FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETRIBUSI …... · and daily activity to the income of market retribution on Klaten Regency. ... beserta Teman-teman UPTD Pasar yang telah mendukung

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN KLATEN

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah

Oleh :

DIDIK SUDIARTO S 4210072

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN S U R A K A R T A

2011


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

v

MOTTO

“Barang siapa yang ditanyai perihal suatu ilmu pengetahuan tapi ia

menyembunyikan, maka di hari kiamat orang itu akan dibelenggu dengan belenggu

dari api neraka”

(HR. Abu Daud Turmudzi dan Hakim dari Abu Hurairah)


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada :

Istriku tercinta Eko Nina Susanti

serta anakku tersayang

1. Ardian Dicky Ramanda

2. Ivan Fadli Ramanda

3. Mahendra Putra Ramanda


commit to user

vii

ABTRAKSI Oleh :

Didik Sudiarto NIM : S4210072

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mampu

memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih profesional. Semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum selanjutnya dapat menunjang usaha peningkatan perekonomian daerah. Sehingga retribusi daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah pedagang adegan, jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los dan hari aktifitas terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Klaten. Alat analisis yang digunakan adalah regresi Double Log. Tingkat kemaknaan 5% untuk setiap uji statistik dan uji asumsi klasik terpenuhi : Uji Normalitas, Moltikolinearitas, Heteroskedastisitas dan autokorelasi. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los dan hari aktifitas secara bersama dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los, hari aktifitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan retribusi pasar. Variabel jumlah pedagang adegan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar0,9502 artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa vareasi variabel independen menjelaskan vareasi variabel dependen sebesar 95,02%, sedangkan sisanya 4,98% dijelaskan oleh vareasi variabel lain diluar model penelitian ini.

Saran-saran kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menetapkan target pendapatan dari sektor retribusi khususnya pada pos retribusi pasar perlu memperhatikan kebijakan untuk melakukan penyesuaian penetapan tarif retribusi yang tertuang dalam peraturan daerah sehingga realisasi pendapatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Klaten untuk dapat mengoptimalkan petugas pemungut retribusi pasar dengan mengacu hasil penelitian melalui model empiris yang terbentuk secara proporsional dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor penerimaan retribusi pasar untuk mencapai target. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan sampel dan variabel yang lebih banyak dan dengan menggunakan cara pengukuran lain yang lebih akurat agar memperoleh model yang memiliki daya penjelas yang lebih baik lagi. Kata kunci : penerimaan retribusi pasar, jumlah pedagang adegan, jumlah pedagang

kios, jumlah pedagang los, hari aktifitas.


commit to user

viii

ABSTRACT By

Didik Sudiarto NIM: S4210072

Region retribution is real region income source that can give big contribution in real region income. Therefore, region contribution has to be adopted and managed professionally. More and more the building service supply activity implementation raising by local government for public importance furthermore can support the exertion of region economic increasing so that region retribution is the source of region funding.

The research is aimed to carry out the influence of the number of merchanment, the number of kiosk merchanment, the number of stand merchanment, and daily activity to the income of market retribution on Klaten Regency. Analysis means that is used is Double Log regression. The level of meaning 5% for every statistic test and satiable classic assumption test is done: normality test, moltikolinearity test, heteroskedastisity test, and autocorrelation. This research has shown that independent variable that covers the number of merchanments, the number of kiosk merchanment, the number of stand merchanment, and daily activity resembly and partially have the significant influence to the market retribution income. The research hypothesis shows that the number variable of merchanment, the number of kiosk merchanment, the number of stand merchanment, daily activity have positive and significant influence statistically to the market retribution income. The number variable of stand doesn’t have significant influence statistically to the market retribution income. The determination that is reached is 0,9502 (zero poin nine thousand five hundred and two) means that the model that is desired in this research shows that the independent variable variation explains the dependent variable variation is about 95,02% (ninety five poin zero two percent) while the less 4,98% (four poin ninety eight percent) explained by variable variation out of this research model.

Advices to government of Klaten Regency in forming income target from retribution sector especially in market retribution needs rules by determining retribution tarif that is in region rules so the income can be reached as same as target. The government of Klaten Regency can increase market retribution man with the result of research in empiris model that is formed proporsianally in increasing the real income region from market retribution income to reach the target. The researcher can observe by more sample and variable and use the other way that more accurately to get model that have better explainer.

Key word: the income of market retribution, the number of merchanment, the number of kiosk, the number of stand, daily activity.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian tesis dengan judul: ” FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 ” , dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian derajat sarjana S-2 Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2011.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat : 1. Dr. JJ. Sarungu, MS selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Dan Studi

Pembangunan Universitas Sebelas Maret. 2. Dr. Evi Gravitiani, M.Si selaku pembimbing pertama dalam penyusunan tesis

yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan berbagai ide selama penulisan penelitian ini.

3. Drs. Wahyu Agung Setyo, M.Si selaku pembimbing kedua penulis dalam penyusunan tesis yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan berbagai ide selama penelitian ini.

4. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten beserta Teman-teman UPTD Pasar yang telah mendukung selama penelitian ini.

5. Segenap Staf UNS. 6. Seluruh rekan–rekan mahasiswa program Studi Magister Ekonomi Dan Studi

Pembangunan Universitas Sebelas Maret di Surakarta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis selama menyelesaikan usaha penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu sumbang dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini.

Surakarta, 19Agustus 2011

Penulis


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .............................................................. iv MOTTO ............................................................................................................ v PERSEMBAHAN ............................................................................................ vi ABSTRAKSI .................................................................................................... vii ABSTRACT ..................................................................................................... viii KATA PENGANTAR ...................................................................................... ix DAFTAR ISI .................................................................................................... x DAFTAR TABEL ............................................................................................ xii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xiii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1 1.2. Perumusan Masalah .................................................................. 11 1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................... 12 1.4. Manfaat Penelitian ..................................................................... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 13 2.1. Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi ....................... 13 1. Pemerintah Daerah ........................................................ ..... 16

2. Hubungan KeuanganPusat dan Daerah ........................ ....... 20 2.2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah ............................ 21 1. Pendapatan Asli Daerah ...................................................... 23 2. Retribusi Daerah ................................................................... 25 3. Retribusi Pasar ..................................................................... 26 2.3 Faktor yang mempengaruhi retribusi pasar ............................. 29 2.4. Penelitian Terdahulu ................................................................ 30 2.5. Kerangka Pemikiran ................................................................ 32 2.6. Hipotesis .................................................................................. 33


commit to user

xi

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................ 34 3.1. Tipe Penelitian .......................................................................... 34 3.2. Lokasi Penelitian ...................................................................... 34 3.3. Waktu Penelitian ......................................................... ........... 34 3.4. Jenis dan sumber data ............................................................... 34

3.5. Definisi Operasional ................................................................. 35 3.6. Tehnik Pengumpulan Data ....................................................... 35 3.7. Tehnik Analisis Data ................................................................ 36 1. Uji Asumsi Klasik ..................................................... .......... 36 2. Uji Statistik ................................................................ .......... 38

BAB IV DESKRIPSI DAERAH DAN HASIL PENELITIAN .................... 40 4.1. Deskripsi Daerah ..................................................................... 40 1. Aspek Geografi ..................................................................... 40 2. Aspek Demografi ......................................................... ........ 43 3.Aspek Ekonomi ..................................................................... 45

4.2. Deskripsi Data .......................................................................... 48 1. Penerimaan Retribusi Pasar ......................................... ........ 48 2. Jumlah Pedagang Adegan .................................................... 50 3. Jumlah Pedagang Kios ................................................. ....... 52 4. Jumlah Pedagang Los .......................................................... 55 5. Hari Aktifitas .......................................... ............................. 58 4.3. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar .............. 60 1. Uji Asumsi Klasik....................... ......................................... 61 2. Uji Statistik ........................................................................... 65 4.4. Pembahasan .................................................................... ......... 71

BAB V PENUTUP ....................................................................................... 74 5.1. Kesimpulan ............................................................................ 74 5.2. Saran ........................................................................................ 74 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... ........... 76 LAMPIRAN-LAMPIRAN


commit to user

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten ...................... 3

Tabel 1.2 Sumber PAD Pemerintah Kabupaten Klaten ................................ 7

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan dari Pos Retribusi................. .... 7

Tabel 1.4 Potensi Retribusi Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009 ........... 9

Tabel 1.5 Penerimaan Retibusi Daerah dan Realisasi Retribusi Pasar ......... 10

Tabel 1.6 Kriteria Pertumbuhan Retribusi Pasar ......................................... 11

Tabel 2.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar ............................... 28

Tabel 2.2 Retribusi Dasaran Pasar yang dibangun Pemerintah Kab. ............ 28

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu ..................................................................... 31

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan .......... 42

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .................................. 43

Tabel 4.3 Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan ....................................... 44

Tabel 4.4 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...................... 45

Tabel 4.5 Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD … 46

Tabel 4.6 Jumlah Dana Perimbangan Kabupaten Klaten Tahun 2009 ......... 47

Tabel 4.7 Penerimaan Retribusi Pasar dan Pertumbuhan Retribusi .............. 48

Tabel 4.8 Jumlah Pedagang Adegan Menurut Pasar ..................................... 50

Tabel 4.9 Jumlah Pedagang Kios Menurut Pasar ......................................... 53

Tabel 4.10 Jumlah PedagangLos Menurut Pasar ............................................ 56

Tabel 4.11 Hari Aktivitas Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009 ................ 58

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Double Log ……………………………….. .... 60

Tabel 4.13 Pengujian Multikolinearitas dengan Korelasi Parsial ................... 62

Tabel 4.14 Uji White Heteroskedasticity No Cross Term .............................. 63

Tabel 4.15 Uji White Heteroskedasticity Cross Term .................................... 64

Tabel 4.16 Uji Lagrange Multiplier Test .......................................................... 64


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Skematis Kerangka pemikiran ................................ 32

Gambar 4.1 Uji Normalitas ....................................................................... .... 61

Gambar 4.2 Uji Kriteria Uji F ...................................................................... 65

Gambar 4.3 Uji Kriteria Jumlah Pedagang Adegan ...................................... 69

Gambar 4.4 Uji Kriteria Jumlah Pedagang Kios ........................................... 69

Gambar 4.5 Uji Kriteria Jumlah Pedagang Los ............................................ 70

Gambar 4.6 Uji Kriteria Hari Aktivitas ..................................................... 71


commit to user

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Hasil Penelitian

Lampiran 2 Data Hasil Penelitian dengan Bentuk Log

Lampiran 3 Hasil Regresi Doubel Log

Lampiran 4 Uji Normalitas

Lampiran 5 Uji Multikolinieritas dengan Korelasi Parsial

Lampiran 6 Uji Heterokedastisitas

Lampiran 7 Ui Autokorelasi dengan Lagrange Multiplier (LM Test)

Lampiran 8 Gambar Diagram Scater

Lampiran 9 Nilai Presentase untuk Distribusi Student’s t

Lampiran 10 Nilai Presentase untuk Distribusi Student’s f

Lampiran 11 Tabel KAI Kuadrat


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Globalisasiekonomidanperubahandalamkonsepperencanaannasional,

terutamapelaksanaanotonomidaerahmengakibatkanpenyusunanbarumengenaima

najemen/pengelolaankeuangandaerah.Pemerintahdaerahberkewajibanmempersia

pkansuatu era barudalam era globlalisasiekonomiinternasionaldan era

pelaksanaanotonomidaerahdalamtingkatnasional.

Bangsa Indonesia adalahbangsa, yang sedangberkembang, dimanasaat

ini berbagai program pembangunan nasional dan daerah, sedang dilaksanakan

oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang pada dasarnya bertujuan untuk

mewujudkan kejahteraan masyarakat secara umum baik material maupun

spriritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sejalan

dengan perkembangan reformasi di Indonesia, pembangunan nasional lebih

dititik beratkan pada prinsip demokrasi yaitu rakyat diberikan kekuasaan dalam

menentukan arah pembangunan, sedangkan pemerintah hanya sebagai pelaksana

program-program pembangunan. Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) Negara

KesatuanRepublikIndonesiadibagiatasdaerah-

daerahprovinsidandaerahprovinsiitudibagiataskabupatendankota, yang tiap-

tiapprovinsi, kabupatendankotaitumempunyaipemerintahandaerah, yang

diaturdenganundang-undang. Ayat (2) Pemerintahandaerahprovinsi,


commit to user

2

daerahkabupatendankotamengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenu

rutazasotonomidantugaspembantuan. Ayat (5)

Pemerintahandaerahmelaksanakanotonomiseluas-luasnya,

kecualiurusanpemerintahan yang olehundang-

undangditentukansebagaiurusanpemerintahpusat.Ayat (6)

Pemerintahdaerahberhakmenetapkanperaturandaerahdanperaturan-

peraturanlainnyauntukmelaksanakanotonomidantugaspembantuan.Halinimerupa

kanlandasanuntukmenyelenggarakanotonomidaerahsebagaimanatertuangketetap

anMPR RI Nomor XV/MPR/1998

tentangpenyelenggaraanotonomidaerahdanpemanfaatansumberdayanasional

yang berkeadilan, sertaperimbangankeuanganpusatdandaerahdalamkerangka

Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Undang – undangNomor 32 tahun 2004 tentangPemerintah Daerah

OtonomidaerahsebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor 12 Tahun

2008 tentangPemerintahan Daerah dicapaimelalui proses desentralisasi yang

didefinisikansebagai proses

pelimpahanwewenang-wewenangpengambilankeputusandanpembiayaanpemban

gunandaripemerintahpusatkepadadaerah. Pembangunan

daerahsebagaibagiandaripembangunannasionaldiarahkanuntukmengembangkan

daerahdanmenyelaraskanlajupertumbuhanantardaerahdanantarkota.

