ARTIKEL

PENELITIAN

JUDUL :

PROFESIONALISME APARATUR

DI KANTOR CAMAT RUMBAI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Dra. Hj Hernimawati, MSi (Ketua)

Dra. Hj Prihati, MSi (Anggota)

Sudaryanto, SP. MSi (Anggota)

Kegiatan Penelitian Ini Dibiayai Oleh APBF

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEKANBARU

TAHUN 2013

PROFESIONALISME APARATUR

DI KANTOR CAMAT RUMBAI KOTA PEKANBARU

Oleh : Hernimawati, Prihati dan Sudaryanto

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

Abstrak

PNS di Kantor Camat dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat masih terkesan pilih kasih, terdapat perbedaan perlakuan danpelayanan antara orang yang dikenal, berpenampilan rapi dan pejabatatau pegawai dibandingkan dengan orang yang tidak dikenal, penampilankurang rapi dan masyarakat biasa. Para pegawai Kantor Camat kurang berani mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahanyang dihadapi dan kemudian menyerahkan pengambilan keputusankepada atasannya (Sekcam atau Kepala Seksi), walaupunkadang-kadang persoalan tersebut hanya permasalah sepele. Haltersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Camat khususnyadan Kota Pekanbaru untuk membangun aparatur yang professional guna menjalan fungsinya sebagai salah satu instansi penyelenggarapelayanan publik. Dari kondisi tersebut dilakukan penelitian dengan tujuan pertama, mendeskripsikan dan menganalisis profesionalitas aparatur Pemerintah dalam menjalankan tugas danfungsi organisasi secara profesional terutama dari aspekresponsifitas dan inovasi. Kedua, menganalisis faktor-faktor apa saja yang dihadapi danmempengaruhi Pemerintah dalammengembangkan aparat yang profesional ditinjau dari aspekresponsifitas dan inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsiorganisasi.

Penelitian di lakukan di Kantor Camat Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini aparatur Kantor Camat Rumbai dan warga masyarakat yang berada di lingkungan kecamatan.Sampel pada penelitian ini adalah aparatur Kantor Camat dan warga masyarakat. Dengan cara metode insidentil sampling 20 persen, dengan jumlah 50 orang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kuestioner. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data penelitian kualitatif.

Setelah mencermati dan mengkaji tentang profesionalismeaparatur di Kantor Kecamatan Rumbai maka ditarik suatu kesimpulan. Pertama, aparatur Kantor Camat Rumbai memiliki tingkat responsifitas yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tanggapnya menyikapi aspirasi masyarakat dalam penyelenggaran pemerintahan. Kedua, aparatur Kantor Camat Rumbai sudah cukup berhasil melaksanakan inovasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya meraih juara III dalam lomba Tingkat Kota Pekanbaru dari seluruh kategori.Kata Kunci: Proesionalisme dan Aparatur

PROFESSIONALISM APPARATUSAt the district office tassel CITY Pekanbaru

By:Hernimawati, Prihati and Sudaryanto

Faculty of Administrative Sciences Lancang Kuning

AbstractPNS in Head Office in providing services kepadamasyarakat still

impressed favoritism, there is a difference between the treatment danpelayanan known, well groomed and pejabatatau employees compared with strangers, penampilankurang neat and ordinary people. Head Office employees are less willing to take a decision in the face and then finish permasalahanyang keputusankepada decision handed his boss (Sekcam or Section Head), walaupunkadang Sometimes these issues only trivial problems. Haltersebut a challenge for Head Office khususnyadan Pekanbaru City to build a professional apparatus to function as the one running the penyelenggarapelayanan public agencies. Of these conditions with the aim of the research is done first, to describe and analyze the professionalism of government officials in performing their duties in a professional organization danfungsi mainly from aspekresponsifitas and innovation. Second, analyzing what factors faced danmempengaruhi dalammengembangkan Government officials aspekresponsifitas terms of professional and innovative in performing their duties and fungsiorganisasi.

Research done at the District Office Rumbai Pekanbaru. As for the population in this study Tassel Head Office personnel and members of the community who are in kecamatan.Sampel environment in this study is the Head Office personnel and community residents. By way of incidental sampling method of 20 percent, with the number of 50 people. The type of data in this study is primary data and secondary data. To gather the necessary data, then the data collection techniques used through observation, interviews and questionnaires. Methods of data analysis in this study uses qualitative research data analysis.

After looking at and reviewing about profesionalismeaparatur at the District Office Rumbai then drawn a conclusion. First, the apparatus Tassel Head Office has a fairly high level of responsiveness. This is evidenced by the response of the community in addressing the aspirations of the government organizing. Secondly, the apparatus is sufficient Tassel Head Office successfully implement innovation governance. This is evidenced by the success won third prize in the competition level of the entire category of Pekanbaru.Keywords: Proesionalisme and Apparatus

A. PendahuluanDalam era globalisasi dewasa ini salah satu tantangan besar yang dihadapi

oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan

aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif

dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan

fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari Kolusi, Korupsi

dan Nepotisme.Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat

secara empirik masyarakat di daerah menginginkan agar aparat pemerintah dalam

menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara optimal yang akhirnya dapat

memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat.

Birokrasi merupakan instrumen untuk bekerjanya suatuadministrasi.

Dimana birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja,hirarki kewenangan,

impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dankemampuan teknis dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sebagaipenyelenggara administrasi

pemerintahan. Sebagaimana yangdigambarkan oleh Weber (1864-1920), bahwa

Birokrasi adalah organisasidimana kekuasaan sepenuhnya berada ditangan para

pejabat resmi yangmemenuhi persyaratan keahlian (technical skills).

Sebagai suatu organisasi modern, birokrasi pada dasarnya memilikilima

elemen dasar sebagai berikut:satu, the strategic-apex, atau pimpinanpuncak yang

bertanggungjawab penuh atas berjalannya roda organisasi:dua, the middle-line,

pimpinan pelaksana yang bertugas menjembatanipimpinan puncak dengan

bawahan: tiga, the operating-core, bawahanyang bertugas melaksanakan

pekerjaan pokok yang berkaitan denganpelayanan dan produk organisasi: empat,

the technostructure, ataukelompok ahli seperti analis, yang bertanggungjawab

bagi efektifnyabentuk-bentuk tertentu standardisasi dalam organisasi: lima, the

supportstaff,atau staf pendukung yang ada pada unit, membantu

menyediakanlayanan tidak langsung bagi organisasi.

Bekerjanya birokrasi berdasarkan hirarki kewenanganmemungkinkan

terjadinya kontrol yang efektif dan kinerja yang positif.Apalagi jika kewenangan

yang dimiliki oleh pimpinan puncak (thestrategic-apex) didesentralisasikan

kepada pimpinan pelaksana (themiddle-line). Struktur yang telah

didesentralisasikan tersebutmemungkinkan terciptanya birokrasi profesional yang

berdampak kepadapeningkatakan kinerja organisasi dimana birokrasi dapat

menjadibertanggung-gugat dengan adanya kewenangan yang

didelegasikantersebut.

Adanya keteraturan cara kerja yang terikat kepada peraturan yangada

dalam pandangan Weber bertujuan untuk menjamin tercapainyakesinambungan

tugas dan peran pemerintahan. Namun jika aturan maintersebut diterapkan secara

kaku (rigid) maka akan melahirkan birokrasitidak profesional yang terefleksikan

dalam menjalankan tugas danfungsinya terikat kepada aturan yang berlaku (rule-

drivenprofessionalism) dan menjadikan birokrasi tidak responsif dan inovatif.

Apabila birokrasi tidak terlalu terikat kepada petunjuk pelaksana danaturan

baku pelaksanan tugas tapi lebih digerakkan oleh misi yang ingindicapai oleh

organisasi (mission-driven professionalism) maka akanterwujud birokrasi

profesional yang menjalankan tugas dan fungsinyasecara efektif, efisien, inovatif,

dan mempunyai etos kerja tinggi(Tjokrowinoto, 2006:191).

Dalam perspektif administrasi publik Indonesia dikenal berbagaimacam

patologi yang membuat birokrat atau aparat tidak professional dalam menjalankan

tugas dan fungsinya antara lain adalah rendahnyamotivasi untuk melakukan

perubahan dan berinovasi. Patologi ini terjadisebagai konsekuensi dari

keseluruhan perilaku dan gaya manajerial yangsering digunakan oleh manajemen

puncak (the strategic-apex) padahirarki organisasi publik. Gaya manajerial dan

leadership yang bersifatfeodalistik dan paternalistik berpengaruh besar terhadap

kinerja organisasi(Siagian,2000) sehingga jajaran birokrasi tingkat menengah dan

bawahtakut untuk melakukan dan mengambil langkah langkah baru dalam

upayapeningkatan pelayanan publik. Rendahnya keinginan melakukanperubahan

dan inovasi dalam hal ini juga disebabkan oleh gayamanajerial yang tidak

kondusif bagi terciptanya birokrasi yang responsive dan inovatif. Tidak

mengherankan jika kemampuan kerja organisasi danjajarannya menjadi rendah.

Dalam pandangan manajemen puncak “prostatus-quo” seperti itu, segala

perubahan yang terjadi dalam hal ilmupengetahuan, teknologi komputer,

teknologi informasi, dianggap sebagaisebuah ancaman bagi kelangsungan karier

dan jabatannya.

Patologi yang lain adalah ketidakmampuan berkembang

danmengembangkan diri. Baik atau buruknya pelayanan publik yang

diberikanoleh birokrasi sangat berhubungan dengan kemampuan dan kualitas

daribirokrasi itu sendiri. Kemampuan birokrat pemerintahan selain

dibentukmelalui pengembangan dan peningkatan pengetahuan dan

keahlianindividu juga sangat dipengaruhi oleh sistem organisasi seperti

orientasikerja, struktur organisasi, model kepemimpinan serta renumerasi

yangditerima oleh aparatur.

Hal lain yang menjadi penyebab mendasar adalah dimana

prosesrekruitmen pegawai baru seringkali mengabaikan aspek meritokrasi

dankebutuhan organisasi. Tidaklah mengherankan jika dalam praktek,birokrasi

Indonesia sering kewalahan dalam mengantisipasi setiapperubahan dan aspirasi

baru. Dampak dari hal itu adalah terjadinyapenurunan mutu kerja organisasi dan

mutu pelayanan publik.

Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa aparat cenderungenggan

melakukan perubahan dan inovasi, selain disebabkan oleh gayamanajerial dalam

organisasi publik, patologi tersebut juga disebabkankarena iklim dan kondisi

dalam organisasi birokrasi yang cenderungmemberikan insentif kepada pegawai

yang loyal dari pada pegawai yangkreatif dan inovatif. Birokrasi dituntut lebih

peka terhadap berbagaiperubahan dan mencari pendekatan baru bagi

pengembangan pelayanankepada publik. Serta meninggalkan proses pelayanan

yang sangatprosedural dan birokratis. Keberadaan aturan formal bukan

dijadikanalasan untuk tidak memperbaiki cara kerja yang responsif serta bermain

diatas aturan guna mensahkan setiap tindakan. Pekerjaan yang sebetulnyadapat

dikerjakan secara cepat dan singkat dibuat menjadi lama danmemerlukan biaya

besar. Pembuatan KTP, kartu keluarga dan aktakelahiran bisa menjadi contoh

bagaimana birokrat tingkat bawah telahterkontaminasi oleh perilaku perilaku

negatif yang selama ini lebihdidominasi manajemen atas.

