ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH

KABUPATEN SRAGEN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN

OTONOMI DAERAH

SKRIPSI

Dimaksudkan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

SRI WAHYUNI B 200 040 147

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2008

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca skripsi dengan judul:

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DALAM MENDUKUNG

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Yang ditulis oleh SRI WAHYUNI, NIM: B 200 040 147

Penandatangan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk

diterima.

Surakarta, 2008

Pembimbing I Pembimbing II

(Dra. Nursiam, Ak) (Shinta Permata Sari, SE)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Drs. H. Syamsudin, MM)

ii

SRI WAHYUNI 04.6.106.02030.50147

iii

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN

DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN

SRAGEN DALAM MENDUKUNG

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

SRI WAHYUNI

AKUNTANSI

MOTTO

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang

demikian itu sesungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’

(Q.S. Al-Baqarah : 45)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang

lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8)

Hari kemarin adalah pengalaman, hari esok adalah sebuah tantangan, hari ini

adalah suatu kenyataan yang harus diisi dengan penuh harapan, kegembiraan

dan keberanian.

(Harvest)

Ambilah dari dunia sesuatu yang dapat menjadi bekal untuk Akhiratmu dan

juanganlah kamu mengambil dari dunia yang menghalangi Akhiratmu.

(Yahya)

iv

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta teriring doa dan ungkapan syukur Alhamdulillah kehadirat

Allah SWT karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Ayah dan Ibu tercinta yang selalu menjadi panutan serta semangat buatku, yang

telah mengiringi langkahku dengan doa dan kasih sayang yang tak terhingga,

betapa aku ingin mempersembahkan yang terbaik atas segala perjuangan yang

engkau lakukan untuk cita-cita dan masa depan

Adikku tercinta Ita, hanya ini yang bisa kakak persembahkan untuk kamu semoga

kasih sayang dan doa yang kamu berikan tidak akan pernah putus

Seseorang yang kelak akan mendampingi ku yang masih menjadi rahasiaNya

Almamaterku

v

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmannirrahim

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

kemurahan Nya yang telah memberikan kemudahan, kelancaran kepada penulis

dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Adapun maksud dan tujuan dari

penulis Skripsi ini adalah untuk memenuhi kewajiban dalam melengkapi syarat

guna memperoleh gelar Sajana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan yang

tulus dan ikhlas dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis

menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

2. Bapak Drs. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah surakarta.

3. Bapak Banu Witono, SE, Ak, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Bapak Zulfikar, SE, M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

5. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah

memberikan bimbingan dan arahan.

6. Ibu Dra. Nursiam, Ak, selaku Pembimbing Utama yang telah

memberikan arahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan

Skripsi ini.

7. Ibu Shinta Permata Sari, SE, selaku Pembimbing II yang telah

memberikan arahan dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan

Skripsi ini.

vi

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakarta.

9. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yang telah

membantu penulis dalam mendapatkan data penelitan.

10. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah membesarkan aku dan memberikan

kasih sayang, doa, bimbingan dan dorongan baik moril dan materiil.

Terimakasih Bapak dan Ibu,,,moga apa yang Bapak dan Ibu harapkan

dan doakan selama ini untuk aku bisa terkabul.Amin…

11. Adik aku tercinta Ita makasih ya telah memberi dukungan, motivasi serta

doa. Makasih ya dah jadi adek dan temen curhat yang baik buat kakak.

Kakak sayaaang buanget sama kamu.

12. Sahabat aku dari kecil Lilis, makasih ya kamu selalu bantuin aku walau

kadang kamu sering nyebelin juga he…he… Moga persahabatan kita

sampai nenek-nenek ya (Amin)…

13. Buat Ida makasih ya kamu selalu kasih dukungan, doa serta motivasi

moga persahatan kita tetap langgeng ya walau kita jauh.

14. Rudi, Dono, Mico makasih ya kalian dah mau jadi sahabat aku…Buat

Rudi makasih ya dah bantuin aku dalam menyelesaikan karya kecil aku

ini.

15. Buat Yudi, Mansyur, Topan makasih juga ya dah bantuin aku dalam

menyelesaikan karya kecil aku ini.

16. Mbak Desti dan Mbak Win makasih ya dan kasih masukan aku dalam

menyelesaikan Skripsi ini..

17. Buat anak-anak kos Pak eRTe..(Indah, Juli, Tati, Titis, Laras, Dewi,

Hevi, Santi, Yayuk, Mbk.Ambar, Mbk Yani, Mbk Mela) Makasih ya

kita dah bersama dan kita telah menjadi keluarga saat kita jauh dari

orang tua.

18. Buat Tunjung makasih ya dah jadi temen aku, pokok’e tak tunggu

curhat-curhatnya ya…

19. Buat keponakan aku yang nakal-nakal ( Yusuf, Lisa, Levi, Jofa, Dian,

Yunus) Mbak dah lulus nie… Adek-adek kecilku jangan nakal ya!!!

vii

20. Ivana, mbak Vika, Hesti, Indah, Titis, Tati, Maya, Evi, Tina, Ndox, Eka,

Gople, Armed, dan seluruh Kru Jurusan Akuntansi kelas C anggatan

2004 terima kasih atas kebersamaan selama ini dan sobat-sobat yang

tidak dapat aku sebutkan satu-persatu,,Good Luck Ya…!!

21. Buat Anak-anak seperjuangan dalam menjalani skripsi (Indah, Bilik,

Ratih, Umi, Atox, Disti, Yudi, Heri, Sumi, Dwi’, Pras, Gun, Latifah,

Atin) temen-temen perjuangan kita gak sia-sia ya… Tetep SEMANGAT

karna perjuangan gak berhenti sampai disini.SEMANGAT….

22. Buat temen aku dirumah Batax, Kopong, Wiwik makasih atas indahnya

persahabatan yang kalian berikan selama ini…

23. Dan semua pihak yang membantu penyelesaian Skripsi ini yang tidak

mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan.

Untuk segala kritikan dan saran yang bersifat membangun akan selalu diterima

dengan tangan terbuka.

Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Skripsi ini dapat bermanfaat dan

berguna bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan berguna bagi

semua pembaca yang budiman.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 2008

Penulis

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................ ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................ iii

HALAMAN MOTTO ........................................................................................ iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ v

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi

DAFTAR ISI ............ ......................................................................................... ix

DAFTAR TABEL .... ......................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiv

ABSTRAKSI ........... ......................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ...................................................................... 6

C. Pembatasan Masalah .................................................................... 7

D. Tujuan Penelitian ......................................................................... 7

E. Manfaat Penelitian ........................................................................ 7

F. Sistematika Penulisan ................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah ........................................................................ 9

ix

1. Pengertian Otonomi Daerah ..................................................... 9

2. Daerah Otonom ........................................................................ 11

3. Hakikat Otonomi Daerah ........................................................ 12

B. Tinjauan Tentang Akuntansi Pemerintah ...................................... 15

1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan ....................................... 15

2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan ............................................. 16

3. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan..................................... 18

4. Syarat Akuntansi Pemerintahan ............................................... 18

C. Tinjauan Keuangan Daerah ........................................................... 21

1. Kemampuan Keuangan Daerah................................................ 21

2. Pengelolaan Penerimaan Daerah.............................................. 24

3. Pengelolaan Pengeluaran Daerah ............................................. 28

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)..................... 30

E. Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ........... 34

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu....................................................... 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ............................................................................ 37

B. Obyek Penelitian ......................................................................... 37

C. Data Dan Sumber Data ................................................................. 37

D. Metode Pengumpulan Data .......................................................... 38

E. Metode Analisis Data ................................................................... 39

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ..................................... 39

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.......................................... 41

x

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin.................................................... 42

4. Rasio Keserasian ......................................................................... 43

5. Rasio Pertumbuhan ....................................................................... 44

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Penerapan Otonomi Daerah di Kabupaten Sragen ...... 46

B. Tabel Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran

2002-2006 ................................................................................... 48

C. Analisis ......................................................................................... 54

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .................................... 54

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ......................................... 59

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin ............................................. 60

4. Rasio Keserasian ..................................................................... 62

5. Rasio Pertumbuhan ................................................................. 65

BAB V PENUTUP

A. Simpulan ...................................................................................... 70

B. Keterbatasan Penelitian ................................................................ 71

C. Saran ............................................................................................ 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xi

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah...................... 24

Tabel III.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah....................... 40

Tabel III. 2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal ................................ 41

Tabel III.3 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin..................................... 42

Tabel IV.1 Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran

2002-2006 .................................................................................... 49

Tabel IV.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Sragen Tahun

Anggaran 2002-2006...................................................................... 55

Tabel IV.3 Perhitungan Rasio DDF Kabupaten Sragen Tahun Anggaran

2002-2006 ...................................................................................... 59

Tabel IV.4 Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Sragen

Tahun Anggaran 2002-2006......................................................... 61

Tabel IV.5 Perhitungan Rasio Keserasian Kabupeten Sragen Tahun

Anggaran 2002-2006 ..................................................................63

Tabel IV.6 Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran

2002 – 2006..................................................................................66

Tabel IV.7 Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian

dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen

Tahun Anggaran 2002– 2006 .................................................... 68

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Ijin Penelitian dari Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Sragen

Lampiran II Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sragen

Tahun 2002-2006

xiii

ABTRAKSI

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam kegiatan pelaksanan tugas pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sragen. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di Kabupaten Sragen tahun anggaran 2002 – 2006, adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen. Metode penelitian adalah Deskriptif Komparatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kisaran 9,72%-14,52% masih berada di antara 0 % - 25 % tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Sragen dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada kisaran 8,15%-11,37%, hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kabupaten Sragen masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Untuk rasio indeks kemampuan rutin berada pada kisaran 10,95%-15,30%, ini artinya PAD memiliki kemampuan yang kurang untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Pada rasio keserasian pengeluaran belanja rutin berkisar antara 71,94%-85,64%, sedangkan belanja pembangunan berkisar antara 14,36%-28,06%, ini berarti bahwa pengeluaran rutin lebih besar daripada belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan secara keseluruhan mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah. Kata kunci : Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah

xiv

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional, karena pembangunan daerah menjadi salah satu indikator atau

penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu,

pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintah Daerah

dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur

rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU)

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai revisi dari UU No.

22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004

bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar

susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah serta dengan

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, Otonomi Daerah adalah

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut

1

2

peranan Pemerintah Daerah sangat menentukan berhasil tidaknya

menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah.

Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah diberbagai bidang

untuk melaksanakan kedua undang-undang tersebut, otonomi daerah diyakini

merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah,

menggantikan sistem pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak

dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin

besarnya ketimpangan antar daerah.

Di dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat elemen penting

yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keempat

elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Anita Wulandari,

2001:17) adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi

Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi

kewajiban daerah untuk mengelolanya secara efisien dan efektif, sehingga

dengan demikian akan terjadi kemampuan atau kemandirian suatu daerah

untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Salah satu elemen yang

diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut adalah

Desentralisasi Fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi.

Apabila Pemerintah daerah melakukan fungsinya secara efektif, maka harus

didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi hasil pajak dan bukan pajak, maupun

dari subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat (Anita Wulandari, 2001:18).

3

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang

diemban juga akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan

urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam

rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi suatu daerah. Namun

disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban

yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaanya, karena semakin

bertambah urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah

Daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara

lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana

daerah (Didit Welly Udjianto, 2005:59). Aspek keuangan merupakan salah

satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah

dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang

dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber

keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus

selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari Pemerintah Pusat

(Didit Welly Udjianto, 2005:60).

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di sisi

lain dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 17 mendefinisikan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan

4

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah

menurut (Yuliati, 2001:22) adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat

ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin

mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus

menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan

Pemerintah Daerah. Satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata

kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah

kemampuan dalam bidang keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa

keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan

daerah dalam melaksanakan otonominya. Disisi lain sangat disadari bahwa

setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda, karena adanya

perbedaan potensi sumber daya alam, tingkat ekonomi dan karakteristik sosial

budaya (Didit Welly Udjianto, 2005:60).

