fransiscautamimasakke.files.wordpress.com · Web viewBerdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu Perkawinan harus

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakan g

Pulau Bali merupakan pulau yang terdiri dari berbagai suku yang berbeda-beda. Karena

pulau ini mayoritas penduduknya beragama hindu sehingga pulau ini dijuluki sebagai pulau

seribu pura. Oleh sebab itu Pulau Bali memiliki adat yang sangat kental disertai keunikan dari

adat-adat budaya yang sampai saat ini tetap berlaku dan terus dilestarikan.

Setiap desa adat menggunakan aturan adatnya (hukum adat) berdasarkan kebiasaan yang

secara turun-temurun sudah dilakukan dari zaman nenek moyang hingga sekarang, karena

apabila aturan (hukum) tersebut tidak dilakukan atau diselewengkan maka akan ada akibat

perbuatannya. Selain itu, adanya pembeda bahwa aturan adat (hukum adat) lebih dominan

dibandingkan dengan aturan modern (nasional) karena aturan adat (hukum adat) memiliki sanksi

moral yang lebih menekankan pada moral dan batin si pelanggar. Hal ini juga sangat berlaku

bagi kehidupan desa adat di Pulau Bali. Karena hampir semua adat dari berbagai daerah (desa

adat) yang ada di Pulau Bali mempunyai cara sendiri untuk mengatur masyarakatnya walaupun

tidak sepenuhnya menggunakan aturan modern (nasional).

Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dapat melakukan penelitian terhadap salah satu

dari sekian banyak desa adat yang ada Pulau Bali yaitu Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Kegiatan penelitian ini dilakukan sebagai pembelajaran bagi kelompok kami sehingga kami

dapat menemukan jawaban serta mendapatkan informasi yang aktual berdasarkan fakta yang ada

secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan karena proses cara pencarian data yang kami

1. Laporan Penelitian Hukum Adat di Desa Tenganan, Pengringsingan.

lakukan adalah dengan cara observasi dan wawancara seputar aturan adat (hukum adat) yang

sampai sekarang masih berlaku di Desa Tenganan Pegringsingan.

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

1. Meyakinkan kami dalam menemukan jawaban dari pemikiran yang selama ini

bersumber pada teori

2. Mendapatkan informasi secara nyata berdasarkan fakta lapangan

3. Memberikan pengetahuan yang lebih luas dari sebelumnya yang kurang diketahui

4. Memahami hasil penelitian yang sudah ditemukan

5. Mewujudkan adanya pemikiran yang baru terhadap hasil penelitian yang sudah

dicapai.

I.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibuat yaitu :

1. Bagaimana sistem Perkawinan di Desa Tenganan Pegringsingan ?

2. Apa persyaratan bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan di Desa Tenganan

Pegringsingan ?

3. Bagaimana proses pelangsungan perkawinan bagi warga Tenganan Pegringsingan ?

4. Adakah perkawinan yang dilarang ? bila ada , apakah sanksinya ?


I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat yaitu :

1. Dapat memahami dan mengerti mengenai Perkawinan di Desa Tenganan Pegringsingan

2. Dapat memahami dan mengerti mengenai Proses dilaksanakannya Perkawinan Adat di

Desa Tenganan Pegrisingan

3. Dapat memahami dan mengerti Pelanggaran – Pelanggaran yang berhubungan dengan

Perkawinan dan sanksi yang diterapkan.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Landasan Teori

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” . Dapat diambil pengertian secara sederhana bahwa

perkawinan dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin suatu hubungan

untuk memperoleh keturunan serta membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal menurut

kepercayaan masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan juga tidak dapat dilakukan apabila tidak memenuhi persyaratan sehingga

dalam melangsungkan perkawinan juga harus melalui sebuah proses dimana kedua belah calon

mempelai harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan menurut Undang-Undang