Undang-UndangRepublik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat

(2) sebagaipenggantiUndang-UndangNomor 25 Tahun 1999


commit to user

3

tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah,

yang

menjadisumberpenerimaandaerahdalampelaksanaandesentralisasiadalahpendapa

tanaslidaerah, danaperimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sumberpendapatanaslidaerahmeliputi :

1. HasilPajak Daerah

2. HasilRetribusi Daerah

3. HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain PAD yang sah

Tabel 1.1.Sumber APBDPemerintahKabupatenKlatenTahun 2005 - 2009

THN APBD

SUMBER APBD

PAD % DANA PERIMBANGAN

% Lain-lain

Pendapatan yang sah

%

2005 543.766.379.000 33.555.479.098 6,17 444.141.173.149 81,68 55.061.929.950 10,13

2006 787.030.950.000 39.493.737.943 5,02

691.464.162.631 87,86

34.067.635.634 4,33

2007 926.519.103.000 42.620.328.090 4,60

779.127.517.333 84,09

52.084.653.115 5,62

2008 1.032.951.973.000

49.772.710.999 4,82

851.604.340.823 82,44

75.757.507.411 7,33

2009 1.035.249.426.000

54.398.522.276 5,25

841.073.104.734 81,24

96.857.455.340 9,35

Sumber : DPPKAD KabupatenKlaten, Tahun 2010.

Tabeltersebut di atasmemperlihatkanbahwaPendapatanAsli Daerah

(PAD) KabupatenKlatenpadatahun 2009terhadap APBD tahun 2009sebesarRp.

54.398.522.276,- adakenaikansebesarRp. 4.625.811.277,- atau8,50 %

biladibandingkandengan PAD tahun 2008,menunjukkanbahwa PAD di

KabupatenKlatenmengalamikenaikan rata-rata pertumbuhan per tahunnyasebesar


commit to user

4

5,17%, hal tersebut dikarenakan pemerintah Kabupaten Klaten terus melakukan

langkah strategis guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.Pemerintah

Kabupaten Klaten dalam meningkatkan PAD salah satunya adalah dengan

mengoptimalkan penerimaan dari retribusi daerah terutama dari penerimaan

retribusi pasar. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat jumlah pasar yang ada di

Kabupaten Klaten yang tersebar di 26 Kecamatan dengan potensi – potensi

obyek penerimaannya.

SumberPendapatanAsli Daerah meliputi : (1) HasilPajak Daerah, (2)

HasilRetribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, (4) Lain-lain

usahadaerah yang sah.

Sumberpendapatantersebutdiharapkanmenjadisumber-sumberpembiayaanpenyele

nggaraanpemerintahdanpembangunandaerahuntukmeningkatkandanmemeratakan

kesejahteraanrakyat.

Sektorpajakdanretribusidaerahmerupakansektorpendapatanaslidaerah yang

diterimasecararutin.

Besarnyapenerimaandarisektorpajakdanretribusidaerahuntuktiap--

tiapdaerahberbeda-beda, tergantungpadapengelolaan yang

dilakukanolehDinasPerdagangandanPerpajakan Daerah yang

bersangkutan.Pengenaanpajakdaerah, danretribusidaerahataspenyediaanjasa,

pemerintahdaerahtelahmenyederhanakanberbagaijenisretribusiberdasarkanpengg

olonganjasa yang disediakanolehpemerintahdaerah.


commit to user

5

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, juga diatur mengenai prinsip-prinsip umum dalam penetapan

tarif sesuai dengan golongan retribusi. Golongan retribusi jasa umum, daerah

diberikan kewenangan yang luas untuk menetapkan tarif sesuai dengan sasaran

yang ingin dicapai karena pungutan retribusi jasa umum dapat diarahkan untuk

meningkatkan pelayanan, memulihkan biaya, dan mengendalikan pelayanan

dengan tetap mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.

Penetapan tarif retribusi jasa usaha diarahkan untuk mendapatkan keuntungan,

sedangkan untuk golongan retribusi perizinan tertentu, penetapan tarif selain

ditujukan untuk menutup biaya perizinan juga diarahkan untuk menutup biaya

eksternalitas dari perizinan tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab II Bagian Kesatu Pasal 2

tentang Jenis Pajak terbagi atas : (1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas (a) Pajak

Kendaraan Bermotor, (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (c) Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor, (d) Pajak Air Permukaan, dan (e) Pajak Rokok, (2)

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c)

Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan,(f) Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan, (g) Pajak Parkir, (h) Pajak Air Tanah, (i) Pajak

Sarang Burung Walet, (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

dan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.Undang-Undang Nomor 28


commit to user

6

Tahun 2009 BAB IV mengatur tentang Retribusi. Objek dan Golongan Retribusi

terdiri dari 30 jenis retribusi daerah, yaitu (1) 14 jenis retribusi jasa umum, (2) 11

jenis retribusi jasa usaha, dan (3) 5 jenis retribusi perizinan tertentu. Pemungutan

retribusi untuk golongan jasa umum dan perizinan tertentu dilakukan berdasarkan

kewenangan tiap-tiap daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan

PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota. Pemungutan jenis retribusi yang termasuk dalam

golongan jasa usaha dilakukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh

daerah. Daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis retribusi baru

sesuai dengan kriteria retribusi yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap

pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah harus dipungut dan

dikelola secara lebih professional. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan

pembangunan kegiatan penyediaan jasa, oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan umum agar dapat menunjang usaha peningkatan perekonomian

daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berupaya meningkatkan

pendapatan asli daerah yang sangat potensial bagi keuangan daerah. Sektor pajak


commit to user

7

daerah dan retribusi daerah merupakan penunjang bagi keuangan daerah untuk

membiayai penyelenggaraan pamerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel dibawah ini menunjukkan data awal sebagai referensi bahwa retribusi

daerah berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2005 – 2009.

Tabel 1.2.Sumber PAD PemerintahKabupatenKlatenTahun 2005 - 2009

TAHUN

PAD

SUMBER APBD

PAJAK DAERAH %

RETRIBUSI DAERAH %

PendapatanHasilPengelolaan %

Lain-lain PAD Yang

Sah

%

Kekayaan Daerah

YgDipisahkan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2005

30.517.178.2

85

9.732.205.84

3

31,8

9

10.776.982.7

86

35,3

2 558.767.405

1,8

3

9.449.222.25

1

30,9

6

2006

36.791.339.2

37

13.052.631.7

23

35,4

8

10.429.466.0

34

28,3

5 1.244.805.920

3,3

8

12.064.435.5

60

32,7

9

2007

43.437.968.9

01

14.638.316.8

36 33,70

9.995.101.39

8

23,0

1 876.679.866

2,0

2

17.927.870.8

01

41,2

7

2008

48.736.869.5

23

18.027.307.1

32

36,9

9

10.624.879.5

16

21,8

0 2.126.205.083

4,3

6

17.958.477.7

92

36,8

5

2009

52.704.683.7

25

18.457.518.2

42

35,0

2

10.864.879.5

16

20,6

1 4.301.082.943

8,1

6

19.081.203.0

24

36,2

1

Sumber :Klatendalamangka, Tahun 2010.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, komponen pembentuk PAD ada

empat yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan lain-lain pendapatan

yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi terbesar dalam

pembentukan PAD sebesar 36,21% diikuti pajak daerah sebesar 35,02%,


commit to user

8

retribusi daerah sebesar 20,61% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan(bagian laba BUMD) memberikan kontribusi paling

sedikit sebesar 8,16%.

Tabel 1.3. Target dan Realisasi Pendapatan dari Pos Retribusidi Kabupaten Klaten Tahun 2009

No Jenis Retribusi Target (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 1 Pelayanan Kesehatan 4.317.600.000 3.984.519.020 87.65 2 Pelayanan Persampahan 272.375.000 258.844.830 95.03 3 Penggantian Cetak KTP dan Akte Capil 69.015.000 72.429.000 104,95 4 Parkir di Tepi Jalan Umum 598.181.000 518.588.400 86.69

Lanjutan Tabel 1.3. ………… 1 2 3 4 5 5 Pasar 2.571.700.000 2.178.717.830 84.72 6 Alat Pemadam Kebakaran 5.700.000 5.730.000 100.53 7 Pemakaian Kekayaan Daerah 1.367.882.000 720.402.930 52.67 8 Pasar Grosir dan Pertokoan 456.300.000 475.181.050 104.14 9 Terminal 205.000.000 154.405.300 75.32

10 Pemotongan Hewan 111.510.000 88.476.500 79.34 11 Tempat Rekreasi dan Olah Raga 532.125.000 452.375.750 85.01 12 Penjualan Produksi Usaha Daerah 110.200.000 110.200.000 100.00 13 Ijin Mendirikan Bangunan 500.000.000 551.882.557 110.38 14 Ijin Gangguan 215.000.000 468.361.945 199.24 15 Penyedotan Kakus 25.030.000 20.480.000 81.82 16 Pengujian Kendaraan Bermotor 543.587.000 565.960.500 104.12 17 Ijin Trayek 10.440.000 8.699.700 83.33 18 Pelayanan Pemakaman Umum 4.500.000 1.040.000 23.11 19 SIUP 82.010.000 73.170.000 101.61 20 Perubahan Pemanfaatan Lahan 30.000.000 51.223.700 170.75 21 Biaya Ijin Usaha Jasa Konstruksi 12.500.000 12.712.500 101.70 22 Biaya Dok. Pengadaan Barang dan Jasa - 58.000 - 23 Ijin dibidang Kesehatan 125.000.000 56.130.000 44.90 24 Ijin Penyelenggaran Bidang Pariwisata 12.000.000 8.035.000 66.96 25 Tempat Khusus Parkir 25.000.000 27.255.004 109.02

Jumlah 12.202.655.000 10.864.879.516 89.04


commit to user

9

Sumber : Klaten dalam angka, Tahun 2010

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jenis retribusi yang memberikan

kontribusi terhadap PAD terbesar adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar

Rp.3.984.519.020,- kemudian diikuti Retribusi Pasar sebesarRp.2.178.717.830,-

Sedangkan jenis retribusi yang memberikan kontribusi paling sedikit adalah

Retribusi Biaya Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 58.000,-.

Realisasi pendapatan dari pos retribusi di Kabupaten Klaten pada tahun

2009 tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar

Rp.12.202.655.000,- hanya terealisasi sebesar Rp.10.864.879.516,- karena

penetapan target retribusi setiap tahunnya tidak dibarengi dengan evaluasi

penyesuaian penetapan tarif yang tertuang dalam peraturan daerah dan

rendahnya layanan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber penghasil

pendapatan dari pos retribusi, seperti alokasi anggaran untuk pemeliharaan

sarana prasaranan sumber penghasil retribusi tidak sebanding, sehingga obyek

tidak merasakan kenyamanan layanan yang diberikan atas pengorbanan yang

dikeluarkan untuk membayar retribusi.

Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil Retribusi Daerah

diantaranya adalah dari Retribusi Pasar.

Potensi pasar yang adadi Kabupaten Klaten adalah merupakan fasilitas

atau obyek retribusi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten


commit to user

10

Nomor 3 Tahun 2005 dapat dipungut retribusi yang merupakan salah satu

kontribusi pendapatan asli daerah.

Tabel 1.4. Potensi Retribusi Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009

No Jenis Retribusi Potensi (Obyek Retr.) Potensi Retr.(Rp)

1 2 3 4

1 Kios 2.895 unit 450.000.000,-

2 Los 875 unit 1.621.620.000,-

3 Adegan 4.360 pedagang 3.729.600,-

4 Radius 500 pedagang 87.500.000,-

Lanjutan Tabel 1.4. ………… 1 2 3 4

5 Bongkar Muat 13.000 kendaraan 13.000.000,-

6 Ijin Luas kios : 30.612 m² Luas los : 23.166 m²

25.110.000,- 115.830.000,-

7 KM/WC 45 unit 35.000.000,-

8 Titipan Sepeda 26 pasar 388.000.000,-

9 Pasar Daerah 47 Pasar 399.210.400,-

10 Pasar Desa 39Pasar 321.000.000,-

Jumlah 3.410.000.000,-

Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten, Tahun 2010

Potensi-potensi pasar yang ada di Kabupaten Klaten tersebut di atas

tentunya diharapkan semakin dapat ditingkatkan/dioptimalkan lagipenerimaan

retribusi pasarnya sehingga kontribusi terhadap retribusi daerah terus meningkat

dan pada akhirnya penerimaan asli daerah (PAD) juga meningkat.