Berkaitan dengan teridentifikasinya sedikit patologi diantara sekianbanyak

patologi yang pada akhirnya membuat birokrasi menjadi kurangresponsif dan

inovatif, maka topik pembicaraan mengenaipenyelenggaraan pemerintahan

kembali mendapat tempatnya.Bergulirnya angin perubahan (wind of change) pada

tahun 2009 dengan terbentuknya Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasisebagai kelanjutan bangsa Indonesia untuk lebih

seriusmembenahi kinerja organisasi pemerintah dan meraih kembalikepercayaan

masyarakat yang sempat mengalami krisis.

Mengingat urgensitas peran aparatur dalam menyelenggarakanperan dan

fungsinya, perlu kiranya dicari dan dirumuskan suatupendekatan strategis untuk

membangun wajah baru aparatur professional yang handal, tanggap, inovatif

fleksibel dan tidak prosedural dalammemberikan pelayanan dan penyelenggaraan

pembangunan. Peranpemerintah yang selama ini sebagai ruler seharusnya diubah

menjadifasilitator seperti dikatakan oleh Osborne dan Gaebler (2002:29),

dengansepuluh prinsip Mewirausahakan Birokrasi, yang

memperkenalkanparadigma baru dengan menempatkan birokrasi sebagai

fasilitator bukansebagai ruler atau patron. Walaupun upaya untuk mewujudkan

birokrasipemerintahan yang responsif dan inovatif dengan memposisikan

dirisebagai fasilitator bukan pekerjaan yang mudah, namun upaya

untukmewujudkan cita-cita tersebut tetap harus diupayakan demi

memberikanpelayanan yang baik kepada publik dan mampu memperbaiki

citrabirokrasi Indonesia yang selama beberapa dasawarsa banyakmenimbulkan

citra negatif dan telah kehilangan legitimasi dimatamasyarakat.

Tugas-tugas pemerintah pusat, sesuai amanat Undang-UndangNomor 8

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagianwewenang didelegasikan kepada

Daerah Provinsi dan Kota/ Kota.Dalam lingkup yang lebih sempit, pemerintah

daerah Kota/ kotamengemban tugas birokrasi, dalam pemberian pelayanan

bagimasyarakat mendelegasikan sebagian kewenanganannya melaluiperpanjangan

tangan lewat Camat instansi yang dimiliki. Salah satu lembaga eksekutif adalah

Kantor Camat. Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerahotonom di Riau juga

mengemban tugas-tugas pemerintahandaerah sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 32 tahun2004. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Pemerintah Kota Pekanbaru dibantu oleh Badan, Camat, Kantor dan Unit

Pelaksana Teknis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 20tahun 2003

tentang Orgainisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, Kantor

Camat berkedudukan sebagaiPerangkat Kota yang mempunyai wilayah kerja

tertentu dandipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung

jawabkepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenanganyang dilimpahkan oleh Walikota dalam

menyelenggarakan pemerintahan,pembangunan dan pembinaan kepada

masyarakat dalam wilayah Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya

yang tidaktermasuk dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan atau

instansilainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Camat menyelenggarakan

fungsi :

a. Pengkoorcamatian dan penyelenggaraan pemerintahan dan keagrariaan,

pembinaan pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat.

b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ekonomi pembangunan,partisipasi

masyarakat, idiologi negara dan keksatuan bangsa sertaketentraman,

ketertiban wilayah.

c. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan, danrumah

tangga di wilayahnya.

Camat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannyaperlu didukung

sejumlah pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhandan besarnya

tanggungjawab serta luas wilayah yang dilingkupi.Dalam hal ini Kantor Camat

memiliki pegawai yangterdiri dari pegawai negeri sipil, tenaga honorer daerah,

dantenaga wiyata bhakti.

Pegawai negeri sipil dilingkungan Kantor Camat berlatar belakang

pendidikansarjana strata 1 (S-1), S-2 dan SMP. Kenyataan ini diharapkan mereka

mampumenganalisis dinamika lingkungan kerja dan lingkungan eksternal

sepertiperubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Kenyataan

dilapangan tidak demikian, dalam menghadapi tuntutan pelayanan

kepadamasyarakat yang semakin majemuk masih menghadapi kendala-kendala.

PNS di Kantor Camat dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat

masih terkesan pilih kasih, terdapat perbedaan perlakuan danpelayanan antara

orang yang dikenal, berpenampilan rapi dan pejabatatau pegawai dibandingkan

dengan orang yang tidak dikenal, penampilankurang rapi dan masyarakat biasa.

Para pegawai Kantor Camat kurang berani mengambil keputusan dalam

menyelesaikan permasalahanyang dihadapi dan kemudian menyerahkan

pengambilan keputusankepada atasannya (Sekcam atau Kepala Seksi),

walaupunkadang-kadang persoalan tersebut hanya permasalah sepele. Haltersebut

menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Camat khususnyadan Kota Pekanbaru

untuk membangun aparatur yang professional guna menjalan fungsinya sebagai

salah satu instansi penyelenggarapelayanan publik.

Faktor sistem dan kondisi yang ada juga ikut mempengaruhiterbentuknya

birokrat profesional yang handal serta respon terhadapdinamika perubahan dan

aspirasi masyarakat. Perubahan menuju modelkerja yang positif dalam

menjalankan roda pemerintahan danmenyelenggarakan pelayanan publik yang

bermental entrepreneur sertaperubahan gaya kepemimpinan dari autokratis

menuju gayakepemimpinan yang demokratis dan pembaharu serta didukung

denganmodel penghargaan yang mencerminkan rasa keadilan diyakini

lebihmampu memotivasi prestasi kerja aparatur daripada sekedarmeningkatkan

kemampuan dan keahlian aparatur yang pada akhirnyaakan masuk dalam

lingkaran birokrasi yang tidak sehat.

Camat sebagai salah satu instansi yang menyelenggarakanpelayanan

publik khususnya yang berkaitan dengan perijinan danpenerbitan Kartu Keluarga

dan KTP dituntut bekerja secara professional serta mampu secara cepat merespon

aspirasi dan tuntutan publik danperubahan lingkungan lainnya dengan cara kerja

yang lebih bersahajadan berorientasi kepada masyarakat daripada berorientasi

kepada atasanseperti yang terjadi selama ini dalam lingkungan birokrasi publik.

Beberapa contoh yang pernah terjadi adalah adanya penolakan

daripegawai Camat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatdengan

alasan persyaratan kurang seperti tidak membawa suratkehilangan dari Polsek,

tidak ada keterangan dari kelurahan atau alasan lain.Berbeda halnya apabila

pegawai tersebut diminta tolong oleh Camat atauPimpinan Muspika untuk

memberikan pelayanan kepada kenalan ataukerabat mereka. Syarat-syarat yang

seharusnya berlaku bagi seluruhlapisan masyarakat tidak diberlakukan karena

alasan kedekatan atauperintah atasan walaupun tidak sesuai aturan.

Kenyataan lain di lapangan, dalam memberikan pelayanan

kepadamasyarakat, para pegawai masih jauh dari kata profesional.

Seringkaliapabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibiarkan

begitusaja tanpa dipedulikan. Masyarakat harus bertanya terlebih dahulu

untukmeminta pelayanan, tak jarang pula pelanggan harus pulang karenasyarat-

syarat untuk mendapatkan pelayanan kurang lengkap karena tidakada papan

petunjuk yang menunjukkan dan menerangkan tentang proses,prosedur dan biaya

pelayanan.

Di sisi yang lain, para pegawai sering membedakan penilaian

danpelayanan kepada masyarakat yang akan meminta pelayananberdasarkan

penampilan, kekerabatan atau kenal tidak, etnis dan pejabatatau bukan. Orang

yang berpenampilan rapi akan mendapatkan perlakuanberbeda dengan orang yang

berpenampilan kurang rapi atau terkesan”orang kelurahan”. Etnis-etnis tertentu

akan dikenakan biaya yang mahal ataulebih tinggi dari ketentuan yang berlaku,

demikian juga apabila adapelanggan yang dikenal oleh petugas atau

pejabat/keluarga pejabat akanmendapatkan pelayanan lebih dahulu atau diberikan

pelayanan khusus.

Dilain pihak para pegawai bekerja berdasarkan aturan kebiasaanyang

berlaku bukan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masingyang telah

dijabarkan dalam uraian tugas masing-masing seksidan staf yang ada di dalamnya.

Apabila menghadapi kasus yang belumpernah dijumpai, maka dia akan

berkonsultasi terlebih dulu ataumelimpahkan kepada atasan.

B. Tinjauan PustakaSalah satu harapan masyarakat (selaku konsumen pelayanan) adalah

menginginkan pelayanan yang adil dan merata. Bentuk pelayanan yang adil dan

merata, hanya dimungkinkan oleh kesiapan psikologis birokrat pemerintah yang

senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial (social change) dan

dinamika masyarakat sebagai sasaran pelayanannya. Dalam konteks ini pelayanan

menjadi kewajiban dan tanggungjawab birokrasi dalam mengadopsi perubahan

dan kebutuhan sosial yang berdasarkan atas profesionalisme dan nilai-nilai

kemanusian.Mengingat sangat pentingnya eksistensi Sumberdaya Manusia dalam

bidang kegiatan pemerintahan disebutkan dalam penjelasan umum Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan

aparatur, khususnya pegawai negeri. Oleh karena itu setiap aparatur dituntut untuk

dapat melakukan tugas dan fungsinya secara profesional.Namun dalam

kenyataannya hal tersebut tidaklah mudah untuk terbentuk dengan sendirinya.

Pandangan lain seperti Siagian (2008:163) menyatakan bahwayang

dimaksud dengan profesionalisme adalah “keandalan dalampelaksanaan tugas

sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yangtepat, cermat, dan dengan

prosedur yang mudah dipahami dan diikuti olehpelanggan”.Terbentuknya aparatur

profesional menurut pendapat diatasmemerlukan pengetahuan dan keterampilan

khusus yang dibentuk melaluipendidikan dan pelatihan sebagai instrumen

pemutakhiran. Denganpengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh

aparaturmemungkinkan terpenuhinya kecocokan antara kemampuan

aparaturdengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur

yangprofesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arahdan

tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Apabila suatuorganisasi

berupaya untuk memberikan pelayanan publik secara primamaka organisasi

tersebut mendasarkan profesionalisme terhadap tujuanyang ingin dicapai.

