Giz Osram Rad Grk Led Street Lighting Sb Ind

Penggantian Penerangan Jalan Konvensional dengan LED

Suatu pendekatan untuk aksi mitigasi RAD-GRK (NAMA)

Buku panduan (draft)



Buku panduan (draft)



Published by:PAKLIM – Policy Adivce for Environment and Climate Change (Project)Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

www.paklim.orgwww.giz.de

PT OSRAM Indonesia – Jln. Siliwangi KM1, Jatiuwung, Tangerangwww.osram.co.id

Authors:Philipp MunzingerHauke BröckerAdi Supriadi (PT. OSRAM Indonesia)

Design Yayak M. Saat

English to Indonesian translation

Photographs provided by OSRAM and GIZ

2012

PDF Version available at www.paklim.org

vPenggantian Penerangan Jalan Konvensional dengan LED

Daftar Gambar dan Tabel Gambar 1: Perbedaan warna antara LED dan HPS 7Gambar 2: Sejarah dan prediksi keberhasilan sumber cahaya 11Gambar 3: Perkembangan teknologi LED 12Gambar 5: Pemetaan atas Pemangku Kepentingan 21Gambar 6: Pilihan sumber pendanaan dan prosedur untuk penerangan jalan hemat energi 56Gambar 7: Model untuk proses penawaran yang kompetitifGambar 8: Langkah dan masalah pada proses pengadaan ESPC

Tabel 1: Profil GRK dari Pengoperasian pemerintah 5Tabel 2: Jumlah module yang diperlukan per lampu 7Tabel 3: Pilihan teknologi 8Table 4: Keuntungan dan kerugian sosial-ekonomis dan teknis dari penerangan jalan LED 12Tabel 5: Peta awal dari pemangku kepentingan 16Tabel 6: Aset penerangan jalan milik kota 24Tabel 7: Konversi teknologi Penerangan Jalan konvensional ke LED 27Tabel 8: Hasil pengawasan penerangan jalan LED 28Tabel 9: Penghitungan pembayaran kembali dari jalan percontohan LED 45Tabel 10: Indikator MRV untuk EESL 46Table 11: Model Pelaporan Perkembangan RAD-GRK Tahunan (level Kota) 47Tabel 12: Model Pelaporan Perkembangan RAD-GRK Tahunan (level Propinsi) 48Tabel 13: Model untuk Mitigasi RAD-GRK 53Tabel 14: Peta jalan Retrofit 54

Daftar Isi 1. Latar Belakang 1

2. Penerangan Jalan LED 2 2.1. Kelayakan Teknis 6 2.2. Kelayakan Ekonomis 9 2.3. Pengoperasian dan Pemeliharaan 13

3. Kebijakan dan Pemangku Kepentingan 15 3.1. Kebijakan dan Peraturan Efisiensi Energi 15 3.1.1. Kebijakan - kebijakan daerah dan propinsi 17 3.1.2. Best Practices 19 3.2. Para pemangku kepentingan utama dan peran mereka 21

4. Analisa Efisiensi 17 4.1. Analisa efisiensi di kota-kota di Jawa 28 4.1.1. Probolinggo 30 4.1.2. Malang 32 4.1.3. Mojokerto 34 4.1.4. Yogyakarta 36 4.1.5. Surakarta 38 4.1.6. Semarang 40 4.1.7. Pekalongan 42 4.2. Jalan Percontohan di Malang 44

5. Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi 45 5.1. Pengukuran 45 5.2. Pengembangan inventarisasi skala kota dan baseline BAU 46 5.3. Pelaporan 47

6. Pilihan Pendanaan 49

7. Langkah-langkah Panduan dan Rekomendasi Utama

untuk Implementasi 51

8. Tender dan Pengadaan 55

Daftar Acuan 58

viPenggantian Penerangan

Jalan Konvensional dengan LED

1Penggantian Penerangan Jalan Konvensional dengan LED

Dengan mengikuti prinsip1 tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but differentiated responsibilities), Pemerintah Indonesia ingin mencapai

target nasional pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui implementasi

Aksi Mitigasi Nasional yang Layak - Nationally Appropriate Mitigation Actions

(NAMAs) yang dilekatkan ke dalam kerangka kebijakan nasional yaitu Rencana Aksi

Nasional untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Selain sektor pertanian,

kehutanan dan tata guna lahan (AFOLU), sektor energi juga memegang peranan penting

dalam kontribusi target nasional pengurangan emisi GRK sebesar 26% pada tahun

2020 dibandingkan dengan business-as-usual (BAU).

Secara simultan, Indonesia menghadapi cepatnya urbanisasi yang langsung berpengaruh

kepada pertumbuhan perumahan, gedung-gedung komersial, serta infrastruktur publik.

