Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ii Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
dengan rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Pelaksanaan Manajemen
Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019 dapat diselesaikan.
Rencana ini berisi tentang strategi perubahan dan strategi komunikasi 8
bidang area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penguatan
peraturan perundang-undangan, penguatan tata laksana, penguatan
kelembagaan, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan,
penguatan sistem manajemen SDM Aparatur, dan peningkatan kualitas
pelayanan publik. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan RB telah
direncanakan strategi pelatihan peningkatan kapasitas pegawai.
Selanjutnya, penyusunan Rencana ini akan menjadi pedoman dalam
mengelola perubahan akibat dari implementasi Reformasi Birokrasi di
Kementerian Pariwisata.
Besar harapan kami, Rencana ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata.
Jakarta, Desember 2016
Menteri Pariwisata,
ARIEF YAHYA
KATA PENGANTAR
iii Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
KATA PENGANTAR ................................................................................................ ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. v
DAFTAR GRAFIK.................................................................................................... vi
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Landasan Penyusunan ............................................................ 2
C. Tujuan ................................................................................. 2
BAB II IDENTIFIKASI AWAL BESARAN PERUBAHAN ................................... 3
A. Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) ...................... 3
B. Assesmen Pegawai dan Kesiapan Organisasi Terhadap
Perubahan ............................................................................. 6
C. Analisis Potensi Masalah Dalam Proses Perubahan .................... 9
D. Besaran Perubahan yang Diinginkan ........................................ 14
BAB III RENCANA MANAJEMEN PERUBAHAN ............................................ 22
A. Tahapan Manajemen Perubahan .............................................. 22
B. Strategi Perubahan ................................................................. 25
C. Strategi Komunikasi ................................................................ 28
D. Strategi Pelatihan ................................................................... 36
E. Rencana Implementasi Perubahan Tahun 2016-2019 ................ 39
G. Monitoring dan Evaluasi ......................................................... 47
BAB IV ORGANISASI MANAJEMEN PERUBAHAN ....................................... 48
A. Tim Program Management Office (PMO) .................................. 48
B. Agen Perubahan ..................................................................... 50
BAB V PENUTUP .................................................................................. 52
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
iv Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tabel 1. Identifikasi Awal Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kemenpar ................................................................................. 4
Tabel 2. Identifikasi Permasalahan hasil Assesmen Kesiapan Pegawai dan Organisasi ........................................................................... 9
Tabel 3. Identifikasi Permasalahan dan Alternatif Pemecahan Masalah 8 Program Area Perubahan ......................................................... 11
Tabel 4. Hasil yang diharapkan, Indikator dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019 ................................ 16
Tabel 5. Tahapan dan Rencana Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata ................................................................................. 24
Tabel 6. Strategi Manajemen Perubahan (Permen PAN dan RB No. 10 Tahun 2011) ................................................................... 26
Tabel 7. Strategi Manajemen Perubahan Program RB Kementerian Pariwisata Strategi .................................................................... 27 M
Tabel 8. Strategi Komunikasi Beradasarkan Sasaran Komunikan, Jenis Pesan, dan Komunikator dengan Media Komunikasi .............. 32
Tabel 9. Rencana Pelaksanaan Pelatihan Kementerian Pariwisata................ 37
Tabel 10. Rencana umum kegiatan manajemen perubahan 2016-2019 ......... 39
Tabel 11. Rencana rinci kegiatan manajemen perubahan ............................. 40
DAFTAR TABEL
v Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Gambar 1. Kuadran Stakeholder (Gardner et al (1986) ................................. 3
Gambar 2. Kelompok Pemangku Kepentingan Kementerian Pariwisata ........... 6
Gambar 3. Kondisi yang diharapkan dari Pembangunan Kepariwisataan ......... 15
Gambar 4. Tahapan Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata ............................................................. 22
Gambar 5. Tujuan Strategi Komunikasi Kementerian Pariwisata .................... 29
DAFTAR
GAMBAR
DAFTAR GAMBAR
vi Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Grafik 1. Hasil Assesmen Kesiapan Pegawai, Organisasi, dan Media Komunikasi RB Unit Kerja Pusat ................................. 7
Grafik 2. Hasil Assesmen Kesiapan Pegawai, Organisasi, dan Media Komunikasi RB-Tingkat UPT ................................................ 8
DAFTAR GRAFIK
vii Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Lampiran 1. SK Tim Program Management Office (PMO) ................... 53
Lampiran 2. SK tentang Agen Perubahan ......................................... 61
DAFTAR LAMPIRAN
1 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
A. Latar Belakang
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, pada dasarnya merupakan upaya
perubahan dari kondisi birokrasi yang dipandang kurang baik ke
kondisi birokrasi yang lebih baik yaitu “Terwujudnya Pemerintahan
Kelas Dunia”, yang artinya pemerintahan yang profesional dan
brintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima
kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis
agar mampu menghadapi tantangan melalui tata pemerintahan yang
baik pada tahun 2025.
Upaya perubahan di atas, merupakan proses yang melelahkan,
memerlukan banyak pengorbanan dan waktu yang lama, sehingga
diperlukan arah yang jelas dan pengelolaan dalam setiap proses.
Terkait hal ini, pemerintah telah menyiapkan rencana secara
berjangka sesuai Road Map RB per 5 Tahun dan pengelolaanya
melalui salah satu bidang area perubahan yaitu manajemen
perubahan, karena jika dalam implementasi Road Map tidak dikelola
dengan baik, risiko kegagalan bahkan kemungkinan jatuh pada posisi
yang lebih buruk mungkin dapat terjadi.
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan manajemen perubahan
adalah menyusun rencana perubahan yang didalamnya menyangkut
tidak hanya rencana aksi, tetapi juga strategi perubahan dan strategi
komunikasi. Rencana perubahan memilik arti yang penting dalam
proses pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga dapat membawa
seluruh proses perubahan berjalan secara hati-hati, bertahap,
konsisten, dan melalui upaya perbaikan yang secara terus menerus.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Kementerian
Pariwisata yang merupakan salah satu instansi pemerintah, menyusun
rencana perubahan (strategi perubahan dan komunikasi) sesuai Road
Map RB yang telah ditetapkan, sebagai pedoman dalam mengelola
perubahan akibat dari implementasi RB periode Tahun 2015-2019,
BAB I PENDAHULUAN
2 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
sehingga diharapkan dapat mencapai target dan tujuan yang telah
ditetapkan.
B. Landasan Penyusunan
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
4. Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 126 Tahun 2015 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
C. Tujuan
1. Memberikan panduan mengenai langkah-langkah perubahan bagi
Tim Pelaksana Manajemen Perubahan dalam melaksanakan
perubahan untuk mencapai visi reformasi birokrasi Kementerian
Pariwisata;
2. Mendorong seluruh elemen di Kementerian Kementerian Pariwisata
untuk ikut berkomitmen melakukan upaya reformasi birokrasi;
3. Membantu seluruh individual dalam membangun budaya kerja
yang diperlukan dalam membentuk birokrasi yang lebih baik
4. Sebagai sarana membangun konsensus dalam mengelola
perubahan yang diharapkan;
5. Memberikan panduan dalam mengelola resistensi terhadap
perubahan;
6. Memberikan panduan dalam menyelenggarakan komunikasi yang
efektif dan transparan.
6. Sebagai sarana untuk melihat sejauhmana keberhasilan RB yang
telah dicapai.
3 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Gambar 1. Kuadran Stakeholder
(Gardner et al (1986)
A. Pemetaan Pemangku Kepentingan (stakeholder)
Keberhasilan dalam
melaksanakan manajemen
perubahan sangat dipengaruhi
oleh kemampuan organisasi
dalam memperoleh dukungan
dari stakeholdernya. Oleh sebab
itu, dalam mendukung
manajemen perubahan, perlu
kiranya dilakukan Stakeholder
Mapping 1). Untuk melihat
kedudukan stakeholder
Kementerian Pariwisata, akan
dibedakan berdasarkan tingkat
kewenangan dan tingkat
kepentingan menurut Gardner et
al (1986) sebagaimana kuadran
dibawah ini.
Berikut penjelasan untuk masing-masing kuadran:
1. Kuadran I merupakan kuadran bagi Stakeholder Utama yang memiliki
kepentingan tinggi dan kewenangan yang tinggi. Stakeholder yang
berada dalam kuadran I merupakan stakeholder yang paling penting
bagi institusi karena mempengaruhi kebijakan dan isu-isu strategis.
2. Kuadran II adalah Stakeholder strategis. Kuadran II memperlihatkan
posisi stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi namun kewenangan
yang rendah. Biasanya stakeholder selalu memperlihatkan
kepentingannya dengan institusi untuk memperlihatkan eksistensinya.
Tetapi bagi institusi, stakeholder ini tidak memiliki pengaruh yang kuat
atau berarti yang mampu mempengaruhi kebijakan atas isu-isu strategis
kelembagaan.
3. Kuadran III merupakan kuadran bagi stakeholder pendukung yang
memiliki kepentingan rendah namun memiliki kewenangan yang tinggi.
BAB II IDENTIFIKASI AWAL BESARAN PERUBAHAN
4 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Stakeholder ini disebut dengan stakeholder strategis dimana mereka ini
diperlukan oleh institusi bersangkutan untuk mendukung tercapainya
tujuan-tujuan yang diharapkan. Selain itu stakeholder ini merupakan
stakeholder yang dapat menyebabkan institusi perlu mendapatkan
masukan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam kebijakan
maupun yang terkait dengan isu-isu strategis. Artinya institusi perlu
lebih aktif untuk mendapatkan perhatian dari stakeholder ini dalam
mempertahankan status quo.
4. Kuadran IV merupakan kuadran bagi stakeholder potensial yang
memiliki kepentingan dan kewenangan yang rendah. Stakeholder dalam
kuadran ini disebut dengan Stakeholder Potensial biasanya tidak begitu
diperhatikan oleh institusi, namun untuk jangka panjang kelompok
stakeholder ini perlu dibina sebagai mitra untuk mencapai sasaran-
sasaran lebih besar di masa yang akan datang.