Anita Wulandari (2001), melakukan penelitian tentang Kemampuan

Keuangan Daerah di kota Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kota

Jambi dihadapkan pada kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah,

yang dilihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

H.M. Nur Fadillah (2004), melakukan penelitian tentang Proses

Penyusunan Anggaran dan Pengalokasian Belanja di Pemda Kabupaten

5

Wonogiri. Hasilnya adalah Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah

(APBD) di Kabupaten Wonogiri baru memenuhi beberapa unsur penyusunan

anggaran kinerja.

Asih Astuti (2004), melakukan penelitian tentang Kinerja Keberhasilan

Instansi Pemerintah Daerah Dilihat Dari Pendapatan Daerah Terhadap APBD

Tahun 2002 Pada Karesidenan Pati. Hasilnya menunjukkan bahwa

kemandirian Pemerintah Daerah relatif rendah karena masih tergantung

dengan Pemerintah Pusat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah

Karesidenan Pati dilihat dari segi keuangan belum berhasil untuk mencukupi

kebutuhan daerahnya sendiri, terlihat dari rata-rata PAD dan rata-rata

pendapatan pihak ekstern masih terdapat selisih jauh.

Widodo (2001), melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Boyolali. Hasilnya

menunjukkan bahwa kemandirian Pemerintah Daerah Boyolali dalam

memenuhi kebutuhan dan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah,

pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan masih relatif rendah dan

cenderung turun.

Didit Welly Udjianto (2005), melakukan penelitian tentang

Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi

Daerah di Kabupaten Sragen periode 1998 sampai 2002. Hasilnya

menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Dearah di Kabupaten Sragen

mengalami kecenderungan meningkat, kecuali tahun anggaran 1999 dan

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Sragen sangatlah baik.

6

Seperti halnya dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Didit

Welly Udjianto, (2005) yang menemukan kecenderungan kenaikan dalam

tahun anggaran 1999-2002, penelitian ini akan meneliti bagaimana

perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam tahun anggaran

berikutnya. Apakah kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Sragen

masih mengalami kenaikan ataukah justru terjadi penurunan pada periode

anggaran terakhir ini. Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui

perkembangan kemampuan keuangan guna mendukung pelaksanaan otonomi

daerah pemerintah Kabupaten Sragen dari tahun ke tahun, terutama dari tahun

2002 hingga 2006.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS KEMAMPUAN

KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana kemampuan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sragen

dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah?”

7

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sragen tahun

anggaran 2002-2006.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan di

Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan

keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan

otonomi daerah.

2. Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran

penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca

dalam memahami penulisan ini. Dari masing-masing bab secara garis besar

dapat diuraikan sebagai berikut:

8

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengurai pembahasan tentang tinjauan tentang otonomi

daerah, akuntansi pemerintahan, tinjauan keuangan daerah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), analisis

rasio APBD dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengurai tentang jenis penelitian, objek penelitian, data

dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengemukakan tentang gambaran penerapan

otonomi daerah dan hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan

pembahasannya serta saran-saran yang dapat diberikan kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi

daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah

adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian

kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada

desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung

jawab.

a. Kewenangan Otonomi Luas.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua

bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan

dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

9

10

Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang

yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

b. Otonomi Nyata.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk

menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang

secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang

di daerah.

c. Otonomi Yang Bertanggung Jawab.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan

pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan

kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian

otonomi berupa peningkatan dan kesejahtaraan masyarakat yang

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan

pemerataan serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang

Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah

yaitu:

a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11

b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal

di wilayah tertentu.

c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan atau desa dari pemerintah propinsi kapada kabupaten atau kota

dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa

untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Daerah Otonom

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa

daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Republik Indonesia.

Menurut Profesor Oppenhein (dalam Mohammad Jimmi Ibrahim,

1991:50) bahwa daerah otonom adalah bagian organis daripada Negara,

maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri

dengan kata lain tetap terikat dengan negara kesatuan. Daerah otonom ini

merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus

rumah tangga sendiri.

12

3. Hakekat Otonomi Daerah

a. Hakekat Otonomi Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan

kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai kehendak dan kepentingan

masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang

berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan

kebijakan, pengelolaan dana publik dan pelayanan masyarakat maka

peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk

mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan

besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang

memberikan gambaran stasistik perkembangan anggaran dan realisasi,

baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisisa terhadapnya

merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan

dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat

kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22).

b. Tujuan Otonomi Daerah.

Tujuan Otonomi Daerah menurut Smith (1985) dalam Analisa

CSIS (Yuliati, 2001:23) dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu

kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan

pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan, pelatihan

kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan

13

demokratisasi sistem pemerintah di daerah. Sementara, bila dilihat dari

sisi kepentingan daerah ada tiga tujuan yaitu:

1) Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality,

artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka

kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai

aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.

2) Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi

akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

memperhatikan hak-hak masyarakat.

3) Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi

daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai

masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi

pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan UU

No. 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah

diarahkan untuk memacu pemeratan pembangunan dan hasil-hasilnya,

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran

serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab

sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi

beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan

memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

14

c. Prinsip Otonomi Daerah.

Menurut penjelasan UU No. 32 tahun 2004, prinsip

penyelenggaraan otonomi daerah adalah:

1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek

demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman

daerah.

2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata

dan bertangung jawab.

3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada

daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi propinsi

adalah otonomi yang terbatas.

4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara

sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan

daerah serta antar daerah.

5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian

daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi.

Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh

pemerintah.

6) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan

fungsi Badan Legeslatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi

pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggara

otonomi daerah.

15

7) Pelaksanaan Dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam

kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan

kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur

sebagai wakil pemerintah.

8) Pelaksanaan atas tugas perbantuan dimungkinkan tidak hanya di

pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai

pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung

jawabkan kepada yang menugaskan.

B. Tinjauan Tentang Akuntansi Pemerintah

1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Kustadi Arinta (1996:11) menyebutkan bahwa Akuntansi

Pemerintahan adalah aplikasi akuntansi dibidang keuangan negara

(public finance). Dalam hal ini khususnya tahapan pelaksanaan

anggaran (budget execution) termasuk segala pengaruh yang

ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih

permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.

Menurut Revrisond Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan

(termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya)

merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga

pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan tidak untuk mencari

laba. Walaupun lembaga pemerintahan senantiasa berukuran besar,

16

namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga

mikro.

Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan Akuntansi

Pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk

menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan

pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Selain itu,

Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan

adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi

kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna

pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang

berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Tujuan Akuntansi Pemerintahan (governmental accounting)

menurut Kustadi Arinta (1996:11) adalah untuk menyediakan

informasi keuangan (financial information) mengenai pemerintahan di

semua tingkatan dan unitnya yang ada. Di lain pihak Bachtiar Arif dkk

(2002:5) menjelaskan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan dan

akuntansi bisnis pada hakekatnya adalah sama yaitu memberikan

informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi

tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal

tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan

17

keputusan. Berkenaan dengan itu, Akuntansi Pemerintahan secara

khusus memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas.

Fungsi akuntabilitas lebih luas daripada sekedar ketaatan

kepada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tetap

memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien,

efektif dan ekonomis. Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan

karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan

akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan

keuangan.

b. Manajerial.

Selain tujuan akuntabilitas, akuntansi pemerintahan

menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk

melakukan fungsi manajerial. Akuntansi Pemerintah

memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa

penyusunan APBD dan strategi pembangunan lain untuk

melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian

atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada

peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

c. Pengawasan.

Akuntansi Pemerintahan diadakan untuk memungkinkan

diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara yang lebih

mudah oleh aparat pemeriksa.

18

3. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika

dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan pemerintah

diatas, Bachtiar Arif dkk (2002:7) menyebutkan beberapa karakteristik

akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintahan tidak berorientasi laba sehingga didalam Akuntansi

Pemerintahan tidak ada laporan laba (income statement) dan

treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.

b. Pemerintahan membukukan anggaran ketika anggaran tersebut

digunakan.

c. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan

lebih dari satu jenis dana.

d. Akuntansi Pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.

e. Akuntansi Pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung

pada peraturan perundang-undangan.

f. Akuntansi Pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba

yang ditahan dalam naraca.

4. Syarat Akuntansi Pemerintahan

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan

sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi

akuntabilitas keuangan nagara yang memadai. Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi

19

pemerintahan (A Manual Government Accounting) yang dapat

diringkas sebagai berikut (dalam Bachtiar Arif dkk, 2002:9):

a. Dapat memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-

Undang dan Peraturan lain.

Akuntansi Pemerintah dirancang untuk memenuhi persyaratan-

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, UU dan

Peraturan lain. Apabila terdapat dua yaitu untuk kepentingan

efisiensi dan ekonomis disatu sisi, sedangkan disisi lain hal tersebut

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, UU atau Peraturan

lainnya, maka akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan

Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan lainnya.

b. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran.

Sistem Akuntansi Pemerintahan harus dikembangkan sesuai

dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan

lembaga legeslatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus saling

melengkapi didalam pengelolaan keuangan negara serta harus

diintegrsikan.

c. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan.

Sistem Akuntansi Pemerintah harus mengembangkan perkiraan-

perkiraan untuk mencatat transksi-transaksi yang terjadi. Perkiraan-

perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas

keuangan negara yang andal dari sisi obyek dan tujuan penggunaan

dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya.

20

d. Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintah yang dikembangkan harus

memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya.

e. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan.

Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, system

Akuntansi Pemerintah harus terus disesuaikan dan dikembangkan

sehingga tercapai efisiensi, efektivitas dan relevasi.

f. Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif.

Sistem Akuntansi Pemerintah harus mengembangkan perkiraan-

perkiraan secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan

lingkungan sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan

keuangan dari pelaksanaan suatu program.

g. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan

guna pengembangan rencana dan program.

Sistem Akuntansi Pemerintah harus dikembangkan untuk

memenuhi kebutuhan para pengguna informasi keuangan yaitu,

pemerintah, rakyat (lembaga legeslatif), lembaga donor, Bank

Dunia, dan lain sebagainya.

h. Pengadaan suatu perkiraan.

Perkiraan-perkiran yang dibuat harus memungkinkan analisis

ekonomi atas data keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi

pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka

pengembangan perkiraan-perkiraan nasional.

21

C. Tinjauan Keuangan Daerah

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata

kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya

adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan kata lain,

faktor keuangan merupakan faktor yang paling penting dalam mengatur

tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan

bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan

uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut,

keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui

kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tanganya

sendiri. Dengan di keluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah,

membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan

antar daerah satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan

keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001:167):

a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.

b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.

22

d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu

melaksanakan otonomi daerah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167):

a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber

keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang

cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahannya.

b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin

agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber

keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan

keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah

menjadi lebih besar.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkenaan dengan

pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan

dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan

daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber

pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan

agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik

perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun

pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting

23

terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah

untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001: 22).

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintahan pusat dan

daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan,

walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan

menimbulkan perbedaan. Paul Herse dan Kenneth Blanchard,

memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi

daerah (dalam Nataluddin, 2001:168-169):

a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan

daripada kemandirian daerah (daerah yang tidak mampu

melaksanakan otonomi daerah).

b. Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah

mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu

melaksanakan otonomi.

c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin

berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah

tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam

melaksanakan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya

alam dan sember daya manusia yang berbeda, akan tetapi pula

24

perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai

pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari

sisi keuangan ) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel II.1

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan

Rendah Sekali

Rendah

Sedang

Tinggi

0% - 25%

25% - 50%

50% - 75%

75% - 100%

Instruktif

Konsultatif

Partisipatif

Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2002:169).