Pada tahun 2010, 54% dari total populasi tinggal di daerah perkotaan, angka tersebut

diperkirakan akan mencapai 67% pada tahun 2020 (BPS 2008)2. Konsumsi energi di

sub-sektor perumahan dan komersial meningkat hingga 44%, sementara sub-sektor

publik meningkat 46% di tahun 2000 hingga 2009 (MEMR 2010: 62).

Permintaan Listrik di Kawasan Perkotaan

Permintaan listrik di kawasan perkotaan, yang mencakup perumahan, komersial, dan

area publik, diklasifikasikan sebagai sub-sektor dari sektor listrik. Perusahaan Listrik

Negara (PLN) mendefinisikan sub-sektor perumahan sebagai rumah tangga dalam

sistem tarif listrik mereka. Sub-sektor komersial terdiri dari seluruh gedung untuk

kegiatan bisnis swasta. Sub-sektor publik dibedakan menjadi segment tarif lampu jalan,

area sosial dan pemerintah (MEMR 2010: 37). Sumber utama dari konsumsi listrik di

kawasan perumahan dan sektor komersial adalah alat-alat seperti pendingin udara

dan lampu. Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN), yang diluncurkan pada

tahun 2005, mengidentifikasikan potensi penghematan energi melalui kegiatan hemat

listrik di kawasan komersial, perumahan, dan publik mencapai sebesar 15 – 30%3.

Latar Belakang

1. Berdasarkan prinsip yang pertama kali diumumkan di Rencana Aksi Bali (BAP) pada Conference of Parties ke-13, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), mendorong negara maju dan berkembang untuk berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK global.

2. Berdasarkan United Nations World Urbanization Prospects 2010, Indonesia memiliki pertumbuhan urban-isasi tercepat (4 %) dari semua negara Asia.

3. Lihat untuk contoh : http://www.ieej.or.jp/aperc/CEEP/Indonesia.pdf

1

2Penggantian Penerangan


Efisiensi energi pada sisi permintaan listrik mendorong berkurangnya pembangkit listrik

dari sisi suplai dan dengan demikian, dapat mengurangi emisi GRK melalui berkurangnya

pembakaran bahan bakar fosil. Berkaitan dengan hal tersebut, efisiensi energi berarti

mengurangi beban, dan menggunakan sistem yang bekerja paling efektif atas sumber

energi yang tersedia.

Manajemen sisi permintaan energi melibatkan pendekatan efisiensi energi yang dapat

mengurangi energi yang berasal dari bahan bakar fosil dan berujung kepada pengurangan

emisi GRK. Level pengurangan emisi GRK bergantung kepada komposisi bahan

bakar fosil yang digunakan untuk membangkitkan listrik. Apabila listrik dibangkitkan

menggunakan bahan bakar fosil (misalnya, batubara, minyak, dan gas alam), maka

permintaan pengurangan dapat diterjemahkan menjadi penurunan pembangkit listrik

dan penurunan emisi GRK (IPCC 2007: 69).

Meski demikian, hubungan antara penyediaan energi dan emisi GRK tidak selalu dapat

langsung terlihat. Penurunan permintaan listrik berakibat pada penyesuaian harga

dan rebound4 atau efek kebocoran, di mana penurunan permintaan di suatu daerah

‘diseimbangkan’ degnan peningkatan permintaan di daerah lainnya sehingga tidak ada

perubahan dalam pembangkit listrik atau emisi GRK5. Efek lainnya adalah ‘penyesuaian’

sumber-sumber pembangkit listrik sehingga meskipun dengan permintaan listrik

menurun, pengurangan emisi GRK mungkin tetap tidak terwujud. Sistem pemantauan

yang transparan untuk efisiensi energi pada sisi permintaan dan implikasinya untuk

pembangkit listrik akan membantu memastikan bahwa pengurangan emisi GRK dapat

dicapai.

Kemitraan Pengembangan Penerangan Jalan Hemat Energi

Kemitraan PAKLIM and OSRAM telah dibangun untuk isu penerangan jalan LED sebagai

model untuk aksi mitigasi nasional yang layak (NAMAs) di sektor energi di kawasan

perkotaan Indonesia. Proyek ini membahas kota-kota percontohan terpilih di Indonesia

yang memiliki hambatan keuangan dan teknis untuk melaksanakan mitigasi gas rumah

kaca.

