Evaluation Report on P2KPT Program 2010_2014_Final

8/9/2019 Evaluation Report on P2KPT Program 2010_2014_Final

1/105

LAPORAN EVALUASI P2KPT 2010 - 2014

HALAMAN |i

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EVALUASI P2KPT(PERCEPATAN PEMBANGUAN KAWASAN

PERDESAAN TERPADU)/BEDAH DESA2010 2014

ASISTEN DEPUTI URUSAN PERDESAAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUSKEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

2014


2/105


HALAMAN |ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Evaluasi P2KPT

2010 -2014ini. P2KPT atau disebut juga Bedah Desa, telah dilaksanakan di 51 kabupaten

tertinggal, 104 kecamatan dan 623 desa, dengan total pemanfaat langsung sekitar 22.950

jiwa. Kondisi-kondisi ketertinggalan yang terjadi di kabupaten-kabupaten sasaran seperti

keterisolasian wilayah, buruknya sarana dan prasarana sosial dasar, kewilayahan, dan

perekonomian, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat serta lemahnya kapasitas aparaturdaerah dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan, menyebabkan bahwa pelaksanaan

P2KPT di wilayah-wilayah tersebut memberikan kemanfaatan yang sangat dibutuhkan

oleh masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain telah membantu pemerintah daerah dalam

mengurangi keterbatasan di kawasan-kawasan tertinggal yang telah diprioritaskan.

Berbeda dengan program-program nasional lainnya untuk wilayah perdesaan yang

dirancang terfokus pada pemberdayaan di tingkat komunitas atau desa, Program P2KPT

dirancang melalui pendekatan pemberdayaan pada level kawasan (lintas desa dan atau

kecamatan), dengan berupaya memadukan penguatan kapasitas pada level masyarakat

dan pada level aparat pemerintah kabupaten. Kegiatan ini diawali pada TA. 2010 denganberbagai persiapan baik di tingkat pusat atau KPDT maupun di tingkat kabupaten sasaran.

Fasilitasi dana P2KPT terimplementasi sejak TA. 2011 sampai TA. 2014 di 51 kabupaten

tertinggal. Strategi pelaksanaan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu

Pertama dalam kurun 3 tahun kabupaten sasaran difasilitasi dengan bantuan

pembangunan infrastruktur kawasan, dan kemudian Kedua setelah tahap pertama selesai

Saluran Irigasi Desa Cimanuk, Kab. Pandeglang


3/105


HALAMAN |iii

kabupaten sasaran difasilitasi dengan kegiatan suprastruktur yang lebih menekankan pada

pengembangan ekonomi kawasan.

Selama pelaksanaan P2KPT sejak 2010 sampai 2014 telah dibangun sebanyak 252infrastruktur dimana infrastruktur jalan merupakan infrastruktur yang paling banyak

diajukan oleh daerah. Dari evaluasi lapangan yang sudah dilakukan, infrastruktur yang

sudah dibangun tersebut memberikan dampak manfaat yang besar kepada masyarakat di

kawasan-kawasan sasaran, dimana hal ini membuktikan bahwa P2KPT adalah sangat

dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat di kawasan-kawasan tertinggal. Kemanfaatan

tersebut antara lain dalam hal kemudahan akses perekonomian, akses menuju pelayanan

pendidikan dan kesehatan, maupun kemudahan akses menuju tempat pelayanan publik

lainnya. Berbagai kelembagaan pendukung kegiatan juga sudah dibentuk baik di tingkat

kawasan yang disebut Balai Bedah Desa, maupun di tingkat kabupaten yang disebut Forum

Bedah Desa.

Pelaksanaan Program P2KPT tentu tidak lepas dari berbagai kendala maupun kelemahan

yang ada, disamping capaian keberhasilannya, yang secara keseluruhan kami sampaikan di

dalam buku laporan ini. Banyak pembelajaran yang bisa dipetik dari pelaksanaan kegiatan

tersebut baik untuk pelaksana di tingkat KPDT, untuk pelaku-pelaku pembangunan di

tingkat kabupaten, maupun untuk masyarakat di kawasan, sebagai bahan perbaikan

pelaksanaan di tahun-tahun yang akan datang.

Kelancaran pelaksanaan kegiatan P2KPT sejak 2010 sampai 2014 merupakan kerja sama

dan sekaligus dukungan dari berbagai pihak baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Oleh

karena itu, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2014

Asisten Deputi Urusan Perdesaan

Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)


4/105


HALAMAN |iv

EXECUTIVE SUMMARY

Percepatan Pembagunan Kawasan Perdesaan Terpadu (P2KPT) atau sering disebut

dengan Bedah Desa, adalah salah satu kegiatan dari KPDT untuk mengurangi

ketertinggalan kabupaten-kabupaten tertinggal agar sejajar dengan kabupaten lain yang

lebih maju. Paling sedikit ada 6 (enam) ciri karakteristik suatu wilayah dikategorikan

tertinggal, yaitu: (1) Perekonomian masyarakat kurang berkembang sehingga

menyebabkan rendahnya tingkat penghasilan; (2) Lemahnya sumberdaya manusia; (3)

Kurangnya ketersediaan sarana infrastruktur baik infrastruktur dasar, kewilayahan, dan

perekonomian, (4) Rendahnya kemampuan anggaran pemda; (5) Rendahnya aksesibilitas

terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan pelayanan publik lainnya;

dan (6) Karakteristik daerah yang khusus (terisolir, wilayah bencana, bekas konflik).

Pada tahun 2009 KPDT telah menetapkan bahwa terdapat 183 kabupaten di Indonesia

yang dikategorikan sebagai kabupaten tertinggal. Diantara kabupaten tertinggal tersebut,

P2KPT telah bekerja sejak tahun 2010 sampai 2014, yang secara keseluruhan mencakup

51 kabupaten teringgal (di 104 kecamatan, 623 desa). Sebanyak 51 kabupaten tersebutmendapatkan kegiatan P2KPT dengan periodisasi yang berbeda-beda.

P2KPT diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan pembangunan kawasan

secara fungsional. Secara ringkas definisi kawasan yang dimaksud adalah suatu wilayah

yang terdiri atas 2 sampai 6 desa yang memiliki karakteristik sumberdaya alam kewilayah

yang relatif sama. Melalui pendekatan kawasan, idealnya diharapkan bahwa kegiatan-

Pembangunan jalan, Kabupaten Sukabumi


5/105


HALAMAN |v

kegiatan yang dikembangkan bersifat fungsional antar/lintas desa dan bukan desa per

desa. Sementara prinsip terpadu di dalam P2KPT, berorientasi pada pelaksanaan

kegiatan yang multistakeholders(lintas pihak) baik pemerintah maupun non pemerintah,

pada level daerah maupun pusat, serta didukung oleh lintas sektor.

Tujuan umum P2KPT adalah mempercepat pembangunan daerah tertinggal melalui

pembentukan dan fasilitasi kawasan perdesaan terpadu. Tujuan yang lebih spesifik yaitu:

(1) Terfasilitasinya Rencana Induk P2KPT dengan perencanaan pembangunan daerah; (2)

Terfasilitasinya forum multistakeholders untuk percepatan pembangunan kawasan-

kawasan tertinggal; (3) Meningkatnya kapasitas pemerintah, pelaku usaha, dan

masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kawasan perdesaan terpadu; dan (4)

Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar, kewilayahan dan

ekonomi. Pelaksanaan menu-menu kegiatan, yang dikembangkan melalui Bantuan Sosial

(Bansos) ke wilayah-wilayah sasaran, terdiri atas 2 (dua) menu kegiatan besar, yaituBansos pembangunan infrastruktur sosial dasar, kewilayahan, dan pendukung ekonomi,

serta Bansos pengembangan ekonomi kawasan.

Guna mendukung proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan, maka dikembangkan lembaga-

lembaga pelaku P2KPT, terdiri atas Tim Koordinasi Daerah, Forum Bedah Desa (FBD), dan

Balai Bedah Desa (BBD). Tim Koordinasi Daerah terdiri atas perwakilan lintas instansi

pemerintah terkait di kabupaten, berfungsi melaksanakan sinergisitas dan integrasi

kegiatan. FBD terdiri atas perwakilan lintas sektor dari pemerintah maupun non

pemerintah di level kabupaten, berperan mendorong pelaku-pelaku pembangunan baik

dari dunia usaha, lembaga masyarakat, dll. BBD terdiri atas perwakilan pemerintah desadan masyarakat lintas desa di kawasan sasaran.

Capaian Pembangunan Infrastruktur

Sampai tahun 2014 ini terbangun 252 infrastruktur, dimana pada 2011 dibangun sebanyak

33 infrastruktur, 2012 sebanyak 100 infrastruktur, 2013 sebanyak 95 infrastruktur, dan

tahun 2014 sebanyak 54 infrastruktur. Sebagian besar jenis yang diharapkan dan menjadi

kebutuhan masyarakat adalah infrastruktur sarana kewilayahan seperti berbagai jenis

jalan, jembatan, dan dermaga kecil.

Dari kajian lapangan evaluasi yang dilakukan di 20 kabupaten sampel, menunjukkanbahwa kemanfaatan infrastruktur tersebut bagi masyarakat mencapai nilai 90%.

Kemanfaatan secara langsung yang diperoleh masyarakat bersifat beragam seperti

kemudahan cara dan waktu tempuh menuju pasar terdekat, menuju puskesmas, menuju

sekolah-sekolah, mempermudah pemasaran hasil komoditi lokal, menekan harga berbagai

kebutuhan seperti harga bahan bangunan, harga kebutuhan pokok sehari-hari, dll. Namun


6/105


HALAMAN |vi

salah satu kekurangan atau kendala yang perlu diperhatikan adalah bahwa tingkat

kepemeliharaan infrastruktur tersebut kurang memuaskan, hanya mencapai 55%. Artinya

adalah belum ada keterjaminan keberlanjutan atas upaya-upaya pemeliharaannya baik

dari perhatian pemda maupun masyarakat.

Pelembagaan Pelaku-Pelaku P2KPT

Yang dimaksud dengan pelembagaan pelaku-pelaku P2KPT adalah sejauh mana Tim

Koordinasi, FBD, BBD telah berperan sebagai pihak-pihak yang mengawal perencanaan,

pelaksanaan, dan supervisi atas kegiatan-kegiatan di kawasan sasaran. Pelembagaan atas

lembaga-lembaga pelaku tersebut diharapkan akan bermanfaat untuk keberlanjutan

kegiatan P2KPT. Hasil evaluasi atas pelembagaan pelaku menunjukkan hanya sekitar 45%

(9 kabupaten) dari 20 kabupaten sampel kajian evaluasi yang cenderung memiliki

pelembagaan dan peran para pelaku P2KPT seperti diharapkan. Kendala-kendala utamayang menyebabkan pelembagaan dan peran para pelaku tersebut lemah antara lain: (1)

Pemahaman para pelaku terhadap konsep kawasan kurang maksimal; (2) Kurangnya

dukungan dana operasional bagi lembaga-lembaga pelaku tersebut oleh pemda; (3)

Mekanisme Bansos melalui Pihak Ke-III menyebabkan lembaga-lembaga pelaku sangat

kecil memiliki peran pelaksanaan dan pengawasan; (4) Lemahnya sosialisasi dan ekspose

kegiatan P2KPT kepada para pengambil kebijakan baik di jajaran eksekutif maupun

legislatif daerah.

