133
i EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN SRAG EN (Studi Kasus di Kecamatan Karangmalang) TESIS Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh SUPRIYADI NIM: S4307103 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009

EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

  • Upload
    ledan

  • View
    230

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

i

EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN SRAG EN

(Studi Kasus di Kecamatan Karangmalang)

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh SUPRIYADI

NIM: S4307103

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

Page 2: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

ii

EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN SRAGEN

(Studi Kasus di Kecamatan Karangmalang)

Disusun Oleh:

Supriyadi

NIM: S4307103

Telah disetujui Pembimbing

Pada tanggal, Desember 2009

Pembimbing I

Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons)., Ph.D., Ak. NIP. 19630203 198903 1 006

Pembimbing II

Drs. Eko Arief Sudaryono, M.Si., Ak. NIP. 19611231 198803 1 006

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Akuntansi

Doddy Setiawan, SE., M.Si.,IMRI., Ak. NIP. 19750218 200012 1 001

Page 3: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

iii

EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN SRAGEN

(Studi Kasus di Kecamatan Karangmalang)

Disusun Oleh:

Supriyadi

NIM: S4307103

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Pada tanggal, Desember 2009

Ketua Tim Penguji

:

Dr. Bandi, M.Si., Ak

Sekretaris Tim Penguji

:

Dra. Y. Anni Aryani, M.Prof. Acc., Ph.D., Ak.

Anggota

:

Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons)., Ph.D., Ak.

Anggota

:

Drs. Eko Arief Sudaryono, M.Si., Ak.

Mengetahui,

Direktur PPs UNS

Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D. NIP. 19570820 198503 1 004

Ketua Program Studi Magister Akuntansi

Dr. Bandi, M.Si., Ak NIP. 19641120 199103 1 002

Page 4: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

iv

PERNYATAAN

Nama : Supriyadi

NIM : S4307103

Program Studi : Magister Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul ”Evaluasi Sistem

Keuangan Desa Kabupaten Sragen Studi Kasus di Kecamatan Karangmalang”

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis ini

diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya

peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Desember 2009

Yang menyatakan,

Supriyadi

Page 5: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

v

MOTTO:

”Hidup harus bermanfaat bagi sesama manusia, alam, bangsa dan negara”.

Karya ini Kupersembahkan:

Seluruh keluargaku terutama Ibunda dan Ayahanda yang selalu mendoakan dan membantu keberhasilanku. Mertuaku yang selalu memberikan dukungan dan doanya. Bethaliana Nurul Muslimah serta adik-adikku tercinta Setiyono dan Prihhantini Larasati, Gama, Delta, Buana dan Yuana yang selalu memberi semangat untuk meraih kesuksesan. Bangsa dan Negaraku Indonesia Tercinta.

Page 6: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya atas

rahmat dan karuniaNya-lah penulis dapat melalui tahapan akhir studi di Program

Pascasarjana Magister Akuntansi (MAKSI) Universitas Sebelas Maret (UNS)

Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem

Keuangan Desa Kabupaten Sragen Studi Kasus di Kecamatan Karangmalang”

ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa selama pembuatan tesis ini penulis

banyak dibantu oleh dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materiil

yang pantas penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya

kepada:

1. Asian Development Bank melalui State Audit Reform Sector Development

Project (STAR-SDP) Itjen Depdiknas selaku pemberi beasiswa kepada

penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak H. Untung Wiyono Bupati Sragen yang telah memberikan izin kepada

penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Magister

Akuntansi Universitas Sebelas Maret.

Page 7: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

vii

3. Bapak Prof. Dr. Dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ. Rektor Universitas Sebelas

Maret yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi

bagian dari keluarga besar Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak Doddy Setiawan, SE., M.Si.,IMRI., Ak. selaku Ketua Program Magiter

Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Bapak Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons)., Ph.D., Ak. dan Bapak Drs.

Eko Arief Sudaryono, M.Si., Ak., atas keikhlasannya dalam membimbing dan

memberikan petunjuk selama penulisan tesis ini, semoga amal ibadahnya

mendapat mendapat pahala dari Allah SWT.

7. Pengelola Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret

Surakarta atas pelayanannya selama mengikuti pendidikan.

8. Para Dosen Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah membantu serta memberikan ilmu melalui kuliah-

kuliahnya.

9. Rekan-rekan Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret

Surakarta, atas bantuan dan persahabatan selama mengikuti pendidikan.

10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari

Allah SWT.

Akhirnya, penulis menyadari keterbatasan yang penulis miliki sebagai

makluk yang tidak luput dari kekurangan, sehingga penulis berharap kepada

vii

Page 8: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

viii

pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan

tesis ini.

Semoga karya ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Surakarta, Desember 2009

Penulis

viii

Page 9: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN......................................................................... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .............................................. v

KATA PENGANTAR ................................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................................. ix

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xvi

ABSTRAK ..................................................................................................... xvii

ABSTRACK ................................................................................................... xviii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

B. Perumusan Masalah... ........................................................................ 4

C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 4

D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 4

E. Sistematika Penulisan ........................................................................ 5

BAB II TINJUAN PUSTAKA ........................................................................ 6

A. Evaluasi ............................................................................................. 6

B. Sistem ................................................................................................ 7

Page 10: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

x

C. Desa .................................................................................................. 8

1. Keuangan Desa .............................................................................. 13

2. Azas dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa ............................... 16

3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa......................................... 18

4. Penatausahaan Keuangan Desa....................................................... 18

D. APBDesa ........................................................................................... 18

1. Struktur APBDesa .......................................................................... 19

2. Penyusunan Rancangan APBDesa .................................................. 20

3. Pelaksanaan APBDesa ................................................................... 24

4. Perubahan APBDesa ...................................................................... 27

5. Penatausahaan APBDesa ................................................................ 27

6. Pertanggungjawaban APBDesa ...................................................... 27

E. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ............................................. 29

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 31

A. Jenis Penelitian .................................................................................. 31

B. Cara Pengumpulan Data .................................................................... 32

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian ............................................... 32

2. Ketika Berada Dilokasi Penelitian .................................................. 33

3. Proses Pengumpulan Data Lapangan dan Menganalisisnya ............ 33

a. Observasi Langsung ................................................................. 33

b. Wawancara .............................................................................. 34

c. Mencatat Arsip dan Dokumentasi ............................................. 35

4. Sampel ........................................................................................... 36

x

Page 11: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xi

5. Populasi ......................................................................................... 37

C. Sumber Data dan Jenis Data .............................................................. 38

D. Teknik Analisis Data ......................................................................... 38

E. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................ 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... 40

A. Gambaran Umum .............................................................................. 40

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan .............................................. 43

2. Struktur Organisasi Kecamatan ...................................................... 44

3. Tujuan dan Sasaran Organisasi Kecamatan .................................... 46

4. Kelembagaan Desa ......................................................................... 47

5. Kondisi Umum Desa Puro .............................................................. 47

a. Geografis dan Demografis.......................................................... 47

b. Susunan Organisasi .................................................................... 48

6. Kondisi Umum Desa Saradan......................................................... 49

a. Geografis dan Demografis.......................................................... 49

b. Susunan Organisasi .................................................................... 49

7. Kondisi Umum Desa Jurangjero ..................................................... 50

a. Geografis dan Demografis.......................................................... 50

b. Susunan Organisasi .................................................................... 51

B. Deskripsi Hasil Penelitian .................................................................. 52

1. Keuangan Desa .............................................................................. 52

2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa .................................................. 57

a. Azas Tranparan ........................................................................ 59

xi

Page 12: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xii

b. Azas Dapat Dipertanggungjawabkan ........................................ 60

c. Azas Akuntabilitas ................................................................... 61

d. Azas Partisipatif ....................................................................... 62

e. Azas Tertib dan Disiplin Anggaran ........................................... 64

3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa......................................... 65

4. Penatausahaan Keuangan Desa....................................................... 72

a. Penatausahaan Penerimaan ....................................................... 72

b. Penatausahaan Pengeluaran ...................................................... 73

c. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .................................... 75

5. APBDesa ....................................................................................... 76

a. Struktur APBDesa .................................................................... 76

b. Penyusunan Rancangan APBDesa ............................................ 80

1). RPJMDesa dan RKPDesa ................................................... 83

2). Penetapan Rancangan APBDesa ......................................... 84

3). Evaluasi Rancangan APBDesa ............................................ 85

c. Pelaksanaan APBDesa .............................................................. 87

d. Perubahan APBDesa ................................................................ 91

e. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa ............................ 92

1). Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa ..... 93

2). Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBDesa ............................................................................ 94

6. Alokasi Dana Desa (ADD) ............................................................. 96

a. Tujuan Alokasi Dana Desa ....................................................... 96

xii

Page 13: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xiii

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa .............................................. 97

c. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD ............................. 98

d. Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa ............................... 101

e. Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD ............................... 102

f. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa ....................... 104

BAB V PENUTUP ......................................................................................... 107

A. Kesimpulan ....................................................................................... 107

B. Saran ................................................................................................ 107

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 109

LAMPIRAN ................................................................................................... 111

xiii

Page 14: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xiv

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Batas-Batas Wilayah Kabupaten Sragen ....................................... 40

TABEL 2. Luas Wiayah Kabupaten Sragen ................................................... 40

TABEL 3. Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Karangmalang ...................... 42

TABEL 4. Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Karangmalang .. 42

TABEL 5. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Puro ................................... 48

TABEL 6. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Saradan .............................. 50

TABEL 7. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Jurangjero .......................... 51

Page 15: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xv

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pola Minimal . 10

GAMBAR 2. Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pola Maksimal 11

GAMBAR 3. Lingkup Sistem Pengelolaan Keuangan Desa .......................... 15

GAMBAR 4. Struktur APBDesa .................................................................. 20

GAMBAR 5. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) ...................... 21

GAMBAR 6. Penyusunan Rancangan APBDesa Berdasarkan

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 ....................................... 23

GAMBAR 7. Pelaksanaan APBDesa Berdasarkan Permendagri Nomor 37

Tahun 2007 ............................................................................. 26

GAMBAR 8. Mekanisme Pertanggungjawaban & Pelaporan APBDesa ........ 28

GAMBAR 9. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa ...... 30

GAMBAR 10. Lingkup Sistem Pengelolaan Keuangan Desa ......................... 54

GAMBAR 11. Penyusunan Rancangan APBDesa Berdasarkan Hasil

Penelitian di Lapangan ............................................................ 82

GAMBAR 12. Pelaksanaan APBDesa Berdasarkan Hasil Penelitian

di Lapangan ............................................................................ 90

GAMBAR 13. Mekanisme Pertanggungjawaban & Pelaporan APBDesa

Berdasarkan Hasil Penelitian di Lapangan ............................. 95

GAMBAR 14. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana

Desa Berdasarkan Hasil Penelitian di Lapangan ...................... 101

Page 16: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xvi

DAFTAR LAMPIRAN Pedoman Wawancara (Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa) ........................................................... 111

ABSTRAK

Supriyadi. 2009. “Evaluasi Sistem Keuangan Desa Kabupaten Sragen

Studi Kasus Di Kecamatan Karangmalang”. Latarbelakang penelitian ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah dapat berjalan dengan baik, yang sebelumnya di desa belum terbangun sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Sragen apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dari lapangan dan dari hasil wawancara. Data sekunder peneliti memperoleh dari buku-buku, hasil laporan, dokumen-dokumen serta arsip-arsip dari instansi yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa di Kabupaten Sragen belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain sebagai berikut: Pertama, belum terbentuknya bendahara desa secara legal melalui keputusan kepala desa, selama ini bendahara desa dirangkap oleh kaur keuangan desa atau kaur umum. Kedua desa belum melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), sehingga arah pembangunan desa belum terlihat jelas untuk jangka waktu 1 tahun dan jangka waktu 5 tahun ke depan. Ketiga, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sragen yang mengelola adalah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seharusnya dikelola oleh Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Kabupaten Sragen. Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sragen agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 sangat diperlukan pelatihan, pembinaan dan bimbingan dari kecamatan dan kabupaten, karena desa belum bisa mandiri dalam pengelolaan keuangan desa.

Page 17: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xvii

Key Words: Evaluasi, Keuangan Desa, APBDesa, ADD

ABSTRACT

Supriyadi. 2009. “An Evaluation of Village Financial System in Regency

Sragen. A Case Study in Sub District Karang Malang”. The background of research is the release of Domestic Affairs Ministerial

Regulation Number 37 of 2007 about the Guideline of Village Financial Management, whether or not the village financial management has proceeded well, in which a firm and strict system and regulation has not been established in the implementation of village financial management. The research aims to evaluate the Village Financial System in Regency Sragen, whether or not it has been consistent with the Domestic Affairs Ministerial Regulation Number 37 of 2007 about the Guideline of Village Financial Management.

The research method employed was a qualitative research using descriptive method. The data used were primary and secondary ones. The primary data was obtained through direct observation to the field and from the result of interview. The secondary data was obtained from the books, research findings, documents as well as archive from the concerned institution.

From the result of research, it can be concluded that the implementation of village financial management in Regency Sragen has not been consistent with the Domestic Affairs Ministerial Regulation Number 37 of 2007 about the Guideline of Village Financial Management. It can be seen from: firstly, the village treasurer has not been established legally through the Village Chief’s decision, so far the treasurer position is assumed by the village financial affair chief (Kaur Keuangan Desa) or general affair chief (Kaur Umum). Secondly, the village has not implemented the Medium-Term Village Development Plan (RJPMDesa) and Village Development Work Plan (RKPDesa), so that the direction of village development has not been clear for the next 1 and 5 years. Thirdly, the management of Village Fund Allocation (ADD) in Regency Sragen was done by the Government and Land Affairs Agency of Setda Regency KAranganyar. For the management of village financial in Regency Sragen to be consistent with the Domestic Affairs Ministerial Regulation Number 37 of 2007 about the Guideline of Village Financial Management, the training, building and counseling in sub district and regency are required, because the village has no capability to manage the village financial independently.

Page 18: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xviii

Keywords: Evaluation, Village Financial, APBDesa, ADD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena global adanya tuntutan demokrasi dengan mengedepankan

pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas pada bidang pemerintahan dan

politik, termasuk bidang pengelolaan keuangan merupakan konsekuensi yang

perlu disikapi dalam memasuki paradigma otonomi. Hal tersebut berimplikasi

terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih

mengedepankan pendekatan regional, di mana pemerintah desa menjadi aktor

dinamis dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pemerintah desa harus mempersiapkan sumber daya dan sumber dana sebagai

pembiayaan dari akibat pelimpahan kewenangan tersebut (Peraturan Bupati

Sragen Nomor 47 Tahun 2008).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

pasal 212 menyebutkan ayat (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban

desa yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban. Ayat (2) Menyatakan bahwa hak dan kewajiban

sebagaimana di maksud pada ayat (1) Menimbulkan pendapatan, belanja dan

pengelolaan keuangan desa.

Page 19: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xix

Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tentang

Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa

merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam

mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa

diperlukan standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan

penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan

aspek pertanggungjawaban keuangan desa.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2008

tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

menyatakan bahwa penganggaran menjadi sangat penting sebagai metode

pengalokasian sumber-sumber pendapatan dalam membiayai kegiatan pada suatu

daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran desa

yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun.

Proses penganggaran merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi

apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan

melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Melakukan sesuatu hal dengan benar berarti

melakukan sesuatu dengan cara yang paling efisien termasuk diantaranya

melakukan sesuatu dengan biaya yang terendah, namun di saat yang sama tetap

mempertimbangkan implikasi biaya jangka panjangnya. Selain itu faktor-faktor

lain di luar biaya harus dipertimbangkan, misalnya ketaatan pada perundang-

undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

1

Page 20: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xx

Permasalahan di tingkat desa yang perlu diatasi dan diantisipasi, menurut

Maryunani (2006) adalah belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan

tegas. Dengan segala keterbatasan yang ada di desa maka pengembangan ekonomi

dan pemberdayaan masyarakat tetap dapat dioptimalkan agar lebih mandiri dan

berdaya guna melalui serangkaian kegiatan dan program yang memang dimiliki

dan mampu dilakukan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa. Secara garis besar pedoman pengelolaan keuangan

desa meliputi azas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan

desa, struktur APBDesa, penyusunan rancangan APBDesa, perubahan APBDesa,

penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDesa, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pembinaan

dan pengawasan dalam mengelola keuangan desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah

kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. (Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). Mengenai pengelolaan ADD,

Maryunani (2006) menyatakan bahwa kemandirian desa akan tergambar melalui

semakin kecilnya ADD ke desa, karena semakin desa mandiri maka semakin tidak

memerlukan bantuan dari luar.

Dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa, maka

kepala desa dan perangkat desa semakin di tuntut memberikan hasil terbaik dalam

menjalankan tugasnya. Dengan terbangunnya sistem yang baik dalam mengelola

Page 21: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxi

keuangan desa diharapkan pemerintah desa akan mampu mandiri dalam

menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan

masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan untuk mengetahui

apakah sistem pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sragen sudah sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa. Sistem pengelolaan keuangan desa di Kabupaten

Sragen juga berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2008

tentang Pedoman Penyusunan APBDesa dan Peraturan Bupati ini tetap

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas, maka permasalahan

pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dinyatakan dengan pertanyaan

penelitian yaitu: ”Apakah sistem keuangan desa di Kabupaten Sragen sudah

sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi Sistem Keuangan Desa di

Kabupaten Sragen apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Page 22: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxii

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sistem

keuangan desa di Kabupaten Sragen sehingga dapat digunakan untuk

mengambil keputusan yang tepat.

2. Penelitian ini diharapkan dapat untuk digunakan sebagai pedoman oleh

pemerintah kabupaten, kecamatan maupun desa dalam mengelola keuangan

desa yang baik.