Untuk menentukan stakeholder dalam kelompok kuadran sebagaimana
tersebut di atas, terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi masing-masing
stakeholder Kementerian Pariwisata, sebagaimana Tabel di bawah ini.
Tabel 1. Identifikasi Awal Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kemenpar
No Pemangku Kepentingan
Kaitan Kepentingan dengan Kebijakan/Program/Proyek
Memiliki Kewenangan
Langsung Tidak
Langsung Resmi
Tidak Resmi
I Internal
Pejabat dan Pegawai Kemenpar
√ √
II Eksternal
1 Kementerian Dalam Negeri √ √
2 Kementerian Luar Negeri √ √
3 Kementerian Pertahanan √ √
4 Kementerian Hukum dan HAM √ √
5 Kementerian Keuangan √ √
6 Kementerian ESDM √ √
7 Kementerian Perindustrian √ √
8 Kementerian Perdagangan √ √
9 Kementerian Pertanian √ √
10 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
√ √
11 Kementerian Perhubungan √ √
12 Kementerian Kelautan dan Perikanan
√ √
13 Kementerian Tenaga Kerja √ √
14 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
√ √
15 Kementerian Kesehatan √ √
16 Kementerian Pendidikan dan √ √
5 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
No Pemangku Kepentingan
Kaitan Kepentingan dengan Kebijakan/Program/Proyek
Memiliki Kewenangan
Langsung Tidak
Langsung Resmi
Tidak Resmi
Kebudayaan
17 Kementerian Riset, Teknologi, dan DIKTI
√ √
18 Kementerian Sosial √ √
19 Kementerian Agama √ √
20 Kementerian Kominfo √ √
21 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
√ √
22 Kementerian Agraria dan Tata Ruang
√ √
23 Kementerian Sekretariat Negara
√ √
24 Kementerian Koperasi dan UMKM
√ √
25 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
√ √
26 Kementerian PAN dan RB √ √
27 Kementerian PPN/ BAPPENAS √ √
28 Kementerian BUMN √ √
29 Kementerian Pemuda dan Olahraga
√ √
30 Kementerian Koordinator POLKAM
√ √
31 Kemenko Bidang Perekonomian
√ √
32 Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
√ √
33 Kemenko Kemaritiman √ √
34 LIPI √ √
35 BPK √ √
36 BPKP √ √
37 Dinas Pariwisata Provinsi/ Kabupaten/Kota
√ √
38 Asosiasi Bidang Kepariwisataan
√ √
39 Pelaku Usaha Pariwisata/ Industri Pariwisata
√ √
40 Lembaga Pendidikan Bidang Kepariwisataan
√ √
41 Media/Pers √ √
42 Komunitas/masyarakat √ √
Dari identifikasi di atas, maka pemangku kepentingan Kementerian
Pariwisata dapat dikelompokkan dalam kuadran sebagai berikut:
6 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Pemahaman terhadap visi, sasaran dan manfaat dari perubahan
dalam kerangka reformasi birokrasi;
Pemahaman dan kesadaran terhadap dampak dari implementasi
perubahan;
Apresiasi terhadap kebutuhan reformasi birokrasi yang difasilitasi
oleh manajemen perubahan;
Kepemimpinan, komitmen dan strategi untuk keseluruhan
pengelolaan dan implementasi perubahan;
Penilaian/persepsi terhadap Kondisi Organisasi.
Gambar 2. Kelompok Pemangku Kepentingan Kementerian Pariwisata
B. Assesmen Kesiapan Organisasi Terhadap Perubahan
Pelaksanaan Assesmen dilakukan untuk mengukur seberapa besar
kesiapan organisasi untuk melaksanakan dan menerima perubahan.
Pengukuran menggunakan kuesioner kesiapan pegawai dan organisasi
menghadapi perubahan (organization change readiness assessment),
dan untuk assesmen di lingkungan Kementerian Pariwisata difokuskan
pada beberapa elemen kunci di bawah ini:
7 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Grafik 1. Hasil Assesmen Kesiapan Pegawai, Organisasi, dan Media Komunikasi RB-Unit Kerja Pusat
Dalam pelaksanaannya, assesmen ini dilakukan kepada seluruh pegawai
di lingkungan Kementerian Pariwisata, baik pusat maupun daerah.
Pengambilan sampel dilakukan secara acak (random sampling), dengan
jumlah sampel yang diambil sejumlah 539 atau 26,96% dari jumlah
populasi pegawai Kementerian Pariwisata (2000 orang).
Berikut akan diuraikan hasil assesmen kesiapan pegawai dan organisasi
di masing-masing Unit Eselon I dan UPT Kemenpar, antara lain:
Unit Kerja Pusat
1. Kesiapan Pegawai Terhadap Perubahan
a. Pemahaman pegawai terhadap sasaran dan manfaat RB serta
kesadaran akan dampak implementasi RB masing-masing
sebesar 72% dan 69%, mengindikasikan pegawai telah
memahami dan memiliki kesadaran akan dampak implementasi
RB;
b. Dalam implementasi RB, pimpinan telah ikut mendukung dan
terlibat namun secara keseluruhan, pegawai telah memiliki
komitmen untuk melaksanakan dan memiliki strategi
implementasi RB yang baik, serta pegawai dan organisasi juga
cukup mendukung terhadap kebutuhan RB.
8 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Grafik 2. Hasil Assesmen Kesiapan Pegawai, Organisasi, dan Media
Komunikasi RB-Tingkat UPT
2. Kesiapan Organisasi Terhadap Perubahan Secara umum, baik organisasi, regulasi, pengelolaan pegawai, pelayanan, prosedur kerja dan dukungan pemanfaatan IT memiliki nilai diatas 60%, sehingga mengindikasikan bahwa semua elemen telah mendukung dan siap untuk menyeuaikan dengan perubahan, dengan elemen organisasi/kelembagaan memiliki nilai tertinggi sebesar 69%, dan prosedur kerja memiliki nilai terendah sebesar 62%.
3. Media Komunikasi
Secara umum, rata-rata semua media efektif untuk dijadikan sebagai
sarana untuk mengkomunikasikan RB dilingkungan Unit Kerja Pusat,
hanya buku saku yang memiliki nilai terendah sebesar 59% (cukup
efektif), namun demikian media yang mendekati paling efektif untuk
digunakan adalah melalui jejaring sosial dan email dengan
persentase masing-masing sebesar 78%, dan dapat pula
menggunakan website/blog, forum informal, dan diskusi.
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
1. Kesiapan Pegawai Terhadap Perubahan
a. Tingkat pemahaman visi, sasaran dan manfaat RB serta
kesadaran akan dampak implementasi RB rata-rata tinggi dengan
persentase masing-masing sebesar 70% dan 72%;
b. Tingkat partisipasi pimpinan, komitmen pegawai serta strategi
implementasi RB rata-rata tinggi dengan persentase masing-
9 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
masing sebesar 63% dan 64%, artinya pimpinan telah ikut
berpartisipasi dalam pelaksanaan RB, pegawai memiliki komitmen
untuk melaksanakan RB, dan mengetahui strategi implementasi
RB.
2. Kesiapan Organisasi Terhadap Perubahan
a. Dukungan pemanfaatan IT memiliki nilai tertinggi sebesar 94%, di
lingkungan UPT telah memanfaatkan IT dengan sangat baik
dalam pelaksanaan programnya sehingga mengindikasikan dari
sisi IT sangat siap dan sangat mendukung perubahan;
b. Elemen organisasi, regulasi, prosedur kerja rata-rata memiliki
nilai di atas 60%, mengindikasikan bahwa ketiga elemen tersebut
telah menyesuaikan dengan perubahan;
c. Pelayanan yang diberikan Kemenpar telah dinilai cukup, namun
penilaian manajemen SDM dinilai masih kurang dengan
prosentase 39%.
3. Media Komunikasi
Media yang paling efektif untuk mengomunikasikan Reformasi
Birokrasi adalah Forum Informal (rapat/pertemuan), namun demikian
buku saku dan diskusi juga dapat menjadi media yang efektif.
C. Analisis Potensi Masalah Dalam Proses Perubahan
Dari hasil assesmen kesiapan organisasi sebagaimana telah diuraikan di
atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menghambat
pelaksanaan perubahan sebagai berikut:
Tabel 2. Identifikasi Permasalahan hasil Assesmen Kesiapan Pegawai dan Organisasi
No Unit Kerja Area Perubahan Permasalahan
1 Pusat Manajemen
Perubahan
1. Masih kurangnya sosialisasi dan publikasi
Reformasi Birokrasi kepada pegawai,
sehingga RB belum diketahui pegawai
secara keseluruhan;
2. Pimpinan Kemenpar belum seluruhnya
memiliki komitmen dan terlibat secara
aktif dalam pelaksanaan RB;
3. Media yang digunakan untuk
10 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
No Unit Kerja Area Perubahan Permasalahan
mengomunikasikan RB masih bersifat
konservatif yaitu menggunakan buku
saku, belum mengikuti perkembangan
teknologi informasi.
Tata Laksana Sistem Operasional Prosedur (SOP) belum
diimplementasikan secara optimal
Manajemen
SDM Aparatur
Belum ada sistem reward and punishment
yang dapat memberikan motivasi pegawai,
belum adanya standar kompetensi kerja, dan
penempatan pegawai belum sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki, cenderung bersifat
subyektif.
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik
Belum adanya peraturan yang mengatur
jenis pelayanan publik di Kementerian
Pariwisata, sehingga pegawai Kemenpar
masih belum mengetahui dengan jelas
pelayanan yang seharusnya dilakukan.
2 UPT Manajemen
Perubahan
1. Pelaksanaan RB belum disosialisasikan
kepada seluruh jajaran pegawai, masih
terbatas pada tingkat pimpinan;
2. Pegawai belum seluruhnya dilibatkan
dalam kegiatan RB;
3. Masih ada UPT yang kurang
mempublikasikan pelaksanaan RB di
lingkungannya;
4. Pimpinan belum seluruhnya memiliki
komitmen untuk melaksanakan RB dan
memberikan teladan ke arah yang lebih
baik.
Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) belum
dilaksanakan secara maksimal.
Sebagaimana pada Tabel 1, permasalahan yang paling banyak ditemui,
baik di lingkungan Unit Kerja Pusat maupun UPT adalah Bidang
Manajemen Perubahan yaitu kurangnya sosialisasi/publikasi serta
dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
sehingga mengindikasikan bahwa masalah utama pelaksanaan RB di
lingkungan Kemenpar terletak pada pengelolaan perubahan yang masih
belum terstruktur dengan baik. Dalam proses perubahan juga
dihadapkan pada resistensi dan potensi kendala yang lain, oleh karena
11 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
itu harus dilakukan identifikasi terhadap jenis potensi kendala pada 8
(delapan) program area perubahan secara keseluruhan. Berikut
beberapa potensi kendala pada 8 (delapan) program area perubahan.
Tabel 3. Identifikasi Permasalahan dan Alternatif Pemecahan Masalah
8 Program Area Perubahan
No Program Permasalahan Alternatif Pemecahan Masalah
1 Manajemen Perubahan (MP)
Kurangnya pemahaman pimpinan dan pegawai terhadap pelaksanaan RB (Road Map RB 2015-2019) serta pentingnya perubahan
Memaksimalkan sosialisasi/ publikasi dan internalisasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kemenpar melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan rapat
Pimpinan Kemenpar belum seluruhnya memiliki komitmen dan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan RB
1. Diperlukan komitmen dan keteladanan pimpinan tertinggi
2. Pembentukan agen perubahan
Belum adanya rencana dan arah yang jelas dalam pelaksanaan perubahan terutama dalam pola pikir dan budaya kerja
1. Penyusunan program dan rencana kerja manajemen perubahan
2. Sosialisasi dan internalisasi budaya kerja dilaksanakan secara terus menerus
Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi yang dilakukan oleh unit-unit kerja di Kementerian Pariwisata
1. Dukungan Pimpinan tertinggi dalam peningkatan koordinasi Tim RB
2. Penyelenggaraan forum sharing bagi seluruh pegawai mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan bawahan setiap 2 (dua) bulan
3. Penyelenggaraan rapat Tim
POKJA setiap 1 (satu) bulan
2 Peraturan Perundang-Undangan
Kurangnya harmonisasi dan koordinasi dengan unit kerja internal dan instansi terkait
Meingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait melalui rapat koordinasi atau forum diskusi
Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk melakukan identifikasi dan evaluasi, serta penyusunan peraturan perundang-undangan
Pengembangan kompetensi pimpinan/pegawai melalui diklat/bimtek tentang tata cara identifikasi dan evaluasi, serta penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan
Pengelolaan data peraturan perundang-undangan belum seluruhnya menggunakan IT
Pengembangan fasilitas pengelolaan data/dokumentasi peraturan perundang-undangan,
12 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
No Program Permasalahan Alternatif Pemecahan Masalah
peningkatan kompetensi pengelola peraturan perundang-undangan
Kurangnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
Penyusunan Program kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Perundang-undangan yang sejalan dengan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-
undangan
3 Penguatan Kelembagaan
Kurangnya pemahaman pimpinan/pegawai, terhadap core business Kemenpar
Sosialisasi kepada pimpinan/ pegawai tentang core business Kemenpar
Belum adanya kajian/analisis dan evaluasi terhadap struktur organisasi Kemenpar yang ada secara berkala
Unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi organisasi agar melakukan kajian/evaluasi atas struktur organisasi yang disesuaikan dengan core business Kemenpar
Belum dilakukan evaluasi kelas jabatan
Evaluasi kelas jabatan seluruh pegawai secara berkala
4 Penguatan Tata
Laksana
Kurangnya pemahaman
pimpinan/pegawai dan
implementasi terhadap Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Sosialisasi kepada pimpinan/
pegawai tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP)
dan implementasinya
Kurangnya kompetensi SDM
untuk melakukan penyusunan
Standar Operasional Prosedur
(SOP)
Bimbingan teknis/pelatihan
penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Penggunaan E-Government
dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi belum maksimal
Optimalisasi penggunaan e-
government
Kurangnya komitmen pimpinan
dan pegawai untuk melaksanakan
sistem dan prosedur yang baru
Penerapan reward and
punishment
5 Penguatan
Sistem
Manajemen SDM
Aparatur
Fasilitas/sarana aplikasi Sistem
Informasi Pegawai (SIMPEG)
yang ada masih terbatas
Pengembangan Sistem
Informasi Pegawai (SIMPEG)
dengan menggunakan Teknologi
Informasi
Hasil analisis beban kerja belum dimanfaatkan dalam pendistribusian dan penyusunan kebutuhan pegawai
Optimalisasi pelaksanaan analisis beban kerja di masing-masing unit kerja
Kurangnya pemahaman
pimpinan/pegawai terhadap
sistem penilaian kinerja individu
(SKP)
Sosialisasi/BIMTEK tentang
penyusunan SKP kepada seluruh
pimpinan/pegawai
13 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
No Program Permasalahan Alternatif Pemecahan Masalah
Belum adanya sistem reward and
punishment bagi pegawai
Penyusunan aturan/kebijakan
tentang reward and punishment
dan implementasinya secara
konsisten di lingkungan
Kemenpar
Penempatan pegawai belum
berdasarkan kompetensi yang
dimiliki
Assesmen seluruh pegawai dan
tindaklanjut hasilnya
6 Penguatan
Akuntabilitas
Kurangnya pemahaman dan
kompetensi pegawai/pimpinan
dalam menerapkan sistem
akuntabilitas.
Pendidikan dan pelatihan
7 Penguatan
Pengawasan
Kurangnya sumber daya
keuangan untuk melaksanakan
dan menerapkan SPIP
Rencana mobilisasi dan
koordinasi serta penetapan skala
prioritas.
Kurangnya kompetnsi dalam
menerapkan orientasi dan sitem
pengawasan internal sebagai
quality assurance
Pendidikan dan pelatihan
penunjang perubahan
Kurangnya komitmen pegawai
dan pimpinan untuk menerapkan
SPIP
Sosialisasi dan Internalisasi
8 Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik
Kurangnya pemahaman dan
kompetensi pimpinan dan atau
pegawai dalam menerapkan
standar pelayanan
Sosialisasi dan internalisasi
Kurangnya sumber daya
keuangan dan sarana prasarana
untuk melaksanakan dan
menerapkan standard pelayanan
Rencana mobilisasi dan
koordinasu serta penerapan
skala prioritas
Kurangnya partisipasi masyarakat
dalam perbaikan pelayanan
Pengembangan dan sosialisasi
mekanisme partisipasi
masyarakat.
9 Monitoring dan
evaluasi
Kurangnya dukungan pedoman
dan instrument monitoring
Penyusunan Instrumen dan
pedoman monitoring
Kurangnya dukungan standard
dan pedoman evaluasi
Penyusunan standard dan
pedoman evaluasi.
D. Besaran Perubahan yang Diinginkan
Penentuan besaran perubahan di lingkungan Kementerian Pariwisata,
didasarkan pada visi pembangunan kepariwisataan nasional
sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata
14 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Nasional (RIPPARNAS) yaitu terwujudnya indonesia sebagai negara
tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu
mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya mewujudkan visi di atas, Kementerian Pariwisata telah
merealisasikan dalam pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi
yaitu pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata,
pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan yang
tercantum dalam rencana srategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-
2019 dengan target capaian untuk pengembangan pariwisata yang
berdaya saing di pasar internasional, yang sekaligus memberi peluang
besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi
nasional, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum
dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim. Gambaran
kondisi dan target yang diharapkan dari pembangunan kepariwisataan
sebagaimana gambar 3. dibawah ini.