Dukungan Kebijakan Daerah dan Anggaran

Secara umum kabupaten-kabupaten sasaran kegiatan masih menganggap P2KPT adalah

kegiatan pusat. Daerah belum mampu menterjemahkan atau mengadopsi kegiatan

P2KPT menjadi kebutuhan daerah dalam rangka strategi pengembagan kawasan tertinggal

yang ada. Sementara di sisi yang lain, P2KPT belum maksimal mengafirmasi kegiatan-

kegiatannya ke dalam sistem perencanaan daerah, dan oleh karena itu dukungan kebijakan

daerah yang akomodatif terhadap kegiatan-kegiatan tersebut kurang maksimal. Dengan

demikian anggaran-anggaran daerah terhadap kegiatan dan atau kelembagaan terkait

dengan P2KPT juga belum maksimal.

Hanya sedikit kabupaten, yaitu di Kab. Buru, Kab. Sukabumi, Kab. Aceh Selatan, Kab. Bima,

Kab. Biak, yang kegiatan-kegiatan P2KPT terakomodir di dalam kebijakan dan anggarandaerah, terutama untuk penganggaran operasional lembaga-lembaga pelaku P2KPT. Hanya

di Kab. Buru dimana perhatian pemda tersebut sampai kepada tingkat kebijakan

penganggaran untuk pembangunan infrastruktur, dan mengadopsi ide P2KPT mejadi

program daerah dengan nama Alesang.


7/105


HALAMAN |vii

Keterintegrasian dan Keterpaduan Program

Beberapa kendala yang sudah disebutkan sebelumnya seperti dukungan keberlanjutan

pemeliharaan oleh pemda yang lemah, dukungan kebijakan dan anggaran daerah yangminimal, sedikit banyak dipengaruhi oleh masih kurangnya keterintegrasian dan

keterpaduan program. Baik di tingkat pusat KPDT maupun di tingkat pemda kabupaten

sasaran kedua hal tersebut kurang maksimal. Hanya di Kab. Buru, Kab. Bima, Kab.

Sukabumi, dan Kab. Pandeglang dimana terjadi bentuk-bentuk keperpaduan antar sektor-

sektor kegiatan progran di kawasn sasaran P2KPT.

Pembelajaran

Pelaksanaan P2KPT sejak 2010-2014 selain mencapai bebarapa hal seperti dipaparkan

sebelumnya dan kendala-kendala atau kegagalan yang ada, namun juga terdapat kasus-

kasus atau hal-hal baik (best practices) yang dapat dipetik sebagai pembelajaran positif.

Pembelajaran positif ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku kegiatan di

tingkat KPDT dan dicontoh oleh kabuapten-kabupaten lain, yaitu sebagai berikut:

Lessons Learneddan Best Practicesdari Kegiatan P2KPT

Lessons Learned Best Practices Kabupaten

Perencanaan Ketepatan perencanaan infrastruktur dikaitkan dengan

potensi unggulan kawasan sasaran terjadi di kawasan

Kec. Waepo. Melalui pembangunan irigasi sawah yang

terencana selama 3 tahun di kawasan yang sama,

kawasan ini kini menjadi salah satu sentra produksipadi di Kab. Buru. Meskipun masih termasuk

kabupaten tertinggal, kabupaten ini sekarang sudah

menjadi salah satu lumbung padi untuk Indonesia

Timur.

Kab. Buru

Sinergi perencanaan kegiatan antara P2KPT dengan

kegiatan dan atau program lain. Pemda Kab.

Pandeglang, Muna, dan Kutai Barat membuat

kebijakan bahwa seluruh program baik dari dana

daerah, provinsi, maupun Pusat sebagian difokuskan ke

kawasan sasaran P2KPT, misalnya program seperti

P2WKSS, PNPM, P2KPT, dan beberapa kegiatan dari

kedeputian lain di KPDT.

Kab.

Pandeglang

Kab. Muna

Kab. Kutai

Barat.

Kawasan sasaran P2KPT disinergikan dengan sasaran

Prukab di Kab. Sukabumi, dengan komoditi unggulan

Jabon (Jati Kebon). Tahun 2014 Sukabumi

mengembangkan perekonomian kawasan berbasis

bahan dasar Jabon.

Kab. Sukabumi

Kelembagaan P2KPT BBD di Kawasan Kec. Towea mendapatkan dana Rp.

250.000 per tahun dari Desa Wakarama dan

Wangkolabu karena masuk dalam RPJMDes kedua

Kab. Muna


8/105


HALAMAN |viii

Lessons Learned Best Practices Kabupaten

desa tersebut. Pertemuan rutin BBD menjadi satu

dengan pertemuan musyawarah desa PNPM Perdesaan.

Dukungan KebijakanDaerah

Kab. Buru mengeluarkan kebijakan dana untukmembiayai operasional FBD dan BBD. Kabupaten ini

juga megembangkan program yang disebut Alesang,

yang ide dasarnya mengadopsi prinsip P2KPT.

Program ini didanai oleh APBD.

Kab. Buru

Sinergi Kegiatan P2KPT

dengan Kegiatan lain

Kabupaten Bima telah berhasil mensinergikan kegiatan

stimulan P2KPT di kawasan bedah desa dengan

berbagai kegiatan dari kedeputian lain di KPDT, dan

Kemenetrian/lembaga Lain.

Kab. Bima

Rekomendasi

Berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi pokok untuk perbaikan dan

pengembangan P2KPT atau program-program lain serupa di masa datang, yaitu:

1.

Penguatan perencanaan kawasan. Perlu dikembangkan kembali Master Plann 5

tahunan yang komprehensif dilengkapi dengan recana aksi dan rencana usaha

(business plan) yang layak sebagai media untuk membuka kerja sama dengan dunia

usaha, instansi pemerintah sektoral, dll.

2.

Penguatan kelembagaan pelaku-pelaku P2KPT. Perlu dirumuskan ulang kelembagaan

pelaku P2KPT seperti FBD dan BBD menjadi lembaga-lembaga pelaku pembangunan

seperti dianjurkan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Khususnya BBD perlu

ditingkatkan kapasitasnya agar menjadi kelembagaan yang mampu melakukan

pengembangan ekonomi, pembinaan usaha dan dapat menjadi center of excellence

bagi kawasan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka perlu

dipikirkan kembali bentuk kelembagaan BBD dengan kelembagaan yang dianjurkan di

dalam undang-undang yaitu Badan Kerja Sama Antar Desa.

3. Penguatan kapasitas dan pendampingan. Kegiatan-kegiatan pelatihan seperti pelatihan

mekanisme perencanaan, pelatihan manajemen pengelolaan kegiatan, pelatihan-

pelatihan yang terkait dengan pengembangan ekonomi kawasan, dll perlu diberikan

kepada masyarakat dan para pelaku kegiatan khususnya BBD. Penguatan kapasitas ini

harus juga disertai dengan mekanisme pendampingan yang dikelola melaluipenyediaan konsultan pendamping kawasan.

4.

Sinergisitas internal KPDT dan antar KL. Internal KPDT ke depan sudah harus terjadi

sinergisitas program antar unit kerja karena dengan hal itu akan mampu menungkit

secara maksimal keterentasan wilayah tertinggal. Sebuah sektor atau program dari

satu unit kerja di sebuah kawasan atau kabupaten sesungguhnya bisa disebut


9/105


HALAMAN |ix

meragukan memberikan sumbangan kepada keterentasan kawasan apalagi

kabupaten.

5.

Pengalaman kegiatan P2KPT dari 2010-2014 dimana mekanisme pendanaannya

dilaksanakan melalui Bansos, telah sangat mengurangi aspek-aspek pengembangan

kapasitas dan pemberdayaan baik bagi masyarakat, lembaga-lembaga pelaku P2KPT,

maupun instansi terkait dengan kegiatan tersebut. Kebijakan-kebijakan afirmatif di

daerah yang bisa mendukung keberlanjutan P2KPT juga sangat minimal mampu

didorong oleh mekanisme Bansos. Seyogyanya perbaikan dan pengembangan kegiatan

P2KPT ke depan, atau program/kegiatan lain serupa, dikembangkan dengan

mekanisme pendanaan lain yang lebih mampu membuka peluang yang aktif bagi

daerah untuk lebih partisipatif.

Jakarta, November 2014.


11/105


HALAMAN |xi

2.2 Mekanisme Pelaksanaan Bansos P2KPT | Hal. 19

2.2.1 Ruang Lingkup Bansos | Hal. 19

2.2.2 Pelaku dan Pengorganisasian | Hal. 20

2.2.3 Mekanisme Pengajuan Usulan | Hal. 222.2.4 Pengadaan dan Pencairan Dana | Hal. 22

2.2.5 Serah Terima dan Alih Kelola | Hal. 23

BAB 3 ANALISA CAPAIAN P2KPT

3.1 Capaian Infrastruktur Kawasan | Hal. 24

3.1.1 Jumlah Infrastruktur Terbangun | Hal. 24

3.1.2 Kualitas dan Kemanfaatan Infrastruktur | Hal. 26

3.2 Capaian Kelembagaan P2KPT | Hal. 28

3.2.1 Peran Tim Koordinasi | Hal. 28

3.2.2 Dukungan Peraturan Daerah | Hal. 30

3.2.3 Dukungan Anggaran Daerah | Hal. 30

3.2.4. Kelembagaan Masyarakat | Hal. 31

3.3 Pemahaman Daerah Atas Konsep Kawasan | Hal. 32

3.4 Serah Terima Alih Kelola | Hal. 34

3.5. Alokasi dan Capaian Realisasi Anggaran | Hal. 34

BAB 4 PEMBAHASAN PENGEMBANGAN KEGIATAN P2KPT

4.1 Keterpaduan Dengan Program Lain | Hal. 36

4.2 Integrasi Perencanaan P2KPT ke Dalam Perencanaan Daerah | Hal. 38

4.3 Peran Daerah Dalam Keberlanjutan Program | Hal. 39

4.4 Pemikiran Ulang Tentang Kawasan | Hal. 40

4.5 Pengembangan Menu Kegiatan | Hal. 41

4.6 Penguatan Kapasitas dan Pendampingan | Hal. 43

BAB 5 PEMBELAJARAN5.1 Pembelajaran Perencanaan | Hal. 45

5.2 Pembelajaran Kelembagaan P2KPT | Hal. 48

5.3 Pembelajaran Dukungan Kebijakan Daerah | Hal. 48

5.4 Pembelajaran Masterplan Kawasan Perdesaan | Hal. 49

BAB 6 REKOMENDASI

6.1 Penentuan Lokasi Kawasan Sasaran | Hal. 50

6.2 Penguatan Kelembagaan Masyarakat | Hal. 51

6.3 Perencanaan Kegiatan | Hal. 51

6.4 Penentuan Menu Kegiatan | hal. 52

6.5 Pengembangan Ekonomi Kawasan | Hal. 52

6.6 Penguatan Kapasitas dan Pendampingan | Hal. 536.7 Pendanaan P2KPT | Hal. 54

6.8. Sinergisitas Internal KPDT dan K/L | Hal. 55

REFERENSI | Hal. 56

LAMPIRAN


12/105


HALAMAN |xii

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Sampel Kajian Lapangan P2KPT Hal. 6

