Expose Hasil Sidak/Pemantauan pada Libur Lebaran Tahun 2019 fileTidak adanya SOP atau mekanisme penggunaan telepon umum di Rutan Pondok Bambu; 2. Belum adanya pengawasan yang dilakukan

Expose Hasil Sidak/Pemantauanpada Libur Lebaran Tahun 2019

Jakarta, 18 Juni 2019

TIM OMBUDSMAN RI PUSAT

SEKTOR/OBJEK YANG DISIDAK

1. Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Detensi Imigrasi

2. Kepolisian RI

3. Pemadam Kebakaran

4. Unit Pemantauan Kesiapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untukJalur Lebaran 2019 Kementerian PUPR

5. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang PT. Pertamina(Persero)

Sidak dilaksanakan oleh Ombudsman RI Pusat dan 34 Kantor PerwakilanOmbudsman RI

SidakRumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Detensi Imigrasi

TEMUAN SIDAK/PEMANTAUAN DI RUTAN/LP/RUDENIM

Lokasi toilet yang terpisahdengan tempat registrasipengunjung rutan;

1. Tidak ada pejabat/petugasrutan yang kompeten dalammemberikan informasi;

2. Pola koordinasi dalammengambil suatutindakan/keputusan di lingkungan Rutan KPK sangat lama dan panjang.

1. Akses jalan pengunjung keRutan KPK sangat tidakkondusif karenaberdekatan dengan rumahpenduduk sekitar rutanyang padat;

2. Tidak memiliki lahanparkir.

1. RUTAN KPK (dilaksanakan oleh Tim Ombudsman RI Pusat)


2. RUTAN PONDOK BAMBU (dilaksanakan oleh Tim Ombudsman RI Pusat)

Petugas rutan membawa dan menggunakanhandphone di lingkungan rutan

1. Tidak adanya SOP atau mekanisme penggunaantelepon umum di Rutan Pondok Bambu;

2. Belum adanya pengawasan yang dilakukan rutanketika tahanan menggunakan telepon umum


3. Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI (dilaksanakan oleh Tim Ombudsman RI Pusat)

1. Beberapa ruang selyang terbuka;

2. Ditemukan 2 orang tahanan memakaicelana pendek keluarmasuk sel

1. Informasi tanggal masukdan keluar tahanan yang tidak sesuai;

2. Ditemukan satu pasientidak berada di rutannamun tidak dicatatdalam papanpengumuman tahanan

Poliklinik dalam keadaantutup. Hal ini sangatmenyulitkan penanganansegera apabila tahanansakit


Pintu menuju sel tahanan tidakterkunci

Lanjutan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI


Terdapat beberapa kasur dalam mushola


Terdapat beberapa kasur di depan/sebelah mushola


Ruang tamu digunakansebagai tempat olahraga

Akses jalan menuju rutan sangattertutup yaitu melalui basement

gedung Jaksa Agung Muda Pidana

Umum.



1. Tidak ada alur mekanismepengunjung tahanan

2. Tidak ada saranapengaduan

3. Tidak ada maklumatlayanan



4. Rumah Detensi Imigrasi Jakarta (dilaksanakan olehTim Ombudsman RI Pusat)

Tidak ada petugas kesehatan baikdokter dan perawat di ruang sarana

kesehatanBelum adanya pengembangan

keahlian pengungsi saat berada di Rudenim


5. SIDAK/PEMANTAUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN RI

Adapun lokasi sidak/pemantauan yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palangkaraya3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Kab. Merangin5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Jambi6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru7. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Pekalongan9. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Anak Air Padang10. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Mamuju11. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang12. Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Kotamobagu

13. Rumah Tahanan Kelas IIB Kab. Wonosobo14. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Salatiga15. Rumah Tahanan Kelas IIB Kab. Cilacap16. Rumah Tahanan Kelas IIB Kab. Kudus17. Rumah Tahanan Kelas IIB Kab. Jepara18. Rumah Tahanan Kelas IIB Anak Air Padang19. Rumah Tahanan Kelas IIB Batusangkar20. Rumah Tahanan Kelas IIB Mamuju21. Rumah Tahanan Kelas IIA Palu22. Rumah Detensi Imigrasi Kupang23. Rumah Detensi Imigrasi Kota Semarang24. Rumah Detensi Imigrasi Kepulauan Riau