2. Pengelolaan Penerimaan Daerah

Menurut UU No 32 tahun 2004 pasal 157 dan Undang-Undang

No.33 tahun 2004 pasal 6, serta PP No. 64 tahun 2000, sumber-sumber

penerimaan daerah dapat diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Derah merupakan sumber

keuanan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pajak daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun

2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah

yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah iuran wajib yang

25

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa

imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi daerah, menurut Peraturan Pemerintah No. 66 tahun

2001 tentang retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi

daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa

atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, merupakan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang

termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang

dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham

milik daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil

penjualan aset negara dan jasa giro.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari

penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah

26

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan

tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari:

1) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan penerimaan dari

Sumber Daya Alam seperti: kehutanan, perikanan,

pertambangan, minyak dan gas.

2) Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber pada

pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber pada

pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar pendapatan

daerah dapat ditingkatkan antara lain adalah sebagai berikut

(Nirzawan, 2001:75):

27

a. Intensifikasi, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1) Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar

oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib

pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam

penyetoran.

2) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan

retribusi daerah sesuai dengan petensi yang objektif

berdasarkan peraturan yang berlaku.

3) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis

dan kontinyu (berkelanjutan) untuk mengantisipasi

terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di

lapangan oleh petugas.

4) Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada dinas terkait yang

bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas.

5) Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada

aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan

dari target yang telah ditetapkan.

6) Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar

memenuhi kewajiban melalui kegiatan penyuluhan.

7) Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna

menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan

peraturan daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan

pajak dan retribusi daerah.

28

b. Ekstensifikasi, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1) Menyusun program kebijaksanaan dan strategi

pengembangan dan menggali objek pungutan baru yang

potensial dengan lebih mempriotitaskan kepada retribusi

daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan

daerah.

2) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran

sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji dan

peraturan daerah untuk diajukan perubahan.

3) Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat

informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi

lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.

3. Pengelolaan Pengeluaran Daerah

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002

pasal 1 poin f, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang

kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah. Belanja Daerah

sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

29 Tahun 2002 pasal 2 ayat 3, terdiri dari bagian belanja Aparatur

Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik.

Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang manfaatnya tidak

secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara

langsung oleh aparatur, sedangkan Belanja Pelayanan Publik adalah

29

belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh

masyakarat

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002

pasal 6 ayat 2, format pengeluaran belanja daerah dalam Anggaran

Pendapatan Balanja Daerah (APBD) meliputi: belanja administrasi

umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal.

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja administrasi umum adalah belanja tidak langsung yang

dialokasikan pada kegiatan non investasi dan tidak menambah aset

daerah.

b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan

Belanja operasional dan pemeliharaan adalah belanja langsung yang

dialokasikan pada kegiatan non investasi dan tidak menambah aset

daerah.

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk

membiayai investasi dan menambah aset daerah/modal daerah yang

bermanfaat langsung bagi masyarakat, yang mengarah pada

perbaikan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun

2002, APBD disusun menjadi satu buku yang memuat seluruh realisasi

APBD berdasarkan realisasi setiap objek yang selanjutnya sebagai

lampiran Peraturan Daerah dan penjabaran APBD merupakan realisasi

30

rincian objek yang selanjutnya merupakan lampiran bupati. Format

APBD yang baru adalah:

a. Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam

periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

b. Belanja Daerah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode

tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

c. Pembiayaan.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan

untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 17,

menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan

DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana

keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran

pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah

dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan

daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokemen

anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran

31

pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat

dalam APBD. Dengan demikian APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai serta mengelola

penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan didaerah

masing-masing pada satu tahun anggaran (Kifliansyah, 2001:319).

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang

memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang

luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus

benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan

memperhatikan potensi dan keanekeragaman daerah. Atas dasar tersebut,

penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma-norma dan prinsip

anggaran sebagai berikut (Nirzawan, 2001:79):

1. Transportasi dan Akuntabilitas Anggaran.

Trasportasi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung

jawab. Mengigat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi

pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah mensejahteraankan

masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas

tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat

dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana

yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawaban.

32

2. Disiplin Anggaran.

Anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi,

tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemikihan

antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat

pembangunan/modal harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi

pencampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan

pemborosan dan kebocoran dana. Pendapatan yang direncanakan

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai

untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan

pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinngi pengeluaran belanja.

3. Keadilan Anggaran.

Pembiayaan pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme pajak dan

retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, untuk itu

pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil

agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa

diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk

dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang

maksimalguna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat

mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam

perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan

33

manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek

yang diprogramkan.

5. Format Anggaran.

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit

(defisit budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja

mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi

surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi

defisit, dapat ditutup melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau

penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan

pendekatan kinerja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1

(satu) bulan setelah APBN ditetapkan, demikian juga halnya dengan

perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3

(tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan perhitungan

APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran yang bersangkutan. APBD yang disusun dengan pendekatan

kinerja tersebut memuat hal-hal sebagai berikut (Nirzawan,2001:81):

1. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.

2. Standar pelayanan yang diharapkan dan diperkirakan biaya satuan

komponen kegiatan yang bersangkutan.

3. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum,

belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.

34

E. Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan

berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis

keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan

adalah rasio. Erich Helfert (2000:49) mengartikan rasio adalah suatu angka

yang menunjukkan huungan antara suatu unsur dengan unsur lain dalam

laporan keuangan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap

APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada

kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang

trasparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio

APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah perakuntansian dalam APBD

berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil

yang dicapai dari satu poriode dibandingkan dengan periode sebelumnya

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu

dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan

daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk

dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap

pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan

dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah (Widodo, 2001:261):

35

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).

2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

3. Pemerintah Pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham

pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli

obligasi.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada analisis penelitian yang dilakukan oleh Anita

Wulandari (2001), menganalisa tentang kemampuan Keuangan Daerah

dikota Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kota Jambi

dihadapkan pada kendala rendahnya atau minimnya kemampuan keuangan

daerah, yang dilihat dari rendahnya konrtibusi Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

Widodo (2001), melakukan penelitian tentang Analisis Rasio

Keuangan APBD Kabupaten Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa

kemandirian Pemerintah Dearah Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana

untuk penyelenggara tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan

sosial kemasyarakatan masih relatif rendah dan cenderung turun

Asih Astuti (2004), melakukan penelitian tentang Kinerja

Keberhasilan Instansi Pemerintah Daerah Dilihat Dari Pendapatan Daerah

36

Terhadap APBD Tahun 2002 Pada Karisidenan Pati, hasilnya menunjukkan

bahwa Kemandirian Pemerintah Daerah relatif rendah karena masih

tergantung dengan Pemerintah Pusat. Sehingga dapat dikatakan bahwa

Pemerintah Daerah Karisidenan Pati dilihat dari segi keuangan belum

berhasil untuk mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri, terlihat dari rata-

rata PAD dan rata-rata pendapatan pihak ekstern masih terdapat selisih jauh.

Didit Welly Udjianto (2005), melakukan penelitian Kemampuan

Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di

Kabupaten Sragen periode 1998-2002. Hasilnya menunjukkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen mengalami kecenderungan

meningkat, kecuali tahun anggaran 1999 dan Indeks Kemampuan Rutin

(IKR) Kabupaten Sragen sangatlah baik.

Penelitian ini mencoba untuk membuktikan apakah terbukti dalam

teori terdahulu dengan penelitian yang sekarang. Dengan memakai judul

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Sragen

Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Dearah.

37

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian deskriptif menurut Mohammad Nazir (2003:54) adalah suatu

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat

deskripsi atau gambaran, melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang

diselidiki. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang

perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Sragen dalam

mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

B. Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sragen. Dalam

penelitian ini penulis memilih Kabupaten Sragen dengan alasan lokasi dekat

dengan tempat penulis sehingga memudahkan dalam pengambilan data.

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah

data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan melalui

37

38

perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Nur Indriantoro dan

Bambang Supomo, 2002:147). Data dalam penelitian ini adalah data

keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun

anggaran 2002 – 2006. APBD tersebut diperoleh dari beberapa instansi

pemerintah terkait, dalam hal ini diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan

Daerah (BPKD).

D. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama

berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori,

hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan

(Hadari Nawawi, 1991:133). Metode pengumpulan data dokumentasi

diperoleh dari arsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sragen di badan Pengelola Keuangan Daerah.

2. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Nur

Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002:152). Wawancara dilakukan

terhadap aparat di Badan Pengelola Keungan Daerah Kabupaten Sragen.

39

E. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriftif komparatif. Deskriptif komparatif adalah suatu jenis metode

penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-

akibat dengan menganalisis faktor-faktor yang terjadi ataupun munculnya

fenomena tertentu (Muhammad Nazir, 2003:58). adalah dengan mencari

jawaban untuk menganalisis data Anggaran Pendapatan Asli Daerah

(APBD) Kabupaten Sragen tahun anggaran 2002 – 2006. Data APBD

tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus perhitungan

sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keunagan Daerah menunjukkan tingkat

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang

telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang

diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya

pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang

berasal dari sumber lain ( pihak ekstern ) antara lain : Bagi hasil pajak,

Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan

Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman ( Widodo, 2001 : 262 ).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

40

Rasio Kemandirian = eksternPihak dari PendapatanSumber

Daerah ASli Pendapatan

Rasio kemandirian menggambarkan Ketergantungan daerah

terhadap sumber data ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan

pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio

kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang

merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi

masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan

bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai

pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari

sisi keuangan ) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel III.1

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan

Rendah Sekali

Rendah

Sedang

Tinggi

0% - 25%

25% - 50%

50% - 75%

75% - 100%

Instruktif

Konsultatif

Partisipatif

Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2002:169).

41

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah adalah

kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan

pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat

desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan

TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala

interval sebagaimana terlihat dalam tabel III.2. adalah sebagai berikut

(Anita Wulandari, 2001 : 22 ):

Tabel III.2

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal.

% Kemampuan Keuangan Daerah

00,00 – 10,00 Sangat Kurang

10,01 – 20,00 Kurang

20,01 – 30,00 Cukup

30,01 – 40,00 Sedang

40,01 – 50,00 Baik

> 50,00 Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari ( 2001 : 22 ).

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai berikut :

DDF = %100xTPDPAD

t

t

42

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin dapat dilihat melalui proporsi antara

PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat.

Sedangkan dalam menilai Indeks Kemampuan Rutin Daerah ( IKR )

dengan menggunakan skala menurut Tumilar (1997 : 15) sebagaimana

yang terlihat dalam tabel III.3. (dalam Anita Wulandari, 2001 : 22) :

Tabel III.3

Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin.

% Kemampuan Keuangan Daerah

00,00 – 20,00 Sangat Kurang

20,01 – 40,00 Kurang

40,10 – 60,00 Cukup

60,10 – 80,00 Baik

80,10 – 100 Sangat Baik

Sumber : ( Anita Wulandari, 2001 : 22 )

Indek Kemampuan Rutin dapat dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

43

IKR = RutinnPengeluaraTotal

PAD

Keterangan :

IKR = Indeks Kemampuan Rutin

PAD = Pendapatan Asli Daerah

4. Rasio Keserasian

Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja

pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang

dialokasikan untuk belanja rutin berarti belanja pembangunan yang

digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat

cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio keserasian ini dapat

diformulasikan sebagai berikut ( Widodo, 2001: 262):

Rasio Belanja Rutin = APBD Belanja TotalRutin Belanja Total

Rasio Belanja Pembangunan = APBD Belanja Total

nPembanguna Belanja Total

Untuk tahun 2002-2003 rasio belanja rutin diperoleh dari: total

belanja rutin dan total belanja APBD, sedangkan rasio belanja

pembangunan diperoleh dari: total belanja pembangunan dan total

belanja APBD.

