Dosen : DR. Febri Yuliani M.Si

TUGAS KELOMPOK

FORMULASI KEBIJAKAN

MENGENAL TENTANG IDENTIFIKASI MASALAH

OLEH :

Arniana

Egi Fitrah Wahyudi

Imah Selfia P

Nurlaili Husna

Novriadi

Rudy Irawan

PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

2015

A. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam konstelasi yang bersifat situsional inilah kita dapat mengidentifikasikan objek yang menjadi masalah. Identifikasi masalah ialah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Identifikasi masalah itu juga merupakan suatu cara bagaimana kita melihat, menduga, memperkirakan, dan menguraikan serta menjelaskan apa yang menjadi masalah

Dalam praktiknya, kita sering menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi masalah. Hal ini disebabkan dua kemiskinan yang kita miliki selama ini, yaitu kemiskinan materill dan kemiskinan metodologis. Kemiskinan materil menyangkut apa yang akan menjadi masalah, sedangkan kemiskinan metodologis menyangkut bagaimana memecahkan masalah. Untuk mengatasi kedua hal tersebut, maka jadilah spesialis; bersikap kritis dalam membaca, mendengar, dan berpikir; ungkapkan kembali gagasan-gagasan dari penelitian-penelitian mutakhir

Sebagai spesialis di bidang tertentu membuat seseorang berkesempatan untuk meneliti secara rinci masalah-masalah yang belum terpecahkan. Seorang yang bersikap kritis dalam membaca, mendengar, dan berpikir menjadikan dirinya kaya dengan masalah-masalah yang belum terpecahkan. Sesorang yang senang mengungkapkan gagasan hasil penelitian mutakhir melalui observasi kancah, diskusi dan tulisan, membuat dirinya mendapatkan berbagai masalah yang belum terpecahkan.

Masalah administrasi negara yang dihadapi berbagai negara yang sedang berkembang pada umumnya seperti yang di identifikasikan oleh Lawson (1959:116) sebagai berikut.

1. Kurangnya pegawai yang professional2. Kurangnya jumlah pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas.3. Ketiadaan tradisi atau pengertian tentang pengabdian kepada masyarakat.4. Gaji pegawai yang relative rendah atau belum memadai.5. Birokrasi yang berlebihan dan tidak adanya pelimpahan wewenang.6. Prosedur kerja yang belum operasional.7. Iklim organisasi dan suasana kerja yangburuk.8. System pelaporan dan system informasi yang buruk.9. System penganggatan dan pembukuan yang buruk.10. Kurangnya fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan administrasi.11. Pemeliharaan dan pelayanan kerumahtanggaan yang buruk.12. Mengabaikan pekerjaan bawahan.13. Belum berjalannya koordinasi antarinstansi.14. Pembagian fungsi yang tidak tepat.

Sedangkan Stone (1963: 2-5) mengidentifikasi masalah dengan administrasi negara di negara berkembang sebagai berikut.

1. Kebutuhan kepemimpinan politik yang menunjang pelaksanaan rencana.2. Pergandaaan aparatur, kekembaran fungsi dan pembauran tanggung jawab sebagai akibat

pembentukan departemen atau perusahaan negara untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan pada aparatur pemerintah yang sudah ada tanpa peninjauan terhadap selurus struktru organisasi secara berhati-hati.

3. Para pejabat (pimpinan) jarang berkesempatan menjalankan bimbingan , prakarsa dan kordinasi program pembangunan karena mereka kekurangan tenaga profesional.

4. Badan perencanaan kekurangan tenaga professional yang menaruh perhatian terhadap langkah-langkah politik dan administrasi serta persyaratan organisasi dan tata kerja pelaksanaan rencana.

5. Sebagaian negara membatasi rencana nya pada kegiatan yang menerima bantuan luar negeri atau penghasilan khusus dengan mengabaikan kegiatan rutin pemerintahan.

6. Instansi pelaksana lainnya kurang berperan serta dalam identifikasi rencana pembanguna.7. Instansi sangat memerlukan tenaga-tenaga professional yang mampu menyusun program

menurut sektornya masing-masing atau tenaga-tenaga yang mampu melaksanakan tugas sesuai dengan dana dan waktu serta persyaratan yang telah ditetapkan.