Adapun temuan penting sidak/pemantauan yang dilaksanakanoleh Kantor Perwakilan Ombudsman RI sebagai berikut:

1. Terkait Sumber Daya Manusia (Aparat)

2. Terkait Sarana Prasarana

3. Terkait Narapidana/Tahanan/Deteni


1. Kepala rutan tidak ada di tempat

Hal ini ditemukan di Rumah Tahanan Kelas II B Mamuju

Lanjutan Temuan Perwakilan Ombudsman RI terkait SDM Aparatur


2. Jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlahtahanan/narapidana/pengunjung


Lapas Kelas IIA Kerobokan

Lapas Kelas IIA Kota Palangkaraya

Lapas Kelas IIB Bangko Kab. Merangin

Rutan Kelas IIB Kab. Jepara

Rutan Kelas IIB Anak Air Padang

Lapas Perempuan Anak Air Padang

Lapas Narkotika Kelas IIA TanjungPinang


3. Tidak ada petugas/pegawai unit kesehatan yang bertugas


Lembaga PemasyarakatanNarkotika Kelas II A Tanjung Pinang

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Semarang



4. Petugas terkendala bahasa saat berkomunikasi dengan deteni

Keterangan foto: Kepala Perwakilan sedang berdiskusidengan Kepala Rudenim Kota Semarang


Lanjutan Temuan Perwakilan Ombudsman RI terkait Sarana Prasarana

5. Over kapasitas

Temuan di LembagaPemasyarakatan Kelas II B Bangko Kabupaten Merangin.Lapas tersebut sebelumnyaadalah rutan, penghuni sudah over kapasitas dari kapasitas 150 orang, saat ini dihuni 343 orang warga binaan.



6. Tidak memampang jadwal dan jam kunjungan

Temuan di Lembaga PemasyarakatanKelas II A Kota Palangka Raya. Tidak ada jadwal dan jam kunjungan bagi tamu berupa banner/pamflet di depan loket



7. Sarana digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya

Di Rumah Tahanan Kelas II B Anak Air Padang. Ruangan perpustakaan dijadikan tempat penyimpanan burung oleh pegawai rutan


Lanjutan Temuan Perwakilan Ombudsman RI terkait Narapidana/Tahanan/Deteni

8. Keterbatasan pembinaan keterampilan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Mamuju

Warga binaan mengeluhkanketerbatasan pembinaanketerampilan



9. Volume makanan

Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Mamuju mengeluhkan volume makan yang dibatasi (2 kg beras untuk 20 orang).

Keterangan foto: Kepala Perwakilan Kepulauan Riau sedang berdiskusi denganDeteni yang diberdayakan memasak makanan sendiri



10. Tidak adanya anggaran untuk JKN

Kendala yang dihadapi pihak Rumah Tahanan Kelas II B AnakAir Padang adalah: tidak adanya anggaran untuk JKN (jaminan kesehatan nasional) bagi warga binaan dan tahanan dirutan. Jika warga binaansakit, maka akan jadi permasalahan untuk pembayaran di rumah sakit

CATATAN KHUSUS SIDAK/PEMANTAUAN DI RUTAN/LP/RUDENIM

Catatan KhususPerlu diberikan penghargaan kepada Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Kudus

Menyediakan ruang bermainanak dengan kegiatanmenggambar serta mewarnai di aula kunjungan saat jam besukkhusus pada libur lebaran pukul09.00-15.00 WIB.