Tabel 1.5. Penerimaan Retribusi Daerah dan Realisasi Retribusi Pasar

Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2009 (dalam rupiah)


commit to user

11

TAHUN RETRIBUSI

DAERAH

RETRIBUSI PASAR

REALISASI % PERTUMBUHAN

%

2005 10.776.982.786

2.445.450.520 22,69 -

2006 10.429.466.034

2.363.287.595 22,66 -3,36

2007 9.995.101.398

2.612.805.880 26,14 10,56

2008 10.624.789.516

2.713.817.690 25,54 3,87

2009 10.864.879.516

3.197.820.695 29,43 17,83

Sumber : Klatendalam angka, Tahun 2010. Penerimaan retribusipasar Kabupaten Klaten pada tahun 2009 mengalami

kenaikan sebesar Rp. 484.003.005,- atau 15,13 % dari tahun 2008,

sebagaimana tersebut pada tabel di atas.

Rasio pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Klaten selama tahun

2009 dapat ditentukan dengan mengacu pada kriteria penilaian Rasio

Pertumbuhan Retribusi Pasar berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327

Tahun 1996 sebagai berikut:

Tabel. 1.6. Kriteria Pertumbuhan Retribusi Pasar

Prosentase Kinerja Keuangan Kriteria 0,00 – 10,00 10,01 – 20,00 20,01 – 30,00 30,01 – 40,00 40 01 – 50,00

> 50,00

Sangat kurang Kurang Sedang Cukup Baik Sangat baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996


commit to user

12

Kriteria rasio pertumbuhan retribusi pasar yang ditetapkan oleh

Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 maka dapat disampaikan bahwa

pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Klaten selama tahun 2009 masuk

kategori pertumbuhankurang. Berdasarkan kategori pertumbuhan di atas maka

perlu untuk diadakan penelitian dengan judul :”Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Retribusi Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009”.

1.2. RumusanMasalah

Perumusanmasalahdalam penelitian ini lebih ditekankan pada

pengungkapan aspek kuantitatif dan kualitatif dalam meneliti

masalah.Adapunvariabel yang

menarikuntukditelitidalamhaliniialahbagaimanapengaruh

jumlahpedagangadegan, jumlahpedagangkios, jumlahpedagang los

danhariaktifitas terhadap penerimaan retribusi pasar di KabupatenKlaten?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dipaparkan di atas, maka

penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlahpedagangadegan,

jumlahpedagangkios, jumlahpedagang los danhariaktifitas terhadap penerimaan

retribusi pasar?


commit to user

13

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti

bagi pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut :

1. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan dan referensi mengenai upaya pengoptimalan penerimaan

retribusi pasar dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi daerah

sebagai salah satu komponen sumber Pendapatan Asli Daerah;

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penentuan kebijakan yang

berkaitan dengan penetapan target dan pengelolaan retribusi pasar, hal ini

dimaksudkan agar dapat meningkatkan PAD guna menunjang pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada

masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi

pemerintahan, dalam banyak hal tidak dapat dildepaskan dari proses

pertumbuhan suatu Negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia

mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang

melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa. Penjajah telah


commit to user

14

menerapkan desentralisasi yang bersifat sentralistis, birokratis dan feodalistis

untuk kepentingan mereka. Penjajah Belanda menyusun suatu hierarki

Pangreh Praja Bumiputra dan Pangreh Praja Eropa yang harus tunduk kepada

Gubernur Jendral. Decentralisatie Wet pada tahun 1903 yang ditindaklanjuti

dengan Bestuurshervorming Wet pada tahun 1922, menetapkan daerah untuk

mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom

yang dikuasai Belanda menjadi gewes (identik dengan provinsi), regentschap

(Kabupaten), dan Staatsgemeente (Kotamadya). Pemerintah pendudukan

Jepang pada dasarnya melanjutkan system pemerintahan daerah seperti zaman

Belanda, dengan perubahan ke dalam bahasa Jepang (Kuncoro; 2002 :2).

Tahun 1966 pemerintah orde baru (orba) telah membangun suatu

pemerintah nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai

landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik

sebagai panglima telah diganti dengan ekonomi sebagai panglima dan

mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan

politik teknokratis. Dalam konstelasi politik yang baru ini militer telah

menempati posisi yang paling atas dalam hirarki kekuasaan.

Kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas

administrasi inilah yang mendasari terbentuknya Undang-undang nomor 5

tahun 1974 yang mengatur Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ini telah meletakkan dasar-dasar sistem

hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip : Pertama,


commit to user

15

desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan atau

daerah tingkat atasnya kepada daerah kedua, Kedua, dekonsentrasi yang

berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau

kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.

Ketiga,tugas perbantuan (medebewind) yang berarti pengkoordinasian prinsip

desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi

ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di

daerah. Akibat prinsip ini, dikenal adanya daerah otonom dan wilayah

administratif (Kuncoro; 2002 :4).

Titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Kabupaten/Kota

dengan dasar pertimbangan : Pertama, dimensi politik, Daerah

Kabupaten/Kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan

sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi

federalis relatif minim. Kedua, dimensi administratif, penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.

Ketiga, Daerah Kabupaten/Kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan

pembangunan sehingga Daerah Kabupaten/Kota yang lebih tahu kebutuhan

dan potensi rakyat di daerahnya.

Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul

kepermukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi

pembangunan sejak dasa warsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap

desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat


commit to user

16

dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya

kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang komplek dan penuh

ketidak pastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Pemikiran birokratik diawali oleh Niskanen (1968:7), dalam

pandangannya, posisi birokrat lebih kuat dalam pengambilan keputusan

publik. Birokrat berperilaku memaksimisasi anggaran sebagai proksi

kekuasaannya, kuantitas barang publik disediakan pada posisi biaya rata-rata

sama dengan harganya. Biaya marginal lebih tinggi daripada harganya,

kuantitas barang publik menjadi tersedia terlalu banyak, sehingga transfer

akan menurunkan harga barang publik dengan demikian memicu birokrat

untuk membelanjakan lebih banyak anggaran. Niskanen (1968 : 6) juga

berpendapat bahwa penerimaan transfer tak bersyarat bukan menjadi substitut

bagi upaya pengumpulan penerimaan dari daerah sendiri.

Otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh pemerintah pusat tanggal1

Januari 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi

perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. ”Lagu” yang

berkumandang di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia adalah

sentralisasi (baca : kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan

maupun implementasi pembangunan Indonesia (Kuncoro, 1995). Satu nusa,

satu bangsa diterjemahkan dalam satu perencanaan dan satu komando

pembangunan, keseragaman. Birokrat di daerah sudah terlanjur biasa


commit to user

17

menunggu “petunjuk” dari pusat dan tuntunan dari atas. Sentralisasi birokrasi

maupun konsentrasi geografis aktifitas bisnis kearah pusat kekuasaan dan

modal menjadi keniscayaan, sehingga pembangunan pun bisa kekawasan barat

Indonesia, khususnya Jawa dan daerah Metropolitan (Kuncoro, 2002 : 19).

1. Pemerintah Daerah

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18-A dan 18-B disana

disebutkan dan dijelaskan bahwa : Negara Indonesia terbagi dalam daerah

Propinsi dan daerah propinsi terbagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil.

Daerah yang bersifat otonom atau administratif, semuanya diatur dalam

undang-undang.Otonomi merupakan perwujudan pertanggungjawaban

sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah

dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam

mencapai tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya

untuk memperdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional, selain itu

otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara suatu

daerah dengan daerah lainnya.

Tujuan otonomi daerah dapat dibedakan dari dua sisi kepentingan

yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepentingan

pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan, politik, pelatihan

kepemimpinan menciptakan stabilitas, politik dan menciptakan


commit to user

18

demokratisasi system pemerintahan di daerah. Kepentingan daerah ada

tiga tujuan yaitu (Smith, 1985 dalam Abdul Hakim, 2004: 23) : (1)

mewujudkan political equality (peran serta masyarakat dalam berbagai

aktivitas politik ditingkat lokal atau daerah); (2) menciptakan local

accountability (kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan

hak-hak masyarakat); (3) mewujudkan local responsiveness

mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan

sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi

daerah.Pemberian otonomi daerah secara utuh kepada kabupaten dan kota,

menuntut daerah bisa memenuhi unsur-unsur mutlak yang harus ada untuk

dapat dikatakan sebagai daerah otonom. Unsur tersebut adalah (Joseph

Riwo Kaho, 1996: 92) : (1) mempunyai urusan rumah tangganya sendiri,

yaitu urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah

untuk diatur dan diurusnya;(2) urusan-urusan tersebut diatur sesuai dengan

kebijaksanaannya dan diurus sesuai pula dengan inisiatif atau prakarsa

sendiri;(3) urusan-urusan rumah tangga daerah tersebut diselenggarakan

oleh perangkat itu sendiri.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan


commit to user

19

DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem perekonomian baik pada sistem kapitalisme maupun

sosialisme, pemerintah selalu memainkan peran yang sangat penting.

Konseptor kapitalisme murni (Smith 1776, dalam A. Tony Prasentiantono;

1994:3) berteori, bahwa pada dasarnya pemerintah sebuah negara

mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut : (1) memelihara keamanan

dalam negeri dan pertahanan; (2) menyelenggarakan keadilan;

(3) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta,

misalnya prasarana jalan, bendungan. Smith 1776, dalam A. Tony

Prasentiantono; 1994 : 4 berpendapat, bahwa dalam perekonomian

kapitalisme, seseorang akan melakukan hal-hal yang dianggap terbaik bagi

dirinya sendiri, artinya bahwa lingkup aktivitas pemerintah sangat terbatas,

yaitu hanya pada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak

swasta. Pemerintah mempunyai peranan dan wewenang untuk mengatur,

memperbaiki, atau mengarahkan aktivitas sektor swasta, oleh karena pihak

swasta pun juga tidak dapat mengatasi masalah perekonomian secara

global.Sistem perekonomian modern, peran pemerintah dapat

diklasifikasikan menjadi tiga kategori berikut : (1) peran alokasi, (2) peran


commit to user

20

distribusi, (3) peran stabilisator. Pemerintah berkewajiban menyediakan

barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan oleh pihak swasta. Pokok

permasalahannya adalah seberapa besar pemerintah harus menyediakan

barang publik, karena keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah.

Penyediaan barang publik dalam jumlah yang besar akan menyebabkan

terjadinya pemborosan sumber-sumber ekonomi, sebaliknya penyediaan

barang dan jasa publik yang terlalu sedikit akan menimbulkan

ketidakpuasan masyarakat.

A.C. Pigou berpendapat, bahwa penyediaan barang publik akan memberi

manfaat (utility) bagi masyarakat, sebaliknya pajak yang dikenakan akan

menimbulkan ketidakpuasan masyarakat (disutility). Barang dan jasa

publik yang disediakan oleh pemerintah semakin banyak, maka tambahan

manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan semakin menurun. 2. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor12 tahun 2008 yang merupakan perubahan

atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjelaskan bahwa, Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, keuangan Negara dapat dijelaskan : (1)


commit to user

21

untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali

sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten

dan kodya yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah;

(2) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kewenangan keuangan

yang melekat pada setiap kewenangan menjadi wewenang daerah.

Pentingnya posisi keuangan daerah, Pamudji menegaskan seperti

yang dikutip olehKaho (1995: 124): Pemerintah Daerah tidak akan dapat

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang

cukup untuk memberikan pelayanan. Pembangunan dan keuangan inilah

yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata

kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya daerah membutuhkan dana atau uang. Daerah

tidak mungkin dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta

kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dan

pembangunan yang telah direncanakan tanpa adanya uang atau dana yang

cukup.

2.2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Provinsi


commit to user

22

dan Kabupaten/Kota juga diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan

retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah dan Perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 di dalamnya memuat 16 jenis

Pajak Daerah, yaitu 5 jenis pajak Provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/Kota.

Jenis pajak Provinsi ditetapkan secara limitatif, sedangkan pajak

Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam undang-undang dapat ditambah

oleh daerah sesuai dengan potensi yang ada dan harus sesuai dengan kriteria

pajak yang ditetapkan dalam undang-undang. Penetapan tarif definitif untuk

pajak Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tarif

definitif untuk pajak Kabupaten/Kota diserahkan sepenuhnya kepada tiap-tiap

daerah, dengan mengacu kepada tarif tertinggi untuk masing-masing jenis

pajak, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 tentang Jenis Pajak terbagi atas : (1) jenis

Pajak Provinsi terdiri atas (a) pajak kendaraan bermotor, (b) bea balik nama

kendaraan bermotor, (c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (d) pajak air

permukaan, dan (e) pajak rokok, (2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas

(a) pajak hotel, (b) pajak restoran, (c) pajak hiburan, (d) pajak reklame, (e)


commit to user

23

pajak penerangan jalan, (f) pajak mineral bukan logam dan batuan,(g) pajak

parkir, (h) pajak air tanah, (i) pajak sarang burung walet, (j) pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan, dan (k) bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 BAB IV mengatur tentang

Retribusi. Objek dan Golongan Retribusi terdiri dari 30 jenis retribusi daerah,

yaitu 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha, dan 5 jenis

retribusi perizinan tertentu.

