MIMPI SEJUTAOleh: Dahlan Iskan

FAJAR INDONESIASatu Berita Berjuta PembacaSELASA, 14 JANUARI 2020 www.fin.co.id

Bersambung ke hal 7

SAYA terkejut-senang. Yakni ketika menerima WA dari teman baik. Yang memberitahukan bahwa pemerintah sudah punya target--memproduksi minyak mentah 1 juta barel.

Itu angka keramat yang sulit dicapai presiden siapa pun: kecuali Pak Harto.

Produksi minyak mentah kita turun terus. Terakhir kurang dari 800.000 barel setahun. Akibatnya kita harus impor BBM terus. Pun kian lama kian besar. Setara 1,2 juta barel/tahun.

“Hebat,” kata saya dalam hati. Mestinya teman saya itu jangan meneruskan WA-nya. Yang hanya membuat kegembiraan saya itu layu ketika baru saja mulai berkembang.

GILIRAN DPR KULITI JIWASRAYADitemukan 55 Ribu Transaksi Berbentuk Saham

JAKARTA - Kasus gagal bayat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai bentuk fraud yang terorganisir dengan pola kecurangan pada sektor keuangan yang cangih dan kompleks. Hal ini perlu diungkap secara transparan dan akuntabel. Termasuk 13 manajer investasi yang mengelola reksadana dan pembelian saham-saham terkait. Sementara dari hasil penyidikan, ditemukan ada 55 ribu transaksi berbentuk saham.

Kemarin (13/1), saat di ruang sidang Paripurna di DPR RI, sejumlah perwakilan rakyat menyerukan agar segera dibentuk panitia khusus Jiwasraya. Anggota DPR RI Andre Rosiade dari fraksi G e r i n d r a mengusulkan p e m b e n t u k a n

panitia khusus (Pansus) terkait kasus Jiwasraya dan Asabri.

Tercatat sampai dengan 2019, dari total 5,5 juta pemegang polis Jiwasraya, terdapat pemegang polis dengan kategori kumpulan yang jumlahnya mencapai 5,2 juta jiwa dari masyarakat menengah ke bawah. Produk kumpulan ini sebagai bentuk proteksi, jaminan kesehatan, dan persiapan pensiun bagi karyawan sejumlah perusahaan. Dilihat dari ratio Jumlah pemegang polis dibanding total pendapatan premi, Jiwasraya harus memprioritaskan 5,2 juta pemegang polis dengan pertanggungan kumpulan ini.

Apapun skema bail-out dan upaya penyehatan Jiwasraya yang disiapkan, pasti akan menjadi beban negara. Anggota DPR RI mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri. Dibentuknya Pansus, DPR diharapkan bisa meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan BUMN.

Pansus sebagai bukti negara hadir melindungi rakyatnya.

Penempatan Saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp 5,7 Triliun dari Aset Finansial.

Penempatan Reksadana sebanyak 59,1 persen senilai Rp 14,9 Triliun dari Aset Finansial.

USULAN PANSUS JIWASRAYA

INVESTASI PT ASURANSI JIWASRAYA PADA ASET DENGAN RISIKO TINGGI

KUASA HUKUM Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi, Agus Rihat Manalu memberikan keterangan seusai melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Ruang MKD Gedung DPR RI kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Tersudut, AzisAncam Lapor Balik

Siapkan Serangan Balik dengan Laporan Pidana

JAKARTA - Pasca dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tak bergeming. Justru, politisi Partai Golkar ini berencana akan melaporkan balik pihak-pihak terkait. Alasannya, mereka dinilai telah mencemarkan nama baiknya.

Kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Azis mengaku akan membuat laporan pidana. Hal ini menyusul sejumlah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan kasus mantan

Bupati Lampung Timur, Mustafa. “Insya Allah besok (hari ini, Red) saya akan buat laporan pidana terhadap pihak-pihak terkait sehubungan atas pencemaran nama baik saya,” kata Azis melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, Senin (13/1) malam.

Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam ini menyebut sebagai warga negara, dirinya mengaku menghargai proses yang sedang berjalan. Ia berharap, kasus tersebut jangan sampai mempolitisasi dirinya.

Pergi Dua Hari Sebelum Operasi Tangkap Tangan KPK

Harun Masiku Ngumpet di SingapuraTersangka kasus suap

proses pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku,

tidak berada di Indonesia. Pada 6 Januari 2020, kader

PDIP tersebut diketahui terbang ke Singapura.

Artinya, Harun pergi dua hari sebelum KPK melakukan

operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan

mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

JAKARTA - Kepergian Harun ke negeri Singa itu terekam dalam catatan Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang menyatakan Harun pergi sebelum ada surat permohonan dari KPK terkait permintaan pencegahan ke luar negeri.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan Harun berada di luar negeri. Dia menyebut Harun sudah pergi sebelum OTT digelar. KPK kemungkinan akan memasukkan Harun dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) jika tidak segera menyerahkan diri ke KPK.

Tantangan PDIP Disambut Dingin

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespon positif sinyalemen naiknya ambang batas (parliamentary threshold) yang digagas PDI Perjuangan. Dan ini sebenarnya sudah menjadi topik pembicaraan sejak tahun 2016-2017. Sayangnya tantantang yang digelorakan partai penguasa itu disambut dingin oleh sejumlah parpol dengan berbagai alasan.

”Mamang benar, pada saat kami terlibat pembahasan UU pemilu tahun 2016-2017 muncul dorongan atau gagasan dari sejumlah partai politik. Usulannya bervariasi, bahkan ada yang lebih dari lima persen,” terang Kapuspen Kemendagri Bahtiar kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (13/1).

Menurut Bahtiar, masukan tersebut sangat positif. ”Yang pasti usulan tersebut ada alasannya. Ada argumen objektifnya yang dikedepankan. Niatnya lebih dilatarbelakangi untuk sebagai upaya penyempurnaan regulasi kepemiluan ke depan yang lebih baik,” paparnya.

Yang pasti, sambung Bahtiar sebelum isu ambang batas ini digelontorkan PDIP, Mendagri Tito Karnavian sduah melakukan pertemuan dengan partai politik. ”Tentunya masukan tidak hanya parpil yang lolos ke parlemen saja. Banyak sekali masukan yang nanti dibutuhkan dari luar parpol di parlemen,” jelasnya.

Apalagi, hal ini berkaitan dengan seperti sistem demokrasi, soal kepartaian, pemilu, pilkada, hubungan pusat dan daerah, termasuk beberapa persoalan lainnya. ”Jelas aspeknya luas ya. Artinya dialog penting,” katanya.

Merespon gagasan yang diwacanakan PDIP, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum bisa bicara banyak terkait hal ini. Semua keputusan tetap bermuara pada hasil konsolidasi partai. ”Nanti akan ada konsolidasi. Ya membahas hal ini (Kepemiluan, red). Ya sekitar April atau Mei ya,” ucapnya. Bersambung ke hal 7 Bersambung ke hal 7

Bersambung ke hal 7

Bersambung ke hal 7

FOTO: IWAN TRIWAHYUDI/FAJAR INDONESIA NETWORK

SELASA, 14 JANUARI 2020 www.fin.co.id

EKONOMIFAJAR INDONESIA

2

Pertamina Kembali BermanuverJAKARTA – Setelah sukses megakuisisi saham

mayoritas Tuban Petro hingga 51 persen, kembali Pertamina melakukan bermanuver di tengah derasnya gejolak harga minyak dunia yang cenderung merugikan negara konsumtif. Salah satu pekerjaan rumah yang tengah dilakukan perusahaan plat merah itu, mengintegrasikan Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan enam kilang yang berada di lokasi berbeda.

Seperti diketahui TPPI merupakan anak usaha Turban Petro dengan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban. ”Salah satu yang diintergari yakni GRR Tuban dengan TPPI. Langkah awal membangun pipa penghubung sejauh 7 Km,” terang Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (13/1).

Dijelaskannya, restrukturisasi Tuban Petro merupakan bagian dari kilang Pertamina yang mengutamakan aspek fleksibilitas. Di mana mode kilang bisa beralih baik mode petrokimia ataupun migas. Hal ini membuat produksi kilang dapat menyesuaikan dengan permintaan pada saat beroperasi.

Kemudian, lanjut Nicke, dengan pasokan bahan baku yang terintegrasi antara satu kilang dengan kilang lainnya, diharapkan juga bisa meningkatkan efisiensi baik sisi pengeluaran operasional maupun pengeluaran modal, sehingga meraih keuntungan (profitability) yang maksimal. ”Dengan tingkat profitability yang maksimal, maka proyek-proyek kilang Pertamina mampu menjadi bisnis yang memiliki sustainability (berkelanjutan). Jadi jelas ya, bahwa proyek kilang kami dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar,” terang Nicke.

Ia menyebut, peluang pasar bisnis petrokimia saat ini sekitar Rp40-50 triliun per tahun. Selain itu bisnis petrokimia juga mempunyai margin lebih tinggi dibanding BBM.Nah, aksi koorporasi mengintegrasikan kilang TPPI dengan GRR Tuban tujuannya untuk mengambil potensi itu.

Apalagi, negara telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untu membeli saham seri B Tuban Petro senilai Rp3,2 triliun. Artinya Pertamina memiliki saham p e n g e n d a l i agar bisa mengembangkan

TPPI. Mulai 2020 sesuai RKAP, Pertamina akan melakukan peningkatan p ro d uksi aromati k kilang TPPI dari saat ini 46 ribu ton menjadi 55 ribu ton. ”Dalam jangka

panjang, Pertamina juga akan membangun Olefin Center,

sehingga nantinya TPPI akan memproduksi petrokimia sebesar 700 ribu ton per tahun. Ya doakan saja semua berjalan dengan skema,” terangnya

Pada saat yang sama, megaproyek GRR Tuban nantinya akan memiliki

fasilitas produksi petrokimia dengan produk polypropylene sebanyak 1.205 ktpa, paraxylene 1.317 ktpa dan polyethylene 750 ktpa. ”Pertamina memiliki kapasitas dan kompetensi untuk meningkatkan daya

saing industri petrokimia nasional. Pertamina siap untuk mengurangi ketergantungan impor produk petrokimia melalui pengembangan bisnis petrokimia yang terintegrasi,” ujar Nicke.

Proyek GRR yang sedang dijalankan Pertamina menjadi kunci dalam membangun tonggak sejarah baru tersebut, sehingga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan BBM dari kilang sendiri tanpa ketergantungan dengan impor.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, menyatakan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan GRR akan meningkatkan kapasitas kilang untuk pengolahan minyak mentah menjadi dua kali lipat dari 1 juta barrel pada saat ini, menjadi 2 juta barrel. Dengan peningkatan signifikan, maka seluruh kebutuhan BBM bisa dipenuhi oleh kilang sendiri.