Sidak Kepolisian

TEMUAN SIDAK/PEMANTAUAN DI KEPOLISIAN RI

1. POLSEK CEMPAKA PUTIH (dilaksanakan oleh Tim Ombudsman RI Pusat)

1. Pintu masuk ke polsek dalamkeadaan tertutup;

2. Pos penjagaan dalam keadaankosong.

Kotak Saran berada diluar gerbangKantor Polsek Cempaka Putih


1. Kondisi rutan yang kurang baik bagikesehatan;

2. Tidak ada petugas yang berjaga di ruang tahanan saat Tim Ombudsman

datang;

3. Tahanan belum diberikan makan saattim Ombudsman berada di PolsekCempaka Putih (Jam 11.00 WIB)

Tidak ada petugas di loket pelayananlaporan kehilangan/pengaduan


1. Tidak ada maklumat pelayanan

2. Tidak ada jangka waktu penyelesaian


2. RTMC Polda Metro Jaya (dilaksanakan oleh Tim Ombudsman RI Pusat)

Belum adanya integrasi jaringan antara RTMC dengan Pemprov DKI Jakarta



Adapun lokasi sidak/pemantauan yaitu sebagai berikut:

1. Polsek Kawasan Udara Ngurah Rai

2. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) PoldaSulawesi Selatan

3. Kepolisian Resort Mamuju

4. Polres Palu

5. Polsek Ngrampal Kab. Sragen

6. Polsek Kota Semarang

7. Polsek Tingkir

8. Polres Jepara

9. Pos Pengamanan Polsek Lubuk Begalung Padang

10. Posko Pengamanan Mudik Pasar Sapi Kota Salatiga

11. Pos Pengamaan Lebaran 2019 Pasar Bandarjo Kab. Semarang


Secara umum, pelayanan yang dilaksanakan di objekSidak/Pemantauan berjalan dengan baik. Ada beberapacatatan/saran:

1. Perlunya sarana bagi difabel di Polsek Ngrampal Kab. Sragenberupa kemiringan ramp atau fitur pengganti tangga

2. Kurangnya koordinasi dengan BPJS Kesehatan/DinasKesehatan


1. Tidak adanya sarana difabel di SPKT

Polsek Ngrampal Kab. Sragen tidak memiliki kemiringan ramp atau fitur penggantitangga namun tersedia kursi roda.

Lanjutan Catatan/Saran Hasil Sidak/Temuan Kantor Perwakilan Ombudsman RI


2. Kurangnya koordinasi dengan BPJS Kesehatan/Dinas Kesehatan

Koordinasi dengan BPJS Kesehatan/Dinas Kesehatan terlihat buruk di Posko Pengamanan Mudik Pasar Sapi Kota Salatiga. Ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.Sementara di Pos Pengamanan Lebaran 2019 Pasar Bandarjo Kab. Semarang dinilai sudahbaik, namun ketersediaan sarana dan prasarana tidak memadai.

Lanjutan Catatan/Saran Hasil Sidak/Temuan Kantor Perwakilan Ombudsman RI

CATATAN KHUSUS SIDAK/PEMANTAUAN DI KEPOLISIAN RI

Catatan Khusus:

Perlu diberikan penghargaan kepada Polres Jepara dan Polsek Ngrampal KabupatenSragen perihal inovasi berupa penyediaan sarana ruang laktasi

Sidak Kantor Pemadam Kebakaran

TEMUAN SIDAK/PEMANTAUAN PEMADAM KEBAKARAN

1. DAMKAR KECAMATAN KOJA (dilaksanakan oleh Tim Ombudsman RI Pusat)

1. Tidak tersedianya maklumat layanan;

2. Tidak tersedianya sarana pengaduan;

3. Tidak tersedianya mekanisme/alur layanan.



Lokasi sidak/pemantauan sebagai berikut:

1. Pos Damkar (Aceh Besar, Bireun, dan Aceh Tengah)

2. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaen Badung

3. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu

4. Kantor PelayananPemadam Kebakaran KabupatenGorontalo

5. Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang

6. Pemadam Kebakaran Wonosobo

7. PMK Unit Waru

8. Posko Pemadam Kebakaran I Jl. Mulawarman Kota Samarinda

9. Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju

10. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi

11. Pemadam Kebakaran Kota Padang

12. Pemadam Kebakaran Kabupaten Lahat

13. Pemadam Kebakaran Kota Palu

14. Pos Pemadam Kebakaran Pos Sei Panas

15. Pemadam Kebakaran Distrik Japsel


Temuan penting sidak/pemantauan yang dilaksanakan olehKantor Perwakilan Ombudsman RI sebagai berikut:

1. Terkait Organisasi

2. Terkait Sumber Daya Manusia (Aparat)

3. Terkait Sarana Prasarana


1. Struktur masih bergabung dengan Satpol PP

Hal ini ditemukan di PemadamKebakaran Kab. Mamuju danPosko Pemadam Kebakaran I Kota Samarinda. Apabila terjadikebakaran, tenaga tambahandiperoleh dari pegawai danrelawan yang sedang tidakbertugas

Lanjutan Temuan Perwakilan Ombudsman RI terkait Organisasi


2. Tidak ada pembagian tugas pencegahan, pengendalian dan penyelamatan

Ditemui di Dinas PemadamKebakaran Kabupaten Badung, Kantor Pelayanan PemadamKebakaran Kab. Gorontalo, Pemadam Kebakaran Kab. Wonosobo, PemadamKebakaran Distrik Japsel.

Tidak adanya pembagian inididuga karena kekuranganpersonil. UPTD Badung misalnyahanya untuk tugas pemadamansaja

Lanjutan Temuan Perwakilan Ombudsman RI terkait Organisasi


3. Terkait SDM (Aparatur Damkar)

Jumlah petugas honorer lebihbanyak dibanding PNS yaitu di Kantor Pelayanan DamkarKabupaten Gorontalo danDamkar Kota Padang.

Petugas di Dinas Pemadam Kebakaran UPTD Badung Selatan berstatus kontrak,hanya dilindungi oleh BPJS Kesehatan



4. Maklumat dan SOP tidak terpasang

SOP ada namun tidak dapatdiperlihatkan seperti di PoskoPemadam Kebakaran I Kota Samarinda dan Dinas PemadamKebakaran Kabupaten Badung



5. Sarana dan Prasarana yang tidak memadai

Kondisi mobil pemadam kebakaransudah tua seperti di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu. Sementara di PemadamKebakaran Kota Palu mobiloperasional dari 9 unit yang dimiliki hanya 4 yang dapatdioperasikan dan 5 unit yang rusakberat dan beberapa rusak.

Fire jacket kurang memadaidibanding jumlah petugas sepertipada PMK Unit Waru. Para petugasPemadam Kebakaran Distrik Japselselalu melaksanakan tugas tanpamenggunakan jaket pengamankarena hanya tersedia 6 buah fire jacket.



6. Terkait Call Center

Pada Kantor Pelayanan Pemadam KebakaranKabupaten Gorontalo, nomor call center menggunakan nomor handphone.

Pada Posko Pemadam Kebakaran I JalanMulawarman Kota Samarinda, PemadamKebakaran Kota Palu, PMK Unit Waru, nomor call center masih menggunakan nomor telepon.

Pemadam Kebakaran Distrik Japsel Kota Jayapura Papua tidak memiliki call center. Masyarakat harus mengakses langsung denganmendatangi posko damkar untukmenginformasikan kejadian.


SidakUnit Pemantauan KesiapanInfrastruktur Jalan dan Jembatanserta Pasokan BBM selama LiburLebaran 2019

CATATAN KHUSUS SIDAK/PEMANTAUAN di Unit Pemantauan KesiapanInfrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Jalur Lebaran 2019 KEMENPUPR

Dilaksanakan oleh Tim Ombudsman RI Pusat

1. Apresiasi terhadap Menteri PUPR dalam memantau kesiapan infrastruktur jalandan jembatan melalui Instruksi Menteri No. 02/IN/M/2019.

2. Perlu koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Daerah danKepolisian di daerah.

TEMUAN SIDAK/PEMANTAUAN DI TBBM PLUMPANG PT. PERTAMINA

Dilaksanakan oleh Tim Ombudsman RI Pusat

1. Tidak ada Pimpinan maupun petugas yang kompeten memberikan informasi;

2. Tidak ada dokter jaga di Poliklinik TBBM Plumpang;

3. Pengamanan mudah ditembus.

SARAN

1. Ditjen Pemasyarakatan KementerianHukum dan HAM RI

1. Melengkapi Standar Pelayanan Publik di seluruh rutan dan lapas yang belum terpenuhistandar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Melengkapi sarana prasana kesehatan di setiap rutan maupun lapas sebagai tindakanmedis awal saat tahanan/narapidana akan dirujuk ke Rumah sakit;

3. Perlunya penambahan program keterampilan untuk warga binaan saat menjalani masa tahanan;

4. Perlunya menganggarkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi warga binaan dan tahanan di Rutan Anak;

5. Kesamaan SOP bagi rutan-rutan cabang.

6. Perlunya peningkatan etik dan kedisiplinan bagi Petugas Rumah Tahanan untuk tidakmembawa dan menggunakan telepon genggam (handphone) di dalam Rutan;

7. Perlunya mekanisme yang dipublikasikan dan pengawasan terhadap telepon umum di Rutan Pondok Bambu saat digunakan oleh Tahanan.