Pemungutan retribusi untuk golongan jasa umum dan perizinan tertentu

dilakukan berdasarkan kewenangan tiap-tiap daerah sebagaimana diatur dalam

Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Golongan jasa umum adalah pelayanan

yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah. Golongan jasa usaha adalah

pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah karena pelayanan sejenis

belum memadai disediakan oleh swasta atau dalam rangka optimalisasi

pemanfaatan aset Daerah, sementara golongan perizinan tertentu adalah

pelayanan pemberian izin tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan. Pemungutan retribusi oleh Daerah dapat

dilakukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan

atas pemberian izin tertentu. Jenis jasa dan perizinan tertentu yang menurut

pertimbangan sosial ekonomi layak yang dapat dikenakan retribusi.


commit to user

24

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan asli daerah meliputi : (1) hasil pajak daerah, (2)

hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah,(4) lain-lain usaha

daerah yang sah. Sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi

sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan

rakyat. Sektor pajak dan reiribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli

daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak

dan retribusi daerah untuk tiaptiap daerah berbeda-beda, tergantung pada

pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Mengenai pengenaan pajak daerah, dan retribusi daerah atas penyediaan

jasa, pemerintah daerah telah menyederhanakan berbagai jenis retribusi

berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyebutkanJenis Pajak

Kabupaten/Kota terdiri atas (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak

hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan,(6) pajak mineral

bukan logam dan batuan, (7) pajak parkir, (8) pajak air tanah, (9) pajak

sarang burung walet, (10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan, dan (11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009. Objek dan Golongan Retribusi terdiri dari 30 jenis retribusi daerah,


commit to user

25

yaitu 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha, dan5 jenis

retribusi perizinan tertentu.

Pemungutan retribusi untuk golongan jasa umum dan perizinan

tertentu dilakukan berdasarkan kewenangan tiap-tiap daerah sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pemungutan jenis

retribusi yang termasuk dalam golongan jasa usaha dilakukan sesuai

dengan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Daerah juga diberikan

kewenangan untuk memungut jenis retribusi baru sesuai dengan kriteria

retribusi yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan

asli daerah yang mampu memberikan sumbangan yang cukup besar

terhadap pendapatan asli daerah, oleh karena itupajak daerah dan retribusi

daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih professional. Pelaksanaan

pembangunan kegiatan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan umum yang semakin meningkat makaakan dapat menunjang

usaha peningkatan perekonomian daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten

Klaten berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang sangat

potensial bagi keuangan daerah. Sektor pajak daerah dan retribusi daerah

merupakan penunjang bagi keuangan daerah untuk membiayai

penyelenggaraan pamerintahan dan biaya pembangunan daerah.


commit to user

26

2. Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah (Kaho 1996: 119) Retribusi Daerah

adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang

menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran, kepada Pemerintah

yang dapat dipaksakan, dan jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk

paksakan disini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan

jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut. Ciri-ciri

pokok retribusi daerah menurut Kaho (1996 :119) adalah sebagai berikut :

(1) retribusi dipungut oleh daerah; (2) dalam pemungutan retribusi terdapat

prestasi yang diberikan daerah secara langsung dapat ditunjuk; (3) retribusi

dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa

yang disediakan oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Pasar.

Pengertian Pasar (Santoso, 1995 : 3) adalah suatu lahan atau tempat

dimana tempat terjadi jual beli barang dan jasa yang di dalamnya

terdapat dua belah pihak, yang satu pembeli dan yang satu sebagai penjual.

Mereka saling memuaskan kebutuhannya dimana suatu barang dan jasa

ditawarkan kemudian terjadilah perpindahan hak milik atas barang atau

jasa dari penjual ke pembeli.


commit to user

27

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi

pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, los

dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah (Perda Nomor 3 Tahun

2005).

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2005 pasal 1

berbunyi:

1. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu terdiri atas

halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk

lainnya, yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang

dikelola oleh Pemerintah Daerah;

2. Pasar Daerah adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang

dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

3. Pasar Desa adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang

dikuasai oleh Pemerintah Desa;

4. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk

bangunan beratap memanjang tanpa dinding, yang pemakaiannya terbagi

dalam petak-petak tempat dasaran;

5. Kios adalah bangunan tetap di pasar yang berbentuk bangunan beratap

dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan

langit-langit serta dilengkapi dengan pintu;


commit to user

28

6. Halaman Pasar adalah bagian lahan pasar yang bersifat terbuka tanpa

atap dan dapat dipergunakan untuk memperjual belikan barang atau jasa

secara insidentil atau adegan;

7. Tempat Titipan Kendaraan adalah bagian bangunan di lingkungan Pasar

yang dipergunakan untuk menempatkan dan/atau menitipkan kendaraan;

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Klaten;

Pasal 9 ayat (1) berbunyi :

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan dan jenis fasilitas yang

terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, jenis dagangan, letak,

kelas pasar dan jangka waktu pemakaian;

2. Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa

perijinan, pengadaan Kartu Tanda Pedagang, dan penyediaan fasilitas

pasar. Tabel 2.1Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar di Kabupaten Klaten

Tahun 2005

No.

Tempat Usaha/Fasilitas

TARIF PER M2 PER HARI (Rp)

Ruko Toko/ Kios

Los Daging

Los Umum/

Ruangan Halaman

1 2 3 4 5 6 7 I.

II.

PASAR : 1. Lantai I 2. Lantai II 3. Lantai III PERTOKOAN

-

150 -

150

150 150 50

100

300 300 150

-

100 100 50

-

200

- 100

-


commit to user

29

Sumber : Perda Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2005.

Tabel 2.2Retribusi Dasaran Pasar yang dibangun Pemerintah Kabupaten

KELAS PASAR

JENIS DAGANGAN

TARIF PER M2 PER HARI (Rp) KIOS LOS HALAMAN

I.A/B

II.A/B

III.A/B

a. Daging b. Non Daging a. Daging b. Non Daging a. Daging b. Non Daging

200 100

200 50

100 50

500 250

500 200

400 200

400 200

400 200

350 200

Sumber : Perda Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2005.

3. Retribusi dasaran adegan di luar pasar dikenakan 2 (dua) kali lipat dari

tarip adegan dalam, dengan ketentuan apabila daya tampung pedagang di

dalam pasar sudah maksimal/penuh.

4. Retribusi Bongkar/Muat :

- Pick-up dan kendaraan roda empat yang sejenis, sebesar Rp.1.000,-/

sekali bongkar/muat

- Truck atau kendaraan muat roda 6 atau lebih sebesar Rp.2.000,-/

sekali bongkar. 5. Retribusi Kamar Mandi / WC :

- Hajat Kecil, sebesar : Rp. 200,- / sekali pemakaian

- Hajat Besar, sebesar : Rp. 400,- / sekali pemakaian

- Mandi, sebesar : Rp. 500,- / sekali pemakaian

6. Retribusi Kartu Tanda Pedagang (tidak termasuk past photo pedagang)

sebesar Rp. 3.000,-/pedagang

7. Retribusi Ijin Tempat Dasaran :


commit to user

30

- Los, sebesar : Rp.10.000,-/Ijin

- Halaman Pasar, sebesar : Rp. 5.000,-/Ijin

8. Bea Balik Nama Tempat Dasaran :

- Los, sebesar : Rp.100.000,-/Ijin

- Halaman Pasar, sebesar : Rp. 50.000,-/Ijin

9. Retribusi Ijin Merubah, Menambah Bangunan sebesar 10 % dari Nilai

Konstruksi Bangunan.

2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar di Kabupaten Klaten. Dalam

penelitian ini meliputi 4 variabel yang mempengaruhinya dengan asumsi

variabel di luar penelian ini dianggap konstan,adapun variabel yang diteliti

adalah sebagai berikut :

1. JumlahPedagang Adegan adalah totalitas jumlahorang yang

mempunyaiaktivitas di pasarsebagaipenjualbarang/jasa yang

menempatihalamanpasar, yang diukur dengan angka dalam satuan orang

setiap pasar.

2. Jumlah Pedagang Kios adalah totalitas jumlahorang yang


menempatikios, yang diukur dengan angka dalam satuan orang setiap

pasar.


commit to user

31

3. Jumlah Pedagang Los adalah totalitas jumlah orang yang

mempunyaiaktivitas di pasarsebagaipenjualbarang/jasa yang menempati

los, yang diukur dengan angka dalam satuan orang setiap pasar.

4. Hari aktifitas adalah jumlah hari aktifitas pasar untuk melakukan transaksi

jual-beli dan hari hidup tergantung masing-masing pasar, ada harian dan

pasaran jawa : paing, pon, wage, kliwon dan legi. Adapun hari aktifitas

pasar yaituaktifitas harian sejumlah 365 hari / tahun;

2.4. Penelitian terdahulu.

1. Hasil penelitian oleh Bambang Suwandana ( 2001) berjudul “ Analisis

Faktor Penentu Penerimaan Retribusi Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

Tahun 2001” sebagai berikut :

Variabel jumlah pedagang pasar dan PDRB berpengaruh positif dan

signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi pengelolaan pasar.

Variabel jumlah petugas penarik retribusi berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi pengelolaan pasar.

Variabel jumlah penduduk tidak signifikan terhadap jumlah perimaan

retribusi pengelolaan pasar. Variabel yang paling dominan berpengaruh

adalah jumlah pedagang pasar.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2002) berjudul “ Analisis

Variabel-Variabel yang mempengaruhi Pendapatan Retribusi Pasar Pada

Dinas Pasar di Kabupaten Ngawi” adalah sebagai berikut :


commit to user

32

Variabel jumlah pedagang berpengaruh positif terhadap penerimaan

retribusi pasar. Variabel luas lahan juga berpengaruh positif terhadap

penerimaan retribusi pasar.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulia Indah Cintami (2006) berjudul

“ Analisis Sumbangan Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Boyolali

adalah sebagi berikut :

Variabel luas pasar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan

retribusi pasar.Variabel jumlah los tidak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan retribusi pasar. Variabel luas pasar dan jumlah los secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No Peneliti, tahun Variabel Metode Hasil

1. Bambang Suwandana, 2001

- Jumlah pedagang

- PDRB - Jumlah petugas

penarik retribusi - Jml penduduk

Regresi linier berganda

• Variabel jumlah pedagang pasar dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi pengelolaan pasar.

• Variabel jumlah petugas penarik retribusi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi pengelolaan pasar.

• Variabel jumlah penduduk tidak signifikan terhadap pene-rimaan retribusipengelolaan pasar.

• Variabel yang paling dominan berpengaruh adalah jumlah pedagang pasar.

Lanjutan tabel 2.2 ………………

No Peneliti, tahun Variabel Metode Hasil

2.

Subekti, 2002

- Jumlah pedagang

- Luas lahan

Regresi Linier berganda

• Variabel jumlah pedagang ber-pengaruh positif terhadap penerimaan


commit to user

33

retribusi pasar. • Variabel luas lahan

berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pasar,

3.

Yulia Indah Cintami, 2006

- Luas Pasar - Jumlah Los

Regresi Linier berganda

• Variabel luas pasar ber-pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

• Variabel jumlah los tidak berpengaruh signifikan ter-hadap penerimaan retribusi pasar.

• Variabel luas pasar dan jumlah los secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

Sumber : Penelitian terdahulu, Bambang Suwandana, 2001; Subekti, 2002; Yulia Indah Cintami, 2006.

2.5. Kerangka pemikiran.

Penerimaan Retribusi Pasar dapat diukur dengan melihat dari jumlah

pedagang adegan, jumlah pedagangkios, jumlah pedaganglos dan hari

aktifitas.Jumlah pedagang adegan, jumlah pedagangkios, jumlah pedaganglos

dan hari aktifitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan

retribusi pasar.Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini

dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1. Diagram Skematis Kerangka Pemikiran.

2.6. Hipotesis

Hipotesisdalampenelitianiniadalah :

JUMLAH PEDAGANG ADEGAN,

JUMLAH PEDAGANG KIOS,

JUMLAH PEDAGANG LOS,

HARI AKTIFITAS

PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR


commit to user

34

1. Diduga secara bersama-sama bahwa jumlah pedagang adegan, jumlah

pedagang kios, jumlah pedagang los dan hari aktifitas berpengaruh positif

dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

Secara parsialpengaruh masing-masing variabel sebagai berikut :

1. Diduga jumlah pedagang adegan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penerimaan retribusi pasar.

2. Diduga jumlah pedagang kios berpengaruh positif dan signifikan terhadap


3. Diduga jumlah pedagang los berpengaruh positif dan signifikan terhadap


4. Diduga hari aktifitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap


BAB III

METODE PENELITIAN


commit to user

35

3.1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan metode analisis data sekunder, mengkaji

pengaruh jumlah pedagang adegan, jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los

dan hari aktifitas terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Klaten

Tahun 2009. Obyek penelitiannya berupa pasar tradisional terdiri dari 50 pasar

yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.