”Pertamina melakukan sejumlah akselerasi agar proyek yang ditetapkan Presiden sebagai proyek strategis nasional ini, bisa segera terwujud. Inilah impian besar kita dalam membangun ketahanan dan sekaligus kemandirian energi,” terang Fajriyah. (dim/fin/ful)

Pasang Pipa Penghubung, Integarsikan Enam Kilang Minyak

Kemenkop UKM Rayu Start Up

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menggandeng sejumlah start up (e-commerce platform) sektor pertanian dan perikanan untuk menggarap pemanfaatan lahan perhutanan sosial. Tujuannya agar lahan-lahan yang dibagikan pada masyarakat sekitar, bisa berkembang menjadi skala bisnis, bahkan bisa melakukan ekspor.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan bahwa saat ini sudah membagikan hampir 4 juta hektar dari total 13,7 juta hektar. Mereka akan didorong dalam kluster-kluster per 50 atau 100 hektar supaya bisa dikelola dalam skala bisnis.

”Kami di Kemenkop dan UKM ditugaskan mengelola program pemanfaatan lahan perhutanan sosial, dimana pemerintah membagikan HGU (Hak Guna Usaha) per epala Keluarga menerima 2 hektare selama 25 tahun,” kata Teten usai bertemu dengan start up Tanihub, Sayurbox dan Aruna, di Jakarta, Senin (13/1).

Teten mengaku tertarik untuk bekerjasama dengan startup untuk membuat bisnis model agar para petani itu bisa memanfaatkan lahannya dalam skala bisnis. ”Para startup ini kan tahu soal supply dan demand di pasar, saya juga berharap start up ini bisa menjadi offtaker (pembeli) untuk produksi yang dihasilkan petani penggarap pemanfaatan kehutanan sosial,” ujar Teten.

Menkop dan UKM mengatakan sudah mengumpulkan kelompok-kelompok penerima perhutanan sosial, dan sekarang tinggal mencari offtaker dan bisa memberikan masukan bisnis model apa yang menguntungkan khususnya di sektor agribisnis dan holtikultura, bukan lagi komoditi primer, bagaimana pembiayaannya dan apa yang dibutuhkan pasar.

“Fokus saya dalam pemanfaatan perhutanan sosial ini adalah bagaimana mengembangkan bisnis model dan wirausaha. Bagaimana mereka punya usaha dalam skala bisnis. Saya butuh masukan dari teman start up apa yg diperlukan

untuk meningkatkan usaha para petani penerima lahan,” jelas Teten.

Para start up yang diundang menyatakan siap bekerjasama dengan Kemenkop dan UKM, sekaligus menjadi offtaker dari produksi yang dihasilkan para petani penggarap pemanfaatan hutan sosial. ”Ini sebenarnya adalah pertemuan pertama yang isinya saling mengenalkan apa yang selama ini sudah kami kerjakan dan tampaknya ada kecocokan dengan program dari Kemenkop dan UKM. Nantinya tentu akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana teknis pelaksanannya,” ujar VP Corporate Service Tanihub Astri Purnamasari.

Astri menambahkan para start up ini membutuhkan fasilitasi pemerintah dalam hal regulasi, misalnya masalah sertifikasi untuk UKM ekspor, karena tak hanya di dalam negeri saja, namun negara tujuan ekspor juga meminta persyaratan sertifikasi seperti ISO, sertifikasi halal dan sebagainya.

CFO Sayurbox Arif Zamani menambahkan, pihaknya juga sepakat mengenai perlunya pembicaraan lanjutan agar apa yang direncanakan Kemenkop dan UKM bisa menjadi sinergi dengan star up di sektor pertanian. ”Sebagai start up yang mengkhususkan pada produk buah-buahan dan

sayur-sayuran, kami sudah mulai bisa membuat proyeksi berapa kebutuhan disatu tempat, bagaimana supply dan demandnya. Ini yang akan kita garap bersama-sama. Potensi sektor pertanian dan kelautan kita besar sekali, butuh kerja bareng semua pihak,” ujar Arif.

Sementara CEO Aruna, Farid Naufal Aslam menambahkan, di sektor perikanan, potensi ekspornya juga besar. “Kami mengkhususkan membantu nelayan sampan atau kapal kapal kecil, untuk menjadi offtaker mereka dan memasarkan produk perikanan sampai ke pasar ekspor,” tambah Farid. (dim/fin/ful)

ILUSTRASI

FOTO: FAISAL R SYAM/FAJAR INDONESIA NETWORK

SALAH SATU toko penjual patung para Dewa untuk beribadah mempersiapkan di hari raya Imlek yang berada di kawasan Medan Glodok Jakrta Barat, Kamis, (13/1). Penjual patung dewa ini di import dari cina, di toko ini hanya melanjutkan finishing atau pengecetan di patung-patung tersebut, patung-patung ini banyak di cari bagi warga yang beragama konhucu atau (Hindu), dari semua patung hrga nya berpariatif tergantung ukuran besar-kecilnya patung.

SELASA, 14 JANUARI 2020 www.fin.co.id

NASIONALFAJAR INDONESIA

3

JAKARTA - Gugusan uap air atau Madden-Julian Oscillation (MJO) masih menyelimuti hampir di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena MJO mendukung peningkatan konsentrasi curah hujan yang tinggi.

Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mulyono R. Prabowo mengatakan potensi curah hujan dengan intensitas tinggi akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan mendatang.

“Hasil analisis kondisi dinamika atmosfer terkini menunjukkan masih adanya potensi hujan lebat di beberapa wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan,” katanya dalam rilisnya, Senin (13/1).

Dikatakannya, hasil analisis dinamika atmosfer menunjukkan MJO, masih berada di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Fenomena ini,

mendukung peningkatan konsentrasi curah hujan.

Selain itu, fenomena gelombang tropis Kelvin Wave dan Rossby Ekuatorial yang berkontribusi signifikan terhadap pembentukan pola siklonik dan pertemuan angin yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

“Atas kondisi tersebut diperkirakan dalam periode sepekan ke depan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang akan terjadi di beberapa wilayah, seperti Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung,” bebernya.

Selain wilayah itu, lanjutnya, pada periode yang sama yaitu 12-14 Januari, kondisi serupa juga terjadi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara,

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Untuk periode 15-18 Januari, potensi hujan lebat disertai petir akan terjadi di Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten dan DKI Jakarta.

Selain itu, pada periode 15-18 Januari wilayah lain yang mengalami kondisi serupa adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat dan juga Papua.

Sementara itu, potensi ketinggian gelombang laut di wilayah Indonesia

dapat mencapai lebih dari 2,5 meter.“Kondisi tersebut dapat terjadi di

perairan selatan Jawa Tengah hingga Pulau Sumba, Laut Sawu, Perairan selatan Pulau Sawu, Pulau Rote, Samudera Hindia selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Laut Natuna Utara,” katanya.

Dalam mengantipasi cuaca e k s t r e m y a n g b e r p o t e n s i menimbulkan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mempersiapkan suatu konsep agar daerah memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi. Terutama daerah yang memiliki destinasi wisata.

“Su p aya b i s a m e n y i a p k a n kesiapsiagaan yang tinggi, ya kami akan merancang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berstandar internasional,” ujar Kepala BNPB, Doni Monardo, di Denpasar, Bali. (gw/fin)

KPK Ogah Disebut KecolonganTak Ada Tanda-Tanda Kembali

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak dikatakan kecolongan atas kaburnya tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku ke Singapura. Harun, yang juga merupakan bekas caleg PDIP, meninggalkan Indonesia menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta sejak 6 Januari 2020 lalu.

Atas hal ini, maka berarti Harun telah berada di luar negeri sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya pada Rabu (8/1) pekan lalu.

“Kami tidak melihatnya dari sisi itu (kecolongan),” ujar Plt Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (13/1).

Ali membeberkan, KPK tidak hanya mengandalkan hasil penyadapan dalam menjalankan OTT. Ia menuturkan, terdapat sejumlah kegiatan dan strategi lain yang dimiliki tim KPK.

Bahkan, ia mengklaim, KPK telah mengantisipasi kaburnya Harun Masiku ke Singapura. “Tentu ada pertimbangan-pertimbangan strategis dari penyidik

bagaimana kemudian bisa menyikapi adanya hal-hal itu. Kami sudah mengantisipasinya,” kata Ali Fikri.

Kendati demikian, Ali Fikri menyatakan, KPK baru mengetahui keberadaan Harun Masiku di Singapura berdasarkan pernyataan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hari ini.

“Kita tahu dari Humas (Ditjen) I m i g ra s i t e l a h m e nya mp a i k a n bahwa keberadaan dari tersangka HAR (Harun Masiku) tidak berada di Indonesia. Tentunya dari kemarin kami sudah koordinasi dengan Imigrasi dan aparat penegak hukum lain,” papar dia.

Ia pun memastikan, koordinasi lebih lanjut antara KPK dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham bakal dilakukan terkait hal ini.

“Selanjutnya kami akan memastikan terlebih dahulu keberadaan yang bersangkutan,” ucap Ali Fikri.

Lebih lanjut, kata dia, KPK berkomitmen bakal terus memburu Harun meski berada di Singapura. Ia

menyebut, KPK akan menjalin kerja sama dengan Polri hingga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membawa Harun kembali ke Indonesia.

“Tentu kami akan bekerja sama dengan lembaga yang ada di luar negeri, Kementerian Luar Negeri dan melakukan

penangkapan, untuk yang bersangkutan dibawa

ke KPK,” tuturnya.D i k o n f i r m a s i

terpisah, Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang mengatakan belum ada catatan mantan

H a r u n M a s i k u kembali ke Tanah Air.

“Hingga hari ini belum ada data

kembali ke Indonesia,” ujarnya.

D i a m e n g a t a k a n H a r u n meninggalkan Indonesia menuju Singapura pada 6 Januari 2020 lalu melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta.

“Tercatat tanggal 6 Januari keluar Indonesia menuju Singapura,” ungkap Arvin.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan e mp at o ra ng

sebagai tersangka. Selain Harun Masiku, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina serta pihak swasta Saeful juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sejalan dengan penyidikan tersebut, KPK menetapkan empat orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Harun dan Saeful diduga menyuap Wahyu dan Agustiani total sekitar Rp900 juta. Suap itu diduga diberikan agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019. (riz/gw/fin)

Sejalan dengan penyidikan tersebut, KPK menetapkan empat orang tersangkaLILI PINTAULI SIREGARWakil Ketua KPK

ALI FIKRIPlt Juru Bicara bidangPenindakan KPK

Kami tidak melihatnya dari sisi itu (kecolongan)

Tentu ada pertimbangan-pertimbangan strategis dari penyidik bagaimana kemudian bisa menyikapi adanya hal-hal itu. Kami sudah mengantisipasinya

Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi

ILUSTRASI

SELASA, 14 JANUARI 2020 www.fin.co.id

HUMANIORAFAJAR INDONESIA

4

Seleksi CPNS Siap DigelarJA K A RTA - Ke m e nte r ia n

Pendidikan dan Kebudayaan ( K e m e n d i k b u d ) t e n g a h merampungkan naskah soal seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) tahun 2019. Naskah tersebut, telah resmi diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan CPNS Tahun 2019.

Me nt e r i Pe n d i d i k a n d a n Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, penyusunan soal SKD tahun 2019 dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan dengan melibatkan berbagai pihak.

Penyusunan soal SKD tersebut, kata Nadiem, melibatkan unsur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Selain itu, Kemendikbud juga melibatkan para koordinator penyusunan soal CPNS tahun 2018 yang merupakan dosen-dosen yang berkompeten dari perguruan tinggi, serta didampingi oleh ahli konstruksi soal dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud,” kata Nadiem, Senin (13/1).