Pertama, akan dilakukan analisa efisiensi perkotaan untuk penerangan jalan hemat energi

(EESL) di enam kota terpilih di Jawa Tengah dan Jawa Timur (kota-kota percontohan

PAKLIM). Analisa efisiensi tersebut memeriksa kelayakan teknis dan ekonomis dari

penerangan jalan LED pada kota-kota yang terpilih. Pada salah satu kota percontohan,

penerangan jalan konvensional pada salah satu jalan utama akan digantikan oleh

sistem penerangan jalan LED dan pemantauan sebelum-sesudah akan dilakukan secara

4. Efek rebound sering disebut sebagai sebuah hambatan bagi kebijakan hemat energi (IPCC 2007). Efek tersebut mengacu kepada dasar bahwa sebagian atau seluruh pengurangan yang diharapkan dalam pen-gurangan konsumsi energi yang merupakan hasil dari pengembangan hemat energi tertutup (offset) oleh permintaan meningkat energi, timbul dari pengurangan harga energi hasil dari perkembangan tersebut (Parker et al. 2009).

5. Fenomena tersebut biasa disebut sebagai Kebocoran dan bisa terjadi melalui beberapa cara. Hasil dari industri intensif energi, misalnya, bisa berpindah dari negara dengan komitmen emisi ke negara tanpa komitmen apa pun. Hal tersebut bisa terjadi apabila beberapa perusahaan di sektor tertentu memindah-kan pabrik mereka ke negara tanpa peraturan, atau perusahaan mereka tidak berkembang sementara pesaing mereka justru berkembang di negara tanpa komitmen yang berujung kepada meningkatnya emisi GRK (lihat untuk contoh Frankel 2009).


bersama dengan pemerintah daerah untuk mengkaji level penghematan energi yang

dicapai melalui sistem baru tersebut. Lebih lanjut, unit pemerintah daerah akan dilatih

untuk menjamin adanya pemantauan dan pemeliharaan sesuai standar.

Mempromosikan Sistem Penerangan Jalan Umum yang Efisien Sambil Mendukung Pembangunan Rendah Karbon

Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Emisi GRK (RAN-GRK) merupakan kerangka

kebijakan untuk pencapaian target pengurangan emisi GRK sebesar 26% dibandingkan

dengan businesss as usual. Dengan dukungan internasional, ditargetkan mencapai 41%.

RAN-GRK menjabarkan aksi-aksi mitigasi untuk setiap sektor, yang akan dimulai oleh

lembaga-lembaga yang mempunyai tanggung jawab di level nasional.

Meski demikian, walaupun kementerian nasional bertanggung jawab untuk

mengeluarkan kebijakan dan peraturan, implementasi aksi tersebut akan dilaksanakan

pada level daerah. Oleh karena itu, propinsi diminta untuk mengembangkan rencana

aksi daerah (RAD GRK) untuk bisa berkontribusi terhadap target pengurangan emisi

nasional. Daerah perkotaan akan memegang peranan penting untuk menjamin mitigasi

perubahan iklim yang efektif dan efisien, terutama mendukung mitigasi GRK dengan

mengoptimalkan manajemen sisi permintaan energi dan manajemen moda transportasi

serta sampah yang lebih efisien.

Selain untuk mendukung transisi ekonomi rendah karbon, aksi mitigasi RAD-GRK

juga menghasilkan beberapa keuntungan tambahan, misalnya investasi untuk moda

transportasi publik yang lebih efisien berujung kepada berkurangnya polusi udara dan

lalu lintas. Ini terutama terlihat pada aksi mitigasi hemat energi. Penerapan teknologi

hemat energi menjamin penghematan energi untuk konsumsi listrik perkotaan yang

bisa mengurangi biaya energi, CO2 dan keuntungan lainnya pada waktu bersamaan.

Penerangan jalan hemat energi (EESL) merupakan salah satu cara bagi pemerintah

daerah untuk bertindak sebagai pionir terkait dengan aksi yang ramah terhadap iklim

bagi penduduk mereka. Di satu sisi, implementasi EESL akan mengurangi konsumsi energi

dan dengan demikian berkontribusi kepada tujuan mitigasi iklim. Di sisi lain, teknologi

baru seperti LED memiliki beberapa keuntungan lainnya seperti mengoptimalkan

pencahayaan yang bisa meningkatkan keamanan publik di saat gelap. Oleh sebab itu,

EESL searah dengan tujuan RAN-GRK untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dan Grup Target dari Buku Panduan ini

Buku induk ini ditujukan bagi pemerintah daerah (kota, kabupaten) di Indonesia. Buku ini

menyediakan panduan untuk implementasi penerangan jalan LED sebagai aksi mitigasi

GRK dan berkontribusi kepada RAD-GRK. Dengan demikian, buku ini memperlihatkan

kumpulan pengalaman dari kemitraan pembangunan PAKLIM GIZ dan PT OSRAM

Indonesia.

Pertama, buku panduan ini memberikan pemahaman mendalam terkait keunggulan

teknis dari penerangan jalan LED. Berdasarkan hasil dari analisa efisiensi, buku ini pun

berusaha untuk mengungkapkan potensi penghematan energi, biaya, dan CO2 yang bisa

dicapai melalui implementasi penerangan lampu jalan LED. Sehubungan dengan potensi



penghematan, skenario berbeda diterapkan untuk masing-masing kota yang terpilih.