3. Penelitian ini diharapkan dapat untuk meningkatkan kemandirian desa dalam

mengelola keuangan desa.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis akan di bagi dalam 5 Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari: Latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari: Evaluasi, sistem, desa, APBDesa,

dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN terdiri dari: Jenis penelitian, cara

pengumpulan data, sumber data dan jenis data, teknik analisis data dan

tempat dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN terdiri dari: Gambaran umum dan

deskripsi hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian yang terdiri dari:

Keuangan desa, azas pengelolaan keuangan desa, kekuasaaan

pengelolaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa,

Page 23: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxiii

pertanggungjawaban keuangan desa, APBDesa dan pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB V PENUTUP terdiri dari: Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi

Beberapa teori evaluasi dikemukan oleh para ahli. Proses dalam

melakukan evaluasi keuangan mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang di

anut, ada bermacam-macam cara antara lain menurut Arikunto (2006) ”Evaluasi

yakni mengukur dan menilai, kita tidak dapat mengadakan penilaian sebelum kita

mengadakan pengukuran”. Menurut Mehrens & Lehmann dalam Purwanto

(2008: 3) menyatakan:

”Dalam arti luas evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan”. Menurut Dunn (2000: 613-619) menyatakan bahwa ada pendekatan dalam

evaluasi kebijakan: evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoritis keputusan.

Evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan

metode-metode deskriftif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat di

percaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang

manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau

masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi formal (formal evaluation) merupakan

pendekatan yang menggunakan metode deskriftif untuk menghasilkan informasi

yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi

6

Page 24: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxiv

mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah

diumumkan secara formal oleh pem buat kebijakan dan administrator program.

Evaluasi keputusan teoritis (formal decision-theoritic evaluation) adalah

pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriftif untuk menghasilkan

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil

kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Menurut Tayibnapis (2000: 7) menyatakan pendapat tentang fungsi

evaluasi, yaitu:

”Fungsi evaluasi yaitu memfokuskan evaluasi, mendesain evaluasi, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan hasil evaluasi, mengelola evaluasi, mengevaluasi evaluasi”. Menurut Dunn (2000: 609-611) menyatakan mengenai evaluasi yaitu:

”Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi”. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalam

melaksanakan evaluasi keuangan desa harus diadakan suatu proses terlebih dahulu

yaitu mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan hasil

evaluasi, mengelola evaluasi, mengevaluasi evaluasi untuk menentukan tujuan

dan target yang hendak dicapai.

B. Sistem

Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang sistem antara lain,

Page 25: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxv

menurut Kantaprawira (1999: 3) menyatakan mengenai sistem yaitu:

”Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode”. Menurut The Liang Gie dalam bukunya Mamesah (1995: 5) menyatakan:

”Sistem adalah sebagai kebulatan yang berliku-liku dan tetap dari hal-hal atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan disatupadukan berdasarkan sesuatu asas tata tertib”. Selanjutnya menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

dalam bukunya Mamesah (1995: 5) merumuskan:

”Sistem sebagai suatu totalitas yang terdiri dari subsistem-subsistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling pengaruh mempengaruhi sehingga keseluruhanya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu”. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa dalam melaksanakan

sistem keuangan desa harus saling berinteraksi dan saling pengaruh satu sama lain

dan merupakan satu unsur atau elemen yang saling berhubungan. Administrasi

keuangan memiliki arti, manfaat dan pengaruh yang begitu besar terhadap nasib

suatu bangsa. Segala kebijakan yang ditempuh di bidang administrasi keuangan

bisa berakibat kemakmuran atau kemunduran serta kejayaan suatu bangsa.

Kepandaian mengendalikan negara dibarengi dengan kepandaian mengendalikan

keuangan akan memberi hasil yang memuaskan sesuai yang diharapkan.

Sebaliknya tanpa mengendalikan keuangan dengan baik serta kurang mampu

melihat kedepan dapat berakibat suatu kehancuran. Hal ini dapat berlaku bagi

administrasi keuangan di daerah otonom.

Page 26: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxvi

C. Desa

Desentralisasi desa telah menawarkan kepada kita tentang kesadaran

bagaimana kedepan dalam membangun desa. Di desa bisa dijiwai dan bisa

mengakomodir nilai-nilai lokal, kultural dan sejarahnya. Pemerintah daerah harus

dapat memanfaatkan sumberdaya daerahnya dengan sebaik mungkin. Sumberdaya

yang sesungguhnya, sebenarnya ada pada desa bukan di level atasnya sehingga

desa mempunyai peranan yang sangat penting bagi kemajuan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,

disebutkan bahwa yang di maksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Sedangkan menurut Hazairin dalam bukunya Kusnardi (1988: 285)

dinyatakan bahwa:

”Desa sebagai masyarakat hukum artinya kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

dinyatakan tentang pemerintahan desa, yaitu:

”Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sangat jelas bahwa desa memiliki

Page 27: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxvii

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala

aspek penghidupan desa, baik dalam bidang pelayanan (public servis), pengaturan

(public regulation) dan pemberdayaan masyarakat (public empowerment).

Pola organisasi pemerintahan desa di Kabupaten Sragen berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa menggunakan 2 pola

yaitu pola minimal dan pola maksimal. Berikut dapat digambarkan bagan

organisasi pemerintahan desa di Kabupaten Sragen, yaitu:

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

URUSAN UMUM

URUSAN EKONOMI PEMBANG

UNAN

URUSAN PEMERINTAHAN

BPD

PELAKSANA

TEKNIS LAPANGAN

KEBAYAN

DESA

Keterangan: = Garis Komando = Garis Koordinasi

Page 28: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxviii

Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pola Minimal

Gambar 2 Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pola Maksimal

Pemerintah Kabupaten Sragen menggunakan 2 (dua) pola desa, yaitu desa

pola maksimal dan minimal, hal ini dikarenakan desa-desa di Kabupaten Sragen

mempunyai keadaan geografis yang berbeda-beda. Desa yang mempunyai luas

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

URUSAN PEME

RINTAHAN

BPD

URUSAN KEUANGAN

URUSAN EKONOMI&

PEMBANGUNAN

URUSAN UMUM

URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PELAKSANA TEKNIS

LAPANGAN

KEBAYAN DESA

Keterangan: = Garis Komando = Garis Koordinasi

Page 29: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxix

wilayah, jumlah penduduk yang besar serta mempunyai tanah bengkok yang luas

dapat menggunakan desa pola maksimal. Sedangkan desa yang mempunyai luas

wilayah, jumlah penduduk yang relatif kecil serta mempunyai tanah bengkok yang

sedikit, dapat menggunakan susunan organisasi desa pola minimal.

Menurut Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penyusunan APBDesa dinyatakan bahwa dengan adanya tuntutan demokrasi

dengan mengedepankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas pada

bidang pemerintahan dan politik, termasuk bidang pengelolaan keuangan

merupakan konsekuensi yang perlu disikapi dalam memasuki paradigma otonomi.

Hal tersebut berimplikasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa

yang lebih mengedepankan pendekatan regional, di mana pemerintah desa

menjadi aktor dinamis dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan dan

kemasyarakatan. Pemerintah desa harus mempersiapkan sumber daya dan sumber

dana sebagai pembiayaan dari akibat pelimpahan kewenangan tersebut.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan

pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa

dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Sekretaris desa bertindak

selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan

bertanggungjawab kepada kepala desa. PTPKD adalah perangkat desa yang di

tunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD

terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan maupun kaur umum.

Page 30: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxx

Pemerintah Kabupaten Sragen menempatkan 3 PNS desa yang mempunyai

tugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. PNS

desa terdiri dari petugas IT desa, petugas teknis lapangan dan bidan desa. PNS

desa adalah pegawai kabupaten yang ditempatkan ke desa dengan mendapatkan

tunjangan tambahan sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan dan mendapat fasilitas

sepeda motor.

1. Keuangan desa

Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa menyatakan bahwa yang di maksud keuangan desa adalah semua

hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan yang di maksud

dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan

keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa

dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang di

mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan,

penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Aspek perencanaan dan penganggaran, diarahkan agar seluruh proses

penyusunan APB Desa dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan

Page 31: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxxi

dalam menetapkan arah kebijakan umum berdasarkan skala prioritas serta

distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui arah

kebijakan perencanaan anggaran yang skala prioritas dan pelibatan partisipasi

masyarakat desa ini berarti memberi makna bahwa setiap penyelenggaraan di desa

berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber

daya. Menurut Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penyusunan APBDesa dinyatakan bahwa penganggaran menjadi sangat penting

sebagai metode pengalokasian sumber-sumber pendapatan dalam membiayai

kegiatan pada suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan

dan pengeluaran desa yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang

biasanya adalah satu tahun. Proses penganggaran merupakan kesempatan yang

baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya

secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, bahwa pemegang

kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang juga pemegang kekuasaan

dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, selanjutnya dalam

pelaksanaannya kepala desa dibantu oleh bendaharawan desa, perangkat desa

beserta masyarakat.

Aspek pertanggungjawaban keuangan desa, bahwa dalam rangka

pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan maka kepala desa

sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib

menyampaikan pertanggungjawabannya kepada bupati/walikota melalui camat.

Page 32: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxxii

Melalui pengaturan beberapa aspek tersebut diharapkan sistem dan

prosedur pengelolaan keuangan desa secara rinci dapat ditetapkan di setiap desa,

sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil

inisiatif menuju efisiensi.

Berikut dapat digambarkan lingkup pengelolaan keuangan desa menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.

Sistem Keuangan Desa

Pelaksanaan/ Penganggaran

Pelaporan/ Pertanggungjawab

anan

Pengawasan/ Evaluasi/

Pengendalian

Perencanaan/ Penganggaran

Input: 1. RPJMDe

sa 2. RKPDes

a 3. Musrenb

angdes 4. Kinerja

masa lalu 5. Kebijaka

Proses: 1. Kebijakn

Umum APBDesa

2. Proiritas & Plafon anggaran sementara

3. Kegiatan

Output: APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa

Input: APBDesa

Proses: Penatausahaan/

Akuntansi

Yang terdiri dari: 1. Formulir 2. Dokume

n 3. Kwitansi

Output: Hasil Kerja

Input: Hasil Kerja dari

pelaksanaan APBDesa

Proses: Pelaksanaan

Pelaporan dan Pertanggungjawab

an

Ouput: Pelaporan dan

Pertanggungjawaban

APBDesa Laporan terdiri

dari: 1. Bulanan.

Output:

Hasil Kerja

Proses: Laporan APBDesa dievaluasi oleh Camat dan

Input: Laporan APBDesa

Page 33: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxxiii

Gambar 3 Lingkup Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

2. Azas dan prinsip pengelolaan keuangan desa

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, keuangan desa di

kelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penyusunan APBDesa yang di maksud transparan dalam pengelolaan APBDesa

adalah APBDesa yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka

dan mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber

pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran

dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang

dianggarkan. Akuntabilitas mempunyai arti bahwa setiap pengguna anggaran

harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk

mencapai hasil yang ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa dapat

diartikan bahwa APBDesa dapat membantu pemerintahan desa dalam

memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari

pendapatan yang diterima. Partisipatif hal ini mengandung makna bahwa

pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa

sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian maka

masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDesa.

Menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tentang Pedoman

Page 34: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxxiv

Umum Pengelolaan Keuangan Desa yang di maksud partisipatif adalah

pengawasan dilakukan masyarakat sebagai bentuk partisipasi warga dalam

menyelenggarakan pemerintahan. Tertib anggaran dalam pengelolaan keuangan

desa adalah keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Permendagri 37 Tahun

2007).

Menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Pedoman Umum

Pengelolaan Keuangan Desa, disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa

yang perlu diperhatikan guna penyusunan anggaran di desa adalah:

a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan

belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi

anggarannya.

c. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan

harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas umum

desa.

Mardiasmo (2002) mengemukakan prinsip-prinsip yang mendasari

pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut, antara lain transparansi,

akuntabilitas dan value for money. Transparansi memberikan arti bahwa anggota

masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran

Page 35: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxxv

karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan

kebutuhan hidup masyarakat. Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban

publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan,

penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Value for money berarti

diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan

efektivitas.

3. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan

pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang

selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa

untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai kepala

pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan

(Permendagri Nomor 37 Tahun 2007).

4. Penatausahaan keuangan desa

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus

menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum

dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Penatausahaan keuangan desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan

penatausahaan pengeluaran (Permendagri Nomor 37 Tahun 2007).

D. APBDesa

Page 36: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxxvi

Desa merupakan daerah otonom yang harus mampu menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta mengatur keuangan desa. Desa

berhak memperoleh dana bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.

Desa yang otonom diharapkan memperoleh sendiri sebagian besar uang yang

dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahannya. Penyelenggaraan urusan

pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa,

bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. APBDesa terdiri atas bagian

pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa di bahas

dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama Badan

Perwakilan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan

desa (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2006).

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 yang di maksud Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta ditetapkan dengan

peraturan desa.

1. Struktur APBDesa

Menurut Steers (1977: 70) yang di maksud struktur adalah:

“Struktur menyatakan cara organisasi mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan. Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai bagian organisasi pada suatu hubungan yang relatif tetap, yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas”. Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 struktur Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari pendapatan desa, belanja

Page 37: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxxvii

desa dan pembiayaan desa. Berikut digambarkan struktur APBDesa sesuai dengan

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, yaitu:

Gambar 4 Struktur APBDesa

2. Penyusunan rancangan APBDesa

APBDesa

2. Belanja Desa

3. Pembiayaan Desa

1.Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa).

b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota.

c. Bagian dari retribusi kabupaten/kota.

d. Alokasi Dana Desa (ADD).

e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya.

f. Hibah. g. Sumbangan

pihak ketiga.

Penerimaan Pembiayaan

Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

a. Belanja pegawai.

b. Belanja barang dan jasa.

c. Belanja modal.

a. Belanja pegawai/penghasilan tetap.

b. Belanja subsidi.

c. Belanja hibah (pembatasan hibah).

d. Belanja bantuan sosial.

e. Belanja bantuan keuangan

f. Belanja tak terduga.

Pengeluaran Pembiayaan

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.

b. Pencairan dana cadangan.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

d. Penerimaan pinjaman.

a. Pembentukan dana cadangan.

b. Penyertaan modal desa.

c. Pembayaran utang.

Page 38: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxxviii

Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri Nomor 37 Tahun

2007 terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil

musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk periode 1 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 tahun.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa

berdasarkan pada RKPDesa dan sekretaris desa menyampaikan rancangan

peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh

persetujuan.

Berikut dapat digambarkan alur Rencana Kerja Pembangunan Desa

(RKPDesa) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa

Memuat:

Hasil Musyawarah desa

Program & kegiatan akan dilaksanakan 1

tahun

Rencana kerja yang terukur dan

pendanaannya

Page 39: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xxxix

Gambar 5 Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) merupakan rencana

pembangunan desa yang dijadikan pedoman dalam perencanaan desa untuk

periode 1 tahun. RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Perencanaan desa ini memuat antara lain hasil musyawarah desa, program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun kedepan dan rencana kerja yang

terukur dan pendanaannya. Sedangkan RPJMDesa atau Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 tahun

yang disusun kepala desa di waktu awal terpilih.

Berikut mekanisme penetapan rancangan APBDesa, yaitu Kepala desa

menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama

dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan

peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran

sebelumnya. Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama

sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari kerja disampaikan

kepada bupati/walikota untuk dievaluasi. Rancangan peraturan desa tentang

APBDesa ditetapkan paling lambat 1 bulan setelah APBD kabupaten/kota

ditetapkan.

Setelah rancangan APBDesa selesai dilaksanakan maka akan dilakukan

evaluasi rancangan APBDesa oleh bupati dan kemudian APBDesa akan

dilaksanakan. Berikut dapat digambarkan alur penyusunan rancangan APBDesa

Page 40: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xl

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.

Menyusun

Berpedoman

Diserahkan untuk disusun

Disusun

Dibahas Bersama

Ditandatangani oleh Kades

Dikembalikan Disetujui bersama Dilaksanakan untuk ditandatangani

Diserahkan melalui camat untuk dievaluasi

KADES

RPJMDesa RPJMDaerah

RKPDesa RKPDaerah MUSRENBANGDES

RANCANGAN PERDES APBDesa

SEKDES

KADES & BPD

BUPATI

RANCANGAN PERDES APBDesa

CAMAT

Peraturan Desa ttg

APBDesa

Page 41: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xli

Gambar 6 Penyusunan Rancangan APBDesa

Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007

3. Pelaksanaan APBDesa

Pelaksanaan keuangan desa dapat dijelaskan dalam Permendagri Nomor 37

Tahun 2007 yaitu bahwa semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening

kas desa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka

pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa

merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib di catat dalam

APBDesa. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang

menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa di larang melakukan

pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas

kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan

desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam

tahun yang sama. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi

pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan

bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh sekretaris

desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti di maksud.

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan

sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan

Page 42: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xlii

desa. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat

mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan

kepala desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan

pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada

realisasi belanja.

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum

diselesaikan.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada

kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. Dana cadangan

tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan

dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. Kegiatan yang

ditetapkan berdasarkan peraturan desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah

mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Berikut dapat digambarkan alur pelaksanaan APBDesa menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa.

Page 43: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xliii

Dimasukkan

Gambar 7

APBDesa

Pendapatan/ Penerimaan

Pengeluaran

Bendahara Desa

Rekening Kas Desa

Sisa lebih perhitungan Anggaran (SilPA)

Dana Cadangan

Tanggung jawab&Wewenang Kades

Didukung oleh alat

bukti yang sah

&lengkap

Pengesahan dari Sekdes

PPh (Pajak Penghasilan)

Didukung Oleh alat

bukti yang sah

&lengkap

Page 44: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xliv

Pelaksanaan APBDesa Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007

4. Perubahan APBDesa

Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, dijelaskan bahwa

perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan

harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa

lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam

tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

5. Penatausahaan APBDesa

Penatausahaan APBDesa terdiri dari penatausahaan penerimaan,

penatausahaan pengeluaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Sebelum

melakukan penatausahaan keuangan desa kepala desa wajib menetapkan

bendahara desa yang berasal dari perangkat desa.

6. Pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBDesa

Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa menurut Permendagri

Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu:

a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala

desa tentang pertanggungjawaban kepala desa.

b. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama

BPD.

c. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD, maka rancangan peraturan

Page 45: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xlv

desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan

menjadi peraturan desa.

d. Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

Mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDesa adalah:

a. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan

keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa

disampaikan kepada bupati melalui camat.

b. Waktu penyampaian tersebut, paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan desa

ditetapkan.

Berikut dapat digambarkan mekanisme pertanggungjawaban APBDesa

menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.

Di bahas bersama oleh Kades dan BPD

Disetujui

Kades

Rancangan Peraturan Desa ttg Pertanggungjawaban APBDEsa

Menyusun

Menyampaikan

Peraturan Desa ttg Pertanggungjwban Pelaksanaan

APBDesa

Badan Permusyawaratan Desa

Menyampaikan

Rancangan Keputusan Kepala Desa ttg Pertanggungjawaban Kepala Desa

Menyusun

Menyampaikan

Sekdes

Keputusan Kades ttg Pertanggungjwban Kepala Desa

Page 46: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xlvi

E. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pedoman anggaran Alokasi Dana Desa yaitu menggunakan dasar hukum

yaitu Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ

perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada

pemerintah desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh

Pemerintah Kabupaten Sragen untuk desa, yang bersumber dari bagian dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dipergunakan untuk operasional

pemerintah dan BPD serta pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Bupati

Sragen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sragen).

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Alokasi Dana Desa berasal

dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling

sedikit 10%.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan

pengelolaan keuangan desa. Berikut mekanisme penyaluran dan pencairan ADD

menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, yaitu:

1. Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian

pemerintahan desa.

2. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan

keputusan kepala desa.

Bupati

BPD, Masyarakat Disampaikan kepada

Bupati melalui Camat

Camat

Gambar 8 Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pelaporan APBDesa

Page 47: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xlvii

3. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada

bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa setda kabupaten melalui camat

setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.

4. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten akan meneruskan berkas

permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda

Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD).

5. Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD

akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening

desa.

6. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara

bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah

kabupaten/kota.

Berikut dapat digambarkan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa

berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.

Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan

Badan Pengelola Keuangan dan

Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD)

Pemerintah Desa Membuka Rekening Kas Desa ditetapkan

dgn Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa mengajukan

penyaluran ADD

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten

menganggarkan ADD

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten

meneruskan berkas

Rekening Kas Desa

Camat

Bupati, Cq ADD Pelaksanaan

ADD

Page 48: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xlviii

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “Evaluasi Sistem Keuangan Desa Kabupaten Sragen

Studi Kasus di Kecamatan Karangmalang”, merupakan penelitian kualitatif yang

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif.

Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh

gambaran mendalam mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu

apakah pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 37

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati

Sragen Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa. Secara

teoritis, menurut Moleong (2001: 5),

“Metode kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan; Pertama, penyesuaiannya lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi”.

Metode penelitian deskriptif menggambarkan keadaan subjek dan objek

penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya untuk

menemukan masalah tertentu secara cermat, serta berusaha memahami masalah

berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada di lokasi penelitian. Menurut

Gambar 9 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Page 49: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xlix

Nazir (1988: 63) menyatakan mengenai metode deskriftif, yaitu:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki”.

Nawawi (1994) juga menyatakan penelitian deskriftif yaitu:

“Penelitian deskriftif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.

Sedangkan pendekatan induktif merupakan pendekatan penelitian yang

didasarkan pada proses berpikir induktif yaitu proses yang berasal dari lapangan

atau atas dasar pengamatan di lapangan/fakta empirik.

B. Cara Pengumpulan Data

Menurut Nasir (1988: 211) “Pengumpulan data adalah prosedur yang

sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Ada tiga proses

kegiatan pengumpulan data yang akan digunakan yakni, (a) Proses memasuki

lokasi penelitian, (b) Ketika berada di lokasi penelitian, (c) Mengumpulkan data

lapangan dan menganalisisnya.

1. Proses memasuki lokasi penelitian

Peneliti melakukan orientasi di lingkungan kantor Kecamatan Karangmalang

dan Kantor Desa Puro, Desa Jurangjero dan Desa Saradan untuk memperoleh

berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti mulai

melakukan pendekatan awal dengan Pegawai Kecamatan Karangmalang yang

dapat membantu dalam memberikan berbagai dokumen yang dibutuhkan peneliti,

31

Page 50: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

l

selanjutnya peneliti juga mulai melakukan pendekatan dengan Camat

Karangmalang dan beberapa pejabat struktural kecamatan yang mengetahui

tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya peneliti akan melakukan

pendekatan kepada kepala desa dan perangkat desa yang menjadi obyek penelitian

berdasarkan rekomendasi dari pihak kecamatan. Untuk mendapatkan data yang

valid, peneliti melakukan adaptasi dengan para informan tersebut berlandaskan

hubungan etik dan simpatik.

2. Ketika berada di lokasi penelitian

Peneliti melakukan hubungan secara pribadi yang akrab dengan subjek

penelitian, sehingga peneliti memperoleh informasi selengkapnya serta

menangkap makna intisari dari berbagai informasi yang diperoleh tersebut.

Peneliti mencoba menghindari kesan yang kaku dan terlalu formal untuk

memperoleh jawaban dan tidak berbelit-belit dari informan.

3. Proses pengumpulan data lapangan dan menganalisisnya

Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan

data yang digunakan meliputi:

a. Observasi langsung

Untuk memperoleh gambaran selengkap mungkin, peneliti mengadakan

observasi langsung ke lokasi penelitian secara terus menerus guna mengungkap

data mengenai penerapan sistem keuangan desa dengan mengacu pada dimensi

yang dikaji. Melalui kecermatan pengamatan, dimaksudkan untuk dapat melihat

gejala dalam realitas aktivitas sehari-hari. Dalam observasi langsung ini peneliti

secara pribadi akan berada dalam lokasi penelitian, sehingga mempunyai

Page 51: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

li

kesempatan mengumpulkan data lebih banyak, lebih rinci dan lebih cermat.

Dengan demikian data yang akan ditulis dalam penelitian ini merupakan data yang

telah memenuhi keakuratan.

Berkaitan dengan observasi langsung, beberapa ahli mengemukakan

tentang observasi langsung, antara lain Hamidi (2004: 74) menyatakan yaitu:

“Observasi, berarti peneliti melihat dan mendengarkan (termasuk menggunakan tiga indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan atau diperbincangkan para responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari baik sebelum, menjelang, ketika dan sesudahnya”. Kemudian menurut Nasir (1988: 212) yang mengemukakan yaitu:

“Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan aparat kecamatan yang

terlibat langsung terhadap pengelolaan keuangan desa, aparat pemerintahan desa

yang menangani tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut Nasir (1988: 234)

yang di maksud dengan wawancara adalah:

“Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (pedoman wawancara)”.

Wawancara selain menggunakan pedoman wawancara (interview guide)

yang bersifat terbuka, wawancara juga tidak dilaksanakan dengan struktur yang

ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan

Page 52: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lii

sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam, terutama yang berkenaan

dengan perasaan, sikap dan pandangan informan terhadap pelaksanaan kerjanya.

Teknik wawancara semacam ini dilakukan dengan semua informan yang ada pada

lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dari

informan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah Sekretaris Camat

Karangmalang, Kasi Pemerintahan Kecamatan Karangmalang dan kepala desa,

sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum serta anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dari desa yang jadi objek penelitian.

c. Mencatat arsip dan dokumetasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan

dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen yang

ada. Dalam hal ini, informasi berasal dari berbagai arsip maupun dokumen-

dokumen yang lain yang dianggap perlu. Berkaitan dengan pengkajian arsip dan

dokumen, Sutopo (2002: 69) mengemukakan pendapatnya yaitu:

“Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa memiliki beragam bentuk, dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau”. Selanjutnya menurut Hamidi (2004: 72) menyatakan “Teknik dokumentasi

yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau

organisasi maupun dari perorangan”.

Kemudian menurut Arikunto (2002: 106) yang di maksud dokumentasi

adalah:

“Dokumentasi adalah metode yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku,

Page 53: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

liii

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dengan berada di lokasi

penelitian dan akan mencatat, memfotokopi arsip maupun dokumen yang

tersimpan dan ada di tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa.

4. Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga sampel yang

digunakan bersifat purposive sampling. Menurut Sugiyono (2007: 53-54) bahwa

”purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu”. Soehartono (2000: 57) menyatakan bahwa “Sampel

adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat

menggambarkan populasinya”.

Adapun yang menjadi ciri-ciri khusus sampel purposive ini, menurut

Lincoln dan Guba sebagaimana dikutip Sugiyono (2007: 54) terdiri dari empat

jenis yaitu:

a. Emergent sampling design/sementara.

b. Serial selection of sample units/menggelinding seperti bola salju (snow ball.

c. Continuous adjusment or ’focusing’ of the sample/disesuaikan dengan

kebutuhan.

d. Selection to the point of redundency/dipilih sampai jenuh.

Dari keempat jenis sampling di atas yang digunakan dalam penelitian ini

adalah jenis Emergent sampling design/sementara dan Continuous adjusment or

’focusing’ of the sample/disesuaikan dengan kebutuhan. Emergent sampling

design/sementara yaitu penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan

Page 54: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

liv

saat mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya, yaitu

dengan memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang

diperlukan. Dalam penelitian ini emergent sampling design/sementara digunakan

karena subjek penelitian ditentukan atas pertimbangan peneliti untuk memperoleh

data yang diperlukan. Atas dasar pertimbangan penentuan subjek penelitian

adalah subjek dianggap mengetahui informasi atau data yang diperlukan. Serial

selection of sample units/menggelinding seperti bola salju (snowball), yaitu

berdasarkan data atau informasi yang di peroleh dari sampel sebelumnya, dapat

ditetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih

lengkap. Serial selection of sample units/menggelinding seperti bola salju

(snowball) digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang

pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sragen, diawali informasi dari key

informan. Selanjutnya, key informan dapat menunjuk informan lain yang di

anggap dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan secara lebih

lengkap.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Pegawai kantor Kecamatan Karangmalang yang terdiri dari camat, sekretaris

camat, kasi pemerintahan kecamatan dan kaur keuangan kecamatan.

b) Kepala desa, sekretaris desa, kaur umum dan kaur keuangan di Desa Puro,

Desa Saradan dan Desa Jurangjero.

c) Tokoh masyarakat dalam hal ini anggota BPD yang ada di masing-masing

desa yang mempunyai peran terhadap perkembangan desa.

5. Populasi

Page 55: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lv

Menurut Arikunto (2002: 108) yang di maksud dengan populasi adalah

keseluruhan objek penelitian. Selanjutnya Sugiyono (2002: 55) mengatakan

bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti

untuk dipelajari yang kemudian diambil kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh pegawai kantor Kecamatan Karangmalang dan seluruh pegawai

Kantor Desa Puro, Desa Jurangjero dan Desa Saradan.

C. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data diartikan sebagai objek dari mana data diperoleh (Arikunto,

1996: 114). Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari data primer dan

data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung

dari lapangan dan dari hasil wawancara. Untuk menentukan data primer

menggunakan populasi dan sampel. Data sekunder peneliti memperoleh dari buku,

hasil laporan, dokumen serta arsip dari instansi yang bersangkutan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data seperti yang diungkapkan Nasir (1988: 405)

menyatakan, yaitu:

“Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian ilmiah karena dengan analisis ini data-data yang ada dapat di beri arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriftif kualitatif

yaitu dari data yang diperoleh dari wawancara, studi kepustakaan maupun yang

berasal dari lokasi penelitian, kemudian dianalisis, dipelajari dan diteliti sebagai

Page 56: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lvi

satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang

dapat dipergunakan sebagai pemecahan masalah. Melalui teknik ini akan

digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh.

Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif, yang dilakukan

melalui tiga tahap yaitu:

a. Mereduksi data yaitu proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dari

data-data yang ada sedemikian rupa, kemudian ditentukan pola yang dapat

memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan. Dengan pola

tersebut dapat mempermudah peneliti dalam mencari kelangkapan data yang

belum diperoleh.

b. Sajian data yaitu data yang telah disusun dalam pola, selanjutnya akan

dianalisa terus-menerus bersamaan dengan perolehan data baru yang terkait

dengan permasalahan, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan berdasarkan yang terdapat

dalam reduksi data dan sajian data.

E. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai

evaluasi sistem keuangan desa dilakukan di Desa Puro, Desa Jurangjero dan Desa

Saradan di wilayah Kecamatan Karangmalang dengan pertimbangan bahwa ketiga

desa tersebut dapat mewakili sistem keuangan desa yang digunakan di Kabupaten

Sragen yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sragen

Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa serta peneliti

Page 57: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lvii

lebih mengenal kondisi geografis dan demografisnya sehingga memudahkan

peneliti dalam melakukan penelitian. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini

mulai pada bulan Maret 2009 sampai dengan Nopember 2009.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa

Tengah. Batas-batas wilayah Kabupaten Sragen yaitu:

Tabel 1

Batas-batas Wilayah Kabupaten Sragen

Arah Nama Kabupaten Sebelah Timur Kabupaten Ngawi

Sebelah Barat Kabupaten Boyolali

Sebelah Selatan Kabupaten Karanganyar

Sebelah Utara Kabupaten Grobogan

Sumber: Kecamatan Karangmalang

Luas Wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km2 yang terdiri dari

42,52% lahan basah yaitu 40.037.,93 Ha dan 57,48% lahan kering yaitu 54117,88

Ha.

Tabel 2 Luas Wilayah Kabupaten Sragen

Luas Wilayah Keterangan

40.037,93 Ha (42,52 %) Lahan basah

54.117,88 Ha (57,48 %) Lahan kering

Sumber: Kecamatan Karangmalang

Page 58: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lviii

Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan, 12 kelurahan dan 196 desa.

Kecamatan Karangmalang merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang berada

di Kabupaten Sragen yang mempunyai luas wilayah 4.297,82 Ha. Kecamatan

Karangmalang di pimpin oleh Camat Karangmalang dan berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati Sragen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

Sragen. Camat mempunyai tugas membantu tugas bupati dalam penyelenggaran

pemerintahan di wilayah kecamatan.

Pemerintah kecamatan mempunyai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya

yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Sragen yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas pokok

yaitu membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan

dan pembinaan kehidupan kesejahteraan kemasyarakatan dalam wilayah

kecamatan. Sedangkan fungsi kecamatan adalah pertama pelaksanaan pelimpahan

sebagian kewenangan pemerintahan dan pemerintah daerah, kedua pelayanan

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan ketiga pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kecamatan Karangmalang, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan

Masaran, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedawung sebelah

utara berbatasan dengan Kecamatan Sragen dan sebelah timur berbatasan dengan

Kecamatan Ngrampal. Secara administrasi Kecamatan Karangmalang terdiri dari

10 desa/kelurahan yang meliputi 8 desa yang dipimpin oleh kepala desa dan 2

40

Page 59: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lix

kelurahan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang jenis kepegawaian adalah

seorang PNS. Kecamatan Karangmalang mempunyai luas wilayah seluas 4297,82

Ha yang tersebar di masing-masing desa/kelurahan dengan komposisi luas

wilayah sebagai berikut:

Tabel 3 Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Karangmalang

No Desa/Kelurahan Luas (ha) 1. Kedungwaduk 512,04 2. Jurangjero 481,00 3. Saradan 235,03 4. Plosokerep 355,24 5. Guworejo 400,24 6. Puro 499,99 7. Mojorejo 526,15 8. Pelemgadung 489,60 9. Plumbungan 398,66

10. Kroyo 398,97 Jumlah 4297,82

Sumber: Kecamatan Karangmalang

Penduduk Kecamatan Karangmalang per Agustus 2009 berjumlah 57.809

jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 28.702 jiwa dan penduduk perempuan

29.107 dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,99 % pertahun. Jumlah

penduduk terbesar terdapat di Kelurahan Kroyo sebanyak 8.862 jiwa dan jumlah

penduduk terkecil di Desa Saradan berjumlah 2.465 jiwa. Berikut jumlah

penduduk di masing-masing desa/kelurahan pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Karangmalang

No Desa/Kelurahan Luas (ha) 1. Kedungwaduk 5.557 2. Jurangjero 6.077 3. Saradan 2.465 4. Plosokerep 4.416 5. Guworejo 4.038 6. Puro 8.647

Page 60: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lx

7. Mojorejo 4.723 8. Pelemgadung 6.178 9. Plumbungan 7.046

10. Kroyo 8.662 Jumlah 57.809

Sumber: Laporan Kependudukan Kecamatan Karangmalang

1. Tugas pokok dan fungsi kecamatan

Status kecamatan sebagai perangkat daerah merupakan unsur penunjang

pemerintah Kabupaten Sragen. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) menyatakan bahwa kecamatan di

pimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan

sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah. Camat di angkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah

kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis

pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Untuk tata pemerintahan level kecamatan setelah diterapkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka camat sepenuhnya adalah sebagai perangkat

daerah yang bertanggung jawab kepada bupati. Selanjutnya tugas camat adalah

membantu tugas bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah

kecamatan.

