dipungut biaya sebesar Rp.558.000. Sedangkan SK bupati setempat jumlahnya

tidak sampai sebesar itu.8

Namun masalah tersebut ada pembelaan dari petugas setempat yang

mengatakan bahwa tidak kesesuaian besarnya biaya dengan SK bupati

disebabkan oleh adanya biaya tambahan untuk vaksin MERC atau imunisassi

Flubio yang biayanya dibebakan kepada masing-masing Calon Jemaah Haji,

sehingga setiap jemaah dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.160.000.

Di luar benar atau salahnya alasan yang diberikan oleh petugas tersebut,

kasus yang penulis tulis di atas menandakan bahwa program-porgram yang

dibuat pemerintah masih terlihat ada kejanggalan dan belum sepenuhnya bisa

diterima oleh masyarakat, khususnya oleh para calon jemaah haji.

Atas dasar masalah-masalah di atas, maka penulis sangat tertarik untuk

melakukan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah skripsi

dengan judul “EVALUASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

JEMAAH HAJI DI KEMENTRIAN AGAMA JAKARTA PUSAT

TAHUN 2014”

7 SindoNews.com, 02 September 2014, pukul 22.36. 8 Suksesionline.com, 20 Oktober 2014, pukul 09.00

6

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikisikan

sebagai berikut:

a. Ibadah haji merupakan ibadah yang menguras fisik, dan kondisi fisik

jemaah haji Indonesia beragam, bahkan mayoritas adalah berusia lanjut.

b. Banyak jemaah yang kesehatannya terganggu saat melaksanakan ibadah

haji.

c. Program pelayanan kesehatan jemaah haji yang dilakukan oleh

pemerintah selalu mendapat kritikan dari masyarakat sehingga perlu

dievaluasi.

Dalam pembatasan masalah penulis hanya membatasi pada poin C

saja. Yaitu program pelayanan kesehatan jemaah haji di Kementerian

Agama Jakarta Pusat pada tahun 2014.

2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka

perumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apa saja program-program pelayanan kesehatan yang diberikan

Kementerian Agama Jakarta Pusat kepada jemaah haji?

2. Apakah program pelayanan kesehatan jemaah haji di Kementerian Agama

Jakarta Pusat sudah memenuhi standar pemeriksaan kesehatan?

7

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka ada tujuan yang ingin di-

capai oleh peniliti yaitu :

a. Untuk mengetahui program-program pelayanan kesehatan yang dilakukan

oleh Kementerian Agama Jakarta Pusat kepada jemaah haji.

b. Untuk mengetahui apakah program pelayanan kesehatan jemaah haji di

Kementerian Agama Jakarta Pusat memenuhi standar pemeriksaan

kesehatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Akademik

Pengembangan ilmu pengetahuan bidang manajemen haji dan

umrah, khususnya dalam pelayanan kesehatan jemaah haji. Dan menjadi

referensi khususnya jurusan manajemen haji dan umroh, Fakultas Ilmu

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi yang sudah lebih dari empat tahun

mendidik mahasiswa untuk berkompeten dalam bidang haji dan umroh.

b. Praktis

Pengembangan wawasan khazanah ilmu pengetahuan dan juga

gagasan untuk Kementerian Agama yang telah ditugaskan sebagai

pelaksana ibadah haji, dan khususnya untuk jurusan manajemen haji dan

8

umroh, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi yang kelak

alumninya akan turun ke lapangan untuk ikut mensukseskan pelaksanaan

ibadah haji.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan

metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan metode ini akan sangat tepat

untuk menghasilkan sebuah informasi mendalam terkait program pelayanan

kesehatan jemaah haji yang ada di Kementerian Agama Kota Administrasi

Jakarta Pusat, dengannya penulis akan menggambarkan secara cermat dan

sistematis semua fakta yang ada di Kementerian Agama Kota Administrasi

Jakarta Pusat dan memberi kemudahan untuk dipahami dan disimpulkan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Kementerian Agama

Kota Administrasi Jakarta Pusat Jl. Kyai Haji Mas Mansyur, No. 128,

Jakarta Pusat, 10230. Telp. (021) 3102377. Penelitian ini dilaksanakan

mulai tanggal 27 November 2014 sampai selesai.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah evaluasi program

pelayanan kesehatan jemaah haji di jakarta pusat. Untuk subjek dalam

penelitian ini adalah Kepala Biro Haji dan Umroh berserta pegawai lainnya.

9

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan dalam metode survei

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti.9

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara kepada subjek

yang berkaitan kepada pejabat Kementerian Agama Jakarta Pusat.

Penulis memberikan pertanyaan langsung dengan melakukan 2 cara :

melalui tatap muka dan melalui alat elektronik seperti telepon dan email.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung

agar data yang di dapatkan lebih akurat dan bebas terhadap objek yaitu

Kementerian Agama Jakarta Pusat tentang program program peningkatan

profesionalisme terhadap pembimbing manasik haji. Observasi

merupakan proses pencatatan pola prilaku subjek (orang), objek (benda),

atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi

dengan individu-individu yang di teliti.10

9 Sangadji etta memang dan sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian

(Yogyakarta : C.V. ANDI OFFSET, 2010), h.171

10 Sugiono, Metode penelitian pendidikan, h.171

10

c. Dokumentasi

Merupakan jenis data penelitian yang antara lain berupa : jurnal,

surat-surat atau data dalam bentuk laporan program.11 dalam hal ini

penulis melakukan pengumpulan data yang terdapat di Kementerian

Agama Jakarta Pusat.

5. Tehnik Analisa Data

Ketika data-data dikumpulkan, selanjutnya penulis mengolahnya

dengan menggunakan metode content analisys yaitu menganalisa dan

menguraikan secara jelas dan utuh hal-hal yang berkaitan dengan

permasalahan yang ada yaitu sesuai dengan judul skripsi penulis “Evaluasi

program pelayanan kesehatan jemaah haji di Kementerian Agama Kota

Administrasi Jakarta Pusat”. Untuk memperkuat analisis, penulis

membandingkan dengan informasi yang diberikan oleh informan.

Selanjutnya penulis membuat kesimpulan dengan pendekatan metode

induktif yaitu menyimpulkan kesimpulan dari yang bersifat khusus ke

umum.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini penulis banyak membaca skripsi yang

telah dibuat sebelumnya, agar mendapat pengetahuan dan sebagai

perbandingan. Di dalam proses pencarian data penulis menemukan skripsi yang

11 Sangadji etta memang dan sopiah, Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian

(Yogyakarta: C.V. ANDI OFSET, 2010) , h. 176

11

memiliki judul- judul hampir sama dengan yang di teliti. Judul tersebut ada di

dalam karya :

1. Nama : Mar’atus Soleha, Nim : 108053000039 Jurusan : Manajemen

Dakwah, Fakultas : Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2010, Judul Skripsi

: Evaluasi Program Pemasaran Umrah PT Bimalyndo Hajar Aswad Tour

And Travel Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, dalam penelitianyan

saudari Soleha mengevaluasi program pemasaran umrah yang ada di PT

Bimalyndo Hajar Aswad Tour and Travel.