Nadiem juga menjelaskan, penyusunan kisi-kisi soal SKD

tahun 2019 diawali dengan proses evaluasi soal dan kisi-kisi SKD tahun 2018. Dalam prosesnya, penyusunan soal SKD tahun 2019 menggunakan aplikasi yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara.

“Selanjutnya untuk memastikan bahwa soal yang telah disusun sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, telah dilakukan telaah b a h a s a o l e h para ahli bahasa d a r i B a d a n Pengembangan B a h a s a d a n P e r b u k u a n ,” terangnya.

N a d i e m berharap, proses pengadaan CPNS harus berjalan secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut dilakukan agar dari hasil seleksi dapat diperoleh calon-calon Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, nasionalis, profesional, berwawasan global.

“Terlebih juga bisa menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa keramahtamahan (hospitality), memiliki kemampuan membangun jejaring (networking), dan memiliki jiwa wirausaha (entrepreneurship), atau yang biasa

disebut dengan SMART ASN,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri PAN dan RB, Tjahyo Kumolo yang juga selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas mengatakan, berdasarkan data dari BKN, ada 4.197.218 calon peserta seleksi CPNS yang telah melakukan

pendaftaran.Dari jumlah tersebut, sekitar 3-juta orang

dinyatakan telah lolos verifikasi a d m i n i s t r a s i d a n a k a n diseleksi untuk memperebutkan 154.029 formasi.

“ F o r m a s i tersebut berada di

instansi pusat dengan jumlah 37.584 formasi

dan sebanyak 116.445 formasi berada di instansi

daerah,” ujarnya.Tjahyo menjelaskan, dengan

diserahkannya soal SKD CPNS 2019 ke Panselnas, selanjutnya Tim Panselnas akan memasukkan soal tersebut ke dalam sistem seleksi CPNS.

“Har us di lakukan dalam proses kehati-hatian dan jaminan kerahasiaan serta keamanan data, itu jadi komitmen kita bersama. Kita berharap semua pihak dapat terus mengawal kelancaran dan keamanan

dari seluruh tahapan (seleksi) yang ada,” katanya.

Secara teknisnya, lanjut Tjahyo, SKD ini nantinya akan dilakukan secara serentak dengan berbasis komputer (Computer Assisted Test/CAT). Rencananya, seleksi SKD akan diselenggarakan selama sebulan mulai 27 Januari hingga 28 Februari 2020 mendatang.

“Adapun tesnya masih akan sama dengan tahun lalu, di mana tes akan meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU) dan tes karakteristik pribadi (TKP),” jelasnya.

Saat ini pihaknya masih dalam penyiapan naskah soal untuk dimasukan ke dalam sistem. Sebab, naskah soal ini sudah diserahkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2019.

“Panselnas CPNS mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nadiem Makarim) yang telah bekerja keras dalam penyusunan naskah soal SKD,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada tahun lalu pemerintah membuka sekitar 154.029 formasi CPNS 2019. Adapun rinciannya adalah 37.584 formasi di instansi pusat dan 116.445 formasi di instansi daerah. (der/fin)

Kaji Ulang PerampinganDirektorat Kebudayaan

JAKARTA - Kementer ian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan, bahwa perubahan nomenklatur seperti hilangnya Direktorat Kesenian, Sejarah dan Cagar Budaya sudah sesuai berdasarkan arahan UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid mengatakan, perubahan nomenklatur seperti hilangnya Direktorat Kesenian, Sejarah dan Cagar Budaya dikarenakan mengikuti UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Perubahan mengikuti, UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sejak puluhan tahun keragaman budaya dikelola pemerintah berdasarkan objek dengan prosesnya sendiri-sendiri, namun dengan

nomenklatur baru diharapkan proses menjadi hal yang utama dengan tidak mengabaikan seluruh objek-objek kebudayaan baik yang bersifat kebendaan maupun tak benda,” kata Hilmar, Senin (13/1).

Menurt Hilmar, sebenarnya tidak ada yang dihilangkan, justru dengan nomenklatur baru seluruh unsur kebudayaan akan dikelola dengan proses yang mengacu pada Undang-Undang pemajuan Kebudayaan, yakni pelestarian kebudayaan yang meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

“Selain menjalankan amanah Undang-Undang, nomenklatur baru juga menyikapi perkembangan zaman dengan adanya direktorat yang menangani perfilman, musik dan media baru. Hal ini mengacu pada dokumen Visi Misi Presiden

Joko Widodo halaman 21 tentang Seni Budaya,” terangnya.

Saat ini, direktorat yang ada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan yakni Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.

“Perubahan struktur dan nomenklatur tersebut tertuang di dalam Permendikbud No 45 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujarnya.

Hilmar menegaskan, bahwa perampingan direktorat yang dipimpinnya tidak memengaruhi f u n g s i p e r l i n d u n g a n d a n

Sejak puluhan tahun keragaman budaya dikelola

pemerintah berdasarkan objek dengan prosesnya sendiri-sendiri, namun

dengan nomenklatur baru diharapkan proses menjadi

hal yang utama dengantidak mengabaikan seluruh objek-objek kebudayaan baik yang

bersifat kebendaanmaupun tak benda

HILMAR FARIDDirjen Kemendikbud

Skema Penyaluran Dana Desa 2020

DiubahJAKARTA - Kementerian Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengubah kebijakan penyaluran dana desa untuk tahun 2020. Perubahan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Dana Desa dimanfaatkan sejak awal tahun.

Mendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, bahwa skema alokasi anggaran Dana Desa pada tahun 2020 ini mengalami perubahan.

“Pada tahun ini, kami mengubah skemanya. Biasanya baru sekitar 20 persen dari Dana Desa yang ditransfer ke desa. Sekarang, ditingkatkan menjadi 40 persen,” jelas Halim, Senin (13/1)

Halim menuturkan, bahwa perubahan skema tersebut bertujuan agar desa bisa memanfaatkan Dana Desa secara optimal. Sebab menurutnya, selama ini pencairan dana untuk tahap akhir mengalami kendala karena waktunya yang pendek.

“Mulai tahun ini juga kami melakukan terobosan, yakni dana tidak ditransfer ke kabupaten, melainkan langsung ke rekening desa,” ujarnya.

Halim juga menjelaskan untuk pengamatan bisa langsung dilakukan dengan berbagai tahapan, misalnya pengawasan APBDes dan produk yang dihasilkan.

Khusus untuk desa mandiri, kata dia, tidak menggunakan skema tersebut, melainkan terbagi dua, yakni 50 persen tahap awal dan 50 persen tahap akhir.

“Saat ini masih ada sekitar 27.000 desa tertinggal. Ini yang kami upayakan bisa dientaskan, minimal separuhnya pada tahun ini,” terangnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi menegaskan bahwa pemerintah sepakat bahwa penyaluran Dana Desa tahun 2020 dijalankan sesuai PMK No. 205/PMK.07/2019.

“Untuk itu, kami meminta Kementerian Dalam Negeri diminta segera mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah (pemda) untuk percepatan pemenuhan penyaluran tahap I DD tahun 2020,” katanya. (der/fin)

5SELASA, 14 JANUARI 2020 www.fin.co.id

POLITIKAFAJAR INDONESIA

Ruangan WahyuDigeledah Lagi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (13/1) kemarin. Penyidik menggeledah ruang kerja mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT). Wahyu sendiri kini sudah ditahan di Rutan Guntur (Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya, Red).

Ketua KPU Arief Budiman membenarkan hal itu. Menurutnya, penyidik KPK hanya menggeledah ruangan yang dulu ditempati oleh Wahyu saja. Ruangan komisioner lain tidak digeledah. Namun, Arief tidak tahu dokumen apa saja yang diambil KPK. Dia juga tidak bisa memastikan apakah penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas Wahyu. “Saya tidak tahu. Apakah di rumah dinas juga digeledah atau tidak. Tanyakan saja pada KPK,” kata Arief di Jakarta, Senin (13/1).

Sejumlah penyidik KPK mendatangi KPU

pasca OTT Wahyu Setiawan. Penyidik datang dengan empat mobil sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka masuk ke tempat para pimpinan KPU bertugas sementara. Yakni di Gedung Mess BI Jl Imam Bonjol, tepat di samping kantor KPU RI. Penyidik KPK dikawal empat anggpta Polri bersenjata lengkap.

D i r e k t u r E k s e k u t i f Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, KPU harus bisa memanfaatkan momentum Pilkada serentak 2020 untuk mengembalikan kepercayaan publik. “Pilkada serentak 2020 merupakan keuntungan bagi KPU untuk menjadi instrumen yang

digunakan guna merebut kembali kepercayaan publik. OTT ini adalah serangan berat buat

KPU,” kata Titi di Jakarta, kemarin.M e n u r u t n y a , u n t u k mengembalikan kepercayaan

publik, seluruh jajaran KPU harus menunjukkan kinerja dan prestasi terbaiknya. Harus ada evaluasi menyeluruh atas sistem integritas yang ada di KPU. Selain itu, memastikan supaya pengawasan internal

dalam mencegah pelanggaran dan praktik kecurangan tidak

terjadi.Terpisah, Direktur Eksekutif

Emrus Corner, Emrus Sihombing beranggapan praktik serupa bisa terjadi

jika pemerintah tidak segera menerapkan e-voting

dengan menggunakan E-KTP dalam semua aktivitas kepemiluan. Termasuk pada Pilkada 2020.

Menurutnya, kualitas demokrasi akan terus tercoreng karena ulah sejumlah oknum. Baik dari KPU maupun para aktor politik yang haus kekuasaan. Padahal, sebagai negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat yang mutlak dijaga. Terutama penyelenggara. Yakni KPU dan peserta pemilu sebagai aktor politik.

Dikatakan, perbuatan yang dilakukan oleh Wahyu sebagai kejahatan luar biasa dalam berdemokrasi. Karena ada upaya mentransaksionalkan suara rakyat dengan dana operasional Rp 900 juta. “Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Sedangkan, Wahyu Setiawan mendapat dana operasional ratusan juta rupiah. Ini menyedihkan. Saya menyebutnya kejahatan luar biasa. Karena melibatkan penyelenggara dan peserta,” pungkasnya. (khf/fin/rh)

KOMISIONER KPU Wahyu Setiawan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW DPR di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/1)

FOTO: RIZKY AGUSTIAN/FAJAR INDONESIA NETWORK

KPU Terbitkan SEuntuk Daerah

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menerbitkan Surat Edaran (SE) ke KPU daerah agar menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang berintegritas. Hal ini dilakukan pasca tertangkapnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh KPK.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, semua kebijakan dan proses pemilu harus dilaksanakan mengacu dan patuh kepada perintah peraturan perundang-undangan. Bukan karena hal atau adanya kepentingan lain. “Itu kita sudah tunjukkan kebijakan-kebijakan yang diambil mengikuti apa yang diatur oleh undang-undang,” kata Arief di Jakarta, Senin (13/1).

Ia mencontohkan, pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat salah satu Wahyu Setiawan sebenarnya sudah membuktikan jika tidak ada celah untuk bermain dalam penentuan PAW anggota legislatif.