Dalam bagian kedua, buku panduan ini menjabarkan pilihan-pilihan untuk pendanaan

penerangan jalan yang efisien dan memberikan panduan cara mengaplikasikan

pendanaan awal bagi penerangan jalan untuk perkotaan.


Penerangan jalan secara global diperkirakan menggunakan listrik sebesar

159 TWh per tahun. Pengurangan konsumsi hingga 50% secara global akan

menghilangkan kebutuhan listrik sebesar 80 TWH dan menghindarkan emisi

sekitar 40 MtCO2per tahun (CCI 2010). Untuk tingkat kota, pembiayaan listrik

dari lampu-lampu jalan berkisar antara 5% hingga 60%, tergantung pada beberapa

variabel, seperti ukuran kota tersebut dan pelayanan perkotaan, serta seberapa efisien

lampu-lampu jalan yang ada (CCI 2010, Commonwealth of Australia 2005, REEP 2009).

Penerangan jalan di Indonesia diperkirakan mengeluarkan emisi GRK dalam porsi yang

signifikan h, seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Penerangan Jalan LED 2

Tabel 1: Profil GRK dari Pengoperasian Pemerintah

Melakukan retrofit terhadap lampu-lampu jalan yang ada dengan LED menawarkan

beberapa keuntungan: untuk jangka pendek, kesempatan untuk menghemat energi, dan

untuk jangka panjang, adanya kemungkinan mencapai target mitigasi serta mengurangi

pengeluaran kota untuk energi.

Keuntungan dari lampu jalan LED6 sudah diakui di banyak kota di seluruh dunia, terutama

Amerika Serikat7. Untuk negara berkembang, perhatian terhadap penerangan jalan

hemat energi semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya kawasan perkotaan

dan permintaan untuk energi. Di Afrika Selatan, di mana lampu jalan mencakup 24%

dari konsumsi energi dan 28% emisi karbon disumbangkan oleh perkotaan, mereka

merencanakan untuk mengganti lampu High Intensity Discharge (HDI) dengan lampu

Kota Baseline % dari total emisi Tagihan listrik/ GRK tahun Surakarta 17.173 ton CO2e 77% IDR 18.9 milyar

Yogyakarta 7.775 ton CO2e 82% IDR 7.2 milyar

Pekalongan 6.910 ton CO2e 76% IDR 10.3 milyar

Salatiga 2.287 ton CO2e 20% IDR 3.2 milyar

6. Aplikasi penerangan yang menggunakan light-emitting diodes (LEDs), organic light-emitting diodes (OLEDs), atau light-emitting polymers sering disebut sebagai solid-state lighting (SSL).

7. Departemen Energi Amerika Serikat telah mempublikasikan beberapa laporan terkait kota-kota yang telah mengganti penerangan lampu konvensional dengan lampu LED. Lapora tersebut bisa diakses via: http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/gatewaydemos_results.html. Lihat juga http://www.newstreetlights.com/index.htm



jalan LED yang lebih efisien dan tahan lama8 (Seed Urban 2008). Sementara, Thailand

sudah memasukan aktivitas program CDM (CPA) untuk menggantikan 4000 HPS

dengan LED di region pusat di negara tersebut. Proyek-proyek tersebut memberikan

lessons-learned yang penting untuk pembelajaran skema EESL di Indonesia9.

2.1. Kelayakan Teknis

Lampu yang paling sering digunakan, lampu dengan intensity discharge yang tinggi (HDI),

khususnya lampu sodium tekanan tinggi (HPS), sering digunakan untuk penerangan

jalan. Meski demikian, lampu-lampu HPS sering dianggap tidak layak untuk penerangan

malam hari. Dengan adanya reflektor pada bagian belakang lampu HPS maka banyak

cahaya hilang dan justru menghasilkan polusi cahaya ke lingkungan sekitar. Efek negatif

lainnya adalah efek silau bagi pengendara kendaraan dan pejalan kaki.

Penerangan jalan LED menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan

penerangan jalan konvensional. Selain kemampuan penglihatan periferal yang sudah

lebih maju, penerangan LED memiliki potensi hemat energi dan pengurangan emisi

GRK dibandingkan dengan penerangan konvensional. Meskipun penerangan LED masih

merupakan teknologi yang sedang berkembang, namun pengalaman dari proyek-

proyek yang ada telah membuktikan bahwa penerangan tersebut sangat layak secara

teknis saat ini dan nantinya akan berkontribusi pada pemahaman lebih baik terhadap

kemampuan penerangan jalan LED.

