FASILITAS DI BIDANG KEPABEANAN TERKAIT IMPORTASI BARANG MINYAK DAN

GAS BUMI

SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN KANTOR PUSAT DJBC

Juli 2012

Peran DJBC terkait importasi barang:

DASAR HUKUM PEMBERIAN FASILITAS FISKAL DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007

tentang Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi

PMK No. 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005

tentang Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas

PMK No. 54/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010

tentang Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

PMK No. 27/PMK.03/2012 tanggal 7 Maret 2012

tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk

FASILITAS IMPOR OLEH KKPS

Materi Keterangan

Dasar Hukum PMK No. 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang

Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang

berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas

Bentuk

Fasilitas

BM Bebas dan PDRI tidak Dipungut

Subyek Kontraktor yang manandatangani kontrak dengan pemerintah

berdasarkan UU No 8/1971 tentang Pertamina

Jangka Waktu

Fasilitas

Diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak

Jangka Waktu

SK

1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang

FASILITAS IMPOR OLEH KKKS

Materi Keterangan

Dasar Hukum

Fasilitas BM

PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembebasan

BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi

Bentuk Fasilitas BM Bebas

Subyek Kontraktor yang manandatangani kontrak dengan pemerintah berdasarkan UU

No 22/2001 tentang Migas

Jangka Waktu

Fasilitas

Diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak

Jangka Waktu

SK

1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang

FASILITAS IMPOR OLEH KKKS

Materi Keterangan

Dasar Hukum

Fasilitas PPh

Pasal 22

PMK No. 54/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 2010

tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan

Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Usaha di

bidang lain

Bentuk

Fasilitas

dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Impor

Subyek barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang

importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Tata laksana Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-

32/BC/2010 tanggal 10 Desember 2010

FASILITAS IMPOR OLEH KKKS

Materi Keterangan

Dasar Hukum Fasilitas PPN

PMK No. 27/PMK.03/2012 tanggal 7 Maret 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk

Bentuk Fasilitas

Tidak dipungut PPN dan PPnBM

Subyek barang untuk kegiatan eksplorasi hulu Minyak dan Gas Bumi

Tata laksana Diberikan bersama dengan fasilitas PMK PMK No.

177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 dari DJBC

PENELITIAN BARANG DALAM RIB

JENIS BARANG Casing

SPESIFIKASI

(tipe/model/kapasitas/

ukuran/warna/dll.)

Casing 20" OD, 166.4 ppf, 0.812" WT, API Range 3, API 5L

X-56 PSL-1, ERW, Swift DW2 Box X pin, Internal Flush &

External Upset Connection c/w Metal to Metal Seal Feature,

Welded with Davis Lynch Double Valve Float Shoe, Type

500DV-PVTS and meet NACE requirement

SATUAN 160 Feet = 4 Joint

PEMBERITAHUAN HS 7304.29.00.90 (BM 12.5%, PPN 10%)

PENELITIAN Casing ini adalah seamless, namun tidak terdapat informasi

mengenai jenis bahan, dengan demikian dapat

diklasifikasikan dalam HS 7304.29.00.90 (BM 12.5%, PPN

10%) apabila terbuat dari baja selain stainless steel, atau

7304.24.00.90 (BM 12.5%, PPN 10%) apabila terbuat dari

stainless steel

KESIMPULAN Barang ini sepertinya terdapat sambungan yaitu dengan cara

ERW (Electric Resistance Welded) sehingga diklasifikasikan

sebagai casing untuk pengeboran dalam HS 7305.12.10.00

(BM 15%, PPN 10%)

PENGAJUAN FASILITAS FISKAL

Direktorat Fasilitas Kepabeanan

KPU BC / KPPBC

1

1a

1a

2

3

4

5

Pengusaha ajukan RKBI+Doklap untuk keperluan proses fas. pembebasan

Pengusaha ajukan RKBI+Doklap

untuk keperluan verifikasi dan

pendasahan RIB

Pengusaha ajukan RIB+Doklap untuk pembebasan BM+PDRI

DJBC u.p. Dir Fas Kepabeanan - Terbitkan SK pembebasan

BM + PDRI - Menyampaikan pada

pengusaha Realisasi Impor (PIB+SK Fas+

doklap Pabean)

DJBC u.p. Dir Fas Kepabeanan - Menyampaikan SK pembebasan

pada KPUBC/KPPBC - monitoring penggunaan fasilitas

oleh perusahaan

Tatalaksana Impor Melalui INSW

Mandatory Check

Content Check

Selectivity Processing

Merah

PIB

Analyzing Point

Scan X-Ray Examination

Pemeriksaan Fisik

Penelitian Dokumen

SPPB

Debit Advice (Payment Receipt)

