Lampiran

Form Pengaturan/kebijakan terkait dengan IMB

1. Provinsi : Jawa Barat

2. Kota : Cimahi

3. Peraturan /kebijakan terkait IMB

Ada

Belum ada

Alasan …………………………………………………………………………………

4. Dasar hukum pemberian IMB

a. Peraturan Daerah Kota Cimahi nomor 6 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Retribusi

Izin Mendirikan Bangunan

b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara

c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 tanggal 2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda Propinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara

5. Bangunan gedung yang sudah memiliki IMB

Fungsi bangunan gedung Total Bangunan Yang sudah ber –IMB %

a. Hunian 170.020 51.006 30

b. Keagamaan 869 9 1

c. Usaha 264 159 60

d. Sosial dan Budaya 436 175 40

e. Ganda/campuran 549 110 20

jumlah 172.138 51.459 29.9

6. Total bangunan bukan gedung

Jenis bangunan bukan gedung Total Bangunan

bukan gedung

Yang sudah ber -IMB %

a Tower 49 26 53.06

b Jembatan penyebrangan orang

(JPO)

4 4 100

c Reklame 75

7. Hambatan dan kendala yang ditemui dalam penerapan/pelaksanaa pemberian IMB

Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan

Pengetahuan masyarakat rendah

Prosedur yang terlalu rumit

Lainnya ………………………………………………………(diisi sesuai kondisi riil)

a. Regulasi penataan Tata Ruang belum mengatur aspek detail tata ruang (RDTL),

selama ini masih mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

b. Regulasi Pemprov. Jawa Barat melalui PERDA Nomor 1 tahun 2008 tentang

Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) belum

berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam PERDA tersebut (standar

waktu proses 30 hari kerja), pada kenyataannya waktu proses lebih dari 6 bulan;

c. Budaya masyarakat dalam kepemilikan IMB masih bersandarkan pada kepentingan,

diantaranya :

- Persyaratan perbankan;

- Jual beli property bangunan;

- Izin Usaha

8. Upaya yang telah dilakukan oleh PEMDA dalam menyelesaikan hambatan dan kendala

dalam pelaksanaan/penerapan pemberian IMB

a. Melengkapi dokumen persyaratan dengan Advice Planning (AP) dan survey lapangan

disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan harapan dapat mempercepat proses

penerbitan Rekomendasi Perencanaan(RP)