Persamaan

Di dalam penelitian ini baik penulis dan saudari Mar’atus Soleha

membuat evaluasi terhadap program yang telah dibentuk oleh masing-

masing objek yang dievaluasi.

Perbedaan

Dalam skripsi saudari Mar’atus Soleha mengevaluasi program

pemasaran, sedangkan penulis mengevaluasi program pelayanan

kesehatan jemaah.

2. Nama : Hj. Nur Ahyani, Jurusan : Manajamen Dakwah, Fakultas : Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2006, Judul Skripsi :pelayanan haji dan

umrah PT. Nurul Amanah Sirindo Jakarta terhadap jemaah haji. Skripsi ini

menjelaskan tentang bagaimana pelayanan jemaah haji.

Persamaan

Di dalam skripsi ini persamaan penulis dan saudari Hj. Nur Ahyani

adalah tentang bagaimana member pelayanan terhadap jemaah haji.

Perbedaan

12

Skripsi yang ditulis oleh saudari Hj.Nur Ahyani menjelaskan tentang

pelayanan terhadap Jemaah haji secara umum, sedangkan penulis lebih

memfokuskan pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji.

3. Nama: Ida Nur Aeni, Nim: 106054002040, jurusan: pengembangan

masyarakat Islam, fakultas: Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2010, judul

skripsi: program pelayanan kesehatan yayasan persada nurani dalam

meningkatkan kesehatan masyarakat miskin di kebayoran lama jakarta

selatan.

Persamaan

Di dalam skripsi saudari Ida Nur Aeni dan penulis memiliki persamaan

dengan pembahasan, yaitu sama-sama membahas masalah pelayanan

kesehatan.

Perbedaan

Skripsi yang ditulis oleh Ida Nur Aeni hanya membahas pelayanan

kesehatan masyarakat di yayasan persada nuraini, sedangkan penulis

membahas pelayanan kesehatan jemaah haji di kementerian agama

jakarta pusat.

13

F. Sistematika Penulisan

Di dalam sistematiaka penulisan penulis menjadikanya terdiri dari lima

BAB, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodelogi

penelitian, tinjauan pustaka dan sistematiaka penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pengertian Evaluasi, macam-macam evaluasi, manfaat

evaluasi, Pengertian Program, pengertian pelayanan

kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, pengertian jemaah

haji, dan dinamika jemaah haji di Indonesia.

BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG KEMENTERIAN

AGAMA JAKARTA PUSAT

Sejarah, visi dan misi, struktur organisasi.

BAB IV :ANALISIS TENTANG EVALUASI PROGRAM

KESEHATAN JEMAAH HAJI DI KEMENTERIAN

AGAMA JAKARTA PUSAT

Dalam bab ini berisikan hasil dari penelitian mengenai

bagaimana program pelayanan kesehatan jemaah yang

dilakukan oleh Kementerian Agama Jakarta Pusat.

14

Meliputi: prapelaksanaan ibadah haji dan ketika

pelaksanaan ibadah haji.

BAB V : PENUTUP Kesimpulan dan saran

15

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Evaluasi Program

1. Pengertian Evaluasi Program

Secara etimologis evaluasi berarti penilaian.1 Sedangkan secara

terminologis evaluasi dapat diartikan sebagai proses bersistem dan obyektif

yang menganalisa sifat dan ciri pekerjaan di dalam perusahaan atau

organisasi.2

Pengertian evaluasi sudah banyak diterangkan oleh para pakar

manajemen, baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

Diantaranya sebagai berikut:

a. Nikto & Brookhart (2007) dalam Harun Rasydin dan Mansur

mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses penetapan nilai yang

berkaitan dengan kinerja dan hasil karya siswa.3

b. Mardapi (2004) dalam buku Harun Rasydin dan Mansur mendifinisikan

evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan

kualitas, kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan

prodaknya.4

1 http://kbbi.wib.id/evaluasi, 10.56, 22 oktober 2014. 2 Lembaga pendidikan dan pembinaan manajemen, 1999, h. 40 3 Harun Rasydin & Mansur, Penilaian Hasil Belajar, (B andung: Wacana Prima, 2009), h.

2 4 Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1999, h. 42

http://kbbi.wib.id/evaluasi

16

c. Tyler (1950), evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan

pendidikan telah dicapai.5

d. Kirkendan, dkk (1980) mendefinisikan evaluasi adalah proses penentuan

nilai atau manfaat dari suatu data kolektif.6

e. Stuffelbeam (1971) mendifinisikan evaluasi adalah proses memperoleh,

menyajikan, dan menggambarkan informasi yang berguna untuk menilai

suatu alternatif pengambilan keputusan.7

f. Ebel (1986) mendefinisikan evaluasi merupakan kebutuhan dimana

evaluasi harus memberikan keputusan tentang informasi apa saja yang

dibutuhkan, bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, serta bagaimana

informasi tersebut disintesiskan untuk mendukung hasil yang

diharapkan.8

g. Dr. Wirawan, MSL, Sp.A., M.M., M.Si. dalam bukunya “Evaluasi: teori,

model, standar, aplikasi, dan profesi” mendefinisikan evaluasi sebagai

riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan meyajikan informasi yang

bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan

membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya

dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.9

h. M Chabib Thaha berpendapat bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang

terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan

5 Harun Rasydin & Mansur, Penilaian Hasil Belajar, h. 3. 6 Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1999, h. 43 7 Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1999, h. 43 8 Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1999, h. 44 9 Wirawan, Evaluasi: teori, model, standar, aplikasi, dan profesi, (Jakarta: Rajawali Pres,

2012), h. 7.

17

suatu instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk

memperoleh kesimpulan.10

i. Arikunto berpendapat bahwa evaluasi merupakan salah satu rangkaian

kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktifitas suatu

lembaga dalam melaksanakan programnya.11

Dari pendapat-pendapat mereka di atas yang saling melengkapi,

maka penulis mengambil kesimpulan bahwa evaluasi adalah suatu proses

untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana kegiatan tertentu telah

dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu

untuk mengetahui apakah ada selisih diatara keduanya, serta bagaimana

manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-

harapan yang ingin diperoleh.