44

Untuk tahun 2004-2006 belanja rutin diganti dengan belanja

aparatur daerah yang diperoleh dari: belanja administrasi umum,

belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja administrasi umum,

belanja operasi dan pemeliharaan yang diperoleh dari belanja

pelayanan publik. Untuk belanja pembangunan/modal diganti dengan

pelayanan publik yang diperoleh dari: belanja modal dari belanja

aparatur daerah dan belanja modal yang diperoleh dari belanja

pelayanan publik.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainya. Pertumbuhan

APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri

dari pendapatan asli daerah, total pendapatan, belanja rutin dan belanja

pembangunan ( Widodo, 2000: 270)

Rumus yang digunakan adalah :

r = %100P

P P

o

on x−

Keterangan :

Pn = Data yang dihitung pada tahun ke – n

Po = Data yang dihitung pada tahun ke – o

r = Pertumbuhan

45

Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan belanja pembangunan

yang di ikuti oleh semakin rendahnya belanja rutin, maka

pertumbuhanya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang

bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan

pertumbuhanya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika

semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan belanja rutin yang diikuti oleh

semakin rendahnya belanja pembangunan, maka pertumbuhannya

adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum

mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhanya dengan

dari periode yang satu ke periode yang berikutnya.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Penerapan Otonomi Daerah di Kabupaten Sragen

Menurut UU No 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 Otonomi Daerah

adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah membawa

dampak perubahan yang baik dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Sragen, pembangunan telah

dilakukan diberbagai bidang meliputi: pembangunan ekonomi,

pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan ekonomi dilakukan dengan mempertahankan dan

mengembangkan sektor industri tekstil yang merupakan industri terbesar di

Kabupaten Sragen, mengembangkan industri kecil, mempromosikan daerah

wisata, meningkatkan potensi pertanian, perkebunan, peternakan,

pertambangan serta potensi lain yang ada. Pembangunan sumberdaya

manusia dilakukan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia

melalui berbagai kebijakan, seperti: beasiswa pelajar berprestasi dari

Bupati, mendirikan AKPER Yapenas, mencanangkan program pendidikan

guru SD (PG SD) dengan biaya pemerintah, meningkatkan kualitas guru

SD, SMP, dan SMU (Wajib S1), program GNOTA, insentif bagi guru SD,

SMP, dan SMU Negeri, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

46

47

Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung DPRD baru,

pembangunan perumahan dan pemukiman, pembangunan jalan raya dan

perbaikan jalan-jalan desa, penyedian air bersih, telepon dan listrik, serta

infrastruktur lain.

Dengan pemberlakuan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten

Sragen mengajukan beberapa Peraturan Daerah (Perda) untuk mengimbangi

pembangunan yang telah dilakukan. Perda tersebut mencakup perihal

anggaran daerah, pendirian kantor pemerintah baru, rencana strategi

pembangunan agribisnis, pendirian Perusahaan Daerah (Perusda), pendirian

Badan Perwakilan Desa (BPD), pemeliharaan lingkungan dan peraturan

retribusi/pungutan daerah dan lain-lain. Beberapa pajak daerah dan

pungutan daerah yang mengalami perkembangan untuk meningkatkan

sumber pendapatan antara lain: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pajak

hotel dan restoran, retribusi pasar, retribusi terminal, pajak iklan, pungutan

pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), retribusi parkir, izin gangguan, pajak

rekreasi, izin transportasi, pungutan konsultasi medis di Puskesmas dan

perijinan trayek.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah dibidang politik, tercermin

dalam proses pemilihan wakil-wakil rakyat di DPRD dan Bupati yang

dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sebelum penerapan otonomi daerah,

Bupati dipilih dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Di era otonomi daerah

ini pemilihan langsung oleh rakyat dirasa lebih baik, karna masyarakat

mengetahui profil-profil calon pemimpinnya sehingga masyarakat

48

mengetahui kepada siapa mereka menitipkan aspirasi dan pembangunan

daerahnya.

Pemerintah Kabupaten Sragen tidak hanya meningkatkan pungutan

terhadap masyarakat tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan

masyarakat sebagai imbal balik dari besarnya pungutan yang diambil.

Pelayanan tersebut seperti layanan satu atap terhadap pengurusan surat-

surat (KTP, Akta lahir, izin usaha dan lain-lain) dan masyarakat diberi

kemurahan untuk mengetahui info-info tentang kebijakan pemerintahan dan

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan melalui Sragen website

(www.Sragen.go.id).

B. Tabel Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2002-2006

Tabel IV.1 berikut ini merupakan gambar nyata anggaran dana

yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen selama periode

2002-2006, baik berupa dana pendapatan maupun dana pengeluaran

49

Tabel IV.1 Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2002-2006 (Dalam Rupiah).

No. Uraian Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 A. PENDAPATAN 298.777.247.307 378.126.070.702 395.271.903.830 411.992.262.956 617.931.704.145 1 Pendapatan Asli Daerah 24.347.951.713 42.976.691.754 43.547.105.781 44.622.142.000 52.019.759.755 a. Pajak Daerah 41.800.287.549 4.934.428.784 6.957.120.952 8.072.127.413 8.859.374.692 b. Retribusi Daerah 13.421.979.439 16.475.238.373 19.228.260.353 23.408.347.107 29.636.217.408 c. Bag. Laba BUMN 1.173.107.952 2.503.653.760 1.382.930.184 4.102.720.187 2.755.402.703 d. Lain-lain Pendapatan 5.572.835.563 19.063.370.837 15.978.794.292 7.265.354.987 10.768.764.954 2 Dana Perimbangan 250.604.817.183 296.021.276.898 331.267.844.533 352.180.713.262 565.911.944.390 a. Bagi Hasil Pajak 11.257.676.299 16.653.069.469 18.101.506 20.502.320.752 25.452.932.488 b. Bagi Hasil Bukan Pajak 4.471.408.884 528.207.429 509.864.000 477.250.807 - c. DAU 238.900.000.000 271.940.000.000 283.621.000.000 306.460.000.000 466.851.000.000 d. DAK - 6.900.000.000 8.110.000.000 - 36.055.000.000 e. Dana Perimb. Dari Propinsi - - 20.925.473.663 24.741.141.703 37.553.011.902 f. Bantuan Pembangunan - - - - g. SubsidiDaerah Otonom - - - - 3 Bagian Pinjaman Daerah - - - 4 Lain-lain Penerimaan yang Sah 23.824.478.411 39.128.102.050 20.456.953.516 16.963.000.000 - a. Penerimaan Dari Pemerintah 5.306.231.250 21.295.155.000 20.456.953.516 - - b. Penerimaan Dari Propinsi 13.774.371.500 13.005.322.050 - - - c. Penerimaan Lain-lain 4.743.875.661 4.827.625.000 - 16.963.000.000 -

49

50

No. Uraian Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006

B. BELANJA 276.284.950.277 390.467.387.928

387.044.713.146

404.287.255.897

592.406.430.480 1 Rutin 222.244.705.843 280.894.918.159

a. Belanja Pegawai 191.566.258.200 226.302.035.638 b. Belanja Barang 16.262.255.611 21.468.707.306 c. Belanja Pemeliharaan 2.945.165.209 4.329.287.823 d. Belanja Perjalanan Dinas 1.554.843.900 19.936.363.500 e. Belanja Lain-lain 6.762.965.524 14.481.337.954

f. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga 201.918.213 177.489.708

g. Bantuan Keuangan 1.754.419.184 2.660.558.800

h. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain 1.196.880.000 9.022.050.550

i. Pengeluaran Tidak Tersangka - 280.086.880

2 Pembangunan 54.040.244.434 109.572.469.769 a. Sektor Industri 35.000.000 2.889.000.000 b. Sektor Pertanian dan Kehutanan 1.881.858.375 3.707.543.250

c. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi 3.206.193.976 2.766.586.780

d. Sektor Tenaga Kerja 474.889.000 341.632.000

e. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha - -

Daerah, Keuangan dan Koperasi 2.556.203.000 13.852.887.340 f. Sektor Transfortasi 25.407.693.470 41.101.492.057

g. Sektor Pertambangan dan Energi - 1.190.999.000

h. Sektor Telkom Daerah 376.830.000 1.456.890.000

50

51

i. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman 6.600.560.075 11.081.272.650

j. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 604.575.000 741.896.920

k. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, 2.326.765.150 9.899.106.000

Kepercayaan Terhadap YME, Pemuda dan Olah Raga

i. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 25.000.000 73.350.000

m. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan 1.880.812.238 5.481.026.502

Wanita, Anak dan Remaja

n. Sektor Perumahan dan Pemukiman 299.997.000 2.112.379.000

o. Sektor Agama 382.800.900 591.000.000 p. Sektor Iptek 502.554.900 611.000.000 q. Sektor Hukum dan Kamtibmas 160.779.000 79.970.000

r. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan 7.080.555.250 10.945.613.270

s. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan 208.178.000 583.825.000

Media Masa

t. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum 29.000.000 65.000.000

51

52

3 Aparatur Daerah 387.044.713.146 404.287.255.897 592.406.430.480 Belanja Administrasi Umum 280.140.257.779 288.037.688.499 58.114.594.113 a. Belanja Pegawai 263,332.977.715 263.842.512.819 37.016.191.150 b. BelanjaBarang dan Jasa 12.541.726.419 18.660.654.268 15.154.160.884 c. Belanja Pemeliharaan 903.347.940 4.384.366.812 4.867.956.079 d. Belanja Perjalanan Dinas 3.362.205.705 1.150.154.600 1.076.286.000 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 33.517.608.034 58.237.533.140 15.556.839.805 a. Belanja Pegawai 8.892.763.918 13.100.901.339 6.753.098.500 b. BelanjaBarang dan Jasa 15.200.171.183 20.950.268.577 7.180.581.805 c. Belanja Pemeliharaan 1.338.025.500 21.920.611.320 340.627.000 d. Belanja Perjalanan Dinas 8.086.647.433 2.265.751.904 1.282.532.500 Belanja Modal 43.377.640.490 38.879.278.139 9.926.394.850

4 Pelayanan Publik 474.204.294.489 Belanja Administrasi Umum 284.523.636.546 a. Belanja Pegawai 277.412.186.191 b. BelanjaBarang dan Jasa 4.819.224.363 c. Belanja Pemeliharaan 1.820.347.992 d. Belanja Perjalanan Dinas 471.878.000 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 85.892.313.301 a. Belanja Pegawai 12.146.431.404 b. BelanjaBarang dan Jasa 28.250.224.672 c. Belanja Pemeliharaan 43.395.078.125 d. Belanja Perjalanan Dinas 2.100.579.100 Belanja Modal 23.660550.079 19.132.756.119 138.392.651.865

52

53

C PEMBIAYAAN 6.348.656.744 9.274.166.545 27.505.193.060

1 Penerimaan Daerah 5.394.748.449 27.428.205.902 22.187.273.599 35.093.666.545 37.530.193.060 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 5.394.748.449 27.428.205.902 15.085.733.599 21.284.642.045 26.867.173.604 Tahun lalu b. Penerimaan Pinjaman Modal 7.101.540.000 13.809.024.500 10.663.019.456 dan Obligasi c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

2 Pengeluaran Daerah 15.838.616.855 15.819.500.000 10.025.000.000 a. Penyertaan Modal 2.600.224.000 3.345.000.000 1.375.000.000 b. Pembayaran Utang Pokok yang 128.892.855 Jatuh Tempo c. Pinjaman Modal 13.109.500.000 12.474.500.000 8.500.000.000 d. Pemberian Pinjaman kepada 150.000.000 Lembaga Lainnya SURPLUS (DEFISIT) 27.887.045.479 15.086.888.676 20.924.504.192 26.979.173.604 25.525.273.665 PEMBIAYAAN NETTO

53

54

C. Analisis

Rasio keuangan yang digunakan dalam pembahasan pada bab IV

ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi

fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan pertumbuhan

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tahun 2002-2006,

sehingga dapat diketahui bagai mana kecenderungan yang terjadi. Adapun

data yang digunakan adalah data yang berasal dari arsip dokumen pada

bagian anggaran kantor Pemerintah Kabupaten Sragen yang berupa data

APBD. Dari hasil APBD tersebut nantinya akan diketahui bagaimana

kinerja keuangan APBD Kabupaten Sragen.