8. Kurangnya koordinasi antarinstasi terkait sehingga pelaksanaan program menjadi kurangt efektif dan efisien.

9. Instansi tingkat pusat tidak melimpahkan wewenangnya kepada instansi di daerah-daerah.

10. Kurangnya koordinasi instansi pusat dan daerah sehingga proyek-proyek di daerah menjadi terhambat pembangunannya.

11. Perusahaan negara sering kali diurus seperti tata pengendalian pemerintahaan atau diberi otonomi sedemikian rupa sehingga tidak lagi bertanggung jawab terhadap kepentingan umum.

12. Pengawasan kurang berjalan dengan baik.13. System penganggaran tidak berhasil menjadi tolak ukur program pembangunan karena

tidak disusun berdasarkan sumber-sumber keuangan yang seharusnya diterima negara.14. System pemunguyan pajak yang salah sehingga dapat mengurangi pendapatan negara di

sector pajak.15. Pembinaan pegawai yang belum professional16. Program diklat belum berorientasi pada kepentingan pembangunan.

Secara umum ruang lingkup dalam mengidentifikasikan masalah administrasi dapat dilihat:

Aspek Perencanaan Pelaksanaan PengawasanManMoneyMachineMethodMaterialMarketingMinutes

Jadi dengan menggunakan table tersebut sekurang-kurangnya dapat mengidentifikasikan 3 x 7 Masalah yaitu 21 masalah.

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam proses kebijakan dan karenanya sangat menentukan proses kebijakan berikutnya. Merumuskan masalah secara benar penting dilakukan untuk memecahkan masalah. Proses kebijakan dapat mengalami kesalahan tipe III, yaitu melakukan secara benar untuk memecahkan masalah yang dirumuskan secara salah (Darwin,1995:1). Agar dapat dirumuskan kebijakan secara benar, masalah kebijakan perlu lebih dahulu dirumuskan secara benar.

Prasyarat identifikasi masalah adalah adanya pengakuan atau dirasakannya keberadaan suatu situasi masalah. Dan bila kita kaitkan dengan ilmu kebijakan Ada beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam mengenali adanya masalah kebijakan (Darwin, 1995:2-4), yaitu :

(1) menyangkut kepentingan masyarakat luas.

(2) serius, dimana suatu situasi dapat diangkat sebagai masalah kebijakan jika situasi tersebut berada di atas ambang toleransi untuk diabaikan begitu saja.

(3) potensial menjadi serius dalam arti bahwa suatu masalah mungkin pada saat ini belum berkembang cukup serius, tetapi dalam jangka panjang akan menjadi sangat serius.

(4) ada peluang untuk memperbaiki.

Untuk dapat mengkaji sesuatu masalah publik diperlukan teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga identifikasi masalah akan tepat dan akurat, selanjutnya dikembangkan menjadi policy question yang diangkat dari policy issues tertentu. Teori dan metode yang diperlukan dalam tahapan ini adalah metode penelitian termasuk evaluation research, metode kuantitatif, dan teori-teori yang relevan dengan substansi persoalan yang dihadapi, serta informasi mengenai permasalahan yang sedang dilakukan studi.

Pada prinsipnya, walaupun suatu peristiwa, keadaan dan situasi tertentu dapat menimbulkan satu atau beberapa masalah, tetapi agar hal itu menjadi masalah publik tidak hanya tergantung dari dimensi obyektifnya saja, tetapi juga secara subyektif, baik oleh masyarakat maupun para pembuat keputusan, dipandang sebagai suatu masalah yang patut dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya.

Oleh karena itu, suatu masalah, untuk bisa berubah menjadi masalah umum tidak hanya cukup dihayati oleh banyak orang sebagai sesuatu masalah yang perlu segera diatasi, tetapi masyarakat perlu memiliki political will untuk memperjuangkannya dan yang lebih penting lagi, masalah tersebut ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan masalah umum itu menjadi masalah kebijakan, memasukannya kedalam agenda pemerintah dan mengusahakannya menjadi kebijakan publik, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan adalah mengidentifikasikan masalah yang akan dipecahkan kemudian membuat identifikasi yang sejelas-jelasnya terhadap masalah tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses identifikasi kebijakan.