Upload
others
View
33
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
FASILITASI PENYEDIAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN RUMAH UMUM DAN RUMAH KOMERSIAL
PELATIHAN TEKNIS
PENYELANGARAAN RUMAH UMUM DAN MKOMERSIAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengalaman bekerja
Direktur Konsolidasi Tanah BPN - RI
Kepala Pusat Hukum BPN - RI
Kepala Pusat Litbang BPN – RI
Inspektur BPN - RI
Kepala Biro Hukum Kementerian Perumahan Rakyat
Direktur Umum dan Hukum BLU PPDPP
Kementerian PUPR
WIDYAISWARA UTAMA KEMENTERIAN PUPR Maharani
0812 11 999 59
Profil Mata Pelatihan Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai analisis
aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah umum dan komersial, yaitu mencakup pemilihan lokasi pembangunan perumahan, tata cara perolehan tanah untuk pembangunan perumahan, pembagian kewenangan, peran serta masyarakat, kemudahan dan bantuan proses penyediaan tanah bagi perumahan MBR, serta pengendalian dan evaluasi penyediaan tanah
Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran pada pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan mampu memahami mengenai analisis aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah umum dan komersial
Indikator Hasil Belajar Peserta pelatihan mampu: a) pemilihan lokasi tanah untuk pembangunan perumahan; b) tata cara perolehan tanah untuk pembangunan perumahan; c) pembagian kewenangan dan peran serta masyarakat dalam penyediaan
tanah untuk pembangunan perumahan; d) kemudahan dan bantuan penyediaan tanah bagi perumahan MBR; e) pengendalian dan evaluasi penyediaan tanah
Standar kompetensi yang harus dicapai
adalah mampu menjelaskan proses fasilitasi
penyediaan tanah bagi pembangunan Rumah
Umum dan Rumah Komersial.
Oleh karena itu diperlukan pelatihan
fasilitasi penyediaan tanah Rumah Umum
dan Komersial
A. Latar Belakang
Mata Pelatihan Fasilitasi Penyediaan Tanah Bagi
Rumah Umum dan Komerial memeberikan
penjelasan mengenai : Pemilihan lokasi, Tata cara
perolehan tanah ,Pembagian kewenangan dan peran
masyarakat, Kemudahan dan bantuan penyediaan tanah bagi
perumahan MBR, Pengendalian dan evaluasi penyediaan
tanah.
Mata Pelatihan ini disajikan dengan metode pembelajaran
tatap muka dan diskusi interaksi.
Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami
dan menjelasan Fasilitasi penyediaan Tanah Bagi Pembangunan
MBR
B. Deskripsi
Singkat
Mata Pelatihan Fasilitasi Penyediaan Tanah Bagi
Rumah Umum dan Komerial bertujuan untuk
memberikan pemahaman mengenai : Pemilihan
lokasi, Tata cara perolehan tanah ,Pembagian
kewenangan dan peran masyarakat, Kemudahan dan
bantuan penyediaan tanah bagi perumahan MBR,
Pengendalian dan evaluasi penyediaan tanah.
C. Tujuan Pembelajaran
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 1. Pemilihan Lokasi Tanah
A. Kesesuaian Rencana Pembangunan Perumahan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah
B. Status Kepemilikan dan Penguasaan Tanah
C. Kesesuaian Fisik Tanah
D. Daya Dukung Infratsruktrur
E. Daya Dukung Lingkungan
F. Aspek Pemasaran dan Pemanfaatan
G. Pola Lokasi Perumahan
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 2. Tata Cara Perolehan Tanah
1. Pelaku Pembangunan
2. Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Tanah yang Dikuasai
Langsung oleh Negara
3. Konsolidasi Tanah oleh Pemilik Tanah
4. Peralihan atau Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Pemilik Tanah
5. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Tanah Barang Milik Negara
atau Milik Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan
6. Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
7. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
8. Pendayagunaan Tanah Wakaf bagi Pembangunan Rumah Susun
9. Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Pemilik Tanah dengan Pelaku
Usaha Perumahan
10. Ketentuan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan
pada Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 3. Pembagian Kewenangan dan Peran Masyarakat
a.Pembagian Kewenangan
b.Peran Masyarakat
4. Kemudahan dan Bantuan Penyediaan Tanah Bagi Perumahan
MBR
5. Pengendalian Dan Evaluasi
a.Tujuan Pengendalian dan Evaluasi
b.Lingkup, Prosedur, dan Alat Pengendalian
6. Pemantauan dan Supervisi
a.Pengawasan
b.Penindakan
Kendala utama dalam pembangunan perumahan terutama dalam
mendukung program satujuta rumah adalah keterbatasan tanah.