3.2. Jenis dan sumber data.

Variabel dalam penelitian ini terdiri variabel yang mempengaruhi (variabel

independen), dan variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dapat dirinci

sebagai berikut :

a. Variabel independen terdiri dari jumlah pedagang adegan, jumlah

pedagangkios, jumlah pedaganglos, dan hari aktifitas. Variabel dependen

dalam penelitian ini adalah penerimaan retribusi pasar.

b. Sumber data berasal dari berbagai instansi terkait diantaranya Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Bappeda,

Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

UMKM yang berada di Kabupaten Klaten.

3.3. Definisi operasional


commit to user

36

1. Penerimaan Retribusi Pasar adalah penerimaan retribusi yang dipungut dari

subyek retribusi pasar, yang diukur dengan angka dalam rupiah per tahun.

2. Jumlah Pedagang Adegan adalah totalitas jumlah orangyang


menempatihalamanpasar, yang diukur dengan angka dalam satuan orang

setiap pasar.

3. Jumlah Pedagang Kios adalah totalitas jumlah orang yang

mempunyaiaktivitas di pasarsebagaipenjualbarang/jasa yang menempatikios,

yang diukur dengan angka dalam satuan orang setiap pasar.

4. Jumlah Pedagang Los adalah totalitas jumlah orang yang

mempunyaiaktivitas di pasarsebagaipenjualbarang/jasa yang menempati los,

yang diukur dengan angka dalam satuan orang setiap pasar.

5. Hari aktifitas adalah jumlah hari aktifitas pasar untuk melakukan transaksi

jual beli dan hari hidup tergantung masing-masing pasar, ada harian dan

pasaran jawa : paing, pon, wage, kliwon dan legi. Adapun hari aktifitas

pasar yaitu aktifitas harian sejumlah 365 hari / tahun;

3.4. Tehnik analisis data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan tehnik regresi Double Log dengan persamaan :

log Y = C + b1log X1 + b2log X2 + b3log X3 + b4log X4+e

Dimana :


commit to user

37

Y = Retribusi pasar (rupiah per tahun)

X1 = Jumlah pedagang adegan (orang)

X2 = Jumlah pedagang kios (orang)

X3 = Jumlah pedagang los (orang)

X4 = hari aktifitas (jumlah hari)

C = Nilai konstanta

b1,b2,b3,b4, =Nilai koefisien regresi

e = Variabel gangguan

Selanjutnya dilakukan Uji Asumsi Klasik dan Uji Statistik sebagai berikut :

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki

distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat

digunakan untuk uji normalitas adalah ujiJarque Bera(JB). Kriteria

pengujian : jika JB hitung <χ2 tabel (probabilitas JB > 0,05), maka Ho

diterima, residual terdistribusi normal.


commit to user

38

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana terdapat hubungan linier

sempurna atau korelasidiantara variabel-variabel bebas (independen)

dalam suatu regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linier

sempurna atau korelasidiantara variabel yang menjelaskan dalam model

regresi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara pengujian.Gejala

multikolinearitas terjadi pada saat R2 sangat tinggi, namun tidak ada

satupun dari koefisien regresi yang signifikan secara statistik melalui uji-

t. Uji multikolinearitas dilakukan dengan pendekatan korelasi parsial

seperti disarankan oleh Farrar dan GruberI (1967). Pedoman yang

digunakan adalah , jika nilai R2a (R2 regresi awal) lebih tinggi dari nilai

R2 pada regresi antar variabel bebas, maka pada model empirik tersebut

tidak terdapat adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan

kepengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah

yang homoskedastisitas . Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat

dilakukan dengan ujiWhite Heterokedasticity Test. Kriteria pengujian

adalah dengan membandingkan nilai Obs*R-squared dengan χ2 tabel.

Jika nilai Obs*R-squared <χ2 tabel, maka tidak signifikan, berati tidak

terjadi masalah heteroskedastisitas.


commit to user

39

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi

linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka

dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya

problem autokorelasi ini maka dapat dilakukan dengan uji Lagrange

Multiplier (LM-test) yaitu dengan membandingkan nilai LM statistik

dengan LM tabel. Jika nilai Obs*R-squared <χ2 tabel, maka tidak

signifikan, berarti tidak terjadi masalah autokorelasi. Disamping itu juga

dapat kita lihat dari probabilitasnya, jika probabilitas > α = 0,05 maka

model terhindar dari masalah autokorelasi.

2. Uji Statistik

a. Uji F

Uji F ini digunakan untuk menguji keberartian koefisien regresi secara

bersama - sama atau simultan antara variabel independen(jumlah

pedagang adegan, jumlah pedagangkios, jumlah pedaganglos dan hari

aktifitas) terhadap variabel dependen(penerimaan retribusi pasar),

dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1) Jika nilai F hitung < F tabel (pada α = 0,05), maka Ho diterima dan

Ha ditolak, yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara

signifikan.


commit to user

40

2) Jika nilai F hitung > F tabel (pada α = 0,05), maka Ho ditolak dan Ha

diterima, yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-

sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R2digunakan untuk

mengetahui berapa persen perubahan variasi variabel independen dapat

menjelaskan variabel dependennya.

c. Uji t

Uji t adalah uji secara individual semua koefisien regresi yang bertujuan

untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen. Pengujian terhadap koefisien

regresi masing-masing variabel independen dengan α = 0,05 dengan

kriteria sebagai berikut :

1) Jika t-hitung<t tabel (pada α = 0,05), maka Ho diterima dan Ha

ditolak, artinya bahwa variabel independen tidak mempengaruhi

variabel dependen secara signifikan.

2) Jika t-hitung >t tabel (pada α = 0,05), maka Ho ditolak dan Ha

diterima, artinyai bahwa variabel independen mempengaruhi variabel

dependen secara signifikan.


commit to user

41

BAB IV

DESKRIPSI DAERAH DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Dekripsi Daerah

1. Aspek Geografi

Kabupaten Klaten terletak secara geografis antara 7º32’19’’ sampai

7º48’33’’ Lintang Selatan dan antara 110º26’14’’ sampai 110º47’51’’ Bujur

Timur. Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung

dengan Kota Surakarta, yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan

Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota

wisata.

Wilayah Kabupaten Klatenberbatasan dengan beberapa kabupaten

yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (Daerah

Istimewa Yogyakarta)

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa

Yogyakarta)

- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo


commit to user

42

Wilayah Kabupaten Klatenterbagi menjadi tiga dataran :

- Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi

sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang,

Karangnongko, Jatinom dan Tulung.

- Dataran Rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan

di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran

lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.

- Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi

sebagian meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan

Cawas.

Keadaan alam yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung

dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan

daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan

pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.556 ha, terbagi

dalam 26 kecamatan, 401 desa/kelurahan. Tahun 2009 jumlah penduduk

Klaten sebesar 1.303.910 jiwa, sedangkan penyebaran penduduk dapat dilihat

pada tabel 4.1.


commit to user

43

Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009

No Kecamatan Luas Wilayah (Ha)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

1. Prambanan 2.443 49.538 2. Gantiwarno 2.564 41.102 3. Wedi 2.438 55.983 4. Bayat 3.943 64.027 5. Cawas 3.447 66.093 6. Trucuk 3.381 82.558 7. Kalikotes 1.300 37.597 18. Kebonarum 966 21.429 9. Jogonalan 2.670 58.115 10. Manisrenggo 2.696 41.962 11. Karangnongko 2.674 37.995 12. Ngawen 1.697 44.560 13. Ceper 2.445 63.830 14. Pedan 1.917 48.802 15. Karangdowo 2.923 51.018 16. Juwiring 2.979 61.300 17. Wonosari 3.114 62.801 18. Delanggu 1.878 44.760 19. Polanharjo 2.384 46.087 20. Karanganom 2.406 49.152 21. Tulung 3.200 54.551 22. Jatinom 3.553 57.438 23. Kemalang 5.166 34.940 24. Klaten Selatan 1.444 41.880 25. Klaten Tengah 890 43.877 26. Klaten Utara 1.038 42.515

Jumlah 65.556 1.303.910 Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2010


commit to user

44

2. Aspek Demografi

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan mencerdasakan kehidupan bangsa. Salah satu

indikator keberhasilan pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan berbagai

aspek kehidupan sosial masyarakat secara memadai. Data demografi

penduduk mutlak diperlukan demi keberhasilan program pembangunan yang

dijalankan.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun2006 – 2009

Jenis Kelamin 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 1 3 4 5 6 7 8

Laki-laki 627.743 48,8 631.229 48,8 635.526 48,8 637.938 48,9 Perempuan 658.291 51,2 661.994 51,2 664.950 51,2 665.966 51,1

Total 1.286.034 1.293.223 1.300.476 1.303.904 Kepadatan Penduduk

(Jiwa/Km2)

1.962 1.973 1.984 1.989

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2010.

Perkembangan kondisi demografis di Kabupaten Klaten menunjukkan

jumlah penduduk tahun 2009 sebanyak 1.303.904 jiwa meningkat 0,26 %

dibandingkan tahun 2008. Kenaikan tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan

kenaikan pada tahun 2008 yang hanya naik 0,56%. Meskipun sejak tahun

2006 jumlah penduduk selalu meningkat tetapi besaran kenaikannya masih di

bawah 1%. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut berakibat pada

meningkatnya kepadatan penduduk. Tahun 2006, kepadatan sebesar 1.962

jiwa/Km2 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.989 jiwa/Km2.


commit to user

45

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Klaten pada tahun 2009

terbagi menjadi 26 Kecamatan, 401 Desa/Kelurahan.Adapun distribusi

desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini :

Tabel 4.3. Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan Dan Rata-Rata Penduduk per Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009.

No. Kecamatan Jumlah Desa / Kelurahan

Rata-Rata Penduduk per Desa

1. Prambanan 16 3.096 2. Gantiwarno 16 2.569 3. Wedi 19 2.946 4. Bayat 18 3.557 5. Cawas 20 3.305 6. Trucuk 18 4.587 7. Kalikotes 7 5.371 8. Kebonarum 7 3.061 9. Jogonalan 18 3.229 10. Manisrenggo 16 2.623 11. Karangnongko 14 2.714 12. Ngawen 13 3.428 13. Ceper 18 3.546 14. Pedan 14 3.486 15. Karangdowo 19 2.685 16. Juwiring 19 3.226 17. Wonosari 18 3.489 18. Delanggu 16 2.798 19. Polanharjo 18 2.560 20. Karanganom 19 2.587 21. Tulung 18 3.031 22. Jatinom 18 3.191 23. Kemalang 13 2.688 24. Klaten Selatan 12 3.490 25. Klaten Tengah 9 4.875 26. Klaten Utara 78 1485.314

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2010


commit to user

46

3. Aspek Ekonomi

Keadaan penduduk dan antisipasi perkembangannya di masa

mendatang sangat mempengaruhi setiap usaha yang akan dilakukan untuk

pengembangan ekonomi di daerah. Demikian pula untuk pengembangan

sektor perdagangan dalam rangka memajukan ekonomi daerah, ciri

pertumbuhan dan dampak kependudukan dalam berbagai bidang harus pandai

mengamati strateginya. Tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut tidak

bisa dicapai hasil optimal.

Bidang pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan pelimpahan sejumlah

kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme otonomi daerah. Beberapa

peran penting bidang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun jumlah Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2007 - 2009 dapat dilihat

pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2007 – 2009 (dalam rupiah)

Anggaran 2007 2008 2009 1 2 3 4

Pendapatan 873.832.498.538 976.911.471.112 992.329.082.350

Belanja 866.492.263.138 1.000.134.799.035 981.121.677.296 Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten, 2010


commit to user

47

Realisasi pendapatan APBD Kabupaten Klaten tahun 2009 sebesarRp.

992.329.082.350 dengan belanja sebesar Rp. 981.121.677.296 sehingga terjadi

surplus anggaran sebesar Rp. 11.207.405.054.

Dibanding tahun-tahun sebelumnya pendapatan dan belanja APBD tersebut

mengalami perubahan dengan kondisi yang berbeda.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bermanfaat menggambarkan

keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena PAD merupakan nilai

pendapatan yang benar-benar diterima daerah dan akan digunakan untuk

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar nilai

PAD berarti semakin besar anggaran pembangunan dan masyarakat akan

semakin sejahtera. Dengan kata lain, program pembangunan yang

dilaksanakan semakin berhasil.

Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 sebesar

Rp. 54.398.522.276 seperti terlihat pada tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5. Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan

Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten KlatenTahun 2009

PAD Jumlah (Rp) % 1 2 3

Pajak Daerah 20.176.815.291 37,09

Retribusi Daerah 11.039.456.847 20,29

Bagian Laba BUMD 4.101.047.114 7,54

Lain-lain Pendapatan yang Sah 19.081.203.024 35,08

Total 54.398.522.276 Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten, 2010.


commit to user

48

Komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah ada empat komponen

yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan lain-lain

pendapatan yang sah. Tahun 2009, pajak daerah memberikan kontribusi

terbesar dalam pembentukan PAD yaitu sebesar 37,09 % diikuti lain-lain

pendapatan yang sah sebesar 35,08 %,retribusi daerah sebesar 20,29 % dan

bagian laba BUMD memberikan kontribusi paling sedikit sebesar 7,54 %.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan

pembangunan, Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2009 juga

mendapatkan dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan

pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dengan total

dana mencapai Rp. 841.073.104.734,-. Rincian dan besarnya dana

perimbangan tahun 2009 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Jumlah Dana Perimbangan Kabupaten Klaten Tahun 2009

Dana Perimbangan Jumlah (Rp)

BagiHasilPajakdanBukanPajak 42.885.842.734 Dana AlokasiUmum (DAU) 726.192.262.000 Dana AlokasiKhusus (DAK) 71.995.000.000

Jumlah 841.073.104.734 Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten, 2010.


commit to user

49

4.2. Deskripsi data

1. Penerimaan Retribusi Pasar

Variabel Penerimaan Retribusi Pasar dalam penelitian ini diartikan

sebagai penerimaan retribusi Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten tahun 2009. Pengukuran variabel

penerimaan retribusi pasar dinyatakan dalam jumlah jutaan rupiah tiap

Pasar, maka dapat diketahui pertumbuhan penerimaan retribusi pasar yang

disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.7 Penerimaan Retribusi Pasar dan Pertumbuhan Retribusi Pasar

Kabupaten KlatenTahun 2008 - 2009

NO PASAR RETRIBUSI PASAR PERTUMBUHAN2008 2009 (%)

1 2 3 4 5 1 Ps.Prambanan 58,811,100 80,448,000 36,792 Ps.Taji 13,778,000 14,463,000 4,973 Ps.Gantiwarno 7,084,500 7,604,900 7,354 Ps.Panggil 11,840,000 7,996,400 (32,46)5 Ps.Wedi 168,217,580 168,480,360 0,166 Ps.Gempol 16,108,900 18,638,900 15,717 Ps.Sidoharjo 64,249,080 67,343,980 4,828 Ps.Karangasem 7,114,250 9,600,500 34,959 Ps.Masaran 128,720,000 142,230,800 10,5010 Ps.Bandungrejo 5,814,500 5,814,500 -11 Ps.Baran 1,138,600 1,138,600 -12 Ps.Balak 8,345,200 9,203,400 10,2813 Ps.Posis 13,427,700 7,873,000 (41,37)14 Ps.Gamongan 10,151,900 12,158,000 19,7615 Ps.Babad 25,497,760 26,838,360 5,2616 Ps.Jeto 9,416,100 11,418,500 21,2717 Ps.Kiringan 4,763,700 4,763,700 -18 Ps.Gentongan 55,638,500 61,408,000 10,3719 Ps.Jimbung 21,495,900 23,554,600 9,5820 Ps.Pokoh 4,738,300 4,738,300 -21 Ps.Kraguman 58,277,300 66,086,400 13,4022 Ps.Dompyongan 14,808,100 18,694,800 26,2523 Ps.Srowot 8,115,300 10,148,400 25,05


commit to user

50

Lanjutan tabel 4.7 …………

1 2 3 4 524 Ps.Manisrenggo 33,432,400 47,140,800 41,0025 Ps.Puluhwatu 54,192,400 57,959,900 6,9526 Ps.Totogan 19,817,400 22,619,800 14,1427 Ps.Senggol 9,692,000 10,168,000 4,9128 Ps.Pedan 238,015,130 295,641,400 24,2129 Ps.Minggiran 44,231,000 46,397,500 4,9030 Ps.Tanjung 62,073,450 62,973,450 1,4531 Ps.Juwiring 16,496,100 19,475,100 18,0632 Ps.Panjangan 15,843,200 20,179,000 27,3733 Ps.Carikan 7,164,000 8,469,000 18,2234 Ps.Tegalgondo 51,653,700 53,786,600 4,1335 Ps.Delanggu 46,238,700 132,582,200 186,7336 Ps.Jeblog 28,149,950 35,826,350 27,2737 Ps.Karangan 30,279,800 33,071,900 9,2238 Ps.Ngendo 10,341,900 11,852,400 14,6139 Ps.Cokrokembang 38,460,800 44,177,000 14,8640 Ps.Jatinom 106,126,000 116,726,200 9,9941 Ps.Gabus 88,619,350 110,001,000 24,1342 Ps.Surowono 48,504,000 56,531,000 16,5543 Ps.Gayamprit 24,037,200 28,830,000 19,9444 Ps.BendoGtng 1,321,000 1,321,000 -45 Ps. Klaten III Lt 287,275,520 294,003,780 2,3446 Ps.Mlinjon 7,928,200 7,928,200 -47 Ps.Srago 62,407,200 63,648,250 1,9948 Ps.Gunungan 5,686,900 6,370,700 12,0249 Ps.PlembonHwn 9,778,700 11,939,800 22,1050 Ps.PlembonUmum 8,059,450 8,059,450 - JUMLAH 2,073,377,720 2,388,325,180 15,19

RERATA

41,467,554 47,766,504 15,19

Sumber : Data sekunder diolah, 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian

diperoleh data mengenai retribusi pasar yang bersumber dari Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten. Jumlah

data terdiri dari 50 Pasar selama tahun 2009 didapatkan data retribusi pasar

sangat bervariasi. Dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar 15,19 %.


commit to user

51

Pertumbuhan tertinggi 186,73 % di Pasar Delanggu, sedangkan terendah

(minus) sebesar (41,37) % pasar Posis dan (32,46)% pasar Panggil.

Selanjutnya pasar yang berada diatas pertumbuhan rata-rata ada 17 pasar

dan pertumbuhan dibawah rata-rata ada 33 pasar.

2. Jumlah Pedagang Adegan

Variabel Jumlah Pedagang Adegan dalam penelitian ini diartikan

sebagai Jumlah Pedagang Adegan Pasar yang terdiri dari Pedagang Adegan

yang beraktivitas di pasar yang ada di Kabupaten Klaten tahun 2009.

Pengukuran variabel jumlah pedagang adegan dinyatakan dalam jumlah

orang tiap Pasar, maka dapat diketahui pertumbuhan jumlah pedagang

adegan yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.8. Jumlah Pedagang Adegan Menurut Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009

NO PASAR JUMLAH (%) (Orang) 1 2 3 4 1 Ps.Prambanan 8 0,652 Ps.Taji 9 0,733 Ps.Gantiwarno 5 0,414 Ps.Panggil 8 0,655 Ps.Wedi 43 3,506 Ps.Gempol 9 0,737 Ps.Sidoharjo 25 2,048 Ps.Karangasem 4 0,329 Ps.Masaran 20 1,6310 Ps.Bandungrejo 3 0,2411 Ps.Baran 15 1,2212 Ps.Balak 6 0,49


commit to user

52

LanjutanTable 4.8 ……………… 1 2 3 4

13 Ps.Posis 6 0,4914 Ps.Gamongan 66 5,3815 Ps.Babad 12 0,9816 Ps.Jeto 16 1,3017 Ps.Kiringan 5 0,4118 Ps.Gentongan 28 2,2919 Ps.Jimbung 6 0,4920 Ps.Pokoh 8 0,6521 Ps.Kraguman 9 0,7322 Ps.Dompyongan 38 3,1023 Ps.Srowot 7 0,5724 Ps.Manisrenggo 21 1,7125 Ps.Puluhwatu 8 0,6526 Ps.Totogan 10 0,8127 Ps.Senggol 7 0,5728 Ps.Pedan 46 3,7529 Ps.Minggiran 21 1,7130 Ps.Tanjung 8 0,6531 Ps.Juwiring 18 1,4732 Ps.Panjangan 8 0,6533 Ps.Carikan 5 0,4134 Ps.Tegalgondo 37 3,0135 Ps.Delanggu 34 2,7736 Ps.Jeblog 32 2,6137 Ps.Karangan 3 0,2438 Ps.Ngendo 3 0,2439 Ps.Cokrokembang 13 1,0640 Ps.Jatinom 292 23,8041 Ps.Gabus 44 3,5842 Ps.Surowono 82 6,6843 Ps.Gayamprit 10 0,8144 Ps.Bendogantungan 3 0,2445 Ps. Klaten III Lantai 77 6,2746 Ps.Mlinjon 6 0,4947 Ps.Srago 42 3,4248 Ps.Gunungan 9 0,7349 Ps.PlembonHwn 27 2,2050 Ps.PlembonUmum 5 0,41

JUMLAH 1227 100 RERATA 24 1,95



commit to user

53

Berdasarkan data pada tabel 4.8 tersebut di atas menunjukkan bahwa

jumlah pedagang adegan sangat bervariasi menurut lokasi pasar yang

tersebar di wilayah Kabupaten Klaten. Data sekunder 50pasar diketahui rata-

rata pedagang adegan sebanyak 24 orang, sedangkan jumlah pedagang

adegan diatas rata-rata terdapat di pasar : Wedi, Sidoharjo, Gamongan,

Gentongan, Dompyongan, Pedan, Tegalgondo, Delanggu, Jeblog, Jatinom,

Gabus, Surowono, Klaten III Lantai, Srago dan Pasar Plembon Hewan.

Sedangkan jumlah pedagang dibawah rata-rata adalah pasar Prambanan,

Taji, Gantiwarno, Panggil, Gempol, Karangasem, Masaran, Bandungrejo,

Baran, Balak, Posis, Babad, Jeto, Kiringan, Jimbung, Pokoh, Kraguman,

Srowot, Manisrenggo, Puluhwatu, Totogan, Senggol, Minggiran, Tanjung,

Juwiring, Panjangan, Carikan, Karangan, Ngendo, Cokrokembang,

Gayamprit, Bendogantungan,Mlinjon, Gunungan, Plembon Umum, dan

yang tertinggi jumlah pedagang adegannyadi pasar Jatinom.

3. Jumlah Pedagang Kios

Variabel Jumlah Pedagang Kios dalam penelitian ini diartikan sebagai

totalitas Jumlah Pedagang Kios Pasar yang terdiri dari Pedagang Kios yang

beraktivitas di pasar yang ada di Kabupaten Klaten tahun 2009. Pengukuran

variabel Jumlah Pedagang Kios dinyatakan dalam jumlah orang per pasar

seperti disajikan pada tabel dibawah ini.


commit to user

54

Tabel 4.9.Jumlah Pedagang Kios Menurut Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009

NO PASAR JUMLAH (%) (Orang) 1 2 3 4 1 Ps.Prambanan 39 1,40 2 Ps.Taji 44 1,57 3 Ps.Gantiwarno 3 0,11 4 Ps.Panggil 29 1,04 5 Ps.Wedi 200 7,16 6 Ps.Gempol 30 1,07 7 Ps.Sidoharjo 73 2,61 8 Ps.Karangasem 6 0,21 9 Ps.Masaran 167 5,98 10 Ps.Bandungrejo 13 0,47 11 Ps.Baran 3 0,11 12 Ps.Balak 18 0,64 13 Ps.Posis 23 0,82 14 Ps.Gamongan 3 0,11 15 Ps.Babad 33 1,18 16 Ps.Jeto 20 0,72 17 Ps.Kiringan 5 0,18 18 Ps.Gentongan 98 3,51 19 Ps.Jimbung 19 0,68 20 Ps.Pokoh 8 0,29 21 Ps.Kraguman 40 1,43 22 Ps.Dompyongan 10 0,36 23 Ps.Srowot 18 0,64 24 Ps.Manisrenggo 60 2,15 25 Ps.Puluhwatu 63 2,25 26 Ps.Totogan 27 0,97 27 Ps.Senggol 24 0,86 28 Ps.Pedan 225 8,05 29 Ps.Minggiran 46 1,65 30 Ps.Tanjung 72 2,58 31 Ps.Juwiring 23 0,82


commit to user

55

Lanjutan Tabel 4.9. .............

1 2 3 4 32 Ps.Panjangan 37 1,32 33 Ps.Carikan 20 0,72 34 Ps.Tegalgondo 50 1,79 35 Ps.Delanggu 319 11,42 36 Ps.Jeblog 30 1,07 37 Ps.Karangan 29 1,04 38 Ps.Ngendo 32 1,15 39 Ps.Cokrokembang 49 1,75 40 Ps.Jatinom 76 2,72 41 Ps.Gabus 80 2,86 42 Ps.Surowono 14 0,50 43 Ps.Gayamprit 19 0,68 44 Ps.Bendogantungan 7 0,25 45 Ps. Klaten III Lantai 440 15,75 46 Ps.Mlinjon 20 0,72 47 Ps.Srago 84 3,01 48 Ps.Gunungan 20 0,72 49 Ps.PlembonHwn 14 0,50 50 Ps.PlembonUmum 12 0,43

JUMLAH

2,794 100

RERATA

56 2,00Sumber : Data sekunder diolah, 2009.