Perkawinan. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 terdapat beberapa

syarat yang harus dipenuhi yaitu Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

mempelai apabila dalama melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yang kental akan hukum adat

dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat untuk mengatur

kehidupan masyarakat yang terikat didalamnya. Walau secara nasional Indonesia memiliki

hukum positif mengenai perkawinan akan tetapi atas latar belakang dari kebudayaan masing-


masing masyarakat yang masih kental hukum adatnya sehingga masih banyak dari masyarakat

ketika melangsungkan perkawinan menurut hukum adat masing-masing karena hukum adat itu

sudah secara tidak langsung melekat secara turun temurun. Didalam Masyarakat Adat Desa

Tenganan Pegringsingan juga masih memegang teguh dari hukum adat yang diwarisi oleh nenek

monyangnya secara turun temurun. Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan mempunyai

kitab Undang-Undang Adat yang dinamakan Awig-Awig .


BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat : Desa Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem,

Provinsi Bali.

Tanggal : Jum’at , 11 Oktober 2013

Pukul : 10.00-14.00 WITA

III.2 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan terdiri dari 2 cara ,yaitu :

1. Himbauan merupakan pemberian informasi secara langsung yang dilakukan oleh

Kepala Desa Tenganan Pegringsingan secara bersama-sama

2. Wawancara merupakan pencarian informasi dari narasumber. Wawancara dilakukan

kepada warga asli desa Tenganan Pegringsingan

III.3 Metode Pengumpulan Data

Sumber Data yang diperoleh bersumber pada 3 orang yang kami jadikan acuan

perolehan data yaitu :

1. Kepala desa bernama I PUTU SUWARJANA

2. Warga Desa bernama NENGAH SUKERTA

3. Warga Desa bernama


Teknik Pengumpulan Data yang digunakan berupa :

1. Media alat tulis dan perlengkapan tulis sebagai bukti catatan

2. Media camera sebagai bukti visual

3. Media perekam suara sebagai bukti audio


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Pembahasan Hasil Penelitian

IV.1.1 Desa Tenganan Pegringsingan

Desa Adat Tenganan Pegringsingan berada di kabupaten Karangasem tepatnya

desa Manggis Pulau Bali. Desa Tenganan Pegringsingan memiliki luas sebesar 917,200

Hektar dan hanya dijadikan pemukiman sebesar 0,85% dari luas tersebut. Dengan jumlah

penduduk sebanyak 688 orang yang terdiri dari 225 Kartu Keluarga (KK). Desa

Tenganan Pegringsingan memiliki 4 pintu terdiri dari 1 pintu utama, 1 pintu bagian utara,

1 pintu bagian timur, 1 pintu bagian barat.

Desa Tenganan terdiri atas 3 banjar yaitu banjar Kauh, banjar Kangin dan banjar

Pande. Wilayah desa terdiri dari tiga bagian utama antara lain komplek pemukiman,

perkebunan dan komplek persawahan. Desa Tenganan merupakan salah satu dari

sejumlah desa kuno di Pulau Bali. Dibilang kuno karena masyarakat Desa Tenganan

sangat menjaga setiap kultur yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyangnya.

Pola kehidupan masyarakat Desa Tenganan merupakan satu contoh kebudayaan desa-

desa Bali Aga. Bali Aga artinya adalah Bali sebelumnya masuknya ajaran Hindu ke Bali.

Hal inilah yang membedakannya dengan desa-desa lain di Bali dataran.


IV.1.2 Perkawinan Desa Tenganan Pegringsingan

IV.1.2.1 Sistem Pekawinan Desa Tenganan Pegringsingan

Perkawinan adalah salah satu bagian penting yang diatur dalam konstitusi

dari Desa Tenganan. Perkawinan yang terdapat di Desa Tenganan merupakan

perkawinan dengan sistem Endogami. Sistem Endogami adalah sistem dimana

sesorang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarga sendiri.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Masyarakat Desa Tenganan menjalin hubungan

perkawinan hanya dengan sesama masyarakat adat desa itu sendiri.

