Click here to load reader
Upload
herta-hidayat
View
4.056
Download
10
Embed Size (px)
Citation preview
FUNGSI DAN PENGERTIAN AKUNTANSI BIAYA
A. PendahuluanAkuntansi biaya merupakan bagian yang integral dengan financial accounting.
Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alatmanajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, sertamenyajikannya informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Biaya (cost) berbedadengan beban (expense), cost adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkanuntuk memperoleh barang dan jasa, sedangkan beban (expense) adalah expired costyaitu pengorbanan yang diperlukan atau dikeluarkan untuk merealisasi hasil, bebanini dikaitkan dengan revenue pada periode yang berjalan. Pengorbanan yang tidakada hubungannya dengan perolehan aktiva, barang atau jasa dan juga tidak adahubungannya dengan realisasi hasil penjualan, maka tidak digolongkan sebagai costataupun expense tetapi digolongkan sebagai loss.
B. Manfaat Akuntansi BiayaTujuan atau manfaat akuntansi biaya adalah menyediakan salah satu
informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan, yaituuntuk :1. Perencanaan dan Pengendalian Laba. Akuntansi biaya menyediakan informasiatau data biaya masa lalu yang diperlukan untuk menyusun perencanaan, danselanjutnya atas dasar perencanaan tersebut, biaya dapat dikendalikan danakhirnya pengendalian dapat dipakai sebagai umpan balik untuk perbaikandimasa yang akan datang.2. Penentuan Harga Pokok Produk atau Jasa. Penetapan harga pokok akan dapatmembantu dalam : (a) penilaian persediaan baik persediaan barang jadi maupunbarang dalam proses, (b) penetapan harga jual terutama harga jual yangdidasarkan kontrak, walaupun tidak selamanya penentuan harga jualberdasarkan harga pokok, (c) penetapan laba.3. Pengambilan Keputusan oleh Manajemen.
C. Klasifikasi BiayaAkuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang digunakan
untuk berbagai tujuan, sehingga penggolongan biaya juga didasarkan atasdisesuaikan dengan tujuan tersebut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untukmenggolongkan biaya diantaranya :1. Berdasarkan Fungsi Pokok Perusahaana. Factory Cost (Biaya Produksi)1. Biaya Bahan Baku (Direct Material Cost)2. Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor Cost)3. Biaya Tidak Langsung (Factory Overhead)b. Commercial Expense (Operating Expense)1. Marketing and Selling Expense2. General & Administration Expense
2. Berdasarkan Periode Akuntansia. Capital Expenditure (Pengeluaran Modal). Pengeluaran ini akan memberi
manfaat pada beberapa periode akuntansi. Jenis pengeluaran inidikapitalisirdan dicantumkan sebagai harga perolehan. Suatu pengeluarandikelompokkan sebagai capital expenditure jika pengeluaran ini memberimanfaat lebih dari satu periode akuntansi, jumlahnya relatif besar, danpengeluaran ini sifatnya tidak rutin.b. Revenue Expenditure (Pengeluaran Penghasilan). Pengeluaran ini akanmemberi manfaat pada periode akuntansi dimana pengeluaran ini terjadi.Pengeluaran ini menjadi beban pada periode tersebut, dan dicantumkandalam income statement. Suatu pengeluaran dikelompokkan sebagai revenueexpenditure jika pengeluaran tersebut memberi manfaat pada periodeterjadinya pengeluaran tersebut, jumlahnya relatif kecil, dan umumnyapengeluaran ini sifatnya rutin.3. Berdasarkan Pengaruh Manajemen Terhadap Biayaa. Biaya Terkendali (Controllable Cost). Adalah biaya yang secara langsungdapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu dalam jangkawaktu tertentu.c. Biaya Tidak Terkendali (Uncontrollable Cost). Adalah biaya yang tidak dapatdipengaruhi oleh seorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu.4. Karakteristik Biaya Dihubungkan Dengan Keluarannyaa. Biaya Engineered. Adalah elemen biaya yang mempunyai hubungan phisikyang eksplisit dengan output.b. Biaya Discretionary. Biaya ini disebut juga managed cost atau programmedcost adalah semua biaya yang tidak mempunyai hubungan yang akuratdengan output.d. Biaya Commited atau biaya kapasitas. Adalah semua biaya yang terjadidalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasidalam kegiatan produksi, pemasaran dan administrasi.5. Pengaruh Perubahan Volume Kegiatan Terhadap Biayaa. Biaya Tetap. Yaitu biaya yang jumlah tidak dipengaruhi oleh perubahanvolume kegiatan sampai pada tingkatan tertentu. Biaya tetap perunit berubahberbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan.b. Biaya Variabel. Biaya variabel mengasumsikan hubungan linear antara biayaaktifitas tersebut. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya berubahsecara sebanding dengan perubahan volume kegiatan, semakin besar volumekegiatan maka semakin besar pula jumlah total biaya variabel.c. Biaya Semi Variabel. Yaitu biaya dimana jumlah totalnya berubah sesuaidengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidaksebanding/proporsional.6. Berdasarkan Objek yang dibiayainyaa. Biaya Langsung. Biaya yang terjadi atau manfaatnya dapat diidentifikasikepada objek atau pusat biaya tertentu.b. Biaya Tidak Langsung. Biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapatdiidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu, atau biaya yangmanfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya.
D. Sistem Akuntansi BiayaSistem akuntansi biaya (cost system) dapat dikelompokkan menjadi duasistem yaitu :1. Actual Cost System (Sistem Harga Pokok Sesungguhnya). Yaitu sistem
pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan yang dihasilkan sesuaidengan harga pokok yang sesungguhnya dinikmati. Pada sistem ini, harga pokokproduksi baru dapat dihitung pada akhir periode setelah biaya sesungguhnyadikumpulkan.2. Standard Cost System (Sistem Harga Pokok Standar). Yaitu sistem pembebananharga pokok kepada produk atau pesanan yang dihasilkan sebesar harga pokokyang telah ditentukan/ditaksir sebelum suatu produk atau pesanan dikerjakan.
E. Sistem Pengumpulan Harga Pokok1. Job Order Cost. Yaitu suatu metode pengumpulan harga pokok produk yangdikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak. Jadi setiap ada pesananmempunyai harga pokok tersendiri yang dibuat dalam job cost sheet. Padametode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi pesanan pelanggan.2. Process Cost. Yaitu metode pengumpulan harga pokok produk dimana biayadikumpulkan untuk setiap satuan waktu. Pada metode ini, proses produksidiperusahaan dilaksanakan secara terus menerus, barang yang dihasilkanhomogen, dan perhitungan harga pokok produksi didasarkan atas waktu. Padametode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi stock.
F. Manfaat Biaya Perunit1. Perusahaan ManufakturSistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biayasehingga biaya perunit dari suatu produk dapat ditentukan. Informasi biaya perunitadalah sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan,penentuan laba, dan pengambilan keputusan lainnya. Pengungkapan biayapersediaan dan penentuan laba adalah kebutuhan pelaporan keuangan yang dihadapisetiap perusahaan pada setiap akhir periode.Untuk menentukan biaya perunit, maka total biaya yang digunakantergantung tujuan informasi tersebut. Perusahaan dapat menggunakan biayaproduksi, atau biaya variabel, atau biaya produksi ditambah biaya non produksi.Untuk pembuatan laporan keuangan untuk pihak eksternal, maka informasi biayaperunit diperoleh dari total biaya produksi, sedangkan untuk pengambilan keputusanuntuk menerima atau menolak pesanan khusus, dalam kondisi perusahaanberoperasi dibawah kapasitas produksi, maka informasi biaya yang dibutuhkanadalah informasi biaya variabel.2. Perusahaan JasaPerusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya perunit. Pada dasarnyauntuk menghitung biaya perunit antara perusahaan jasa maupun perusahaanmanufaktur adalah sama. Pertama sekali, perusahaan jasa yang disediakan danmengidentifikasi total biaya untuk unit jasa yang disediakan.Perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur menggunakan data biayadengan tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan profitabilitas, kelayakan untukmemperkenalkan layanan baru, membuat keputusan harga jual dan lainnya, hanyaperusahaan jasa tidak memerlukan data biaya untuk menentukan nilai persediaan,karena jasa tidak menghasilkan produk fisik.