Tabel I.2. Periodisasi Tahun P2KPT Sampel Lokasi Kabupaten Kajian Hal. 7

Tabel I.3. Kabupaten Yang Dijadikan Sampel Hal. 8

Tabel III.1.Alokasi dan Realisasi Anggaran P2KPT TA. 2011 s/d. TA. 2014 Hal. 35


13/105


HALAMAN |xiii

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar II.1. Konsep Kawasan P2KPT Hal. 13

Gambar II.2. Pola Pendanaan Pusat (KPDT/KL), Pemda dan Masyarakat Hal. 17

Gambar II.3. Tahapan Kegiatan P2KPT Per Tahun Hal. 17

Bagan III.1. Prosentase Menu Kegiatan Infrastruktur Per Tahun Periodisasi P2KPT Hal. 25

Bagan III.2. Hasil Kajian Terhadap Infrastruktur P2KPT 2010-2014 Hal. 26

Bagan III.3. Visualisasi Dampak Manfaat Infrastruktur P2KPT Hal. 33

Pembukaan jalan, Kabupaten Lampung Barat


14/105


HALAMAN |xiv

DAFTAR ISTILAH

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Bansos Bantuan Sosial

BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BBD Balai Bedah Desa

BKAD Badan Kerjasama Antar DesaDIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

FBD Forum Bedah Desa

KPA Kuasa Pemegang Anggaran

KPDT Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

P2KPT Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu

PP Peraturan Pemerintah

RKP Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJM DesRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah

TA. Tahun Anggaran

TP Tugas Pembantuan

UU Undang-Undang

Pembangunan irigasi, Towea, Kab. Buru


15/105


HALAMAN |1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah kebijakan pembangunan Indonesia Tahun 2010-2014 adalah memantapkan

penataan kembali Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan

kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun kemampuan ilmu pengetahuan

dan teknologi, dan memperkuat daya saing perekonomian. Sedangkan arahkebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 adalah

meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya

manusia yang didukung oleh penguatan kelembagaan dan ketersediaan

infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar di daerah tertinggal. Pemerintah telah

menetapkan salah satu prioritas pembangunan nasional (prioritas 10) dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014,

yaitu Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik.

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional untuk daerah tertinggal,

terdepan, terluar dan pasca-konflik maka ditetapkan beberapa sasaran

pembangunan daerah tertinggal hingga tahun 2014 sebagai berikut: Pertama,

berkurangnya status kabupaten tertinggal paling sedikit 70 kabupaten pada akhir

Tahun 2014; Kedua, meningkatnya kualitas SDM yang ditunjukkan oleh Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2010 sebesar 67,7% meningkat menjadi

72,2% pada Tahun 2014; Ketiga, meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di

Dermaga Kecil di Kab. Muna, Sulawesi Tenggara


16/105


HALAMAN |2

daerah tertinggal sebesar 6,6% pada tahun 2010 meningkat menjadi 7,1% pada

tahun 2014; Keempat, berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah

tertinggal sebesar pada tahun 2010 sebesar 18,8 % berkurang menjadi 14,2 %; dan

Kelima, berkurangnya pengangguran di daerah tertinggal sebesar 2,2% per tahun.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka strategi percepatan pembangunan daerah

tertinggal melalui: Pertama, pengembangan ekonomi lokal; Kedua, penguatan

kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya

lokal; Ketiga, peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas; Keempat,

peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas; Kelima, peningkatan sarana

dan prasarana (infrastruktur) daerah tertinggal; dan Keenam, peningkatan

aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan komitmen dan tanggung

jawab Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). BerdasarkanUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana

melalui Pasal 8 ayat (3) ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, KPDT

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : (1) Perumusan dan penetapan

kebijakan dibidangnya; (2) Koordinasi dan sinkroninasi pelaksanaan kebijakan

dibidangnya; (3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggung jawabnya; dan (4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya.

Dalam rangka tugas dan fungsi KPDT tersebut di atas, maka Kedeputian V Bidang

Pengembangan Daerah Khusus yang memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan,

menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan,dan mengharmonisasikan pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan pelaksanaan

kebijakan, serta tugas operasional lainnya dalam pengelolaan pelaksanaan bantuan

kegiatan ke pemerintah daerah untuk tujuan pengembangan daerah khusus secara

sistematis, terencana, dan terukur guna mempercepat peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang berkeadilan dan mandiri. Daerah khusus tersebut salah satunya

merupakan wilayah perdesaan.

Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal tersebut,

maka Kedeputian V Bidang Pengembangan Daerah Khusus melalui Keasdepan 3

Urusan Pengembangan Perdesaan telah melaksanakan kegiatan PercepatanPembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (P2KPT) sejak tahun 2010. Secara

umum tujuan P2KPT adalah mempercepat pembangunan daerah tertinggal

melalui pembentukan dan fasilitasi kawasan perdesaan terpadu. Fasilitasi

tersebut menyangkut beberapa aspek yaitu: (1) Integrasi perencanaan kawasan

dengan perencanaan pembangunan daerah; (2) Pembentukan forum


17/105


HALAMAN |3

multistakeholders untuk pembangunan kawasan perdesaan terpadu; (3)

Peningkatan kapasitas pemerintah dalam perencanaan kawasan; dan (4)

Terfasilitasinya pembangunan sarana dan parasaran pendukung sosial dasar serta

perekonomian wilayah.

Pelaksanaan P2KPT sudah diawali sejak tahun 2010 yang pada tahun tersebut

dimulai dengan persiapan-persiapan, diantaranya adalah sosialisasi konsep

implementasi P2KPT dan penentuan lokasi kabupaten serta pemilihan lokasi

kawasan-kawasan sasaran. Alokasi dan pencairan dana untuk implementasi baru

dilakukan di tahun 2011 kepada 12 kabupaten. Pada periode tahun 2011 tersebut

pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme pendanaan Tugas Pembantuan (TP).

Selanjutnya, lokasi kegiatan P2KPT pada Tahun 2012 adalah 39 kabupaten, dimana

27 kabupaten merupakan kabupaten yang baru masuk pada tahun 2012. Periode

pelaksanaan kegiatan tahun 2013 diberikan kepada 49 kabupaten dimana 22

kabupaten merupakan kabupaten yang baru bergabung di pada tahun 2013. Di sisi

lain, ada 2 kabupaten yang keluar dari program P2KPT pada tahun 2013 tersebut

dikarenakan tidak dapat bekerjasama dengan baik, sehingga total kabupaten yang

menjadi lokasi kegiatan P2KPT sampai akhir tahun 2014 ada di 51 kabupaten.

Selama pelaksanaan P2KPT sejak tahun 2010 sampai 2014 sudah banyak

pembelajaran yang terjadi baik pada manajemen program di tingkat Pusat maupun

daerah, pelaksanaan implementasi fasilitasi pembangunan infrastruktur,

perencanaan partisipatif di tingkat kawasan perdesaan, maupun kemanfaatan

pembangunan infrastruktur bagi dukungan prasarana dasar maupun

pengembangan ekonomi masyarakat kawasan perdesaan. Kegiatan yang sudah

berlangsung selama 4 tahun tersebut sudah saatnya untuk dilakukan evaluasi

program pada ranah manajemen program, strategi pelaksanaan, kemanfaatan bagi

masyarakat, dukungan kelembagaan, baik dalam rangka untuk memperbaiki

implementasi program pada tahap berikutnya maupun dalam rangka

mengantisipasi perubahan isu pembangunan dan kebijakan-kebijakan

pembangunan daerah, khususnya pembangunan desa dan kawasan perdesaan di

masa yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan itu maka perlu dilakukan Evaluasi PelaksanaanProgram Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (P2KPT) Tahun 2010 2014

dimana hasil-hasil evaluasi tersebut diturunkan dalam Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (P2KPT) Tahun

2010 2014 ini. Proses evaluasi dilaksanakan setidak melalui dua kegiatan besar

yaitu kajian evaluasi lapangan di kabupaten sampel dan serangkain workshop

tentang evaluasi P2KPT.


18/105


HALAMAN |4

1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan

Perdesaan Terpadu (P2KPT) Tahun 2010 2014 ini dimaksudkan untuk

menyampaikan capaian-capaian yang telah dihasilkan oleh kegiatan P2KPT serta

menemukan pembelajaran dari proses manajemen pelaksanaan, hasil dan

kemanfaatan pelaksanaan kegiatan selama 2010-2014 baik bagi pemerintah

maupun masyarakat.

Sedangkan tujuan penulisan laporan adalah untuk:

(1)

Menyampaikan informasi atas capaian hasil pelaksanaan pengembangan

kawasan perdesaan terpadu mulai dari tahap persiapan, pengadaan sampai

dengan dampak yang ditimbulkannya dalam rangka untuk bahan kebijakan

keberlanjutan pelaksanaan program/kegiatan.

(2)Menyampaikan gambaran kemanfaatan pelaksanaan pengembangan kawasan

perdesaan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan

sasaran;

(3)

Menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan

kegiatan pengembangan kawasan perdesaan terpadu.

(4)

Merumuskan pembelajaran dari pelaksanaan P2KPT dalam hal perencanaan

kawasan, keterintegrasian program dengan program-program daerah,

pelembagaan P2KPT, partisipasi daerah, serta pendekatan pendampingan yang

sudah dilaksanakan untuk dijadikan bahan keberlanjutan pelaksanaan

program/kegiatan.

1.3 Tahapan dan Metodologi Evaluasi P2KPT

Evaluasi pelaksanaan kegiatan P2KPT 2010-2014 ini, dilakukan dengan beberapa

tahap, yaitu 1) Tahap workshop yang melibatkan internal Keasdepan Urusan

Perdesaan; 2) Tahap pelaksanaan kajian lapangan; dan 3) Tahap workshop

pembelajaran dengan para mitra kabupaten sasaran kegiatan P2KPT.

1.3.1. Workshop Pra-Evaluasi

Pembahasan mengenai evaluasi kegiatan P2KPT dilaksanakan tiga kali pertemuan,

yaitu: Pertama, Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan P2KPT Dan Seminar Nasional

Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu pada tanggal 16 20 Desember 2013

di Hotel Grand Cempaka, Bogor; Kedua, Rapat Internal Kajian Lapangan Evaluasi

Kegiatan P2KPT 2010-2014 yang dilaksanakan pada 15 April 2014 di kantor KPDT;


19/105


HALAMAN |5

dan ketiga, Workshop Koordinasi dan Keberlanjutan Kegiatan P2KPT dari tanggal

18 21 Mei 2014 di Sahira Boutique Hotel-Bogor. Ide dan arah substansi evaluasi

tersebut telah tersosialisasikan melalui beberapa event tersebut yang

disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus KPDT maupun

Asisten Deputi Urusan Perdesaan yang dihadiri oleh kabupaten peserta kegiatan

P2KPT.