Gambar 3. Kondisi yang diharapkan dari Pembangunan Kepariwisataan
Selain didasarkan pada visi pembangunan pariwisata, penentuan besaran
perubahan juga mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian
Pariwisata Tahun 2015-2019, bahwa terdapat 3 tujuan utama yang akan
15 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
dicapai dalam tata kelola Kementerian Pariwisata sampai dengan Tahun
2019, yaitu:
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Birokrasi yang efektif dan efisien 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Tujuan di atas telah dijabarkan kembali secara lebih spesifik kedalam 8
program area perubahan dengan masing-masing indikator dan kegiatan
sebagai berikut:
16 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tabel 4. Hasil yang diharapkan, Indikator dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019
Area
Perubahan Hasil yang diharapkan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan
Manajemen
Perubahan
Meningkatnya kepuasan
masyarakat/publik atas
pelayanan pegawai ASN
1) Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Pariwisata
2) Indeks Integritas: 9
1) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas
1. Sosialisasi dan internalisasi Nilai Budaya Kerja 2. Sosialisasi RB 3. Ratas dan Rapim internal Kemenpar 4. Forum Diskusi Pegawai dengan Menteri Pariwisata 5. Rakorparnas 6. Peningkatan Kapasitas SDM 7. Apel Pagi dan senam bersama (peningkatan disiplin &
update informasi) 8. Survey Kepuasan, motivasi, disiplin Pegawai 9. Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan
Kemenpar
2) Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir
10. Bimtek Manajemen Perubahan bagi Tim PMO 11. Bimtek Manajemen Perubahan bagi Agen Perubahan 12. Bimtek Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan 13. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Perubahan
Penguatan
Peraturan
Perundang-
undangan
Meningkatnya kualitas
peraturan perundang-
undangan
Tingkat penggunaan
Peraturan
perundangan bidang
pariwisata meningkat
1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku/ evaluasi regulasi (tidak harmonis/inkonsisten/ sinkron)
2) Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;
2. Revisi/review peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis
3. Pengendalian penyusunan peraturan perundangan 4. evaluasi atas pengendalian penyusunan peraturan
perundang-undangan
3) Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
5. Evaluasi Regulasi bidang pelayanan Kemenpar
17 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Area
Perubahan Hasil yang diharapkan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan
Penguatan
Kelembagaan
Terwujudnya kelembagaan
yang tepat ukuran, tepat
fungsi, tidak tumpang tindih
sehingga mampu mendorong
upaya perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baik
Organisasi yang tepat
fungsi dan tepat
ukuran : Hasil survei >
70%
Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan
ASN
1. Monev Organisasi
2. Kajian/analisis organisasi (kesesuaian antara struktur
organisasi dengan kinerja organisasi)
3. Penyusunan rancangan struktur organisasi
Penguatan
Tatalaksana
1. Terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik
Indeks e-government:
3,4
1) Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
1. Pengembangan aplikasi e-office dan e-commando yang terintegrasi diseluruh satker
2. Pengembangan aplikasi SIMPEG 3. Pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat(e-
service)
2. Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik
Ketatalaksanaan
Organisasi: Baik
2) Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
4. Review peta bisnis proses sesuai tugas dan fungsi 5. Review SOP yang efektif dan efisien 6. Monitoring dan evaluasi implementasi SOP
Tingkat Kepuasan
Publik atas
keterbukaan informasi
publik Kemenpar
3) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
7. Review SOP Pelayanan Informasi Publik 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik secara berkala
4) Penerapan sistem kearsipan yang handal
9. Pengembangan aplikasi arsip terintegrasi dengan e-office
Penguatan
Sistem
Manajemen SDM
Aparatur
Meningkatnya profesionalisme
SDM Aparatur
Indeks profesionalitas
ASN Kemenpar:86
1) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN
1. Penyusunan informasi jabatan 2. Analisis jabatan 3. Penyusunan peta jabatan 4. Penyusunan dan penetapan peta jabatan 5. Penyusunan dan penetapan kelas jabatan 6. Analisis beban kerja 7. Analisis kebutuhan pegawai 8. Penyusunan dan penetapan kebutuhan/formasi pegawai
5 tahun 9. Penyusunan rencana redistribusi pegawai
2) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
10. Penyusunan kebijakan sistem recruitmen menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test)
18 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Area
Perubahan Hasil yang diharapkan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan
3) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka
11. Penyusunan Aturan/kebijakan tentang lelang jabatan pimpinan tinggi madya
4) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center
12. Penyusunan kebijakan pemanfaatan assesmen center
5) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai
13. Penyusunan indikator kinerja individu 14. Penilaian/pengukuran kinerja pegawai secara periodik 15. Monev capaian kinerja individu terintegrasi dengan
tunjangan kinerja
6) Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
16. Review Permen tentang kode etik pegawai kemenpar 17. Monev pelaksanaan kode etik pegawai per satker 18. Penyusunan kebijakan reward dan punishment berbasis
kinerja(per unit eselon I/II)
7) Pembangunan/ pengembangan sistem informasi ASN
19. Pengembangan aplikasi SIMPEG dan pemanfaatan dalam
20. pengambilan kebijakan manajemen SDM 21. Bimbingan Operator SIMPEG 22. Updating SIMPEG
8) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN
23. Penyusunan kebijakan tentang sistem pengkaderan pegawai
9) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN;
24. Penyusunan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
10) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat
25. Penyusunan Kebiajkan pengendalian kualitas diklat
11) Penerapan sistem promosi Aparatur Sipil Negara Kemenpar
26. Lelang jabatan struktural pimpinan tinggi madya secara terbuka(open bidding) oleh pihak independen
12) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN
27. Penyusunan pola karier pegawai
13) Pengukuran gap competency antara pemangku jaKementerian Pariwisata dan syarat kompetensi Kementerian
28. Penyusunan standar kompetensi jabatan 29. Assesmen pegawai 30. Pengukuran gap competency pegawai
19 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Area
Perubahan Hasil yang diharapkan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan
Pariwisata 31. Peyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi 32. Monev pengembangan pegawai berbasis kompetensi
secara berkala
14) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan pendukung kinerja
33. Penyusunan rencana kebutuhan diklat terintegrasi SIMPEG
34. Evaluasi pelaksanaan diklat
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja
Meningkatnya kinerja
Kementerian
Kualitas dan kuantitas
Akuntabilitas (NILAI
AKIP: A)
Pembangunan/pengembangan teknologi
informasi dalam manajemen kinerja
1. Pengembangan aplikasi e-performance
2. Bimtek Operator e-performance
3. Penyusunan Pedoman Akuntabilitas Kinerja
4. Monev Kinerja secara berkala
Penguatan
Pengawasan
1. Meningkatnya opini laporan keuangan
Opini BPK:WTP 1) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/ WBBM
1. Pembangunan dan Penetapan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/ WBBM
2. Pembinaan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/ WBBM
3. Evaluasi atas unit kerja yang telah ditetapkan menjadi unit kerja menuju WBK/ WBBM
2) Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi 4. Public campaign larangan gratifikasi di lingkungan Kemenpar
5. Evaluasi penanganan gratifikasi
3) Pelaksanaan whistleblowing system 6. Pengembangan aplikasi whistleblowing system 7. Sosialisasi whistleblowing system 8. Evaluasi pelaksanaan whistleblowing system
4) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan
9. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan 10. Evaluasi penanganan benturan kepentingan
2. Meningkatnya kapasitas manajemen pengawasan
Tingkat kematangan
implementasi SPIP:
skor:3
5) Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja
11. Pembinaan SDM pada lingkungan pengendalian 12. Peningkatas Kapasitas APIP 13. Pembangunan integritas dan nilai etika 14. Sosialisasi SPIP 15. Penilaian risiko atas organisasi 16. Evaluasi lingkungan pengendalian SPIP (SDM, SOP,
Keuangan)
20 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Area
Perubahan Hasil yang diharapkan Indikator Kegiatan Sub Kegiatan
6) Penanganan pengaduan masyarakat 17. Penanganan pengaduan masyarakat 18. Evaluasi Penanganan pengaduan masyarakat
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik (quick wins)
Hasil survey kepuasan
masyarakat terhadap
layanan Kemenpar
(quick wins):95%
1) Penerapan pelayanan satu atap (quick
wins)
1. Pelatihan Budaya Pelayanan Prima (service excelent)
2. Layanan Informasi Satu Pintu
Meningkatnya kapasitas
manajemen penyelenggaraan
pelayanan publik
Hasil evaluasi kinerja
penyelenggara
pelayanan publik
2) Deregulasi dalam rangka
mempercepat proses pelayanan
3. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kemenpar
4. Penyusunan SOP Pelayanan Publik Kemenpar
5. Reviu pedoman pelayanan publik yang sedang berlaku
6. Reviu SOP pelayanan publik yang sedang berlaku
7. Penyusunan SOP Pengaduan
8. Evaluasi Penanganan Pengaduan
3) Pembangunan/ Pengembangan
Penggunaan Teknologi Informasi
Dalam Pelayanan
9. Publikasi Informasi (TV tron, Majalah, website)
10. Perancangan aplikasi pengaduan e-service
11. Survey Kepuasan Masyarakat Online
21 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tujuan dan penjabaran diatas, menggambarkan perubahan-perubahan
yang diinginkan oleh Kementerian Pariwisata, dan diharapkan dapat
tercapai dalam kurun waktu sampai dengan Tahun 2019.
22 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Pariwisata merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yaitu pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasi Manajemen Perubahan, diperlukan rencana tahapan, Strategi Manajemen Perubahan, strategi komunikasi, dan strategi pelatihan untuk mencapai tujuan perubahan. Berikut akan diuraikan masing-masing rencana implementasi perubahan di lingkungan Kementerian Pariwisata.
A. Tahapan Manajemen Perubahan
Secara umum tahapan pelaksanaan manajemen perubahan di
Kementerian Pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 4. Tahapan Pelaksanaan Manaemen Perubahan Kementerian
Pariwisata
BAB III RENCANA DAN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN
23 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Pada tahapan persiapan, seluruh individu diperkenalkan terhadap
perubahan yang akan dilakukan di Kementerian Pariwisata sehubungan
dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya ini tidak lain adalah
untuk memberikan pemahaman awal tentang perubahan, sehingga
seluruh pegawai memiliki “awareness” (peningkatan perhatian)
terhadap perubahan.
Dari tahapan adanya peningkatan perhatian diharapkan akan secara
perlahan membangun pemahaman untuk segera melakukan perubahan.
Peningkatan pemahaman terhadap perubahan diharapkan akan
mendorong munculnya persepsi positif terhadap perubahan yang
dilakukan. Selanjutnya pegawai diharapkan melakukan penyesuaian-
penyesuain diri terhadap perubahan yang dilakukan hingga akhirnya
yang bersangkutan mampu melakukan penyesuaian dan mengadopsi
perilaku yang sesuai dengan perubahan. Jika pegawai sudah mampu
mengadopsi perilaku yang sesuai dengan organisasi, maka selanjutnya
terjadi institusionalisasi dan kemudian internalisasi.