IV.1.2.2 Syarat-Syarat Pekawinan Desa Tenganan Pegringsingan

Persyaratan perkawinan yang terdapat di dalam awig-awig berjalan selaras

dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia. Adapun persyaratan

yang harus dipenuhi ketika ingin menikah di desa Tenganan diantaranya adalah :

1. Cinta sama Cinta. Yang dimaksud dengan Cinta sama Cinta adalah

dimana kedua belah mempelai harus memiliki perasaan yang sama

sehingga perkawinan yang akan dibina tidak mengandung unsur

paksaan.

2. Tidak ada batasan umur dalam melangsungkan perkawinan. Maksud

dari tidak ada batasan umur di sini adalah bahwa seseorang yang sudah

dianggap dewasa menurut hukum adat. Dewasa di sini merupakan

dewasa yang diperoleh oleh seseorang melalui serangkaian upacara


yang dimana upacara tersebut merupakan upacara mengesahkan

kedewasaan tersebut.

3. Tidak boleh menikah dengan orang selain dari desa Tenganan kecuali

orang luar yang ingin masuk ke desa Tenganan harus memiliki salah

satu dari ke- 4 kasta yang dipilih yaitu kasta Pendesa, Pasak, Gusti, dan

Daya. Mereka yang melakukan perkawinan dengan ke 4 (empat ) kasta

tersebut akan ditempatkan di desa kedua, bagian Tenganan.

4. Perkawinan tidak boleh saudara sedarah kecuali saudara paling dekat

adalah setelah sepupu , nenek atau kakek yang bersaudara.

Persyaratan di atas merupakan hasil observasi yang telah kami lakukan.

Selain dari persyaratan diatas masyarakat dari desa Tenganan juga menyesuaikan

persyaratan yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974.

IV.1.2.3 Proses Pelaksanaan Pekawinan Desa Tenganan Pegringsingan

Mengenai proses pelaksanaan perkawinan yang terdapat di dalam desa

Tenganan adalah sebagai berikut:

1. Kedua mempelai harus memiliki perasaan saling cinta,

2. Kemudian meminta restu kepada orang tua,

3. Kedua mempelai melaksanakan pertunangan,

4. Kedua mempelai merencanakan jalannya pernikahan,


5. Pada hari yang ditentukan mereka melaksanakan pernikahan di balai

Agung dengan Mejaki

6. Setelah perkawinan sah menurut adat setempat barulah di sah kan

secara negara di catatan sipil.

IV.1.2.4 Larangan Pekawinan dan Sanksinya di Desa Tenganan

Pegringsingan

Terdapat beberapa larangan dan sanksi yang terdapat di desa Tenganan. Larangan

– larangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan ke Luar dari Desa Tenganan

Perkawinan ke luar dari Desa Tenganan yang dimaksudkan disini adalah

Apabila salah satu wanita atau laki-laki anggota masyarakat Desa Tenganan

mengikat perkawinan dengan wanita atau pria luar atau Desa Tenganan

maka hak dan kewajibannya akan dicabut dan harus meninggalkan desa.

Sedangkan, apabila seorang pria anggota masyarakat dari Desa Tenganan

menikah dengan wanita dari luar Desa Tenganan maka sebelumnya harus

menyamakan agamanya terlebih dahulu. Bila menyamakan agama dengan

pria Tenganan maka mereka bisa tetap tinggal di Tenganan. Namun

pasangan tersebut dan keturunannya tidak bisa menjadi legislatif desa.

Namun bila menyamakan agama dengan wanita luar Desa Tenganan

tersebut maka pasangan tersebut harus meninggalkan Desa Tenganan. Hal

ini dikarenakan bahwa akan mengakibatkan sesuatu urusan yang berkaitan

dengan hak waris,tugas fungsi pokok mereka.


2. Perkawinan Sedarah kecuali setelah sepupu

Perkawinan Sedarah yang diatur adalah perkawinan yang terjadi apabila

saudara yang paling dekat adalah setelah sepupu atau cucu dari nenek-kakek

yang bersaudara. Saksinya apabila melanggar adalah pasangan yang telah

melakukan perkawinan akan dikeluarkan dari desa dan diberikan tempat

yang membatasi hak dan kewajiban lokasinya diletakkan di daerah paling

timur dari wilayah desa.