1.3.2. Kajian Lapangan

Tindak lanjut dari masukan-masukan selama tahap pra-evaluasi kemudian

dirumuskan dalam kegiatan kajian lapangan evaluasi di kabupaten-kabupaten

sasaran yang sampai dengan tahun 2014 ini berjumlah 51 kabupaten dengan

periodisasi pendampingan yang berbeda-beda. Sebanyak 11 kabupaten telah

selesai 3 (tiga) tahun pendampingan infrastruktur P2KPT, dan selanjutnya di tahun

2014 ini mendapat pendampingan dukungan pengembangan ekonomi kawasan.Sebanyak 40 kabupaten memasuki tahap tahun ke-2 dan tahun ke-3 pedampingan

infrastruktur P2KPT. Kabupaten-kabupaten dengan periodisasi yang berbeda-beda

tersebut telah dipertimbangkan untuk menjadi sasaran kajian lapangan evaluasi

P2KPT.

Tujuan Kajian

Tujuan kajian lapangan evaluasi di beberapa kabupaten yang sudah dipilih menjadi

sasaran kajian, adalah:

(1)

Memperoleh informasi tentang keberadaan peran, fungsi, dan dukungankebijakan serta anggaran daerah untuk pelembagaan pelaku-pelaku P2KPT

yaitu Forum Bedah Desa dan Balai Bedah Desa;

(2)

Memperoleh informasi tentang capaian pelaksanaan infrastruktur P2KPT baik

dari sudut kualitas maupun kemanfaatannya, serta bentuk-bentuk

pemeliharaan infrastruktur.

Sampel Lokasi Kabupaten Kajian

Dari sejumlah 51 kabupaten sasaran P2KPT telah dipilih sebanyak 20 kabupaten

yang dijadikan sampling kabupaten kajian lapangan. Dari 20 kabupaten tersebut

sebanyak 5 kabupaten adalah kabupaten yang mendapatkan kegiatan sejak tahun

2011 dimana dukungan bantuan infrastruktur selama 3 tahun sudah selesai dan

tahun 2014 ini memasuki pendampingan pengembangan ekonomi. Sebanyak 8

kabupaten adalah kabupaten yang menerima kegiatan sejak 2012, dan 7 kabupaten

menerima kegiatan sejak 2013. Masing-masing kabupaten dari kelompok

periodisasi tahun penerimaan P2KPT tersebut dipilih secara acak (random


20/105


21/105


22/105


HALAMAN |8

Tabel I.3.

Kabupaten Yang Dijadikan Sampel

No Kabupaten *) 2011 2012 2013 2014

1. Aceh Selatan X X X

2. Bener Meriah X X X

3. Empat Lawang X X X X

4. Kep. Aru X X X

5. Halmahera Tengah X X X

6. Halmahera Utara X X X

7. Kutai Barat X X X

8. Lahat X X X X

9. Muna X X

10. Lampung Utara X X X X

11. Lampung Barat X X X X

12. Pasaman Barat X X

13. Sambas X X X

14. Buru X X X

15. Sigi X X X X

16. Banggai X X X

17. TTU X X X

18. Waykanan X X X

Sumber: Data Primer, Juni 2014. *)Dua kabupaten data kelembagaan tidak masuk

1.3.2.2. Kajian Infrastruktur P2KPT

Evaluasi terhadap infrastruktur yang dibangun oleh P2KPT antara tahun

2010-2014 dimaksudkan untuk menilai kualitas dan kemanfaatan

infrastruktur kawasan yang sudah dibangun tersebut. Kunjungan lapanganuntuk kajian Evaluasi P2KPT bidang infrastruktur ini terlaksana antara

tanggal 29 April 2014 sampai 23 Mei 2014 di 20 kabupaten sampel kajian.


23/105


HALAMAN |9

Indikator Penilaian

Ada 4 (empat) indikator yang akan diukur melalui kajian evaluasi

infrastruktur tersebut, yaitu: (1) Kualitas administrasi infrastruktur; (2)

Kualitas fisik infrastruktur; (3) Kualitas recana pemeliharaan dankeswadayaan masyarakat; dan (4) Tingkat kepuasaan masyarakat di

sekitar kawasan terhadap infrastruktur yang ada. Dari 4 indikator tersebut

dikembangkan 22 sub-indikator.

Metode Penilaian

Metode penilaian relatif sama dengan metode yang dipakai di dalam kajian

kelembagaan, dimana dari setiap item pertanyaan kemudian diberi Skor (1

= Ya; 0,5 = ya tetapi Belum Lengkap; 0 = Tidak). Penilaian akhir dihitung

berdasarkan kriteria interval penilaian sebagai berikut: Kurang > apabila

nilainya apaibla nilainya antara 50-69%; Baik> apabila

nilainya antara 70-79%; dan Baik Sekali > apabila nilainya antara 80-100%.

Sampel Kajian

Kabupaten yang mejadi sampel kajian evaluasi infrastruktur adalah sama

dengan sampel kabupaten yang mejadi kajian kelembagaan P2KPT, yaitu

sebanyak 20 kabupaten sampel. Namun data yang masuk dari 20 kabupaten

tersebut hanya 18 kabupaten. Seluruh jumlah infrastruktur yang dikaji

tersebar di 14 kecamatan yang keseluruhannya sebanyak 22 infrastruktur

terdiri atas berbagai jenis jalan sebanyak 13 buah, berbagai jenis jembatansebanyak 6 bauh, irigasi 2 buah, dan pasar 1 buah.

1.4. Sistematika Laporan

Laporan Evaluasi P2KPT 2010 2014 ini terdiri atas 6 (enam) bab yang secara

ringkas sistematikan isi laporan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang pelaksanaan kegiatan

P2KPT yang sudah dilaksanakan sejak 2010 sampai 2014 sebagai salah satu iconkegiatan KPDT dalam rangka mengentaskan kabupaten-kabupaten tertinggal. Bab ini

juga menjelaskan alasan-alasan mengapa P2KPT perlu dievaluasi guna memperoleh

pembelajaran-pembelajaran berguna, serta dipaparkan pula persiapan dan

metodologi yang dipakai dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kegiatan

tersebut.


24/105


HALAMAN |10

Bab 2 Gambaran Umum P2KPT, memaparkan secara umum konsep, strategi,

pendekatan, dan prinsip-prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan P2KPT.

Sebagai sebuah kegiatan yang sudah dilaksanakan multi-years melalui mekanisme

Bansos, maka bab ini juga menjelaskan secara ringkas pengertian Bansos tersebut,

pelaku-pelaku P2KPT beserta peran dan tugasnya, mekanisme perencanaan dan

pengajuan usulan, mekanisme pengadaan barang dan jasa sampai pelaksanaan

kegiatan serta serah terima asset kepada daerah.

Bab 3 Analisis Capaian Kegiatan P2KPT, memaparkan inti dari hasil pelaksanaan

evaluasi lapangan P2KPT beserta analisanya, yang menfokuskan pembahasan analisa

pada topik capaian pembangunan infrastruktur, capaian penguatan kelembagaan-

kelembagaan P2KPT, dukungan kebijakan daerah dan anggaran. Pemaparan

mengenai capaian tersebut juga akan menganalisis sejauh mana daerah memahami

dan mengimplementasi konsepsi kawasan.

Bab 4 Pembahasan Pengembangan Kegiatan P2KPT, hendak memaparkan hasil

analisa secara lebih makro mengenai strategi dan pendekatan kegiatan yang telah

diterapkan, dikaitkan dengan kondisi-kondisi perkembangan kegiatan terkini

maupun kemungkinan perkembangan yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui

bersama dengan munculnya UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa yang telah secara

lebih ditail menggariskan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangun di tingkat desa

dan kawasan serta mekanisme ketentuan yang berlaku, maka analisa-analisa di

dalam Bab 4 juga akan dikaitkan dengan perkembangan kebijakan perundangan

tersebut.

Bab 5 Pembelajaran (Lessons Learned) pelaksanaan P2KPT, hendak memaparkan

pembelajaran-pembelajaran positif mengenai segi-segi pelaksanaan P2KPT sejak

2010 sampai 2014.

Bab 6 Rekomendasi dan Penutup, memaparkan mengenai point-point rekomendasi

yang dapat diambil dari pelaksanaan P2KPT 2010-2014 sebagai pembelajaran

perbaikan ke depan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, maupun

mungkin bermanfaat bagi pelaksanaan program serupa baik di lingkungan Asisten

Deputi Urusan Perdesaan maupun untuk unit-unit kerja di lingkungan Kementerian

Pembangunan Daerah Tertinggal.


25/105


BAB II

GAMBARAN UMUM P2KPT

Pendekatan pembangunan kawasan merupakan salah satu strategi pembangunan yang

belum banyak dilaksanakan oleh institusi-institusi pemerintah maupun non pemerintah

untuk mengentaskan kesejahteraan masyarakat. Unit kerja Asisten Deputi Urusan

Perdesaan, telah mengimplementasikan pendekatan pembangunan kawasan tersebut

melalui kegiatan P2KPT sejak tahun 2010 sampai 2014, yang pada tahun ini dilakukan

evaluasi terhadap kegiatan ini. Bab ini memaparkan bagaimana landasan pemikiran

konsepsional dari kegiatan tersebut, strategi pelaksanaan, pelaku-pelaku dan

kelembagaan yang dibentuk, dan mekanisme implementasinya.

2.1. Konsep P2KPT

Diantara banyak program pembangunan perdesaan, pembangunan kawasan

perdesaan di daerah tertinggal terutama dilakukan oleh Kementerian Pembangunan

Daerah Tertinggal (KPDT). Kegiatan tersebut dikenal dengan nama Percepatan

Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu, atau disingkat sebagai P2KPT. Secara

historis, kegiatan ini merupakan konsolidasi dari beberapa instrumen Kementerian

Pembangunan Daerah Tertinggal sebelumnya seperti P2IPDT (Program Percepatan

Investasi Pembangunan Daerah Tertinggal), P2SEDT (Program Percepatan Sosial

Ekonomi Daerah Tertinggal), P2WP (Percepatan Pembangunan Wilayah

Perbatasan), dan P2DTK (Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus).

Kegiatan P2KPT ini pada dasarnya adalah Pembangunan kawasan melalui

pendekatan kewilayahan yang terpadu dan sinergi dengan sektor terkait, untuk

dapat lebih efektif dan efisien. Pendekatan keterpaduan dalam pembangunan

perdesaan bukanlah konsep yang baru, yaitu sudah dilaksanakan sejak tahun 60an.