Atas dasar tersebut, maka rencana manajemen perubahan di
Kementerian Pariwisata diarahkan pada tiga hal yaitu:
a. Membangun komitmen seluruh jajaran pegawai di lingkungan
Kementerian Pariwisata dari level tertinggi hingga terendah untuk
secara konsisten melakukan upaya bersama menciptakan birokrasi ke
arah perubahan yang lebih baik;
b. Mendorong seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian
Pariwisata untuk merubah pola pikir lama menjadi pola pikir yang
mengutamakan kepentingan para pemangku kepentingan
(stakeholders), mengutamakan kualitas dan kinerja;
c. Memelihara momentum perubahan agar tetap dalam posisi yang
positif sesuai dengan tujuan perubahan dari reformasi birokrasi;
d. Membangun budaya kerja yang kondusif sebagai upaya menciptakan
Kementerian Pariwisata yang mengutamakan kepentingan para
pemangku kepentingan (stakeholders), agar tidak lagi budaya kerja
dan pola pikir yang masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan
semata, namun menjadi organisasi yang dapat bersinergi antar unit
24 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
kerja untuk menghasilkan outcomes bersama, serta mengutamakan
kualitas dan kinerja
Sesuai dengan empat hal tersebut di atas, maka penjabaran rencana
manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi mencakup
tahapan sebagai berikut:
Tabel 5. Tahapan dan Rencana Manajemen Perubahan
Kementerian Pariwisata
Tahapan Rencana
Persiapan Membentuk Tim Manajemen Perubahan;
Melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan, mencakup siapa, apa harapan dan penilaian mereka terhadap Kementerian Pariwisata;
Melakukan asesmen terhadap kesiapan pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam melakukan perubahan
Menyusun rencana kegiatan dalam rangka manajemen perubahan, termasuk di dalamnya strategi perubahan dan strategi komunikasi
Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen perubahan untuk keperluan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan manajemen perubahan
Menyusun Cetak Biru Transformasi Kementerian Pariwisata
Integrasi Road Map
Integrasi Quick Wins
Integrasi program penguatan peraturan perundang-undangan
Integrasi program penguatan tatalaksana
Integrasi program penguatan kelembagaan
Integrasi program penguatan sistem manajemen SDM
Integrasi program penguatan pengawasan
Integrasi program penguatan akuntabilitas
Integrasi program peningkatan kualitas pelayanan publik
Pembangunan komitmen
Merumuskan nilai-nilai yang akan digunakan oleh Kementerian Pariwisata sebagai dasar untuk merumuskan etika dan pengembangan budaya kerja
Merumuskan berbagai instrumen yang akan
25 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tahapan Rencana
digunakan sebagai perangkat pembangunan komitmen pegawai
Melakukan pengelolaan resistensi terhadap perubahan
Melaksanakan upaya pembangunan komitmen melalui sosialisasi Nilai Budaya Kerja Kementerian Pariwisata sebagai wujud internalisasi nilai kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata
Pemeliharaan momentum perubahan
Melakukan survey kepuasan pegawai, mencakup upaya untuk melihat indeks kesiapan untuk melakukan perubahan, indeks partisipasi, indeks komitmen di masing-masing Unit Kerja
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan manajemen perubahan di setiap unit kerja
Memberikan penghargaan-penghargaan tertentu untuk memotivasi dan menjaga momentum perubahan.
Beberapa kegiatan yang berada dalam tahapan persiapan sudah dilakukan sebagai dasar untuk menyusun rencana kegiatan dalam rangka manajemen perubahan.
B. Strategi Manajemen Perubahan
Dalam penentuan strategi manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Pariwisata, akan didasarkan pada besaran perubahan yang diinginkan dan hasil assesmen kesiapan pegawai dan organisasi terhadap perubahan sebagaimana telah diuraikan pada BAB II, serta jumlah pegawai Kementerian Pariwisata dan jangka waktu pencapaian (2016-2019). Dari pelaksanaan assesmen, diperoleh hasil bahwa secara umum pegawai telah memahami sasaran dan manfaat RB serta memiliki kesadaran akan manfaat dampak implementasi RB, yang mengindikasikan pegawai mendukung dan siap untuk mengikuti perubahan walaupun belum secara keseluruhan, karena terkendala dengan masih terbatasnya pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pegawai serta kurangnya komitmen dan teladan pimpinan. Selain itu, permasalahan lain yang menjadi salah satu faktor yang membuat pegawai enggan untuk mengikuti perubahan contohnya disiplin dalam
26 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
ketentuan jam kerja adalah disebabkan karena tidak adanya reward and punishment, sehingga beranggapan berubah atau tidak akan mendapatkan hasil/perlakuan yang sama. Dari kondisi di atas, dapat diasumsikan bahwa perubahan akan berhasil dengan mengkomunikasikan/sosialisasi secara jelas kepada seluruh pegawai, peningkatan komitmen dan teladan dari pimpinan, serta pemberlakuan sistem reward and punishment. Oleh karena itu, strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola perubahan di lingkungan Kementerian Pariwisata sesuai Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan, yaitu:
Tabel 6. Strategi Manajemen Perubahan (Permen PAN dan RB No. 10
Tahun 2011)
Strategi Manajemen Perubahan Uraian
Empirical-Rational Mengkomunikasikan informasi mengenai perubahan dengan menggunakan persuasi rasional, pengetahuan, bukti empirik, dan argumen-argumen rasional untuk mendorong para stakeholder mengikuti arah perubahan yang diinginkan. Penggunaan strategi ini akan banyak memerlukan tenaga ahli/agen perubahan yang mampu menjadi katalisator, role model yang mampu memanfaatkan pengetahuan untuk meyakinkan stakeholders.
Power-Coercive Menggunakan kekuasaan dan menerapkan
hukuman/sanksi), yaitu pimpinan/pejabat
dan Pembuat Keputusan di lingkungan
Kementerian Pariwisata menggunakan
wewenang (otoritas) untuk memerintahkan/
memaksakan pelaksanaan perubaahan
kepada stakeholders internal dan ekternal.
Dalam strategi ini diterapkan konsep reward
and punishment, yaitu bagi stakeholder yang
mendukung/pro perubahan akan
mendapatkan penghargaan, sebaliknya
pegawai yang resisten akan mendapatkan
ancaman hukuman
27 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Strategi Manajemen Perubahan Uraian
Normative-Reeducative Mendefinisikan norma dan nilai budaya kerja Kementerian Pariwisata yang ada, dan mengembangkan komitmen serta melakukan internalisasi nilai-nilai yang baru tersebut secara berulang-ulang untuk memberikan edukasi dan pemahaman pembaharuan nilai-nilai kepada stakeholder sampai mengubah pola pikir, sikap/perilaku, cara kerja sesuai nilai budaya kerja
Dalam implementasinyaakan menggunakan kombinasi strategi manajemen perubahan yang berbeda-beda, untuk diterapkan pada program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata. Berikut strategi manajemen perubahan pada masing-masing program Reformasi Birokrasi:
Tabel 7. Strategi Manajemen Perubahan Program RB
Kementerian Pariwisata
Program/Kegiatan RB
Strategi Manajemen Perubahan
Empirical-Rational
Power – Coercive
Normative-Reeducative
Penguatan Peraturan Perundang-undangan
1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang
Strategi 2 Strategi 1 Strategi 3
2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan
Strategi 2 Strategi 1
3. Melakukan deregulasi untuk memangkas
peraturan perundang-undangan Strategi 1 Strategi 2
Penguatan Tata Laksana
1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Strategi 2 Strategi 1 Strategi 3
2. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
Strategi 1 Strategi 2
3. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Strategi 1 Strategi 2
4. Penerapan sistem kearsipan yang handal Strategi 1 Strategi 2
Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
1. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN
Strategi 1 Strategi 2
2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
Strategi 2 Strategi 1
3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka
Strategi 2 Strategi 1
4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center
Strategi 2 Strategi 1
5. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai
Strategi 2 Strategi 1
6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
Strategi 2 Strategi 1 Strategi 3
7. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN
Strategi 2 Strategi 1
28 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Program/Kegiatan RB
Strategi Manajemen Perubahan
Empirical-Rational
Power – Coercive
Normative-Reeducative
8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN
Strategi 2 Strategi 1 Strategi 3
9. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
Strategi 1 Strategi 2
10. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat
Strategi 2 Strategi 1
11. Penerapan sistem promosi Aparatur Sipil Negara Kemenpar
Strategi 2 Strategi 1
12. Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN
Strategi 2 Strategi 1
13. Pengukuran gap competency antara pemangku kepentingan dan syarat kompetensi Kemenpar
Strategi 2 Strategi 1
14. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan
dan pelatihan pendukung kinerja Strategi 1
Penguatan Kelembagaan
Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN Strategi 2 Strategi 1
Penguatan Akuntabilitas
Pembangunan/pengembangan teknologi
informasi dalam manajemen kinerja Strategi 1 Strategi 2
Penguatan Pengawasan
1. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/ WBBM
Strategi 2 Strategi 1 Strategi 3
2. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi Strategi 2 Strategi 1 Strategi 3
3. Pelaksanaan whistleblowing system Strategi 1
4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan
Strategi 1 Strategi 2
5. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja
Strategi 1 Strategi 2
6. Penanganan pengaduan masyarakat
Strategi 1 Strategi 2
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Penerapan pelayanan satu atap (quick
wins) Strategi 2 Strategi 1 Strategi 3
2. Deregulasi dalam rangka mempercepat
proses pelayanan Strategi 1 Strategi 2
3. Pembangunan/ Pengembangan
Penggunaan Teknologi Informasi Dalam
Pelayanan
Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3
D. Strategi Komunikasi
Strategi komunikasi merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi perubahan program maupun kebijakan oleh agen perubahan dan tim manajemen perubahan Kementerian Pariwisata kepada pihak stakeholder internal dan eksternal.
29 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tujuan mengembangkan strategi komunikasi dalam manajemen perubahan adalah untuk meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian pariwisata dan pihak eksternal dalam melakukan perubahan, mewujudkan perubahan pola pikir, perilaku, dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata yang bermuara pada peningkatan kinerja yang lebih baik serta pengelolaan individu yang terkena dampak proses perubahan tersebut.
Berikut gambaran tujuan dari strategi komunikasi Kementerian Pariwisata.
