2
P R O S E D U R P R O S E D U R PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DAN DAN PENYELENGGARAN PROGRAM STUDI PENYELENGGARAN PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI SWASTA PERGURUAN TINGGI SWASTA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Gedung D Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat 2016 For more information, email to : [email protected] For more information, email to : [email protected]

Format Laporan Keuangan Badan Penyelenggara SILEMKERMA DIKTI 2016

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi, Penambahan Program Studi Baru, Silemkerma, DIKTI, 2016, Panduan, Persyaratan, Dokumen, Contoh, Prosedur, Pendirian Perguruan Tinggi, Baru

Citation preview

Page 1: Format Laporan Keuangan Badan Penyelenggara SILEMKERMA DIKTI 2016

P R O S E D U RP R O S E D U RPENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTAPENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

DANDANPENYELENGGARAN PROGRAM STUDIPENYELENGGARAN PROGRAM STUDI

PERGURUAN TINGGI SWASTAPERGURUAN TINGGI SWASTA

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiGedung D Pintu Satu Senayan

Jakarta Pusat

2016

For more information, email to :[email protected]

For more information, email to :[email protected]

Page 2: Format Laporan Keuangan Badan Penyelenggara SILEMKERMA DIKTI 2016

Prosedur Pendirian PTS dan Penyelenggaraan Program StPPudi PTS 66

Lampiran 8 : Laporan Keuangan Badan Penyelenggara

Laporan Keuangan Badan Penyelenggara

1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3 tahun terakhir (2012, 2013, 2104) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan sebelum atau pada tahun 2012 , 2 tahun terakhir (2013, 2014) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2013, dan 1 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2014.

2. Seluruh Badan Penyelenggara diminta sudah dapat menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2015 pada saat presentasi dan visitasi

3. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 revisi 2011 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

4. Berdasarkan PSAK tersebut, maka laporan keuangan yang harus disampaikan terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

b. Laporan Aktivitas

c. Laporan Arus Kas

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

5. Badan penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.