Sedangkan pengertian program secara terminologis yaitu berasal dari

bahasa inggris yang artinya acara, rencana, buku acara. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia “Progam” mempunyai arti suatu rancangan

mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan.12

Secara etimologis program adalah pekerjaan yang dilakuan oleh

seorang manajer dalam menetapkan urutan tindakan yang diperlukan untuk

mencapai sasaran dan tujuan. Dalam program ditetapkan prioriitas dan

10 M. Chabib Thaha, Teknik Evaluasi Pendidikan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, th. 1996,

h. 1. 11 Arikunto Suharsini, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi

Praktisi Pendidikan, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.12 12Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

1988), cet. ke-1, h. 278

18

mencantumkan langkah tindakan yang akan diambil menurut tingaktan atau

derajat kepentingan.13

Program menurut Andi Mappiare adalah kerangka dasar rancangan

aktifitas atau kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan yang

dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas.14

Menurut Jhon L Herman (1989) program adalah segala sesuatu yang

dilakukan dengan harapan akan mendatangkan hasil atau manfaat.

Menurut Suharsimi Arikunto (2004) program dapat dipahami dalam

dua makna, yaitu secara umum dan khusus: secara umum, program diartikan

dengan rencara atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang

dikemudian hari. Sedangkan pengertian program secara khusus, biasanya

program dikaitkan dengan evaluasi, yaitu suatu unit atau kesatuan kegitan

yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan,

berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu

organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

2. Jenis-jenis Evaluasi Program

Dalam melaksanakan evaluasi program, biasanya dikaitkan dengan

jenis-jenis evaluasi yang akan digunakan. Dalam konteks ini penulis akan

menggunakan jenis evaluasi program seperti yang dikemukakan oleh

13 B. N. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 292. 14 Andi Mappiare, Kamus Istilah Konseling dan Terapi, (Jakarta, PT Raja Grafindo

Persada, 2006), edisi 1, h. 254

19

Isbandi Rukminto yang mengutip pendapat Feuriskin yaitu : evaluasi input,

evaluasi proses, dan evaluasi hasil.15

a. Evaluasi Input

Evaluasi input memfokuskan pada berbagai unsur yang masuk

dalam suatu pelaksanaan program. Menurut Isabndi terdapat tiga unsur

(variabel) utama yang terkait dengan evaluasi input adalah :

1) Klien (peserta), meliputi : usia, jenjang pendidikan, dan latar belakang

keluarga.

2) Staf (pelaksana), meliputi : aspek demografi, seperti latar belakang

pendidikan staf, dan pengalaman profesi staf

3) Program, meliputi : lama waktu layanan yang diberikan, materi,

sumber-sumber rujukan yang tersedia dan cara pelaksanaan program.

Terkait dengan evaluasi input program, ada 4 (empat) kriteria

yang dapat dikaji, baik sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan.

Kriteria tersebut di antaranya :

1) Tujuan objektif

2) Penilaian terhadap kebutuhan klien

3) Standar dari suatu praktek yang baik

4) Biaya untuk pelaksanaan program.

b. Evaluasi proses

15 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi

komunitas, (Jakarta : FEUI, 2001), h.128

20

Menurut Wirawan evaluasi proses merupakan evaluasi formatif

yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan

program. salah satu cangkupannya adalah mengukur apakah terjadi

penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaan program.

Evaluasi proses memfokuskan diri pada aktivitas program yang

melibatkan interaksi langsung antara klien (peserta program) dan staf

(pelaksana). Evaluasi ini untuk menilai bagaimana proses kegiatan yang

sedang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang telah

dirumuskan.16

Sedangkan evaluasi proses menurut Isbandi yang mengutip

pendapat Pietrzak yaitu memfokuskan diri pada aktivitas program yang

melibatkan interaksi langsung antara klien dengan staf yang merupakan

pusat dari pencapaian tujuan program. Tipe evaluasi ini diawali dengan

analisis dari sistem pemberian layanan dari suatu program. Dalam upaya

mengkaji nilai komponen pemberian layanan, hasil analisi harus dikaji

bedasarkan kriteria yang relevan seperti: standar praktek terbaik,

kebijakan lembaga, tujuan proses dan kepuasa klien.17

c. Evaluasi Hasil

Evaluasi ini diarahkan pada evaluasi keseluruhan dampak (overall

impact) dari suatu progam terhadap penerimaan layanan (recipients).

16 Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi, (Jakarta: PT

Rajagrafindo Persada, 2011), h. 2 17 Isbandi Rukminto, Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, (Jakarta: FEUI, 2001), h. 129

21

Pertanyaan utama yang muncul dalam evaluasi ini adalah: bila suatu

program telah berhasil mencapai tujuannya, bagaimana penerima layanan

akan menjadi berbeda setelah ia menerima layanan tersebut? Bedasarkan

pertanyaan ini seorang evaluator akan mengkonstruksikan kriteria

keberhasilan dari suatu program. Kriteria keberhasilan ini akan dapat

dikembangkan sesuai dengan kemajuan suatu program.18

Evaluasi hasil mengukur dan menginterpretasi pencapaian program

selama program dan akhir program. evaluasi ini dilakukan untuk

mengetahui tentang seberapa jauh tujuan yang di rencanakan telah dapat

dicapai dengan baik

3. Tujuan dan Pentingnya Evaluasi

Dilansir oleh Dr. Wirawan bahwa evaluasi dilaksanakan untuk

mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Berikut ini adalah

tujuan melaksanakan evaluasi menurutnya:19

a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang

dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial (social

intervention) untuk menyelesaikan masalah dan keadaan yang dihadapi

masyarakat. Program juga diadakan untuk mengubah keadaan

masyarakat yang dilayani.

18 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi komunitas, (Jakarta : FEUI,2001), h.131 19 Wirawan, Evaluasi: teori, model, standar, aplikasi, dan profesi, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 22-24.

22

b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Setiap program direncanakan dengan teliti dan pelaksanaanya harus

sesuai dengan rencana tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya suatu

program dapat melenceng.

c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Setiap

program dirancang dan dilaksanakan bedasarkan standar tertentu.

d. Evaluasi program dapat mengidentifikasikan dan menemukan mana

dimensi program yang jalan, dan mana yang tidak berjalan.

e. Pengembangan staf program. Evaluasi dapat dipergunakan

mengembangkan kemampuan staf garis depan yang langsung menyajikan

layanan kepada masyarakat. Evaluasi memberikan masukan kepada

manajer program mengenai kinerja staf dalam melayani masyarakat.

f. Memenuhi ketentuan undang-undang. Suatu program dirancang dan

dilaksanakan bedasarkan ketentuan undang-undang untuk menyelesaikan

masalah yang dihadapi masyarakat.

g. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency. Untuk melaksanakan

suatu program diperlukan anggaran yang setiap organisasi mempunyai

keterbatasan jumlahnya.

h. Mengambil keputusan mengenai program. Salah satu tujuan evaluasi

program untuk mengambil keputusan mengenai program.

i. Accountabilitas. Evaluasi dilakukan juga untuk mempertanggung

jawabkan pimpinan dan pelaksana program. Apakah program telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan standar atau tolak