Secara kolektif kolegial, sebanyak dua kali permohonan dari PDIP yang meminta PAW atas nama Harun Masiku tidak bisa dikabulkan KPU. Arief mengatakan pada pleno, tidak ada pandangan berbeda dari seluruh komisioner. Begitu pula dengan usulan untuk meloloskan kader PDIP Harun Masiku. Menurutnya, Harun tidak bisa menjadi anggota DPR RI PAW karena tidak sesuai aturan perundang-undangan.

Sebab, pengganti seharusnya adalah caleg dengan suara terbanyak berikutnya di bawah anggota legislator terpilih. “Itu bukan hal yang mudah. Tentu perlu waktu. Tetapi KPU mesti tunjukkan kebijakan-kebijakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh apapun. Kecuali tunduk dan patuh pada perintah undang-undang,” paparnya. (khf/fin/rh)

Armada Laut di Natuna Harus DitambahJAKARTA - Kementer ian

Pertahanan (Kemenhan) diminta memperbanyak armada TNI AL untuk mengamankan di wilayah perairan di Natuna Utara. Terkait persoalan anggaran, DPR siap d u d u k b e r s a m a g u n a

membicarakan hal tersebut.“Kami mendorong Kemhan

untuk memperbanyak armada. Karena dengan wilayah yang begitu luas, perlu penambahan kapal laut. Ada informasi, keterbatasan jumlah kapal. Namun kami

melihat, semangat prajurit TNI AL tidak surut untuk m e n g a m a n k a n wilayah kedaulatan

Indonesia,” kata Wa k i l Ke tu a

DPR RI Sufmi D a s c o

Ahmad di

Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

Politisi Partai Gerindra itu menilai perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang terkait persoalan di Natuna. Terutama setelah kapal nelayan Cina kembali ke wilayah tersebut. “Kalau soal penambahan anggaran Kemhan, bisa dibicarakan di Badan Anggaran (Banggar). Prinsipnya kami mendukung demi pertahanan dan kedaulatan negara,” tegasnya.

Penambhan armada kapal perang TNI AL diangga penting agar kapal-kapal Cina tidak kembali ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. “Harus dipikirkan

langkah lebih tegas. Baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus.

Kementerian KKP sedang dalam proses

mengatasi masalah tersebut,” jelasnya. (rh/fin)

SELASA, 14 JANUARI 2020 www.fin.co.id

INTERNASIONALFAJAR INDONESIA

6

Ratusan WNI di Filipina Siap DievakuasiJAKARTA - Tim Perlindungan Kedutaan Besar

Republik Indonesia (KBRI) di Manila, Filipina menyatakan siap untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) terdampak erupsi Gunung Taal di Cavite, yang mengalami erupsi pada Minggu (12/1) pukul 17.30 waktu setempat.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Senin (13/1), ada 170 WNI yang bertempat tinggal di Cavite, sebagian besar merupakan mahasiswa.

Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Senin (13/1), ada 170 WNI yang bertempat tinggal di Cavite, sebagian besar merupakan mahasiswa.

KBRI juga mengimbau kepada WNI di wilayah

terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menggunakan masker atau handuk basah jika terpaksa beraktivitas di luar ruangan.

Tim Perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila, mengatakan sudah memberi bantuan logistik kepada WNI terdampak erupsi Gunung Taal di Cavite.

Peneliti Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (Phivolcs) Winchelle Sevilla menyebut, letusan Gunung Taal bisa menimbulkan gelombang tsunami vulkanik dalam kondisi status di level 5. Pasalnya, Taal berdiri di atas danau dan merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Filipina.

Phivolcs sebelumnya menaikkan status gunung yang berjarak sekitar 65 kilometer dari ibu Kota Manila itu ke level 4, yang berarti ledakan besar bisa terjadi dalam beberapa jam sampai beberapa hari.

Sevilla merekomendasikan penduduk di tepi danau Taal untuk mengungsi selama aktivitas gunung berapi itu masih tinggi.

“Jika ada penduduk di dekat tepi danau, mereka harus dievakuasi karena tsunami vulkanik mungkin terjadi jika aktivitas Taal semakin meningkat,” ujarnya.

Tsunami vulkanik dapat terjadi di kaldera di mana air akan terdampak deformasi di dasar

danau disebabkan oleh kenaikan magma.Muntahan lava dan abu diiringi petir masih

terjadi hari ini setelah gunung meletus Minggu (12/1). Kondisi ini menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan karena potensi kemungkinan letusan eksplosif.

Rumah-rumah dan jalan di tepi dana dihujani abu vulkanik. Warga setempat juga semakin sering merasakan guncangan gempa.

“Anda tidak bisa tidur lagi, karena setiap kali menutup mata, rumah akan bergetar,” kata pemilik restoran, Lia Monteverde, seraya menambahkan, gempa terjadi setiap beberapa menit. (der/fin)

Sinyal AS - Iran BerdamaiJAKARTA - Dalam pertemuan

antara Presiden Iran, Hassan Rouhani dan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, kedua belah pihak sepakat bahwa penurunan eskalasi adalah satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat (AS).

“Kami telah memutuskan untuk melakukan lebih banyak konsultasi dan kerja sama untuk keamanan seluruh wilayah,” kata Rouhani dikutip dari AFP, Senin (13/1)

“Kami sepakat bahwa satu-satunya solusi untuk krisis ini adalah de-eskalasi dari semua pihak dan dialog,” sambung Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan, Trump masih bersedia duduk dan berdiskusi tanpa prasyarat dengan Iran,

meskipun negara itu dengan tegas menolak mengadakan pembicaraan dengan AS kecuali jika sanksi dicabut terlebih dahulu.

Iran mengatakan pihaknya m e n d u k u n g p e l o n g g a r a n ketegangan setelah musuh bebuyutannya, AS, pada 3 Januari membunuh seorang jenderal Iran yang dihormati, kepala Pasukan Quds Qasem Soleimani, dalam serangan drone di Baghdad.

Dalam pertemuan antara Presiden Iran Hassan Rouhani dan Emir Qatar, kedua pihak sepakat bahwa pengurangan eskalasi adalah satu-satunya solusi untuk krisis saat ini.

Qatar menjadi tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di kawasan itu, tetapi juga menjalani hubungan kuat dengan Iran dan berbagi ladang gas terbesar di dunia.

“Kunjungan ini terjadi pada saat

yang kritis di kawasan itu,” kata Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, tentang apa yang diyakini sebagai kunjungan resmi pertamanya ke republik Islam itu.

“Kami sepakat bahwa satu-satunya solusi untuk krisis ini adalah de-eskalasi dari semua orang dan dialog.”

S e m e n t a r a i t u , R o u h a n i mengatakan: “Kami memutuskan memiliki lebih banyak konsultasi dan kerja sama untuk keamanan seluruh wilayah.”

Presiden Iran itu juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Pakistan yang berkunjung, Shah Mehmood Qureshi. Qureshi menawarkan menengahi antara Iran dan sekutu AS, Saudi.

Dalam briefing ke parlemen, Hossein Salami, Komandan Garda Revolusi Iran, mengatakan rudal

yang ditembakkan Rabu lalu di pangkalan Irak yang menampung pasukan AS tidak ditujukan untuk membunuh personel Amerika.

“Tujuan kami bukan untuk membunuh tentara musuh. Itu tidak penting,” katanya kepada parlemen.

AS mengatakan, tidak ada personel Amerika yang terluka dalam serangan itu.

Namun pada Minggu (12/1) waktu setempat, di seberang perbatasan di Irak, militer menyebut roket menghantam Ahad ke Al-Balad, pangkalan udara Irak tempat pasukan AS ditempatkan, melukai dua perwira Irak dan dua penerbang.

Menanggapi serangan terbaru, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mencuit: “Kami marah oleh laporan serangan roket lain pada pangkalan udara Irak.” (der/afp/fin)

PRESIDEN IRAN Hassan Rouhani (kanan) bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani di Teheran.

MANILA LUMPUH: Aktivitas warga Manila, ibu kota Filipina, lumpuh setelah terdampak semburan awan panas dan larva dari Gunung Api Taal, kemarin (13/1). Erupsi yang memicu tsunami menjadi kekhawatiran warga setempat. Sedikitnya 240 operasional penerbangan pesawat di Bandara Internasional Manila ditunda.

FOTO: AFP

FOTO: AFP

Trump Bidik Soleimani Selama 18 Bulan

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku, bahwa telah merencanakan pembunuhan jenderal asal Iran Qassem Soleimani selama 18 bulan, sebelum akhirnya mengeksekusi rencana tersebut pada Jumat 3 Januari.

Menurut laporan New York Times, diskusi antara Trump dan sejumlah pejabat AS lainnya mengenai pembunuhan Soleimani telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Soleimani tewas dalam serangan udara AS di dekat bandara di Baghdad, Irak. Trump menyebut Soleimani harus dibunuh karena tengah merencanakan serangan terhadap diplomat dan personel militer AS di Irak dan kawasan.

Kematian Soleimani memicu pembalasan keras dari Iran, yang meluncurkan belasan misil balistik ke dua pangkalan yang menampung pasukan AS di Irak pada 8 Januari. Tidak ada kematian dalam serangan itu, meski televisi nasional Iran sempat mengklaim ada 80 personel AS yang tewas.

Masih dari laporan New York Times, Senin ( 13/1) , Soleimani telah diawasi intelijen AS selama berbulan-bulan. Operasi pengawasan terhadap sang jenderal meningkat pada Mei lalu.

Soleimani diketahui sering terbang dengan menggunakan pesawat komersil. Untuk menghindari pengawasan, ia kerap memesan beberapa tiket sekaligus, dan juga sering duduk di kelas bisnis agar dapat keluar dengan cepat begitu pesawat mendarat. (der/nt/fin)

SELASA, 14 JANUARI 2020 www.fin.co.id

SAMBUNGANFAJAR INDONESIA

Giliran DPR...

Mimpi Sejuta

Tantangan PDIP...

DARI HALAMAN 1

DARI HALAMAN 1

DARI HALAMAN 1

7

Dengan dibentuknya Pansus, DPR diharapkan bisa meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. Mengingat BUMN merupakan perusahaan negara yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyat. “Skandal Jiwasraya dan Asabri ini, harapan rakyat pansus bisa dibentuk. Sehingga bisa membongkar kasus ini. Pelaku bisa ditangkap dan uang nasabah bisa dikembalikan,” tegas Andre di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

Sementara itu, Anggota Komisi XI Anis Byarwati menegaskan, pengawasan Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi, menjadi tanggung jawab penuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia menyebut OJK secara umum terlihat lemah dalam pengawasan Jiwasraya. Sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

Sedangkan Kementerian BUMN yang merupakan pembina juga memiliki andil. Karena bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara. Termasuk pelaksanaan RUPS dan penetapan komisaris dan Direksi Jiwasraya. “Kelemahan tata kelola Jiwasraya dan arah pembenahannya. Ini harus diungkap dan dibahas secara mendalam,” bebernya.