Teknologi baru untuk penerangan jalan, seperti LED atau cahaya induksi, memancarkan

cahaya putih yang menghasilkan pencahayaan scotopic daya tinggi sehingga lampu-

lampu jalan berdaya listrik rendah dan pencahayaan photopic yang rendah bisa

menggantikan lampu-lampu jalan yang ada. Misalnya, sebuah lampu jalan LED 30W bisa

menggantikan lampu 70W HPS10 dengan daya pencahayaan yang sama (GRAH Lighting

2012). Hal tersebut akhirnya berujung kepada penghematan energi secara signifikan.

Dalam kondisi tertentu, LED bisa mengurangi penggunaan energi hingga 60%. Untuk

mendapatkan kelebihan lain dari hemat energi bisa dicapai dengan mengkombinasikan

LED dengan teknologi pemantauan adaptif dan kontrol. Apabila penerangan adaptif

mungkin masih terlalu sulit dilaksanakan bagi beberapa kota saat ini, ada beberapa

pilihan yang lebih mudah untuk mengurangi permintaan energi, seperti menginstal

pengukur ketepatan waktu (timing meter), untuk mematikan lampu pada saat-saat

tertentu. Sebagai contoh, Semarang memiliki kebijakan lampu jalan di tempat-tempat

tertentu dimatikan setelah jam satu malam. Meski demikian, hal tersebut juga perlu

dievaluasi apakah efektif mengingat adanya isu-isu seperti keamanan jalan (World

Bank 2007). Mengingat bahwa pengadaan lampu jalan juga termasuk dalam budget

pemerintah daerah, maka lampu-lampu jalan LED menawarkan kesempatan tidak hanya

menjadi hemat energi tapi juga pengeluaran biaya yang efektif.

Gambar 1 menunjukkan perbedaan distribusi cahaya dan kilau dari lampu LED (sebelah

kiri) dan lampu HPS (sebelah kanan). Terlihat bahwa warna pada obyek di sebelah

kiri lebih segar, murni, dan nyaman, sedangkan, warna pada obyek sebelah kanan

membosankan dan menganggu. Perbedaan tersebut diungkapkan dengan menggunakan

8. Cape Town telah memperlihatkan kesuksesan program tersebut. Mereka telah menggantikan semua lampu jalan dengan LED, dan berhasil menghemat energi sebesar 30% (Seed Urban 2008).

9. Contoh-contoh lebih lanjut tentang kota-kota yang menggunakan lampu jalan LED bisa dilihat di: http://www.bbeled.com/led-street-light/.

10. Apabila kehilangan ballast diperkirakan sekitar 80W.


Color Rendering Index (CRI), yang bisa menggambarkan cahaya mana yang mampu

membuat obyek-obyek terlihat dengan warna mereka sesungguhnya. Penerangan jalan

LED mempunyai CRI > 8, sementara High Pressure Sodium (HPS) hanya > 5.

Pencahayaan lampu LED menggunakan optik berbeda dibandingkan lampu Metal

Halide (MH) atau HPS karena tiap LED merupakan sumber tunggal. Hal tersebut untuk

menghindarkan beberapa kekurangan dari lampu-lampu HPS, misalnya polusi cahaya.

Dengan desain lumainaire yang efektif, maka sinar dari lampu LED bisa diarahkan dengan

baik sehingga mampu menghasilkan efisiensi optic dan efikasi luminaire yang tinggi,

dan distribusi cahaya terhadap area yang diinginkan lebih merata, serta perlindungan

terhadap silau yang lebih baik lagi untuk backlight (cahaya dari belakang) maupun

uplight (cahaya dari atas) (USDoE 2010). Ini berarti cahaya untuk menerangi sebuah

area yang diperlukan lebih sedikit. Dengan demikian, bisa mengurangi polusi cahaya,

yang dianggap bisa memberikan efek negatif bagi suasana hati manusia, burung, dan

serangga (GRAPH Lighting 2012). Penerangan jalan LED juga lebih bisa memenuhi

persyaratan yang dibutuhkan, terutama, saat ada permintaan untuk pengurangan

Gambar 1: Perbedaan warna antara LED dan HPS. Sumber: Pittsburgh Research Project

OSRAM

Tabel berikut membandingkan penerangan jalan yang ada dan jumlah module HPML yang diinginkan untuk diganti untuk mencapai konsumsi energi yang sama.

Penerangan jalan yang ada Jumlah Module HPML yang diinginkan

Mercury 125W 3 Modules


HPS 70W 2 modules

HPS 150W 4 Modules

HPS 250W 8 Modules

PLC 45W 2 Modules

ML/High Intensity Discharge (HID) Lamp 160W 3 Modules

TL/Fluorescent Lamp 35W 1 Module

Pijar/Incandescent Lamp 200W 2 Modules

Tabel 2: Jumlah module yang diperlukan per lampu

Sumber: OSRAM (2012)



cahaya di malam hari. Cahaya lampu LED memiliki sistem dimming yang bekerja secara

efektif tanpa mempengaruhi keseluruhan penerangan di jalan tersebut.