2. KPK

a. Perlu adanya pejabat atau petugas kompeten berada di rutan/lapas gunamengambil suatu tindakan di saat suasana libur hari raya besar;

b. Perlu pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang belum terpenuhi sebagaimanatermuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (sarana pengaduan, maklumat layanan);

c. Perlu perbaikan/relokasi toilet pengunjung yang tidak terpisah dengan tempatregistrasi atau tempat duduk pengunjung;

d. Perlu lokasi parkir sebagai sarana penunjang pengunjung agar tidakmengganggu warga sekitar rutan.

3. Kejaksaan Agung RI

1. Perlu pemenuhan Standar Pelayanan Publik di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agungsebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik yang belum terpenuhi;

2. Mengefektifkan Poliklinik Kesehatan agar selalu tersedia Dokter dan perawat jagaapabila terdapat Tahanan yang sakit sebagai tindakan awal penanganan medis;

3. Perlunya transparansi dalam papan informasi tahanan yang jelas terkait tanggal masukdan keluarnya tahanan;

4. Perlunya peningkatan kedisiplinan petugas dalam menjaga ruang tahanan dalamkeadaan terkunci;

5. Memfungsikan sarana umum seperti ruang tamu dan mushala sebagaimanaperuntukannya.

4. Ditjen Imigrasi KementerianHukum dan HAM RI1. Perlunya dokter dan perawat jaga yang selalu berada di rudenim;

2. Perlunya diadakan pengembangan kompetensi atau pelatihan kepada para deteni.

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Perlunya pemenuhan standar pelayanan publik di setiap jenis layanankepolisian dari Kantor Polisi Sektor hingga Mabes Polri;

2. Perlunya integrasi jaringan antara CCTV RTMC di polda-polda dengan pemdasetempat;

3. Perlunya peningkatan kedisiplinan dan kompetensi bagi pejabat terkait dalammemberikan perlindungan kepada tahanan (konsumsi tahanan, kondisi ruangtahanan, dan penjagaan);

4. Perlunya perbaikan ruang tahanan yang kurang sehat di setiap kantorkepolisian;

6. Ditjen Bina Marga KementerianPekerjaan Umum dan PerumahanRakyat

1. Menjadikan Instruksi Menteri PUPR dalam memantau kesiapan infrastrukturjalan dan jembatan saat lebaran Tahun 2019, sebagai kegiatan rutin;

2. Meningkatkan pola pemantauan dengan koordinasi dengan instansi terkaitseperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian di daerah dalam pengaturan lalulintas dan pengamanan.

7. Ditjen Bina Administrasi KewilayahanKementerian Dalam Negeri RI

1. Perlunya pemenuhan Standar Pelayanan Publik di setiap kantor pemadamkebakaran;

2. Perlunya peningkatan kompetensi petugas pemadam kebakaran dalam halpencegahan, pengendalian dan penyelamatan di Kantor Pemadam Kebakaran;

3. Perlunya peningkatan sarana pemadam kebakaran.

8. Region III PT Pertamina (Persero)

1. Perlunya dipastikan kehadiran pimpinan maupun petugas yang kompeten dalam memberikan informasi;

2. Perlunya menyediakan dokter jaga di Poliklinik TBBM Plumpang;

3. Peningkatan keamanan.

Terima Kasih

Documents

Expose Hasil Sidak/Pemantauan pada Libur Lebaran Tahun 2019 fileTidak adanya SOP atau mekanisme penggunaan telepon umum di Rutan Pondok Bambu; 2. Belum adanya pengawasan yang dilakukan