Sebagai pedoman pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya,

pemerintah Kabupaten Sragen telah mengatur dan menyusun tugas-tugas pokok

dan fungsi unsur-unsur organisasi pemerintah Kecamatan Karangmalang yang

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Page 61: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxi

Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten

Sragen.

Dalam peraturan bupati tersebut dijelaskan bahwa pemerintah kecamatan

mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintah,

pembangunan dan pembinaan kehidupan, kesejahteraan kemasyarakatan dalam

wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah kecamatan

menyelenggarakan fungsi berikut:

a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari bupati.

b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

c. Pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

d. Pembinaan kehidupan kesejahteraan kemasyarakatan.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Camat merupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai koordinator

penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.

2. Struktur organisasi kecamatan

Dalam pelaksanaan tugasnya para aparat pemerintah kecamatan akan merujuk

kepada tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.

Agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang bisa dilaksanakan secara efektif

dan efisien maka bentuk struktur yang dimaksudkan untuk membagi tugas dan

pekerjaan dalam kelompoknya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Page 62: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxii

Sragen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen.

Susunan organisasi pemerintah kecamatan terdiri dari pejabat-pejabat

berikut:

a. Camat.

b. Sekretaris Camat membawahi: Sub bagian umum dan kepegawaian, sub

bagian keuangan dan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

c. Seksi, terdiri dari:

1) Seksi pemerintahan.

2) Seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

3) Seksi ekonomi pembanguanan.

4) Seksi kesejahteraan rakyat.

5) Seksi pelayanan umum.

d. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari perwakilan badan dan dinas yang ada

di kabupaten yang ditempatkan di setiap kecamatan.

e. Tata kerja

Kecamatan menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 merupakan organisasi

perangkat daerah. Kecamatan Karangmalang merupakan unsur penunjang

Kabupaten Sragen.

a. Camat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam ketentuan yang ditetapkan oleh bupati.

b. Pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah kecamatan bertanggung

Page 63: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxiii

jawab memimpin dan mengkoordinasikan dalam memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

c. Pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi petunjuk,

bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-

masing.

d. Pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengkaji laporan yang

diterima dan mempergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

e. Pejabat struktural pemerintah kecamatan wajib mengawasi bawahan masing-

masing dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi

penyimpangan sesuai peraturan yang berlaku.

3. Tujuan dan sasaran organisasi kecamatan

Tujuan organisasi pemerintah kecamatan, yaitu:

a. Menentukan efisiensi dan efektifitas yang dapat meningkatkan akuntabilitas

dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

b. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat yang berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat dan aparat pemerintah kecamatan.

c. Meningkatkan komunikasi, implementasi perencanaan strategis untuk

memfasilitasi, komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan

kepentingan dan nilai serta mendorong proses pengambilan keputusan yang

teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Sasaran organisasi pemerintah kecamatan antara lain:

a. Sasaran organisasi internal: Aparatur kecamatan.

b. Sasaran organisasi eksternal: Masyarakat Kecamatan Karangmalang.

Page 64: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxiv

Aspek pengembangan untuk mencapai tujuan dalam sasaran organisasi yaitu:

a. Peningkatan pengembangan organisasi dengan mengoptimalkan standar

manusia (SDM) yang ada di desa/kelurahan, dengan bekerja sama secara

terkoordinir sehingga sistem yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan

baik.

b. Aspek pengembangan SDM aparatur dapat dioptimalkan sesuai dengan

tupoksi yang ada, sedangkan untuk meningkatkan kinerja dengan mengikuti

pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.

c. Pengembangan pelayanan prima yaitu sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien dengan memuaskan

pelanggan/masyarakat.

4. Kelembagaan desa

Kelembagaan di desa terdiri dari:

a. LP2MD merupakan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa

yang berfungsi menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan

pembangunan di desa.

b. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan partner kerja

kepala desa dalam penyelenggaraan desa, menyerap, mengakomodasikan

aspirasi dari masyarakat.

Kecamatan Karangmalang antara lain terdiri dari Desa Puro, Desa Saradan

dan Desa Jurangjero. Ketiga desa tersebut akan dijadikan sebagai objek penelitian.

Di bawah ini akan digambarkan sekilas tentang kondisi ketiga desa tersebut.

5. Kondisi umum Desa Puro

Page 65: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxv

a. Geografis dan demografis

Desa Puro mempunyai luas wilayah 499,99 Ha dengan jumlah penduduk

8.467 jiwa. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Guworejo, di sebelah selatan

berbatasan dengan Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung, sebelah utara

berbatasan dengan Kelurahan Plumbungan dan Kelurahan Kroyo dan di sebelah

timur berbatasan dengan Desa Mojorejo. Aparat Desa Puro terdiri dari kepala

desa, sekretaris desa dan 13 perangkat desa. Jarak pusat pemerintahan desa

dengan pemerintahan kecamatan sejauh 1 km dan jarak dari ibukota kabupaten

sejauh 3 km. Mata pencaharian penduduk Desa Puro adalah petani dan pedagang.

b. Susunan organisasi

Pemerintah Desa Puro menggunakan susunan organisasi pola maksimal, yaitu

sebagai berikut:

Tabel 5

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Puro

NO JABATAN PENDIDIKAN

1. Kades S 1

2. Sekdes SLTA

3. Bayan SLTA

4. Bayan ST

5. Bayan SLTA

6. Kaur Pem SR

7. Kaur Keu. SMA

8. Kaur Umum SLTA

9. Kaur Kesra SLTP

10. Kaur Ekbang SLTA

11. Jogoboyo SLTP

12. PTD SLTA

13. Modin PGA

14 Pelaksana SLTP

15. Penjaga

Sumber: Laporan Desa Puro

Page 66: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxvi

Berdasarkan data tabel 5 di atas berdasarkan tingkat pendidikan, perangkat

Desa Puro mayoritas adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan 1

orang sarjana yaitu kepala desa. Berdasarkan umur rata-rata sudah berusia di atas

50 tahun. Berdasarkan hasil pengamatan Perangkat Desa Puro yang menguasai

komputer hanya ada 5 termasuk kepala desa, untuk sekretaris desa tidak

menguasai komputer. Hal ini disebabkan karena perangkat yang sudah tua tidak

mau lagi untuk belajar komputer walaupun di APBDesa sudah dianggarkan untuk

pelatihan komputer. Hal ini akan berpengaruh pada kemampuan sumber daya

manusia dalam menjalankan tugas. Berdasarkan pengamatan tugas-tugas yang

dapat diselesaikan dengan komputer hanya dibebankan pada beberapa perangkat

desa saja walaupun sebenarnya bukan tugasnya.

6. Kondisi umum Desa Saradan

a. Geografis dan demografis

Desa Saradan mempunyai luas wilayah 235,03 Ha dengan jumlah penduduk

2.465 jiwa. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Jurangjero, di sebelah

selatan berbatasan dengan Desa Kedungwaduk, sebelah utara berbatasan dengan

Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo dan Kelurahan Sine Kecamatan Sragen dan

sebelah timur berbatasan dengan Desa Plosokerep. Aparat Desa Saradan terdiri

dari kepala desa, sekretaris desa dan 12 perangkat desa. Jarak pusat pemerintahan

desa dengan pemerintahan kecamatan sejauh 5,4 km dan jarak dari ibukota

kabupaten sejauh 5,5 km. Mata pencaharian penduduk Desa Saradan adalah

petani.

b. Susunan organisasi

Page 67: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxvii

Pola organisasi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Saradan adalah pola

minimal dengan susunan organisasi dapat dijelaskan seperti dalam tabel 6 di

bawah ini:

Tabel 6 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Saradan

NO JABATAN PENDIDIKAN 1. Kepala Desa SARMUD 2. Sekretaris Desa SLTA 3. Bayan SLTA 4. Bayan SLTP 5. Kaur Pem SLTA 6. Kaur Ekbang SLTA 7. Kaur Umum SLTA 8. PTD SLTP 9. Jogoboyo SLTA

10. Modin SD 11. Pelaksana SLTA 12. Penjaga -

Sumber: Laporan Desa Saradan

Berdasarkan data tabel 6 di atas berdasarkan tingkat pendidikan, perangkat

Desa Saradan mayoritas adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan 1

orang sarjana muda yaitu kepala desa dan hanya 1 orang berpendidikan SD.

Berdasarkan umur rata-rata sudah berusia di atas 40 tahun. Berdasarkan hasil

pengamatan Perangkat Desa Saradan yang menguasai komputer hanya ada 5 yang

menguasai termasuk kepala desa dan sekretaris desa. Perangkat desa sebenarnya

wajib bisa komputer semua, hal ini di dalam APBDesa wajib dianggarkan untuk

pelatihan komputer, tetapi banyak perangkat desa yang tidak mau belajar dan

berlatih komputer. Dengan kurangnya sumber daya manusia yang tidak

menguasai komputer dapat dipastikan bahwa tugas-tugas tidak dapat berjalan

maksimal.

Page 68: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxviii

7. Kondisi umum Desa Jurangjero

a. Geografis dan demografis

Desa Jurangjero mempunyai luas wilayah 481,00 Ha dengan jumlah penduduk

6.077 jiwa. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Gebang Kecamatan

Masaran, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedungwaduk, sebelah utara

berbatasan dengan Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo dan sebelah timur berbatasan

dengan Desa Saradan. Aparat Desa Jurangjero terdiri dari kepala desa, sekretaris

desa dan 13 perangkat desa. Jarak pusat pemerintahan desa dengan pemerintahan

kecamatan sejauh 7 km dan jarak dari ibukota kabupaten sejauh 8 km. Sebagian

besar mata pencaharian penduduk Desa Jurangjero adalah sebagai petani.

b. Susunan organisasi

Pola organisasi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Jurangjero adalah pola

maksimal dengan susunan organisasi dapat dijelaskan seperti dalam tabel 7 di

bawah ini:

Tabel 7

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Jurangjero NO JABATAN PENDIDIKAN 1. Kepala Desa SLTA 2. Carik SMEA 3. Bayan I SD 4. Bayan II SD 5. Bayan III STM 6. Jogoboyo SLTA 7. Modin SMP 8. PTD SLTA 9. Kaur Umum SLTA

10. Kaur Keu SLTA 11. Kaur Ekbang SLTP 12. Kaur Pem. STM 13. Kaur Kesra SMEA 14. Pelaksana SLTP 15. Penjaga

Sumber: Laporan Desa Jurangjero

Berdasarkan data tabel 7 di atas berdasarkan tingkat pendidikan, perangkat

Page 69: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxix

Desa Jurangjero mayoritas adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan

tidak terdapat perangkat yang lulusan sarjana. Berdasarkan umur rata-rata sudah

berusia di atas 40 tahun. Berdasarkan hasil pengamatan Perangkat Desa

Jurangjero yang menguasai komputer lebih dari 5 orang. Hal ini disebabkan

karena perangkat desa mau belajar menggunakan komputer. Desa Jurangjero

dalam APBDesanya juga dianggarkan untuk pelatihan komputer. Berdasarkan

pengamatan kemampuan perangkat Desa Jurangjero dalam menggunakan

komputer masih belum maksimal.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Keuangan desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem

dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa

diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan

penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan

pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh

gambaran bahwa kepala desa sudah mengetahui secara garis besar apa yang di

maksud dengan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan apa yang

nyatakan oleh Kepala Desa A yaitu:

Page 70: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxx

“Pengelolaan keuangan desa ya seperti dinyatakan dalam peraturan, yaitu kegiatan untk mengelola keuangan di desa, biar dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2009). Kemudian perangkat desa A1 juga mengungkapkan tentang pengelolaan

keuangan desa, yaitu:

“Pengelolaan keuangan desa adalah cara untuk melaksanakan keuangan desa sesuai dengan APBDesa, mulai dari menyusun anggaran, melaksanakan dan melaporkan kepada bupati melalui camat” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2009).

Kepala Desa B juga menyatakan hal serupa mengenai pengelolaan

keuangan desa, yaitu:

“Pengelolaan keuangan desa adalah cara-cara mengelola keuangan desa sesuai aturan dan prosedur yang berlaku” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009). Kemudian Kepala Desa C juga diwawancarai mengenai pengelolaan

keuangan desa. Dalam pernyataannya disampaikan yaitu:

“Pengelolaan keuangan desa adalah bagaimana desa mengelola dan membelanjakan keuangan desa secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009). Kemudian perangkat desa C1 juga diwawancarai mengenai pengelolaan

keuangan desa, menyatakan yaitu:

“Pengelolaan keuangan desa adalah bagaimana cara membuat penganggaran, kemudian menyusunnya menjadi APBDesa untuk dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa

dan perangkat desa yang menangani keuangan desa masih belum memahami

pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Page 71: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxi

Berikut dapat digambarkan berdasarkan hasil wawancara di lapangan mengenai

sistem pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dari desa yang diteliti,

ditemukan beberapa hal yang tidak dilaksanakan oleh desa. hal ini tergambar dari

bagan sebagai berikut:

Output: APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa

Proses: Pelaksanaan

Pelaporan dan Pertanggungjawab

Sistem Keuangan Desa

Pelaksanaan/ Penatausahaan

Pelaporan/ Pertanggungjawab

anan

Pengawasan/ Evaluasi/

Pengendalian

Perencanaan/ Penganggaran

Input: 1. RPJMDe

sa 2. RKPDes

a 3. Musrenb

angdes 4. Kinerja

masa lalu 5. Kebijaka

Proses: 1. Kebijaka

n Umum APBDesa

2. Proiritas & Plafon anggaran sementara

3. Kegiatan anggaran

Input: APBDesa

Proses: Penatausahaan/

Akuntansi

Yang terdiri dari: 1. Formulir 2. Dokumen 3. Kwitansi 4. Catatan

Output: Hasil Kerja

Input: Hasil Kerja dari

Pelaksanaan APBDesa

Ouput: Pelaporan dan

Pertanggungjawaban

APBDesa Laporan terdiri

dari: 1. Bulanan.

Output: Hasil Kerja

Proses: Laporan APBDesa Dievaluasi oleh

Input: Laporan APBDesa

Keterangan: Untuk yang bergaris bawah tidak dilaksanakan sesuai aturan yang

Page 72: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxii

Gambar 10

Lingkup Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan yaitu pertama, mengenai

perencanaan dan penganggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) serta kebijakan

pemerintah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tidak pernah dijadikan pedoman.

Pembangunan di desa selama ini hanya sesuai kebutuhan yang ada pada saat di

susun anggaran.

Dampak tidak dilaksanakannya RKPDesa adalah tidak adanya arah yang

jelas untuk pembangunan desa dalam 1 tahun mendatang dan tidak dilaksanakan

RPJMDesa juga berdampak pada tidak jelasnya arah pembangunan desa dalam 5

tahun mendatang. Solusi tidak disusunnya RKPDesa adalah pemberian sanksi

oleh pemerintah kabupaten, misalnya menunda dana dari kabupaten yang

diberikan untuk desa dan akan dicairkan apabila desa sudah menyusun RKPDesa.

Kemudian solusi tidak disusunnya RPJMDesa adalah RPJMDesa dijadikan salah

satu syarat administrasi yang wajib dipenuhi dalam pencalonan kepala desa

sebelum proses pemilihan kepala desa.

Kedua, mengenai pelaksanaan dan penganggaran dari ketiga desa, Desa

Puro untuk penatausahaan lebih baik dibandingkan dengan Desa Jurangjero dan

Desa Saradan. Desa Puro mengenai formulir, dokumen dan kwitansi sudah

berjalan walaupun belum baik dan data di atas juga belum lengkap. Desa

Page 73: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxiii

Jurangjero dan Desa Saradan mengenai formulir, dokumen dan kwitansi baru di

cacat dan direkap setelah satu bulan berjalan dan saat diminta membuat laporan

baru semuanya berusaha direkap. Hal ini akan berdampak tidak akuratnya laporan

dari pengelolan keuangan desa tersebut. Solusi dari hal ini adalah hendaknya

kepala desa proaktif dalam memantau pemasukan dan pengeluaran keuangan desa

serta pihak kecamatan dan kebaupaten selalu melakukan pembinaan ke desa

mengenai pengelolaan keuangan desa.

Ketiga, mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban, laporan bulan dan

tahunan saja yang sudah dilaksanakan, untuk laporan semesteran tidak

dilaksanakan oleh ketiga desa tersebut. Mengenai laporan pertanggungjawaban

masih ditemukan keterlambatan penyampaian laporan dari desa kepada kecamatan

maupun kepada kabupaten. Hal ini akan mengurangi akuntabilitas dari laporan

pertanggungjawaban keuangan tersebut. Solusinya adalah pertama, dibuat laporan

harian dan mingguan serta perangkat desa selalu melaporkan kepada kepala desa

dan diteruskan kepada camat. Kedua, kabupaten dan kecamatan wajib

memberikan sanksi apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangan desa.

Keempat, mengenai pengawasan dan evaluasi, ditemukan bahwa dari

pihak desa masih terlambat mengirimkan laporan pengelolaan keuangan desa,

sehingga kecamatan juga akan terlambat dalam mengirimkan laporan ke

kabupaten, sehingga pihak kabupaten dan pihak kecamatan akan terlambat dalam

mengevaluasinya. Hal ini dikarenakan perangkat desa kurang memperhatikan

waktu dalam membuat laporan dan tidak adanya sanksi yang tegas dari kabupaten

Page 74: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxiv

atau kecamatan mengenai keterlambatan laporan keuangan tersebut. Akibat dari

hal ini adalah perangkat desa masih mengalami kesulitan dalam mengelola

keuangan desa. Solusinya yaitu kabupaten maupun kecamatan selalu melakukan

pengawasan disertai evaluasi yang rutin dan berkala, misalnya dari kecamatan

dilakukan 1 bulan sekali dan di kabupaten bisa dilakukan 3 bulan atau 6 bulan

sekali, tidak 1 tahun sekali seperti yang selalu ini terjadi.