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Perumukinan serta UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
mengatur hal ini.
Bahkan sampai mengatur tujuh pola penyediaan tanah bagi
pembangunan rumah susun.
Namun pengaturan tersebut tidak populer, bahkan masih jarang
pemangku kepentingan yang memahami mengenai pola-pola
penyediaan tanah tersebut.
Oleh karena itu masih terus diperlukan pelatihan
Banyak tanah
Wakaf yang
tidak produktif
1.Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai
negara;
POLA PENYEDIAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN
2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
4. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau
milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar;
6. Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP 40 / 1996
UU 1 DAN
20/ 2011
PP 24/ 1997
UU 1/ Tahun
2004
PP 11 Tahun
2010
UU 2 Tahun
2012
PENYEDIAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
C. HGB / HP hak pakai di
atas hak Pengelolaan
B. HGB /HP atas tanah
negara
A.HM
Selain
ABC
Pemanfaatan
BMN/D berupa tanah
Pendayagunaan tanah wakaf
BAB 2
Pemilihan Lokasi
APEK PEMILIHAN LOKASI PERUMAHAN
meliputi:
1. Kesesuaian Rencana Pembangunan
Perumahan dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah;
2. Kesesuaian Fisik Tanah;
3. Daya Dukung Infrastruktur;
4. Daya Dukung Lingkungan ;
5. Aspek Pemasaran dan Pemanfaatan ;
6. Pola Lokasi Perumahan.
Areal tanah yang dapat dijadikan calon lokasi / penggunaan
tanah terkini (existing land uses) berupa:
1. Tanah kosong;
2. Tanah pertanian kering (tegalan, kebun);
3. Tanah perkebunan yang sudah tidak produktif;
4. Tanah sawah bukan tanah pertanian produktif dengan status
PLP2B (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
5. Tanah tambak;
6. Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang sudah tidak
produktif, bukan hutan produksi tetap atau hutan produksi
terbatas, serta bukan hutan lindung, cagar alam, hutan
mangrove, dan embung atau danau;
7. Permukiman kumuh.
Kriteria tanah tersedia bagi pembangunan perumahan dari aspek
kepemilikan dan penguasaan tanah adalah:
1. Tanah sudah dimiliki atau dikuasi dengan bukti kepemilikan atau
penguasaan tanah yang jelas disertai batas-batas tanah yang jelas
pula;
2. Tidak ada penghunian liar;
3. Tidak menjadi obyek sengketa dan konflik kepemilikan antar
pihak;
4. Tidak menjadi obyek perkara di pengadilan;
5. Tidak dalam kondisi disita penegak hukum;
6. Tidak dalam kondisi diblokir pihak bank dan lembaga keuangan
lainnya.
Kesesuaian Fisik Tanah
1. Sangat Sesuai (S1), yaitu tanah tidak mempunyai pembatas yang berarti untuk perumahan secara
berkelanjutan, atau hanya mempunyai pembatas sangat kecil yang tidak berarti dalam pemanfaatan
yang wajar;
2. Cukup Sesuai (S2), yaitu tanah mempunyai pembatas yang secara keseluruhan pada tingkatan sedang
untuk perumahan secara berkelanjutan dan akan mengurangi manfaat, atau meningkatkan masukan
teknologi yang sedang dalam penggunaan tanah yang wajar;
3. Sesuai Terbatas (S3), yaitu tanah mempunyai pembatas yang secara keseluruhan pada tingkatan berat
untuk perumahan secara berkelanjutan dan akan lebih besar mengurangi manfaat, atau meningkatkan
masukan teknologi yang lebih besar dalam penggunaan tanah yang wajar;
4. Tidak Sesuai Saat Ini (S4), yaitu tanah mempunyai pembatas yang sangat berat tetapi masih
memungkinkan dapat diatasi dengan perlakuan khusus tetapi kelestariannya tidak dapat dijamin
dalam penggunaan jangka panjang;
5. Tidak Sesuai Selamanya (S5), yaitu tanah mempunyai pembatas yang permanen ekstrim sehingga tidak
sesuai untuk perumahan selamanya.