3. Tidak diperbolehkan Berpoligami atau Berpoliandri

Di Desa Tenganan hanya diperbolehkan memiliki satu suami dan satu istri.

Apabila terjadi pelanggaran maka dikeluarkan dari desa pertama dan hak

dan kewajiban akan dihilangkan dan apabila termasuk anggota legislatif

maka akan dilengserkan,atau tidak dapat naik jabatan sebagai eksekutif dan

legislatif.

4. Perceraian

Di Desa Tenganan tidak memperbolehkan adanya perceraian sehingga

apabila ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi berupa diusir dari

desa pertama dan hak kewajibannya akan dihapuskan.

5. Hamil di luar perkawinan

Di desa Tenganan tidak diperbolehkan seorang wanita hamil diluar nikah. Apabila terjadi pelanggaran maka pihak wanita harus dikawinkan dengan


pihak pria yang telah membuatnya hamil. Di sini pihak laki-laki harus mengaku dan bertanggung jawab. Dan apabila pihak pria tidak mau mengaku dan bertanggung jawab maka mengakibatkan wanita tersebut melahirkan sebelum perkawinan. Hubungan keanggotaan wanita tersebut akan dihapuskan dari desa Tenganan.


BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, pembahasan masalah yang dicari hasilnya,

landasan teori yang dikemukaan, serta hasil penelitian yang akhirnya tercapai. Dapat ditarik

kesimpulan bahwa Perkawinan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah diatur

didalam undang-undang yang disebut awig-awig. Awig-awig tidak hanya terdiri dari aturan-

aturannya saja melainkan terdiri dari sanksi-sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar yang

melakukan. Sehingga aturan hukum adat desa Tenganan Pegringsingan sudah jelas dapat

dilaksanakan dengan baik berdasarkan acuan ketentuan awig-awig, adapun pelanggaran yang

terjadi maka sudah jelas pula sanksi yang akan diberikan.

V.2 Sar an

Kelompok kami sangat beruntung dan berbahagia atas kesempatan yang diberikan untuk

bisa melakukan penelitian mengenai hukum adat yang merupakan bagian dari mata kuliah kami.

Sehingga kesempatan ini merupakan pembelajaran yang sangat berguna dan baik untuk

menjawab segala pemikiran yang sebelumnnya hanya kami pelajari berdasarkan teori saja. Untuk

itu, demi menambah wawasan pengetahuan kami, selain kami mempelajari berdasarkan teori

yang sudah ada, kami berharap kegiatan penelitian ini terus dilaksanakan atau dilakukan secara

bertahap. Saran ini tidak hanya berlaku bagi angkatan kami saja, namun bisa juga diberlakukan

untuk adik-adik angkatan dibawah kami. Selain itu, kegiatan penelitian ini juga dapat dilakukan


mengikuti mata kuliah yang sekiranya perlu dilakukan observasi sehingga kami dapat

menemukan jawaban dari pemikiran-pemikiran yang sudah ada sehingga dapat menciptakan

pemikiran yang baru. Terima kasih


Daftar Pustaka

Awig-Awig Desa Tenganan, Pengringsingan.

Warga Desa Tenganan, Pegringsingan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Wardani, Ni Putu Yuli.Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada masyarakat Bali Aga di Desa Adat

Tenganan, Pegringsingan .2013.Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.


LAMPIRAN FOTO

Pengarahan dari Kepala Desa Tenganan, Pegrisingan.

Antusias teman-teman pada saat mendengarkan pengarahan.


Pada saat mencari narasumber di Desa Tenganan, Prigisingan.

Wawancara dengan narasumber 1


Foto Bersama dengan narasumber 1

Wawancara dengan narasumber 2


Foto bersama dengan narasumber 2

Tim Penyusun


Documents

fransiscautamimasakke.files.wordpress.com · Web viewBerdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu Perkawinan harus