Kelebihan lainnya penerangan jalan LED adalah bisa bertahan lebih lama karena memiliki

umur lampu yang panjang sehingga tidak terlalu memerlukan biaya pemeliharaan

yang besar jika dibandungkan dengan penerangan jalan konvensional. Periode hidup

dari lampu jalan LED ditentukan dari cahaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan

spesifikasi desain asli. Saat kecemerlangan lampu LED menurun hingga 70 persen,

maka lampu tersebut sudah mencapai akhir masa hidup. Cahaya lampu LED memiliki

waktu hidup lebih lama dari pada lampu jalan konvensional (50.000 jam atau lebih,

dibandingkan dengan 15.000 hingga 35.000 jam) dengan pemeliharaan yang lebih baik.

Dengan semakin lamanya waktu hidup, maka akan mengurangi biaya pemeliharaan

dan membuat bola-bola lampu LED cocok untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau

dan perlu biaya pemeliharaan tinggi (GRAPH Lighting 2012). Meski demikian, dalam

memperkirakan waktu hidup LED bisa menjadi masalah mengingat durasi hidup yang

diharapkan menjadikan uji coba secara keseluruhan menjadi tidak realistis. Tidak

hanya itu, teknologi juga masih berkembang dengan pesat, sehingga hasil-hasil waktu

sebelumnya tidak lagi menggambarkan kondisi saat ini. Masa pakai LED sepenuhnya

bergantung kepada kualitas desain cahaya lampu dan manajemen panas. Cahaya lampu

LED dengan desain yang kurang baik akan lebih cepat memburuk ketimbang yang

dirancang dengan baik (USDoE 2010).

Meski penerangan jalan LED, secara umum, bisa dikatakan lebih memiliki banyak

kelebihan dibandingkan dengan penerangan jalan yang konvensional, namun ada

beberapa catatan yang musti diperhatikan terkait dengan kualitas produk dan pesatnya

perkembangan teknologi. Masalah yang paling umum, tidak konsistennya kualitas

Teknologi

Angka Relatif

Diskripsi

Kelebihan

Kekurangan

Uap Merkuri

Terlama

Terlama, teknologi lampu putih HID yang sering diguna-kan

• Rendahnya biaya awal

• Bertahan lama (~24k jam)

• Cahaya putih • Kerusakan

mendadak jarang terjadi

• Kecemer-langan lampu rendah (34-58 lumens/watt)

• Efisiensi perlengkapan rendah 8 (~30%)

• Mengandung merkuri

High-Pressure Sodium Vapor

Sumber cahaya paling cocok untuk SL

• Rendahnya biaya awal

• Bertahan lama (~24k jam)

• Tingginya ke-cemerlangan lampu (70-150 lumens/watt)

• Biaya awal rendah

• CRI rendah• Mengandung

merkuri

Induksi

Elektroda cahaya putih, sumber cahaya sedikit dan hidup lebih lama

• Bertahan lama (100 k jam)

• Cahaya putih, CRI tinggi

• Rendahnya biaya pemeli-haraan

• Tingginya efisiensi per-lengkapan

• Biaya awal tinggi

• Kecemer-langan lampu rendah (36-64 lumens/watt)


New Ceramic

Teknologi ca-haya putih HID; perlengkapan CMH yang baru >35 lebih efisien ketimbang CMH sebelumnya

• Cahaya putih • Bertahan lama

(24-30k jam)• Tingginya ke-

cemerlangan lampu ( ~115 lumens/watt)

• Tingginya efisiensi per-lengkapan



LED

Terbaru

Cahaya putih, terarah, sumber cahaya yang solid

• Bertahan lama (>50k jam)

• Cahaya putih, CRI tinggi

• Tingginya keseragaman

• Tingginya efisiensi perlengkapan

• Tidak ada merkuri dalam cahaya


• Kecemerangan LED rendah ( ~90 lumens/watt)

Tabel 3: Pilihan teknologi


produk seperti terlihat dari tingkat keberhasilan LED dari 30 lm/w hingga 90 lm/w.

Dengan demikian, perlu berhati-hati dalam memilih merk dan perlu dilakukannya kajian

terhadap pengalaman dan best practices di perkotaan yang sudah mengimplementasikan

lampu penerangan jalan LED. Kebijakan untuk penerangan jalan hemat energi,

termasuk persyaratan performa minimum dan uji coba, bisa menjamin bahwa hanya

produk-produk berkualitas tinggi yang akan terpilih (Commonwealth of Australia 2005,

Canadian Urban Institute 2011).