Gambar 5. Tujuan Strategi Komunikasi Kementerian Pariwisata Strategi komunikasi yang akan digunakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap pemangku kepentingan serta hasil assesmen kesiapan pegawai dan organisasi terhadap perubahan, adalah:
a. Penetapan tujuan komunikasi Menumbuhkan pemahaman serta mengubah sikap dan perilaku
pegawai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Reformasi Birokrasi;
Menumbuhkan dukungan masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
b. Penetapan pesan komunikasi Tujuan, sasaran dan langkah-langkah pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Kementerian Pariwisata (budaya kerja InEG, peningkatan disiplin pegawai, perbaikan pelayanan publik menuju pelayanan publik yang baik, quick wins, dan keterbukaan informasi);
Langkah langkah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata (kegiatan rinci dari masing-masing Unit eselon I
30 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
dibagi dalam beberapa tahapan per tahun. Setiap tahap pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada tahapan berikutnya;
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kementerian Pariwisata dengan program-program yang berorientasi pada hasil yaitu : Manajemen Perubahan, Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
c. Penetapan target komunikasi (komunikan) Publik internal Kementerian Pariwisata yaitu seluruh pegawai
mulai dari Pejabat Eselon I sampai jajaran staf; Publik ekternal yaitu para pemangku kepentingan : K/L lain,
Dinas Pariwisata, pelaku usaha, asosiasi profesi, asosiasi pengusaha, dan masyarakat umum.
d. Pemilihan strategi komunikasi
Strategi komunikasi yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut : Menumbuhkan kesadaran pemahaman (cognitive): memaparkan
informasi secara rinci dengan lebih mengutamakan komunikasi dua arah dan komunikatif;
Mengubah sikap (affective): memaparkan argumentasi keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh;
Mengubah perilaku: kombinasi pemaparan informasi rinci, argumentasi keuntungan dan kerugian, serta pemberian simulasi dan contoh;
Memperoleh dukungan: memaparkan informasi secara umum dengan lebih mengutamakan komunikasi dua arah dan komunikatif serta berbagi pengalaman.
e. Penyusunan taktik dan media komunikasi
Taktik komunikasi merupakan penjabaran dari strategi, yang meliputi Penyusunan Pesan komunikasi berdasarkan: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman: menggunakan
himbauan rasional melalui baliho, spanduk, jejaring sosial; Mengubah pemahaman: media cetak dan media elektronik; Mengubah sikap: himbauan rasional dan emosional serta
coersive melalui media potensialnya adalah televisi, teleconference, dan media tatap muka (dialog) lainnya;
31 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Mengubah perilaku: himbauan rasional, emosional, dan menampilkan bukti (testimoni) termasuk pesan coersive melalui televisi, website, dan media tatap muka (dialog);
Memperoleh dukungan: himbauan rasional, emosional, dan menampilkan bukti realistik melalui televisi, media cetak, website, jejaring sosial dan media tatap muka (dialog).
f. Penetapan komunikator
Menteri Pariwisata Tim POKJA Reformasi Birokrasi Pejabat di lingkup Kemenpar Asdep Pengendalian Transformasi Tim Program Management Office (PMO) Agen Perubahan Kementerian Pariwisata
Dari langkah sebagaimana tersebut di atas, maka strategi komunikasi yang akan digunakan dalam rangka manajemen perubahan proses reformasi birokrasi di Kementerian Pariwisata, sebagai berikut:
32 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tabel 8. Strategi Komunikasi Beradasarkan Sasaran Komunikan, Jenis Pesan, dan Komunikator dengan Media Komunikasi
Sasaran Komunikan
Jenis/Orientasi Pesan Komunikator
Media Komunikasi Tahun
Jenis
Stakeholder Populasi
Em
ail
Websi
te/
blo
g
Jeja
ring
Sosi
al
Foru
m
Info
rmal
Dis
kusi
Kasu
al
Buku S
aku
Talk
Show
Konfe
rensi
Pers
Sam
buta
n/
Pengara
han
Rapat
Koord
inasi
Post
er/
spanduk/
Leaflet/
banner
2016
2017
2018
2019
Pemangku
Kepentingan Utama
Pejabat dan Pegawai
Kemenpar
Pemberitahuan Menteri, pimpinan Eselon
I dan Eselon II, Tim POKJA RB, Agen
Perubahan
√ √ √ √ √ √ √ √
Membangun Pemahaman,
Menciptakan dukungan, mengubah sikap
Menteri, pimpinan Eselon
I dan Eselon II, Tim POKJA RB, Agen
Perubahan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pejabat dan Pegawai Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemenpar
Pemberitahuan Menteri, pimpinan Eselon
I dan Eselon II Tim POKJA RB, Pimpinan UPT,
Agen Perubahan
√ √ √ √ √ √ √ √
Membangun Pemahaman,
Menciptakan dukungan, mengubah sikap
Menteri, pimpinan Eselon
I dan Eselon II, Pimpinan UPT, Tim POKJA RB, Agen
Perubahan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pimpinan Kemenlu, Kemen
PAN dan RB, Kemenkeu,
Kemen PU PERA,
Kemenhub, BPK, Kemen
PPN/BAPPENAS, BPKP
Pemberitahuan Menteri, Pejabat Eselon I
dan II di lingkungan Kemenpar
√ √ √ √ √ √ √ √
Membangun Pemahaman, Menciptakan dukungan,
mengubah sikap
Menteri Pariwisata, Pejabat Eselon I dan II l
di lingkungan Kemenpar
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pemangku Kepentingan Strategis
Pimpinan Kemenaker,
Kemenko Kemaritiman
Pemberitahuan Menteri Pariwisata, Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenpar
√ √ √ √ √ √ √ √
33 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Sasaran Komunikan
Jenis/Orientasi Pesan Komunikator
Media Komunikasi Tahun
Jenis Stakeholder
Populasi
Em
ail
Websi
te/
blo
g
Jeja
ring
Sosi
al
Foru
m
Info
rmal
Dis
kusi
Kasu
al
Buku S
aku
Talk
Show
Konfe
rensi
Pers
Sam
buta
n/
Pengara
han
Rapat
Koord
inasi
Post
er/
spanduk/
Leaflet/
banner
2016
2017
2018
2019
Membangun Pemahaman,
Menciptakan dukungan, mengubah sikap
Menteri Pariwisata,
Pejabat Eselon I dan II lingkup Kemenpar
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pimpinan Dinas Pariwisata Pemberitahuan Menteri Pariwisata, Pejabat Eselon I lingkup
Kemenpar, Unit Eselon II terkait
√ √ √ √ √ √ √
Membangun Pemahaman, Menciptakan dukungan,
mengubah sikap
Menteri Pariwisata, Pejabat Eselon I dan II
lingkup Kemenpar
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Media/Pers Pemberitahuan Menteri Pariwisata,
Pejabat Eselon I & II lingkup Kemenpar
√ √ √ √ √ √ √
Membangun Pemahaman, Menciptakan dukungan,
mengubah sikap
Pejabat Eselon I lingkup Kemenpar, Unit Eselon II
terkait
√ √ √ √ √ √ √ √
Pemangku
Kepentingan Pendukung
Pimpinan Kemendagri,
Kemenristek DIKTI, Kemen
Setneg, Kemen BUMN,
Kemenkum dan HAM
Pemberitahuan Menteri Pariwisata,
Pejabat Eselon I lingkup Kemenpar, Unit Eselon II
terkait
√ √ √ √ √ √ √ √
Membangun Pemahaman,
Menciptakan dukungan, mengubah sikap
Pejabat Eselon I lingkup
Kemenpar, Unit Eselon II terkait, Asdep
Pengendalian Transformasi
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pemangku Kepentingan
Potensial
Pimpinan Kementerian Pertahanan, Kementerian
ESDM, Kementerian Perindustrian, Kemendag,
Kementan, Kemen LH dan Kehutanan,
KKP
Pemberitahuan Menteri Pariwisata, Pejabat Eselon I lingkup
Kemenpar, Unit Eselon II terkait
√ √ √ √ √ √ √
Membangun Pemahaman, Menciptakan dukungan,
mengubah sikap
Pejabat Eselon I lingkup Kemenpar, Pejabat Unit
Eselon II terkait, Asdep Pengendalian
√ √ √ √ √ √ √ √ √
34 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Sasaran Komunikan
Jenis/Orientasi Pesan Komunikator
Media Komunikasi Tahun
Jenis Stakeholder
Populasi
Em
ail
Websi
te/
blo
g
Jeja
ring
Sosi
al
Foru
m
Info
rmal
Dis
kusi
Kasu
al
Buku S
aku
Talk
Show
Konfe
rensi
Pers
Sam
buta
n/
Pengara
han
Rapat
Koord
inasi
Post
er/
spanduk/
Leaflet/
banner
2016
2017
2018
2019
Kemenkes,
Kemen Dikbud Kemensos, Kemenag, Kemen Kominfo,
Kemen DPDTT, Kemen ATR,
Kemen KUMKM Kemen P3A, Kemen Pemuda
dan Olahraga, Kemenko
Bidang Perekonomian,
Kemenko Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,
LIPI
Transformasi
Pelaku Usaha Pariwisata Pemberitahuan Menteri Pariwisata,
Pejabat Eselon I lingkup Kemenpar, Pejabat Unit Eselon II terkait
√ √ √ √ √ √ √
Membangun Pemahaman,
Menciptakan dukungan, mengubah sikap
Pejabat Eselon I lingkup
Kemenpar, Pejabat Unit Eselon II terkait, Asdep Pengendalian
Transformasi
√ √ √ √ √ √ √
Asosiasi Bidang Pariwisata Pemberitahuan Menteri Pariwisata, Pejabat Eselon I & Unit Eselon II terkait
√ √ √ √ √ √ √ √
Membangun Pemahaman,
Menciptakan dukungan, mengubah sikap
Pejabat Eselon I lingkup
Kemenpar, Unit Eselon II terkait, Asdep Pengendalian
Transformasi
√ √ √ √ √ √ √ √ √
Lembaga Pendidikan Pariwisata
Pemberitahuan Menteri Pariwisata, Pejabat Eselon I & Unit Eselon II terkait
√ √ √ √ √ √ √ √
35 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Sasaran Komunikan
Jenis/Orientasi Pesan Komunikator
Media Komunikasi Tahun
Jenis Stakeholder
Populasi
Em
ail
Websi
te/
blo
g
Jeja
ring
Sosi
al
Foru
m
Info
rmal
Dis
kusi
Kasu
al
Buku S
aku
Talk
Show
Konfe
rensi
Pers
Sam
buta
n/
Pengara
han
Rapat
Koord
inasi
Post
er/
spanduk/
Leaflet/
banner
2016
2017
2018
2019
Membangun Pemahaman,
Menciptakan dukungan, mengubah sikap
Pejabat Eselon I lingkup
Kemenpar, Unit Eselon II terkait, Asdep Pengendalian
Transformasi
√ √ √ √ √ √ √ √ √
Komunitas/ Masyarakat
Pemberitahuan Menteri Pariwisata, Pejabat Eselon I & Unit Eselon II terkait
√ √ √ √ √ √ √
Membangun Pemahaman,
Menciptakan dukungan, mengubah sikap
Pejabat Eselon I lingkup
Kemenpar, Unit Eselon II terkait, Asdep Pengendalian
Transformasi
√ √ √ √ √ √
36 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
D. Strategi Pelatihan
Rencana pengembangan strategi pelatihan di lingkungan Kementerian Pariwisata untuk mendukung perubahan, akan diawali dengan melakukan asesmen awal terhadap kapabilitas dan keefektifan dari para pegawai/staf dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, yang didasarkan pada besarnya perubahan yang diinginkan dan tingkat kesiapan organisasi untuk berubah. Berikut uraian rencana pelatihan bagi pegawai dalam rangka proses reformasi birokrasi:
37 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tabel 9. Rencana Pelaksanaan Pelatihan Kementerian Pariwisata
No Nama dan Jenis Pelatihan
Sasaran Pelatihan Target Peserta
Metode Pelatihan
Lama Waktu
Jumlah peserta
Estimasi Anggaran
Rencana Pelaksana
an
Penanggung Jawab
1 Diklat Administrasi Perkantoran (tata naskah persuratan, penyusunan laporan)
Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan teknis administrasi perkantoran
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, exercise
90 JP 60 0rang 600.000.000 Tahun 2017 Pusat Pengembangan SDM Apaatur
2 Diklat Pariwisata Tingkat Dasar
Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan tugas terkait pariwisata
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, Observasi Lapangan
90 JP 60 0rang 600.000.000 Tahun 2017 Pusat Pengembangan SDM Apaatur
3 Diklat Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Meningkatnya pengetahuan
pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pegawai
internal Kemenpar
Diskusi,
exercise
36 JP 30 Orang 350.000.000 Tahun 2017 Pusat
Pengembangan SDM Apaatur
4 Diklat Pariwisata Tingkat Lanjutan
Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan tugas terkait pariwisata
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, Observasi Lapangan
90 JP 60 0rang 600.000.000 Tahun 2018 Pusat Pengembangan SDM Apaatur
5 Diklat Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, exercise
36 JP 30 Orang 350.000.000 Tahun 2018 Pusat Pengembangan SDM Apaatur
6 Diklat Aplikasi SPSS, Photoshop
Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, exercise
36 JP 30 Orang 350.000.000 Tahun 2018 Pusat Pengembangan SDM Apaatur
7 Diklat Bahasa Asing (B. Inggris/Jepang)
Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, exercise
36 JP 30 Orang 350.000.000 Tahun 2018 Pusat Pengembangan SDM Apaatur
8 Diklat Pengembangan Diri
Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, exercise
36 JP 30 Orang 350.000.000 Tahun 2018 Pusat Pengembangan SDM Apaatur
38 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
No Nama dan Jenis Pelatihan
Sasaran Pelatihan Target Peserta
Metode Pelatihan
Lama Waktu
Jumlah peserta
Estimasi Anggaran
Rencana Pelaksana
an
Penanggung Jawab
9 Diklat Penyusunan SOP Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, exercise
36 JP 30 Orang 350.000.000 Tahun 2018 Pusat Pengembangan SDM Apaatur
10 Diklat Penyusunan Analisis Jabatan
Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, exercise
36 JP 30 Orang 350.000.000 Tahun 2018 Pusat Pengembangan SDM Apaatur
11 Diklat Perbendaharaan Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, exercise
36 JP 30 Orang 350.000.000 Tahun 2019 Pusat Pengembangan SDM Apaatur
12 Diklat Service of Excellent (SOE)
Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, exercise
36 JP 30 Orang 350.000.000 Tahun 2019 Pusat Pengembangan SDM Apaatur
13 Bimtek Aplikasi Dashboard
Meningkatnya kompetensi pegawai
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, exercise
15 JP 60 Orang 350.000.000 Tahun 2017 Asdep Pengendalian Transformasi
14 Bimtek Pengendalian Transformasi
Meningkatnya kompetensi pegawai
pegawai internal Kemenpar
Diskusi, exercise
150 Orang
Tahun 2017 Asdep Pengendalian Transformasi
39 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
E. Rencana Implementasi Perubahan Tahun 2016-2019
Rencana kegiatan dilakukan sesuai dengan tahapan rencana manajemen perubahan. Secara umum pembagian waktu pelaksanaan rencana sebagai berikut: Tabel 10. Rencana umum kegiatan manajemen perubahan 2016-2019
Tahapan
Tahun (Triwulan)
2016 2017 2018 2019
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Persiapan
Intregasi
roadmap
Membangun
Komitmen
Pemeliharaan momentum
perubahan
Rencana rinci kegiatan manajemen perubahan sebagaimana tabel dibawah ini.
40 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tabel 11. Rencana rinci kegiatan manajemen perubahan 2016-2019
Tahapan Kegiatan Aktivitas
Tahun
2016 2017 2018 2019
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Persiapan Membentuk Tim Manajemen
Perubahan
1) Menyusun Tim Manajemen
Perubahan 2) Menetapkan Tim Manajemen
Perubahan
Melakukan pemetaan terhadap
pemangku kepentingan, mencakup siapa, apa harapan
dan penilaian mereka terhadap
1) Menyusun daftar pemangku
kepentingan 2) Menyeleksi pemangku
kepentingan utama 3) Mengidentifikasi peran
pemangku kepentingan
Melakukan asesmen terhadap kesiapan pegawai di
lingkungan Kementerian
Pariwisata dalam melakukan perubahan
Asesmen Kesiapan pegawai dan organisasi terhadap perubahan
Tingkat Pusat dan UPT
Penyusunan rencana
perubahan
1) Penyusunan draft awal
2) Diskusi draft awal dan penyempurnaannya
3) Finalisasi
Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi
1) Identifikasi instrumen yang diperlukan
2) Perumusan instrumen
41 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tahapan Kegiatan Aktivitas
Tahun
2016 2017 2018 2019
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
monitoring dan evaluasi
3) Penetapan instrumen monitoring dan evaluasi
Integrasi Road
Map Pembangunan
komitmen
Integrasi Quick Wins 1) Penyusunan Strategi
komunikasi dan strategi perubahan Quick Wins
2) Pelaksanaan strategi
komunikasi dan strategi perubahan dalam rangka
penerapan Quick Wins
Integrasi program penguatan
peraturan perundang-undangan
1) Penyusunan Strategi
komunikasi dan strategi perubahan dalam rangka
Program Penguatan Peraturan Perundang-
undangan
2) Pelaksanaan Strategi komunikasi dan strategi
perubahan dalam rangka
Program Penguatan Peraturan Perundang-
undangan
Integrasi program penguatan tatalaksana
1) Penyusunan Strategi komunikasi dan strategi
42 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tahapan Kegiatan Aktivitas
Tahun
2016 2017 2018 2019
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
perubahan dalam rangka
Program Penguatan tatalaksana
2) Pelaksanaan Strategi
komunikasi dan strategi perubahan dalam rangka
Program Penguatan
tatalaksana
Integrasi program penguatan
Kelembagaan
1) Penyusunan Strategi
komunikasi dan strategi
perubahan dalam rangka Program Penguatan
kelembagaan
2) Pelaksanaan Strategi komunikasi dan strategi
perubahan dalam rangka Program Penguatan
kelembagaan
Integrasi program penguatan
sistem manajemen SDM
1) Penyusunan Strategi
komunikasi dan strategi perubahan dalam rangka
Program Penguatan sistem manajemen SDM
2) Pelaksanaan Strategi
43 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tahapan Kegiatan Aktivitas
Tahun
2016 2017 2018 2019
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
komunikasi dan strategi
perubahan dalam rangka Program Penguatan sistem
manajemen SDM
Integrasi program penguatan pengawasan
1) Penyusunan Strategi komunikasi dan strategi
perubahan dalam rangka
Program Penguatan pengawasan
2) Pelaksanaan Strategi
komunikasi dan strategi perubahan dalam rangka
Program Penguatan pengawasan
Integrasi program penguatan
akuntabilitas
1) Penyusunan Strategi
komunikasi dan strategi perubahan dalam rangka
Program Penguatan
akuntabilitas
2) Pelaksanaan Strategi komunikasi dan strategi
perubahan dalam rangka Program Penguatan
akuntabilitas
44 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tahapan Kegiatan Aktivitas
Tahun
2016 2017 2018 2019
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Integrasi program peningkatan
kualitas pelayanan publik
1) Penyusunan Strategi
komunikasi dan strategi perubahan dalam rangka
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
2) Pelaksanaan Strategi
komunikasi dan strategi
perubahan dalam rangka Program peningkatan kualitas
pelayanan publik
Merumuskan nilai-nilai yang akan digunakan oleh
Kementerian Pariwisata sebagai dasar untuk
merumuskan etika dan
pengembangan budaya kerja;
1) Perumusan nilai-nilai baru sesuai dengan arah
perubahan reformasi birokrasi 2) Pembahasan rumusan nilai-
nilai
3) Penetapan nilai-nilai 4) Operasionalisasi nilai-nilai
dalam etika 5) Operasionalisasi nilai-nilai
dalam budaya kerja
Merumuskan berbagai instrumen yang akan
digunakan sebagai perangkat
pembangunan komitmen
1) Perumusan instrumen pembangunan komitmen
reformasi birokrasi di
Kementerian Pariwisata,
45 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tahapan Kegiatan Aktivitas
Tahun
2016 2017 2018 2019
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
pegawai meliputi: sosialisasi,
pelatihan-pelatihan, outbound, pencitraan, leaflet,
banner, woskhop, dan lainnya sesuai dengan
kebutuhan tujuan perubahan
2) Penyusunan rencana kegiatan
Melakukan pengelolaan resistensi terhadap perubahan
1) Identifikasi potensi resistensi 2) Perumusan strategi
pengelolaan resistensi 3) Pelaksanaan pengelolaan
resistensi
Melaksanakan upaya pembangunan komitmen
1) Pelaksanaan seluruh rencana kegiatan pembangunan
komitmen
2) Monitoring dan evaluasi
Pemeliharaan momentum
perubahan
Melakukan survey kepuasan pegawai, mencakup upaya
untuk melihat indeks kesiapan
untuk melakukan perubahan, indeks partisipasi, indeks
komitment
1) Perumusan berbagai instrumen untuk survey
kepuasan pegawai (untuk
mengukur indeks kepuasan pegawai, indeks motivasi,
indeks partisipasi) 2) Penetapan instrumen
3) Survey
46 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Tahapan Kegiatan Aktivitas
Tahun
2016 2017 2018 2019
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4) Pengolahan dan analisis data
Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan manajemen
perubahan
1) Monitoring
2) Evaluasi
3) Feedback
Memberikan penghargaan-penghargaan tertentu untuk
memotivasi dan menjaga momentum perubahan.