Menurut Siagian (2008) profesionalisme diukur dari segikecepatannya

dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada proseduryang telah

disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsepprofesionalisme dalam diri

aparat dilihat dari segi:

a. Kreatifitas (creativity).Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan

dalammemberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan

inovasi.Hal ini perlu diambil untuk mengakhiri penilaian miring

masyarakatkepada birokrasi publik yang dianggap kaku dalam

bekerja.Terbentuknya aparatur yang kreatif hanya dapat terjadi

apabila:terdapat iklim yang kondusif yang mampu mendorong

aparaturpemerintah untuk mencari ide baru dan konsep baru

sertamenerapkannya secara inovatif: adanya kesediaan pemimpin

untukmemberdayakan bawahan antara lain melalui partisipasi

dalampengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu

hasilpekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas.

b. Inovasi (innovasi). Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari,

menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru,dalam

pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasardari perilaku

inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasilpekerjaan yang telah dicapai.

c. Responsifitas (responsivity). Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi

dan menghadapiaspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan

pengetahuanbaru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak

tertinggaldalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu faktor yang menghambat kelancaran dan efektifitasbirokrasi

publik adalah tidak profesionalnya aparatur birokrasi publik dalammenjalankan

fungsi dan tugas. Tidak profesionalnya aparatur birokrasipublik Indonesia dapat

dilihat dari banyaknya temuan para pakar danpengalaman pribadi masyarakat di

lapangan tentang pelayanan public yang diselenggarakan birokrasi. Lambannya

birokrasi dalam meresponaspirasi publik serta pelayanan yang terlalu prosedural

(red tape)merupakan sedikit contoh diantara sekian banyak ketidakberesan dalam

dunia birokrasi publik Indonesia.

Menurut Siagian (2000:164) faktor-faktor yang menghambatterciptanya

aparatur yang profesional antara lain lebih disebabkanprofesionalisme aparatur

sering terbentur dengan tidak adanya iklim yangkondusif dalam dunia birokrasi

untuk menanggapi aspirasi masyarakatdan tidak adanya kesediaaan pemimpin

untuk memberdayakan bawahan.Pendapat tersebut meyakini bahwa sistem kerja

birokrasi public yang berdasarkan juklak dan juknis membuat aparat menjadi tidak

responsif serta juga karena tidak berperannya pemimpin sebagaipengarah

(katalisator) dan pemberdaya bagi bawahan.

Menurut Solihin (2007) :wujud nyata kompetensi dapat dilihat dari upaya

penilaian dariprinsip profesionalisme dan kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan

terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme Aparatur pemerintah

dayamanusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatankualitas

Aparatur pemerintah daya manusia.Indikator minimal untuk mengukur

profesionalisme adalahBerkinerja tinggi; Taat asas; Kreatif dan inovatif; Memiliki

kualifikasidi bidangnya. Sedangkan perangkat Pendukung Indikator adalahstandar

kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; Kode etikprofesi; Sistem reward and

punishment yang jelas; Sistempengembangan Aparatur pemerintah daya manusia

(SDM); dan Standarindikator kinerja.

Menurut Numberi (2008) sebagai upaya untuk merespon aspirasipublik

yang juga sebagai bagian dari perubahan lingkungan maka perludiambil tindakan

sebagai berikut :Serangkaian tindakan yang perlu ditempuh pemerintah

untukmerespon aspirasi publik dan perkembangan lingkungan denganserangkaian

tindakan efisiensi yang meliputi pemghematan strukturorganisasi, penyederhanaan

prosedur, peningkatan profesionalismeaparatur menuju peningkatan pelayanan

publik.Upaya untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan

penerapanmanajemen modern untuk penataan kelembagaan sebagai salah

satukecenderungan global.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan lingkungan yangterjadi

seperti perubahan sikap dan tuntutan masyarakat yang meningkatserta kemajuan

teknologi yang demikian pesatnya telah menimbulkanperubahan dalam berbagai

segi dan aspek kehidupan. Konsekuensiterhadap perubahan lingkungan tersebut

menuntut aparat untuk bekerjalebih profesional antara lain dengan cara merespon

dan mengakomodasiaspirasi publik kedalam kegiatan dan program pemerintah.

Menurut Lenvine et.al (Dwiyanto, 2008:7) bahwa yang dimaksuddengan

responsifitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenalikebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, danmengembangkan

program-program pelayanan publik sesuai dengankebutuhan dan aspirasi

publik.Selanjutnya dijelaskan oleh Dwiyanto (2008:7) bahwa

responsifitasberkaitan dengan kecocokan dan keselarasan antara program

dankegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurut Siagian (2008:165) yang dimaksud dengan responsifitassebagai

bentuk kemampuan birokrasi dalam mengantisipasi danmenanggapi aspirasi baru,

kebutuhan baru dan tuntutan baru darimasyarakat.Pentingnya mewujudkan apa

yang telah direspon tersebut kedalamprogram dan kegiatan pelayanan adalah

merupakan bentuk darikewajiban birokrasi dan pengabaian terhadap hal tersebut

akanberdampak kepada kekecewaan masyarakat yang pada gilirannyamungkin

berakibat kepada timbulnya “krisis kepercayaan” kepadapemerintah.

Menurut Solihin (2007) :daya tanggap (responsiveness) Indikator Minimal

Tersedianyalayanan pengaduan berupa crisis center, Unit PelayananMasyarakat

(UPM), kotak saran, dan kotak surat yang mudahdiakses masyarakat. Adanya

standar dan prosedur dalammenindaklanjuti laporan dan pengaduan. Sedangkan

PerangkatPendukung Indikator adalah standar pelayanan minimal, prosedurdan

layanan pengaduan, hotline; fasilitas akses infomasi yangbebas biaya.Benang

merah uraian di atas adalah bahwa yang dimaksud denganresponsifitas merupakan

kemampuan aparatur dalam mencermatiperubahan lingkungan (perubahan

kebutuhan dan tuntutan publik sertakemajuan teknologi) dan merefleksikannya

dalam bentuk program danpelayanan yang berorientasi kepada masyarakat.

Inovasi merupakan kelanjutan dari sebuah kreatifitas birokrasimelalui

respon yang ada dari perubahan lingkungan. Inovasi dalam duniabirokrasi publik

seringkali menghadapi hambatan dan benturan darikeberadaan aturan formal dan

rendahnya sikap pemimpin yang visionerdalam lingkungan birokrasi

publik.Inovasi menunjukkan bahwa birokrasi menemukan dan melakukanproses

kerja baru yang bertujuan untuk menjadikan pekerjaan danpelayanan menjadi

lebih baik, hal tersebut diperkuat oleh Ashkensdkk,1995 (Thoha, 2007:16) sebagai

berikut : “Suatu organisasi yangprofesional dan modern berusaha untuk selalu

berorientasi kepadapelanggan (publik) dan berusaha mendorong dan menghargai

kreatifitasanggota”.

Kondisi dewasa ini adalah kondisi dimana birokrasi publik

Indonesiadihadapkan dengan lingkungan kerja yang tidak kondusif bagi

terciptanyainovasi dan kurang menghargai kreatifitas yang ada di

dalamnya.Inovasi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan suatu model kerjabaru

tetapi juga bertujuan untuk mencapai suatu kepuasan kerja bagiindividu maupun

organisasi dan kepuasan pelayanan bagi masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Siagian (2008:164) bahwa

“Inovasimerupakan sebuah hasrat dan tekad untuk selalu mencari,

menemukanserta menggunakan cara kerja baru, metode kerja baru, dan teknik

barudalam pelaksanaan pekerjaan demi kepuasan kerja organisasi dankepuasan

masyarakat”.Tindakan dan upaya untuk melakukan inovasi khususnya dalamdunia

birokrasi Indonesia perlu mendapat dukungan dan penghargaanserta

menghilangkan segala bentuk hambatan seperti proses kerja yangsangat

prosedural dan adanya pengawasan yang super ketat terhadapaparatur dalam

menjalankan tugas dan fungsi organisasi denganmendasarkan kepada aturan baku

tersebut. Pengabaian terhadap nilaiorganisasi yang tertuang dalam visi-misi

organisasi hanya akan membuatbirokrasi menjadi kaku dan tidak responsif

terhadap perubahanlingkungan.

Dengan mendasarkan pemikiran berdasarkan keterangan diatasdapat

disimpulkan bahwa inovasi menjadi sangat penting dan menkelurahankuntuk

dilakukan guna menghadapi perubahan lingkungan yang dinamisserta pentingnya

memberikan insentif bagi birokrasi publik termasukaparatur yang ada di dalamnya

guna menumbuhkan iklim kompetisi yangpositif dimana aparat dapat

menjalankan tugas dan fungsi organisasisecara giat.

Keberadaan visi-misi sangat diperlukan bagi organisasi untukmenentukan

arah dan tujuan dari sebuah organisasi. Menurut Wahyudi(2006:38) yang

dimaksud dengan “visi” adalah cita-cita dimasa depanyang ada dalam pemikiran

para pendiri sebuah organisasi, dan yangdimaksud “misi” merupakan upaya-upaya

konkrit yang ditempuh untukmewujudkan visi tersebut. Menurut Ancok (1999)

yang dimaksud denganvisi-misi organisasi adalah:Harapan tentang masa depan

organisasi yang realistik, dapatdicapai dan menarik yang dijabarkan dalam misi

sebagaipernyataan untuk apa organisasi dibangun. Sedangkan ciri efektifdari visi

yang efektif adalah terfokus, jelas, mengandung sesuatuhal yang mulia serta

peluang sukses untuk mencapainya cukupbesar.

Keberadaan visi diperlukan untuk setiap organisasi gunamenentukan cita-

cita yang ingin dicapai namun cita-cita tersebuthendaknya bersifat realistik dan

tidak terlalu normatif. Dalam pandanganSiagian (2008:168) menyatakan sebagai

berikut :Visi merupakan bintang penuntun bagi suatu organisasi termasuknegara

yang didirikan untuk tujuan tertentu, tidak perludipersoalkan siapa yang

menetukan tujuan tersebut akan tetapibagaimana menumbuhkan persepsi yang

sama dari semua pihakdalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan tersebut

denganmenetapkan misi sebagai langkah-langkah utama yang harusdiemban

dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.

Visi-misi yang baik tentunya merupakan hasil dari suatukebersamaan

dalam organisasi dan juga menyesuaikan terhadapkemampuan individu serta

kemampuan finansial yang dimiliki organisasi.Agar visi-misi organisasi tidak

menjadi sekedar hiasan dinding serta lemariorganisasi maka harus disosialisasikan

kepada aparatur untukdiaplikasikan kedalam pelaksanan tugas dan fungsi

organisasi. Dalampandangan Salusu (2008) dijelaskan bahwa misi yang

baikmengekspresikan produk atau pelayanan apa yang dihasilkan, kebutuhanapa

yang ditanggulangi, sasaran dari pelayanan, bagaimana kualitaspelayanan

tersebut, dan apa yang diinginkan oleh organisasi dalam masadepan.

Menurut Osborne dan Gaebler (2008:133) terdapat beberapakeunggulan

organisasi yang digerakkan oleh misi antara lain adalah :”Organisasi yang

digerakkan oleh misi lebih efisien, lebih efektif, lebihinovatif, lebih fleksibel dan

lebih mempunyai semangat ketimbangorganisasi yang digerakan oleh

peraturan”.Dengan mendasarkan pemikiran kepada pendapat para pakardiatas,

maka disimpulkan arti penting keberadaan visi-misi bagi organisasiuntuk

menentukan tujuan apa yang hendak dicapai oleh organisasi padamasa depan.