Daya Dukung Infratsruktrur
Kriteria daya dukung infrastruktur mempertimbangkan :
1. Lokasi tanah dilalui atau maksimal 400 m dari jaringan jalan kolektor
primer/sekunder atau jalan lokal;
2. Tersedia sistem jaringan drainase yang terintegrasi hingga saluran induk
primer atau sekunder dan berfungsi dengan baik;
3. Tersedia sistem jaringan penyediaan air bersih dengan skala kawasan atau
wilayah di sekitar tanah terdapat sumber-sumber air yang dapat
dimanfaatkan atau diolah menjadi air bersih dengan kapasitas dan debit
yang cukup;
4. Tersedia jaringan listrik yang dilayani oleh PLN;
5. Terjangkau Layanan Sistem Pengelolaan Sampah;
6. Terjangkau sistem telekomunikasi ;
7. Terjangkau layanan Fasilitas Umum Pendidikan dasar, Kesehatan, dan
Pewribadatan.
Daya Dukung Lingkungan
Lokasi tanah untuk pembangunan perumahan harus
tidak terkena pencemaran air dan udara (partikel,
bau, gangguan suara) yang melebihi ambang batas
yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang
berlaku.
Lokasi pembangunan perumahan direncanakan
dengan memperhatikan harmonisasi dengan
lingkungan sosial ekonomi penduduk di sekitarnya.
Aspek Pemasaran dan Pemanfaatan
Kriteria aspek pemanfaatan dan pemasaran dalam penyediaan
tanah perumahan adalah sebagai berikut:
1. Jarak terhadap pusat tempat kegiatan (tempat kerja, fasilitas
pendidikan, kesehatan, perdagangan/pasar) maksimal 2 km;
2. Jarak terhadap kantor kelurahan-desa/kecamatan maksimal
2 km;
3. Ada potensi konsumen (demand) dengan jumlah yang cukup
yang disesuaikan dengan tingkat sosial ekonomi konsumen;
4. Harga pengadaan tanah sebagai salah satu faktor penentu
harga jual tanah/rumah masih terjangkau;
5. Mendukung aktivitas industri, jasa dan perdagangan; Mendukung aktifitas pendidikan dan kesehatan
Pengembangan Perumahan Skala Besar
1. Pola Kawasan untuk perumahan tapak skala besar;
2. Pola Kluster untuk perumahan tapak skala kecil;
Bila pola kluster diterapkan pada suatu kawasan yang luas
maka setiap kluster harus saling saling terhubung dalam
suatu perencanaan pola kawasan.
Bila 2 pola lokasi perumahan tapak dimaksud terkendala
harga tanah yang tidak terjangkau maka pemanfaatan
tanahnya diarahkan untuk pembangunan rumah susun.
Rangkuman
Bab Pemilihan Lokasi Tanah ini memberikan penjelasan
mengenai Dalam rangka pemilihan lokasi tanah untuk
pembangunan perumahan diperlukan berbegai aspek
pertimbangan meliputi:
1. Kesesuaian Rencana Pembangunan Perumahan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Kesesuaian Fisik Tanah;
3. Daya Dukung Infrastruktur;
4. Daya Dukung Lingkungan ;
5. Aspek Pemasaran dan Pemanfaatan ;
6. Pola Lokasi Perumahan.
Latihan :
1. Jelaskan dan berikan contoh aspek apa saja yang harus anda
perhatikan dalam menentukan Kesesuaian Rencana
Pembangunan Perumahan dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah;
2. Jelaskan dan berikan contoh aspek apa saja yang harus anda
perhatikan dalam menentukan Kesesuaian Fisik Tanah;
3. Jelaskan dan berikan contoh aspek apa saja yang harus anda
perhatikan dalam menentukan Daya Dukung Infrastruktur;
4. Jelaskan dan berikan contoh aspek apa saja yang harus anda
perhatikan dalam menentukan Daya Dukung Lingkungan ;
5. Jelaskan dan berikan contoh aspek apa saja yang harus anda
perhatikan dalam menentukan Aspek Pemasaran dan
Pemanfaatan ;