Lokakarya P2KPT, Grand Cempaka Hotel-Bogor, 16-20 Desember


26/105


Namun apa yang dimaksud dengan keterpaduan yang dilaksanakan di masa lalu,

terutama adalah keterpaduan yang bersifat Top-Down, berupa program-program

pemerintah yang diterapkan kepada masyarakat terutama melalui peranan

kementerian-kementerian. Pendekatan secara Top-Down mungkin merupakan

warisan zaman penjajahan, dimana desa masih dianggap terkebelakang, dan inferior

sehingga pembangunannya perlu didikte dari pusat. Namun, pendekatan secara top-

down di masa lalu itu terbukti banyak memberi dampak negatif seperti misalnya

membuat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, pembangunan yang

terdistorsi dan terkadang merusak budaya dan kehidupan sosial setempat (karena

umumnya rencanakan dan didiktekan oleh orang-orang yang tidak mengenal

masalah-masalah khas di daerah), masyarakat yang menjadi apatis dan lain-lain.

Agak berbeda dengan pendekatan keterpaduan model lama, pendekatan

keterpaduan versi baru adalah lebih bersifat Bottom-up, yang terutama menekankan

pada desentralisasi, partisipasi dan kegiatan yang bersifat kolektif, pelimpahanfungsi-fungsi manajerial kepada masyarakat, pendekatan yang lebih bersifat

teritorial ketimbang sektoral, menghidupkan dan memperkuat peranan

kelembagaan-kelembagan desa serta koordinasi dengan kebijakan makro dan

sektoral1,2.

Kegiatan P2KPT adalah menggunakan konsep kawasan terpadu secara fungsional

yang secara administrasi berada di bawah Kabupaten. Istilah kawasan perdesaan

memiliki makna bahwa kegiatan P2KPT memiliki target lokasi yang bukan desa-

per-desa melainkan berupa kawasan yang terdiri dari beberapa desa, yang

mungkin saja berada di dalam beberapa kecamatan yang saling berdekatan namuntetap memiliki karaktersitik perdesaan. Skema kawasan perdesaan dalam P2KPT

tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar II.1.

1 Mark Shucksmith (2007). Future Directions in Rural development. The Carnegy UK Trust. (on-line).http://www.carnegieuktrust.org.uk/Future-Directions-in-Rural-Development-%28Full-Repor.aspx. Diakses

pada 13 Oktober 2014.

2Alain de Janvry, Achieving Success in Rural Development:Tools and Approach for Implementation of an

Integral Approach. Di dalam An Integrated Approach to Rural Development, dialogues at the economic andsocial council. (on-line). http://www.un.org/en/ecosoc/docs/pdfs/ an_integrated_approach_ to_rural_

development.pdf.Diakses 12 Oktober 2014.
http://www.carnegieuktrust.org.uk/Future-Directions-in-Rural-Development-%28Full-Repor.aspxhttp://www.un.org/en/ecosoc/docs/pdfs/%20an_integrated_approach_%20to_rural_%20development.pdfhttp://www.un.org/en/ecosoc/docs/pdfs/%20an_integrated_approach_%20to_rural_%20development.pdfhttp://www.un.org/en/ecosoc/docs/pdfs/%20an_integrated_approach_%20to_rural_%20development.pdfhttp://www.un.org/en/ecosoc/docs/pdfs/%20an_integrated_approach_%20to_rural_%20development.pdfhttp://www.carnegieuktrust.org.uk/Future-Directions-in-Rural-Development-%28Full-Repor.aspx


27/105


Gambar II.1. Konsep Kawasan P2KPT

Keterpaduan di dalam P2KPT dimaksudkan juga sebagai upaya khusus untuk

percepatan pengembangan kawasan. Pendekatan keterpaduan dalam P2KPT juga

lebih bersifat Bottom-up, serta memiliki makna sinergisme dan harmonisasi

melalui keterlibatan pelaku-pelaku pembangunan dari komponen pemerintahan

(eksekutif dan legislatif) dari Pusat dan Daerah, dunia usaha, organisasi /lembaga

kemasyarakatan dan pelaku lainnya. Keterpaduan juga berarti membutuhkan

sinergi dalam pengelolaan sumberdaya/input pembangunan (ketersediaan lahan,

kelembagaan, pendanaan, investasi, infrastruktur, dan regulasi).

2.1.1. Tujuan P2KPT

Secara umum tujuan P2KPT adalah mempercepat pembangunan daerah tertinggal

melalui pembentukan dan fasilitasi kawasan perdesaan terpadu. Tujuan khususnya

adalah: (1) Terfasilitasinya integrasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan

Perdesaan Terpadu (Rencana Induk P2KPT) dengan perencanaan pembangunan

daerah dan nasional. Rencana Induk mencakup rencana aksi dan rencana investasi.(2) Terfasilitasinya pembentukan forum multistakeholders untuk percepatan

pembangunan daerah tertinggal (Forum P2KPT) dalam pembangunan kawasan

perdesaan terpadu; (3) Meningkatnya kapasitas pemerintah, pelaku usaha, dan

masyarakat dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu; dan

(4) Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar, ekonomi dan

wilayah.

Lokasi sasaran Kegiatan P2KPT seperti telah disebutkan di atas adalah kawasan

perdesaan yang mencakup dua sampai enam desa yang berada dalam satu

kawasan perdesaan dan memiliki potensi unggulan yang relatif sama. Penetapankawasan perdesaan berdimensi jangka panjang atau untuk waktu yang relatif


28/105


lama, sehingga guna menjamin terbangunnya kawasan perdesaan terpadu,

diperlukan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan

Terpadu yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Lokasi desa yang ditetapkan dalam kawasan bersifat tetap (tidak berubah) dan

alokasi pendanaan dapat dilakukan berdasarkan prioritas.

Pengembangan kawasan melalui Pendekatan Kewilayahan Terpadu memerlukan

integrasi dan sinergi sektor terkait, untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam

menyelesaikan berbagai masalah di kawasan bersangkutan secara khusus,

maupun pada tingkat pembangunan level kabupaten. Sementara itu keterpaduan

yang dimaksud adalah sinergisitas dalam pengelolaan sumberdaya/input

pembangunan seperti lahan, kelembagaan, pendanaan dan investasi, infrastruktur,

dan regulasi daerah. Semua keterpaduan dan sinergisitas sektor dan sumberdaya

yang ada sesungguhnya diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif

(Enabling Enviroment) bagi upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal

melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu.

2.1.2. Prinsip-Prinsip Dasar

Kegiatan P2KPT atau Bedah Desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar

sebagai berikut :

1) Desentralisasi, memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah

daerah dan masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral

dan kewilayahan.

2) Sinergi dan Keterpaduan, kegiatan dilaksanakan secara terpadu antar pelaku

dan membangun keterkaitan kebijakan pembangunan pusat dan daerah.

Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada kegiatan Beda Desa

saling menguatkan dan tidak tumpang tindih dengan kelembagaan di desa,

kabupaten, dan proinsi.

3) Partisipatif, dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan secara aktif

masyarakat perdesaan dan swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan

pemanfaatan serta pengendalian.

4) Keanekaragaman, dilakukan dengan mengakui perbedaan karakteristik

masing-masing komunitas perdesaan, adat istiadat, sosial budaya yang hidup

dalam masyarakat, ciri ekologis dan berbagi peran antar berbagai pelaku dan

pemangku kepentingan.

5) Keseimbangan, menekankan keharmonisan antara pencapaian tujuan

ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat banyak

dan tujuan sosial dalam bentuk memelihara kelestarian lingkungan serta

konservasi sumber daya alam.


29/105


6) Keberpihakan, dilakukan dengan berpihak pada kepentingan rumah tangga

miskin, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kegiatan ekonomi

produktif masyarakat.

7) Transparansi dan Akuntabel, masyarakat memiliki akses terhadap segalainformasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan

dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.3. Pendekatan P2KPT

P2KPT mengimplementasikan kegiatan-kegiatannya berbasis pada 3 (tiga)

pendekatan utama yaitu Pemberdayaan, Penghargaan, dan Pengembangan

Berbasis Kawasan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemberdayaan (Empowerment)

Pemberdayaan adalah peningkatan kemampuan untuk meningkatkan akses dan

melakukan kontrol terhadap sumber daya yang ada. Sebagai pendekatan dalam

kegiatan P2KPT, pemberdayaan berarti kemampuan masyarakat dan pemerintah

daerah dalam meningkatkan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan kemakmuran daerah sehingga dapat mengatasi ketertinggalannya.

Dalam hal ini masyarakat dan daerah mampu mengoptimalkan sumber daya yang

dimiliki dan tidak tergantung pada pihak lain sehingga dapat mengembangkan dan

mempromosikan produk unggulan kabupaten.

Penghargaan (Appreciative)

Appreciative atau penghargaan atas pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki

oleh masyarakat. Semua kegiatan pendampingan dan fasilitasi kelompok

masyarakat diarahkan untuk memberikan penghargaan atas nilai, pengetahuan,

dan pengalaman yang positif. Nilai, pengetahuan dan kekuatan lokal tersebut

sebagai langkah awal untuk proses pemberdayaan kepada kelompok masyarakat

dan anggota kelompok masyarakat dalam melakukan perubahan kearah yang lebih

baik.

Pengembangan Berbasis Kawasan Perdesaan

Pendekatan pengembangan berbasis kawasan perdesaan ini didasarkan pada

tujuan untuk memberdayakan aneka potensi di perdesaan dan kawasan

perdesaan. Pada pelaksanaan Bedah Desa, pendekatan ini diterapkan untuk

memilih lokasi dan juga digunakan agar pembangunan kawasan perdesaan secara

terpadu dilaksanakan berdasarkan pada karakteristik dan potensi sumber daya

yang dimiliki, khususnya dalam mengembangan produk unggulan kabupaten.

Dengan pendekatan kawasan perdesaan secara terpadu maka pelibatan segenap

pemangku kepentingan dari berbagai sektor pusat dan daerah serta pelaku swasta

dan organisasi masyarakat.


30/105


Selain itu, unsur pokok yang terdapat dalam P2KPT adalah memperkuat kapasitas

perencanaan yang komprehensif, meliputi penyusunan Rencana Induk Kawasan,

Rencana Aksi Tahunan, dan Rencana Investasi; memperkuat upaya dalam

mengatasi kemisikinan dan ketertinggalan; serta upaya koordinasi dengan

kebijakan makro dan sektoral, policy-linkages antar K/L, Pusat dan Daerah, dan

antar daerah.

Dalam hal koordinasi dengan kebijakan makro dan sektoral, maka untuk tingkat

pusat diperlukan keterlibatan peran serta Kementerian/Lembaga dan dunia usaha

serta organisasi pada tingkat nasional. Sedangkan di daerah, diperlukan upaya

pemerintah daerah untuk melibatkan SKPD dan dunia usaha serta organisasi

kemasyarakatan lainnya.

2.1.4. Komponen Input

Dalam melaksanakan Kegiatan Kegiatan P2KPT terdapat dua komponen input

yang akan difasilitasi oleh KPDT yaitu:

1) Bantuan manajemen dalam rangka melakukan fasilitasi tahapan kegiatan

P2KPT. Bantuan manajemen terdiri dari komponen yang mencakup:

a. Penyusunan Masterplan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Terpadu;

b. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat;

c.