Demikian juga halnya dengan profesionalisme aparatur Pemerintah khususnya

ditinjau dari aspekresponsifitas dan inovasi sangat ditentukan oleh kejelasan arah

dan tujuandari organisasi Camat yang diharapkan mampu menciptakan

orientasikerja dan pemahaman nilai terhadap pentingnya pelayanan publik

yangbaik.

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelasdan

memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatuorganisasi.

Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalamorganisasi menjadi jelas.

Struktur yang baik adalah struktur yangberorientasi kepada visi-misi organisasi

yang pada akhirnya dapatmeningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme

jajaran di dalamnya.Menurut Gibson (2008:101) dinyatakan bahwa yang

dimaksuddengan struktur organisasi sebagai pola dan kelompok pekerjaan dalam

suatu organisasi. Dalam pandangan Wright et.al (2008:188) dijelaskanbahwa yang

dimaksud dengan struktur organisasi adalah:Sebagai bentuk cara dimana tugas

dan tanggung jawab dialokasikan kepada individu, dimana individu tersebut

dikelompokkan ke dalam kantor, departemen, dan divisi. Strukturorganisasi

hendaknya selalu menyesuaikan dengan perkembangankebutuhan publik dan

lingkungan hal tersebut bertujuan untukterciptanya kinerja organisasi yang efektif

dan proses kerja yangcepat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang

desentralisdiperlukan organisasi yang bersifat ramping (flat) dengan

menggabungkanbagian bagian yang memiliki banyak kemiripan dalam tugas dan

fungsi,dimana organisasi yang ramping serta didukung dengan

desentralisasikewenangan membuat organisasi menjadi fleksibel dalam

memberirespon, lebih cepat beradaptasi dengan perubahan, lebih efektif

daninovatif, serta lebih komitmen kepada tujuan. Struktur ideal dalammerespon

perubahan lingkungan adalah struktur yang memberikan ruangbagi anggota

organisasi untuk langsung berhadapan dengan konsumendan dapat mengambil

keputusan tanpa melalui proses hirarkis yang terlalupanjang. Sebagaimana yang

dikatakan oleh Negak (2008:38) bahwa :”Struktur organisasi yang yang

berorientasi kepada masyarakat dapatmenggalakkan inovasi yang dapat dilakukan

dengan cara meminimalkanhirarki, keseimbangan yang cukup antara organisasi

yang di standarkanserta berorientasi kepada pasar (market oriented)”.

Selanjutnya Ancok (2009) menjelaskan, ”untuk menghadapitantangan

kedepan di perlukan desentralisasi kewenganan kepadadaerah, membangun

struktur organisasi yang ramping dimana denganterjadinya desentralisasi

kewenangan dan struktur yang rampingmemungkin bagi organisasi untuk

berorientasi kepada masyakarat.Pentingnya membangun struktur organisasi yang

meminimalkanhirarki dan menghemat tingkatan dalam organisasi memungkinkan

bagiorganisasi untuk bekerja secara efektif dan secara cepat meresponaspirasi

publik terutama untuk percepatan pengambilan keputusan dalamsuatu organisasi

guna mengakhiri kebuntuan dan kerumitan sebagaiantisipasi yang lamban juga

dijelaskan oleh Toffler (Osborne & Gaebler, 2008:282) yang menyatakan

bahwa :Salah satu cara untuk mempercepat proses pengambilankeputusan guna

mengantisipasi goncangan masa depan adalahberusaha untuk lebih memperkuat

pusat pemerintahan, yangmenambah semakin banyak semakin banyak politikus,

birokrat,pakar dan komputer dalam keputusan untuk berlari lebih cepat

dariakselerasi kompleksitas: cara lain adalah dengan mulai mengurangibeban

keputusan dengan membaginya kepada lebih banyak orang,yang memungkinkan

lebih banyak keputusan dibuat “kebawah”atau pada “pinggiran” ketimbang

mengkonsentrasikan nya padapusat yang terkena stress dan tidak berfungsi

dengan baik.

Berdasarkan pendapat dan penjelasan diatas maka dapat ditariksuatu

benang merah bahwa struktur organisasi Pemerintah agar memberikan kontribusi

positif bagiprofesionalisme aparaturnya adalah struktur yang memungkinkan

bagiterjadinya pendelegasian wewenang dari pimpinan puncak kepadamanajemen

lini tengah untuk mensikapi setiap pekerjaan masing-masingbagian secara mandiri

tanpa harus melalui proses pengambilan keputusanyang terlalu panjang dan

menunggu instruksi atasan. Adanyapendelegasian wewenang dan pembagian

tugas yang jelas dan tegas diharapkan mampu membuat aparat menjadi lebih

profesional danbertanggung gugat kepada masyarakat.Kepemimpinan dalam

organisasi memiliki peran penting untukmencapai tujuan organisasi. Melalui

kepemimpinan organisasi dapatmengerahkan segala Aparatur pemerintah daya

untuk mencapai tujuan. Kepemimpinanyang responsif sangat diperlukan untuk

menciptakan kondisi yangkondusif bagi kinerja organisasi dan menggerakan

bawahan.

Kepemimpinan menurut Bernard dalam Gibson (2008:5) dijelaskanbahwa:

”Kepemimpinan merupakan agen perubahan, orang yangperilakunya akan lebih

mempengaruhi perilaku dan kinerja bawahan”.Kepemimpinan menurut Terry

dalam Thoha (2008:227) adalah”Aktifitas untuk mempengaruhi orang-orang agar

diarahkan mencapaitujuan organisasi”.Dimana pengaruh dan kemampuan

pemimpin dalam pendapattersebut sangat dominan bagi tercapainya tujuan

organisasi. Pemimpindengan otoritas yang dimiliki diharapkan mampu untuk

memimpinbawahan serta mengorganisir bawahan dan meminimalisir

perbedaankepentingan (conflict interest) antara ambisi individu, maupun

kelompokdalam mencapai tujuan organisasi. Pendapat senada juga

diutarakanolehKartono (2008:163) bahwa kepemimpinan

merupakan :Kemampuan mendorong dan mengajak orang lain untuk

berbuatsesuatu guna mencapai tujuan bersama dimana kepemimpinantersebut

harus memenuhi kompetensi tertentu agar prosespencapaian tujuan organisasi

menjadi lebih mudah. Kompetensitersebut meliputi : akseptansi/penerimaan dari

kelompok, danpemilikan keahlian khusus pada satu situasi khusus.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas maka dapat ditarik sebuahbenang

merah adalah kemampuan seorang pemimpin untukmenempatkan dirinya sebagai

agen perubahan bagi organisasi yangdapat mempengaruhi perilaku dan

berdampak terhadap peningkatankinerja organisasi.Kepemimpinan bagi sebagian

ahli terjadi dan terbentuk dengansendirinya dan sebagian lain menyatakan bahwa

kepemimpinan dibentukmelalui lingkungan. Menurut Karjadi (2009:17) terdapat

berbagai teoritentang kepemimpinan antara lain :Teori Bakat, bahwa

kepemimpinan diawali dari bakat individu, akantetapi bakat tersebut harus

dikembangkan dengan melatih diridalam sifat-sifat dan kebiasaan tertentu dengan

berpedomankepada suatu teori tentang sikap mental yang harus dimiliki oleh

seorang pemimpin.Teori lingkungan, bahwa waktu, periode, tempat, situasi dan

kondisitertentu sebagai akibat dari pada suatu peristiwa penting,

akanmenampilkan seorang pemimpin yang dikehendaki olehlingkungannya pada

waktu tertentu.Teori Hubungan Kepribadian dengan situasi, bahwa

kepemimpinanseseorang ditentukan oleh kepribadian yang menyesuaikan

diridengan situasi dan kondisi yang dihadapi berupa tugas danpekerjaan yang

dihadapi, orang-orang yang dipimpin, keadaanyang mempengaruhi pekerjaan

serta orang-orang yang harusmenjalankan pekerjaan tersebut.

Sedangkan menurut Philip Crosby dalam Gibson (2008:56)menyatakan

bahwa :Kepemimpinan tidak hanya terbentuk begitu saja, akan

tetapikepemimpinan dapat dipelajari, dimana seseorang sebenarnyadapat belajar

untuk menjadi eksekutif dan karakteristik terpentinguntuk menjadi seorang

pemimpin adalah sifat terbuka, konstan danbelajar terus-menerus.

Dalam kepemimpinan terdapat berbagai bentuk kepemimpinanantara lain :

1) Kepemimpinan Demokratis, yang dikaitakan dengankekuatan personel dan

terdapatnya partisipasi bawahan dalampermasalahan organisasi; 2)

Kepemimpinan Otokratis, didasarkan kepadakekuatan posisi dan penggunaan

otoritas. Perbedaan mendasar antarakedua gaya kepemimpinan terletak pada,

Kepemimpinan demokratisterdapat kerja-sama dalam bekerja, kepemimpinannya

dihormati dandisegani, kedisiplinan tertanam dengan kesukarelaan, tanggung-

jawabada ditangan seluruh anggota, dan komunikasi bersifat dua arah

sertasemangat kooperatif yang tinggi (Kartono,2008:167).

Terbentuknya kepemimpinan yang ideal dan demokratis tersebuttentunya

tidak terlepas dari kompetensi tertentu, menurut Gibson dkk(2008:11) bahwa

”Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpinsetidak tidaknya

memenuhi 3 (tiga) unsur berikut: Inteligensi, Kemampuanpengawasan,

Kepribadian dan Karakter fisik”.Menurut pendapat Utomo & Abidin (2008:92)

persyaratan yangharus dipenuhi oleh seorang pemimpin adalah : ”vitalitas fisik

dan stamina,intelijensi dan kearifan, rasa tanggung-jawab yang besar, semangat

tinggidalam meraih kesuksesan, aspiratif, kemampuan beradaptasi

danfleksibilitas, berkompetensi dalam bidangnya”.Terpenuhinya kompetensi

tersebut dalam diri seorang pemimpinsedikit banyak akan memberikan arti positif

bagi iklim kerja yang kondusifdalam pencapaian tujuan organisasi.

Tipe kepemimpinan demokratis merupakan tipe kepemimpinanyang ideal

dan terbaik. Menurut Sayless dan Strauss dalam Kartono(2008:121) dijelaskan

dalam kepemimpinan pada suatu organisasi secaraumum terbagi 2 (dua) bentuk

komunikasi:

a. Komunikasi satu arah (one-way communication).Keuntungannya adalah

terjadinya komunikasi secara cepat danefisien, berlangsung Top-Down:

dapat melindungi kesalahanpemimpin, sedangkan kelemahan dari model

ini dimanakepemimpinan bersifat otoriter, dapat menimbulkan ketidak

jelasanserta kesalah pahaman pada bawahan.

b. Komunikasi dua arah (two-way communication).Keuntungannya seperti

perintah atasan dapat dengan mudahdipahami secara akurat, iklim kerja

menjadi demokratis. Tingkatkesalah-pahaman bawahan terhadap perintah

atasan dapat diminimalisir.