PENERANGAN ADAPTIf

Penerangan adaptif adalah penerangan yang tidak perlu menyala penuh setiap malam, melainkan bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, penerangan adaptif akan meredupkan lampu-lampu pada saat lalu lintas atau pejalan kaki sepi sehingga memungkinkan penghematan biaya energi, mengurangi emisi GRK dan polusi cahaya. Sistem penerangan adaptif yang konvensional menggunakan sensor foto untuk menyalakan lampu saat level cahaya berada di bawah level yang diinginkan. Ditambah lagi, teknologi terbaru memungkinkan untuk mengontrolpencahayaan pada jarak jauh. Selain itu, juga dimungkinkan untuk : • Mengontrol kinerja atas satu peralatan, sejumlah lampu jalan, atau seluruh jaringan dari

lokasi pusat; • Menyetel transisi level cahaya untuk lampu pada periode tertentu (misalnya, pada waktu

subuh dan senja); • Menyesuaikan tingkat penerangan cahaya untuk mengurangi konsumsi energi pada jam-

jam sibuk; • Memberitahukan pusat apabila ada yang padam dan masalah lainnya untuk

meningkatkan kualitas pemeliharaan; • Mengkalkulasi penggunaan energi secara akurat (Commonwealth of Australia 2005)

Penerangan jalan LED adaptif menawarkan potensi hemat energi. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan penerangan jalan LED yang konvensional, sistem adaptif LED masih sedikit yang bisa dijadikan sebagai contoh. Sistem penerangan jalan LED adaptif pertama baru dipasang di Vancouver, Kanada, di tahun 2010. (LEDs Magazine 2010).

2.2. Kelayakan Ekonomis

Teknologi dari lampu jalan LED sudah dapat berjalan dengan baik, walau demikian

masalah keuangan masih menjadi hambatan besar, terutama bagi negara-negara

berkembang yang biasanya mempunyai dana terbatas. Selain itu, investasi untuk hemat

energi bersaing dengan investasi di sektor lain yang biasanya hanya berlaku untuk

jangka pendek semata (contoh, keamanan sosial). Oleh karena itu, dibutuhkan kajian

terhadap kelayakan ekonomis dan penilaian proyek yang lebih detail sebelum memasuki

tahap implementasi.

Secara umum, ada dua faktor yang menonjol dalam mengkaji kelayakan ekonomis dari

penerangan jalan LED dibandingkan dengan yang konvensional. Di satu sisi, instalasi

penerangan jalan LED akan memakan biaya relatif lebih tinggi di awal implementasi

ketimbang lampu-lampu yang konvensional. Hal tersebut dikarenakan lampu jalan

LED masih tergolong teknologi baru sehingga akan lebih mahal dibandingkan lampu

konvensional. Penerangan jalan konvensional seperti HPS sudah mencapai tingkat

pasar yang lebih mapan sehingga tidak dimungkinkan adanya penurunan harga yang

signifikan, sementara itu lampu LED masih dimungkinkan penurunan harga. Sementara,

di sisi lain, lampu-lampu jalan LED bisa menghasilkan penghematan energi dan



mengurangi biaya pemeliharaan. Dengan demikian, kelayakan ekonomis dari lampu-

lampu jalan LED bergantung pada pengurangan biaya energi dan pemeliharaan (apakah

sudah cukup tinggi) untuk dapat mengubah keuntungan lampu jalan LED dalam jangka

pendek, atau apakah terdapat insentif untuk mendorong kota-kota dalam membiayai

dana awal (USAID/BEE 2010).

Ada dua metrik yang dilakukan untuk mengkaji nilai ekonomis LED. Pertama, kemudahan

pengembalian investasi yang mengacu kepada periode waktu yang dibutuhkan untuk

“membayar” investasi awal. Kedua, nilai ekonomis lampu jalan LED saat ini (net present value/NPV) dihitung berdasarkan perkiraan ketersediaan/aliran dana di masa

mendatang. Analisa untung-rugi sering digunakan dalam manajemen proyek dan sangat

berguna untuk membandingkan proyek-proyek yang berkompetisi. Secara umum, proyek

yang menghasilkan NPV lebih tinggi harus diprioritaskan. Sebagai tambahan, analisa

sensitivitas bisa dilakukan untuk mempertimbangkan aspek ketidakpastian terkait

dengan perkembangan teknologi. Dalam banyak kasus, kemudahan pengembalian

investasi tidak akan cukup dan analisa untung-rugi pun harus dilakukan apabila sumber-

sumber cukup tersedia.

Penelitian dan proyek demonstrasi menyediakan gambaran terkait periode

pengembalian yang diinginkan dan nilai bersih lampu jalan LED saat ini. Hasil dari DOE

telah menunjukkan periode pengembalian rentang waktu antara 3 hingga 20 tahun

(USDoE 2010) dengan beberapa proyek bisa menunjukkan pengembalian investasi yang

menarik selama 7 hingga 10 tahun (CCI 2010). Dalam proyek lampu jalan LED di kota San

Fransisco, NPV selama 15 tahun sebesar $300 hingga $500 untuk konstruksi baru dan

$100 to $300 untuk proyek retrofit. Kota San Fransisco pun menganggap pengembalian

investasi tersebut dapat diterima (San Francisco studi kasus: 50). Untuk beberapa kasus

(misalnya Oakland), periode pengembalian bisa dikurangi dengan bundling pembeli

bersama-sama sehingga bisa mencapai dampak yang diinginkan.