Pendampingan masyarakat dalam rangka pengembangan dan penguatan

kelembagaan daerah dan masyarakat, termasuk dalam perencanaan dan

pengendalian pembangunan kawasan perdesaan.

2) Bantuan Stimulan. Bantuan yang diberikan adalah berupa Bansos baik untuk

pembangunan infrastruktur pada periode 3 tahun pertama, dan Bansos untuk

pengembangan ekonomi kawasan pada periode 2 tahun berikutnya.

2.1.5. Pendanaan P2KPT

Pendanaan Kegiatan P2KPT diperoleh dari berbagai sumber, yaitu : (1) APBN DIPA

KPDT sebagai stimulan awal pengembangan P2KPT; (2) Didukung pendanaan

sektoral pusat (APBN K/L lainnya); (3) Didukung pendanaan APBD Provinsi; (4)

Didukung dan dilanjutkan pendanaan APBD KabupatenTertinggal; dan (5)

Dikembangkan melalui pendanaan/investasi masyarakat dan swasta.

Pendanaan yang berasal dari APBN DIPA KPDT dimaksudkan sebagai dana

stimulan agar selanjutnya pemerintah daerah dapat mengupayakan pendanaan

lebih lanjut baik berasal dari APBN K/L, APBD Provinsi, APBD Kabupaten ataupun

dari sumber-sumber dana investasi masyarakat. Pendanaan Kegiatan P2KPTdiharapkan mengikuti kurva di bawah ini. Oleh karenanya, dalam tahap-tahap


31/105


pengembangan P2KPT, peran pemerintah pusat (KPDT dan K/L) semakin

menurun, sedangkan peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan publik semakin

meningkat (Gambar II.2). Dengan demikian diharapkan pengembangan kawasan

perdesaan terpadu dalam jangka menengah dan panjang mampu mendorong

kegiatan ekonomi sekitarnya dan melakukan akumulasi kapital sehingga dalam

jangka panjang dapat mendanai pembangunan kawasan secara berkelanjutan dan

mandiri yang pada akhirnya menggeser indikator ketertinggalan menjadi daerah

maju.

Gambar II. 2. Pola Pendanaan Pusat (KPDT dan KL), Pemda dan Masyarakat

2.1.6. Durasi Proses Pelaksanaan

Kegiatan P2KPT dilaksanakan dalam 5 tahapan, pada tahun 1 s/d 3 adalah kegiatan

Inisiasi, Ekstensi dan Pemantapan yang diutamakan pada dukungan pengembangan

Infrastruktur.Pada tahun ke 4 s/d 5 dilanjutkan dengan kegiatan Pembinaan untuk

Pengembangan Ekonomi untuk Mendukung Kemandirian Kawasan Perdesaan. Pada

Tahun ke 5 dst, kawasan P2KPT yang telah dibina diharapkan sudah dapat

berkembang secara mandiri, maju dan sejahtera.

Gambar II.3. Tahapan Kegiatan P2KPT Per Tahun


32/105


Dukungan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan ini terutama dilakukan

melalui kegiatan Koordinasi, Integrasi, Sinergi, Sinkronisasi, Harmonisasi, Fasilitasi

serta bantuan unit percontohan dalam pengembangan ekonomi lokal kawasan guna

mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Secara singkat program tahapan-

tahapan P2KPT tersebut dapat digambarkan sebagai Gambar II.3.

Kegiatan P2KPT pada tahap lanjutan (tahun ke 3 dan ke 4) terutama adalah untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produk unggulan daerah melalui

pengembangan kegiatan produksi, pemanfaatan maksimal atas sumber daya yang

ada (terutama yang berkaitan dengan produk unggulan), termasuk modal sosial,

dan peningkatan pada setiap mata rantai nilainya (value chain). Bedah Desa tahap

lanjutan ini juga dapat untuk intervensi perbaikan kondisi fisik di kawasan Bedah

Desa yang berkaitan langsung dengan pengembangan kegiatan produksi produk

unggulan.

2.1.7. Kelembagaan P2KPT

Untuk menjamin terlaksananya pembentukan kawasan perdesaan terpadu maka

diperlukan adanya organisasi dan kelembagaan yang akan menjalankan dan

menjamin keberlangsungan berbagai kegiatan yang telah dirancang. Organisasi

dan Kelembagaan tersebut mencakup :

Tim Koordinasi Kegiatan P2KPT

Dibentuk Tim Koordinasi Kegiatan P2KPT di daerah guna melakukan integrasi dan

sinergi program dan kegiatan dalam pembangunan kawasan perdesaan terpadu.

Tim ini diperlukan untuk:

1) Melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan antar instansi pemerintah

terkait dengan P2KPT;

2) Melakukan advokasi-advokasi kebijakan yang dapat mendukung kegiatan

P2KPT;

3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan P2KPT.

Forum P2KPT/Forum Bedah Desa

Kegiatan mendorong keterlibatan pelaku-pelaku pembangunan yang terdiri dari

pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan lainnya. Forum

ini diperlukan untuk:

1) Advokasi upaya integrasi perencanaan kegiatan P2KPT dengan perencanaan

reguler (Musrenbang);

2) Menfasilitasi pelaksanaan kajian kebijakan dan pengembangan kawasan

sesuai kebutuhan kegiatan P2KPT;


33/105


3) Menfasilitasi penguatan partisipasi masyarakat dan swasta untuk

pengembangan investasi dalam kegiatan P2KPT;

4) Menfasilitasi konsultasi untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan

P2KPT;5) Melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan P2KPT.

Balai P2KPT (Balai Bedah Desa)

Di kawasan dibentuk lembaga pengelola kawasan yang berperan dalam

membangun keberdayaan masyarakat, mendorong dan menumbuhkan kegiatan

ekonomi kawasan, mengembangkan pengetahuaan dan informasi serta

memperkuat pemerintahan desa guna mendukung pengembangan kawasan

perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. Balai P2KPT ini diperlukan untuk:

1)

Melakukan kegiatan perencanaan kegiatan P2KPT;

2) Menjalankan pengelolaan informasi;

3) Pemberdayaan dan pengembangan daya inovasi;

4) Menfasilitasi kewirausahaan;

5) Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa;

6) Penguatan kapasitas kelembagaan desa untuk pengembangan kawasan

perdesaan terpadu.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Bansos P2KPT

2.2.1. Ruang Lingkup Bansos

Berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun

2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Basos di lingkungan KPDT, diberikan

dalam bentuk transfer uang dan/atau barang. Mekanisme Bansos dalam bentuk

transfer uang, dilaksanakan langsung ke rekening kelompok

masyarakat/organisasi masyarakat setempat yang sah berdasar hukum di mana

kelompok/organisasi masyarakat setempat tersebut akan bertindak sebagaipelaksana kegiatan di lapangan. Sedangkan Bantuan Sosial kegiatan P2KPT dalam

bentuk barang yang pelaksanaanya melalui Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai

dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 untuk Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres

70 Tahun 2012.

Kriteria Penerima Bansos

Kriteria penerima Bantuan Sosial sebagaimana diatur di dalam Juknis

Pelaksanaan P2KPT/Bedah Desa adalah sebagai berikut: (1) Balai Bedah Desamemiliki struktur organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati; (2)


34/105


Balai Bedah Desa sebagaimana dimaksud di atas, dibentuk melalui musyawarah

masyarakat desa dan/atau kawasan perdesaan terpadu secara demokratis,

transparan dan akuntabel; dan (3) Balai Bedah Desa memiliki kesanggupan dan

kemampuan untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara barang atau hasil

pekerjaan Bansos.

Jenis Menu Kegiatan

Adapun pilihan menu Bantuan Sosial kegiatan P2KPT yang dapat dilaksanakan

untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, meliputi pembangunan: (1)

Sarana dan Prasarana Sosial Dasar; (2) Sarana dan Prasarana Wilayah; (3) Sarana

dan Prasarana Ekonomi (Produksi). Sarana dan prasarana sosial dasar antara lain

seperti sarana air bersih, jaringan listrik, dll. Sarana dan prasarana wilayah antara

lain seperti jalan desa atau antar desa, jembatan desa atau antar desa;

dermaga/jetty /tambatan perahu; dll. Sarana dan Prasarana Ekonomi antara lain

seperti irigasi sederhana, jaringan teknologi telekomunikasi dan informatika; Cold

Storage; mesin/peralatan/perlengkapan produksi, pengeringan, pengolahan pasca

panen, dan pemasaran; Pasar desa; dll.

Dalam pelaksanaan pemilihan menu-menu kegiatan setiap daerah mengacu pada

tahapan periodisasi program P2KPT, yaitu tahap inisiasi/awal (tahun I), tahap

lanjutan (tahun II), tahap stabilisasi/pemantapan (tahun III), tahap pembinaan

untuk pengembangan suprastruktur (tahap IV), dan tahap keberlanjutan/

kemandirian (tahap V).

Penyaluran Bantuan Sosial

Pelaksanaan penyaluran Bansos P2KPT dilakukan melalui transfer barang dengan

mekanisme kontraktual dengan pihak ketiga sesuai dengan ketetapan yang

berlaku,3berdasarkan usulan kegiatan masing-masing daerah.

2.2.2. Pelaku dan Pengorganisasian

Dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan Bansos kegiatan P2KPT pada SatuanKerja Pengembangan Daerah Khusus - KPDT Tahun Anggaran 2014, maka

diperlukan pengorganisasian di tingkat pusat, kabupaten dan masyarakat

kawasan perdesaan.

3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan

Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga langsung. Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer

uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungimasyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau

kesejahteraan masyarakat.


35/105


Pelaku Tingkat Pusat

Penanggung jawab Bansos kegiatan P2KPT di tingkat pusat adalah Asisten Deputi

Urusan Perdesaan, Kedeputian Bidang Pengembangan Daerah Khusus KPDT,

yang mempunyai tugas sebagai berikut: (1) Melakukan koordinasi dengankementerian/lembaga terkait di tingkat pusat dalam pelaksanaan Bansos; (2)

Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi ke kabupaten sasaran penerima Bansos;

(3) Melakukan verifikasi terhadap proposal Bansos yang diusulkan oleh

Kabupaten; (4) Melakukan identifikasi, observasi, pemetaan potensi, rencana

intervensi dan rencana investasi ke kabupaten sasaran dan penerima Bansos; (5)

Melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah; (6) Melaksanakan

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bansos; (7) Melakukan proses

pendaftaran hasil Bansos kepada Kementerian Keuangan; (8) Melakukan Serah

Terima hasil kegiatan kepada masyarakat melalui Bupati; dan (9) Menghimpun

dan menyusun laporan pelaksanaan Bansos P2KPT.