6. Pola Lokasi Perumahan.
BAB 3
TATA CARA PEROLEHAN TANAH
1. Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Tanah yang Dikuasai
Langsung oleh Negara
2. Konsolidasi Tanah oleh Pemilik Tanah
3. Peralihan atau Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Pemilik Tanah
4. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Tanah Barang Milik
Negara atau Milik Daerah sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan
5. Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
6. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum
7. Pendayagunaan Tanah Wakaf bagi Pembangunan Rumah
Susun
8. Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Pemilik Tanah dengan
Pelaku Usaha Perumahan
POLA PENYEDIAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara
Ijin Lokasi yang
diberikan oleh Pemda
Pembebasan tanah negara
yang digarap/ dikuasai oleh
masyarakat
Inventarisasi dan
Identifikasi atas
penguasaan tanah
negara
Permohonan Hak Guna
Bangunan ke Kantor Pertanahan
Pemberian ganti kerugian yang
layak dan adil Subjek dan objek
Pengukuran Pemetaan
Sidang penelitian
SK Pemberian hak atas
tanah
Pernebitan
sertipikat HGB a/n
Perusahaan
Konsolidasi Tanah oleh Pemilik Tanah
Kesepakatan Pelaksanaan
Konolidasi Tanah Penyuluhan kepada peserta KT
Penetapan Lokasi Konsolidasi
SK Bupati/ Walokita/ Gubernur. Lokasi
Identifikasi Subjek dan Objek
Pengukuran/ pemetaan objek dan penelitian subjek
Penataan bidang-bidang tanah
Penetapan bidang-bidang tanah untuk rumah
tapak atau rumah susun
Penataan bidang-bidang tanah
Dengan prioritas adalah pemilik tanah lama ,
selebihnya rumah tapak atau satuan rumah susun
dapat dijual kepada orang sesuai kesepakatan antar
peserta lain
Peralihan atau Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Pemilik Tanah
Ijin Lokasi yang diberikan oleh Pemda kepada
Pelaku Pembangunan
Jual beli/ peralihan hak
dari masyarakat
Pendaftaran peralihan hak
atas tanah
Pemecahan sertifikat per kapling untuk
rumah tapak atrau SHM Sarusun untutk rumah
susun
Sertipikasi Tanah
Pemerintah atau Pemda
dengan stautus HPL
Penerbitan HGB diatas HPL
atau sewa tanah HPL
Pernerbitan sertipikat hak
atas tanah atau SHM
Sarusun atas nama
Developer
Pernerbitan sertipikat hak
atas tanah rumah tapak
SHM Sarusun atas MBR
nama
Daftar MBR yang akan
menerima rumah
Perjanjian Kerjasama
antara Pemerintan /
Pemda dengan Developer
Akta Perjanjian
Notarial
Sertipikat HGB atas nama
Developer / akta Perjanjian Sewa
Akta Perjanjian
Notarial
Akta Perjanjian Notarial
CV CV
CV
Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
Tanah Negara Bekas Tanah
Terlantar
Balik nama kepada pembeli
MBR
Permohonan HAT Sertipikat
HAT
Pemecahan sertipikat HAT sekian bidang
Pembebanan dengan KPR
FLPP
Ditetapkan oleh Kem.ATR
peruntukannya untuk
perumahan MBR
Akad Kridit BTN
Ijin Lokasi yang diberikan oleh Pemda kepada
pelaku pembangunan
Site plann dan Blok
Plann
AJB PPAT
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah
Pembangunan Rumah Sewa/ rumah susun
sewa
Pembebasan tanah
Penerbitan Sertipikat hak
atas tanah atas nama Instansi Pemerintah
Penghunian dan
Pengelolaan
Tidak terjadi pemilikan
Ditetapkan Gubernur
Pemerintah Daerah
Pemberian ganti kerugian
Site plann dan Blok
Plann
Kontrak dengan
Pelaku Pembangunan
yang menang tender
Pendayagunaan Tanah Wakaf bagi Pembangunan Rumah Susun
Peruntukan Tanah wakaf
bagi pembangunan rumah susun
Pembangunan rumah susun
sewa / Rumah Susun Milik
SKBG
Sertipikasi Hak Aatas Tanah
Ijin Lokasi/ IMB
Penerbitan SKBG untuk rumah susun
milik Atas nama pelaku
pembangunan
Akta Irkar Wakaf/
AIW/ APAIW
Akta pemisahan
Pertelaan (
gambar dan
uraian )
Permohonan Sertipikat
Permohonan Ijin
Lokasi
Kontrak dengan
Pelaku
Pembangunan
yang menang
tender
Balik Nama SKBG
Kepada Pembeli ,
sekaligus
Pembebanan
Jual Beli akta
Notarial
BAB 4
PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN
PERAN MASYARAKAT
Peran Masyarakat
Masyarakat yang berkepentingan terhadap penyediaan
tanah bagi pembangunan perumahan terdiri atas
perorangan atau kelompok orang dalam bentuk badan
usaha koperasi, perseroan terbatas, yayasan, organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan
masyarakat hukum adat.