Dikatakan, spektrum yang luas dan kompleksitas pada sektor keuangan serta pasar modal, menjadi alasan kuat segera dibentuk Pansus. Yakni terdiri dari Komisi XI terkait sektor keuangan, Komisi VI terkait BUMN, Komisi III terkait Penegakan Hukum, dan juga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Ia menilai, mekanisme Pansus akan tepat untuk mengungkap kelemahan tata kelola BUMN, dan bagaimana arah pembenahan secara fundamental. “Mekanisme Pansus juga akan tepat untuk memastikan, pemenuhan keadilan dan hak bagi nasabah Jiwasraya. Selain itu dapat mengawal upaya penegakan hukum agar berjalan adil dan akuntabel,” terangnya.

Yang lebih penting, lanjutnya, Pansus adalah bukti bahwa negara hadir melindungi rakyatnya. Pansus juga menjadi pembuktian keseriusan DPR sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung RI menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Demikian juga BPK telah mengungkapkan bahwa ada indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya, sekitar Rp10,4 triliun dari aktivitas transaksi saham dan reksa dana pada 2018. Direksi Jiwasraya yang baru menyatakan, dana yang dibutuhkan untuk menyehatkan Jiwasraya (dengan nilai RBC 120 persen) mencapai Rp32,68 Triliun.

Kejaksaan Agung hingga kini masih fokus pada pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Penyidik belum masuk ke tahapan penetapan tersangka. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, penetapan tersangka kasus dugaan korupsi Jiwasrya sebenarnya tinggal menunggu waktu. “Penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK. Ini yang akan menjadi patokan tim penyidik,” kata Boyamin kepada FIN, di Jakarta, Senin (13/1).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konsultasi (MK), lanjut Boyamin, penetapan tersangka memang harus mengantongi hasil perhitungan kerugian negara dari BPK. Namun, ini sebenarnya tidak menjadi patokan penetapan tersangka dalam sebuah kasus korupsi. “Memang itu putusan MK. Tetapi bisa menetapkan tersangka kalau berani. Nah, ini yang menjadi kendalanya,” jelasnya.

Dia memastikan tetap akan melayangkan gugatan praperadilan jika sampai Febuari 2020 tidak ada penetapan tersangka oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung. “Kalau saya tegas saja. Sampai Febuari nggak ada tersangka, saya akan gugat praperadilan,” tutupnya.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Hary Setiyono mengatakan proses penyidikan perkara Jiwasraya masih terus berjalan. “Masih berjalan, tapi belum ada tersangka,” ujar Hary.

Dia menjelaskan ada tujuh orang dipanggil penyidik sebagai saksi. Yakni Goklas AR Tambunan sebagai Kepala Divisi

Penilaian Persuhaan 3 Bursa Efek Indonesia, Vera Florida sebagai Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 Bursa Efek Indonesia, Irvan Susandy sebagai Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Bursa Efek Indonesia

Kemudian, Adi Pratomo Aryanto sebagai Kepala Divisi Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia. Endra Febri Styawan sebagai Kepala Unit Pemeriksaan Transaksi Bursa Efek Indonesia. Lies Lilia Jamin sebagai Mantan Direktur PT OSO Manajemen Investasi, dan Syahmirwan. “Dari hasil pemeriksaan saksi, terungkap ada 55 ribu transaksi berbentuk saham. Ini perkembangan terbaru dan masih terus dikembangkan,” jelasnya.

Kasus ini bermula dari laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Rini M. Soemarno, Red) Nomor: SR – 789 / MBU / 10 / 2019 tanggal 17 Oktober 2019. Laporannya perihal dugaan fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero. Hal itu ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 33 / F.2 / Fd.2 / 12 / 2019 tanggal 17 Desember 2019. Penyidikan perkara ini terus dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka.

Adanya dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu. Tercatat 13 perusahaan diduga melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance, red). Akibat adanya transaksi tersebut, Jiwasraya sampai Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 Triliun. Potensi kerugian tersebut timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan. Yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan.

Sebelumnya, asuransi JS Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap klaim yang telah jatuh tempo ini sudah terprediksi oleh BPK RI. Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional.(khf/lan/fin/rh)

“Itu target tahun 2030,” tulisnya. Ups...Ya sudah. Yang penting ada target. Kalau

pun tidak tercapai kan kita sudah lupa.Tapi belum tentu tidak tercapai. Bisa jadi

justru tercapai lebih cepat.Mengapa?Pemerintah Jokowi sudah mengoreksi

keputusan pemerintah Jokowi sebelumnya.Yakni tidak lagi memaksakan aturan

gross split pada investor di ladang migas.Menteri ESDM yang baru, Arifin Tasrif,

membuat putusan bijak. Tidak perlu mencabut peraturan menteri sebelumnya --yang membuat Bu Susi sewot.

Ups... Salah.Ini kan tidak ada hubungannya dengan

Bu Susi --mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ini menyangkut Kementerian ESDM. Yang aturan gross split itu memang banyak juga bagusnya.

Kini, dengan peraturan bijak itu, investor boleh pilih. Ada dua menu yang kini tersedia: menu lama (gross split) atau menu yang lebih lama lagi (cost recovery).

Di atas kertas sistem gross split sebenarnya memang lebih sederhana. Juga bisa menghilangkan ruwetnya proses persetujuan untuk mendapatkan cost recovery.

‘Keruwetan’ itulah yang selama itu membuat birokrasi di BP-Migas (kini SKK Migas) menjadi obesitas --dengan segala penyakit ikutannya.

BP-Migas pernah menjadi mirip kerajaan di dalam negara.

Saya pernah ke kantor Kepala BP Migas. Waktu saya masih menjadi sesuatu dulu. Saya kaget-habis: mewahnya tak terpermanai.

Ruang kepala itu satu lantai penuh. Dengan perabotan yang sangat tidak pantasnya--sebagai kantor instansi pemerintah.

Saya benar-benar speechless.Saya mencoba memahami jalan

pikirannya. Misalnya “memancing ikan

besar jangan pakai cacing kecil”. Atau “kalau yang diumpankan kacang dapatnya hanya monyet”. Lalu ingat juga pepatah Surabaya “jer basuki mowo beo”.

Tetap saja saya tidak paham.Kritik keras yang lain terhadap sistem

ruwet cost recovery adalah: besarnya uang yang dikeluarkan pemerintah. Yang dipotongkan dari bagi hasil minyak.

Itu karena biaya apa pun yang terkait dengan pengeboran harus diganti. Termasuk biaya pulang untuk libur akhir pekan--yang pulangnya itu ke luar negeri.

Dengan sistem gross split semua keruwetan itu hilang. Pokoknya, wahai investor, silakan gali sumur migas. Tanggung sendiri semua biayanya. Kalau berhasil kalian akan mendapat bagian--lebih banyak dari pada sistem recovery.

Kalau gagal ya itulah resiko bisnis. Tanggung sendiri.

Di sistem cost recovery, semua biaya itu tetap ditanggung investor. Tapi sifatnya talangan. Kelak semua biaya itu ditagihkan ke pemerintah---ke BP-Migas.

Setelah itu hasil migasnya dibagi --investor mendapat bagian lebih kecil dibanding sistem gross split.

Hasil akhirnya sebenarnya sama.Keuntungan gross split bagi investor

jelas: urusan administrasinya sederhana.Sedang keuntungan bagi pemerintah

jelas: memangkas birokrasi --termasuk menghilangkan korupsi sejak dari sumbernya.

Tapi, di dunia bisnis, yang ideal belum tentu bisa jalan. Buktinya sistem gross split itu tidak membuat investor tertarik. Masa return on invesment-nya terlalu panjang.

Kecuali, mungkin, dilakukan perbaikan. Sistem bagi hasil di gross split-nya dibuat berjenjang.

Misalnya bagi hasil lima tahun pertama sangat besar. Lima tahun kedua mengecil. Dan seterusnya.

Memang ada juga yang mau gross split, tapi umumnya yang kategori perpanjangan

ijin. Bukan yang menggali sumur minyak baru.

Sistem gross split bisa dibilang gagal. Baik juga.

Kita pernah mencoba sistem gross split. Agar pengritik sistem cost recovery tidak lagi ngotot-ngotot.

Kini silakan pilih menu. Mau gross split silakan. Mau cost recovery ok.

Kapan sistem “pilih menu” itu mulai berlaku?Belum diumumkan. Tentu tidak boleh lagi balik ke sistem cost recovery zaman BP-Migas. Harus ada perbaikan. Harus dibuang dulu lemak dan kolesterolnya. Dan itulah yang sedang dilakukan di Kementerian ESDM sekarang ini.

Dengan sistem menu itu bisakah produksi minyak mentah kita naik --dan mencapai 1 juta barel?

Daging berlemak memang bahaya, tapi banyak juga yang menyenangi.

Potong lemak dan kolesterol tentu baik. Tapi kalau tidak diminati mau apa.

Ambisi menaikkan produksi minyak sangatlah baik. Tapi juga harus realistis.

Zaman sudah berubah. Pemilik uang tidak mau lagi bekerja keras seperti dulu. Apalagi bekerja belepotan minyak.

Kini banyak sekali pilihan bisnis baru. Mulai artificial intelegence sampai produksi daging imitasi.

Bisnis migas terlalu banyak risiko. Jangka waktunya juga terlalu panjang. Sangat tidak menarik--kalau insentifnya tidak sangat menggiurkan.

Belum lagi mereka juga sudah berhitung: masa depan adalah listrik. Bukankah minyak lagi.

Penemuan sistem penyimpanan listrik akan merombak habis sistem energi dunia.

Membuat target menurunkan konsumsi BBM akan lebih futurustik daripada menaikkan produksi migas.

Tapi saya juga memaklumi: orang tua punya kebiasaan memimpikan masa lalu. (*)

Lagi- lagi Das co b elum bisa menyampaikan plus minus dari apa yang muncul soal ambang batas itu. ”Soal besaran ambang batas parlemen dan sistem pemilu apakah tertutup atau terbuka itu kan mesti disepakati. Dan Gerindra ya pasti merespon hal ini, dan keputusannya nanti ya,” terangnya seraya menyebut Gerindra juga akan membahas hal-hal penting selain Kepemiluan.Salah satunya Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah.

Selain Dasco, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi, juga merespon wacana yang digulirkan PDIP. ”Ya ada risikonya. Dinaikan pasti ada imbasnya, bisa jadi banyak suara yang

diberikan masyarakat dalam Pemilu, akan hangus. Karena suara masyarakat tidak menjadi kursi di parleman,” terangnya.

Ambang batas akan langsung berhadapan dengan konsep kualitas demokrasi. Nah indikator demokrasi adalah Pemilu.”Kalau saja semakin berkualitas adalah kehadiran warga di TPS untuk memberikan suaranya. Artinya ada peningkatan secara presentase. Ini yang perlu didorong selain ambang batas tadi,”

Suara masyarakat yang dikalkulasi di TPS merupakan wujud dari aspirasi, dan implementasi keterwakilan partai politik di parlemen. ”Ketika ini tidak tercapai, artinya ada sumbatan karena suaranya percuma. Saya hanya berharap jangan

sampai masyarakat datang ke TPS tapi justru banyak suara yang hangus,” ujarnya.

Ditambahkannya, usulan PDIP yang ingin mengubah sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, pasti berdasarkan argumentasi yang kuat. “Khan tidak mungkin usulan itu dihasilkan dalam forum Rakernas kalau tidak berdasarkan pertimbangan matang,” katanya.