Pelaku Tingkat Kabupaten

Penanggung jawab kegiatan P2KPT di kabupaten adalah bupati, dengan tugas

sebagai berikut: (1) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam

pelaksanaan P2KPT; (2) Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi

Pendampingan dan Pengendalian Kabupaten (Tim Koordinasi) sebagai penerima

Usulan Kegiatan dari Balai Bedah Desa melalui Bappeda dan melakukan verifikasi

teknis terhadap usulan kegiatan tersebut; (3) Melakukan sosialisasi kepada

masyarakat di kawasan sasaran kegiatan; (4) Membentuk dan atau menetapkanBalai Bedah Desa sebagai penerima Bansos; (5) Memfasilitasi perbaikan Usulan

Kegiatan dari Balai Bedah Desa melalui Tim Koordinasi; (6) Menetapkan Usulan

kegiatan untuk diajukan kepada Menteri PDT sebagai kegiatan yang dibiayai dari

Bansos; (7) Membentuk dan menetapkan Forum Bedah Desa sebagai forum

multistakeholder untuk mendukung pengembangan perdesaan terpadu; (8)

Membuat surat pernyataan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk

dilaksanakan di daerah; (9) Pengadaan barang/ jasa pemerintah di daerah, proses

pelelangannya sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 untuk Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Perpres 70 Tahun 2012; (10) Pemerintah daerah melalui Tim Pengadaan Daerah

menyampaikan hasil proses lelang kepada Satuan Kerja Pengembangan Daerah

Khusus untuk ditetapkan sebagai pemenang/pelaksana pekerjaan; (11)

Melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan Bansos berupa barang yang

dilakukan oleh Pihak Ketiga; (12) Menerima Berita Acara Serah Terima hasil

pelaksanaan pekerjaan Bansos dari KPDT dan selanjutnya, Bupati melakukan

serah terima kepada masyarakat penerima untuk dilakukan pemeliharaannya;

dan (13) Menyediakan dana pendamping untuk mendukung pelaksanaan P2KPT.


36/105


Pelaku Tingkat Masyarakat Kawasan Perdesaan

Penerima Bantuan Sosial kegiatan P2KPT adalah masyarakat di kawasan sasaran

melalui Balai Bedah Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati. Adapun tugas Balai

Bedah Desa, antara lain: (1) Melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan

kawasan perdesaan; (2) Menyusun Usulan Kegiatan berdasarkan menu kegiatan

yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Bansos; (3) Menyampaikan Usulan

Kegiatan kepada Bappeda Kabupaten untuk dilakukan verifikasi teknis dan

perbaikan; (4) Membantu melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan; (5)

Menerima hasil Bantuan Sosial kegiatan P2KPT dari Bupati melalui Berita Acara

Serah Terima pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan hasil Bansos; (6)

Memanfaatkan dan memelihara hasil kegiatan; (7) Melaporkan secara berkala

kondisi asset tersebut kepada Bappeda atau pun SKPD terkait untuk dianggarkan

dalam pemeliharaan dan pengembangannya dari APBD; (8) Mengelola anggaran

swadaya masyarakat maupun APBD dalam rangka pemeliharaan dan

pengembangan melalui ketetapan Peraturan Desa dan atau Peraturan Bupati.

2.2.3. Mekanisme Pengajuan Usulan

Mekanisme Pengajuan Usulan Bansos P2KPT, meneurut Petunjuk Teknis

Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan

Kawasan Perdesaan Terpadu (P2KPT), terdiri atas beberapa langkah yaitu (a)

Identifikasi Calon Penerima Bantuan, (b) Penetapan Penerima Bantuan oleh

Bupati, (c) Penyusunan Usulan Kegiatan, (d) Pengajuan Usulan Kegiatan, (e)

Verifikasi Kelengkapan Dokumen, (f) Pengusulan Proses Pencairan Bansos, dan (g)

Penetapan Penerima Bantuan oleh KPA.

2.2.4. Pengadaan dan Pencairan Dana

Penyediaan barang dalam rangka kegitan P2KPT dilaksanakan melalui Pihak

Ketiga yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010

untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ini diselenggarakan di daerah denganberlandaskan pada ketentuan bahwa: (1) Pagu anggaran sampai dengan Rp. 1 M,

kewenangan pelaksanaan pengadaan di daerah; (2) Pagu anggaran antara Rp. 1

1.5 M, kewenangan pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan di daerah atau di

pusat; dan (3) Pagu anggaran di atas Rp. 5 M, kewenangan pengadaan

dilaksanakan di pusat.

Setelah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di daerah ini selesai,

kemudian dilakukan proses kontrak antara Pihak ke-3 sebagai pelaksana kegiatan

dengan Satker Pusat. Setelah proses kontrak selesai baru Pihak ke-3 boleh

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak yang sudah disepakati.


37/105


38/105


39/105


HALAMAN |25

Menu kegiatan infrastruktur yang diusulkan oleh masyarakat melalui pemerintah

daerah cenderung dominan untuk kegiatan sarana prasarana kewilayahan, dimana

secara berturut-turut tahun 2011 sebesar 52%, tahun 2012 sebesar 75%, tahun

2013 sebesar 75% dan tahun 2014 sebesar 52%. Sedangkan kegiatan yang

sifatnya sarana prasarana ekonomi justru cenderung mengalami penurunan dari

awal pelaksanaan kegiatan pada tahun 2011, yaitu masing-masing 42% menurun

11% dan meningkat lagi menjadi 15% dan 19% dan bahkan ada beberapa

pemerintah daerah yang berturut-turut kegiatannya lebih diarahkan pada kegiatan

sarana prasarana sosial dasar. Infrastruktur sosial dasar tersebut juga cenderung

meningkat prosesntasenya dari 6% tahun 2011 menjadi 15% tahun 2012, 11%

tahun 2013 dan 37% tahun 2014. Gambaran perkembangan infrastruktur tersebut

dapat digambarkan melalui tabel berikut.

Bagan III.1.Prosentase Menu Kegiatan Infrastruktur

Per Tahun Periodisasi P2KPT

Sumber: Data Primer

Usulan-usulan daerah yang begitu beragam tersebut terjadi dikarenakan

pemerintah daerah kurang memahami konsep kegiatan P2KPT secara utuh dimana

sesungguhnya diarahkan untuk pengembangan ekonomi kawasan. Hal ini

disebabkan antara lain: (1) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat ke

kabupaten (Bappeda) dan pemerintah kabupaten (Bappeda) ke SKPD terkait serta

Balai Bedah Desa; dan (2) Kurang optimal dan belum adanya kegiatan peningkatan


40/105


HALAMAN |26

kapasitas berupa pelatihan dan pendampingan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dan pelaku-pelaku P2KPT terkait.

3.1.2 Kualitas dan Kemanfaatan Infrastruktur

Fasilitasi pembangunan infrastruktur di dalam P2KPT dimaksudkan untuk

memberikan kemudahan akses masyarakat dalam upaya membuka keterisolasian

wilayah serta peningkatan akses kebutuhan dasar lainnya seperti kemudahan

akses kesehatan, pendidikan, perekonomian, maupun akses menuju tempat-tempat

pelayanan publik lainnya. Kajian lapangan evaluasi terhadap fasilitas infrastruktur

tersebut sudah dilakukan pada periode 29 April sampai 23 Mei 2014.

Hasil studi lapangan evaluasi infrastruktur P2KPT 2010-2014 terhadap 22 paket

infrastruktur yang terdiri atas 5 jenis infrastruktur di 14 kawasan di 13 kabupaten,

menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari 3 kriteria kajian rata-rata kualitas

infrastruktur yang sudah dibangun oleh P2KPT adalah cukup baik sebesar 77%

(Bagan III.2.). Ketiga kriteria yang diukur tersebut adalah: (a) Kelengkapan

Administrasi; (b) Kualitas dan Kemanfaatan Infrastruktur; dan (c) Kualitas

Pemeliharaan Infrastruktur.

Bagan III.2.

Hasil Kajian Terhadap Infrastruktur P2KPT 2010-2014

Sumber: Data Primer


41/105


HALAMAN |27

Kualitas Administrasi

Kualitas administrasi dimaksudkan untuk menjamin sejauh mana sebuah

pekerjaan infrastruktur dilaksanakan dalam proses administrasi yang tertib,

dilengkapi dukungan dokumen yang benar, serta dilaksanakan dengan prinsiptransparansi yang baik. Kualitas administrasi sebuah pekerjaan infrastruktur

diukur dari 4 (empat) sub-kriteria, yaitu: (a) Kelengkapan dokumen perencanaan

dan administrasi pelaksanaan harian; (b) Verifikasi kelengkapan dokumen; (c)

Berita acara penetapan harga satuan bahan, upah, dan alat; (d) Berita acara

pencairan dana; (e) Sertifikasi penerimaan pekerjaan; dan (f) Serah terima dan alih

kelola hasil Bansos.

Dari kajian lapangan evaluasi terkait dengan kriteria kualitas administrasi di 22

paket pekerjaan infrastruktur, ditemukan bahwa sebesar 87% proses

keadministrasian pekerjaan infrastruktur terlaksana dan terpenuhi dengan baik.

Kualitas Dan Kemanfaatan Infrastruktur

Evaluasi terhadap kualitas dan kemanfaatan infrastruktur adalah untuk

mengetahui apakah kualitas bangunan infrastruktur masih baik dan dapat

digunakan, serta apakah fasilitas infrastruktur tersebut memberikan kemanfaatan

yang positif bagi masyarakat sekitar. Guna mengukur hal tersebut dari 7 jenis

infrastruktur (Jalan, jembatan, jembatan titian, air bersih, pasar, listrik, dan irigasi)

yang diukur, telah ditetapkan sebanyak 22 sub-kriteria sesuai karakteristik jenis

infrastruktur masing-masing.

Kajian lapangan evaluasi menemukan bahwa sebesar 90% kualitas infrastruktur

dan kemanfaatan dari berbagai jenis infrastruktur yang dibangun oleh P2KPT atara

periode 2011-2013 saat ini masih dalam kondisi baik dan memberikan

kemanfaatan yang tinggi bagi masyarakat. Di beberapa kabupaten tentu saja ada

infrastruktur yang telah mengalami kerusakan di beberapa bagian namun secara

umum infrastruktur tersebut masih dapat berfungsi dengan baik.

Kualitas Pemeliharaan Infrastruktur

Pengukuran terhadap kualitas pemeliharaan infrastruktur dimaksudkan untuk

mengukur sejauh mana infrastruktur-infrastruktur yang sudah dibangun oleh

P2KPT memiliki keterjaminan pemeliharaan dan keberlajutan kemanfaatannya.

Pemeliharaan infrastruktur tersebut diukur dari 2 (dua) sub-kriteria yaitu; (a)

Realisasi nilai keswadayaan masyarakat untuk pemeliharaan; dan (b) Dukungan

regulasi dan anggarapan Pemda untuk pemeliharaan infrastruktur.


42/105


HALAMAN |28

Temuan-temuan dari lapangan di 13 kabupaten sampel kajian menyajikan bahwa

sebagian besar pemeliharaan infrastruktur dilakukan melalui swadaya masyarakat

dalam bentuk gotong-royong yang dikoordinir oleh Balai Bedah Desa dan atau oleh

kelompok masyarakat sendiri. Namun tidak semua masyarakat di lokasi-lokasi

yang dibangun infrastruktur P2KPT memiliki kesadaran keswadayaan tersebut

sehingga tidak sedikit infrastruktur yang sebagian rusak didiamkan begitu saja.