2. Asas pengelolaan keuangan desa

Keuangan desa sudah dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Kepala Desa A, diungkapkan yaitu:

”Masalah keuangan desa semua dari pemasukan baik dari surat-surat maupun hasil lelangan maupun bantuan-bantuan itu kita serahkan sepenuhnya kepada leading sektornya yaitu bendahara atau kaur keuangan, kita jelas semua bentuk pengeluaran kita berusaha untuk satu pintu, agar semuanya jelas dan bisa terevaluasi, terkondisikan, semua bentuk pemasukan maupun pengeluaran kita harapkan lewat satu pintu” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2009).

Berdasarkan keterangan di atas dan pengamatan di lapangan Desa Puro

memang sudah mengelola keuangan desa melalui satu pintu, hal ini agar

pengelolaan keuangan desa bisa jelas dan mudah dikontrol. Tetapi pengelolaan

keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Puro juga masih ditemukan kelemahan,

karena hanya dikelola oleh 1 orang perangkat desa, sehingga akan rawan terjadi

penyimpangan. Solusinya harus ada kontrol ganda baik dari BPD, kepala desa,

perangkat desa yang lain dan masyarakat juga perlu dilibatkan setiap pengambilan

kebijakan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni

Page 75: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxv

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Hal ini dilakukan

agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lancar dan dilaksanakan dengan

baik serta transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh

gambaran bahwa pengelolaan keuangan desa sudah dikelola dalam masa satu

tahun anggaran, hal ini dikarenakan kepala desa dan jajarannya sangat

memperhatikan mengenai waktu dalam mengelola anggaran keuangan desa.

Selain itu pembinaan dari kecamatan masih sangat diperlukan oleh perangkat desa

dalam mengelola keuangan desanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh aparat

kecamatan A sebagai berikut berikut:

”Dengan adanya Permendagri dan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa, sebenarnya aparat desa merasa belum mampu untuk melaksanakannya, tetapi kecamatan mempunyai tanggungjawab untuk membantu dan membina perangkat desa dalam menyusun APBdesa agar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Demi tertibnya keuangan desa pemerintah kabupaten dan juga kecamatan juga meminta laporan pengelolaan keuangan desa secara berkala” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2009).

Berdasarkan pernyataan tersebut diperoleh hasil bahwa sebenarnya

pengelolaan keuangan desa masih sangat perlu pembinaan dan bimbingan dari

kecamatan agar pengelolaan anggaran keuangan desa dapat berjalan dengan baik

dan dapat berjalan dalam masa 1 tahun anggaran.

Bukti bahwa pengelolaan keuangan desa sudah berjalan mulai tanggal 1

Januari sampai 31 Desember, diungkapkan oleh perangkat desa A1, yaitu:

“Ya pengelolaan keuangan Desa Puro dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember dan setiap bulannya kita tutup, kemudian dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember kita mulai lagi. Kita juga

Page 76: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxvi

menerapkan kas harian, setiap hari kita buka pelayanan itu, keuangan masuk di satu pintu, kemudian dari sektor pelayanan kaur keuangan menutup satu hari, satu hari kita rekap setiap bulan dan setiap bulan kita rekap setiap tahun” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2009).

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa B yaitu:

”Pengelolaan keuangan desa di Desa Saradan sudah berjalan dalam satu tahun anggaran” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009). Untuk Desa Jurangjero waktu pengelolaan keuangan desa juga dikelola

dalam satu tahun, seperti yang diungkapkan Kepala Desa C, sebagai berikut:

”Pengelolaan keuangan desa sudah dikelola, tetapi untuk tanggalnya belum bisa dipastikan, yang jelas dalam jangka waktu 1 tahun sekali” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009). Dari pernyataan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan

keuangan desa di ketiga desa sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, tetapi

desa memang belum bisa mandiri seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan

tentang pengelolaan keuangan desa. Hanya Desa Puro yang menurut pengamatan

dan data yang ada memang sudah mendekati baik dalam mengelola keuangan

desa. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Kaur Keuangan Desa Puro sudah baik

dan dalam menjalankan tugas juga terselesaikan dengan baik, walaupun Sekretaris

Desa Puro kemampuan dalam menjalankan tugas selaku koordinator belum

berjalan optimal.

a. Azas tranparan

Pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara tranparan dan yang di

maksud tranparan adalah APBDesa yang disusun harus dapat menyajikan

informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari tujuan,

sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara

Page 77: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxvii

besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan

yang dianggarkan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diperoleh gambaran bahwa

pengelolaan keuangan desa sudah dikelola secara tranparan walaupun belum

maksimal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh kepala desa yang diwawancarai,

antara lain pernyataan dari Kepala Desa C yang menyatakan sebagai berikut:

”RAPBdesa dibuat sesuai aturan yang berlaku dan dilaksanakan secara tranparan” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009). Kemudian Kepala Desa B juga menyatakan hal serupa, yaitu:

”Keuangan desa sudah dikelola dengan tranparan, hal ini bisa di lihat dari buku kegiatan penerimaan dan pengeluran keuangan” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009). Kepala Desa A juga memberikan pendapatnya yaitu:

”Pengelolaan keuangan desa sudah cukup tranparan, dalam arti APBDesa direncanakan dari hasil musrenbagdes, kemudian pelaksanaannya melibatkan BPD dan LP2MD. Justru kadang terkendala pada peraturan tingkat kabupaten yang dalam penerapan di masyarakat belum bisa di terima” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009).

Dari berbagai penyataan di atas bahwa tranparansi dalam pengelolaan

keuangan desa sudah dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pengamatan oleh

peneliti bahwa dari ketiga desa tersebut semua pembukuan keuangan desa bisa

dengan mudah untuk dipinjam dan dilihat.

b. Azas dapat dipertanggungjawabkan

Pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan, yaitu bahwa

setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber

daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

Page 78: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxviii

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan diperoleh gambaran

bahwa penggunaan dana sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan selalu

dilaporkan kepada bupati melalui camat. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala

Desa C, yaitu:

”Pengelolaan keuangan desa sudah dipertanggungjawabkan, yaitu semua penggunaan dana sudah dilaporkan kepada bupati melalui camat” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009). Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa B, yaitu:

”Keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaan atau kebutuhan” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009). Kepala Desa A juga mengungkapkan sebagai berikut:

”Pengelolaan keuangan desa sudah dapat dipertanggungjawabkan, karena segala bentuk kegiatan keuangan desa sudah di atur dalam program kerjanya” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kecamatan A diungkapkan

yaitu:

”Laporan keuangan desa memang sudah dapat dapat dijalankan, tetapi pihak kecamatan masih harus memberi pembinaan terkait bentuk pertanggungjawaban ini, karena kalau tidak adanya penekanan mereka pasti akan telat dalam membuat laporan pertanggungjawaban” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2009).

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa desa sudah melaksanakan bentuk

pertanggungjawaban laporan keuangan desa, walaupun masih perlu banyak

pembinaan dari pihak kecamatan atau kabupaten. Pembinaan dari kecamatan

maupun dari kabupaten harus selalu dilakukan secara rutin karena keterbatasan

sumber daya perangkat desa untuk dapat membuat laporan pengelolaan keuangan

desa secara baik dan benar.

Page 79: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxix

c. Azas Akuntabilitas

Dalam pengelolaan keuangan desa yang di maksud azas akuntabilitas adalah

APBDesa dapat membantu pemerintahan desa dalam memperoleh kepercayaan

masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang di

terima. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa A, yaitu:

“Bisa dikatakan akuntabilitas karena pengelolaan sudah bisa dipertanggungjawabkan, jika tidak ada kepercayaan adalah biasa atau wajar, tetapi pemerintah desa selalu memberikan laporan pengelolaan keuangan desa secara rutin kepada masyarakat” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009).

Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa B dan Kepala Desa C. Kepala

Desa B mengatakan yaitu:

”Pengelolaan keuangan desa sudah dikelola berdasarkan azas akuntabilitas dan APBDesa sangat membantu baik pembangunan desa yang mampu dibiayai dan dari pendapatan desa” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diperoleh gambaran bahwa bentuk

akuntabilitas yang dilaksanakan dalam mengelola keuangan desa akan membantu

desa untuk memperoleh pendapatan yang lain, misalnya bantuan dari pemerintah,

pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten. Berdasarkan pengamatan

desa yang dapat membuat laporan keuangan dengan baik dan hasil dari kegiatan

dapat dilihat dan dinikmati masyarakat, maka kepercayaan masyarakat dan

kepercayaan pemerintah akan bertambah kepada pemerintah desa dan bantuan

dari pemerintah juga akan mudah untuk direalisasikan.

d. Azas partisipatif

Pengelolaan keuangan desa dikelola secara partisipatif mengandung arti

bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk partisipasi warga

Page 80: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxx

dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini pengawasan yang yang

dilakukan masyarakat dapat diwakilkan oleh BPD dan Lembaga Pemberdayaan

Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) serta masyarakat umum. Hal ini seperti

yang diungkapkan Kepala Desa A, yaitu sebagai berikut:

“Peran BPD dan lembaga lain di desa bisa dilihat sebagai peran partisipatif dan kami selalu meminta usul dan saran dari BPD dan lembaga lainnya pada tiap kegiatan pemerintah desa” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat

sudah diberi kesempatan ikut mengawasi pengelolaan keuangan desa, walaupun

tidak sepenuhnya. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu

masyarakat yang berada di lokasi Desa Puro menyatakan bahwa mereka tidak

pernah dilibatkan dalam mengelola keuangan desa, karena dengan adanya BPD

dan LP2MD suara mereka sudah terwakili.

Kepala Desa C, juga mengatakan, yaitu:

”Pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan secara partisipatif dengan baik dan tiap akhir tahun selalu dibuat laporan pertanggungjawaban dihadapan tokoh masyarakat, BPD dan LP2MD” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa B, berikut ini:

”Pengelolaan keuangan desa sudah disusun berdasarkan aturan yang ada, serta melibatkan tokoh masyarakat, BPD dan LP2MD” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009). Wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam mengelola

keuangan desa, masyarakat umum tidak banyak dilibatkan, pemerintah desa hanya

melibatkan tokoh masyarakat, BPD dan LP2MD. Solusi yaitu masyarakat umum

harus dilibatkan, RT dan RW juga perlu dilibatkan untuk menyerap aspirasi arus

Page 81: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxxi

bawah. Hal ini belum mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi

dan ini bisa mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

desa.

e. Azas tertib dan disiplin anggaran

Pengelolaan keuangan desa dikelola secara tertib anggaran. Tertib anggaran

dapat diartikan bahwa APBDesa disusun secara urut berdasarkan aturan yang

berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dapat disimpulkan

bahwa APBDesa sudah disusun secara urut dan sudah sesuai dengan aturan yang

berlaku. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa A, yaitu:

“APBDesa sudah disusun berdasarkan aturan yang berlaku dari kabupaten dan telah dilaksanakan sesuai kebutuhan anggaran yang ditetapkan” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009). Kepala Desa C juga menyatakan hal senada, yaitu:

”APBDesa sudah disusun secara tertib anggaran, karena dalam penyusunan APBDesa diadakan secara tranparan yang dihadiri tokoh masyarakat, BPD, LP2MD dan semua perangkat desa” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009).

Keuangan desa yang dikelola secara disiplin anggaran dapat diartikan

pendapatan yang direncanakan, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional,

penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya

penerimaan dan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran

yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui kas

umum desa. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa A1 menyatakan

yaitu:

“Semua pemasukan dan pengeluaran selalu dicatat di dalam buku harian, atau buku pendamping, kemudian dimasukkan dalam buku rekapan mingguan dan terakhir di rekap tersendiri di dalam buku

Page 82: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxxii

bulanan. Kepala desa selalu mengecek laporan keuangan secara periodik setiap minggu dan setiap bulan untuk ditandatangani kemudian dilaporkan kepada bupati melalui camat” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009).

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Desa A, yaitu:

”Laporan keuangan selalu saya cek dan saya selalu melaporkan kepada camat setiap bulan” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009). Untuk di Desa Jurangjero terdapat banyak masalah mengenai penerimaan

kas desa, seperti yang dinyatakan oleh Kepala Desa C, yaitu:

”Terdapat masalah mengenai penerimaan kas desa karena warga masyarakat ada yang sulit untuk ditarik iuran retribusi dan pendapatan lainnya sehingga ini juga menyulitkan dalam penganggarannya” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009).

Untuk Desa Jurangjero menurut pengamatan dalam menyusun penerimaan

dan pengeluaran untuk dimasukkan kedalam buku kas umum sudah berjalan

dengan baik, tetapi masih ada keterlambataan dalam memasukkan laporan harian,

karena masih ada laporan yang kosong belum terisi. Untuk Desa Saradan laporan

harian keuangan desa belum dikatakan baik, karena kualitas SDM yang masih

rendah dan tidak ada kaur keuangan, karena desa memakai pola minimal. Hal ini

seperti diungkapkan oleh perangkat desa B1, yaitu:

”Untuk kaur keuangan memang tidak ada, sehingga untuk tugas sehari-hari masalah keuangan diampu oleh kaur umum dan di bantu oleh kaur ekbang, sehingga pembukuan belum dilaksanakan dengan baik” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009).

3. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa

Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan

Page 83: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxxiii

kekayaan desa yang dipisahkan. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa A

mengenai apakah kepala desa tahu kewenangannya sebagai pemegang

pengelolaan keuangan desa berikut ini:

“Dan harus tahu, dan itu setiap bulannya ada laporan keuangan desa dan kita mendapatkan pengeluran sekian, pemasukan sekian dan kaur keuangan selaku bendahara desa, harus memberikan laporan keuangan kepada kepala desa. Apakah bulan ini dibuat atau tidak, kaur keuangan harus memberikan laporan secara administrasi, semuanya ini nanti agar jalannya pemerintahan atau jalannya putaran keuangan di desa itu jelas dan setiap bulannya pasti saya suruh tutup buku dan setiap bulannya kepala desa selalu evaluasi” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2009).

Berdasarkan hasil wawancara di atas memang kepala desa selaku

pemegang pemerintahan desa harus mengetahui semua kewenangannya dalam

mengelola keuangan desa.

Kepala desa mempunyai kewenangan, antara lain:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.

c. Menetapkan bendahara desa.

d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber di peroleh

gambaran tentang berbagai kewenanganan kepala desa, dalam menetapkan

kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa serta mengelola keuangan desa sudah

dilaksanakan dengan baik, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa C

berikut:

”Saya sudah menjalankan kewenangan saya dalam mengelola dan menetapkan kebijakan tentang APBDesa karena selalu diadakan

Page 84: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxxiv

musyawarah untuk membahas APBDesa yang dihadiri berbagai unsur dan pembuatan APBDesa sudah menjadi tanggungjawab saya selaku kepala desa” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009).

Kepala Desa B dan Kepala Desa C juga menyatakan hal serupa, hal ini

seperti yang diungkapkan Kepala Desa B, yaitu:

”Bagi saya menjalankan kewenangan dalam mengelola APBDesa sudah menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan sebaik mungkin” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009). Kepala Desa A juga mengungkapkan yaitu:

”Dalam menetapkan kebijakan untuk mengelola APBDesa sudah saya laksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, walaupun belum optimal” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa sudah

berusaha menjalankan kewenangannya dalam mengelola APBDesa. Tetapi

berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan

Karangmalang, diperoleh hasil yang sangat berbeda dengan pernyataan kepala

desa. Beberapa desa belum bisa mandiri dalam mengelola dan menyusun

APBDesa. Berikut pernyataan aparat kecamatan B yaitu:

”Selama ini memang ada desa yang belum mandiri dalam mengelola dan menetapkan APBDesa, kepala desa banyak minta bantuan kepada kecamatan tentang pembuatan APBDesa, mereka pengennya langsung jadi, memang kami bantu tapi seluruhnya tidak kami buatkan, hanya poin-poin yang mereka mengalami kesulitan kami bantu. Hanya beberapa desa yang mampu membuat sendiri APBDesa, termasuk salah satunya Desa Puro, untuk Desa Saradan dan Desa Jurangjero masih banyak kami bantu” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2009).

Aparat kecamatan B juga menyatakan bahwa yang menjadi kendala bagi

desa terutama kepala desa dalam menyusun APBDesa serta mengelola keuangan

desa karena mereka tidak mau belajar dengan baik dan maunya serba instan dan

Page 85: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxxv

cepat jadi, serta sumber daya manusia di desa masih perlu banyak peningkatan.

Dalam menetapkan bendara desa berdasarkan pengamatan dan wawancara,

kepala desa sudah menetapkan bendahara desa, tetapi masih dirangkap oleh kaur

keuangan, menurut aturan yang ada bendahara desa harusnya berdiri sendiri di

luar kaur keuangan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa A dinyatakan

yaitu:

”Saya sudah menetapkan bendahara desa dan bendahara desa dijadikan satu dengan kaur keuangan, biar satu pekerjaan, biar pengeluaran dan pemasukan bisa satu pintu” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2009).

Untuk Desa Saradan dan Desa Jurangjero bendahara desa juga dirangkap

kaur keuangan. Sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 kepala desa

menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. Menurut pengamatan

kepala desa tidak ada yang membuat keputusan kepala desa tentang pengangkatan

bendahara desa. Jadi bendahara desa otomatis dirangkap oleh kaur keuangan desa.