Dari dua model komunikasi tersebut dapat ditarik benang merahbahwa model

komunikasi dua arah sangat relevan untuk membangunsuasana kerja yang

kondusif dan berdampak positif bagi peningkatanproduktifitas organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yangdimaksud dengan kepemimpinan yang

demokratis adalah: kepemimpinanyang memungkinkan dan memberikan ruang

bagi bawahan untukberpartisipasi dalam mengambil keputusan organisasi dan

kepemimpinanyang mau mendengarkan masukan dan kritikan dari bawahan

sehinggaterjadi komunikasi yang sifatnya 2 (dua) arah atau (two-

waycommunication). Sedangkan ciri-ciri dari kepemimpinan otokratis

adalahkebalikan dari kepemimpinan yang demokratis.Dengan melandaskan

pemikiran kepada apa yang telah dijelaskandiatas diharapkan Kantor Camat

dengan kepemimpinan Camat didalamnya dapat membangun aparatur profesional

dengan gayakepemimpinan yang demokratis yang terefleksikan dari model

komunikasiyang dibangun dan keberanian dalam mengambil keputusan

gunamensikapi perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternalorganisasi.

Penghargaan atau kompensasi merupakan tujuan dari setiapindividu dalam

bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup bagi individutersebut maupun keluarga.

Untuk mendapatkan penghargaan yang layakdan mencukupi seseorang mau

bekerja keras demi terpenuhinyakebutuhan tersebut. setiap organisasi

menyediakan bentuk penghargaankepada karyawan sebagai bentuk hasil dari apa

yang diberikan olehindividu terhadap organisasi. Menurut Maslow (dalam

Warsito &Abidin,2008:35) yang terkenal dengan sebutan teori Maslow`s

Needsdijelaskan bahwa terdapat unsur-unsur tertentu yang membuat

individumelakukan pekerjaan apa saja untuk pemenuhan kebutuhannya

danmembuat dirinya menjadi dinamis dan berkembang yakni :

1. Kebutuhan fisiologis (the phsysiological-needs) seperti sandang,pangan,

papan, dll.

2. Kebutuhan rasa aman (the savety-needs) seperti perlindungan

diri,keluarga, pekerjaan tetap, jaminan hari tua, dll.

3. Kebutuhan sosial (the social-needs) seperti diterima dalampergaulan

masyarakat.

4. Kebutuhan harga diri (the esteem-needs) untuk pemenuhanegonya seperti

memiliki mobil bagus, berpakaian bagus, rumahbagus, memiliki gelar, dll.

5. Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualizing needs) kepuasan

untukmengembangkan potensi yang ada dalam diri, berkreasi

sertaberinovasi, dll.

Dalam pemberian penghargaan kepada pegawai seperti pemberiangaji harus

mengedapankan nilai-nilai keadilan seperti adanya ratio gajiyang diterima oleh

seorang atasan dengan bawahan. Hal tersebutdiungkapkan oleh Effendi (2008),

adalah dengan ratio gaji sebesar 12berbanding 1 antara pimpinan tertinggi dengan

jajaran terendah.Dalam pemberian kompensasi kepada karyawan dikenal teori-

teoriantara lain adalah: Teori Keadilan (equity theory) dimana individu-

individumembuat perbandingan sosial dalam menilai imbalan dan status

merekasendiri, antra lain dengan memperbandingkan rasio input (input

ratio)dalam dirinya seperti pendidikan, keahlian, pengalaman, tanggung jawabdan

kondisi kerja dengan (outcomes) atau imbalan yang diterimanya.Teori

pengharapan (expectancy theory) dimana individu-individumembandingkan gaji

yang diharapkan dengan gaji yang diterima. Dalamteori ini tolak ukur untuk

melihat pengharapan individu dilakukan dengan(1) persepsi individu bahwa

kinerja dihargai, (2) imbalan yang diberikanberdasarkan produktifitas individu,

(3) menghargai gaji yang akanmemotivasi individu untuk bekerja (Simamora,

2008:418-419).

Berdasarkan teori dan pendapat para pakar diatas maka dalampenulisan ini

mengadopsi sebagian dari berbagai teori diatas, antara lainadalah: terdapatnya

rasio gaji yang jelas antara bawahan dan atasan(Effendi, 2008), terdapatnya rasio

antara input individu dengan outputyang diterima (teori keadilan), terdapatnya

penghargaan tambahan bagiindividu berdasarkan prestasi (teori pengharapan),

(Simamora,2008).Kebutuhan dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya

telahmemotivasi individu untuk berkompetisi meraih yang terbaik bagi

dirinyadalam suatu lingkungan dimana individu tersebut bekerja.

Penghargaansebagai manifestasi dan perwujudan usaha individu terbagi kedalam

duabentuk seperti yang dijelaskan oleh (Barnes,2007:190) penghargaan

yangdiberikan kepada karyawan berbentuk : Penghargaan Keuangan;

berupainsentif yang bersifat jangka pendek dan terdiri dari gaji ditambah

bonusjangka panjang yang mencakup pembagian keuntungan organisasi,

danlainnya; Tunjangan Tambahan Bagi Pegawai, seperti adanya jaminanasuransi

diri dan keluarga, biaya pengobatan yang dibantu, uang pensiun,mobil, cuti, dan

lainnya; Penghargaan Non Keuangan, yang bersifatintrinsik (intrinsic-rewards)

melekat/inheren pada aktifitas itu sendiri,seperti penghargaan terhadap motivasi

pegawai yang berasal dari dirinyauntuk bekerja yang memuaskan baginya.

Imbalan yang diberikan berupapemberian tanggung jawab lebih besar lagi,

partisipasi dalam mengambillangkah organisasi, serta ruang dimana pegawai

dapat mengoptimalkankemampuan yang dimiliki yang bersifat ektrinsik

(extrinsic-rewards) sepertimemberikan pujian oleh manajemen puncak secara

langsung kepadapegawai, promosi jabatan, serta fasilitas kantor yang memuaskan.

Setelah mencermati dan memahami berbagai pendapat danpandangan para

pakar tentang konsep profesionalisme, maka dapatditarik sebuah benang merah

bahwa profesionalisme tidak hanyaberbicara tentang soal kecocokan antara

keahlian dan kemampuan yangdimiliki oleh seseorang aparatur saja tetapi juga

menyangkut kemampuandalam mengantisipasi segala perubahan lingkungan

termasukkemampuan dalam merespon aspirasi publik dan melakukan inovasi

yangpada akhirnya membuat pekerjaan menjadi mudah dan

sederhana.Responsifitas dan inovasi aparatur pemerintahan tidak dapatmuncul,

tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, terdapat faktor-faktoryang

mendorong dan menghambat, yang selanjutnya diperlukansuatu kajian untuk

mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhiprofesionalitas dilihat dari

aspek responsifitas dan inovasi aparatur Kantor CamatAparatur pemerintah.

C. Metode

C.1 Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Kantor Camat Rumbai Kota Pekanbagru.

C.2.1 Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini aparatur Kantor

Camat Rumbai dan warga masyarakat yang berada di lingkungan kecamatan.

C.2.2 Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah aparatur Kantor Camat dan warga

masyarakat. Dengan cara metode insidentil sampling 20 persen, dengan jumlah 50

orang.

C.3 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang kumpulkan langsung dari informan yang

terpilih dalam penelitian ini. Dalam kegiatan penelitian kualitatif yang menjadi

Aparatur pemerintah informasi adalah para informan (subjek) yang kompeten,

mempunyai relevansi dengan setting sosial yang diteliti. Sedangkan tempat yang

menjadi elemen dari situasi sosial adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. (Iskandar, 2009:113).

Penentuan Informan dalam penelitian ini, penulis merujuk pada kriteria

yang disampaikan Spradley (dalam Iskandar:116) bahwa Informan sebagai

Aparatur pemerintah data hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Mereka yang menguasai atau memahami masalah yang diteliti.

b. Mereka yang sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang

sedang diteliti.

c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.

d. Mereka yang tidak cendrung menyampaikan informasi hasil kemasan

sendiri.

e. Mereka yang pada mulanya tergolong asing dengan peneliti sehingga

menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber Aparatur

pemerintah.

Berdasarkan kriteria di atas, maka yang menjadi informan dalam

penelitian ini adalah:

1. Camat

2. Sekretaris Camat

3. Pelaku yang ada di Kantor Camat yaitu: Kepala Bidang, Ketua LSM/

Ormas, tokoh masyarakat dan masyarakat dan lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur, media

cetak, atupun media elektronik, seperti angka jumlah penduduk, jenis kegiatan dan

data-data yang berhubungan dengan Kantor Camat dan lain sebagainya .

C.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti mengobservasi atau melihat apa yang sedang berlangsung

dilapangan, dalam hal ini peneliti mengunjungi lokasi atau melihat secara

langsung proses keberlangsungan kegiatan perkantoran.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (Narbuko, 2008: 83)

Pengumpulan data melalui wawancara dengan alasan sebagai berikut: 1)

Peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami oleh subjek

yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi didalam diri subjek peneliti. 2) Apa

yang ditanyakan kepada informan biasanya mencakup hal-hal yang bersifat lintas

waktu yang berkaitan dengan waktu masa lampau, masa sekarang, dan juga

kondisi masa depan yang diharapkan. (Sujianto, 2008:75)

3. Kuestioner

Kuesioner, berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan

indikator-indikator data yang dioperasionalisasikan dari variable yang akan

diteliti, dalam penelitian ini kuesioner disebarkan kepada responden untuk

mengukur variable-variabel penelitian.

C.5. Analisa Data Penelitian

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Model

Miles dan Humberman (dalam Iskandar, 2009:139),dalam model ini analisis data

penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1)

Reduksi Data; (2) Display/penyajian data; dan (3) mengambil kesimpulan lalu

diverifikasi. Secara diagramatik, proses siklus pengumpulan data dan analisis data

sampai tahap penyajian hasil penelitian, serta pengambilan kesimpulan adalah

seperti gambar berikut:

Penyediaan Data

Reduksi Data

Data Collection

Display Data

Gambar 1. Model Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Secara Interaktif. ( dalam Iskandar, 2009:139).

Sehubungan dengan model diatas Faisal dan Moleong (dalam Iskandar,

2009:140) menjelaskan bahwa pengumpulan data, reduksi data dan verifikasi atau

pengambilan kesimpulan bukan suatu yang berlangsung secara linear, tetapi

besifat simultan atau siklus yang interaktif. Maka untuk menganalisa data dalam

penelitian ini penulis melakukan langka-langka sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian. Peneliti

dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, maka

dalam hal ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dari

berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Pada tahap ini

peneliti merekam data lapangan dalam bentuk catatan lapangan (field note),

ditafsirkan, atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah

yang diteliti.

2. Melaksanakan Display data atau Penyajian Data

Setelah data terkumpul dan terkategorisasi maka proses selanjutnya,

peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks naratif. Tentunya dalam

penelitian peneliti akan mendapatkan data yang banyak dan semua data tidak

mungkin peneliti paparkan secara keseluruahan. Untuk itu, dalam penyajian data

peneliti penganalisis untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data

yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.