Menurut dia, evaluasi terkait sistem Pemilu itu bisa jadi terkait pelaksanaan Pemilu sistem proporsional terbuka menghabiskan banyak biaya politik. ”Besar kemugkinan gagasan ini mendoro untuk revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu,” ungkapnya. (fin/ful)

Tersudut...

Harun Masiku...

DARI HALAMAN 1

DARI HALAMAN 1

“Saya menghargai proses yang sedang berjalan dan terkait dengan diri saya. Namun, saya berharap tidak dipolitisasi yang mengarah kepada pembunuhan karakter,” bebernya.

Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) pada Senin (13/1) kemarin, melaporkan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Hanya saja, pelaporan tersebut tidak disertai bukti baru.

PAPD masih berkutat pada pemberitaan sejumlah media massa. Yakni atas dugaan pelanggaran kode etik masa lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI periode sebelumnya.

Dugaan pelanggaran kode etik ini, menyusul pengakuan Mustafa, mantan Bupati Lampung Tengah yang memberikan keterangan di luar persidangan, bahwa Azis Syamsudin pernah meminta fee sebesar delapan persen dari penggelontoran DAK pada APBN 2017.

Direktur Eksekutif Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Agus Rihat P Manalu menerangkan, dugaan pelanggaran tersebut diindikasikan melanggar peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015. Yakni anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketemtuan perundang-undangan.

“Azis diduga pernah meminta uang fee sebesar 8 persen, terkait pengesahan (DAK) perubahan tahun 2017. Permintaan fee ini terungkap

atas pengakuan dari mantan bupati lampung tengah yaitu Mustafa. Saat ini perkaranya sudah masuk dan disidangkan,” ujar Agus, di Gedung MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

Ditanya soal bukti yang dilampirkan dalam permohonan, Agus mengaku hanya memberikan sejumlah pemberitaan media. Bahkan, dia mengaku bukan menjadi kewajibannya memberikan bukti. “Biarkan aparat penegak hukum yang mencari. Mustafa mengaku punya bukti-buktinya,” terangnya.

Ia menegaskan, pihaknya meminta MKD segera memeriksa dan memproses persoalan tersebut. Salah satunya dengan memanggil Mustafa untuk memberikan keterangan. Sebab menurutnya, sebagai wakil rakyat tentu harus memberikan contoh yang baik.

“Kalau ada etika-etika yang dilanggar atas perilaku anggota dewan bisa diproses dan ditindaklanjuti. Sehingga rakyat tahu mana yang mewakili, mana yang tidak mewakili. Supaya proses hukum juga tidak setengah-setengah. Jangan berhenti di Mustafa. Tetapi rentetannya harus tetap ditarik dan harus terungkap,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) telah melaporkan dugaan dugaan tindak pidana korupsi Azis Syamsudin ke KPK. Ketua KAKI, Arifin Nur Cahyo menyatakan KPK dapat menggunakan yurisprudensi dalam penanganan eks Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan terkait DAK Kebumen tahun 2016. (khf/fin/rh)

Seperti diketahui, KPK melakukan OTT tangkap tangan terhadap delapan orang pada Rabu (8/1) hingga Kamis (9/1) di Jakarta, Depok, dan Banyumas. Dari delapan orang tersebut diketahui tidak ada nama Harun. Keesokan harinya, Kamis (9/1), KPK mengumumkan empat tersangka terkait tindak pidana korupsi suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagai penerima, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu yang juga orang kepercayaan Wahyu, yakni Agustiani Tio Fridelina. Sementara sebagai pemberi adalah Harun Masiku dan Saeful. Dia disebut-sebut staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Wahyu diduga meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI. Ini setelah namanya diusulkan oleh DPP PDIP menggantikan Riezky Aprilia. Keduanya berasal dari dapil yang sama. Yakni Sumatera Selatan I. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp600 juta.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak tahu keberadaan Harun Masiku. Namun, dia meminta eks caleg tersebut segera menyerahkan diri ke KPK. “Semua warga negara harus taat hukum. Harun harus bertanggung jawab dan menyerahkan diri. Namun secara teknis, kita serahkan kepada KPK,” ujar Djarot di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1) kemarin.

Dia membantah kader dari partai penguasa itu sulit ditemkan. Dia memasyikan Harun sudah otomatis dipecat dari PDIP. Sebab, terjerat kasus suap. Selain itu, partainya juga tidak akan mengganti Riezky Aprilia dari kursi DPR. Menurutnya, Riezky akan tetap menjabat anggota dewan. “Nggaklah. Riezky Aprilia tetap anggota DPR. Kan sudah selesai. KPU clear sudah menolak. Jadi tidak ada

upaya lagi. PDIP menjamin Riezky tetap anggota DPR RI,” tegasnya. Sebelumnya, Riezky Aprilia mengaku tidak tahu menahu soal persoalan PAW. Dia tercatat sebagai anggota Komisi IV DPR RI. Riezky optimistis PDIP akan bersikap profesional.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai kasus dugaan suap PAW yang dilakukan oleh kader PDIP Harun Masiku akan berdampak terhadap elektabilitas partai pada Pilkada 2020. Dugaan keterlibatan oknum partai dalam kasus tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

Dia menyarankan PDIP segera m e n y u s u n l a n g k a h - l a n g k a h strategis untuk dapat memenangkan pertarungan pada Pilkada yang dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang. Menurutnya, ada tiga langkah yang bisa dilakukan PDIP untuk meredam dampak dari kasus suap Harun Masiku pada Pilkada 2020.

Pe r t a ma, P D I P m e n g u s u n g calon kepala daerah yang memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang baik di masyarakat. Kedua, calon kepala daerah dari PDIP harus menawarkan program kerja yang jelas, terukur, dan pro terhadap kesejahteraan rakyat. Ketiga, calon kepala daerah harus membuat janji politik yang ditandangani langsung oleh yang bersangkutan. Ini sebagai bukti nyata keseriusan menjadi kepala daerah. “Semacam perjanjian politik, yang ditandangani langsung oleh calon kepala daerah,” ujar Emrus di Jakarta, Senin (13/1).

Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner menyatakan apabila langkah itu dilakukan, setidaknya PDIP akan bisa berbicara banyak pada Pilkada yang akan berlangsung di 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten tersebut.(rh/fin)

KUASA HUKUM Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi, Agus Rihat Manalu memberikan keterangan seusai melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Ruang MKD Gedung DPR RI kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

SELASA, 14 JANUARI 2020 www.fin.co.id

GLAMORFAJAR INDONESIA

8

Nikahi Nabila Faisal,Marcell Darwin Masuk Islam

JAKARTA- Aktor ganteng Marcell Darwin resmi memuluk Islam. Secara diam-diam, Marcel ternyata telah memeluk Islam dua bulan lalu.

Hal ini dikatakan oleh ustad Aa Reza. Yang juga merupakan keluarga dari aktris cantik Nabila Faisal. Dikatakan ustad Reza, Marcel memeluk Islam atas dasar keinginannya sendiri tanpa didesak oleh orang lain. Bukan pulan untuk menikah.

“Karena memang keinginan dia, keinginan Marcell untuk masuk ke dalam Islam. Ditemani sama Nabila. Mungkin beliau juga tertutup ya. Beliau inginnya masuk

Islam saja. Bukan karena ingin menikah atau apa. Tapi memang karena kesadarannya ingin menikah. Karena memang ayahnya juga kan Islam, kakaknya juga muslim. Jadi memang keluarga ini keluarga yang multi agama gitu. Macam-macam agama,” jelas Aa Reza kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (12/1).

Proses Mualaf dilakukan di rumah Ustad Reza dan disaksika oleh pengurus Masjid. Dia mengatakan, Ibu dari Marcel pun telah merestui anaknya untuk memeluk islam.

“Ibunya nggak ada, cuma sudah memberikan izin. Waktu ke rumah Aa tuh, Aa nanya juga, ‘Mama gimana?’, ‘Mama

sudah memberikan izin. Keuntungannya Marcell gitu kan. Dosanya udah nggak ada. Kalau kita dosa masih banyak,” kata Aa Reza.

Marcell Darwin kini telah resmi menikah dengan Nabila Faisal. Pernikahan keduanya pun berjalan sederhana bahkan tidak banyak yang mengetahuinya. Pernikahan keduanya digelar pada Minggu (13/1) kemarin. Pernikahan berjalan dengan cara Islami.

Marcell menikahi Nabila dengan mas kawin mas logam 10 gram dan uang tunai Rp 2 juta, yang melambangkan tanggal hari pernikahan mereka. (dal/fin)

Penampilan Siwi Sidi Beda dengan di Instagram

JAKARTA- Foto Pramugari Siwi Sidi Beda dengan di InstagramAKARTA- Pramugadi Garuda Indonesia, Siwi Sidi telah melakukan konfrensi pers terkait tuduhan salah satu akun twiter @digeeembok soal simpanan bos Garuda Indonesia. Siwi melakukan klarifikasi didampingi kuasa hukumnya, Elza Syarief pada Jumat pekan lalu.

Namun itu bukan menjadi perhatian netizen. Yang disorot netizen adalah soal foto Siwi di Instagram dan pada saat melakukan konferensi pers yang dinilai berbeda.

Di instagram, Siwi Sidi selalu eksis dengan memekan wajahnya yang cantik dan tubuh yang seksi. Namun, foto yang diunggah Siwi dianggap berbeda dengan aslinya pada saat konferensi pers.

Alih-alih bersimpati kepada kasus yang sedang dialaminya, netizen malah membully Siwi soal wajahnya. Netizen menilai, wajah asli Siwi seperti gagal operasi pelastik.

“Oplasnya dimane nih? Kok ancur amat,” tulis netizen.

“Mukanya suer… Serem banget! Digeembok bawa NM aja buat ngelabrak pengacaranya si gundik. Wkwkwkwk,” komentar netizen lainnya.

“Mukanya kog SOMPLAK yah?” nyinyir netizen lainnya.

Melihat itu, Siwi terpaksa menutup kolom komentarnya.

Hari ini, Senin (12/1) sejatinya, Siwi akan diperiksa terkait laporannya terhadap akun twitter @digeeembok. Namun Siwi berhalangan hadir karena sedang melakukan tugas penerbangan ke luar negeri.

Melalui akun intagram, Siwi menulis curahan hatintinya. Dia mengatakan, akan membuktikan bahwa dia berada di pihak yang benar. (dal/fin)

Tak Penuhi Panggilan Polisi,

JAKARTA- Pramugadi Garuda Indonesia, Siwi Sidi kembali melakukan klarifikasi melalui akun instagram miliknya. Sebelumnya, Siwi telah melakukan konfrensi pers dan mengklarifikasi terkait tuduhan akun twitter @digeeembok soal simpanan bos Garuda Indonesia.

Melalui unggahan Instagram, wanita cantik ini membantah tuduhan dari akun anonim tersebut. Sidi mengataka akan membuktikan kebenarannya nanti.

“Saya klarifikasi publik, saya berani buktikan kebenaran yang ada, salahkah bila ada seorang pramugari punya kehidupan pribadinya yang tidak dikaitkan dengan pekerjaannya? Sedih rasanya saya punya saudara seperti kalian yang mudah mempercayai hal yang tidak ada pembuktiannya, dipermainkan oleh orang-orang yang pengecut dibalik akun anonim ini.” Tulis Siwi Sidi yang dikutip FIN pada Senin (13/1).