23

ukur keberhasilan atau tidak. Apakah program telah mencapai tujuan

yang direncanakan atau tidak. Semua hal tersebut perlu dipertanggung

jawabkan oleh penyelenggara program.20

Sedangkan tujuan evaluasi menurut Isbandi Rukminto, dengan

mengutip pendapat Feuriskin, ia menyatakan ada 10 alasan mengapa suatu

evaluasi program diperlukan :

a) Untuk melihat apa yang sudah dicapai

b) Melihat kemajuan, dikaitkan dengan objektif (tujuan) program

c) Agar tercapai manajemen yang baik

d) Mengidentifikasikan kekurangan dan kelebihan untuk memperkuat

program

e) Melihat perbedaan apa yang sudah terjadi setelah diterapkan suatu

program

f) Untuk merencanakan kegiatan program tersebut lebih baik

g) Melihat apakah usaha yang dilakukan secara efektif

h) Melihat apakah biaya yang dikeluarkan cukup rasionable21

Jadi setelah dilihat dari tujuan yang telah disebutkan oleh masing-

masing pakar diatas, hampir memiliki kesamaan yang intinya melihat kepada

dampak atau hasil yang diperoleh setelah dilakukannya evaluasi program dan

apakah sudah sesuai dengan rencana yang diharapkan.

20 Wirawan, Evaluasi: teori, model, standar, aplikasi, dan profesi, (Jakarta: Rajawali Pres,

2012), h. 24 21Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas

Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis, (Jakarta: FEUI Press, 2003), h.187-

188

24

4. Karakteristik Evaluasi Program

Menurut Steele (1977) Evaluasi program memiliki macam-macam

karakteristik, diantarnya sebagai berikut:22

a. Evaluasi program lebih mengutamakan proses program kegiatan yang

bersifat umum, bukan kegiatan yang bersifat kusus.

b. Evaluasi program lebih luas dari pemeriksaan terhadap pencapaian tujuan

program.

c. Evaluasi program lebih luas diri evaluasi hasil program.

d. Evaluasi program lebih luas diri evaluasi proses pembelajaran.

e. Evaluasi program berbeda dengan penelitian evaluatif terhadap program

(evaluative research) dan penelitian program (program research).

f. Evaluasi program merupakan alat dalam manajemen program.

g. Evaluasi program lebih berpusat pada manusia (people centered) yang

terlibat dalam dan terkait dengan program.

B. Program

1. Pengertian Program

Secara terminologis, program berasal dari bahasa inggris yang artinya

acara, rencana, buku acara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

“Progam” mempunyai arti suatu rancangan mengenai asas serta usaha

yang akan dijalankan.23

22 Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan, h. 28 23Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

1988), cet. ke-1, h. 278

25

Secara etimologis program adalah pekerjaan yang dilakuan oleh

seorang manajer dalam menetapkan urutan tindakan yang diperlukan untuk

mencapai sasaran dan tujuan. Dalam program ditetapkan prioriitas dan

mencantumkan langkah tindakan yang akan diambil menurut tingaktan

atau derajat kepentingan.24

Program menurut Andi Mappiare adalah kerangka dasar rancangan

aktifitas atau kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan yang

dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas.25

Menurut Jhon L Herman (1989) program adalah segala sesuatu

yang dilakukan dengan harapan akan mendatangkan hasil atau manfaat.

Menurut Suharsimi Arikunto (2004) program dapat dipahami

dalam dua makna, yaitu secara umum dan khusus: secara umum, program

diartikan dengan rencara atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan

oleh seseorang dikemudian hari. Sedangkan pengertian program secara

khusus, biasanya program dikaitkan dengan evaluasi, yaitu suatu unit atau

kesatuan kegitan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu

kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam

satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Program menurut Wirawan adalah kegiatan atau aktivitas yang

dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu

24 B. N. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 292. 25 Andi Mappiare, Kamus Istilah Konseling dan Terapi, (Jakarta, PT Raja Grafindo

Persada, 2006), edisi 1, h. 254

26

yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan

kebijakan disusun berbagai jenis program. Misalnya, untuk melaksanakan

Kebijakan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Manajemn Pendidikan

Dasar menyusun dan melaksanakan program pendidikan dasar, program

pendidikan sekolah menengah kejuruan. Untuk melakukan intervensi

kepada orang miskin yang sakit dan tidak mampu berobat, departemen

kesehatan merancang dan melaksanakan program Asuransi Kesehatan

Untuk Orang Miskin (ASESKIN). Untuk melindungi para pekerja di

Indonesia, Departemen Tenaga Kerja menyelenggarakan Program Jaminan

Social Tenaga Kerja. Untuk meyediakan fasilitas tranportasi massal,

Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta menyelenggrakan program angkutan

massal busway.26

Program juga merupakan unsur pertama yang harus ada demi

terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek,

disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.

2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.

3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.

5. Strategi pelaksanaan.

26 Wirawan, Evaluasi: teori, model, standar, aplikasi, dan profesi, (Jakarta: Rajawali Pres,

2012), h. 17.

27

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih

terorganisir dan lebih mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan

pengertian program yang diuraikan27

2. Macam-macam Program

Macam atau jenis program dapat bermacam-macam wujud dan dapat

dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya, program dapat ditinjau dari:28

a. Tujuan, ada yang bertujuan mencari keuntungan. Maka ukurannya

dalah seberapa banyak program tersebut bermanfaat bagi orang lain.

b. Jenis, ada program pendidikan, program kemasyaarkatan dan

sebagainya. Klasifikasi tersebut tergantung dari program yang

bersangkutan.

c. Jangka waktu. Ada program jangka pendek, jangka menengah dan

jangka panjang.

d. Keluasan. Ada program sempit dan ada program luas. Program sempit

hanya menyangkut program yang terbatas, sedangkan program luas

menyangkut banyak variabel.

e. Pelaksanaannya. Ada program kecil dan ada program besar. Program

kecil hanya dilaksankan beberapa orang, sedangkan program besar

dilaksanakan oleh banyak orang.

f. Sifatnya. Ada program penting dan ada program yang kurang penting.

Program penting yang dampaknya menyangkut orang banyak,

27 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29235/3/Chapter%20II.pdf, minggu,13 July 2014, 22:15 28 Suharsimi Arikunto, Penilaian Program Pendidikan, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1988),

h. 23.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29235/3/Chapter%20II.pdf

28

menyangkut hal-hal yang vital, sedangkan kurang penting adalah

sebaliknya.