G. Kalkulasi Biaya Produk TradisionalKalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi padaproduk. Pembebanan biaya utama keproduk tidak memiliki kesulitan, karena dapatmenggunakan penelusuran langsung atau penelusuran penggerak yang sangatakurat. Tetapi sebaliknya, biaya overhead memiliki masalah dalam pembebananbiaya ke produk, karena hubungan antara masukan dan keluaran tidak dapat
diobservasi secara fisik.Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produkdigunakan penggerak aktifitas tingkat unit (unit level drivers), karena ini merupakanfaktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yangdiproduksi. Contoh penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untukmembebankan overhead meliputi :1. Unit yang diproduksi2. Jam tenaga kerja langsung3. Tenaga kerja langsung (rupiah)4. Jam mesin5. Bahan langsungSetelah mengidentifikasi penggerak (driver) tingkat unit, lalu memprediksitingkat keluaran aktifitas yang diukur oleh penggerak tersebut, yaitu apakahberdasarkan aktifitas aktual yang diharapkan (expected activity level) dan aktifitasnormal (normal activity level). Expected activity level adalah output aktivitas yangdiharapkan dicapai oleh perusahaan pada tahun yang akan datang, sedangkannormal activity level adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalamanperusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal mempunyai keunggulan berupapenggunaan tingkat aktifitas yang sama dari tahun ketahun, sehingga pembebananoverhead ke produk tidak begitu berfluktuasi.
H. Keterbatasan Sistem Akuntansi BiayaTarif pabrik menyeluruh dan tarif departemental telah digunakan beberapadekade dan terus digunakan secara sukses. Namun pada beberapa situasi tariftersebut menimbulkan distorsi yang dapat membuat stress perusahaan yangberproduksi dalam lingkungan produksi canggih (advanced manufacturingenvironment). Gejala-gejala dari sistem biaya yang ketinggalan jaman diantaranyasebagai berikut :1. Hasil dari penawaran sulit dijelaskan2. Harga pesaing nampak lebih rendah sehingga kelihatan tidak masuk akal.3. Produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi.4. Manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang kelihatanmenguntungkan.5. Marjin laba sulit dijelaskan6. Pelanggan tidak mengeluh atas biaya naiknya harga7. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberi databiaya bagi proyek khusus.8. Biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan
1.1. Perbedaan Akuntansi Biaya dengan Akuntansi KeuanganAkuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi keuangan yang membicarakan biaya dalam arti luas. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan akuntansi keuangan adalah menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba-rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. Akuntansi biaya sebagai bagian dari akuntansi keuangan hanya menyajikan sebagian elemen dari laporan laba-rugi yaitu eleman biaya.
Akuntansi biaya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu (1) akuntansi biaya yang berhubungan dengan penentuan harga pokok produk dan pengendalian biaya yang biasanya disebut akuntansi biaya; dan (2) akuntansi biaya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang biasanya disebut akuntansi manajemen.
1.2. Pengertian dan Klasifikasi BiayaDalam Akuntansi Biaya dikenal dua istilah, yaitu cost (harga pokok/harga perolehan) dan expense (biaya/beban). Harga pokok adalah pengorbanan yang diukur dalam satuan uang berupa pengurangan aktiva atau terjadinya kewajiban untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Biaya adalah harga pokok yang telah memberikan manfaat dan telah habis dimanfaatkan. Dalam praktik, istilah biaya digunakan untuk kedua pengertian tersebut di atas.