Siwi mengatakan, semua tuduhan yang dilontarkan tidak bisa dibuktikan. Ia pun mengaku tak mau berlarut-larut dalam tuduhan tesebut.

“Kalau dibalik posisi kalian di saya, apa yang kalian lakukan? Semoga saja kalian pandai dan kuat menyikapinya. Saya tidak mau berlarut-larut orang selalu bertanya, saya punya hak untuk membela harga diri saya dan memberikan kebenaran yang ada. Awalnya tuduhan 1, tidak ada pembuktian, diberikan tuduhan 2, tidak ada pembuktian, dibuat lagi tuduhan 3,4,5,6,7, tidak ad pembuktian, sekarang tuduhan dan bulian yang juga tidak ada pengaruhnya ke saya kalian senang sekali sepertinya membuat saya terkenal dengan cara seperti ini.” Tulisnya.

Siwi Diwi sejatinya akan diperikasi Jajaran Polda Metro Jaya hari ini Senin, (13/1) terkait laporannya. Namun Siwi berhalangan memenuhi pameriksaan itu, sebab sedang dinas ke luar negeri.

“Hari ini Siwi tugas terbang ke Shanghai. Jadi tidak mungkin hadir di Polda,” kata kuasa hukum Siwi, Elza Syarief saat dikonfirmasi, Senin (13/1).

Siwi pada Jumat pekan lalu telah melakukan klarifikasi bersama kuasa hukum, Elza Syarief. Dikatakan Siwi telah menjadi korban fitnah,

“Jadi pemberitaan dari akun @digeeembok itu tidak benar, saya merasa harga diri saya benar-benar dicoreng dan privasi saya untuk berada di pekerjaan saya sebagai pramugari merasa tidak nyaman,” ucap Siwi Sidi.(dal/fin)

SELASA, 14 JANUARI 2020 www.fin.co.idMODUS

FAJAR INDONESIA

9

MANTAN KETUA UMUM PPP, Romahurmuziy, menjalani sidang pledoi tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/1). Sidang mantan Ketua Umum PPP dan anggota Komisi XI DPR tersebut beragenda penyampaian pledoi dari terdakwa.

Tolak Tuntutan, Rommy Sebut JPU Ciptakan

fakta imajinerJAKARTA - Mantan Ketua Umum

PPP Romahurmuziy (Rommy) menilai jaksa penuntut umum (JPU) membuat fakta imajiner dalam surat tuntutannya. Hal tersebut diungkapkan anggota DPR Periode 2014-2019 pada sidang pembacaan pledoi atau pembelaaan.

Fakta imajener yang dimaksud Rommy adalah adanya pertemuan dirinya dengan mantan Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Haris Hasanuddin di rumahnya, di daerah Condet Jakarta Timur pada 17 Desember 2019.

Dijelaskan Rommy, saat itu dirinya sedang berada di Malang untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Malang (Unisma).

“Pertemuan saya dengan Haris dinyatakan terjadi, atas dasar WA saya ‘ok’. Sementara Haris dalam kesaksiannya menyatakan lupa apakah tanggal 17 Desember 2018 bertemu saya di kediaman,” kata Rommy di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/1).

R o m m y b e r c e r i t a , p a d a Desember Haris memang tiba-tiba mengirimkan WA meminta waktu bertemu di Jakarta dan meminta alamat.

Namun saat itu, dirinya hanya menjawab “ok” tanpa

mengirimkan alamat.

“Berhubung jadwal saya sangat padat, akhirnya

pertemuan itu tidak terjadi. Ini sekaligus m e r u p a k a n k e b i a s a a n saya, bahwa

“o k ” d a l a m menjawab WA

tidak selalu berarti “ya”, melainkan

lebih bermakna “saya perhatikan”,

atau hanya sekadar

bermakna saya terima WA-nya. Jadwal saya saat itu jelas dalam rangkaian kegiatan di Jawa Timur,” jelasnya.

Contoh lainnya terkait tuduhan yang mengintervensi mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

“Tuduhan saya memerintahkan Lukman Saifuddin meloloskan Haris dalam seleksi administrasi pada Desember 2018 hanya didasarkan atas WA (whatsapp) saya kepada Haris yang berbunyi ‘harus langsung B1’,” katanya.

Rommy mengatakan sepenjang persidangan JPU tak mampu membuktikannya.

“Sepanjang persidangan, penuntut umum tidak mampu membuktikan, bagaimana cara saya memerintahkan Lukman Saifuddin. Mengapa hanya atas dasar WA tersebut, disebut saya memerintahkan Lukman Saifuddin, sementara kesaksian Lukman Saifuddin, Nurkholis Setiawan dan Ahmadi, maupun seluruh bukti di persidangan tidak ada satu pun yang menyatakan atau menunjukkan saya memerintahkan mereka?,” ungkap Rommy.

Menurutnya, JPU KPK sengaja tidak menuliskan fakta telepon pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah, KH Asep Syaifuddin Chalim pada 7 Januari 2019 dari Arab Saudi. Padahal dalam rekaman tersebut menurut Rommy, nyata betul kyai Asep menelepon dirinya dari Mekkah menggunakan telepon genggam milik Ulfah Mashfufah, Sekretaris Umumnya Khofifah yang juga menjabat Ketua Umum PP Muslimat NU.

“Dalam rekaman itu, kalau penuntut umum mau membuka semuanya ke hadapan publik, jelas betul kyai Asep menyoal persyaratan tidak kena hukuman disiplin. Itu artinya, kyai Asep bukan hanya tidak merekomendasikan Haris, alih-alih malah mendesakkan Haris dan sangat menguasai detail persoalan yang menimpa Haris,” ungkapnya. (gw/fin)

FOTO: FAISAL R SYAM/FAJAR INDONESIA NETWORK

Modus Jiwasraya dan Asabri Sama

JAKARTA - Ada kesamaan antara kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Disinyalir, modus operandinya sama. Bahkan, ada kemungkinan pelakunya juga sama.

“Modus operandinya sama. Bahkan mungkin beberapa orangnya sama juga. Tapi nanti. Yang penting itu bisa dibongkar dulu. Karena apapun ini melukai hati semua orang,” tegas Menkopolhukam, Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/1).

Dia enggan mengungkapkamn dugaan yang diitemukannya. Alasannya, masih menunggu koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat ini, Erick masih berada di luar negeri mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. “Koordinasi dulu. Kita akan bahas nanti,” imbuh mantan Ketua Mahkamah

Konstitusi (MK) itu.Yang jelas, lanjutnya, Negara tidak akan

menoleransi segala bentuk tindakan korupsi. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah menegaskan semua kasus korupsi tersebut harus dibongkar. Terlebih, dugaan awal kasus korupsi Asabri merugikan negara hingga Rp10 triliun. Dia menyebut kasus serupa pernah terjadi pada tahun 1999. “Dulu sudah memakan korban. Sudah ada terpidananya. Dari swasta dan ABRI aktif. Sekarang kalau terjadi lagi,” tukasnya.

Kasus dugaan korupsi di Asabri ini, kata Mahfud, akan menjadi perhatian Menhan Prabowo Subianto. “Secara proporsional memang harus begitu. Nanti akan secepatnya bergerak. Nggak bisa seperti ini terus. Ini harus dibawa ke pengadilan,” ucapnya. Mahfud mengaku telah mengecek hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya

korupsi di Asabri ada dan nilainya cukup besar. “Sekarang sedang divalidasi oleh institusi lain. BPK yang minta validasi karena polanya sama dengan Jiwasraya. Modus operandinya sama ini,” bebernya.

Seperti diketahui, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran selama 2019. Penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun. Dikutip dari website resmi Asabri, perusahaan pelat merah itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003.

Secara filosofis, Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota

Polri dan PNS Kemhan/Polri. “Ada kemungkinan pengadilannya koneksitas. Karena ada TNI aktif dan ada perusahaan swastanya juga. Itu ada jalurnya. Yang penting dipastikan dulu,” tuturnya.

Terpisah, PT Asabri mengklaim kondisi operasionalnya berjalan normal dan baik. Termasuk proses penerimaan premi, pelayanan, dan pembayaran klaim. Semua berjalan wajar dan tidak ada masalah. Direktur Utama PT Asabri, Sonny Widjaja menyatakan pihaknya dapat memenuhi semua pengajuan

klaim tepat waktu.“Sehubungan dengan kondisi pasar

modal di Indonesia, terdapat beberapa penurunan nilai investasi Asabri yang sifatnya sementara. Namun, manajemen Asabri memiliki mitigasi untuk merecovery penurunan tersebut. Dalam melakukan penempatan investasi, Asabri senantiasa mengedepankan kepentingan perusahaan sesuai dengan kondisi yang dihadapi,” ujar Sonny dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (13/1). (rh/fin)

Pemuda Jebolan SD Bobol Situs PemerintahJAKARTA - Seorang pemuda lulusan

sekolah dasar (SD) dan seorang jebolan sekolah menegah pertama (SMP) membobol situs milik pemerintahan. Kali ini yang diretas adalah situs milik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pemuda berusia 24 tahun berinisial CA diamankan penyidik Bareskrim Polri karena telah meretas situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP), http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/. Pemuda lulusan SD

itu tak sendiri. Dia diamankan bersama rekannya yang lulusan SMP berinisal YA (22).

“CA ditangkap pada Rabu (8/1) di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Sementara AY ditangkap sehari kemudian di Apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat,” kata Kasubdit l Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Reinhard Hutagaol di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/1).

CA merupakan pendiri komunitas

Typical Idiot Security. CA dan AY diketahui belajar meretas secara otodidak. Dan selama melakukan aksinya, pelaku tinggal di apartemen yang mereka sewa di kamar 19K Tower Chrysant Apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat.

“Tersangka CA diketahui telah berhasil melakukan defacing terhadap sekitar 3.896 website, yang berasal dari luar dan dalam negeri. Sedangkan tersangka AY dengan menggunakan nickname ‘KONSLET’ diketahui

berhasil melakukan defacing atau hacking terhadap 352 situs dalam dan luar negeri,” kata Reynhard.

Diterangkan Reinhard, peristiwa berawal pada 18 Desember 2019. Saat itu, AY mengirimkan pesan kepada CA melalui Facebook Messenger untuk meminta bantuan meretas situs PN Jakpus.

“Tersangka AY minta bantuan ke CA karena AY tidak menemukan titik lemah pada situs tersebut,” katanya. (gw/fin)

SELASA, 14 JANUARI 2020 www.fin.co.id

NUSANTARAFAJAR INDONESIA

10

SELASA, 14 JANUARI 2020 www.fin.co.id

GELORAFAJAR INDONESIA

11

Andalan JepangTerancam Absen

Momota Patah Hidung, Sopir Meninggal DuniaKUALA LUMPUR - Pebulutangkis tunggal

putra nomor satu dunia, Kento Momota mengalami kecelakaan usai meraih gelar juara pada ajang Malaysia Masters 2020. Kecelakaan minibus yang ditumpangi Momota mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur.

Akibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Maju Expressway, Serdang, Putrajaya, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (13/1) kemarin, Momota mengalami cedera patah pada hidungnya dan luka di wajah.