Masyarakat dapat diidentifikasi berdasarkan perannya
sebagai :
1. Pelaku Pembangunan yang membutuhkan tanah;
2. Pemilik / penguasa tanah;
3. Calon konsumen perumahan yang akan dibangun;
4. Pemerhati.
Bentuk peran dari masing-masing kelompok masyarakat
adalah memberi masukan ide, memperlancar proses,
membantu secara material, menawarkan kearifan lokal,
memantau, mengawasi, melaporkan penyimpangan, dan
mengajukan keberatan terhadap proses penyediaan tanah.
Kriteria masyarakat yang perlu difasilitasi perannya dalam proses penyediaan
tanah untuk pembangunan perumahan adalah:
1. Tingkat relevansi orang atau kelompok orang yang terlibat dalam proses
penyediaan tanah yang diukur dengan skala kepentingan dan skala
pengaruhnya dinilai cukup;
2. Mau mendukung terciptanya konsensus atau kesepakatan pada setiap
tahapan pengambilan keputusan.
Untuk membangkitkan peran masyarakat maka pemerintah/pemerintah daerah wajib
melakukan bentuk-bentuk fasilitasi sebagi berikut:
1. Sosialisasi rencana penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan;
2. Menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang tata cara penyediaan tanah untuk
pembangunan perumahan;
3. Koordinasi dengan organisasi profesi pelaku usaha perumahan;
4. Mengakomodasi bentuk aktifitas peran masyarakat dalam penyediaan tanah;
5. Menanggapi masukan, baik berupa usulan, keluhan keberatan, pengaduan atau pelaporan
pelanggaran proses penyediaan tanah;
6. Membangun sistem informasi dan komunikasi penyediaan tanah yang dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi
yang disediakan dalam sistem informasi ini meliputi kebijakan, rencana, dan program
penyediaan tanah untuk perumahan, data tanah potensiel untuk perumahan, dan prosedur
penyediaan tanah.
Kemudahan dan Bantuan Penyediaan Tanah bagi Pembangunan Perumahan MBR
A. Kemudahan dan bantuan proses penyediaan tanah untuk perumahan bagi Pembangunan Perumahan MBR :
Kemudahan dan bantuan proses penyediaan tanah untuk perumahan bagi Pembangunan Perumahan MBR
1. penegasan terhadap kemudahan peraturan perijinan;
2. bantuan dukungan perbankan, perpajakan, PSU, dan bantuan langsung untuk penyediaan tanah dari
pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Penegasan terhadap kemudahan peraturan perijinan meliputi:
1. Menyederhanakan prosedur dan percepatan waktu penyelesaian perizinan dengan menghapus atau
mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan oleh pengembang untuk membangun
rumah MBR;
2. Menggabungkan beberapa perizinan atau menghilangkan berbagai perizinan yang tidak relevan dan tidak
diperlukan dalam rangka pembangunan Perumahan MBR;
3. Mempercepat layanan perpajakan, pengukuran bidang tanah, layanan administrasi pertanahan.
Bantuan dukungan perbankan, perpajakan, dan PSU adalah:
1. kemudahan persyaratan pinjaman dari bank bagi pengembang perumahan MBR;
2. subsidi bunga bank bagi pengembang perumahan MBR;
3. insentif pajak peralihan hak atas tanah, yaitu Pph bagi yang melepaskan hak atas
tanah dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi
pengembang yang berbadan hukum;
4. penyederhanaan dan percepatan prosedur bantuan PSU (Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum) bagi luas perumahan lebih dari 5 hektar.
Apabila penyediaan tanah pada lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan atau
pekerjaan menghadapi kendala harga tanah atau kendala ketersediaan tanah
lainnya maka pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberi bantuan
langsung untuk biaya penyediaan tanah. Bantuan langsung berlaku baik untuk
lokasi perumahan tapak maupun pembangunan rumah susun.
A. Lingkup, Prosedur, dan Alat Pengendalian
Lingkup pengendalian dan evaluasi penyediaan tanah mencakup proses penyediaan tanah, keluarannya (out
put), dan hasil (outcome).