3. Tujuan Program

Tujuan program adalah sasaran atau maksud yang harus dicapai

dalam proses pelaksanaan kegaiatan yang direncanakan. Hal ini sesuai

denga apa yang dikemukakan oleh Arikunto bahwa “Tujuan program

merupakan suatu yang pokok dan harus dijadikan perhatian oleh

evaluator. Jika suatu program tidak mempunyai tujuan yang tidak

bermanfaat, maka program tersebut tidak perlu dilaksanakan karena

tujuan menentukan apa yang akan diraih”.29

Tujuan program dibagi menjadi dua bagian:

a. Tujuan umum, biasanya menunjukan out put dari program jangka

panjang.

b. Tujuan khusus, biasanya menunjukan out putnya jangka pendek.30

C. Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan terdiri dari dua kata, yaitu pelayanan dan

kesehatan. Secara etimologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia

29 Suharsimi Arikunto, Penilaian Program Pendidikan, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1988),

h. 24. 30 Suharsimi Arikunto, Penilaian Program Pendidikan, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1988),

h. 35.

29

(KBBI) menyatakan pelayanan adalah kemudahan yang diberikan

sehubungan jual beli barang atau jasa.31

Secara terminologis, arti pelayanan sudah banyak dipaparkan oleh

para ahli, berikut ini adalah pengertian evaluasi menurut para ahli:

a. AS. Moenir menyatakan “pelayanan adalah proses pemenuhan

kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang langsung diterima.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelayanan merupakan

tindakan yang dilakukan orang lain agar masing-masing memperoleh

keuntungan yang diharapkan dan mendapatkan kepuasan”.32

b. Philip Kottler menyatakan “Pelayanan dapat diartikan sebagai suatu

aktifitas yang bermanfaat atau yang diberikan oleh satu atau beberapa

pihak kepada pihak lain untuk dapat memuaskan kebutuhan dan

keinginan yang pada dasarnya bersifat berwujud dan tidak akan

memimbulkan kepemilikan apapun kepada yang menerimanya”.33

c. Herbert N. Casson menyatakan “Pelayanan sebagai tindakan yang

dinyatakan atau dikerjakan untuk menyenangkan, mencari petunjuk

atau memberi keuntungan kepada pembeli dengan tujuan menciptakan

good will atau nama baik serta peningkatan penjualan dan

pendapatan”.34

31 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 2002), edisi ke-3, cet. ke-2, h. 646. 32 AS. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: bumi aksara, 2000),

cet ke-4, h. 17. 33 Philip Kottler, Marketing Manajemen, analisis planning, implmentation and control,

(eight edition, new jersey, prentice hall,1994), h. 446. 34 Herbert N. Casson, Petunjuk Praktis dalam Berusaha, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981),

h 13.

30

d. Atep Adya Brata menyatakan “pelayanan adalah segala usaha

penyediaan fasilitas dalam rangka mewujudkan kepuasan para calon

pembeli atau pelanggan setelah atau sebelum terjadinya transaksi”.35

Dari beberapa definisi di atas, penulis memberi kesimpulan

tentang pengertian pelayanan sebagai usaha untuk memberikan sesuatu

yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen.

Sedangkan arti kesehatan adalah sebagai berikut; secara

etimologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan

kesehatan sebagai kebaikan keadaan (badan dsb). Dan dalam Wikipedia

kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan

ekonomis.36

Secara terminologis, istilah kesehatan diartikan sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1992, yang dimaksud dengan

sehat ialah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

Menurut WHO tahun 1947, sehat adalah keadaan sejahtera, sempurna

dari

35 Atep Adya Brata, Bisnis dan Hukum Perdata dagas SMK, (Bandung: Armico, 1999), h.

93. 36 www.wikipedia.org/wiki/kesehatan , 20.06, rabu, 28-10-2014.

http://www.wikipedia.org/wiki/kesehatan

31

fisik, mental dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari

penyakitatau kelemahan saja;37

Menurut Gede Muninjaya sehat adalah suatu keadaan yang

optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya terbatas pada

keadaan bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Tujuan sehat yang

ingin dicapai oleh sistem kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan tujuan sistem

kesehatan tersebut, administrasi (manajemen) kesehatan tidak dapat

disamakan dengan administrasi niaga (business administration) yang

lebih banyak berorientasi pada upaya untuk mencari keuntungan finansial

(profit oriented). Adminstrasi kesehatan lebih tepat digolongkan ke

dalam administrasi umum / publik (public administration) oleh karena

organisasi kesehatan lebih mementingkan pencapaian kesejahteraan

masyarakat umum.38

Setelah disebutkannya definisi pelayanan dan kesehatan di atas,

maka penulis mendefinisi pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang

diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan,

keluarga, kelompok dan/ataupun masyarakat.

37 Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, (Jakarta: Yayasan

Bina Pustaka Sarwono Prawirorahardjo, 2006), h. 17 38 A. Gde Muninjaya, Manajemen Kesehatan, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2004),

h. 45

32

2. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan

Azwar (1996) menyatakan syarat-syarat pokok pelayanan

kesehatan sebagai berikut:

a. Tersedia dan berkesinambungan. Syarat pokok pertama pelayanan

kesehatan yang baik adalah pelayanan tersebut harus tersedia di

masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan

(continuous). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang

dibutuhkan oleh masyarakat dan mudah dicapai oleh masyarakat.

b. Dapat diterima dan wajar. Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan

yang baik adalah apa yang dapat diterima (acceptable) oleh

masyarakat serta bersifat wajar (appropriate). Artinya pelayanan

kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat,

kebudayaan, keyakinan, kepercayaan masyarakat dan bersifat wajar.

c. Mudah dicapai. Syarat pokok ketiga pelayanan kesehatan yang baik

adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian

ketercapaian yang dimaksud di sini terutama dari sudut lokasi.

Dengan demikian untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang

baik, maka pengaturan sarana kesehatan menjadi sangat penting.

d. Mudah dijangkau. Syarat pokok pelayanan kesehatan yang keempat

adalah mudah dijangkau (affordable) oleh masyarakat. Pengertian

keterjangkauan di sini terutama dari sudut jarak dan biaya. Untuk

mewujudkan keadaan seperti ini harus dapat diupayakan pendekatan

33

sarana pelayanan kesehatan dan biaya kesehatan diharapkan sesuai

dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

e. Bermutu. Syarat pokok pelayanan kesehatan yang kelima adalah

yang bermutu (quality). Pengertian mutu yang dimaksud adalah yang

menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai

jasa pelayanan, dan pihak lain tatacara penyelenggaraannya sesuai

dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.39

3. Mutu Pelayanan Kesehatan

Untuk dapat menyelenggarakan program menjaga mutu perlulah

dipahami apa yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan. Untuk

ini banyak batasan yang dikenal, diantaranya: mutu adalah tingkat

kesempurnaan dan penampilan sesuatu yang sedang diamati; mutu adalah

sifat yang dimiliki oleh suatu program; mutu adalah totalitas dan wujud

serta ciri suatu barang atau jasa, yang di dalamnya terkandung sekaligus

pengertian rasa aman atau pemenuhan kebutuhan para pengguna; mutu

adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.40

Yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja

yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, tidak saja

yang dapat menimbulkan kepuasan bagi pasien sesuai dengan kepuasan

39 http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/04/mutu-pelayanan-kesehatan.html, 22.13, 29-