Sedangkan, menurut laporan Kantor Berita AFP, sang sopir yang membawa kendaraan minibus itu meninggal di lokasi kejadian usai minibus yang dikendarainya menabrak truk yang berjalan lambat di jalan bebas hambatan. Korban meninggal bernama Bavan Nageswaru.

Tak hanya Momota, kabarnya pada mobil minibus itu juga ditumpangi oleh tiga offcial bulutangkis lainnya yakni, perangkat pertandingan asal Inggris William Thomas, pelatih bulutangkis Hirayama Yu dan fisioterapis Morimoto Akifumi dari Jepang.

“Ini cukup tragis, apalagi melibatkan ikon bulutangkis dunia seperti Momota,” ungkap menteri olahraga Malaysia Syed Saddiq kepada wartawan usai menjenguk para korban kecelakaan di rumah sakit Putrajaya.

Syed menambahkan, saat ini para korban tengah mendapatkan pemulihan di rumah sakit. Ia-pun mengaskan keempat korban termasuk Momota dalam kondisi stabil saat ini. “Saat ini mereka dalam masa pemulihan, dan mereka juga dalam kondisi stabil,” tegas Syed Saddiq.

Dalam laporan New Strait Times Malaysia, kecelakaan itu sendiri terjadi sekitar pukul 04.47 pagi waktu setempat dan langsung mendapat penanganan dari 10 petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan menuju tempat kejadian perkara.

Dikatakan, Direktur Pemadam Kebakaran

Selangor, Norazam Khamis minibus yang ditumpangi Momota menabrak truk pengangkut tanah berbobot 30 ton yang berjalan lambat. Dalam insiden itu, sang sopir terjepit diantara kursi dengan stir.

“Jadi, pengemudia minibus itu merupakan warga Malaysia, ditemukan dalam kondisi terjepit di kursi dan kemudinya, Kemudian dinytakan menginggal ditempat. Dan jenazahnya pun langsung dibawa pihak kepolisian,” tutur Norazam.

“Sedangkan, empat penumpang lainnya (termasuk Momota, red) mengalami luka-luka, mereka mampu berjalan sendir keluar dari minibus dengan sjumlah luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit Putrajaya untuk mendapatkan penanganan,” tambahnya.

Disisi lain, tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting memberikan perhatiannya kepada Momota. Ia berharap Momota bisa segera pulih dan bisa kembali turun ke lapangan. “Ya, semoga Momota baik-baik saja, tidak ada cedera serius yang ia alami,’ ucap Ginting dalam jumpa wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Senin (13/1) kemarin.

Sebagaimana diketahui, kejadian ini terjadi setelah beberapa jam pagelaran Malaysia Masters 2020. Di kejuaraan itu sendiri, Momota berhasil merebut gelar juara nomor tunggal putra usai di babak final mengalahkan Viktor Axelsen dari Denmark.

Sejatinya, setelah Malaysia Masters 2020 ini, akan berlangsung Indonesia Masters 2020 yang dimulai pada 14-19 Januari, di Istora Senayan, Jakarta. Namun, belum diketahui apa alasannya, Momota sendiri sebelumnya sudah memilih mundur dari Indonesia Masters 2020 itu. (gie/fin/tgr)

Minions Janji BeriTrofi Lagi

JAKARTA - Sektor ganda putra menjadi yang terkuat dalam gelaran Indonesia Masters 2020 yang dihelat di Istora Senayan, Jakarta sejak hari ini (14/1) hingga Minggu (19/1) nanti. Untuk itu, Pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo bertekad bisa mempertahankan gelar juara di depan pendukungnya sendiri.

Tahun lalu pasangan yang dijuluki The Minions itu sukses merebut podium tertinggi usai mengalahkan rekan senegara, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di babak final.

“Tentunya kita ingin mempertahan gelar dan memberikan yang terbaik pada ajang Indonesia Masters 2020 ini. Kami tak ingin mengecewakan pendukung yang sudah jauh-jauh datang ke Istora ini,” tegas Marcus dalam jumpa wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Senin (13/1) kemarin.

Selain itu hasil gemilang yang ingin diraih mereka, tak lepas dari penebus kesalahan mereka saat mengawali kalender BWF World Tour 2020 dengan mengikuti Malaysia Masters 2020, pekan lalu.

Ya, pada turnamen super Level 500 tersebut, Minions harus terhenti di babak perempatfinal usai dikalahkan rekan senegaranya Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dengan skor 19-21, 21-17 dan 21-23.

“Sebenarnya saya pribadi cukup puas dengan apa yang kami raih (di Malaysia Masters 2020). Meski ktia kalah, skoranya juga tidak mudah. Fajar/Rian lebih siap. Pada pertandingan terakhir bolanya agak berat, namun itu bukan alasan, pada intinya kita kurang siap,” ujar Marcus.

Terkait strategi yang bakal diterapkan dalam ajang Indonesia Masters 2020 itu, Marcus menjawab bakal menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Kevin/Marcus sendiri di babak pertama bakal menghadapi wakil Inggris, Marcus Ellis/Chris Langdridge.

“Kalau untuk strategi, kita aka terapkan hal yang sama, yaitu menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada,” tuturnya. (gie/fin/tgr)

Kontrak Baru untuk NilmaizarLAMONGAN - Manajemen

Persela Lamongan mengumumkan penunjukan kembali Nil Maizar sebagai pelatih Persela di kompetisi musim 2020 ini.

“Coach Nil tetap bersama Persela untuk kompetisi yang akan datang,” ujar Penasehat Persela Fadeli, saat konferensi pers di ruang kerja Bupati Lamongan, Senin (13/1).

Dilansir dari siaran resmi LIB, sebelum resmi ditunjuk kembali sebagai pelatih Persela, Fadeli menguraikan, sebenarnya antara manajemen Persela dan Nil Maizar sudah ada kesepakatan sejak berakhirnya kompetisi Shopee Liga

1 musim 2019 lalu.“Tapi kita menyamakan persepsi

dulu,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Bupati Lamongan.

Lebih lanjut ia pun membeberkan, beberapa penunjukan kembali pelatih asal Payakumbuh, Sumatera Barat ini sebagai pelatih Persela. “Coach Nil sudah menyatu dengan masyarakat Lamongan terutama dengan pemainnya, dengan Persela-nya,” tuturnya.

Ditambah lagi, sambung Fadeli, pencapaian positif Nil Maizar yang membuat Persela tetap bertahan di kasta teratas kompetisi sepakbola Indonesia, dengan duduk posisi

ke-11 menjadi faktor penentu penunjukan kembali Nil Maizar.

“Tim Persela patut bersyukur, 2019 kita bersyukur Lamongan finis peringkat 11. Nilainya coach Nil bagus, raport awal pertama bagus lalu turun dan naik lagi, 7 pertandingan tidak terkalahkan,” katanya.

Penunjukkan kembali Nil Maizar ini tentu diiringi dengan target yang dibebankan manajemen Persela. “Saya ingin peningkatan kualitas, kalau kita finis di urutan 11 harus diatasnya, syukur-syukur bisa lima besar,” ujarnya menambahkan.

Di tempat yang sama, Nil Maizar

menyatakan bahwa dirinya kini telah sah sebagai pelatih Persela. “Hari ini saya sah jadi Pelatih Persela musim 2020. Saya cinta dengan Lamongan,” ujarnya.

Pasca resmi menjadi Pelatih Persela, Nil Maizar lantas m e m b u l a t k a n t e k a d d a n harapannya untuk Persela di kompetisi musim 2020. “Intinya kerja sungguh-sungguh dan kerja dengan hati. Kedepannya saya bisa memberikan yang berarti, itu perlu dukungan manajemen, staf pelatih, pemain, suporter. Ini membuat tekad saya bisa berbuat lebih,”tandasnya. (rls/fin/tgr)

SELASA, 14 JANUARI 2020 www.fin.co.id

TRIDENTEFAJAR INDONESIA

BARCELONA- Para karyawan di Kantor Barcelona FC tengah bekerja semalam suntuk dalam beberapa hari terakhir ini.

Pasca kekalahan Blaugrana oleh Atletico Madird di Piala Super Spanyol mendorong pihak manajemen untuk segera mencari pengganti sang entrenador, Ernesto Valverde.

Kendati klub besar, mencari pelatih sesuai ekspektasi mereka bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Para pekerja Barcelona telah bekerja, namun mereka juga ditolak dua kali oleh calon entrenador Camp Nou tersebut.

Pertama, saat mengutus CEO Barcelona Oscar Grau dan Direktur Olahraga Eric Abidal untuk bertemu dengan mantan gelandang Barcelona, Xavi Hernandez di Doha, Jumat (10/1) lalu.

Sayangnya, Oscar dan Eric pun harus pulang dengan tangan kosong. Xavi Hernandez menolak

tawaran untuk menjadi pelatih Barcelona menggantikan Ernesto Valverde. Menurut laporan Marca, alasan penolakan karena merasa waktunya tidak tepat. Di sisi lain, Xavi masih terikat kontrak sebagai pelatih klub Qatar, Al-Sadd. Penolakan itu tersiar pada Minggu (12/1) lalu.

Hal ini membuat Barcelona pun k e h a b i s a n opsi. Setelah Xavi menolak kesempatan itu, terungkap bahwa opsi pelatih lainnya Ronald Koeman juga menolak tawaran menggantikan Valverde.

Mantan bek Blaugrana itu disibukkan membawa Timnas Belanda ke Euro 2020. Tentunya, ia tidak mau melewatkan kesempatan itu hanya karena tawaran menarik ke Camp Nou.

Pilihan lain untuk Barcelona adalah untuk mempromosikan pelatih Barcelona B Xavi Garcia Pimienta ke tim utama untuk sisa musim ini.

Mauricio Pochettino adalah salah satu opsi lain, dilansir

dari RAC1. Salah satu hal positif

baginya adalah hubungannya yang luar biasa dengan

sekretaris teknis B a r c e l o n a , Ramon Planes.J i k a i n g i n

mencari pelatih y a n g c e p a t ,

B a rc e l o n a b i s a m e r e k r i t Q u i q u e

Setien. Ia tampaknya yang paling mudah untuk didekati. Mantan pelatih Las Palmas dan Real Betis ini sering dikaitkan dengan Barcelona karena gaya permainannya yang luas.

Setien saat ini keluar dari

pekerjaan setelah meninggalkan Real Betis pada akhir musim 2018/19.

“Pilihan merekrut Massimiliano Allegri juga menjadi pilihan yang tepat. Setelah meninggalkan Juventus pada akhir musim lalu, namun tampaknya Allegri tak mau kontrak dengan masa yang pendek,” tulis Marca.

Jika Barcelona memutuskan untuk mengejar lebih banyak mantan pemain mereka, bos Estudiantes Gabi Milito dan pelatih Montreal Impact Thierry Henry juga bisa masuk dalam opsi mereka.

Pelatih Ajax Erik ten Hag Marcelo Gallardo dari River Plate, dan Roberto Martinez dari Belgia semuanya telah dikaitkan dengan pekerjaan itu juga. Ya, Barca memang butuh pelatih baru, tali nampaknya pelatih tersebut adalah mantan pemain Barca atau yang pernah berhubungan dengan tim asal Catalunya tersebut. (fin/tgr)