Adapun hasil dari Analisis Rasio APBD tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian

keuangan daerah adalah:

Rasio Kemandirian =EksterenPihak dari PendapatanSumber

Daerah Asli Pendapatan

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat

dilihat dalam tabel IV.2 di bawah ini :

55

TABEL IV.2. Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Sragen

Tahun Anggaran 2002-2006

No Keterangan 2002

(Rp) 2003 (Rp)

2004 (Rp)

2005 (Rp)

2006 (Rp)

Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern

1 Bagi Hasil Pajak 11.257.676.299 16.653.069.469 18.101.506.870 20.502.320.752 25.452.932.4882 Bagi Hasil Bukan Pajak 447.140.884 528.207.429 509.864.000 477.250.807 -3 Dana Alokasi Umum 238.900.000.000 271.940.000.000 283.621.000.000 306.460.000.000 466.851.000.000 4 Dana Alokasi Khusus - 6.900.000.000 8.110.000.000 - 36.055.000.000 5 Dan a Darurat - -- - - 6 Pinjaman Daerah - - - - -Total Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern (1) 250.604.817.183 296.021.276.898 310.342.370.870 327.439.571.559 528.358.932.488 Perkembangan pendapatan dari pihak ekstern - 18,12 % 4,84 % 5,51 % 6,36 % Pendapatan Asli Daerah (2) 24.347.951.713 42.976.691.754 43.547.105.781 44.622.142.000 52.019.759.755Perkembangan PAD - 76,51% 1,33% 2,46% 16,57% Rasio Kemandirian (2) : (1) 9,72% 14,52% 14,03% 13,62% 9,85% Pola Hubungan Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif

55

Sumber : Data diolah

56

Berdasarkan tabel IV.2. terlihat bahwa PAD dan sumber

pendapatan dari pihak ekstern mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Peningkatan dari PAD dikarenakan kenaikan penerimaan bagian

laba Badan Usaha Milik Daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan juga

pendapatan pendukung. PAD lainnya. PAD yang semula ditahun 2002

sebesar Rp. 24.347.951.713,- pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp.

42.976.691.754,- atau berkembang sebesar 76,51%. Tahun 2004 PAD

kembali meningkat menjadi Rp. 43.547.105.781,- atau berkembang

sebesar 1,33% dan ditahun 2005 menjadi Rp. 44.622.142.000,- atau

sebesar 2,46% dari tahun 2004. Pada tahun 2006 PAD berkembang

sebesar 21,40% dari tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 52.019.759.755,-

sehingga rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 24,21%.

Sumber pendapatan dari pihak ekstern juga mengalami

peningkatan yang semula pada tahun 2002 sebesar

Rp. 250.604.817.183,- pada tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi

Rp 296.021.276.898,- atau berkembang sebesar 18,12%. Kemudian

tahun 2004 terjadi kenaikan kembali menjadi Rp. 310.342.370.870,- atau

berkembang sebesar 4,84% dari tahun 2003. Pada tahun 2005

pendapatan dari pihak ekstern sebesar Rp. 327.439.571.559,- atau

mengalami perkembangan sebesar 5,51%. Di tahun 2006 terjadi

kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi Rp. 528.358.932.488,- atau

berkembang sebesar 6,36%. Dari kenaikan diatas menjadi rata-rata

pertumbuhan sumber pendapatan dari pihak ekstern sebesar 8,70%.

57

Untuk sumber pendapatan dari pihak eksteren meningkat karena terjadi

peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari Pemerintah Pusat,

seperti : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK pada

tahun 2003, 2004, dan 2006, disamping itu juga diturunkanya dana

perimbangan dari propinsi di tahun 2004, 2005 dan 2006.

Rasio Kemandirian Kabupaten Sragen selama tahun anggaran

2002-2006 mengalami kenaikan maupun penurunan, walaupun relatif

kecil. Pada tahun 2002 rasio kemandirian mencapai 9,72% dan pada

tahun 2003 menjadi 14,52%. Selanjutnya pada tahun 2004 mengalami

penurunan menjadi 14,01% dan tahun 2005 turun lagi menjadi 13,62%.

Pada tahun 2006 terjadi penurunan kembali menjadi 9,85%, sehingga

rata-rata rasio kemandirian sebesar 12,35%. Jika dilihat dari tahun ke

tahun pola kemandirian keuangan masih dalam pola instruktif dari tahun

pertama sampai tahun kelima.

Menurut uraian dan penghitungan di atas dapat disimpulkan

bahwa rasio kemandirian selama lima tahun pada Kabupaten Sragen

memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih sangat rendah dan dalam

kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan intruktif

yaitu peranan Pemerintah Pusat sangat dominan dari pada daerah, ini

dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih antara 0% -

25%. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan

keuangan daerah Kabupaten Sragen dalam membiayai pelaksanaan

58

pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada

penerimaan dari Pemerintah Pusat.

Rasio kemandirian yang masih rendah dapat disebabkan pada

sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, tampaknya

pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk

pelaksanaan otonomi daerah, karena relatif rendahnya basis

pajak/retribusi yang ada didaerah dan kurangnya pendapatan asli daerah

yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan sumber-

sumber potensi ontuk menambah pendapatan asli daerah masih dikuasai

oleh Pemerintah Pusat. Untuk basis pajak yang cukup besar masih

dikelola oleh Pemerintah Pusat, yang dalam pemungutan/pengenaannya

berdasarkan UU/peraturan pemerintah dan daerah hanya menjalankan

serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Dana

perimbangan itu sendiri terdiri dari: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan

Pajak/SDA, DAU, DAK dan penerimaan lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah harus mampu

mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada.

Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya

peningkatan PAD. Pemerintah Darah harus mencari alternatif-alternatif

yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan

pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat

pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber

bembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan

59

pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian

BUMD sektor potensial.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

DDF = %100xTPDPAD

t

t

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal.

PADt = Total PAD tahun t.

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t.

Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat

dalam tabel IV.3. dibawah ini :

Tabel IV.3 Perhitungan Rasio DDF Kabupaten Sragen

Tahun Anggaran 2002-2006

TA PAD (Rp)

TPD (Rp)

DDF (%)

Kemampuan keuangan

2002

2003

2004

2005

2006

24.347.951.731

42.976.691.754

43.547.105.781

44.622.142.000

52.019.759.755

298.777.247.307

378.126.070.702

395.271.903.830

411.992.262.956

617.931.704.145

8,15

11,37

11,02

10,38

8,42

Sangat Kurang

Kurang

Kurang

Kurang

Sangat Kurang

Rata-rata 9,96% Sangat Kurang

Sumber : Data diolah.

Berdasarkan Tabel IV.3. terlihat bahwa rasio pendapatan asli

daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Sragen mengalami

60

penurunan walaupun relatif kecil. Pada tahun 2002 rasio derajat

desentralisasi fiskal menjadi 8,15% dan pada tahun 2003 naik menjadi

11,37%. Selanjutnya pada tahun 2004 turun menjadi 11,02% dan pada

tahun 2005 turun menjadi 10,38%. Pada tahun 2006 rasio derajat

desentralisasi fiskal turun menjadi 8,42%, sehingga rata-rata derajat

desentralisasi fiskal adalah 9,96%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa

rasio derajat desentralisasi fiskal selama lima tahun pada Pemerintahan

Kabupaten Sragen masih dalam skala interval yang sangat kurang,

karena masih berada dalam skala interval antara 0,00% - 10,00% dan ini

berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam

membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di

Kabupaten Sragen mesih relatif kecil bila dibandingkan dengan total

pendapatan daerah. Kabupaten Sragen dalam membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber

keuangan yang berasal dari Pemerintahan Pusat/Pemerintah propinsi.

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks kemampuan rutin dapat dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

IKR = %100Rutinn Pengeluara Total

PAD x

61

Keterangan :

IKR = Indeks Kemampuan Rutin.

PAD = Pendapatan Asli Daerah.

Hasil perhitungan rasio indeks kemampuan rutin dapat dilihat

dalam tabel IV.4 di bawah ini :

Tabel IV. 4 Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2002-2006

TA PAD (Rp)

Pengeluaran Rutin (Rp)

IKR (%)

Kemampuan keuangan

2002

2003

24.347.951.731

42.976.691.754

222.244.705.843

280.894.918.159

10,95

15,30

Sangat kurang

Sangat kurang

2004

2005

2006

43.547.105.781

44.622.142.000

52.019.759.755

313.657.865.813

346.257.211.639

444.087.383.765

13,88

12,88

11,71

Sangat kurang

Sangat kurang

Sangat kurang

12,94 Sangat kurang

Sumber : data diolah Keterangan: Untuk tahun 2004 - 2006 pengeluaran rutin diperoleh dari bagian belanja

administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan pada belanja aparatur daerah dan pelayanan publik, hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan mengenai kelompok belanja dalam Kepmendagri no. 29 tahun 2002.

Berdasarkan tabel IV.4 terlihat bahwa rasio pendapatan asli

daerah terhadap pengeluaran rutin daerah Kabupaten Sragen dari tahun

ke tahun menunjukan keadaan yang tidak stabil dan selalu berubah-ubah

pada tahun 2002 dan 2003, rasio indeks kemampuan rutin mencapai

10,95% dan 15,30%. Selanjutnya pada tahun 2004 turun menjadi

13,88% dan pada tahun 2005 turun menjadi 12,88%. Pada tahun 2006

rasio indeks kemampuan rutin mengalami penurunan lagi yaitu sebesar

62

11,71%. Sehingga rata-rata rasio indeks kemampuan rutin pada tahun

2002 dan 2006 adalah 12,94%.

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel IV.4 dapat

disimpulkan bahwa rasio indeks kemampuan rutin selama lima tahun

pada Pemerintahan Kabupaten Sragen masih dalam skala yang sangat

kurang, karena masih ada dalam skala interval antara 0,00% - 20,00%

dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai

kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin.

Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Sragen kurang mampu

mengoptimalkan perolehan PAD daerah dan selama ini lebih banyak

tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

4. Rasio Keserasian.

Rasio keserasian yang digunakan dalam analisis ini

menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Belanja Rutin = APBD Belanja TotalRutin Belanja Total

Rasio Belanja Pembangunan = APBD Belanja Total

n Pembanguna Belanja Total

Hasil perhitungan analisis rasio keserasian dapat dilihat dalam

tabel IV.5. dibawah ini:

63

Tabel IV.5 Perhitungan Rasio Keserasian

Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2002-2006 Realisasi Belanja Rutin Realisasi Belanja

Pembangunan TA Total Belanja

Rp Perkem- bangan Rp Perkem-

bangan

Rasio Belanja Rutin

Rasio Belanja

Pembangunan

2002 276.284.950.277 222.244.705.843 - 54.040.244.434 - 80,44% 19,56%

2003 390.467.384.928 280.894.918.159 26,39 % 109.572.469.769 102,76% 71,94% 28,06%

2004 387.044.713.146 313.657.865.813 11,66 % 67.038.190.569 (38,81)% 82,39% 17,61%

2005 404.287.255.897 346.257.211.639 10,39 % 58.012.034.258 (13,46)% 85,64% 14,36%

2006 592.406.430.480 444.087.383.765 28,25 % 148.319.046.715 155,66% 74,96% 25,04%

Sumber : data diolah

Dari hasil perhitungan tabel IV.5 diatas, menunjukkan bahwa

belanja rutin tahun 2002 sebesar Rp 222.244.705.843,- mengalami

kenaikan menjadi Rp 280.894.918.159,- atau sebesar 26,39% pada tahun

2003, pada tahun 2004 dan tahun 2005 belanja rutin naik menjadi

Rp 313.657.865.813,- dan Rp 346.257.211.639,- atau sebesar 11,66% dan

10,39%. Pada tahun 2006 besarnya belanja rutin mengalami kenaikan

menjadi Rp 444.087.383.765,- atau sebesar 28,25%. Untuk belanja

pembangunan tahun 2002 sebesar Rp 54.040.244.434,- mengalami

kenaikan ditahun 2003 menjadi Rp 109.572.469.769,- atau sebesar

102,76%, dan tahun 2004 mengalami penurunan menjadi

Rp 67.038.190.569,- atau sebesar (38,81%) ini dikarenakan pada tahun

2003 masih mengunakan aturan PP No.105 tahun 2000 yang masih

mengandalkan belanja rutin dan belanja pembangunan dan di tahun 2004

sudah menggunakan dasar/aturan Kepmendagri No.29 tahun 2002 yang

menggunakan belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik

sehingga terjadi penurunan yang sangat drastis. Untuk tahun 2005 turun

64

menjadi Rp 58.012.034.258,- atau sebesar (13,46%), sedangkan tahun

2006 naik menjadi Rp 148.319.046.715,- atau sebesar 155,66%.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat rasio belanja rutin dan belanja

pembangunan yang belum stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002

rasio belanja rutin dan belanja pembangunan sebesar 80,445% dan

sebesar 19,56%. Untuk tahun 2003 rasio belanja rutin turun menjadi

71,94% dan belanja pembangunan naik menjadi sebesar 28,06%. Tahun

2004 rasio belanja rutin naik menjadi 82,39% dan belanja pembangunan

turun menjadi 17,61%, pada tahun 2005 rasio belanja rutin naik menjadi

85,64% dan belanja pembangunan turun menjadi 14,36%, kemudian pada

tahun 2006 rasio belanja rutin turun menjadi 74,96% dan belanja

pembangunan naik menjadi 25,04%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas bahwa sebagian besar

dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk

kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap

APBD relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rasio belanja rutin yang

selalu lebih besar dari rasio belanja pembangunan dan tingkat

petumbuhan belanja rutin jauh lebih besar dari pada tingkat

pertumbuhan belanja pembangunan. Besarnya alokasi dana untuk

belanja rutin terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan

belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa

Pemerintah Kabupaten Sragen yang lebih condong pada pengeluaran-

pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum

65

memperhatikan pembangunan daerah, walaupun belanja pembangunan

yang selalu naik meskipun relatif kecil. Hal ini dikarenakan belum ada

patokan yang pasti untuk belanja pembangunan, sehingga Pemerintah

Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin yang

mengakibatkan belanja pembangunan untuk Pemerintah Kabupaten

Sragen kecil atau belum terpenuhi.

5. Rasio Pertumbuhan

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan

adalah sebagai berikut:

r = %100P

PP

o

on x−

Keterangan :

Pn = Data yang dihitung pada tahun ke - n.

Po = Data yang dihitung pada tahun ke – o.

r = Pertumbuhan.

Hasil perhitungan analisis rasio pertumbuhan dapat dilihat dalam

tabel IV.6. dibawah ini:

66

Tabel IV.6. Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Sragen

Tahun Anggaran 2002-2006.

No Keterangan 2002

2003

2004

2005

2006

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PAD

Pertumbuhan PAD

Total Pendapatan

Pertumb. Pendapatan

B.Rutin

Pertumb. B Rutin

B. Pembangunan

Pertumb. B Pemb.

24.347.951.713

-

298.777.247.307

-

222.244.705.843

-

54.040.244.434

-

42.976.691.754

76,51%

378.126.070.702

26,56%

280.894.918.159

26,39%

109.572.469.769

102,76%

43.547.105.781

1,33 %

395.271.903.830

4,53 %

313.657.865.813

11,66 %

67.038.190.569

(38,81 %)

42.848.549.694

(1,60%)

411.992.262.956

4,23 %

346.257.211.639

10,39 %

58.012.034.258

(13,46 % )

52.019.759.755

21,40

617.931.704.145

49,99 %

444.087.383.765

28,25 %

148.319.046.715

155,66 %

Sumber : Data diolah.

Dari perhitungan tabel IV.6 diatas dapat diketahui bahwa

pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2002 sebesar

Rp 24.347.951.713,- naik pada tahun 2003 menjadi Rp 42.976.691.754,-

atau sebesar 76,51%. Tahun 2004 pendapatan asli daerah kembali

mengalami kenaikan menjadi Rp 43.547.105.781,- atau sebesar 1,33 %

dan mengalami penurunan di tahun 2005 sebesar Rp 42.848.549.694,-

atau sebesar (1,60%) Pada tahun 2006 PAD naik menjadi

Rp 52.019.759.755,- atau sebesar 21,40%. Kenaikan rasio pertumbuhan

pendapatan asli daerah lebih banyak dipengaruhi kenaikan pemungutan

pajak dan retribusi daerah. Begitu juga untuk pertumbuhan pendapatan

pada tahun 2002 mengalami kenaikan dari Rp 298.777.247.307,- menjadi

Rp 378.126.070.702,- pada tahun 2003 atau sebesar 26,56%. Pada tahun

2004 rasio pertumbuhan mengalami kenaikan menjadi

Rp 395.271.903.830,- atau sebesar 4,53%. Pada tahun 2005 rasio

pertumbuhan mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar

Rp 411.922.262.956,- atau sebesar 4,23%, kenaikan yang besar ini

67

dipengaruhi oleh peningkatan dana alokasi umum yang cukup besar. Pada

tahun 2006 rasio pertumbuhan juga mengalami kenaikan menjadi

Rp 617.931.704.145,- atau sebesar 49,99%. Pertumbuhan pendapatan

yang berkurang salah satunya dikarenakan kenaikan pendapatan asli

daerah yang sedikit.

Pada rasio pertumbuhan belanja rutin mengalami kenaikan dari

tahun 2002 dan tahun 2003 sebesar Rp 222.244.705.843,- menjadi

Rp 280.894.918.159,- atau sebesar 26,39 %. Pada tahun 2004 dan tahun

2005 belanja rutin naik menjadi Rp 313.657.865.813,- dan

Rp 346.257.211.639,- atau sebesar 11,66% dan 10,39%. Pada tahun 2006

besarnya belanja rutin mengalami kenaikan menjadi

Rp 444.087.383.765,- atau sebesar 28,25%.

Pada rasio perkembangan belanja pembangunan mengalami

kenaikan di tahun 2002 dan 2003 sebesar Rp 54.040.244.434,- menjadi

Rp 109.572.469.769,- atau sebesar 102,76%, di tahun 2004 mengalami

penurunan sebesar Rp 67.038.190.569,- yaitu sebesar (38,81%) ini

dikarenakan adanya perbedaan aturan yang digunakan pada tahun 2003

dan 2004, pada tahun 2003 masih menggunakan aturan lama yaitu PP

No.105 tahun 2000 yang menggunakan belanja rutin dan belanja

pembangunan, sedangkan pada tahun 2004 menggunakan aturan

kepmendagri No.29 tahun 2002, yang belanja itu ada 2 yaitu belanja

aparatur daerah dan pelayanan publik, yang tiap komponen masing-

masing belanja ada belanja rutin dan belanja pembangunannya. Untuk

68

tahun 2005 mengalami penurunan sebesar Rp 58.012.034.258,- atau

sebesar (13,46%), pada tahun 2006 naik menjadi Rp 148.319.046.715,-

atau sebesar 155,66%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas kondisi pertumbuhan

APBD Kabupaten Sragen dapat disimpulkan bahwa APBD pada tahun

anggaran 2002-2006 menunjukan pertumbuhan yang sangat positif.

Total pendapatan diikuti kenaikan PAD, meskipun pengeluaran belanja

rutin masih cukup besar. Selain itu dapat dilihat juga dari rasio

pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Hal ini

menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mulai

memberikan perhatiannya yang besar terhadap pembangunan daerahnya.

Tabel IV.7. Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio

Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kab. Sragen TA 2002-2006.

No Keterangan 2002

(%) 2003 (%)

2004 (%)

2005 (%)

2006 (%)

1. 2. 3. 4.

5.

Rasio Kemandirian Rasio Derajat Desenteralisasi Fiskal Rasio Indeks Kemampuan Rutin Rasio Keserasian

a. Rasio Belanja Rutin b. Rasio Belanja

Pembangunan Rasio Pertumbuhan

a. Pertumbuhan PAD b. Pertumbuhan Pendapatan c. Pertmb. Belanja Rutin d. Pertmb. Belanja

Pembangunan

9,72 8,15 10,95

80,44 19,56

- - - -

14,52 11,37 15,30

71,94 28,06

76,51 26,56 26,39

102,76

14,03 11,02 13,88

82,39 17,61

1,33 4,53 11,66

(38,81)

13,09 10,38 12,88

85,64 14,36

(1,60) 4,23 10,39

(13,46)

9,85 8,42

11,71

74,96 25,04

21,40 49,99 28,25 155,66

Sumber : Data diolah.

Dari tabel IV.7 dapat diketahui bahwa rasio kemandirian

Kabupaten Sragen masih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Kabupaten Sragen masih belum mampu membiayai pelaksanaan

69

pemerintahan dan pembangunannya sendiri. Dilihat dari rasio derajat

desentralisasi fiskal, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan PAD

dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah masih sangat

rendah. Rasio indeks kemampuan rutin memberikan gambaran bahwa

PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai

pengeluaran rutin. Rasio keserasian menunjukan bahwa terdapat

kesenjangan pemenuhan belanja rutin dan belanja pembangunan,

Pemerintah Kabupaten Sragen masih terkonsentrasi untuk memenuhi

belanja rutin. Dari rasio pertumbuhan, dapat disimpulkan bahwa APBD

Kabupaten Sragen tahun anggaran 2002-2006 menunjukan pertumbuhan

yang positif meskipun relatif kecil. Dari kelima rasio diatas dapat

disimpulakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen masih belum

mampu menjalankan otonomi daerah, karena kemampuan keuangan

yang sangat kurang dan masih tergantung dengan penerimaan dari

Pemerintah Pusat, serta belanja rutin lebih besar dari pada belanja

pembangunan.

56

Berdasarkan tabel IV.2. terlihat bahwa PAD dan sumber

pendapatan dari pihak ekstern mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Peningkatan dari PAD dikarenakan kenaikan penerimaan bagian

laba Badan Usaha Milik Daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan juga

pendapatan pendukung. PAD lainnya. PAD yang semula ditahun 2002

sebesar Rp. 24.347.951.713,- pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp.

42.976.691.754,- atau berkembang sebesar 76,51%. Tahun 2004 PAD

kembali meningkat menjadi Rp. 43.547.105.781,- atau berkembang

sebesar 1,33% dan ditahun 2005 menjadi Rp. 44.622.142.000,- atau

sebesar 2,46% dari tahun 2004. Pada tahun 2006 PAD berkembang

sebesar 21,40% dari tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 52.019.759.755,-

sehingga rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 24,21%.

Sumber pendapatan dari pihak ekstern juga mengalami

peningkatan yang semula pada tahun 2002 sebesar

Rp. 250.604.817.183,- pada tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi

Rp 296.021.276.898,- atau berkembang sebesar 18,12%. Kemudian

tahun 2004 terjadi kenaikan kembali menjadi Rp. 310.342.370.870,- atau

berkembang sebesar 4,84% dari tahun 2003. Pada tahun 2005

pendapatan dari pihak ekstern sebesar Rp. 327.439.571.559,- atau

mengalami perkembangan sebesar 5,51%. Di tahun 2006 terjadi

kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi Rp. 528.358.932.488,- atau

berkembang sebesar 6,36%. Dari kenaikan diatas menjadi rata-rata

pertumbuhan sumber pendapatan dari pihak ekstern sebesar 8,70%.