10-2014 40 Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, (Jakarta: Yayasan Bina

Pustaka Sarwono Prawirorahardjo, 2006). h. 21.

http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/04/mutu-pelayanan-kesehatan.html

34

rata-rata penduduk tetapi juga sesuai dengan standar dan kode etik

profesi yang telah ditetapkan.41

Dalam menilai mutu pelayanan kesehatan diperlukan respon

berupa kepuasan pasien. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi mutu

pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan yang diharapkan (expected

services), dan pelayanan yang dirasakan (perceived services). Jika

harapannya terlampaui maka pelayanan tersebut dirasakan sebagai mutu

pelayanan yang ideal dan sangat memuaskan. Jika harapan sesuai dengan

pelayanan yang diterima maka mutu pelayanannya memuaskan, dan jika

harapannya tidak terpenuhi pada pelayanan yang diterima maka mutu

pelayanan tersebut dianggap kurang memuaskan.42

Penilaian mutu pelayanan kesehatan dapat ditinjau dari beberapa

sisi, yaitu sisi pemakai jasa pelayanan kesehatan dan penyelenggara

pelayanan kesehatan. Dari sisi pemakai, pelayanan kesehatan yang

bermutu adalah suatu pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi

kebutuhan, diselenggarakan dengan cara yang sopan dan santun, tepat

waktu, tanggap dan mampu menyembuhkan keluhannya serta mencegah

berkembang atau meluasnya penyakit. Masyarakat menganggap

kemudahan mengakses pelayanan, baik itu akses jarak maupun akses

41 Ibid, h. 22. 42 Ibid, h. 23.

35

bahasa, serta hubungan interpersonal dengan petugas sebagai suatu

dimensi mutu yang sangat penting.43

Yusri Adam, SKM, MPH, Pemerhati Masalah Kesehatan,

menyatakan ada beberapa pertanyaan penting terkait indikator mutu

pelayanan, di antaranya: Berapa pasien yang akan diperiksa dalam

beberapa waktu tertentu? Tersediakah pemeriksaan laboratorium yang

akurat, efisien dan hasilnya dapat dipercaya? Tersediakah system rujukan

jika diperlukan? Apakah lingkungan kerja memadai dan bersih, privasi

pasien terjamin? Apakah tersedia obat yang diperlukan? Apakah

pelayanan dilakukan oleh petugas yang tepat, professional dan

kompeten? Apakah pelayanannya aman bebas dari tindakan-tindakan

yang membahayakan (unsafe action)?

Dari sisi penyelenggara, mutu pelayanan lebih terkait pada

dimensi kesesuaian pelayanan dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi mutakhir.Otonomi profesi dalam menyelenggarakan

pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Penyelenggara pelayanan

kesehatan perhatiannya lebih terfokus terhadap kompetensi teknis,

efektifitas dan keamanan pelayanan.44

Kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan juga meliputi

aspek ketelitian, kecermatan, keahlian dokter, kepercayaan terhadap

43 www.aceh.tribunnews.com, 15.56, 3-11- 2014 44 Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirorahardjo, 2006). h. 27

http://www.aceh.tribunnews.com/

36

dokter, selektifitas dokter dalam memberi obat, keterbukaan dokter

dalam menjawab pertanyaan pasien dan memberi penjelasan tentang

penyakit pasien, keselektifan dokter dalam merujuk pasien, waktu tunggu

dan keramahan dokter serta petugas kesehatan lainnya. Mutu pelayanan

kesehatan akan selalu menyangkut aspek teknis dan aspek kemanusiaan,

yang timbul sebagai akibat hubungan yang terjadi antara pemberi dan

penerima pelayanan kesehatan.45

D. Jemaah Haji

1. Pengertian Jemaah Haji

Jemaah haji terdiri dari dua kata, yaitu jemaah dan haji. Secara

etimologis, kata jemaah berasal dari bahasa arab yang artinya: berkumpul,

berkelompok, bersama-sama dan berserikat. Definisi jama’ah menurut

bahasa berarti kumpulan sekelompok orang yang memilki tujuan dan

kepentingan yang sama, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Jama’ah ini merupakan lawan kata dari perpecahan.

Dalam hadits banyak sekali disebutkan perintah untuk berjama’ah

dan larangan untuk berpecah belah. Seperti yang disebutkan dalam hadis

berikut ini:

ُسوَقَة َعْن َحدََّثَنا َأْحَمُد ْبُن َمِنيٍع َحدََّثَنا النَّْضُر ْبُن ِإْسَمِعيَل َأُبو اْلُمِغيَرِة َعْن ُمَحمَِّد ْبِن

َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِديَناٍر َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل َخَطَبَنا ُعَمُر ِباْلَجاِبَيِة َفَقاَل َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنِّي

45 Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirorahardjo, 2006). h. 29

37

ُقْمُت ِفيُكْم َكَمَقاِم َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَنا َفَقاَل ُأوِصيُكْم ِبَأْصَحاِبي ُثمَّ

لَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ َيْفُشو اْلَكِذُب َحتَّى َيْحِلَف الرَُّجُل َوََل ُيْسَتْحَلُف ا

َوَيْشَهَد الشَّاِهُد َوََل ُيْسَتْشَهُد َأََل ََل َيْخُلَونَّ َرُجٌل ِباْمَرَأٍة ِإَلَّ َكاَن َثاِلَثُهَما الشَّْيَطاُن

َماَعِة َوِإيَّاُكْم َواْلُفْرَقَة َفِإنَّ الشَّْيَطاَن َمَع اْلَواِحِد َوُهَو ِمْن اَِلْثَنْيِن َأْبَعُد َمْن َعَلْيُكْم ِباْلَج

ِمُن َأَراَد ُبْحُبوَحَة اْلَجنَِّة َفْلَيْلَزْم اْلَجَماَعَة َمْن َسرَّْتُه َحَسَنُتُه َوَساَءْتُه َسيَِّئُتُه َفَذِلُكْم اْلُمْؤ

يَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َوَقْد َرَواُه اْبُن َقاَل َأُبو ِع

اْلُمَباَرِك َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُسوَقَة َوَقْد ُرِوَي َهَذا اْلَحِديُث ِمْن َغْيِر َوْجٍه َعْن ُعَمَر َعْن

النَِّبيِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani'; telah

menceritakan kepada kami An Nadhr bin Isma'il Abul Mughirah dari

Muhammad bin Suqah dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar dia berkata;