Wewenang kepala desa dalam menetapkan petugas yang melakukan

pemungutan penerimaan desa dan menetapkan petugas yang melakukan

pengelolaan barang milik desa, sudah dilakukan oleh masing-masing desa dengan

baik, karena hal ini akan menambah kas desa untuk menunjang pelaksanaan

pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa A,

dinyatakan yaitu:

”Saya sudah menjalankan kewenangan menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan apabila ada tugas yang dilakukan oleh petugas tidak optimal segera dilakukan bergantian personil” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009). Kemudian dalam menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan

Page 86: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxxvi

barang milik desa, Kepala Desa A mengatakan yaitu:

”Saya juga sudah menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa, tapi pengelolaan hanya berupa pencatatan oleh kaur umum” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009). Kemudian menurut Kepala Desa C, juga mengatakan yaitu:

”Saya sudah menetapkan yang mengurusi barang milik desa, yaitu kaur umum dan dilaporkan ke kecamatan setiap setahun sekali” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009). Kepala Desa B juga mengatakan hal serupa, yaitu:

”Perangkat yang mengurusi pengelolaan barang milik desa sudah saya tetapkan, yaitu kaur umum” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009). Berdasarkan pernyataan di atas bahwa desa yang diteliti sudah menetapkan

perangkat yang mengurusi tentang kekayaan desa. hal ini dikuatkan oleh

pernyataan aparat kecamatan A, yaitu:

”Desa-desa sudah kami perintahkan untuk menetapkan perangkat desa untuk mengelola kekayaan barang milik desa yang menjadi kekayaan desa” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2009).

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, di bantu

oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa, terdiri dari sekretaris desa dan

perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Sekretaris

desa mempunyai tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

b. Menyusun dan melaksanaan kebijakan pengelolaan barang desa.

c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung

Page 87: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxxvii

jawaban pelaksanaan APBDesa.

d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan

desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, selama ini sekretaris desa

sudah dapat bekerja dengan baik, tetapi memang ada sekretaris desa yang belum

optimal dalam mengelola keuangan desa dan bertindak selaku koordinator

keuangan desa. Di antara ketiga desa yang diteliti Sekretaris Desa Saradan

merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diangkat pada Tahun 2007

sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi

PNS dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS. Sedangkan Sekretaris

Desa Jurangjero dan Sekretaris Desa Puro tidak bisa di angkat jadi PNS karena

umur sudah tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa A1 mengenai sekretaris

desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan

bertanggungjawab kepada kepala desa, yaitu:

”Baik,masalah itu sudah melaksanakan, dalam artian sudah sesuai dengan leading sektor masing-masing, kaur keuangan sudah sebagai bertindak sebagai kaur keuangan, ya cari duit, ya membagi uang, sektor lainnya misalnya kaur pemerintahan sudah sesuai dengan leading sektornya masing-masing, masalah kesekretariatan yang pola maksimal sudah” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2009).

Menurut menurut aparat desa A2, diungkapkan yaitu:

Page 88: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxxviii

”Sekretaris desa memang sudah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa, tetapi belum optimal karena sekretaris desa sudah tua” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2009).

Masih menurut aparat desa A2, mengenai wewenang sekretaris desa

apakah sudah menjalankan tugasnya menyusun Raperdes APBDesa, perubahan

APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa diungkapkan yaitu:

”Sekretaris desa belum optimal dalam menyusun Raperdes APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan yang menyusun adalah kaur keuangan kemudian sekretaris desa tinggal ACC saja” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2009).

Kemudian masih menurut aparat desa A2 mengenai wewenang sekretaris

desa dalam menjalankan tugasnya menyusun rancangan keputusan kepala desa

tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa,

diungkapkan yaitu:

“Sekretaris desa belum optimal dalam menjalankannya, biasanya dibantu kaur pemerintahan dan kaur keuangan” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2009). Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretaris

Desa Puro belum optimal dalam menjalankan tugasnya, karena kemampuan

sumber daya manusia yang masih kurang. Untuk tugas-tugas sekretaris desa selalu

dibantu oleh kaur keuangan dan kaur pemerintahan.

Untuk Desa Jurangjero dan Desa Saradan mengenai wewenang sekretaris

desa dalam menjalankan tugasnya sudah berjalan dengan baik, hal ini seperti yang

diungkapkan oleh perangkat desa B1 yaitu:

”Saya sudah menjalankan seoptimal mungkin tugas-tugas yang diberikan kepada saya mengenai pengelolaan keuangan desa” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009).

Page 89: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

lxxxix

Hal ini juga sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Desa B yaitu:

”Sekretaris desa sudah berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, walaupun kadang masih perlu saya tegaskan perintah saya” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009). Untuk Desa Jurangjero, tugas-tugas sekretaris desa dapat berjalan sesuai

dengan aturan yang ada, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala

desa dan pengamatan di lapangan. Seperti diungkapkan Kepala Desa C yaitu:

”Sekretaris desa sudah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa serta sekretaris desa sudah menjalankan tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa dan hal ini telah berjalan setiap tahun” (Wawancara tanggal 13 Oktober2009).

Kepala Desa C juga mengungkapkan bahwa sekretaris desa sudah

menjalankan tugasnya menyusun Raperdes APBDesa, pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDesa dan menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang

pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa, yang dinyatakan yaitu:

“Sudah dilaksanakan dan dibuat setahun sekali dengan disahkan melalui musyawarah dengan BPD, LP2MD dan tokoh masyarakat” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009). Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan

bahwa sekretaris desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, walaupun belum

optimal, hal ini dialami oleh Desa Puro karena keterbatasan kemampuan sekretaris

desanya.

4. Penatausahaan keuangan desa

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus

menetapkan bendahara desa. Dalam penetapan bendahara desa harus dilakukan

sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan

Page 90: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xc

kepala desa. Berdasarkan wawancara dan pengamatan kepala desa sudah

menetapkan bendahara desa yaitu kaur keuangan desa.

a. Penatausahaan penerimaan

Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa.

Penatausahaan penerimaan wajib menggunakan buku-buku berikut:

1) Buku kas umum.

2) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan.

3) Buku kas harian pembantu.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang

menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan

kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan

pertanggungjawaban penerimaan di atas, dilampiri dengan buku-buku berikut,

1) Buku kas umum

2) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan.

3) Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan diperoleh gambaran

bahwa di antara ketiga desa, Desa Puro adalah yang terbaik dalam mengelola

penerimaan keuangan desa, karena dilakukan secara tertib dan buku-buku

keuangan semua terisi dengan baik. Untuk Desa Jurangjero sudah berjalan cukup

baik dan Desa Saradan masih kurang dalam mengisi buku-buku penerimaan

keuangan.

b. Penatausahaan pengeluaran

Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa. Dokumen

Page 91: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xci

penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang

APBDesa atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP harus disetujui oleh kepala

desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara

desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung

jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan bendahara

desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi buku-buku

berikut,

1) Buku kas umum.

2) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran.

3) Buku kas harian pembantu.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan diperoleh gambaran

bahwa di antara ketiga desa, Desa Puro adalah yang terbaik dalam mengelola

penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, karena dilakukan secara tertib dan

buku-buku keuangan semua terisi dengan baik dan dibuat harian. Untuk Desa

Jurangjero sudah berjalan cukup baik dan Desa Saradan masih kurang dalam

mengisi buku-buku penerimaan dan pengeluran keuangan.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kepala Desa A, yaitu:

”Kita juga menerapkan kas harian, setiap hari kita buka pelayanan itu, keuangan masuk di satu pintu, kemudian dari sektor pelayanan kaur keuangan menutup satu hari, satu hari kita rekap setiap bulan dan setiap bulan kita rekap setiap tahuan” (Wawancara 29 Agustus 2009). Kepala Desa C juga menyatakan yaitu:

Page 92: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xcii

“Sudah dilaksanakan karena bendahara desa tinggal menjalankan tugas sesuai dengan kwitansi dan nota yang sah, dan ditulis dalam buku kas dan selalu melaporkan kepada kepala desa” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Kemudian Kepala Desa B juga menyatakan mengenai kondisi penerimaan

dan pengeluaran keuangan yaitu sebagai berikut,

“Sudah dilaksanakan oleh kaur umum, tapi emang belum terisi semuanya buku-buku yang ada, tetapi sudah dicatat di buku pendamping” (Wawancara 12 Oktober 2009). Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa

penerimaan dan pengeluaran keuangan desa sudah dilaksanakan walaupun buku-

buku penatausahaan penerimaan dan pengeluaran belum semuanya terisi secara

tertib. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan

penatausahaan keuangan desa masih rendah, sehingga akan berdampak pada

kurang akuratnya laporan keuangan desa. Solusinya yaitu harus ditingkatkan

peran kecamatan dan kabupaten untuk selalu memberikan pembinaan ke desa

mengenai pengisian penatausahaan keuangan desa yang terdiri dari penerimaan

dan pengeluaran keuangan desa.

c. Pertanggungjawaban penggunaan dana

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

1) Buku kas umum.

2) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-

bukti pengeluaran yang sah.

3) Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa penggunaan dana

sudah dapat dipertanggungjawabkan, hal ini sesuai dengan wawancara dengan

Page 93: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xciii

Kepala Desa C, yaitu:

”Bisa, karena semua penggunaan dana APBDesa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat” (Wawancara 13 Oktober 2009). Kepala Desa B dan Kepala Desa A juga menyatakan hal serupa bahwa

penggunaan dana selalu dipertanggungjawabkan dan selalu membuat SPJ dan

dilaporkan ke kecamatan atau kabupaten.

5. APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta ditetapkan dengan peraturan desa.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa untuk menjalankan roda pemerintahan

desa sebagai desa yang otonom yaitu desa yang mampu untuk mengatur dan

mengelola keuangan desanya sendiri. Tujuan pembuatan APBDesa adalah untuk

kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa.

a. Struktur APBDesa

APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang

merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali

oleh desa. Pendapatan desa, terdiri dari pendapatan-pendapatan berikut,

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa).

2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota.

3) Bagian dari retribusi kabupaten/kota.

4) Alokasi Dana Desa (ADD).

Page 94: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xciv

5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota dan desa lainnya.

6) Hibah.

7) Sumbangan pihak ketiga.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan

kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa, terdiri dari belanja langsung dan

belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja

barang dan jasa dan belanja modal. Belanja tidak langsung, terdiri dari belanja

pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah (pembatasan hibah),

belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa

terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan

pembiayaan, mencakup:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.

2) Pencairan dana cadangan.

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

4) Penerimaan pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

1) Pembentukan dana cadangan.

2) Penyertaan modal desa.

Page 95: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xcv

3) Pembayaran utang.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan serta data di lapangan di

peroleh hasil bahwa APBDesa sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, hal

ini dapat dilihat dari susunan APBDesa di masing-masing desa. Tetapi perangkat

desa terutama sekretaris desa dan kaur keuangan masih merasa kesulitan

menerapkan susunan struktur APBDesa sesuai dengan Permendagri Nomor 37

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati

Sragen Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa A1, mengenai

pembinaan dari kecamatan dan pemahaman mengenai susunan struktur APBDesa

diungkapkan yaitu:

“Desa sudah mendapatkan pembinaan dari kecamatan mengenai struktur APBDesa, tetapi kami disuruh mempelajari sendiri Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008, sehingga Saya belum seluruhnya memahami struktur APBDesa karena memang saya sudah tua dan tidak mengerti komputer, strukturnya juga terlihat rumit, untuk menyusun APBDesa saya memang dibantu oleh kaur keuangan dan kaur pemerintahan” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2009).

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh perangkat desa A2 yaitu:

”Memang selaku kaur keuangan, Saya belum pernah mendapat pelatihan masalah pembuatan anggaran, saya hanya otodidak memperlajari keputusan bupati yang baru, kesulitan kami memang di penerapan kode anggaran, ada beberapa kode anggaran yang mungkin itu sudah sesuai atau dibutuhkan di tingkat kabupaten dan yang menjadi kendala adalah nomor urut. Ketika ini, katakan bantuan atau hibah 161 162 ada beberapa ini (nomor urut) yang tidak bisa dan jarang ada di desa mau kita hilangkan atau tetap menulis dengan menambah nomor urut selanjutnya. Ini kenyataan bener sampai sekarang saya belum ketemu jawabannya. Hal-hal seperti itu nomor memang tidak terdapat di desa, apakah itu

Page 96: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xcvi

dihilangkan atau tetap di tulis dan kebutuhan kita nambah nomor lagi. Tetapi diacuan itu ada nomor terus titik-titik berarti kita bisa menambah nomor lagi dan tetap menulis diatasnya walaupun sebenarnya itu tidak ada di tingkat desa” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa B1 juga dinyatakan

yaitu:

”Aparat Kecamatan Karangmalang pernah melakukan pembinaan dalam menyusun APBDesa, tetapi memang kami masih mengalami kesulitan sehingga kami selalu minta bantuan dari kecamatan” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009).

Perangkat desa C1 juga menyatakan hal serupa:

”Kami sudah mengerjakan apa yang diperintahkan kecamatan melalui peraturan bupati walaupun kami masih sering di bantu mengenai penyusunan struktur APBDesanya” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa A mengenai

pemahaman dengan struktur APBDesa dinyatakan:

”Ada yang paham dan ada juga yang masa bodoh” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009). Kepala Desa C dalam pernyataannya, mengungkapkan yaitu:

”Sudah, karena itu sudah ada sejak dulu dan semua perangkat desa lain bisa melaksanakan tugas di bidang masing-masing sesuai dengan tupoksinya” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pertama, bahwa

pembinaan dalam menyusun struktur APBDesa masih kurang dan pelatihan

menyusun struktur APBDesa juga belum dilaksanakan oleh kecamatan atau

kabupaten. Hal ini berakibat kurang mampunya perangkat desa menyusun

APBDesa. Kedua, perangkat desa sudah bisa memahami struktur APBDesa yang

dibuat berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 serta Peraturan Bupati

Page 97: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xcvii

Sragen Nomor 47 Tahun 2008, walaupun perangkat desa belum seluruhnya bisa

memahami isinya dan cara menyusun yang baik dan benar, akibatnya penyusunan

APBDesa tidak akan disusun secara benar dan pasti perangkat desa akan

mengalami kesulitan. Solusi untuk kedua hal tersebut di atas adalah perlu

diadakan diklat atau pelatihan dalam menyusun APBDesa bagi perangkat desa

serta pembinaan rutin dari kecamatan atau kabupaten.

b. Penyusunan rancangan APBDesa

Untuk pengelolaan keuangan desa yang baik dan tertib, dapat

dipertanggungjawabkan dan sesuai aturan yang berlaku serta dapat mencapai

tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka perlu di susun rancangan APBDesa

yang baik pula. Penyusunan rancangan APBDesa diperlukan beberapa tahap

antara lain, pertama membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), kedua

penetapan Rancangan APBDesa dan ketiga evaluasi Rancangan APBDesa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa A1 dalam merancang

APBDesa, karena di desa A yang membuat rancangan adalah kaur keuangan, hal

ini disebabkan kemampuan sekretaris desa yang terbatas. Perangkat desa A1,

menyatakan yaitu:

“Untuk keuangan, pada dasarnya kita merencanakan di akhir tahun, saya membuat rancangan anggaran, kemudian saya konsultasikan rencana anggaran pendapatan sekaligus belanja tersebut kepada kepala desa dan sekdes, kemudian setelah disetujui oleh kepala desa dan sekdes, rancangan tersebut kita rapatkan kepada BPD, LP2MD dan seluruh tokoh masyarakat dan juga kita diserkan dalam musrenbagdes. Ketika semua perencanaan tersebut disetujui saya tinggal melaksanakan, dari apa yang sudah menjadi Rencana APBDES. Biasanya memang saya mengacu pada anggaran tahun yang lalu” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2009).

Page 98: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xcviii

Penulis juga mewawancari perangkat desa A1, yang merupakan kaur

keuangan desa yang mempunyai kemampuan SDM yang memadai. Penulis

menanyakan hambatan atau kesulitan dalam menyusun RAPBDesa, yaitu:

“Yang menjadi kendala ketika kita mempunyai program pendapatan dan belanja akhirnya di tengah perjalanan terdapat (yang) tidak sinkron, tidak sinkron dalam artian begini pendapatan itu katakan sekian juta, ternyata pengeluaran melebihi, itu menjadi tugas selaku kaur keuangan untuk lebih menggali potensi pendapat yang lain, mungkin dengan membuat proposal bantuan ke pemda misalnya untuk rehabilitasi kantor, mungkin juga menggali dari hasil usaha desa yang lain, misalnya ini kan PBB” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2009).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pertama, bahwa

dalam membuat RAPBDesa desa masih mengacu pada APBDesa tahun yang lalu.

Hal ini bisa dikatakan baik karena perangkat desa tidak terlalu mengalami

kesulitan dalam menyusun APBDesa, tetapi juga bisa dikatakan tidak baik karena

tidak adannya terobosan-terobosan terhadap perencanaan pembangunan desa

kedepan. Kesimpulan kedua, kendala dalam menyusun APBDesa adalah adanya

perkiraan anggaran pemasukan dan pengeluaran yang tidak singkron. Membuat

perencanaan anggaran memang pekerjaan paling sulit dalam mengelola keuangan

desa. Solusinya pertama adalah adanya kemauan dan kemampuan perangkat desa

dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang ada, kedua untuk memeudahkan

dalam membuat perencanaan anggaran untuk 1 tahun kedepan masyarakat dari

tingkat bawah mulai dari RT harus selalu dilibatkan, sehingga aspirasi kebutuhan

masyarakat akan pembangunan dapat tertampung dan bisa dilaksanakan.