57

Untuk sumber pendapatan dari pihak eksteren meningkat karena terjadi

peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari Pemerintah Pusat,

seperti : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK pada

tahun 2003, 2004, dan 2006, disamping itu juga diturunkanya dana

perimbangan dari propinsi di tahun 2004, 2005 dan 2006.

Rasio Kemandirian Kabupaten Sragen selama tahun anggaran

2002-2006 mengalami kenaikan maupun penurunan, walaupun relatif

kecil. Pada tahun 2002 rasio kemandirian mencapai 9,72% dan pada

tahun 2003 menjadi 14,52%. Selanjutnya pada tahun 2004 mengalami

penurunan menjadi 14,01% dan tahun 2005 turun lagi menjadi 13,62%.

Pada tahun 2006 terjadi penurunan kembali menjadi 9,85%, sehingga

rata-rata rasio kemandirian sebesar 12,35%. Jika dilihat dari tahun ke

tahun pola kemandirian keuangan masih dalam pola instruktif dari tahun

pertama sampai tahun kelima.

Menurut uraian dan penghitungan di atas dapat disimpulkan

bahwa rasio kemandirian selama lima tahun pada Kabupaten Sragen

memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih sangat rendah dan dalam

kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan intruktif

yaitu peranan Pemerintah Pusat sangat dominan dari pada daerah, ini

dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih antara 0% -

25%. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan

keuangan daerah Kabupaten Sragen dalam membiayai pelaksanaan

58

pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada

penerimaan dari Pemerintah Pusat.

Rasio kemandirian yang masih rendah dapat disebabkan pada

sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, tampaknya

pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk

pelaksanaan otonomi daerah, karena relatif rendahnya basis

pajak/retribusi yang ada didaerah dan kurangnya pendapatan asli daerah

yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan sumber-

sumber potensi ontuk menambah pendapatan asli daerah masih dikuasai

oleh Pemerintah Pusat. Untuk basis pajak yang cukup besar masih

dikelola oleh Pemerintah Pusat, yang dalam pemungutan/pengenaannya

berdasarkan UU/peraturan pemerintah dan daerah hanya menjalankan

serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Dana

perimbangan itu sendiri terdiri dari: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan

Pajak/SDA, DAU, DAK dan penerimaan lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah harus mampu

mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada.

Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya

peningkatan PAD. Pemerintah Darah harus mencari alternatif-alternatif

yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan

pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat

pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber

bembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan

59

pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian

BUMD sektor potensial.

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

DDF = %100xTPDPAD

t

t

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal.

PADt = Total PAD tahun t.

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t.

Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat

dalam tabel IV.3. dibawah ini :

Tabel IV.3 Perhitungan Rasio DDF Kabupaten Sragen

Tahun Anggaran 2002-2006

TA PAD (Rp)

TPD (Rp)

DDF (%)

Kemampuan keuangan

2002

2003

2004

2005

2006

24.347.951.731

42.976.691.754

43.547.105.781

44.622.142.000

52.019.759.755

298.777.247.307

378.126.070.702

395.271.903.830

411.992.262.956

617.931.704.145

8,15

11,37

11,02

10,38

8,42

Sangat Kurang

Kurang

Kurang

Kurang

Sangat Kurang

Rata-rata 9,96% Sangat Kurang

Sumber : Data diolah.

Berdasarkan Tabel IV.3. terlihat bahwa rasio pendapatan asli

daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Sragen mengalami

60

penurunan walaupun relatif kecil. Pada tahun 2002 rasio derajat

desentralisasi fiskal menjadi 8,15% dan pada tahun 2003 naik menjadi

11,37%. Selanjutnya pada tahun 2004 turun menjadi 11,02% dan pada

tahun 2005 turun menjadi 10,38%. Pada tahun 2006 rasio derajat

desentralisasi fiskal turun menjadi 8,42%, sehingga rata-rata derajat

desentralisasi fiskal adalah 9,96%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa

rasio derajat desentralisasi fiskal selama lima tahun pada Pemerintahan

Kabupaten Sragen masih dalam skala interval yang sangat kurang,

karena masih berada dalam skala interval antara 0,00% - 10,00% dan ini

berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam

membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di

Kabupaten Sragen mesih relatif kecil bila dibandingkan dengan total

pendapatan daerah. Kabupaten Sragen dalam membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber

keuangan yang berasal dari Pemerintahan Pusat/Pemerintah propinsi.

2. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks kemampuan rutin dapat dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

IKR = %100Rutinn Pengeluara Total

PAD x

61

Keterangan :

IKR = Indeks Kemampuan Rutin.

PAD = Pendapatan Asli Daerah.

Hasil perhitungan rasio indeks kemampuan rutin dapat dilihat

dalam tabel IV.4 di bawah ini :

Tabel IV. 4 Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2002-2006

TA PAD (Rp)

Pengeluaran Rutin (Rp)

IKR (%)

Kemampuan keuangan

2002

2003

24.347.951.731

42.976.691.754

222.244.705.843

280.894.918.159

10,95

15,30

Sangat kurang

Sangat kurang

2004

2005

2006

43.547.105.781

44.622.142.000

52.019.759.755

313.657.865.813

346.257.211.639

444.087.383.765

13,88

12,88

11,71

Sangat kurang

Sangat kurang

Sangat kurang

12,94 Sangat kurang

Sumber : data diolah Keterangan: Untuk tahun 2004 - 2006 pengeluaran rutin diperoleh dari bagian belanja

administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan pada belanja aparatur daerah dan pelayanan publik, hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan mengenai kelompok belanja dalam Kepmendagri no. 29 tahun 2002.

Berdasarkan tabel IV.4 terlihat bahwa rasio pendapatan asli

daerah terhadap pengeluaran rutin daerah Kabupaten Sragen dari tahun

ke tahun menunjukan keadaan yang tidak stabil dan selalu berubah-ubah

pada tahun 2002 dan 2003, rasio indeks kemampuan rutin mencapai

10,95% dan 15,30%. Selanjutnya pada tahun 2004 turun menjadi

13,88% dan pada tahun 2005 turun menjadi 12,88%. Pada tahun 2006

rasio indeks kemampuan rutin mengalami penurunan lagi yaitu sebesar

62

11,71%. Sehingga rata-rata rasio indeks kemampuan rutin pada tahun

2002 dan 2006 adalah 12,94%.

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel IV.4 dapat

disimpulkan bahwa rasio indeks kemampuan rutin selama lima tahun

pada Pemerintahan Kabupaten Sragen masih dalam skala yang sangat

kurang, karena masih ada dalam skala interval antara 0,00% - 20,00%

dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai

kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin.

Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Sragen kurang mampu

mengoptimalkan perolehan PAD daerah dan selama ini lebih banyak

tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

3. Rasio Keserasian.

Rasio keserasian yang digunakan dalam analisis ini

menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Belanja Rutin = APBD Belanja TotalRutin Belanja Total

Rasio Belanja Pembangunan = APBD Belanja Total

n Pembanguna Belanja Total

Hasil perhitungan analisis rasio keserasian dapat dilihat dalam

tabel IV.5. dibawah ini:

63

Tabel IV.5 Perhitungan Rasio Keserasian

Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2002-2006 Realisasi Belanja Rutin Realisasi Belanja

Pembangunan TA Total Belanja

Rp Perkem- bangan Rp Perkem-

bangan

Rasio Belanja Rutin

Rasio Belanja

Pembangunan

2002 276.284.950.277 222.244.705.843 - 54.040.244.434 - 80,44% 19,56%

2003 390.467.384.928 280.894.918.159 26,39 % 109.572.469.769 102,76% 71,94% 28,06%

2004 387.044.713.146 313.657.865.813 11,66 % 67.038.190.569 (38,81)% 82,39% 17,61%

2005 404.287.255.897 346.257.211.639 10,39 % 58.012.034.258 (13,46)% 85,64% 14,36%

2006 592.406.430.480 444.087.383.765 28,25 % 148.319.046.715 155,66% 74,96% 25,04%

Sumber : data diolah

Dari hasil perhitungan tabel IV.5 diatas, menunjukkan bahwa

belanja rutin tahun 2002 sebesar Rp 222.244.705.843,- mengalami

kenaikan menjadi Rp 280.894.918.159,- atau sebesar 26,39% pada tahun

2003, pada tahun 2004 dan tahun 2005 belanja rutin naik menjadi

Rp 313.657.865.813,- dan Rp 346.257.211.639,- atau sebesar 11,66% dan

10,39%. Pada tahun 2006 besarnya belanja rutin mengalami kenaikan

menjadi Rp 444.087.383.765,- atau sebesar 28,25%. Untuk belanja

pembangunan tahun 2002 sebesar Rp 54.040.244.434,- mengalami

kenaikan ditahun 2003 menjadi Rp 109.572.469.769,- atau sebesar

102,76%, dan tahun 2004 mengalami penurunan menjadi

Rp 67.038.190.569,- atau sebesar (38,81%) ini dikarenakan pada tahun

2003 masih mengunakan aturan PP No.105 tahun 2000 yang masih

mengandalkan belanja rutin dan belanja pembangunan dan di tahun 2004

sudah menggunakan dasar/aturan Kepmendagri No.29 tahun 2002 yang

menggunakan belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik

sehingga terjadi penurunan yang sangat drastis. Untuk tahun 2005 turun

64

menjadi Rp 58.012.034.258,- atau sebesar (13,46%), sedangkan tahun

2006 naik menjadi Rp 148.319.046.715,- atau sebesar 155,66%.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat rasio belanja rutin dan belanja

pembangunan yang belum stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002

rasio belanja rutin dan belanja pembangunan sebesar 80,445% dan

sebesar 19,56%. Untuk tahun 2003 rasio belanja rutin turun menjadi

71,94% dan belanja pembangunan naik menjadi sebesar 28,06%. Tahun

2004 rasio belanja rutin naik menjadi 82,39% dan belanja pembangunan

turun menjadi 17,61%, pada tahun 2005 rasio belanja rutin naik menjadi

85,64% dan belanja pembangunan turun menjadi 14,36%, kemudian pada

tahun 2006 rasio belanja rutin turun menjadi 74,96% dan belanja

pembangunan naik menjadi 25,04%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas bahwa sebagian besar

dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk

kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap

APBD relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rasio belanja rutin yang

selalu lebih besar dari rasio belanja pembangunan dan tingkat

petumbuhan belanja rutin jauh lebih besar dari pada tingkat

pertumbuhan belanja pembangunan. Besarnya alokasi dana untuk

belanja rutin terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan

belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa

Pemerintah Kabupaten Sragen yang lebih condong pada pengeluaran-

pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum

65

memperhatikan pembangunan daerah, walaupun belanja pembangunan

yang selalu naik meskipun relatif kecil. Hal ini dikarenakan belum ada

patokan yang pasti untuk belanja pembangunan, sehingga Pemerintah

Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin yang

mengakibatkan belanja pembangunan untuk Pemerintah Kabupaten

Sragen kecil atau belum terpenuhi.

4. Rasio Pertumbuhan

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan

adalah sebagai berikut:

r = %100P

PP

o

on x−

Keterangan :

Pn = Data yang dihitung pada tahun ke - n.

Po = Data yang dihitung pada tahun ke – o.

r = Pertumbuhan.

Hasil perhitungan analisis rasio pertumbuhan dapat dilihat dalam

tabel IV.6. dibawah ini:

66

Tabel IV.6. Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Sragen

Tahun Anggaran 2002-2006.

No Keterangan 2002

2003

2004

2005

2006

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PAD

Pertumbuhan PAD

Total Pendapatan

Pertumb. Pendapatan

B.Rutin

Pertumb. B Rutin

B. Pembangunan

Pertumb. B Pemb.

