Board Committee Roles and Responsibilities

Relevance of Board CommitteesThe establishment of board committees can bring more focus to the boards oversight function by giving proper authority and responsibilities and by demanding accountability for these committees

Audit CommitteeDefinition (SOX):A committee (or equivalent body) established by and amongst the board of directors of an issuer for the purpose of overseeing the accounting and financial reporting processes of the issuer and audits of the financial statements of the issuer; and if no such committee exists with respect to an issuer, the board of directors of the issuer

Komite AuditKomite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umumstruktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baikpelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen

Komite AuditKomite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan KomisarisJumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Komite AuditKomite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntasi dan atau keuangan.

Audit Committee ResponsibilityCorporate governanceInternal controlsFinancial reportingAudit activitiesCode of ethics conductWhistleblower programEnterprise risk managementFinancial statement fraud

Nominating CommitteeUsually responsible for evaluating and nominating a new director to the board, and it also facilitates the election of the new director by shareholders

Nominating CommitteeResponsible for:Reviewing the performance of current directorsAssessing the need for new directorsIdentifying and evaluating the skills, background, diversity, and knowledge of candidatesHaving an objective nominating process for qualified candidatesAssisting in the election of qualified new directors

Komite Nominasi dan RemunerasiBertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinyaBertugas membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya.Dewan Komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar

Komite Nominasi dan RemunerasiKomite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan

Compensation CommitteeUsually formed to determine the compensation and benefits of directors and executivesResponsibilities:Evaluation of directorsDesign and implementation of director compensation plansEvaluation of senior executivesDesign and implementation of executive compensation plansCompensation committee report

Komite Kebijakan RisikoBertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaanAnggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.

Corporate Governance CommitteeResponsible for developing and monitoring the companys governance principles, including the roles and responsibilities of directors and officersShould ensure a proper power sharing balance between the board and management, the board and shareholders, and management and shareholders

Komite Kebijakan Corporate GovernanceBertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)

Komite Kebijakan Corporate GovernanceAnggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan;Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan Corporate Governance dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Peraturan Terkait

Peraturan Terkait di IndonesiaPeraturan Bapepam-LK No. IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite AuditPeraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank UmumPeraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2007Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Komite Audit

Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5Tugas dan tanggung jawab, antara lain:Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaanMelakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan atas peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnyaMelakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal

Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5Tugas dan tanggung jawab, antara lain: (Lanjutan)Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksiMelakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emitenMenjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaanMembuat pedoman kerja komite audit (audit committee charter)

Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5Komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit

Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5Minimal 3 Orang:Minimal 1 orang komisaris independen Ketua Komite AuditMinimal 2 orang pihak independen dari luar emitenSalah seorang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuanganAnggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Tugas dan tanggung jawab:Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Minimal 3 Orang:Minimal 1 orang komisaris independen Ketua Komite AuditMinimal 1 orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansiMinimal 1 orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankanKomisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit tersebut paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite AuditKomite audit diketuai oleh komisaris independenAnggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002Kewajiban pembentukan komite audit di BUMN berlaku untuk:BUMN yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Asuransi dan Jasa Keuangan Lainnya; BUMN yang menjadi PT Terbuka; BUMN yang berada dalam persiapan privatisasi; dan BUMN yang asetnya bernilai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002Pada BUMN lain, Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002Bertugas membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor

Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002Salah seorang anggota Komite Audit adalah anggota Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.

Komite Lain

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:Komite Audit;Komite Pemantau Risiko;Komite Remunerasi dan Nominasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2007Anggota Komite Remunerasi paling kurang terdiri dari:seorang Komisaris Independen;seorang Komisaris; danseorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.Diketuai oleh Komisaris Independen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2007Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan NominasiDalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi paling kurang:terkait dengan kebijakan remunerasi:melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; danmemberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai:kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi paling kurang:terkait dengan kebijakan nominasi:menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem sertaprosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi paling kurang:terkait dengan kebijakan nominasi:memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite dewan Komisaris.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2007Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan:kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;prestasi kerja individual;kewajaran dengan peer group; danpertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan:evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:seorang Komisaris Independen;seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; danseorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.Diketuai oleh Komisaris Independen.Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat mempertimbangkan untuk membentuk Komite lain yang terdiri dari Komite Nominasi, Komite Remunerasi, serta Komite Asuransi dan Resiko Usaha guna menunjang pelaksanaan tugas Komisaris/Dewan Pengawas.

Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan para eksekutif lainnya di dalam BUMN yang bersangkutan, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN yang bersangkutan.

Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002Komite Remunerasi bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang: penilaian terhadap sistem tersebut; opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham; sistem pensiun; dan istem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.

Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002Komite Asuransi dan Resiko Usaha bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang resiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh BUMN dalam hubungannya dengan resiko usaha.

Perkembangan Keberadaan Komite AuditAbad ke-19 Inggris1939: NYSE mengusulkan pembentukan komite audit1978: menjadi persyaratan untuk listing di NYSE1987: rekomendasi Treadway Commission1999: rekomendasi Blue Ribbon Committee2002: The Sarbanes-Oxley Act 2002

Peraturan Terkait di IndonesiaPeraturan Bapepam-LK No. IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite AuditPeraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank UmumKeputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5Minimal 3 Orang:Minimal 1 orang komisaris independen Ketua Komite AuditMinimal 2 orang pihak independen dari luar emitenSalah seorang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Minimal 3 Orang:Minimal 1 orang komisaris independen Ketua Komite AuditMinimal 1 orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansiMinimal 1 orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankanKomisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit tersebut paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit

Kepmen BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002Salah seorang anggota Komite Audit adalah anggota Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.

Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5Tugas dan tanggung jawab, antara lain:Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaanMelakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan atas peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnyaMelakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal

Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5Tugas dan tanggung jawab, antara lain: (Lanjutan)Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksiMelakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emitenMenjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan

Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5Komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Tugas dan tanggung jawab:Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Kepmen BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002Bertugas membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor

Peraturan LainKeputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan PublikLaporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhirkomite audit, mencakup antara lain: a) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit; b) uraian tugas dan tanggung jawab; c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite audit; dan d) laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit

*