Suatu ketika Umar menyampaikan pidato kepada kami di Jabiyyah. Umar

berkata, "Wahai sekalian manusia, aku berdiri di tengah-tengah kalian

sebagaimana posisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu

juga berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda: 'Aku berwasiat kepada

kalian dengan (melalui) para sahabat-sahabatku kemudian orang-orang

setelah mereka dan orang-orang yang datang lagi setelah mereka. Kemudian

merajalelalah kedustaan. Hingga seseorang bersumpah tanpa ia diminta untuk

bersumpah, kemudian seseorang memberi kesaksian padahal ia tidak diminta

untuk menjadi saksi. Sungguh, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan

seorang wanita, kecuali pihak ketiganya adalah setan. Hendaklah kalian selalu

bersama Al Jama'ah. Dan janganlah kalian berpecah belah, karena setan itu

selalu bersama dengan orang yang sendirian, sedangkan terhadap dua orang,

ia lebih jauh. Barangsiapa yang menginginkan Buhbuhata Al Jannah, maka

hendaklah ia komitmen untuk menetapi Al Jama'ah. Barangsiapa kebaikannya

yang ia lakukan membuatnya lapang dan bahagia, dan keburukannya

membuatnya penat dan susah, maka dia adalah seorang mukmin.'" Abu Isa

berkata; Ini adalah hadits hasan shahih gharib bila ditinjau dari jalur ini. Dan

hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnul Mubarak dari Muhammad bin

38

Suqah. Dan telah diriwayatkan pula lebih dari satu jalur dari Umar dari Nabi

shallallahu 'alaihi wasallam.”46

Secara terminologis, Drs. E. Ayub dkk berpendapat bahwa yang

dimaksud dengan jemaah adalah sejumlah besar manusia atau sekelompok

manusia yang berhimpun utuk mencapai tujuan yang sama.47

Menurut Drs. Ibrahim Muhammad Bin Abdullah Al-Buraikan kirteria

jemaah ada empat, yaitu:48

a. Orang-orang yang berkumpul

b. Tidak terpecah belah

c. Manhaj atau konsep yang diikuti

d. Qudwah atau teladan

Sedangkan pengertian haji, secara etimologis haji berasal dari bahasa

Arab: Hajj atau hijj yang berarti menuju atau mengunjungi.49 Haji atau Al-

hajju memiliki arti al-Qasdu yaitu tujuan, maksud dan menyengaja.50

Secara terminologis haji dalam islam adalah sengaja mengunjungi

Mekah (ka’bah) untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu pada bulan-bulan

yang telah ditentukan dengan mengharap keridaan Allah SWT.51

46 Muhammad bin Isa, Sunan at-Tirmidzi, (Penerbit Mustofa al-Yabi l-Hali Mesir, 1975), jilid 4, h. 465 47 Moh E Ayub, dkk, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), h. 128. 48 Ibrahim Muhammad Bin Abdullah Al-Buraikan alih bahasa M. Anis Mata, Pengantar

Studi Aqidah Islam, (Jakarta: Robbani Press, 1998), cet. 1, h. 114. 49 Muhammad Bagir, Fiqih Praktis 1, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), Jilid 1, Cet-1, h.

377. 50 Agus Arifin, Gus Arifin Tip & Trik Ibadah Haji dan Umrah, (Jakarta: PT Elex Media

Komputindo, 2010), h. 6. 51 Dede Imadudin, Mengenal Haji, (PT MAPAN Mitra Aksara Panaitan, 2012), h. 14.

39

Haji merupakan rukun islam yang kelima atau terakhir dan sebagai

penutup, dalam arti lainnya haji merupakan penyempurna ke-islaman. Hukum

pelaksanaan ibadah haji wajib bagi yang mampu, sesuai dengan firman Allah

SWT dalam surah Ali Imran ayat 97.

َوَّللِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اَّلل َغِني َعِن

اْلَعاَلِميَن )ال عمران ٧٩(

Artinya: “dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah

melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu

mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji),

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari

semesta alam”. (Q.S. Ali Imran : 97)52

Pengertian” mampu” dalam pelaksanaan ibadah haji di sini meliputi

dua hal.

a. Pertama yaitu mampu mengerjakan haji dengan memiliki bekal yang

cukup untuk berangkat ke tanah suci dan untuk kembalinya ke tanah

air. Selain itu juga memiliki bekal untuk keluarga yang ditinggalkan di

tanah air agar tidak membebani orang lain.53

b. Kedua, yaitu memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji

secara fisik (jasmani) maupun secara rohani (mental). Terutama

kemampuan dalam segi tenaga karena ibadah haji termasuk ibadah

52 Penerbit Sabiq, Depok, th. 2009, h. 62 53 Dede Imadudin, Mengenal Haji, (PT MAPAN: Mitra Aksara Panaitan, 2012), h. 16.

40

yang banyak mengeluarkan tenaga. Namun dengan niat dan tekad

yang baik ibadah haji dapat terlaksana.54

Setelah mengetahui apa makna jemaah dan haji di atas. Maka

Jemaah haji berarti suatu kelompok yang terdiri dari jemaah haji.55 Dan

penulis menyimpulkan bahwa Jemaah Haji adalah Warga Negara

Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk

menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

2. Hak dan Kewajiban Jemaah Haji

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 disebutkan aturan

tentang penyelenggaraan ibadah haji. Diantaranya, yaitu menyangkut

masalah hak dan kewajiban warga negara untuk menunaikan ibadah haji.

Berdasarkan undang-undang di atas, setiap warga negara yang

beragama Islam berhak untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat:

Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan

mampu membayar BPIH. Dan setiap warga negara yang akan menunaikan

ibadah haji berkewajiban sebagai berikut: mendaftarkan diri kepada paitia

penyelenggara ibadah haji kantor departemen agama kabupaten/kota

setempat, kemudian membayar BPIH yang disetorkan melalui bank

54 Dede Imadudin, Mengenal Haji, (PT MAPAN: Mitra Aksara Panaitan, 2012), h. 16. 55 Arsikum Al Mashudi, Sepuluh Peristiwa Besar Menjelang Kiamat Kubra, (Jaktim: Al-

Ihsan Media Utama, 2006), h. 25.

41

penerima setoran dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku

dalam penyelenggaraan ibadah haji.56

Adapun hak-hak jemaah yang harus diberikan pemerintah adalah

sebagai berikut:57

a. Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air,

di perjalanan, maupun di arab saudi.

b. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan

kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan,

maupun di arab saudi.

c. Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;

d. Penggunaan paspor haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk

pelaksanaan ibadah haji.

e. Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah

air, di arab saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

56 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008, Bab III, Pasal 4 dan 5, diterbitkan oleh Biro

Hukum dan Kerjasama Luar Negri Kemenag. 57 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008, Bab III, Pasal 7.