24.347.951.713

-

298.777.247.307

-

222.244.705.843

-

54.040.244.434

-

42.976.691.754

76,51%

378.126.070.702

26,56%

280.894.918.159

26,39%

109.572.469.769

102,76%

43.547.105.781

1,33 %

395.271.903.830

4,53 %

313.657.865.813

11,66 %

67.038.190.569

(38,81 %)

42.848.549.694

(1,60%)

411.992.262.956

4,23 %

346.257.211.639

10,39 %

58.012.034.258

(13,46 % )

52.019.759.755

21,40

617.931.704.145

49,99 %

444.087.383.765

28,25 %

148.319.046.715

155,66 %

Sumber : Data diolah.

Dari perhitungan tabel IV.6 diatas dapat diketahui bahwa

pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2002 sebesar

Rp 24.347.951.713,- naik pada tahun 2003 menjadi Rp 42.976.691.754,-

atau sebesar 76,51%. Tahun 2004 pendapatan asli daerah kembali

mengalami kenaikan menjadi Rp 43.547.105.781,- atau sebesar 1,33 %

dan mengalami penurunan di tahun 2005 sebesar Rp 42.848.549.694,-

atau sebesar (1,60%) Pada tahun 2006 PAD naik menjadi

Rp 52.019.759.755,- atau sebesar 21,40%. Kenaikan rasio pertumbuhan

pendapatan asli daerah lebih banyak dipengaruhi kenaikan pemungutan

pajak dan retribusi daerah. Begitu juga untuk pertumbuhan pendapatan

pada tahun 2002 mengalami kenaikan dari Rp 298.777.247.307,- menjadi

Rp 378.126.070.702,- pada tahun 2003 atau sebesar 26,56%. Pada tahun

2004 rasio pertumbuhan mengalami kenaikan menjadi

Rp 395.271.903.830,- atau sebesar 4,53%. Pada tahun 2005 rasio

pertumbuhan mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar

Rp 411.922.262.956,- atau sebesar 4,23%, kenaikan yang besar ini

67

dipengaruhi oleh peningkatan dana alokasi umum yang cukup besar. Pada

tahun 2006 rasio pertumbuhan juga mengalami kenaikan menjadi

Rp 617.931.704.145,- atau sebesar 49,99%. Pertumbuhan pendapatan

yang berkurang salah satunya dikarenakan kenaikan pendapatan asli

daerah yang sedikit.

Pada rasio pertumbuhan belanja rutin mengalami kenaikan dari

tahun 2002 dan tahun 2003 sebesar Rp 222.244.705.843,- menjadi

Rp 280.894.918.159,- atau sebesar 26,39 %. Pada tahun 2004 dan tahun

2005 belanja rutin naik menjadi Rp 313.657.865.813,- dan

Rp 346.257.211.639,- atau sebesar 11,66% dan 10,39%. Pada tahun 2006

besarnya belanja rutin mengalami kenaikan menjadi

Rp 444.087.383.765,- atau sebesar 28,25%.

Pada rasio perkembangan belanja pembangunan mengalami

kenaikan di tahun 2002 dan 2003 sebesar Rp 54.040.244.434,- menjadi

Rp 109.572.469.769,- atau sebesar 102,76%, di tahun 2004 mengalami

penurunan sebesar Rp 67.038.190.569,- yaitu sebesar (38,81%) ini

dikarenakan adanya perbedaan aturan yang digunakan pada tahun 2003

dan 2004, pada tahun 2003 masih menggunakan aturan lama yaitu PP

No.105 tahun 2000 yang menggunakan belanja rutin dan belanja

pembangunan, sedangkan pada tahun 2004 menggunakan aturan

kepmendagri No.29 tahun 2002, yang belanja itu ada 2 yaitu belanja

aparatur daerah dan pelayanan publik, yang tiap komponen masing-

masing belanja ada belanja rutin dan belanja pembangunannya. Untuk

68

tahun 2005 mengalami penurunan sebesar Rp 58.012.034.258,- atau

sebesar (13,46%), pada tahun 2006 naik menjadi Rp 148.319.046.715,-

atau sebesar 155,66%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas kondisi pertumbuhan

APBD Kabupaten Sragen dapat disimpulkan bahwa APBD pada tahun

anggaran 2002-2006 menunjukan pertumbuhan yang sangat positif.

Total pendapatan diikuti kenaikan PAD, meskipun pengeluaran belanja

rutin masih cukup besar. Selain itu dapat dilihat juga dari rasio

pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Hal ini

menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mulai

memberikan perhatiannya yang besar terhadap pembangunan daerahnya.

Tabel IV.7. Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio

Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kab. Sragen TA 2002-2006.

No Keterangan 2002

(%) 2003 (%)

2004 (%)

2005 (%)

2006 (%)

1. 2. 3. 4.

5.

Rasio Kemandirian Rasio Derajat Desenteralisasi Fiskal Rasio Indeks Kemampuan Rutin Rasio Keserasian

a. Rasio Belanja Rutin b. Rasio Belanja

Pembangunan Rasio Pertumbuhan

a. Pertumbuhan PAD b. Pertumbuhan Pendapatan c. Pertmb. Belanja Rutin d. Pertmb. Belanja

Pembangunan

9,72 8,15 10,95

80,44 19,56

- - - -

14,52 11,37 15,30

71,94 28,06

76,51 26,56 26,39

102,76

14,03 11,02 13,88

82,39 17,61

1,33 4,53 11,66

(38,81)

13,09 10,38 12,88

85,64 14,36

(1,60) 4,23 10,39

(13,46)

9,85 8,42

11,71

74,96 25,04

21,40 49,99 28,25 155,66

Sumber : Data diolah.

Dari tabel IV.7 dapat diketahui bahwa rasio kemandirian

Kabupaten Sragen masih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Kabupaten Sragen masih belum mampu membiayai pelaksanaan

69

pemerintahan dan pembangunannya sendiri. Dilihat dari rasio derajat

desentralisasi fiskal, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan PAD

dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah masih sangat

rendah. Rasio indeks kemampuan rutin memberikan gambaran bahwa

PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai

pengeluaran rutin. Rasio keserasian menunjukan bahwa terdapat

kesenjangan pemenuhan belanja rutin dan belanja pembangunan,

Pemerintah Kabupaten Sragen masih terkonsentrasi untuk memenuhi

belanja rutin. Dari rasio pertumbuhan, dapat disimpulkan bahwa APBD

Kabupaten Sragen tahun anggaran 2002-2006 menunjukan pertumbuhan

yang positif meskipun relatif kecil. Dari kelima rasio diatas dapat

disimpulakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen masih belum

mampu menjalankan otonomi daerah, karena kemampuan keuangan

yang sangat kurang dan masih tergantung dengan penerimaan dari

Pemerintah Pusat, serta belanja rutin lebih besar dari pada belanja

pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpualn

sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen

tahun anggaran 2002-2006 berada pada kisaran 9,72%-14,52%. Semua

masih dalam skala interval 0% - 25% dan tergolong mempunyai pola

hubungan rasio tersebut instruktif, yang berarti kemampuan Pemerintah

Kabupaten Sragen dalam memenuhi kebutuhan dana untuk

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan

sosial masyarakat masih relatif rendah. Meskipun dari tahun ke tahun

rasio tersebut terus meningkat, tetapi tingkat ketergantungan pada

sumber pendapatan dari pihak ekstern cukup tinggi, disebabkan oleh

masih lebih besarnya proporsi sumber pendapatan oleh Pemerintah

Pusat, daripada dari PAD nya.

2. Berdasarkan rasio derajat desenteralisasi fiskal, bahwa PAD Kabupaten

Sragen masih relatif kecil jika digunakan dalam membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan. Rasio derajat desenteralisasi fiskal

untuk tahun anggaran 2002-2006 berada pada kisaran 8,15%-11,37%.

Secara rata-rata derajat desentralisasi fiskal masih dalam skala interval

0,00% - 10,00% atau dalam kategori sangat kurang. Pemerintah

70

71

Kabupaten Sragen masih sangat tergantung dengan sumber keuangan

yang berasal dari Pemerintah Pusat meskipun terjadi peningkatan PAD

dari tahun ke tahun.

3. Berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin Kabupaten Sragen tahun

anggaran 2002-2006, Pemerintah Kabupaten Sragen selama kurun waktu

5 tahun berada pada kisaran 10,95%-15,30%. Hal ini menunjukkan skala

yang sangat kurang karena karena berada dalam sekala interval 0,00% -

20,00%. Ini berarti bahwa kemampuan PAD dalam memenuhi

pengeluaran rutin masih sangatlah rendah.

4. Berdasarkan rasio keserasian Kabupaten Sragen tahun anggaran 2002-

2006, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja

pembangunan. Besarnya belanja rutin masih berada pada kisaran

71,94%-85,64%. Hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai

karena penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan jumlah dinas-dinas

otonomi. Untuk belanja pembangunan berada pada kisaran 14,36%-

28,06%, sehingga Pemerintah Kabupaten Sragen masih kurang

memperhatikan pembangunan daerah.

5. Berdasarkan rasio pertumbuhan Kabupaten Sragen, secara keseluruhan

mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan pertambahan

pajak dan retribusi daerah.

72

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi

peneliti berikutnya yaitu:

1. Penelitian ini tidak menganalisis keseluruhan unsur perkembangan

APBD, sehingga tidak didapatkan hasil analisis yang lengkap dan

menyeluruh.

2. Penelitian ini hanya menganalisis APBD tahun anggaran 2002-2006, hal

ini dikarenakan keterbatasan waktu dan data penelitian. Penelitian ini

hanya menganalisis beberapa komponen dalam perkembangan APBD.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan simpulan tentang kinerja keuangan

Pemerintah Kabupaten Sragen, penulis mencoba mengajukan beberapa

saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat meneliti secara lengkap unsur

perkembangan APBD, sehingga diperoleh hasil analisis yang lengkap

dan menyeluruh dengan melengkapi alat analisis yang digunakan dan

menambah objek penelitian.

2. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya menambah data penelitian

yang lebih lengkap dan tidak hanya menganalisis APBD selama kurun

waktu 5 tahun saja, serta menambah data dari objek penelitian yang

diteliti. Diharap penelitian selanjutnya dapat menganalisis seluruh

komponen APBD sehingga akan lebih lengkap.

73

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN. Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam

Melaksanakan Otonomi Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah, Vol. 5, No. 2, November.

Asih Astuti. 2004. Kinerja Keberhasilan Instansi Pemerintah Daerah Dilihat Dari Pendapatan Daerah Terhadap APBD Tahun 2002 Pada Karesidenan Pati. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tidak dipublikasikan.

Bachtiar Arif, dkk. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Didit Welly Udjianto. 2005. Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung

Otonomi Daerah. EKOBIS, Vol. 6, No. 1, Januari. Hadari Nawawi. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM

Press. Helfert, Erich. 2000. Teknik Analisa Keuangan. Jakarta: Erlangga. H.M. Nur Fadillah dan Muhtar. 2004. Proses Penyusunan Anggaran dan

Pengalokasian Belanja di Pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19, No. 1, Januari.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 Tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kifliansyah. 2001. Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,

Manajeman Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN. Kustadi Arinta. 1996. Pengantar Akuntansi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Mohammad Jimmi Ibrahim. 1991. Prospek Otonomi Daerah. Semarang: Dahara

Prize. Mohammad Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

74

Nataluddin. 2001. Potensi Dana Perimbangan pada Pemerintahan Di Daerah Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. Metode Penelitian Bisnis.

Yogyakarta: BPFE Nirzawan. 2001. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan

Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengolahan Dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Revrisond Baswir. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE. Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta.: ANDI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara pusat dan daerah. Widodo. 2001. Analisa Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali,

Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN. Yuliati. 2001. Analisa Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi

Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.

75

76