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah pedagangkios sangat

beraneka ragam. Dari data sekunder 50 Pasar yang diperoleh rata-rata

jumlah pedagang kios sebanyak 56 orang tiap pasar, sedangkan jumlah

pedagang kios diatas rata-rata terdapat di pasar : Wedi, Sidoharjo, Masaran,

Gentongan, Manisrenggo, Puluhwatu, Pedan, Tanjung, Delanggu, Jatinom,

Gabus, Klaten III Lantai dan Srago. Sedangkan jumlah pedagangkios


commit to user

56

dibawah rata-rata adalah pasar Prambanan, Taji, Gantiwarno, Panggil,

Gempol, Karangasem, Bandungrejo, Baran, Balak, Posis, Gamongan,

Babad, Jeto, Kiringan, Jimbung, Pokoh, Kraguman, Dompyongan, Srowot,

Totogan, Senggol, Minggiran, Juwiring, Panjangan, Carikan, Tegalgondo,

Jeblog, Karangan, Ngendo, Cokrokembang, Surowono, Gayamprit,

Bendogantungan, Mlinjon, Gunungan, Plembon Hewan, Plembon Umum,

dan pasar yang tertinggi jumlah pedagangkiosnyaadalah pasar Klaten III

Lantai.

4. Jumlah Pedagang Los

Variabel Jumlah Pedagang Los dalam penelitian ini diartikan sebagai

totalitas Jumlah Pedagang Los Pasar yang terdiri dari Pedagang Los yang

beraktivitas di pasar yang ada di Kabupaten Klaten tahun 2009. Pengukuran

variabel Jumlah PedagangLos dinyatakan dalam jumlah orang per pasar.

Dari data sekunder 50 Pasar yang diperoleh rata-rata jumlah pedagang los

sebanyak 139orang, adapun jumlah pedagang los diatas rata-rata terdapat di

pasar : Prambanan, Wedi, Sidoharjo, Masaran, Gentongan, Kraguman,

Manisrenggo, Pedan, Tanjung, Tegalgondo, Delanggu, Cokrokembang,

Jatinom, Gabus,Surowono dan Klaten III Lantai. Sedangkan

jumlahpedagang los dibawah rata-rata ada di pasarPrambanan, Taji,

Gantiwarno, Panggil, Gempol, Karangasem, Bandungrejo, Baran, Balak,


commit to user

57

Posis, Gamongan, Babad, Jeto, Kiringan, Jimbung, Pokoh, Dompyongan,

Srowot, Puluhwatu, Totogan, Senggol, Minggiran, Juwiring, Panjangan,

Carikan, Jeblog, Karangan, Ngendo, Jatinom, Gabus, Gayamprit,

Bendogantungan, Mlinjon, Srago, Gunungan, Plembon Hewan, Plembon

Umum, dan jumlah pedagang losyang tertinggi di pasar Pedan.

Tabel 4.10.Jumlah Pedagang Los Menurut Pasar di Kabupaten Klaten Tahun

2009

NO PASAR JUMLAH (%) (Orang) 1 2 3 4 1 Ps.Prambanan 126 1,81

2 Ps.Taji 64 0,92

3 Ps.Gantiwarno 40 0,57

4 Ps.Panggil 25 0,36

5 Ps.Wedi 225 3,23

6 Ps.Gempol 60 0,86

7 Ps.Sidoharjo 344 4,94

8 Ps.Karangasem 36 0,52

9 Ps.Masaran 627 9,00

10 Ps.Bandungrejo 30 0,43

11 Ps.Baran 15 0,21

12 Ps.Balak 40 0,57

13 Ps.Posis 36 0,52

14 Ps.Gamongan 45 0,65

15 Ps.Babad 99 1,42

16 Ps.Jeto 48 0,69

17 Ps.Kiringan 33 0,47


commit to user

58

Lanjutan Tabel 4.10. .............

1 2 3 4 18 Ps.Gentongan 188 2,7019 Ps.Jimbung 84 1,2120 Ps.Pokoh 20 0,2921 Ps.Kraguman 216 3,1022 Ps.Dompyongan 75 1,0823 Ps.Srowot 60 0,8624 Ps.Manisrenggo 152 2,1825 Ps.Puluhwatu 120 1,7226 Ps.Totogan 67 0,9627 Ps.Senggol 52 0,7528 Ps.Pedan 630 9,0529 Ps.Minggiran 125 1,7930 Ps.Tanjung 144 2,0731 Ps.Juwiring 60 0,8632 Ps.Panjangan 60 0,8633 Ps.Carikan 25 0,3634 Ps.Tegalgondo 228 3,2735 Ps.Delanggu 605 8,6936 Ps.Jeblog 126 1,8137 Ps.Karangan 45 0,6538 Ps.Ngendo 39 0,5639 Ps.Cokrokembang 279 4,0140 Ps.Jatinom 246 3,5341 Ps.Gabus 242 3,4742 Ps.Surowono 328 4,7143 Ps.Gayamprit 60 0,8644 Ps.Bendogantungan 3 0,0445 Ps. Klaten III Lantai 539 7,7446 Ps.Mlinjon 36 0,5247 Ps.Srago 102 1,4648 Ps.Gunungan 36 0,5249 Ps.PlembonHwn 36 0,5250 Ps.PlembonUmum 42 0,60

JUMLAH 6963 100 RERATA 139 1,99

Sumber : Data sekunder diolah, 2009.


commit to user

59

5. Hari Aktifitas

Variabel Hari Aktifitas dalam penelitian ini diartikan sebagai

totalitas hari aktifitas setiap pasar dalam satu tahun. Pengukuran variabel

Hari Aktifitas dinyatakan dalam jumlah hari per tahun.

Tabel 4.11.Hari Aktifitas Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009

NO PASAR JUMLAH Pahing Pon Wage Kliwon Legi

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Ps.Prambanan 365 V V V V V 2 Ps.Taji 164 V V V V V 3 Ps.Gantiwarno 146 V V V V V 4 Ps.Panggil 146 V V V V V 5 Ps.Wedi 365 V V V V V 6 Ps.Gempol 164 V V V V V 7 Ps.Sidoharjo 219 V V V V V 8 Ps.Karangasem 146 V V V 9 Ps.Masaran 365 V V V V V 10 Ps.Bandungrejo 146 V V V V V 11 Ps.Baran 91 V V 12 Ps.Balak 146 V V V V V 13 Ps.Posis 146 V V V V V 14 Ps.Gamongan 164 V V V V V 15 Ps.Babad 280 V V V V V 16 Ps.Jeto 164 V V V V V 17 Ps.Kiringan 91 V V V V V 18 Ps.Gentongan 365 V V V V V 19 Ps.Jimbung 280 V V V V V 20 Ps.Pokoh 91 V V V V V 21 Ps.Kraguman 365 V V V V V 22 Ps.Dompyongan 164 V V V V V 23 Ps.Srowot 146 V V V V V 24 Ps.Manisrenggo 182 V V V V V 25 Ps.Puluhwatu 280 V V V V V 26 Ps.Totogan 219 V V V V V 27 Ps.Senggol 146 V V V V V


commit to user

60

Lanjutan Tabel 4.11 ......................

1 2 3 4 5 6 7 8 28 Ps.Pedan 365 V V V V V 29 Ps.Minggiran 182 V V V V V 30 Ps.Tanjung 365 V V V V V 31 Ps.Juwiring 218 V V V V V 32 Ps.Panjangan 164 V V V V V 33 Ps.Carikan 146 V V V V V 34 Ps.Tegalgondo 219 V V V V V 35 Ps.Delanggu 365 V V V 36 Ps.Jeblog 219 V V V V V 37 Ps.Karangan 219 V V 38 Ps.Ngendo 164 V V V V V 39 Ps.Cokrokembang 219 V V V V V 40 Ps.Jatinom 365 V V V V V 41 Ps.Gabus 365 V V V V V 42 Ps.Surowono 365 V V 43 Ps.Gayamprit 219 V V V 44 Ps.Bendogantungan 91 V V V V V 45 Ps.Klaten III Lantai 365 V V V V V 46 Ps.Mlinjon 146 V V V V V 47 Ps.Srago 365 V V V V V 48 Ps.Gunungan 146 V V V V V 49 Ps.PlembonHwn 146 V V 50 Ps.PlembonUmum 146 V V V V V JUMLAH 11,111 48 46 45 48 45 RERATA 222


Tabel tersebut di atas menununjukkan bahwa Hari Aktifitas rata rata hampir

sama. Dari data sekunder 50 Pasar diperoleh data aktivitas pasar pada hari

pasaran Paing sebanyak 48 pasar, Pon 46 pasar, Wage 45 pasar, Kliwon 48

pasar dan Legi 45 pasar.


commit to user

61

4.3. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar

Model yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah

model regresiDoubel Log. Pengujian hipotesis dilakukan dengan software

EViews 5.1. Hasil pengujiansebagai berikut :

Tabel 4.12. Hasil Uji Regresi Double Log Analisis faktor yang mempengaruhi

penerimaan retribusi pasar

Nama Variable Notasi Koefisien Standar eror t-Statistik Probabilitas

Konstanta C 8,1899 0,7570 10,8183 0,0000

Jml pedagang adeganX1 0,0650 0,0553 1,1753 0,2460

Jml pedagang Kios X2 0,2466 0,0635 3,8813 0,0003

Jml Pedagang Los X3 0,4864 0,0885 5,4944 0,0000

Hari Aktifitas X4 1,0616 0,1916 5,5410 0,0000

R-squared 0,9501 Mean dependent var 16,9690

Adjusted R-squared 0,9457 S.D. dependent var 1,2536

S.E. of regression 0,2919 F-statistic 214,6196

Sum squared resid 3,8353 Prob(F-statistic) 0,0000

Durbin-Watson stat 2,1700

Sumber : Lampiran 1 diolah

Dari hasil regresi Double Log tersebut dapat dituliskan persamaan regresi

sebagai berikut :

Y = 8,1899 + 0,0650X1 + 0,2466X2+ 0,4864X3 +1,0616X4


commit to user

62

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi

data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat digunakan untuk

uji Normalitas adalah uji Jarque Bera (JB). Kriteria pengujian : jika JB

hitung lebih kecil dari X² tabel maka distribusi data normal tetapi jika JB

hitung lebih besar dari X² tabel maka distribusi data tidak normal. Dari

hasil uji JB terlihat bahwa nilai Jarque Bera hitung sebesar 0,5702 lebih

kecil dari nilai X2 dengan derajat kebebasan 4 sebesar 9,488 dengan

demikian nilai JB tes < X2 tabel yang artinya bahwa model yang

digunakan dalam estimasi ini datanya berdistribusi secara normal.

Sumber :Lampiran 1 diolah Gambar 4.1 Uji Normalitas

0

2

4

6

8

10

12

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0.0 0.2 0.4 0.6

Series: ResidualsSample 1 50Observations 50

Mean -3.94e-16Median 0.006766Maximum 0.649030Minimum -0.798090Std. Dev. 0.279773Skewness -0.252922Kurtosis 3.133523

Jarque-Bera 0.570221Probability 0.751931


commit to user

63

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya

hubungan linier yang pas diantara variabel yang menjelaskan, dapat

dilakukan berbagai cara pengujian. Gejala Multikolinearitas adalah pada

saat R² sangat tinggi, namun tidak ada satupun dari koefisien regresi

yang signifikan secara statistik melalui uji-t. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2005).

Pedoman yang digunakan adalah, jika nilai R²a (R² regresi awal) lebih

besar dari R² pada regresi antar variabel bebas, maka dalam model

tersebut tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 4.13. Pengujian Multikolinieritas dengan Korelasi Parsial


Hasil dari analisis korelasi parsial pada tabel diatas diperoleh koefisien

determinasi diantara variabel bebas tidak terkena gejala

multikolinieritas. Jadi dengan demikian estimasi model yang digunakan

mengindikasikan bahwa variabel penjelas tidak terdapat gejala

multikolinieritas.