Kantor Pabean

Bank

Payment Of Duty

IMPORTIR/ PPJK

PIB Portal

INSW Sistem Komputer Pelayanan

Kuning

Status Check

Non-Prioritas Hijau Prioritas

SPPF*

*) = Pemeriksaan Fisik di Gudang Importir

EDI Pabean

Credit Advice

• Pasal 2 ayat (1) “Gudang Berikat merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya

berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”

• Pasal 12 ayat (1)” Barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke Gudang

Berikat :

a.diberikan penangguhan Bea Masuk;

b.diberikan pembebasan Cukai; dan/atau;

c.tidak dipungut PDRI

• Pasal 13 ayat (1) “Pengeluaran barang impor dari Gudang Berikat ke tempat lain

dalam daerah pabean yang ditujukan kepada Orang yang memperoleh fasilitas

penangguhan atau pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai, diberikan penangguhan

atau pembebasan Bea Masuk dan/atau pembebasan Cukai sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai”

• Pasal 16 ayat (1) “Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB bertanggung jawab

terhadap Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang atas barang yang berada

atau seharusnya berada di Gudang Berikat

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/PMK.04/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 TENTANG GUDANG BERIKAT

Pemasukan Pengeluaran

LDP

KB/TBB

GB lainnya

GB dicabut

Kawasan bebas

KB

TBB

LDP

TLDDP

GB lainnya

Kawasan bebas

PENGADAAN BARANG SISTEM KONSINYASI DI GB

• KKKS melakukan pengadaan barang berdasarkan kontrak kerja

dengan GB

• Barang yang dikeluarkan dari GB ke KKKS dalam jumlah tertentu,

belum dilakukan transaksi

• Terhadap barang yang dipergunakan oleh KKKS akan dilakukan

transaksi

• Apabila terdapat barang asal GB yang belum dipergunakan, sesuai

kontrak kerja akan dikembalikan ke GB

EVALUASI PENGADAAN BARANG SISTEM KONSINYASI DI GB

• Barang asal GB yang dikeluarkan ke KKKS dilakukan dengan

dokumen pabean (bc 2.5)

• BM dan pungutan impornya telah dilakukan eksekusi sesuai dengan

SK pembebasan yang dimiliki KKKS sesuai mekanisme fasilitas

fiskal masing-masing

• PMK No 143/PMK.04/2011 tidak mengatur pemasukan barang ke

GB dari TLDDP;

• Apabila terdapat pengembalian barang dari KKKS ke GB, dipastikan

barang dimaksud tidak menggunakan dokumen pabean sehingga

dianggap tidak meminta izin kepada petugas BC di GB

• Pasal 26 ayat (1) “Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat dilakukan dengan

tujuan ke :

a. luar daerah pabean;

b. Kawasan Berikat lainnya;

c. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB);

d. pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan

Pengusahaan Kawasan Bebas;

e. tempat lain dalam daerah pabean.

• Pasal 27 ayat (7) “Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam

daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e,dapat

dilakukan dalam jumlah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari nilai realisasi

ekspor tahun sebelumnya dan nilai realisasi”

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.04/2011 TANGGAL 6 SEPTEMBER 2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT

Pasal 56A ayat (2) huruf b ”Batasan pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke

tempat lain dalam daerah pabean untuk barang yang masih memerlukan proses lebih

lanjut, tidak dapat berfungsi tanpa bantuan barang lainnya, dan/atau tidak dapat

digunakan langsung oleh konsumen akhir (intermediate goods), berlaku ketentuan

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang

Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 sampai dengan tanggal 31 Desember

2014”

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/PMK.04/2012

TANGGAL 16 MARET 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR255/PMK.04/2011

Pasal 10 ayat (7) butir b ” Pengeluaran barang ke DPIL sebanyak-banyaknya 75%

dari jumlah nilai hasil produksi tahun berjalan, diberikan khusus kepada PDKB yang

hasil produksinya digunakan untuk mensuplai perusahaan pertambangan, minyak

dan gas, serta PDKB yang bergerak di bidang industri perminyakan dan gas,

perkapalan di dalam negeri dan industri oleochemical

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.04/2005

TANGGAL 19 OKTOBER 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN

MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT MENTERI KEUANGAN

Terima Kasih

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Jakarta - 13230