3 Mengambil Kesimpulan/Verifikasi

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan

display data sehingga dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk

menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali

dengan data dilapangan, dengan cara merefleksi dengan teman sejawat,

triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Diharapkan dalam

penelitian ini proses sirkulasi interaktif ini berjalan dengan kontinu dan baik,

sehingga keilmiahnya dapat tercapai dan diterima. Setelah hasil penelitian ini

teruji kebenarannya, maka peneliti menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif

sebagai laporan penelitian.

D. HasilD.1.1 Gambaran Umum

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu dari dua belaskecamatan yang

berada di Kota Pekanbaru. Sebagian besar wilayah Kecamatan Rumbai

merupakan lahan semak belukar, hutan, tanah ladang, pemukiman, pasar dan

perkantoran. Secara umumkeadaan daerah di Kecamatan Rumbai berbentuk datar

danperbukitan. Keadaan inimengakibatkan tingginya suhu di permukaan tanah,

sehingga udara terasa panas. Jarak pusat pemerintahan kecamatan dengan pusat

Kota Pekanbaru sejauh 15 km. Untuk mobilitas sehari-hari, pendudukKecamatan

Rumbai menggunakan angkutan umum/ oplet dan ojek.

Penduduk Kecamatan Rumbai sesuai data terakhir berjumlah 66.946 jiwa

dengan luas 128,86 Km persegi. Berikut ini pada Tabel.1 tentang komposisi

penduduk menurut kelurahan di Kecamatan Rumbai :

Tabel.1Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan

No. Kelurahan Jumlah(Jiwa)

1. Umban Sari 15.971

2. Muara Fajar 11.333

3. Rumba Bukit 8.097

4. Palasa 9.837

5. Sri Meranti 21.708

6. Jumlah 66.946

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2012

Masyarakat Kecamatan Rumbai terutama kaum laki-laki lebih banyak

bekerja ke luar Kecamatan Rumbai karena lapangan pekerjaan yang ada di

Kecamatan Rumbai sangat terbatas. Sebagian juga merantau ke luar Kota

Pekanbaru bahkan ada ke luar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga

KerjaIndonesia (TKI).

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Rumbai relatif tinggi, hal ini

ditunjukkan dengan banyaknya jumlah pendudukyang bersekolah (SD). Untuk

lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan masyarakatdapat dilihat pada tabel.2

berikut :

Tabel.2Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 7-12 Tahun

No. Kelurahan Sekolah Tidak Sekolah Jumlah

1. Umban Sari 1.665 12 1.677

2. Muara Fajar 1.611 21 1.632

3. Rumba Bukit 1.091 18 1.109

4. Palas 1.454 24 1.478

5. Sri Meranti 2.903 32 2.932

6. Jumlah 8.724 107 8.831

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2012

Dari hasil pengamatan lapangan, mereka harus berhentibersekolah karena

ketidakmampuan orang tua mereka membiayaipendidikan. Sedangkan penduduk

usia produktif hanya mampumenyelesaikan pendidikan pada tingkat SD. Karena

keterbatasansarana pendidikan serta faktor biaya sehingga selepas

menyelesaikanpendidikan pada bangku SD mereka lebih cenderung membantu

orangtua dalam mencari nafkah dari pada melanjutkan sekolah.

Tingkat pendidikan yang relatif rendah mengakibatkan sebagianbesar

penduduknya berprofesi sebagai buruh tani karena dengan latarbelakang

pendidikan yang mereka miliki, tidak mampu bersaingdengan orang yang

mempunyai pendidikan yang lebih tinggi sehinggasecara tidak langsung

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraanmereka.

Sebagai salah satu instansi yang langsung berhadapan denganmasyarakat

dalam hal pelayanan masyarakat, Kecamatan Rumbai memiliki Visi : ”Unggul

Dalam Pelayanan Publik Dengan SDM Aparatur Yang Handal Serta Mewujudkan

Kecamantan Rumbai Bersih Dan Tertib Lingkungan Menuju Kota Pekanbaru

Sebagai Kota Metropolitan”. Visi tersebut masih berbentuk abstrak dan sebagai

upaya untukmencapainya maka dirumuskan misi sebagai langkah konkrit untuk

mencapai visi tersebut. Misi Kecamatan Rumbai adalah :

1. Meningkatkan kualitas aparatur yang handal dan berwibawa

2. Membangkitkan minat masyarakat untuk berbudaya Melayu yang

bermartabat dan bermarwah serta memiliki rasa kebangsaan

3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

4. Meningkatkan usaha kecil dan menengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2001 tentang

Orgainisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, Pemerintah

Kecamatan berkedudukan sebagaiPerangkat Kota yang mempunyai wilayah kerja

tertentu dandipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.Kecamatan mempunyai tugas pokok

melaksanakankewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam

menyelenggarakanpemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada

masyarakatdalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan

lainnya yang tidak termasuk dalam pelaksanaan tugas PerangkatDaerah dan atau

instansi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatanmenyelenggarakan

fungsi :

1. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan dankeagrariaan,

pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan sertapelayanan masyarakat.

2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ekonomi pembangunan,partisipasi

masyarakat, idiologi negara dan kesatuan bangsa sertaketentraman,

ketertiban wilayah.

3. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan danrumah

tangga di wilayahnya

Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi Kantor Rumbai disusun

struktur organisasikecamatan yang terdiri dari :

1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan

3. Seksi Pelayanan Umum

4. Seksi Pemerintahan

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang Pedoman Uraian Tugas

Jabatan StrukturalKecamatan, maka Camat mempunyai tugas pokok

melaksanakankewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam

menyelenggarakanpemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

dalamwilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnyayang

tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah dan atau instansilainnya.

Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu olehseorang

Sekretaris Kecamatan dan 5 (lima) Seksi dan KelompokJabatan Fungsional.

Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorangSekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepadaCamat, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, dan Kelompok

JabatanFungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camatyang

dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorangpejabat fungsional

senior.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Kecamatan Rumbai

didukung oleh 12 (delapan belas) orang pegawai yang terdiridari 12 orang PNS, 2

CPNS dan 4 tenaga wiyata bhakti.

Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel tersebut bahwaKantor

Kecamatan Rumbai dalam menjalankan tugas dan fungsisebagai penyelenggara

pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari12 PNS yang sebagian besar

berpendidikan S1 sebanyak 10 (duapuluh)orang dan seorang berpendidikan Strata

2. Namun diantarapegawai yang berpendidikan S1 yang ada saat ini, terdapat

seorangyang sedang melanjutkan studi kejenjang S.2 dan seorang pegawaiyang

berpendidikan SMP sedang melanjutkan pendidikan ke jenjangSMA melalui

Kegiatan Belajar Paket, akan tetapi semua pegawai yangsedang melanjutkan studi

mereka membiayai sendiri tanpamendapatkan bea-siswa dari pemerintah.

Fenomena tersebut perlumendapat perhatian Kantor Kecamatan Rumbai untuk

membantupembiayaan studi dan dukungan moral kepada para pegawai

yangsedang melanjutkan pendidikan.

D.1.2Profesionalisme Aparatur

Profesionalisme aparat sebagai bentuk dari kemampuanseorang aparat

dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektifserta mampu merespon

dinamika lingkungan nasional maupun global. Termasuk perkembangan

kebutuhan dan tuntutan masyarakat denganmenciptakan inovasi-inovasi baru guna

tercapainya penyelenggaraanpembangunan dan pelayanan publik yang profesional

namun tetapmenjadikan tujuan organisasi sebagai acuan dalam menjalankan

tugasdan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Kecamatan Rumbai

mempekerjakan sebanyak 12 aparat.

D.1.2.1 Profesionalisme dari aspek Responsifitas

Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Rumbaihingga tahun 2013 guna

merespon aspirasi publik dan kemajuan masyarakatantara lain menyelenggarakan

kegiatan-kegitan sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan Lurah,lembaga-

lembaga kelurahan dan dinas instansi terkait.

2. Mengadakan dialog dalam bentuk Silamas (SilaturahmiMasyarakat)

3. Mengadakan rapat staf intern Kantor Kecamatan

4. Menyediakan kotak saran.

Kegiatan dialog tersebut langsung melibatkan Walikota bersamaCamat

Rumbai dan dinas instansi lain sebagai nara sumber untukmendengarkan langsung

masukan dari masyarakat guna memajukanpembangunan, memberikan pelayanan

yang berkualitas dan berpihakkepada masyarakat. Sedangkan rapat koordinasi

dengan Lurah se Kecamatan Rumbai dimaksud untuk mendapatkan

saran,pendapat, kritikan dan sekaligus bertanya kepada aparat Kecamatan

Rumbai. Selain itu untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintahyang

harus disebarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancarapenulis dengan Sekretaris Camat menyatakan

sebagaiberikut :

“Masukan yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan rakor kelurahan

terdapat banyak saran dan masukan dari masyarakat. Namun diantara sekian

banyak saran, kami simpulkan bahwaseluruhnya meliputi fasilitasi pemerintahan

dan percepatanpembangunan, penghapusan perlakuan diskriminatif

dalampelayanan, pemotongan jalur pelayanan yang dianggapmasyarakat terlalu

panjang serta adanya permintaanmasyarakat lapis bawah untuk diberikan

pelayanan secaragratis” (08/07/2013).

Cara lain yang digunakan oleh Kecamatan Rumbai dalammenampung

aspirasi publik adalah dengan menyediakan kotak saranyang diletakkan pada sisi

kiri pintu masuk Kecamatan Rumbai.Wawancara yang dilakukan penulis dengan

Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyatakan bahwa :

“Pada tahun 2013 ini kami menyediakan kotak saran untukmenampung aspirasi

dan keluhan masyarakat yang mungkinsungkan atau malu untuk menyampaikan

secara langsungkepada aparat kecamatan. Sudah ada surat yang masuksampai

saat ini”. (08/07/2013).

Berdasarkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan olehKecamatan

Rumbai dalam menampung aspirasi dan tuntutanperubahan lingkungan terangkum

sebagai berikut:

1. Fasilitasi kegiatan pemerintahan dan percepatan pembangunan di

keluarahan

2. Penghapusan perlakuan diskriminatif dalam pemberian pelayanan

3. Usulan pemotongan jalur birokrasi yang terlalu panjang

danberbelit-belit dalam pengurusan pelayanan Kecamatan

Rumbai,terutama akta kelahiran ke Kantor Catatan Sipil.

4. Permohonan pemberian pelayanan KTP dan KK serta Akte

Kelahiran secara gratis kepada warga yang tidak mampu.

Aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut ditindaklanjuti

denganmerefleksikannya dari praktek penyelenggaraan pemerintahan

danpelayanan Kantor Kecamatan Rumbai dan program-program. Usulandari

masyarakat disampaikan kepada Walikota yang padaakhirnya ditanggapi dengan

adanya kebijakan penghapusan biayapembuatan akta kelahiran. KK dapat

langsung ditunggu apabila syarat-syarat dari kelurahan sudahlengkap.

Langkah yang ditempuh dengan mempercepat prosespelayanan dirasakan

sangat membantu masyarakat untukmendapatkan pelayanan yang cepat dan biaya

yang tetap terjangkaunamun berdasarkan temuan penulis melalui wawancara

denganseorang warga Rumbai “Lukman” menyatakan sebagai berikut :

“Alhamdulillah sekarang kalau ngurus KTP atau KK sudah gampang dan tidak

dipersulit. Biaya relatif murah” 08/07/2013).