Berikut dapat digambarkan penyusunan rancangan APBDesa, berdasarkan

hasil penelitian di lapangan, yaitu:

Page 99: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

xcix

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan

KADES

RPJMDesa RPJMDaerah

RKPDesa RKPDaerah -MUSRENBANGDES - Sesuai kebutuhan

RANCANGAN PERDES APBDesa

SEKDES

KADES & BPD

BUPATI

RANCANGAN PERDES APBDesa

CAMAT

Peraturan Desa ttg

APBDesa

Menyusun

Berpedoman

Diserahkan untuk disusun

Disusun

Dibahas bersama

Ditandatangani Kades Disetujui bersama

Diserahkan melalui camat untuk dievaluasi

Dikembalikan untuk ditandatangani

Keterangan: Untuk garis bawah dan tebal tidak

Gambar 11 Penyusunan Rancangan APBDesa Berdasarkan Hasil Penelitian di Lapangan

Page 100: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

c

rancangan APBDesa dari desa yang diteliti tidak sesuai dengan Permendari

Nomor 37 Tahun 2007. Hal ini terlihat dari tidak adanya Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa

(RKPDesa). RKPDesa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun dan RPJMDesa

adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 tahun. Berdasarkan

pengamatan di lapangan kepala desa maupun perangkat desa tidak begitu

memperhatikan mengenai RKPDesa maupun RPJMDesa, mereka menyusun

rancangan APBDesa berdasarkan kebutuhan pada saat dilakukan penyusunan. Hal

ini disebabkan karena sumber daya perangkat desa yang masih kurang dan kepala

desa maupun perangkat desa kebanyakan mempunyai pekerjaan lain di luar jadi

aparat desa, sehingga waktu untuk mengurus desa secara administrasi masih jauh

dari harapan.

Dampak tidak dilaksanakannya RKPDesa adalah tidak adanya arah yang

jelas untuk pembangunan desa dalam 1 tahun mendatang, kemudian dengan tidak

dilaksanakan RPJMDesa juga berdampak pada tidak jelasnya arah pembangunan

desa dalam 5 tahun mendatang serta visi dan misi desa juga akan kabur dalam

pelaksanaannya. Solusi tidak disusunnya RKPDesa adalah pemberian sanksi oleh

pemerintah kabupaten, misalnya menunda dana dari kabupaten yang diberikan

untuk desa dan akan dicairkan apabila desa sudah menyusun RKPDesa. Kemudian

solusi tidak disusunnya RPJMDesa adalah RPJMDesa dijadikan salah satu syarat

administrasi yang wajib dipenuhi dalam pencalonan kepala desa sebelum proses

pemilihan kepala desa.

Page 101: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

ci

1) RPJMDesa dan RKPDesa

Penyusunan rancangan APBDesa terlebih dahulu harus membuat Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja

Pembangunan Desa (RKPDesa). RPJMDesa untuk jangka waktu 5 tahun

merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. Setelah

berakhir jangka waktu RPJMDesa, kepala desa terpilih menyusun kembali

RPJMDesa untuk jangka waktu 5 tahun. RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3

bulan setelah kepala desa dilantik. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan

Desa menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa

berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Penyusunan

RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran

sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaksanaan RPJMDesa dan

RKPDesa di ketiga desa yang menjadi obyek penelitian menyatakan bahwa

pelaksanaan RPJMDesa dan RKPDesa masih belum dilaksanakan. Hal ini sesuai

dengan wawancara dengan salah satu Kepala Desa, yaitu:

”RPJMDesa sudah direncanakan untuk pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan dana desa yang ada dan untuk RKPDesa belum dilaksanakan, karena kalau pelaksanaan sudah dekat baru di bentuk kepengurusan” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009).

Jadi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) seperti

dalam gambar 5 pada BAB II tidak dilaksanakan oleh desa. Begitu juga dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tidak dilaksanakan

oleh desa. Menurut pengamatan dan wawancara dengan perangkat yang lain

ditemukan bahwa dari ketiga desa tidak melaksanakan RKPDesa dan RPJMDesa

Page 102: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cii

seperti yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 37 Tahun 2007.

2) Penetapan rancangan APBDesa

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa penetapan rancangan

APBDesa, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa

berdasarkan pada RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan

desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa, ditetapkan paling lambat 1 bulan

setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan. Kepala desa menyampaikan rancangan

peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh

persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat

minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya dan

pembahasannya, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa. Rancangan

peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan

oleh kepala desa, maka paling lambat 3 hari kerja harus disampaikan kepada

bupati/walikota untuk di evaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa C dinyatakan:

“Sudah, dalam penetapan RAPBDesa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009). Kepala Desa A dan Kepala Desa B juga menyatakan hal serupa, bahwa

Rancangan APBDesa sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 37

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati

Sragen Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

Page 103: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

ciii

3) Evaluasi rancangan APBDesa

Bupati/walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama

20 hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu di maksud, kepala

desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi

peraturan desa. Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes

tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan

penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil

evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD,

dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa

menjadi peraturan desa, bupati/walikota membatalkan peraturan desa di maksud

dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran

sebelumnya. Pembatalan peraturan desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun

anggaran sebelumnya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota paling lama 7

hari kerja setelah pembatalan peraturan desa, kepala desa harus memberhentikan

pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut

peraturan desa di maksud. Pencabutan peraturan desa, dilakukan dengan peraturan

desa tentang pencabutan peraturan desa tentang APBDesa. Pelaksanaan

pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya ditetapkan dengan keputusan

kepala desa.

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa A2, mengenai apakah ada

evaluasi dari kabupaten atau kecamatan mengenai rancangan APBDesa atau sudah

menjadi APBDesa, yaitu:

Page 104: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

civ

“Tentu saja ada, karena kita secara berkala kan melaporkan, setiap bulan kaur keuangan punya kewajiban melaporkan posisi neraca kas dan setiap akhir tahun RAPBDesa/APBDesa yang telah laksanakan juga kita laporkan camat, kepada bupati melalui camat, tentu saja ketika laporan itu kita kirim kekecamatan tentu akan di baca, dievaluasi di situ dan ditandatangani baru dikirim kepada kabupaten, berarti kami mengangggap laporan yang kita kirim itu sudah dievaluasi” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2009). Kepala Desa C juga menyatakan hal serupa yaitu:

“Sudah, karena semua dilaksanakan atas dasar juklak dan juknis dari Pemerintah Daerah Tingkat II, juga dengan musyawarah dan hasil yang mufakat, kemudian hasilnya selalu kami kirim ke kecamatan” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009).

Menurut Kepala Desa B, mengenai evaluasi APBDesa dinyatakan:

”Kami selalu rutin mengirimkan hasil APBDesa kepada kecamatan dan kecamatan akan selalu memberi tahu mana-mana yang perlu diperbaiki” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber di atas

diperoleh gambaran bahwa selama ini evaluasi rancangan APBDesa sudah

dilakukan oleh kecamatan dan kabupaten serta dari ketiga desa yang jadi objek

penelitian dapat berjalan dengan baik dan yang menjadi kendala dalam

mengevaluasi Rancangan APBDesa adalah karena pihak kecamatan sering

terlambat dalam mengirimkan Rancangan APBDesa ke kabupaten, sehingga pihak

kabupaten juga akan terlambat dalam mengevaluasinya. Keterlambatan dari

kecamatan juga disebabkan oleh desa yang terlambat dalam mengirimkan

laporannya. Dampaknya penetapan APBDesa akan terlambat, sehingga

pembangunan juga terhambat. Solusinya yaitu adanya sanksi administrasi dari

kabupaten atau kecamatan apabila desa terlambat dalm mengirimkan Rancangan

APBDesa.

Page 105: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cv

c. Pelaksanaan APBDesa

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Setiap

pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Khusus bagi

desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka

pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa

merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam

APBDesa. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang

menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa di larang melakukan

pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas

kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan

desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam

tahun yang sama. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi

pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung dengan

bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh sekretaris

desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti di maksud.

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan

sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan

desa. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat

mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan

kepala desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan

pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

Page 106: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cvi

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada

realisasi belanja.

2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum

diselesaikan.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau di simpan pada kas

desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. Dana cadangan tidak

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan

dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. Kegiatan yang

ditetapkan berdasarkan peraturan desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah

mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber di

peroleh gambaran bahwa pelaksanaan APBDesa sudah berjalan dengan baik tetapi

masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Berikut beberapa hasil

wawancara dengan narasumber. Seperti yang dinyatakan Kepala Desa A,

mengenai pelaksanaan APBDesa yaitu:

“Pelaksanaan APBDesa sudah berjalan dengan baik walaupun kendala tak terduga ada dan dengan musyawarah dapat terselesaikan” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009). Kepala Desa C dan Kepala Desa B juga menyatakan hal serupa. Kepala

Page 107: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cvii

Desa B mengungkapkan yaitu:

”Pelaksanaan APBDesa di desa kami sudah berjalan dengan baik dan kami tidak mengalami kesulitan yang berarti, cuma sekretaris desa saya yang kadang perlu di oyak-oyak untuk segera mengerjakannya” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009).

Mengenai pelaksanaan APBDesa Kepala Desa C juga menyatakan yaitu:

”Bisa berjalan tetapi semua tidak lepas dari sarana dan prasarana yang tidak menjangkau” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009). Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat digambarkan bahwa

pelaksanaan APBDesa sudah dikerjakan, tetapi ada kendala mengenai sarana dan

prasarana serta keterbatasan sumber daya manusia yang ada dari perangkat desa.

Tetapi mengacu pengamatan di lapangan ditemukan beberapa hal yang tidak

sesuai aturan, antara lain dukungan alat bukti yang sah untuk penerimaan dan

pengeluaran dalam mengelola APBDesa kurang akurat.

Berikut dapat digambarkan pelaksanaan APBDesa berdasarkan hasil

penelitian di lapangan.

APBDesa

Pendapatan/ Penerimaan

Pengeluaran

Bendahara Desa

Rekening Kas Desa Sisa lebih

perhitungan Anggaran (SilPA) Dana

Cadangan

Tanggung jawab&Wewenang Kades

Didukung Oleh alat

bukti yang sah

&lengkap

Pengesahan dari Sekdes

PPh (Pajak Penghasilan)

Didukung Oleh alat

bukti yang sah

&lengkap

Keterangan: Untuk garis bawah dan tebal tidak sesuai dengan aturan yang berlaku

Page 108: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cviii

Gambar 12

Pelaksanaan APBDesa Berdasarkan Hasil Penelitian di lapangan

Berdasarkan gambar di atas mengenai pelaksanaan APBDesa dapat

disimpulkan yaitu pertama, bahwa mengenai penerimaan dan pengeluaran

APBDesa alat bukti yang sah seperti kwitansi penerimaan, kwitansi pengeluaran

serta kwitansi belanja barang masih belum tertib. Hal ini berakibat tidak akuratnya

alat bukti yang sah dan terindikasi adanya manipulasi. Kedua, tidak terdapatnya

bendahara desa yang dibentuk oleh kepala desa dan yang menjalankan

pengelolaan keuangan desa adalah kaur keuangan atau kaur umum. Sehingga

tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 yang mengatur

pembentukan bendahara desa oleh kepala desa. Hal ini akan berakibat mudahnya

terjadi penyimpangan dikarenakan bendahara desa hanya dipegang oleh 1 orang

sehingga pengawasan internal tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Solusinya pertama segala kelengkapan penerimaan dan pengeluran harus

selalu dilaporkan kepada kepala desa dan kepala desa membuat Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilaporkan kepada bupati melalui camat. Kedua,

kebupaten dan kecamatan wajib selalu menekankan pembentukan bendahara desa

dan apabila tidak dibentuk pemerintah desa akan diberi sanksi.

d. Perubahan APBDesa

Page 109: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cix

Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang

menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, keadaan yang

menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBDesa terjadi bila

pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan

cara merubah peraturan desa tentang APBDesa. Penggunaan SiLPA tahun

sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa

lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam

tahun berjalan, pendanaan keadaan darurat dan pendanaan keadaan luar biasa.

Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata

cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber mengenai perubahan

APBDesa, seperti Kepala Desa Jurangjero dinyatakan yaitu:

“Desa Jurangjero pernah melakukan perubahan APBDesa tapi harus dibuat pernyataan atau berita acara yang sah” (Wawancara tanggal 13 Oktober 2009). Desa Saradan dan Desa Puro belum pernah melakukan perubahan

APBDes, hal ini berdasarkan pernyataan kepala desa masing-masing. Kepala Desa

Puro mengungkapkan yaitu:

“Selama ini belum melakukan perubahan APBDesa” (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009). Kepala Desa Saradan juga menyatakan yaitu:

Page 110: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cx

“Tidak pernah melakukan perubahan APBDesa dalam satu tahun” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2009). Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Desa

Jurangjero sudah pernah melakukan perubahan APBDesa dan Desa Saradan dan

Desa Puro belum pernah melakukan perubahan dalam APBDesa.

e. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa terdiri dari penetapan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan penyampaian laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

1) Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa

tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada

kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa

dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu

penyampaian rancangan keputusan kepala desa dilakukan paling lambat 1 bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala Desa C menyatakan penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDesa melalui pembentukan peraturan desa sudah dilaksanakan, seperti

diungkapkan yaitu:

“Sudah dilaksanakan setiap tahun dengan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala desa”(Wawancara 13 Oktober 2009).

Page 111: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxi

Kepala Desa B juga mengungkapkan yaitu:

“Ya, dilaksanakan sesuai dengan peraturan desa” (Wawancara 12 Oktober 2009).

Kemudian mengenai penetapan peraturan desa tentang penetapan

APBDesa, Kepala Desa A juga menjawab:

“Sudah dilaksanakan” (Wawancara 10 Oktober 2009).

Berdasarkan hasil wawancara di atas serta pengamatan di lapangan dapat

disimpulkan bahwa penetapan APBDesa melalui peraturan desa sudah

dilaksanakan walaupun desa memang belum bisa mandiri dan selalu minta

bantuan dari kecamatan.

2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan

keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa

disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling

lambat 7 hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diperoleh kesimpulan

bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa selalu

dilakukan setiap tahun dan dilaporkan kepada bupati melalui camat. Hal ini sesuai

dengan wawancara dengan Kepala Desa B yaitu:

“Ya, tiap akhir tahun dilaporkan ke bupati melalui camat” (Wawancara 12 Oktober 2009).

Kepala Desa C juga menyatakan hal serupa yaitu:

“APBDesa dilaporkan kepada bupati kepada camat” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Desa A juga menyatakan hal serupa, penyampaian laporan

Page 112: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxii

pertanggungjawaban APBDesa sudah dilaporkan kepada bupati. Hal ini memang

sudah jadi kewajiban bagi kepala desa untuk melaporkan pertanggungjawaban

jabatannya kepada bupati melalui camat dan apabila tidak melaporkan akan

mendapat sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut dapat digambarkan mekanisme pertanggungjawaban dan

pelaporan APBDesa berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

Gambar 13 Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pelaporan APBDesa Berdasarkan

Hasil Penelitian di lapangan

Di bahas bersama oleh Kades dan BPD

Disetujui

Kades

Bupati

BPD, Masyarakat

Rancangan Peraturan Desa ttg Pertanggungjawaban APBDEsa

Menyusun

Menyampaikan

Peraturan Desa ttg Pertanggungjwban Pelaksanaan

APBDesa

Badan Permusyawaratan

Menyampaikan

Rancangan Keputusan Kepala Desa ttg Pertanggungjawaban Kepala Desa

Menyusun

Menyampaikan

Sekdes

Keputusan Kades ttg Pertanggungjwban Kepala Desa

Disampaikan kepada bupati melalui camat

Camat

Keterangan: Untuk garis bawah dan tebal tidak sesuai aturan yang berlaku.

Page 113: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxiii

Gambar 13 di atas menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban

APBDesa yang terdiri dari peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBDesa

dan peraturan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Berdasarkan

pengamatan ditemukan bahwa laporan kepada masyarakat tidak disampaikan

secara langsung baik melalui pengumuman maupun langsung diberikan kepada

masyarakat dan ada indikasi masyarakat sendiri juga tidak mau mengetahui

laporan keuangan desanya. Hal ini juga dapat diindikasikan tidak tranparannya

pengelolaan keuangan desa dan bila terjadi penyimpangan masyarakat tidak akan

mengetahuinya. Juga ditemukan waktu dalam membuat laporan tidak tepat waktu

dan camat akan selalu menagih ke desa dan ini berulang setiap tahun. Solusinya

harus ada sanksi yang tegas bagi desa apabila tidak menyampaikan kepada

masyarakat dan hendaknya laporan pertanggungjawaban bisa ditempelkan ke

papan-papan pengumuman yang ada di desa maupun di setiap RT serta bisa lewat

media cetak atau elektronik apabila desa mampu.

6. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten/kota yang

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di

terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 %.

Berdasarkan hasil data di lapangan besarnya jumlah ADD untuk Desa

Puro pada Tahun 2009 adalah Rp.81.015.501,- untuk Desa Saradan adalah

Rp.79.330.972,- dan untuk Desa Jurangjero adalah Rp. 82.822.442,-. Besarnya

ADD di masing-masing desa memang tidak sama, tergantung kondisi desa.

a. Tujuan Alokasi Dana Desa

Page 114: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxiv

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa

dan pemberdayaan masyarakat.

3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka

mewujudkan peningkatan sosial.

5) Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.

6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa).

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan

keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

1) Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk

setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

2) Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai

Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu,

(misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll),

selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah

Page 115: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxv

besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40%

dari jumlah ADD.

Pengelolaan ADD di desa disesuaikan dengan Usulan Rencana Kegiatan

Desa (URKD). Desa sebelum mendapatkan ADD harus membuat URKD terlebih

dahulu. Pelaksanaan ADD harus sesuai dengan URKD masing-masing desa. Hal

ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa A yaitu:

”ADD sudah di kelola dengan baik dan sesuai dengan URKD” (Wawancara 10 Oktober 2009).

Kepala Desa C juga menyatakan hal serupa, seperti yang diungkapkan

yaitu:

“Semua dana ADD sudah diplot sesuai dengan RAPBDesa dan URKD” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Kepala Desa B juga menyatakan hal serupa bahwa ADD sudah dikelola

dengan baik dan sesuai dengan URKD.

c. Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa

dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa.