Klasifikasi biaya:1. Elemen produk (harga pokok produk):a. Bahan baku (direct materials)Bahan (materials) dibedakan menjadi bahan baku dan bahan penolong (indirect materials). Bahan baku adalah semua bahan yang dapat diidentifikasikan dengan produk jadi, yang dapat ditelusur ke produk jadi, dan yang merupakan bagian terbesar dari biaya produksi. Bahan penolong adalah semua bahan yang bukan termasuk bahan baku.b. Tenaga kerja langsung (direct labor)Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tenaga kerja langsung (direct labor) dan tenaga kerja tidak langsung (indirect labor). Tenaga kerja langsung adalah semua tenaga kerja yang melaksanakan proses produksi yang dapat ditelusur ke produk jadi dan merupakan bagian terbesar dari biaya tenaga kerja. Tenaga kerja tidak langsung adalah semua tenaga kerja yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai biaya tenaga kerja langsung.c. Overhead pabrik (factory overhead)Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik terdiri atas biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi tidak langsung lainnya.
Kata kunci: Analisis Biaya Pemasaran, Pengendalian Biaya, Penyusunan Anggaran Biaya, Pengumpulan Biaya Pemasaran yang Sesungguhnya Terjadi, Analisis Penyimpangan Biaya.
1. Analisis Biaya PemasaranAktivitas pemasaran sangat penting untuk menunjang kegiatan perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya, untuk itu sampai tingkat tertentu hal itu diimbangi pula dengan besarnya biaya pemasaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Pengertian biaya pemasaran dibedakan menjadi dua kategori yaitu :“Dalam arti sempit, biaya pemasaran diartikan sebagai biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Dalam arti luas biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan di simpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai”. ( Mulyadi, 1992 )Karena pertambahan jumlah dan proporsi biaya pemasaran terhadap total biaya, maka sangat diperlukan strategi dan kebijakan pengendalian atas biaya pemasaran yang tepat. Dalam strategi dan kebijakan pengendalian biaya pemasaran diperlukan analisis biaya pemasaran yang memadai. Analisis ini meliputi :1. Analisis baya pemasaran menurut biaya atau obyek pemasaran.2. Analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran.3. Analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran. ( Mulyadi, 1992 ).
2. Pengendalian Biaya PemasaranPengendalian merupakan salah satu aktivitas fungsional yang melekat pada pengertian manajemen sebagai sebuah aktivitas.“ Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengendalian sebagai upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi lainnya untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. ( Stoner, 1992 )Dari definisi di atas, tampak bahwa pengendalian merupakan salah satu aspek dari proses manajemen dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pengertian pengendalian menurut Usry-Matz ( 1987 ) :“Pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana. Kegiatan harus terus menerus diawasi jika manajemen ingin tetap berada dalam batas-batas ketentuan yang telah digariskan. Hasil nyata dari setiap kegiatan dibandingkan dengan rencana dan bila terdapat perbedaan besar dapat diabil tindakan perbaikan”.Definisi ini memberikan gambaran yang nyata akan keharusan adanya perbandingan kondisi nyata dengan rencana sebagai makna pengendalian.Pengendalian biaya pemasaran merupakan salah satu bidang pengendalian biaya secara keseluruhan. Pengertian biaya pemasaran ditinjau dari kegiatan pemasaran adalah meliputi semua biaya dalam rangka menyelenggara kan kegiatan pemasaran yaitu :a. Order getting cost yang merupakan biaya untuk memperoleh pesanan.b. Order Filling Cost yang merupakan biaya untuk memenuhi pesanan.Apabila ditinjau dari segi terjadinya biaya pemasaran, pengertian biaya pemasaran adalah
semua biaya yang terjadi dalam rangka memasarkan produk yang timbul dari saat produk siap dijual sampai dengan diterimanya hasil tunai penjualan.