Variabel Independen R2 Tanda R2

(Awal) Kesimpulan

Jumlah Pedagang Adegan 0,4431 < 0,9501 Tidak Ada Multikolinieritas

Jumlah Pedagang Kios 0,6628 < 0,9501 Tidak Ada Multikolinieritas

Jumlah Pedagang Los 0,8077 < 0,9501 Tidak Ada Multikolinieritas

Hari Aktifitas 0,7465 < 0,9501 Tidak Ada Multikolinieritas


commit to user

64

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan

kepengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah

yang homoskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat

dilakukan dengan uji White Heteroskedasticity Test pada tabel 4.14

berikut ini: Tabel 4.14 Hasil Uji White Heteroskedasticity No Cross Term

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 1,0457 Prob. F(8,41) 0,4188Obs*R-squared 8,4733 Prob. Chi-Square(8) 0,3886

Sumber :Lampiran 1 diolah

Model regresi dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila nilai

observasi xR2 lebih kecil dari nilai X2 tabel. Tingkat α = 5% dengan

derajat kebebasan sebesar 8 maka diperoleh nilai X2 tabel 15,507. Hal

ini digunakan untuk menguji dengan metode no cross term. Karena hasil

uji senilai 8,4733< 15,507 maka dapat disimpulkan bahwa model

estimasi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.


commit to user

65

Tabel 4.15 Hasil Uji White Heteroskedasticity Cross Term

White Heteroskedasticity Test:



Pengujian menggunakan metode cross term diperoleh nilai X2 tabel

dengan derajat kebebasan 14, tingkat α = 5% yaitu sebesar 23,685. Hasil

uji White Heteroskedasticity Test dengan metode cross term diperoleh

nilai observasi xR2 senilai 17,8849. Karena hasil uji senilai 17,8849 <

23,685 maka disimpulkan bahwa model estimasi dalam penelitian ini

tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi

linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka

dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya

problem autokorelasi ini maka dapat melakukan uji Lagrange Multiplier

Test (LM Test).

Tabel 4.16 Hasil Uji Lagrange Multiplier Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:




commit to user

66

Dari hasil pengujian LM test tersebut diketahui nilai observasi x R2

sebesar 0,6711. Nilai X2 tabel dengan derajat kebebasan sebesar 4 dan

tingkat α = 5% diperoleh nilai 9,488. Karena hasil uji LM test senilai

0,6711< 9,488 maka disimpulkan bahwa model estimasi dalam

penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

2. Uji Statistik

a. Uji F

Uji ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen secara bersama – sama dengan kriteria

pengujian sebagai berikut :

1) Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel (pada α = 5 %), maka Ho

diterima dan Ha ditolak, yang berarti bahwa variabel independen

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

secara signifikan.

2) Jika F hitung lebih besar dari F tabel (pada α = 5 %), maka Ho

ditolak, yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3,44 f hitung=214,6196

Gambar 4.2. Uji kriteria uji F

Ho ditolak Ho diterima


commit to user

67

Berdasar hasil pengolahan diketahui bahwa nilai F hitung sebesar

214,6196 lebih besar dari F tabel sebesar 3,44dengan probabilitas

sebesar 0,0000lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel

jumlah pedagang adegan, jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los

dan hari aktivitas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan

terhadap penerimaan retribusi pasar.

b. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R2 merupakan suatu

ukuran yang penting dalam regresi, karena digunakan untuk mengetahui

berapa persen perubahan variasi variabel independen dapat menjelaskan

perubahan variabel dependennya, atau dengan kata lain, angka tersebut

dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan

data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi ini mencerminkan

seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh

variabel independen. Nilai R2 dari pengolahan data yang telah dilakukan

pada tabel 4.12, diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,9501 hal ini

menunjukkan bahwa variasi variabel Jumlah Pedagang Adegan, Jumlah

Pedagang Kios, Jumlah Pedagang Los dan Hari Aktifitas hanya mampu

menjelaskan sebesar 95,02% terhadap variasi variabel penerimaan

Retribusi Pasar, sedangkan sisanya 4,98% dijelaskan oleh variasi

variabel lain diluar model penelitian ini.


commit to user

68

a. Uji t

Uji t adalah uji secara individual semua koefisien regresi yang bertujuan

untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen.Kriteria pengujian adalah sebagai

berikut :

1) jika t hitung lebih kecil dari t tabel pada tingkat signifikasi 5 %, maka

Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel independen tidak

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

2) jika t hitunglebih besar dari t tabel pada tingkat signifikasi 5 %, maka

Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Hasil pengujian terhadap koefisien regresi masing-masing variabel bebas

dengan α = 5 % diperoleh hasil sebagai berikut :apabila variabel

independen nol maka penerimaan retribusi Pasar bertambah senilai

8,19% per tahun. Variabel Jumlah Pedagang Adegan (X1) mempunyai

koefisien sebesar 0,0650dengan taraf signifikansi sebesar 0,2460 lebih

besar dari 0,05 artinya variabel Jumlah Pedagang Adegan

tidakberpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Retribusi Pasar.

Variabel Jumlah Pedagang Kios (X2) mempunyai koefisien sebesar

0,2466 dengan taraf signifikansisebesar 0,0003 lebih kecil dari 0,05,

artinya variabel Jumlah Pedagang Kios mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.Variabel


commit to user

69

JumlahPedagang Los (X3) mempunyai koefisien sebesar 0,4864 dengan

taraf signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, artinya variabel

Jumlah Pedagang Los mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

penerimaan retribusi Pasar. Variabel Hari aktifitas (X4) mempunyai

koefisien sebesar1,0616 dengan taraf signifikansi sebesar 0,0000 lebih

kecil dari 0,05, artinya variabel hari aktifitas mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap penerimaan Retribusi Pasar. Variabel yang dominan

adalah variabel Jumlah Pedagang Los dan Hari Aktifitas dengan

koefisien terbesar yaitu 0,0000.

Berikut ini adalah hasil pengujian parameter individual dengan tingkat

signifikasi (α=0,05) :

1) Koefisien regresi dari Jumlah Pedagang Adegan mempunyai nilait-

hitung sebesar 1,1753 lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,132dimana

nilai probabilitas sebesar 0,0003 lebih kecil dari 0,05 maka Ho

diterima dan Ha ditolak, artinya variabel independen tidak

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan pada tingkat

signifikasi (α=0,05). Dengan menganggap variabel independen

lainnya konstan, maka secara individu variabel Jumlah Pedagang

Adegan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan

Retribusi Pasar.


commit to user

70

-2,132t hitung=1,1753 2,132

Gambar 4.3. Uji kriteria jumlah pedagang adegan.

2) Koefisien regresi dari Jumlah Pedagang Kios mempunyai nilait-

hitung sebesar 3,8813lebih besar dari t-tabel senilai2,132dimana


ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen mempengaruhi

variabel dependen secara signifikan pada tingkat signifikasi

(α=0,05,dengan menganggap variabel independen lainnya konstan,

maka secara individu variabel Jumlah Pedagang Kios berpengaruh

signifikan terhadap Penerimaan Retribusi Pasar.

-2,1322,132t htng=3,8813

Gambar 4.4. Uji Kriteria jumlah pedagang kios.

Ho ditolak Hoditolak

Ho ditolak Hoditolak

Ho diterima

Ho diterima


commit to user

71

3) Koefisien regresi dari Jumlah Pedagang Los mempunyai nilai t -

hitung sebesar5,4944lebih besar dari t tabel sebesar 2,132dimana


ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen mempengaruhi

variabel dependen secara signifikan pada tingkat signifikasi

(α=0,05). Dengan menganggap variabel independen lainnya konstan,

maka secara individu variabel Jumlah Pedagang Los berpengaruh

signifikan terhadap Penerimaan Retribusi Pasar.

-2,1322,132t htng=5,4944

Gambar 4.5. Uji Kriteria jumlah pedagang los.

4) Koefisien regresi dari Hari Aktifitas mempunyai nilai t - hitung

sebesar 5,5410 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,132dimana nilai

probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05maka Ho ditolak dan

Ha diterima, artinya variabel independen mempengaruhi variabel

dependen secara signifikan pada tingkat signifikasi (α=0,05). Dengan

menganggap variabel independen lainnya konstan, maka secara

Ho ditolak Hoditolak Ho diterima


commit to user

72

individu variabel Hari Aktivitas berpengaruh secara signifikan

terhadap Penerimaan Retribusi Pasar.

-2,1322,132t htng=5,5410

Gambar 4.6. Uji kriteria hari aktifitas.

4.4. Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi

Jumlah Pedagang Kios, Jumlah Pedagang Los dan Hari Aktifitas secara

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel dependen yaitu

Penerimaan Retribusi Pasar, sedangkan variabel Jumlah Pedagang Adegan tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Retribusi Pasar. Hasil Uji

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Jumlah Pedagang Adeganmempunyai koefisien sebesar 0,0650dan

tidak signifikan. Jumlah Pedagang Adegan tidak berpengaruh terhadap

penrimaan retribusi pasar karena jumlah pedagang adegan lebih sedikit

dibandingkan dengan jumlah pedagang kios maupun jumlah pedagang los,

banyak pedagang adegan yang tidak ditarik retribusi oleh petugas pemungut

retribusi karena waktu bertransaksi pada dini hari yang mana petugas

pemungut retribusi belum datang untuk melaksanakan tugas pemungutan.

Ho ditolak Hoditolak Ho diterima


commit to user

73

2. Variabel Jumlah Pedagang Kios memiliki koefisien0,2466dan signifikasi 5%,

dapat diartikanbahwa ketikaterdapat penambahan 1% jumlah pedagang kios

akan menambah penerimaan retribusi pasar sebesar 0,2466% per tahundengan

asumsi variabel lain konstan.Retribusi pasar adalah pembayaran atas

penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa tempat dasaran,

los dan atau toko/kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus

disediakan untuk pedagang dan atau badan hukum. Target retribusi pasar

adalah besarnya jumlah penerimaan yang harus diupayakan pencapaiannya.

Keberhasilan pencapaian target merupakan tolok ukur kinerja Bidang

Pengelola Pasar yang mana dalam pencapaiannya dipengaruhi oleh : (1)

Motivasi dan kemampuan pengelola pasar di lapangan, (2) Ketertiban,

keamanan dan kebersihan pasar,(3) Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan

prasarana pasar, (4) Kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, (5)

Keramaian pasar meningkat.Konsekuensi logis untuk mencapai target yang terus

meningkat tersebut adalah tuntutan peningkatan sistem kinerja bagi pihak-

pihak yang terkait dengan pengelolaan/pemungutan retribusi pasar.

3. Variabel Jumlah PedagangLosmemiliki koefisien sebesar 0,4864dan

signifikasi 5%, yang dapat diartikanbahwa setiap penambahan 1 % jumlah

pedagang los dapat menambah penerimaan retribusi pasar sebesar 0,4864%per

tahundengan asumsi variabel lain konstan.

4. Variabel Hari Aktifitas memiliki koefisien sebesar 1,0616dan signifikasi 5%,

yang dapat diartikanbahwa setiap penambahan 1% hari aktifitas pasar akan


commit to user

74

meningkatkan penerimaan retribusi pasar sebesar 1,0616%per tahun dengan

asumsi variabel lain konstan, sebaliknya jika ada pengurangan 1 % hari

aktifitas pasar maka dapat mengurangi penerimaan retribusi pasar sebesar

1,0616%per tahun.

Hari aktifitas adalah jumlah hari aktifitas pasar untuk melakukan

transaksi jual-beli dan hari hidup tergantung masing-masing pasar, ada harian

dan pasaran jawa : paing, pon, wage, kliwon dan legi. Adapun hari aktifitas

pasar yang terdiri dari : (1) Aktifitas harian sejumlah 365 hari/tahun;

(2) Aktifitas 1 hari dalam pasaran jawa sejumlah 72 hari/tahun; (3) Aktifitas 2

hari dalam pasaran jawa sejumlah 144 hari/tahun.


commit to user

75

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisismaka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara bersama-sama variabel jumlah pedagang adegan, jumlah pedagang

kios, jumlah pedagang los dan hari aktifitas berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar pada taraf signifikan 5%, jadi

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dietrima.

2. Secara parsial Jumlah Pedagang Adegan tidak mempengaruhi penerimaan

retribusi pasar secara signifikan. Jadi dengan demikian hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini ditolak.

3. Secara parsial Jumlah Pedagang Kios mempengaruhi penerimaan retribusi

pasar secara signifikan, jadi hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

diterima

4. Secara parsialJumlah Pedagang Los berpengaruhterhadap penerimaan

retribusi pasar secara signifikan berarti hipotesis penelitian ini diterima.

5. Secara parsialHari Aktifitas mempengaruhi penerimaan retribusi pasar secara

signifikan, dengan demikian hipotesis penelitian ini diterima.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran dalam

upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Klaten.

Masing-masing saran yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Klaten


commit to user

76

khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM adalah

sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menetapkan target

pendapatan dari sektor retribusi khususnya pada pos retribusi pasar perlu

memperhatikan kebijakan untuk melakukan penyesuaian penetapan tarif

retribusi yang tertuang dalam peraturan daerah sehingga realisasi

pendapatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkannya;

2. Disarankan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM

Kabupaten Klaten untuk dapat mengoptimalkan petugas pemungut retribusi

pasar dengan mengacu hasil penelitian melalui model empiris yang

terbentuk secara proporsional dalam rangka meningkatkan potensi

pendapatan asli daerah dari sektor penerimaan retribusi pasar untuk

mencapai target;

3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan sampel dan variabel

yang lebih banyak dan menggunakan cara pengukuran lain yang lebih akurat

agar memperoleh model yang memiliki daya penjelas yang lebih baik lagi.

Documents

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETRIBUSI …... · and daily activity to the income of market retribution on Klaten Regency. ... beserta Teman-teman UPTD Pasar yang telah mendukung