Proses penyediaan tanah adalah dimulai dari pemilihan lokasi, perijinan, layanan administrasi pertanahan,
layanan perpajakan peralihan hak atas tanah, dan penyediaan prasarana.
Keluaran penyediaan tanah adalah ketersediaan tanah siap dibangun untuk perumahan dengan luasan
yang cukup sesuai dengan kebutuhan.
Hasil penyediaan tanah adalah kemanfaatan tanah sesuai dengan tujuan pembangunan perumahan.
Prosedur pengendalian terhadap prosedur, keluaran (output), dan hasil (outcome) penyediaan tanah
meliputi tahapan sebagai berikut:
1. Pemantauan dan supervisi;
2. Pengawasan;
3. Penindakan.
A. Pemantauan dan Supervisi
Pemantauan dan supervisi dilakukan secara tidak langsung melalui identifikasi pelaporan
pelaku usaha perumahan dan secara langsung melalui peninjauan lapangan.
Alat pemantauan dan supervisi adalah layanan administrasi yang berupa petunjuk dan
peraturan perundangan penyediaan tanah.
Pemantauan dan supervisi menghasilkan pelaporan tentang identifikasi kesesuaian
pelaksanaan penyediaan tanah dengan aturan dan petunjuk. Bila pelaporan menyatakan
adanya indikasi ketidak-sesuaian penyediaan tanah dengan petunjuk dan peraturan
perundangan penyediaan tanah maka dilanjutkan dengan proses pengawasan.
Pelaku pemantauan dan supervisi adalah instansi teknis terkait, yaitu Satpol PP dan
Linmas, Dinas yang menangani perumahan, BPN, dibantu Kantor Kecamatan, dan
Pemerintah Desa/Kantor Kelurahan setempat, serta peran masyarakat.
A. Pengawasan
Pengawasan diperlukan bila dari laporan pemantauan di temukan adanya indikasi pelanggaran. Alat pengawasan adalah
layanan administrasi yang berupa petunjukan dan peraturan perundangan penyediaan tanah.
Aplikasi pengawasan berupa pengawasan secara rinci di lapangan atas kepatuhan pelaku usaha perumahan terhadap
petunjukan dan peraturan perundangan penyediaan tanah .
Pengawasan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dengan penugasan kepada Dinas Satpol PP dan
Linmas, camat, kepala desa/ kelurahan.
Hasil pengawasan dievaluasi seberapa jauh terjadinya pelanggaran peri jinan, proses penyediaan tanah, dan
pemanfaatan tanahnya. Bila tidak terbukti adanya pelanggaran maka pengawasan dihentikan, selanjutnya cukup
dilakukan pemantauan dan supervisi. Bila evaluasi hasil pelaporan pengawasan terbukti ada pelanggaran terhadap
kri teria yang telah ditentukan maka dilanjutkan ke penindakan.
Penindakan
Penindakan dilakukan bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan terutama yang menimbulkan
kerugian pada masyarakat, perekonomian regional dan nasional, dan/atau merusak l ingkungan hidup.
Bupati/Walikota berwenang memutuskan bentuk sanksi penindakan dan berwenang memerintahkan instansi pelaksana
layanan administrasi penyediaan tanah dan penyediaan infrastruktur untuk melaksanakan sanksi penindakan terhadap
pelaku usaha perumahan yang terbukti melanggar.
Bentuk - bentuk penindakan adalah berupa sanksi adminis trati f atau bentuk disinsenti f yang mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku. Jenis penindakan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, yang dibagi atas 3, yai tu ringan,
sedang, dan berat.
han MBR.
Pelanggaran ringan adalah bila didapatkan 1 atau lebih kriteria berikut:
1. ada ijin tetapi tidak melaksanakan penyediaan tanah;
2. tidak perlu ijin tetapi tidak ada laporan kegiatan penyediaan tanah.
Pelanggaran sedang adalah bila didapatkan 1 atau lebih kriteria berikut:
1. tidak memenuhi sebagian persyaratan dalam perijinan;
2. melakukan peralihan hak tanah di bawah tangan.
Pelanggaran berat adalah bila didapatkan 1 atau lebih kriteria berikut:
1. tidak memenuhi sebagian besar persyaratan dalam perijinan;
2. tanpa i jin atau melakukan penyediaan tanah di luar lokasi yang ditentukan;
3. dengan i jin tetapi terjadi penelantaran tanah;
4. menyalahgunakan kemudahan dan bantuan bagi pembangunan peruma