3. Penyusunan Anggaran Biaya PemasaranPenyusunan biaya pemasaran sangat dipengaruhi oleh besarnya anggaran penjualan yang diharapkan akan dapat dicapai oleh perusahaan, oleh karena itu penyusunan anggaran biaya pemasaran dilakukan setelah anggaran penjualan disusun. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran biaya pemasaran adalah sebagai berikut :a. Menyusun anggaran biaya pemasaran berdasarkan jenis atau elemen biaya pemasaran.b. Mendistribusikan setiap jenis biaya pemasaran ke dalam setiap fungsi pemasaran
4. Pengumpulan Biaya Pemasaran yang Sesungguhnya TerjadiLangkah-langkah dalam pengumpulan biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi adalah meliputi :a. Atas dasar dokumen atau bukti asli transaksi biaya pemasaran yang sah.b. Mendistribusikan biaya pemasaran sesungguhnya terjadi kepada setiap fungsi.c. Mengalokasikan biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi dari setiap fungsi ke dalam setiap pusat laba yang digukanan dalam menanalisis efektifitas usaha pemasaran.
5. Analisis Penyimpangan Biaya PemasaranPengawasan biaya pemasaran tidak cukup dengan menentukan profitabilitas setiap pusat laba dalam usaha pemasaran, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat melaksanakan kegiatan pemasaran dengan efisien. Cara yang lazim digunakan adalah dengan mengukur kegiatan setiap fungsi pemasaran dengan menggunakan tarip yang dianggarkan atau tarip standar.Untuk melakukan analisis biaya pemasaran, ada dua kategori pendekatan analisis yaitu :a. Analisis menurut jenis biaya atau obyek pengeluaran.b. Analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran.
6. Konsep Operasional variabelAda dua variabel yang diperbandingkan dalam penelitian ini yaitu :a. Biaya pemasaran yang dianggarkan.b. Biaya pemasaran yang sungguh-sungguh terjadi.
Pengertian pajakPajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib
pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa
yang dapat ditunjuk secara langsung.
Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :
1.Prof Dr Adriani
pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak
membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat
ditunjuk secara langsung.
2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector
pemerintah berdasarkan undang-undang)
(dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung
dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Lima unsur pokok dalam defenisi pajak
Iuran / pungutan
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
Pajak dapat dipaksakan
Tidak menerima kontra prestasi
Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tariff pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.
Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
1. untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
2. untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
3. tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada
penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal
istri.
4. Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya
(ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus
sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga
orang untuk ssetiap keluarga.
Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000
1. UU RI NO 16 tentang prubahan kedua atas uu no. 6 thn 1983 yaitu tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 7 thn 1983 tentang
pajak penghasilan
3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 thn 1983 tentang
pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 thn 1997 tentang
penghasilan pajak dengan surat paksa
5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 thn 1997 tentang peralihan
hak atas tanah dan bangunan . kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus
2000 dan berlaku sejak 1 januari 2001
6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentangperubahan atas undang-undang no 18 thn 1997
tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini diundangkan pada
tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.
Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985
7. UU RI NO 17tahun 1985 tentang bea dan material
Satu undang undang hasil tax reform tahun 1994
8. UU RI NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 thn 1985 tentang pajak
bumi dan bangunan
Satu undang-undang hasil tax reform thn 2002
9. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadiloan pajak sebagai penhganti uu no 17
thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak .
Pasal 79 mencantumkan sunber pendapatan daerah terdiri dari
a. PAD (pendapatan asli daerah )
Hasil pajak daerah
Hasil retribusi daerah
Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah
b. dana perimbangan
c. pinjaman daerah
pasal 80 ayat 1
dana perimbangan sebagaimana dimaksut dalam pasal 79 terdiri atas
bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan
bangunan dan penerimaan atas sda
dana alokasi umum
dana alokasi khusus
ayat 2
bagian dari PBB sector pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan
hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung
oleh daeerah penghasil.