Data kajian menunjukkan hanya 55% tingkat kualitas pemeliharaan infrastruktur

yang sudah dibangun oleh P2KPT. Artinya adalah bahwa keterjaminan

pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur P2KPT memiliki kualitas yang

sangat kurang. Di sisi lain hanya sedikit Pemda Kabupaten yang sudah

mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan yang dikuatkan melalui SK Bupati

atau peraturan daerah.

3.2. Capaian Kelembagaan P2KPT

3.2.1. Peran Tim Koordinasi

Tim Koordinasi memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan

pelaksanaan kegiaan P2KPT. Hal ini dikarenakan Tim Koordinasi bertugas dan

bertanggungjawab dalam:

1)

Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan perdesaan terpadu yang

menjadi landasan program dan kegiatan P2KPT di kabupaten dalam RencanaInduk Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu;

2)

Membentuk organisasi sekretariat P2KPT sebagai tim pelaksana kegiatan

P2KPT dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati;

3)

Membentuk dan menetapkan Forum Bedah Desa (FBD) di kabupaten sebagai

forum promosi dan advokasi dalam kegiatan P2KPT;

4)

Menetapkan lokasi kawasan perdesaan sebagai lokasi sasaran kegiatan

P2KPT;

5) Melaksanakan sosialisasi kegiatan P2KPT kepada satuan kerja perangkat

daerah (SKPD), pemangku kepentingan daerah, dan masyarakat;

6)

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P2KPT dalam perencanaan

pembangunan daerah regular melalui forum SKPD dan musyawarah

perencanaaan pembangunan daerah;

7) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan P2KPT;


43/105


HALAMAN |29

8) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan P2KPT ke sekretariat P2KPT Pusat

dengan ditembuskan ke tim P2KPT Provinsi.

Namun, dalam perjalanannya peran dari Tim Koordinasi dan Pengendalian

tersebut belum dapat berjalan optimal. Bahkan beberapa kabupaten sangat

kurang memberikan dukungannya sehingga Tim Koordinasi Pusat-KPDT

memberikan punishment dengan menghentikan kegiatan P2KPT di kabupaten

tersebut, yaitu di kabupaten Maluku Tengah, Timur Tengah Selatan, dan Malinau.

Berdasarkan hasil kunjungan evaluasi lapangan, khususnya yang terkait dengan

pengembangan kelembagaan P2KPT maka bisa diambil kesimpulan antara lain:

1)

Pemahaman Tim Koordinasi terhadap kegiatan P2KPT masih bersifat teknis,

namun secara substansi belum memahmai secara utuh.

2)

Sebagian besar kabupaten dalam melaksanakan pembangunan kegiatanP2KPT belum diarahkan dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan,

tetapi lebih pada pemerataan pembangunan desa per desa.

3)

Sinergi kegiatan P2KPT belum optimal dilaksanakan karenanya kedepannya,

diperlukan adanya dokumen perencanaan sebagai dokumen sinkronisasi dan

sinergi dalam pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan minimal

antara kegiatan Bedah Desa, Prukab, Kelembagaan dan program sejenis yang

ada di daerah tertinggal.

4)

Daerah kurang memahami dengan baik konsep kawasan serta infrastruktur

pendukungnya. Kelemahan utama dalam implementasi pengembangankawasan P2KPT adalah pada aspek kelembagaan BBD.

5)

Orientasi pengembangan infrastruktur dalam kegiatan P2KPT umumnya

berorientasi kepada pengembangan livelihooddan pengembangan ekonomi.

Hasil kegiatan tersebut umumnya memberikan cukup manfaat (nilai sedang)

pada aspek livelihood(51%) dan kegiatan ekonomi (63%).

6) Kegiatan P2KPT merupakan program Pemda sehingga Pemda menjadi

penanggungjawab pelaksanaan dan pemilik kegiatan. Oleh karena itu, Pemda

harus harus berkomitmen terhadap keberhasilan pelaksanaannya. Peran

Kementerian PDT hanya memberikan fasilitasi pendukungnya melalui dana

stimulan.

7)

Pemerintah daerah, mulai sekarang harus menjadikan pembangunan

kawasan perdesaan masuk dalam dokumen perencanaan pembangunannya

(RTRW, RPJMD, RKPD; RPJMDes, RKPDes). Hal tesebut akan menjadi


44/105


HALAMAN |30

prioritas kedepannya dalam pelaksanaan kegiatan P2KPT pada RPJMN 2015-

2019.

8)

Kedepan perlu dibuat pilot bersama minimal antara kegiatan sejesnis antara

P2KPT, Prukab, Kelembagaan dan Pemda. Hal ini untuk melihat kelembagaansosial masyarakat (BBD) seperti apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya

di daerah tertinggal.

3.2.2. Dukungan Peraturan Daerah

Secara mendasar, konsep kegiatan P2KPT meinginkan adanya kebijakan (regulasi)

yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang

sudah dilaksnakan P2KPT dalam rangka untuk keberlanjutan kegiatan itu. Regulasi

tersebut bisa terkait dengan penyediaan dana pemeliharaan kegiatan, regulasi

tentang perencanaan kawasan, regulasi terkait produk unggulan yang telahditetapkan di kawasan perdesaan, dan lain sebagainya.

Namun, sebagian besar kabupaten belum memiliki regulasi untuk mengalokasikan

dana dalam rangka pemeliharaan kegiatan phisik yang telah dibangun dari

kegiatan P2KPT, perbaikan lebih insidentil saja secara swadaya (belum

dimasukkan dalam anggaran daerah). Demikian juga, regulasi yang dikeluarkan

untuk produk unggulan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, mungkin

kedepannya perlu ada ketegasan dari pemerintah pusat (KPDT) yang diatur secara

jelas dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan P2KPT sebagai dasar untuk menyusun

regulasi tersebut.

3.2.3. Dukungan Anggaran Daerah

Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh P2KPT dalam hal partisipasi

Pemerintah Daerah/Kabupaten adalah dukungan dana daerah untuk pelaksanaan

kegiatan baik dukungan pada tahap perencanaan, bantuan dana untuk masyarakat,

dukungan pengawasan, maupun keberlajutan pemeliharaan fasilitas infrastruktur

yang sudah dibangun oleh P2KPT selama 2010-2014. Pendekatan ini disebut

pendekatan Kurva X seperti tergambar dalam bagan berikut.

Melalui pendekatan Pendanaan Kurva X tersebut diharapkan bahwa partisipasi

dana daerah semakin besar dalam periodisasi pelaksanaan P2KPT.


45/105


HALAMAN |31

Beberapa kabupaten pada dasarnya sudah mengalokasikan dana pendamping

kegiatan P2KPT, rata-rata mengalokasikan 0,7% dari dana stimulan yang diterima

kabupaten. Anggaran dana pendamping ini lebih banyak dialokasikan untuk honor

anggota BBD dan dana operasional tim koordinasi dan pengendalian serta FBD,

tetapi belum termasuk biaya operasional BBD sehingga terpaksa untuk membiayai

kegiatan operasional BBD dilakukan secara swadaya.

Dukungan dana daerah yang terkait dengan operasional kegiatan khususnya terkait

dengan dukungan biaya pemeliharaan infrastruktur juga belum maksimal terjadi di

kabupaten-kabupaten sasaran. Hanya di Kabupaten Buru yang memberikan dana

operasional kegiatan yang langsung terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan

terhadap infrastruktur yang sudah dibangun oleh P2KPT. Lebih dari itu, Pemda

Kab. Buru juga mengembangkan sebauh program yang disebut Alesang yang ide

dasarnya diambil (adopsi) dari konsep P2KPT

3.2.4. Kelembagaan Masyarakat

Dalam proses implementasinya P2KPT mengembangkan lembaga-lembaga pelaku

program di tingkat kabupaten dan kawasan sasaran. Pada tingkat kabupaten

dibentuk FBD dan pada tingkat kawasan dibentuk BBD. FBD merupakan forum

lintas sektor terdiri dari instansi pemerintah maupun non pemerintah yang

berperan sebagai forum perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang

terkait dengan arah dan tujuan P2KPT. Leading sectordari FBD ini adalah Bappeda,

dan oleh larena itu biasanya FBD sangat dekat dalam kerja sama kegiatan dengan

kelembagaan pembangunan lain dibawah instansi Bappeda, yaitu Tim Koordinasi

Pembangunan.

BBD adalah semacam forum lintas desa sesuai dengan konsep kawasan yang

dikembangkan yaitu teridi atas a 2 sampai 6 desa di sebuah kawasan sasaran. BBD

berperan melakukan implementasi kegiatan-kegiatan P2KPT di desa-desa

wilayahya. Pengurus dan anggota BBD berasal dari unsur pemerintah desa dan

masyarakat dari desa-desa bersangkutan.

Melihat kondisi saat ini dari hasil evaluasi lapangan dan pengamatan terhadap

perkembangan kelembagaan masyarakat P2KPT beberapa tahun terakhir, dapatdikatakan bahwa peran dan fungsi-fungsi kelembagaan di tingkat masyarakat

sebagaimana dikonsepsikan oleh P2KPT, belum berjalan seperti diharapkan.

Kondisi tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a) Pemahaman Tim Koordinasi, FBD dan BBD terhadap kegiatan P2KPT masih

bersifat teknis dan belum memahami substansi secara utuh.


46/105


HALAMAN |32

b) Fungsi dan peran kelembagaan FBD dan BBD belum terjadi secara optimal.

Pada tahun pertama saja kelembagaan tersebut berperan dalam perencanaan

kegiatan, namun setelah itu lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki peran

maksimal karena proses pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Pihak ke-3.

c)

Sebagian besar daerah sudah mengalokasikan dana pendamping untuk

pembinaan dan penguatan terhadap kelembagaan FBD dan BBD, namun

minimnya alokasi dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembinaan

dan penguatan kelembagaan tersebut, maka pelaksanaanya belum optimal.

Oleh karena itu ke depan perlu ditetapkan besaran prosentase sharing dana

yang harus disediakan oleh daerah, dimana dana tersebut bisa dimanfaatkan

untuk melakukan perencanaan, pendampingan dan supervisi, evaluasi serta

pembiayaan operasional kelembagaan P2KPT oleh daerah.

d)

Selama tahun 2013 dan 2014 sangat sedikit kegiatan-kegiatan untuk

pengembangan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan yang bermanfaat yang

diberikan kepada kelembagaan-kelambagaan P2KPT tersebut, baik

dilaksanakan di pusat maupun daerah. Kegiatan pembinaan terhadap

kelembagaan tersebut dan penguatan terhadap kelembagaan FBD dan BBD

belum optimal dilaksanakan pada tahun awal kegiatan P2KPT. Oleh karena itu

dalam rangka optimalisasi perlu dilakukan sosialisasi dan

Documents

Evaluation Report on P2KPT Program 2010_2014_Final