Tetapi yang terjadi di Kabupaten Sragen ADD di kelola oleh Badan Keluarga

Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini menurut Kasubag

Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Kabupaten

Sragen menyatakan bahwa dahulu ADD memang di kelola oleh Bagian

Pemerintahan, tetapi sekarang kewenangan itu diberikan kepada Badan Keluarga

Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Peraturan Bupati Sragen

Page 116: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxvi

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sragen.

Penyaluran ADD harusnya dilakukan oleh Bagian Pemerintahan dan

Pertanahan Setda Kabupaten Sragen sekarang dilakukan oleh Badan Keluarga

Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen. Penyaluran

dilakukan langsung dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa. Pemerintah

desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala

desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa

kepada bupati c.q Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Sragen melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim

pendamping kecamatan.

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sragen akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya

kepada Kepala Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD). Kepala DPPKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung

dari kas daerah ke rekening desa. Dengan demikian akan mengurangi alur

birokrasi dan peyaluran dapat berjalan dengan baik dan tidak disalahgunakan.

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara

bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara penyaluran dan pencairan ADD di desa

sudah dilakukan, hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa A yaitu:

”Jika URKD di satu wilayah kecamatan selesai, dana akan dicairkan lewat rekening desa dan ADD dari kabupaten disalurkan lewat rekening desa di BKK, tahap I realisasi 70% dan tahap II realisasi 30% di terima bendahara ADD dengan mengetahui kepala desa” (Wawancara 10 Oktober 2009).

Page 117: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxvii

Kemudian Kepala Desa C juga menyatakan yaitu:

”Semua dana yang disalurkan sesuai dengan peraturan yang ada dan harus ada LPJ yang sah, kemudian mekanisme pencairaan berdasarkan RAPBDesa sesuai dengan hasil musyawarah dan ada dua kali pencairan, yaitu dicairkan sebesar 70% pada tahap I dan pada tahap II sebesar 30% melalui rekening desa” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Kepala Desa B juga menyatakan hal serupa, yaitu:

”Penyaluran ADD sudah dilakukan dan masuk kerekening desa dengan dua tahap yaitu tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%” (Wawancara 12 Oktober 2009).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penyaluran ADD oleh kabupaten

sudah dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar

30%. Penyaluran ADD harusnya dilakukan melalui satu tahap karena dana dari

pusat juga disalurkan melalui satu tahap, sehingga pemerintah desa tidak

mengalami kesulitan dalam membuat URKD dan melaksanakan dana ADD

tersebut.

Berikut dapat digambarkan mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi

Dana Desa berdasarkan temuan di lapangan:

Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan

Dinas Pengelola Keuangan dan

Kekayaan & Aset Daerah (DPPKAD)

Pemerintah Desa Membuka Rekening Kas Desa ditetapkan

dgn Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa mengajukan

penyaluran ADD

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten

menganggarkan ADD

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten

meneruskan berkas

Camat

Bupati, Cq ADD

Page 118: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxviii

Gambar 14 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Penelitian di Lapangan Berdasarkan gambar di atas ditemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan

Alokasi Dana Desa masih belum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor

37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu pengelolaan ADD

masih di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sragen dan seharusnya ADD di kelola oleh Bagian Pemerintahan

Setda Kabupaten Sragen sesuai amanat Permendagri.

d. Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD

dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan

mengacu pada peraturan bupati/walikota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana

Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa,

sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa sebesar 30% digunakan untuk operasional pemerintah

desa, BPD, lembaga-lembaga desa antara lain digunakan untuk:

1) Biaya pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2) Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa untuk ATK, biaya rapat-

rapat.

3) Biaya penyelenggaraan musrenbangdes.

Rekening Kas Desa Pelaksanaan ADD

Keterangan: Untuk garis bawah dan tebal tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Page 119: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxix

4) Biaya penyelenggaraan bulan bhakti gotong-royong.

5) Tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa terdiri dari tunjangan.

jabatan dan atau tunjangan/asuransi kesehatan.

6) Biaya perjalanan dinas pengelola ADD, operasional BPD dan LP2MD.

7) Penguatan kelembagaan atau operasional RT/lembaga-lembaga di desa.

8) Pemeliharaan komputer.

9) Untuk mendukung program Keluarga Berencana.

10) Pengadaan buku data base desa, monografi data desa.

Alokasi Dana Desa sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat

digunakan untuk:

1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.

2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.

3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.

4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

5) Teknologi tepat guna.

6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan.

7) Pengembangan sosial budaya.

8) Dan sebagainya yang dianggap penting.

Dengan melihat URKD masing-masing desa yang diteliti memang

pelaksanaan ADD sudah dilakukan dengan baik, karena apabila dalam URKD

tidak disusun sesuai dengan pedoman yang ada dari kabupaten maka ADD tidak

akan cair ke desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa semua

menyatakan bahwa ADD sudah di kelola sesuai dengan aturan yang berlaku.

Page 120: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxx

e. Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban

APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban

APBDesa. Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari

ADD, adalah sebagai berikut:

1) Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana

ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang di muat dalam laporan

ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.

2) Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan

dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian

hasil akhir penggunaan ADD.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim

Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui kepala desa ke Tim Pendamping Tingkat

Kecamatan secara bertahap. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat

laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap

melaporkan kepada bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota.

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim

Pendamping dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

kabupaten/kota di luar dana Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa mengenai

pertanggungjawaban penggunaan dana ADD. Kepala Desa A menyatakan yaitu:

”Bentuk pertanggungjawaban ADD melalui pembuatan SPJ administrasi dan gambar fisik” (Wawancara 10 Oktober 2009). Kepala Desa B juga menyatakan hal serupa yaitu:

Page 121: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxi

”Pertanggungjawabannya melalui SPJ dan fisik bangunan” (Wawancara 12 Oktober 2009).

Kepala Desa C mengungkapkan yang lain yaitu:

”Pertanggungjawaban dengan membuat kwitansi bermaterei dan ditandatangani kepala desa” (Wawancara 13 Oktober 2009). Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa

pertanggungjawaban penggunaan ADD sudah dilakukan dengan baik. Hal ini

memang pengawasan dari dana ADD ini diawasi secara ketat oleh pemerintah

kabupaten maupun oleh pemerintah kecamatan, sehingga desa akan melaksanakan

dengan sebaik-baiknya penggunaan ADD ini.

Mengenai pelaporan ADD Kepala Desa A menyatakan yaitu:

”Bentuk laporan ADD dilakukan secara tertulis” (Wawancara 10 Oktober 2009).

Kemudian Kepala Desa C mengungkapkan yaitu:

”Laporan berbentuk buku yang bertanggungjawab sekerataris ADD, bendahara ADD dan kepala desa” (Wawancara 13 Oktober 2009). Kepala Desa B menyatakan pendapatnya yaitu:

”Laporan dilaporkan ke camat dan diteruskan ke Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” (Wawancara 13 Oktober 2009). Berdasarkan hasil wawancara di atas pelaporan yang dilakukan oleh

kepala desa dilakukan secara tertulis ke camat dan diteruskan ke Badan Keluarga

Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dan hal ini

rutin dilakukan.

f. Pembinaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa

Pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi

Page 122: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxii

Dana Desa dari kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota dan

camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

1) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD.

2) Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa

yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban APBDesa.

3) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset

desa.

4) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan

desa.

Pembinaan dan pengawasan camat meliputi:

1) Memfasilitasi administrasi keuangan desa.

2) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa.

3) Memfasilitasi pelaksanaan ADD.

4) Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan

dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dapat disimpulkan bahwa

pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ADD sudah dilakukan oleh

kabupaten dan kecamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa C yaitu:

“Ada pembinaan dari kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan

ADD” (Wawancara 13 Oktober 2009).

Kemudian juga ditanyakan apakah pembinaan dari kabupaten juga

Page 123: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxiii

dilakukan secara rutin. Kepala Desa C juga menyatakan yaitu:

”Ada, dari Bawasda membina dan membimbing supaya tertib dalam pelaksanaan dan administrasinya” (Wawancara 13 Oktober 2009). Kepala Desa A juga mengungkapkan yaitu:

”Ada pembinaan dari kecamatan satu bulan setelah pencairan ADD” (Wawancara 10 Oktober 2009). Kemudian pembinaan dan pengawasan dari kabupaten, Kepala Desa A

juga menyatakan yaitu:

”Ada, satu tahun sekali dari Badan KBPM&D serta dari Bawasda” (Wawancara 10 Oktober 2009).

Desa Saradan juga menyatakan hal serupa melalui Kepala Desa B yaitu:

”Pembinaan dari kecamatan dan kabupaten rutin dilakukan yaitu dari Pak Camat dan dinas pemberdayaan serta dari bawasda” (Wawancara 12 Oktober 2009).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan

dan pengawasan yang dilakukan oleh kabupaten maupun oleh kecamatan sudah

dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Page 124: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxiv

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem keuangan desa di Kabupaten Sragen belum dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain sebagai berikut:

a. Belum terbentuknya bendahara desa secara legal melalui keputusan kepala

desa, selama ini bendahara desa dirangkap oleh kaur keuangan atau kaur

umum.

b. Desa belum melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), sehingga

arah pembangunan desa belum terlihat jelas untuk jangka waktu 1 tahun

dan jangka waktu 5 tahun ke depan.

c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sragen yang

mengelola adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, seharusnya dikelola oleh Bagian Pemerintahan dan Pertanahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

Page 125: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxv

B. Saran

1. Diharapkan pelaksanaan sistem keuangan desa di Kabupaten Sragen

disesuaikan lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

a. Agar dibentuk bendahara desa secara legal melalui keputusan kepala desa.

b. Agar desa melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

c. Agar pengelolaan ADD di Kabupaten Sragen dikelola oleh Bagian

Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

107

Page 126: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxvi

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

________________. 2006. Dasar-dasar evaluasi pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Dunn, William N. 2000. Pengantar analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hamidi. 2004. Metode penelitian kualitatif aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian. Malang: UMM Press.

Kantaprawira, Rusadi. 1999. Sistem politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Kusnardi. 1988. Pengantar hukum tata negara. Jakarta: CV Budhi Chaniago.

LANRI. 2003. Sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.

Maryunani, 2006. Perspektif pengelolaan keuangan dan ekonomi desa. Malang: Universitas Brawijaya.

Mamesah, D. J. 1995. Sistem administrasi keuangan daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Moleong J, Lexy. 2001. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nasir, Mohammad. 1988. Metodologi penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. Penelitian terapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Purwadarminta, W.J.S., 1976. Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta.

Page 127: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxvii

Purwanto, N. 2008. Prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran. Bandung: PT Rosdakarya Offset.

Soehartono, Irawan, 2000, Metode penelitian sosial. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Steers, R. M. 1977. Organization effectiveness, a behavioral view, good year publishing company, diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. 1980. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono, 2007. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sutopo, Hibertus. 2002. Metodologi penelitian kualitatif dasar teori dan terapannya dalam penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Prees.

Tayibnapis, F. Y. 2000. Evaluasi program. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Widodo, Joko. 2001. Good governance, telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi. Surabaya: Insan Cendikia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen.

Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Tugas dan

109

Page 128: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxviii

Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen.

Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sragen.

Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa.

PEDOMAN WAWANCARA (Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa)

A. KEPALA DESA

1. Apakah kepala desa mengetahui mengenai pengelolaan keuangan desa?

2. Apakah kepala desa tahu kewenangannya sebagai pemegang pengelolaan

keuangan desa?

3. Apakah keuangan desa sudah dikelola dengan transparan, akuntabel dan

partisipatif?

4. Apakah pengelolaan keuangan desa sudah dikelola berdasarkan azas

transparan? Yang dimaksud tranparan adalah APBDesa yang disusun harus

dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh

masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap

jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan

hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

5. Apakah pengelolaan keuangan desa sudah dikelola berdasarkan azas dapat

dipertanggungjawabkan? Dapat dipertanggungjawabkan mempunyai arti

Page 129: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxix

bahwa setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap

penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

6. Apakah pengelolaan keuangan desa sudah dikelola berdasarkan azas

akuntabilitas? Akuntabilitas dapat diartikan APBDesa dapat membantu

Pemerintahan Desa dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan

memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

7. Apakah pengelolaan keuangan desa sudah dikelola secara partisipatif?

Partisipatif adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk

partisipasi warga dalam menyelenggarakan pemerintahan.

8. Apakah pengelolaan keuangan desa sudah dikelola secara tertib anggaran?

Tertib anggaran dapat diartikan bahwa APBDesa disusun secara urut

berdasarkan aturan yang berlaku.

9. Apakah pengelolaan keuangan desa sudah dikelola secara disiplin anggaran?

Disiplin anggaran dapat diartikan pendapatan yang direncanakan, merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional, Penganggaran pengeluaran harus

didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dan Semua

penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan

harus dianggarkan dalam APPB Desa dan dilakukan melalui Kas Umum Desa.

10. Apakah pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember?

11. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan

111

Page 130: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxx

kekayaan desa yang dipisahkan. apakah kepala desa sudah menjalankan

kewenangannya dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa?

12. Apakah kepala desa sudah menjalankan kewenangannya dalam menetapkan

kebijakan tentang pengelolaan barang desa?

13. Apakah kepala desa sudah menjalankan kewenangannya menetapkan

bendahara desa?

14. Apakah kepala desa sudah menjalankan kewenangan menetapkan petugas

yang melakukan pemungutan penerimaan desa?

15. Apakah kepala desa sudah menjalankan kewenangan menetapkan petugas

yang melakukan pengelolaan barang milik desa?

16. Apakah perangkat desa sudah memahami tentang struktur APBDesa?

17. Dalam rangka penyusunan APBDesa, apakah Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

sudah dilaksanakan?

18. Apakah penetapan Rancangan APBDesa sudah dilaksanakan sesuai prosedur

dan aturan yang berlaku?

19. Apakah selama ini dalam pelaksanaan APBDesa selalu dilakukan evaluasi dari

kecamatan maupun dari kabupaten?

20. Setelah APBDesa ditetapkan, apakah pelaksanaan APBDesa dapat berjalan

dengan baik dan masing-masing perangkat dapat menjalankannya dengan

baik?

21. Apakah dalam melaksanakan APBDesa pernah dilakukan perubahan

APBDesa?

Page 131: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxxi

22. Apakah bendahara desa dapat melaksanakan penatausahan penerimaan dengan

baik?

23. Apakah bendahara desa dapat melaksanakan penatausahaan pengeluaran

dengan baik?

24. Apakah pertanggungjawaban penggunaan dana APBDesa dapat dilaksanakan

dengan baik?

25. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, apakah penetapan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa melalui pembentukan peraturan

desa sudah dilaksanakan?

26. Apakah penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDesa sudah

disampaikan kepada Bupati melalui Camat?

27. Apakah desa sudah mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD)? Dan berapa

besarnya?

28. Apakah ADD sudah dikelola dengan baik dan sesuai prosedur?

29. Bagaimana mekanisme penyaluran dan pencairan ADD?

30. Apakah pelaksanaan ADD sudah sesuai aturan yang berlaku?

31. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban ADD?

32. Bagaimana bentuk pelaporan ADD?

33. Apakah ada pembinaan dan pengawasan secara rutin dalam pelaksanaan ADD

oleh kecamatan?

34. Apakah ada pembinaan dan pengawasan secara rutin dalam pelaksanaan ADD

oleh kabupaten?

B. SEKRETARIS DESA

Page 132: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxxii

35. Apakah sekretaris desa sudah menjalankan tugas mengenai pengelolaan

keuangan desa antara lain bertindak selaku koordinator pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa,

kemudian dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

APBDesa, menjalankan tugasnya menyusun Raperdes APBDesa, perubahan

APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa serta menjalankan

tugasnya menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan

peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa?

36. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. apakah sekretaris

desa sudah menjalankan tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan

kebijakan pengelolaan APBDesa?

37. Apakah sekretaris desa sudah menjalankan tugasnya menyusun Raperdes

APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan

APBDesa?

38. Apakah sekretaris desa sudah menjalankan tugasnya menyusun rancangan

keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa

dan perubahan APBDesa?

39. Apakh desa sudah mendapat pembinaan dari kecamatan atau kabupaten

mengenai penyusunan APBDesa?

C. KAUR KEUANGAN DESA.

40. Apakah laporan keuangan dibuat dan dilaporkan ke Kepala Desa secara rutin?

Page 133: EVALUASI SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN …/Evaluasi... · Surakarta, dengan selesainya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Sistem ... Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa

cxxxiii

41. Apakah pengelolaan keuangan desa dimulai dari 1 Januari sampai 31

Desember?

42. Bagaimana proses penyusunan RAPBDesa?

D. SEKRETARIS KECAMATAN.

43. Apakah Desa masih perlu pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa,

dengan dikeluarkannya Permendagri 37 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati

Sragen Nomor 47 Tahun 2008?

44. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban dari desa mengenai pengelolaan

keuangan desa?

45. Apakah kewenangan kepala desa dalam menetapkan pengelolaan barang milik

desa sudah dijalankan? Karena pengelola barang milik desa ini diharapkan

dapat menjadi salah satu sumber dalam membangun desa.

46. Mengenai struktur APBDesa apakah desa sudah diberikan pembinaan oleh

Camat?

47. Sejauh mana pemahaman Saudara mengenai struktur APBDesa sesuai dengan

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 serta Permendagri Nomor 37 Tahun

2007?

E. KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN.

48. Apakah desa-desa di Kecamatan Karangmalang ini sudah bisa mandiri dalam

menetapkan dan menjalankan APBDesa? Apakah mereka masih banyak minta

bantuan kepada kecamatan?

49. Apakah yang menjadi kendala pemerintah desa dalam menyusun APBDesa?