Pemberian penghargaan dalam rangka meningkatkan motivasi
pegawai
47 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
F. Monitoring dan Evaluasi
Tim Program Management Office (PMO) bersama-sama dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata akan melakukan monitoring setiap 3 (tiga) bulan sekali dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap pelaksanaan strategi perubahan, komunikasi, dan pelatihan dalam manajemen perubahan. Hasil evaluasi tersebut akan disusun dalam bentuk laporan yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Pariwisata selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Advisor Tim PMO Kementerian Pariwisata.
48 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Organisasi manajemen perubahan di Kementerian Pariwisata terintegrasi
dalam organisasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian
Pariwisata. Dalam operasional sehari-hari, manajemen perubahan
dilaksanakan oleh Tim Manajemen Perubahan (Program Management
Office) Kementerian Pariwisata yang dibantu oleh Agen Perubahan. Kedua
tim tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pariwisata. Tugas
masing-masing Tim tersebut akan diuraikan secara rinci sebagaimana
tersebut di bawah ini:
A. Tim Program Management Office (PMO)
Tim PMO Kementerian Pariwisata telah ditetapkan dengan Nomor
SK.74/OT.001/SESMEN/ KEMPAR/2016. Tujuan dari Pembentukan Tim
PMO adalah dalam rangka membantu tim pelaksana bidang manajemen
perubahan reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata, oleh karena itu
diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara tim PMO dengan
tim pelaksana bidang manajemen perubahan reformasi birokrasi dan
pejabat/pegawai lainnya.
Tim PMO memiliki tugas, antara lain:
1. Mendorong keinginan untuk berubah, antara lain melalui:
- menciptakan sense of urgency dan kepedulian terhadap
perubahan;
- memahami kepentingan dan ketakutan orang akan perubahan
serta menyuarakan keberhasilan perubahan.
2. Mengajak lebih banyak orang, yaitu membangun strategi dan
melaksanakannya secara reguler dan efektif memberikan
tanggungjawab pada mereka yang terlibat, sehingga mereka merasa
berkontribusi terhadap perubahan yang terjadi, melalui:
- Melakukan pemetaan terhadap stakeholder internal dan eksternal
yang berpengaruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi ;
- Melakukan identifikasi terhadap resistensi serta kendala dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Menyusun strategi dan melakukan monitoring serta evaluasi
terhadap implementasi program reformasi birokrasi;
BAB IV ORGANISASI MANAJEMEN PERUBAHAN
49 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
- Menyusun strategi perbaikan untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi implementasi program reformasi birokrasi.
3. menumbuhkan dan memelihara momentum perubahan dengan cara
mengembangkan kompetensi dan ketrampilan baru yang diperlukan
dalam perubahan, memperkuat komitmen pegawai secara berkala
dan berkelanjutan.
Untuk menjalankan tugas tersebut, TIM PMO dibagi dalam beberapa
bagian, terdiri dari:
a. Program sponsor dan
Melakukan pengawasan dan memberikan arahan terhadap efektifitas
dan efisisensi proses perubahan dalam rangka pelaksanaan program
reformasi birokrasi.
b. Advisor
Menyampaikan masukan kepada program sponsor baik diminta
atau tidak diminta mengenai arah, strategi, prioritas pelaksanaan
manajemen perubahan yang mendukung program-program
reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata.
Mendorong seluruh jajaran pimpinan dan staff Kementerian
Pariwisata untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target
program reformasi birokrasi melalui komitmen dan konsistensi
dalam pelaksanaan.
c. Programme Management Office (PMO)
Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program
Manajemen Perubahan (MP), resolusi konflik, dan melaksanakan
komunikasi dengan para pihak terkait.
d. Project Management
Pengelola harian program Manajemen Perubahan (MP), dan terlibat
penuh sesuai dengan unit kerjanya yaitu dengan mengkoordinaskan
dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program
reformasi birokrasi yang diterapkan dalam manajemen sehari-hari.
Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelaksana atau Project
Management dibantu oleh 3 (tiga) Sub Tim, yaitu Tim Design
Management (TDM), Tim Change Management (TCM), dan Tim
Quality Assurance (TQA). Tugas sub Tim tersebut, antara lain
sebagai berikut:
50 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Sub Tim Design Management atau TDM, yaitu melaksanakan
desain teknis rencana program reformasi birokrasi, serta
menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menyusun langkah
perbaikan yang diperlukan.
Sub Tim Change Management/Manajemen Perubahan (TCM),
yaitu melakukan penyiapan teknis, pengembangan dan
pelaksanaan program manajemen perubahan, meliputi:
- Melakukan assesmen, seleksi, dan pemilihan agen perubahan
Kementerian Pariwisata;
- Membentuk dan menetapkan Role Model;
- Menyosialisasikan pelaksanaan program di 8 (delapan) area
reformasi birokrasi baik internal maupun eksternal;
- Melakukan kampanye perubahan di 8 (delapan) area RB yang
dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata.
Sub Tim Quality/Assurance Management (QA), yaitu melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap mutu dan kesesuaian target
pelaksanaan program manajemen perubahan. Disamping itu QA
melakukan identifikasi permasalahan/kendala terhadap proses
perubahan serta memberikan masukan kepada TDM terhadap
kebutuhan penyempurnaannya.
Dengan memperhatikan tugas Tim PMO, serta untuk memudahkan dalam
monitoring, maka anggota sebagian besar diisi oleh Anggota Tim
Pelaksana POKJA RB. Data anggota sebagaimana dalam lampiran 1.
B. Agen Perubahan
Agen Perubahan Kementerian Pariwisata telah bentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor KM.69/UM.001/MP/2016 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Agen Perubahan. Penunjukan agen perubahan dilakukan melalui tahapan pengusulan/rekomendasi dari masing-masing pimpinan Unit Kerja Eselon II yang selanjutnya diseleksi melalui assesmen sederhana oleh Tim PMO Kementerian Pariwisata.
51 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Dari hasil seleksi tersebut telah terpilih sebanyak 32 orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pariwisata. Tujuan pembentukan agen perubahan adalah untuk menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Tugas agen perubahan secara rinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam road map atau
agenda Agen Perubahan; b. melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian yang telah dirumuskan
dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung di unit kerja masing-masing agar menjadi budaya kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata, dengan ketentuan sebagai: 1) katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di
lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2) penggerak, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3) pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerjanya yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4) mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5) penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
6) teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.
c. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala di unit kerjanya masing-masing.
52 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
Suatu perubahan yang dilaksanakan memerlukan suatu strategi pencapaiannya. Kementerian Pariwisata yang merupakan suatu instansi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, maka perlu merancang dan melaksanakannya dengan sungguh-sunguh agar proses perubahan tersebut dapat berjalan dengan lancar serta meminimalisir resistensi dari lingkungan internal dan eksternal. Rencana manajemen perubahan yang memuat strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata merupakan elemen dalam mendukung reformasi birokrasi.
Tim manajemen perubahan (program management office) Kementerian Pariwisata berupaya membantu pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan merancang program manajemen perubahan dan menjamin pelaksanaannya melalui pengembangan berbagai strategi agar tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dapat dicapai. Mengacu pada karakteristik Kementerian Pariwisata dan acuan yang telah ditetapkan, maka Kementerian Pariwisata telah mendesain program manajemen perubahan terhadap 8 area perubahan yang menjadi acuan dan tanggung jawab pelaksanaan oleh unit eselon 1.
Selanjutnya, Tim PMO dan Tim Pelaksana Percepatan Reformasi Birokrasi akan memonitor dan menjamin pelaksanaannya serta melakukan evaluasi terhadap seluruh proses perubahan yang sedang dijalankan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjaga agar momentum perubahan tetap terjaga, membawa perubahan tetap berada dalam jalur yang diinginkan. Hal ini penting dilakukan, agar pengelolaan perubahan tidak menimbulkan gejolak atau resistensi pegawai dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi.
Diharapkan rencana manajemen perubahan ini, dapat menjadi acuan bagi kelancaran program perubahan Kementerian Pariwisata, sehingga mencapai target yang diharapkan dimana seluruh pegawai menerima dan memahami program reformasi birokrasi yang akan dijalankan serta memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi.
Menteri Pariwisata,
ARIEF YAHYA
BAB IV PENUTUP
53 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
LAMPIRAN 1
SK TIM PROGRAM MANAJEMEN OFFICE (PMO)
54 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
55 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
56 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
57 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
58 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
59 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
60 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
61 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
LAMPIRAN 2
SK TENTANG AGEN PERUBAHAN (AGEN OF CHANGE)
62 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
63 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
64 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
65 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
66 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019
67 Rencana Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pariwisata Tahun 2016-2019