Fasilitasi kegiatan pemerintahan dan percepatan pembangunanditindak

lanjuti dengan pemberian informasi dan penyiapan fasilitasdan berkas-berkas

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan.

Kesimpulan yang ditarik dari temuan tersebut bahwaKecamatan Rumbai

telah mampu menanggapi aspirasi masyarakatdalam hal percepatan pemberian

pelayanan, sedangkan saranmasyarakat lain yang telah ditampung oleh Kecamatan

Rumbai. Namunbelum dilaksanakan hingga saat ini adalah penghapusan

perlakuandiskriminatif terhadap masyarakat dalam pemberian pelayanan

diKecamatan Rumbai dan fasilitasi percepatan pembangunan di kelurahan.

Tidak adanya follow up dari Kecamatan Rumbai terhadap apayang telah

mereka tampung namun belum dijalankan dalam bentukkegiatan nyata terutama

dalam penyelenggaraan pelayanan amatdisayangkan serta dapat menurunkan citra

Kecamatan Rumbai di matamasyarakat.

Dalam pelaksanaan pemerintahan aparat kecamatan seringkalihanya

menunggu perintah atasan saja. Berdasarkan pernyatan diatas dapat ditarik benang

merahbahwa profesionalisme aparat Kecamatan Rumbai khususnya

aspekresponsifitas masih terbentur oleh keberadaan aturan formal yangsecara

tegas mengatur apa yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Rumbai, artinya

aparat Kecamatan Rumbai lebih mengacu kepadapetunjuk atasan daripada

mengacu kepada masyarakat denganberinisiatif untuk melakukan perubahan-

perubahan yang dapatmempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

yangprima. Fenomena tersebut melahirkan patologi birokrasi juklak-juknisdan

berorientasi kepada aturan formal (rule-driven professionalism)daripada

berorientasi kepada pelayanan.

D.1.2.2 Profesionalisme dari aspek Inovasi

Inovasi sebagai bentuk perwujudan dari kecakapan birokrasidengan

mengandalkan kreatifitas jajaran birokrasi untuk menciptakanmodel kerja baru

yang bertujuan untuk mempermudahpenyelenggaraan tugas dan pelayanan

masyarakat. Sepanjang tahun2011-2013, inovasi-inovasi dalam hal menciptakan

model kerja baru masihsangat minim, upaya penciptaan pelayanan satu atap

(UPTSA)dengan menggabungkan beberapa instansi yang berkaitan

denganpelayanan publik belum mencerminkan model kerja baru. Selain itu mulai

menggratiskan biaya untuk semua layanan.

Inovasi yang lebih jauh berupa penciptaan model kerja baruatau

penggunaan kemajuan teknologi untuk menambah wawasanpribadi para pegawai.

Pemerintah daerah telah menyediakan saranainternet di kecamatan namun

perangkat ini jarang digunakan denganalsan tidak bisa dan jaringan yang belum

bagus sehingga tidak bisadiakses. Keterbatasan sumber daya yang profesional dan

tidak adanyakurangnya keinginan aparat untuk berinovasi menjadi

hambatanterbesar bagi birokrasi Kecamatan Rumbai.

Kemajuan teknologi yang hari demi hari terus berkembang kurang

mendapatkan perhatian aparatur Kecamatan Rumbai, pelaksanaan pekerjaan

sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Keinginan untuk

mengembangkan kemampuan diri prioritas. Beberapa inovasi yang telah

dilakukan diantaranya:

1. Menyediakan layanan/ loket khusus untuk orang tua, penyandang cacat,

ibu hamil.

2. Membuat kotak saran

3. Pengurusan administrasi gratis untuk seluruh layanan

4. Sosialisasi E- KTP ke masyarakat

Berdasarkan inovasi ini telah berhasil menjadikan Kecamatan Rumbai

meraih Juara III Tingkat Kota Pekanbaru dari seluruh kategori. Padahal di tahun

2012 hanya meraih nomor 5 dan 2011 berada pada posisi buncit yakni 12 dari 12

kecamatan.

Kualitas danprofesionalisme aparat dapat diukur dari prestasi dan inovasi

yangdihasilkan baik secara individu maupun secara kelompok. Meskipun,

inovasidianggap sebagai sebuah momok yang menakutkan dan jika tidakingin

dicap sebagai aparat yang tidak loyal.

Sudahmenjadi rahasia umum bahwa dalam dunia birokrasi Indonesia

lebihmemberikan insentif bagi status quo dan loyal dan status quo terusmenerus

mendatangkan insentif seperti kenaikan jabatan dan karier. Walikota sebagai

pejabat tertinggi dalam lingkungan Pemerintah Kota seharusnya mengambil sikap

tegas terhadap inovasi danprestasi yang dihasilkan oleh pegawai apakah inovasi

tersebutmendatangkan peningkatan kinerja organisasi ataupun

belummendatangkan peningkatan kinerja organisasi dalam waktu dekat.

Pentingnya kepastian sikap terutama oleh Walikota tentang

penghargaanyang akan diberikan kepada aparat yang berprestasi dan

kegagalandalam berinovasi dapat dianggap sebagai kewajaran yang

dapatdiperbaiki akan menumbuhkan iklim kerja wirausaha dimana aparatakan

saling berupaya untuk memberikan yang terbaik bagipeningkatan kualitas kinerja

organisasi.

D.1.2.2 Profesionalisme dari aspek Kreatifitas

Pengembangan organisasi merupakan perubahan – perubahan yang terjadi

dalam organisasi melalui upaya perbaikan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Organisasi yang sehat merupakan suatu suasana yang akan

membangkitkan motivasi para pekerjanya dan itu akan meningkatkan kinerja

dalam organisasi tersebut. Dibutuhkan strategi dan kreatifitas para pelaku

organisasi untuk mengembangkan organisasi tersebut sesuai dengan pencapaian

tujuan yang ingin di capai. Karena zaman semakin berkembang, maka organisasi

pun harus mengikuti zaman agar mampu mencapai tujuan tersebut dengan efektif

dan efisien.

Salah satu bentuk kreatifitas yang dilakukan di Kantor Camat Rumbai

adalah dengan membuka loket layanan khusus bagi penyandang cacat, orang tua

dan ibu hamil. Hasilnya, aparatur lebih puas memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Selain itu masyarakat-pun merasa bahwa pemerintah telah dapat

memahami keinginan mereka. Sebab mereka tidak mungkin berdesak-desakan

dengan orang tua, penyandang cacat, ibu hamil atau lainnya.

Dari sini dapat dipahami bahwa aparatur Kantor Camat Rumbai sudah

profesional dalam menjalankan tugasnya. Kreatifitas aparatur turut menjadi

bagain dari kompetensi sumber daya manusia. Sebab kompetensi terbagi dua : 1).

Kompetensi "keras" berupa pengetahuan dan ketrampilan; 2).Kompetensi lunak

(soft skills), berupa sikap, etos kerja, motivasi, prakarsa, kreatifitas dan empati.

Semakin tinggi derajat kompetensi karyawan semakin tinggi pula motivasi kinerja

yang dimilikinya.

Bahkan kreatifitas yang dimiliki seseorang dapat mengatasi konflik di

sebuah organisasi. Konflik menjadi sehat ketika pihak-pihak yang terlibat

menjajaki ide-ide baru, menguji posisi dan keyakinan mereka serta konstruktif,

orang-orang yang di rangsang untuk lebih kreatif, sehingga menuju ke arah

pilihan tindakan yang lebih luas dan hasil yang lebih baik.

E. Pembahasan

E.2.1 Gambaran Umum

Visi dan misi bagi suatu organisasi merupakan jembatan antaraimpian

yang ingin diwujudkan pada masa depan. Keberadaan visi-misibagi suatu

organisasi menjadikan apa yang ingin dikerjakan menjadimudah dan sederhana.

Untuk menentukan dan merumuskan visi-misibagi sebuah organisasi terutama

organisasi publik seyogyanyamemperhatikan aspirasi dan tuntutan masyarakat dan

kemajuanteknologi. Upaya penggabungan antara keinginan yang ingin

dicapaioleh organisasi dengan aspirasi dan tuntutan publik yang dinamis

akanmemudahkan bagi organisasi dalam menjalankan pekerjaan dan

tugasorganisasi secara profesional.

Sebagai salah satu instansi yang langsung berhadapan denganmasyarakat dalam

hal pemerintahan dan pemberian pelayanan,Kecamatan Rumbai memiliki Visi :

”Unggul Dalam Pelayanan Publik Dengan SDM Aparatur Yang Handal Serta

Mewujudkan Kecamantan Rumbai Bersih Dan Tertib Lingkungan Menuju Kota

Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan”. Visi tersebut masih berbentuk abstrak dan

sebagai upaya untukmencapainya maka dirumuskan misi sebagai langkah konkrit

untuk

mencapai visi tersebut. Misi Kecamatan Rumbai adalah :

1. Meningkatkan kualitas aparatur yang handal dan berwibawa

2. Membangkitkan minat masyarakat untuk berbudaya Melayu yang

bermartabat dan bermarwah serta memiliki rasa kebangsaan

3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

4. Meningkatkan usaha kecil dan menengah

Setelah mencermati apa yang menjadi visi-misi organisasiKecamatan

Rumbai, terlihat jelas bahwa visi Kecamatan Rumbai sangat mungkin untuk

diwujudkan oleh Kecamatan Rumbai. Visi yangdituangkan dalam bentuk konkrit

berupa misi organisasi jugamencerminkan misi yang baik dan mencakup berbagai

bidang yangmenjadi kewenangan kecamatan, antara lain memberikan

pelayanankepada segala lapisan masyarakat tanpa pandang bulu dan

tanpaperlakuan diskriminatif.

Terumuskannya visi-misi organisasi Kecamatan Sumbermerupakan wujud

nyata dan konkrit dari Kecamatan Sumber untukbergerak cepat dalam

memberikan pelayanan terbaik kepadamasyarakat. Visi-misi tersebut benar-benar

mencerminkan nilai-nilailuhur organisasi publik guna memberikan yang terbaik

kepadamasyarakat. Keberadaan visi-misi menjadikan organisasi bergeraksecara

bebas dalam mencapai tujuan organisasi daripada organisasiyang digerakkan oleh

peraturan yang membuat organisasi menjadilamban dalam merespon aspirasi

lingkungan dan tidak memberikanruang bagi pegawai untuk melakukan inovasi-

inovasi.

Keberadaan aturan formal sangat mempengaruhi orientasi kerjaKecamatan

Rumbai. Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.Konsekuensi dari

keterikatan pada aturan formal menjadikan orientasikerja aparatur Kecamatan

Rumbai lebih mengacu kepada peraturan(rule-driven professionalism) dan bukan

mengacu kepada misiorganisasi (mission-driven professionalism).