Ayat3
Bagian daerah dari sector pertambangan dan kehutanan dan penerimaan SDA
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah linnya
untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang
Ayat 4
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksu pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang
undang.
Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997
tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten,
kota adalah sebagai berikut:
a. jenis pajak propinsi terdiri dari
pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor
dan atas air
pajak bahan bakar kendraan bermotor
pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan permukaan
b. jenis pajak kabupaten kota
pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan ,
pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parkir
untuk lebih mendalami mata kuliah perpajakan secara garis besar kita harus
mengetahui :
1. siapa yang dikenakan pajak( subjek pajak)
2. apa yang dikenakan pajak ( objek pajak)
3. berapa pajaknya (tariff pajak)
4. bagaimana melaksanakan hukum pajak
* pajak dapat dipaksakan
Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp untuk
mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-
sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-
undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadsakan
penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.
Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib
pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari
pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan
memasukkannya kedalam penjara.
* Pajak tidak menerima kontra prestasi
Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax
payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah
namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi
diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.
* Untuk membiayai biaya umum pemerintah
Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari
segi hokum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan
syaratobjektif .
Syarat objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya
penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif adlah syarat yang
berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan.
Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:
1. pajak penghasilan (PPh)
2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah
3. pajak bumi dan bangunan
4. pajak daerah dan retribbusi daerah
5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
6. bea materai
untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hokum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang p[enagihan
pajak dan surat paksa.
Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan
penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan diganti
dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan pajak
Fungsi pajak
Fungsi budgetair
Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu
fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal
ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk
keperkuan negara berdasarkan undang-undang.
Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:
jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban
pajaknya.
Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang
terlepas
Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas
usaha wajib pajak dan fiskus.
System pemungutan pajak suatu negara menganut dua system :
1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus
factor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kekas negara adlah
1. filsafat negara
negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahtraan rakyat banyak
akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu
rakyat diikut sertakan dalam menentukanberat rinngannya pajak melalui
penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang
berorientasi kepada kepenmtingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan
partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.
2. kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan
yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang
baik dipihak fiscus maupun dipihak wajib pajak
3. tingkat pendidikan penduduk / wajib pajak
secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka
makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk
memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiscal.
4. kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
ssangat menentukan efektifitas uu dan peraturan perpajakan . fiscus yang
professional akan akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak
yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.
5. strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia
unit-unit untuk ini adalah
kantor pelayanan pajak
kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yanmg dilakukan dirjen pajak
perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tyahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan thn 1983/1984.
Fungsi regulerend
Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh
pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi
tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk
mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas
minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga
perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang
penanaman modal asing. Contoh:
1) bea materai modal
2) bea masuk dan pajak penjualan
3) bea balik nama
4) pajak perseroan
5) pajak devident
YUSDIFIKASI PAJAK DAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK
Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan
yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus
negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.
Teori asas pemungutan pajak :
1) Teori ansuransi
Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara
melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.
2) Teori kepentingan
Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai
kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka
makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.
3) Teori bakti
Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu
penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti
berbakti pada negara.
4) Teori gaya pikul
Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah
memperhatikan gaya pikul wajib pajak.
5) Teori gaya beli
Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan
pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum
negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan
pajak adalah juga baik.
6) Teori pembangunan
Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan
dalam arti masyarakat yang adil dan makmur
Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pejak seperti:
Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada
undang-undang
Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai
menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut
pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.
Prisip-prinsip pemungutan pajak:
Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:
Prisip fiscal
Prinsip Administrative
Prinsip ekonomi
Prinsip Etika
HUKUM PAJAK
Adalah: Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinth
untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat
melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang
mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban
membayar pajak.
Hukum pajak dibedakan atas:
1. Hukum pajak material
Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-
siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.
2. Hukum pajak formal
Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material
menjadi kenyataan.