42

BAB III

GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA PUSAT

A. Profil Umum

1. Sejarah Singkat Lahirnya Kementerian Agama

Lahirnya Kementerian Agama merupakan jawaban kongkrit atas

tuntutan sejarah bangsa. Dan lebih dari itu hal ini merupakan jaminan atas

pelaksanaan pancasila dan UUD 1945, terutama sila ketuhanan dan pasal

29 dari UUD 1945.1

Keberadaan Kementerian Agama yang ada mulanya diusulkan oleh

utusan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Kepresidenan

Banyumas (K.H. Abu Dardiri, H.M. Saleh Suaidy dan M. Sukeso Wirya

Saputra) pada sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di

Jakarta pada tanggal 24-28 november 1945.

Usulan mereka disetujui oleh sidang, kemudian keputusan sidang

tersebut diproses. Dan pada tanggal 3 januari 1946 pemerintah

mengeluarkan ketetapan No. 1/S.D yang antara lain berbunyi: Presiden

Republik Indonesia, mengingat: usul Perdanan Menteri dan Badan Pekerja

Komite Nasional Pusat, memutuskan: mengadakan Departemen Agama.

Dan menteri agamanya yaitu H.M. Rasyidi, B.A. maka dari sejarah singkat

1 Dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian _Agama_Republik_Indonesia

43

inilah pada tanggal 3 januari diperingati sebagai Hari Amal Bhakti (HAB)

Kementerian Agama.2

2. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta

Pusat

Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat

terletak di Jl. Kyai Haji Mas Mansyur, No. 128, Jakarta Pusat, 10230.

Pada tahun 2010 berdasarkan surat Peraturan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010

Tentang Perubahan Penyebutan “Departemen Agama” menjadi

“Kementerian Agama” maka Kantor Departemen Agama Kota

Administrasi Jakarta Pusat berubah menjadi Kantor Kementerian Agama

Kota Jakarta Pusat. Perubahan ini menjadi tindak lanjut Menteri Agama

dari Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2007. Sehingga semua

departemen berubah nama menjadi Kementerian termasuk Kementerian

Agama.3

Pada saat ini kantor kementerian agama kota administrasi jakarta

pusat dipimpin oleh Drs. H. Wahyudin, M. Pd menggantikan kepala kantor

yang lama yaitu Drs. Mahrus Ali, M.A.4

2 Dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementerian _Agama_Republik_Indonesia 3 Dukutip dari file kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat 4 Wawancara langsung dengan bagian humas kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat

44

B. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agama Kota Administrasi

Jakarta Pusat mengacu pada visi dan misi yang sudah ditetapkan. Diantaranya

sebagai berikut:5

1. Visi

“Unggul dalam mewujudkan pelayanan kehidupan beragama di kota

Jakarta Pusat”

2. Misi

a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen Bidang

Tata Usaha;6

b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan Pendidikan

Madrasah;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Bimbingan

Masyarakat Islam;

d. Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan dan bimbingan

Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan Pendidikan Diniyah

dan Pondok Pesantren;

f. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan

Pendidikan Agama Islam;

g. Meningkatkan kualitas pelayanan Penyelenggaraan Syariah;

h. Meningkatkan kualitas bimbingan Penyelenggaraan Agama Kristen.

5 Dikutip dari file humas kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat 6 Ibid

45

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012,7 Kantor Kementerian

Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas melaksanakan

tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kota berdasarkan

kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.8

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kantor Kementerian Agama

Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:9

1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang

pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di

kabupaten/kota.

2) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah.

3) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah,

pendidikan agama dan keagamaan.

4) Pembinaan kerukunan umat beragama.

5) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan

informasi.

6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi

program; dan

7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di

kabupaten/kota.

7 Dikutip dari PMA Nomor 13 Tahun 2012 8 Dikutip dari PMA, Nomor 13, tahun 2012. 9 Dikutip dari file humas kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat

46

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut maka

menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan program prioritas, hal ini sesuai

dengan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat

menyusun rencana stratejik melalui tahapan-tahapan kegiatan yang

merupakan rangkaian yang saling berkaitan untuk mencapai tujuann bersama

sebagaimana tercantum dalam visi dan misi organisasi.10

D. Struktur Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama

Kota Administrasi Jakata Pusat didukung oleh struktur organisasi yang sudah

diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2012

tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama.

Struktur Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat

dilihat pada gambar 1.11

Sumber: KMA No. 13 tahun 2012

10 Dikutip dari file Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota

Administrasi Jakarta Pusat 11 Struktur organisasi kementerian agama kota administrasi jakarta pusat

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Pusat

Seksi

Pendidikan

Diniyah dan

Pontren

Seksi

Pendidikan

Madrasah

Sub

Bag

Tata

Usaha

Penyele

nggara

Kristen

Seksi

Pendidikan

Agama

Islam

Penyele

nggara

Syariah

Seksi

Penye.

Haji &

Umrah

Seksi

Bimas

Islam

47

E. Penyelengara Haji dan Umrah

1. Struktur Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Penyelenggara haji dan umrah terdiri dari pranata haji, pengelola

administrasi keuangan, pengelola data informasi, pengadministrasian

umum, pengelola jamaah haji. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar 2.12

Sumber: PMA No. 13 tahun 2012

2. Tugas dan Fungsi Penyelenggara Haji dan Umrah

Dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, masing-masing seksi

penyelenggara haji dan umrah memiliki tugas dan fungsi. Adapun tugas

12 Struktur seksi penyelenggara haji dan umrah

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Pengelola

Administarsi

Keuangan

Pranata

Haji

Pengelola

Data

Informasi

Pengadmin

istrasian

Umum

Pengelola

Jamaah

Haji

48

dan fungsi penyelenggara haji dan umrah di kantor kementerian agama

kota administrasi jakarta pusat dapat dilihat pada penjelesan berikut ini.13

a. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

1) Tugas

Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta

pengelolaan data informasi di seksi penyelenggaraan umrah.

2) Fungsi

Penetapan visi dan misi, dan penetapan kebijakan teknis di

bidang pelayana dan bimbingan kehidupan beragama kepada

masyarakat di kota jakarta pusat. Pelayanan bimbingan dan

pembinaan di seksi penyelenggara haji dan umrah, pelaksanaan

hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga

masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kota

jakarta pusat.14

b. Pranata Haji

1) Tugas

Merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di seksi

penyelenggara haji dan umrah. membantu pimpinan dalam

melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

13 File seksi penyelenggara haji dan umrah 14 Dikutip dari file Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

49

2) Fungsi

Pelayanan di seksi penyelenggara haji dan umrah sesuai

prosedur dan ketentuan yang berlaku.

c. Pengelola Administrasi Keuangan

1) Tugas

Menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan

serta memeriksa dan mengevaluasi keuangan di seksi

penyelenggara haji sesuai prosedur ketentuan berlaku. Membantu

pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberiakn

oleh pimpinan15

2) Fungsi

Mengelola keuangan di seksi penyelenggara haji dan umrah

sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.

d. Pengelola Data Informasi

1) Tugas

Menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan

serta memeriksa dan mengevaluasi data calon jamaah haji di seksi

penyelenggara haji sesuai prosedur ketentuan