Kecamatan Rumbai dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih

berorientasikepada peraturan daripada berorientasi kepada misi dan merupakanhal

yang wajar jika profesionalisme aparat Kecamatan Rumbai dalamhal responsifitas

dan inovasi masih kurang karena dimana ruang untukmelakukan responsifitas dan

inovasi tersebut tidak luas.

Visi-misi organisasi merupakanpedoman dalam menjalankan tugas dan

fungsi organisasi. Denganprioritas utama dari visi-misi organisasi Kecamatan

Rumbai berupayauntuk memberikan pelayanan prima dalam pelayanan kepada

masyarakat. Wujud nyata untuk memberikan pelayanan yang primadisikapi

dengan mengikutsertakan pegawai kecamatan dalam kegiatanpendidikan,

pelatihan, seminar dan kegiatan lain yang dapatmemberikan tambahan

pengetahuan dan ketrampilan pegawai yangpada akhirnya digunakan untuk

memberikan pelayanan masyarakat.

Bentuk lain adalah dengan melakukan langkah konkrit sepertimelakukan

dialog dengan masyarakat serta menyediakan kotak saran.Sebagai aparat terdepan

dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat, para staff pelaksana diharapkan

mampu untukmenterjemahkan apa yang menjadi orientasi Kecamatan Sumber

yangtertuang dalam visi-misi organisasi dan peran pimpinan untukmengarahkan

bawahan sangat berperan dalam menyelenggarakanpelayanan dan pekerjaan

secara baik. Dalam menjalankan tugasorganisasi, aparat Kecamatan Rumbai tidak

semuanya mengetahuimisi apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Rumbai

terutama parapelaksana atau bawahan (support staff) yang lebih banyak

berorientasikepada keberadaan aturan dan instruksi atasan, Akan tetapi

aparattingkat menengah banyak yang mengetahui apa misi yang

ingindilaksanakan.

Struktur bagi suatu organisasi berguna untuk memperjelas danmemahami

tugas dan fungsi dari masing masing bagian yang terdapatdalam organisasi.

Dengan struktur, tugas masing-masing bagianmenjadi jelas, akan tetapi bagi suatu

organisasi yang menerapkanstruktur organisasi secara kaku dan membangun

hubungan antarbagian secara formal saja akan berdampak kepada

inefektifitasorganisasi dalam menjalankan tugas organisasi dan meresponberbagai

fenomena yang terjadi. Struktur juga dapat mempengaruhiperilaku individu dalam

organisasi dan berdampak kepada proses danhasil kerja.Bentuk struktur organisasi

Kecamatan Sumber adalah “Lini danStaff” tipe ini sering dikenal dengan tipe

birokratik yang berbentukpiramida.

Struktur organisasi Kecamatan Sumber dengan model “lini danstaff”,

model ini merupakan model yang paling familiar dalamlingkungan birokrasi

publik Indonesia dimana model tersebut selainmengelompokkan tugas dan fungsi

organisasi kepada masing masingbagian kemudian terdapat aparat pelaksana. Hal

tersebut hanyamemperpanjang hirarki dalam organisasi dan dapat

memperlambatproses kerja organisasi. Keberadaan kotak-kotak yang

menjelaskantugas dan fungsi masing-masing kotak sebagai wadah

untukmenjalankan tugas dan fungsi organisasi. Hal yang menjadipermasalahan

adalah ketika kotak-kotak tersebut kemudian dipecahmenjadi kotak kotak kecil

yang hanya akan memanjangkan hirarki dankordinasi dalam organisasi.

E.2.2 Keterkaitan Antara Profesionalisme

Visi-misi bagi sebuah organisasi merupakan cita cita yang ingindicapai

dan diwujudkan dalam langkah langkah strategis olehindividu di dalam organisasi

tersebut. Dalam hal ini organisasiKecamatan Rumbai sudah memiliki visi-misi

yang baik danberpihak kepada masyarakat namun dalam praktek, misi sebagaicara

untuk mewujudkan visi hanya merupakan hiasan dinding yangselalu dilihat saja.

Organisasi Kecamatan Sumber lebih digerakkanoleh aturan aturan formal yang

menjelaskan secara tegas apa yangharus dilakukan oleh masing masing elemen

dalam Kecamatan Rumbai. Konsekuensi dari cara kerja yang berorientasi

padaperaturan membuat birokrasi Kecamatan Rumbai menjadi tidakresponsif dan

inovatif hanya merupakan sebuah angan-anganindah yang sulit untuk diwujudkan

karena keberadaan aturan yangmembuat mereka menjadi robot daripada manusia

yang memilikijiwa “entrepreneur” dalam mensikapi perubahan lingkungan.

Struktur organisasi Kecamatan Rumbai dengan model “lini danstaff”

dimana peran pemimpin dalam struktur tersebut sangatdominan baik dalam proses

pengambilan keputusan maupun peranpengawasan terhadap setiap aktifitas yang

dilakukan. Namunwewenang yang bersifat strategis tidak berada pada

pundakpimpinan puncak, karena wewenang strategis seperti rekruitmentenaga

baru, perubahan dalam persyaratan pelayanan harusmelalui eksekutif puncak

(Walikota). Sentralisasi kewenangan padaPemerintah Kota jika tetap

dipertahankan hanya akanmematikan partisipasi bawahan dalam mensikapi setiap

perubahanyang terjadi. Struktur organisasi Kecamatan Rumbai juga perlu

mendapat perhatian serius dalam pembagian tugas. Pembagiantugas dalam

organisasi lebih mengacu kepada peraturan formaldaripada mengacu kepada misi

yang hendak dicapai. Dengan tidakadanya wewenang yang sifatnya strategis pada

pimpinan puncakdan pembagian tugas yang didasarkan kepada aturan formal

hanyaakan membuat aparat menjadi boneka atau robot dari eksekutifpuncak dan

membuat aparat menjadi tidak peka dan kurangmerespon aspirasi masyarakat.

Kepemimpinan sangat diperlukan dalam setiap organisasi. Peranpemimpin

sebagai pengarah dan memiliki jiwa dan pandanganvisioner sangat diperlukan

amun dalam lingkungan KecamatanSumber, peran pemimpin belum mampu

memainkan peran idealtersebut. Langkah-langkah konkrit pemimpin dalam

menciptakaniklim demokrasi dimana bawahan disertakan dalam

setiappengambilan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan

kinerjaorganisasi serta membangun komunikasi dua arah dalam setiapkegiatan

akan membuat bawahan merasakan diri mereka adalahbagian dari organisasi.

Tampaknya hal tersebut masih jauh darikenyataan khususnya dalam lingkungan

Kecamatan Rumbai.Bawahan cenderung menjadi pelaksana saja dalam setiap

kegiatanyang dinstruksikan oleh atasan dan bekerja berdasarkan apa yangtelah

ditetapkan dalam peraturan. Sikap pemimpin untukmenumbuhkan jiwa responsif

dan inovatif belum terwujud akibatnyabawahan enggan dan tidak berani bertindak

diluar ketentuan danperintah atasan.

Hal yang dapat menjadi motivasi seseorang untuk bekerja kerasdan

berprestasi adalah mendapatkan penghargaan yang layak bagidirinya dan keluarga

serta kepuasan kerja, namun rendahnyaresponsifitas dan inovasi yang dilakukan

oleh jajaran birokrasiKecamatan Rumbai juga disebabkan oleh model

penghargaanyang diberikan dimana penghargaan tersebut belum

mencerminkankeadilan berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan dan juga

tidakmenghargai prestasi seorang pegawai.Prestasi seorang pegawai, rajinnya

seorang pegawai belummenjamin untuk mendapatkan penghargaan yang layak

danmendapatkan jabatan yang dinginkan. Sistem penghargaan yang adaselama ini

telah mematikan motivasi pegawai untuk bersikap responsifdan berinovasi,

dimana pegawai yang bermotivasi tinggi hanya akanmengalami kekecewaan

dalam dirinya dan dapat mempengaruhimotivasinya karena dalam dunia birokrasi,

senioritas menjadikansegala bentuk kualitas dalam diri pegawai baru yang

berprestasi danbermotivasi untuk mengubur impinannya dalam-dalam.

F. Kesimpulan

Setelah mencermati dan mengkaji tentang profesionalismeaparatur di

Kantor Kecamatan Rumbai maka ditarik suatu kesimpulansebagai berikut :

1. Aparatur Kantor Camat Rumbai memiliki tingkat responsifitas yang cukup

tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tanggapnya menyikapi aspirasi

masyarakat dalam penyelenggaran pemerintahan.

2. Aparatur Kantor Camat Rumbai sudah cukup berhasil melaksanakan

inovasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan

berhasilnya meraih juara III dalam lomba Tingkat Kota Pekanbaru dari

seluruh kategori.

G.Saran

Upaya untuk lebih meningkatkan profesionalisme jajaranKecamatan

Rumbai khususnya dalam hal responsifitas dan inovasi,terdapat beberapa hal yang

harus mendapat perhatian serius dariPemerintah Kota dan Kecamatan Rumbai

sebagai berikut :

1. Aparatur harus betul-betul melaksanakan program layanan gratis tanpa ada

embel-embel biaya sukarela karena ini dapat merusak citra pemerintah.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu menganggarkan dana operasional/ honor

bagi tenaga lepas yang bertugas membantu penyelenggaran pemerintahan

di Kantor Camat Rumbai. Sebab selama ini alokasi anggarannya

dibebankan kepada warga dengan dalih biaya administrasi Cuma-Cuma.

D. Daftar PustakaBadan Pusat Statistik, Kecamatan Rumbai Dalam Angka 2012, Kerjasama Badan

Pusat Statistik Kota Pekanbaru Dengan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Pekanbaru, 2012.

Dwiyanto, Agus, 2008, Kinerja Organisasi Publik, Kebijakan danPenerapannya,

(Makalah)

Gibson, Ivancevich, Donnelly, 2008, Organizations, Richard. D. Irwin. Inc

Karjadi, M., 2008, Kepemimpinan (Leadership), PT. Karya Nusantara,Bandung

Milles, B Matthew, Michael Huberman, 2008 : Analisis Data Kualitatif,

Buku Aparatur pemerintah Tentang Metode-Metode Baru, UI Press,

Jakarta

Negak, Kurt, 2008, The Six Key To Company Succes (terjemahan), ElexMedia

Komputindo, Jakarta.

Osborne, David & Gaebler, Ted, 2008, Mewirausahakan Birokrasi(terjemahan),

PPM, Jakarta.

Pamudji, 2008, Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta

Sanafiah, Faisal 2008, Metode Penelitian Kualitatif, : Dasar-Dasar danAplikasi

Penerbit YA3, Malang.

Siagian, Sondang P, 2008, Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta

Simamora, Henry, Manajemen Aparatur pemerintah Daya Manusia,

STIE TKPN,Yogyakarta, 2008.

Solihin, Dadang, 2007, Indikator Governance dan Penerapannya

dalamMewujudkan Demokratisasi di Indonesia,.

Thoha, Miftah, 2009, Perilaku Organisasi (Cetakan X), Rajawali Pers,Jakarta

Tjokrowinoto, Muljarto, 2008, Pembangunan, Dilema dan Tantangan,Pustaka

Pelajar, Yogyakarta.

_______________

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2003 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.