Meski demikian, sampai sejauh mana pengalaman tersebut bisa direplikasi untuk

konteks Indonesia. Nilai ekonomis dari implementasi lampu LED sangat bergantung

pada lokasi installasi dengan faktor-faktor seperti konsumsi listrik, biaya energi, biaya

pekerja, dll (CCI 2010). Khususnya, harga energi memiliki dampak terhadap keuntungan

dari pilihan-pilihan hemat energi. Harga energi yang tinggi akan mengurangi periode

pengembalian dan sebaliknya. Pada kasus-kasus selanjutnya, tarif listrik perlu

diadaptasikan atau program-program insentif dikembangkan untuk menciptakan bisnis

untuk EESL (Canadian Urban Institute 2011).

Studi Kasus: RETROfIT LED DAN INSTALASI SISTEM PEMANTAUAN JARAK JAUH DI KOTA LOS ANGELES, AS

LA memiliki sistem penerangan jalan kota terbesar di U.S., dengan lebih dari 209.000 lampu jalan tersebar di sepanjang setidaknya 7.000 mil (ESMAP 2011). Kota Los Angeles, California, sendiri mempunyai rencana ambisius untuk mengubah 140.000 lampu jalan di perumahan dengan lampu berjenis LED, termasuk installasi sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring system) di setiap unit untuk kurun waktu lima tahun (2009-2013).


Proyek tersebut diharapkan untuk dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK selama kurun waktu tersebut. Apabila dijalankan sesuai rencana, maka dapat menurunkan 68.640.000 kWh listrik (pengurangan 40%) setiap tahun dan mengurangi emisi GRK sebesar 40.500 ton CO2 per tahun. Untuk menutupi biaya awal yang tinggi, proyek tersebut akan didanai melalui potongan harga dari Departemen Air dan Energi Los Angeles dan pinjaman $40 juta untuk tujuh tahun dengan bunga 5.25% (sistem rebate). Untuk jangka panjang, diharapkan bahwa proyek tersebut akan secara signifikan menghemat dan biaya pemeliharaan sehingga bisa menciptakan aliran dana untuk dapat membayar pinjaman sekaligus menambah simpanan dana di tahun-tahun mendatang. Analisa ekonomis atas hal ini memperkirakan diperlukannya periode tujuh tahun untuk pengembalian pinjaman dengan internal rate of return (IRR) sebesar 10% tanpa sistem rebate dari pemerintah tersebut. Dengan memperhitungkan sistem rebate tersebut, maka periode pengembalian bisa dipercepat menjadi 5,7 tahun dan meningkatkan IRR hingga 23%. Lebih penting lagi, proyek tersebut memegang peranan integral dalam penyusunan budget pemerintah daerah dalam jangka waktu panjang. Untuk mengantisipasi naiknya harga energi, penghematan energi dan biaya pemeliharan dari lampu-lampu jalan LED akan mampu menghindarkan kekurangan dana di masa depan.

Sumber: ESMAP (2011)

Gambar 2: Sejarah dan prediksi keberhasilan sumber cahaya

Sumber: USDoE (2012): SSL R&D Multi-Year Program Plan

Hambatan utama untuk menembus pasar biasanya diakabitkan oleh mahalnya

biaya awal, terutama untuk LED kualitas tinggi. Selanjutnya, kurangnya pemahaman

akan manfaat lampu-lampu LED, struktur pasar yang masih terfragmentasi, dan

ketidakpastian atas teknologi tersebut untuk skala besar, juga menjadi hambatan

(ESMAP 2011). Namun, sisi positifnya adalah harga-harga menurun pada tahun-tahun

belakangan ini dan diperkirakan biaya LED akan semakin menurun di masa mendatang.

Menurut Departemen Energi AS, tingkat harga saat ini sudah menurun hingga 20%

per tahun. (USDoE 2011). Demikian juga dengan kualitas LED yang semakin meningkat

melalui desain pencahayaan LED sekitar 200 lm/W, yang bisa mencapai 15 kali lebih

tinggi dari pada penerangan pijar (USDoE 2011) (Lihat Gambar 2).



Penggunaan lampu LED, di seluruh sektor termasuk untuk penerangan luar ruangan

(outdoor), diharapkan bisa berkembang pesat pada tahun-tahun mendatang. Meski

pangsa pasar LED untuk penerangan outdoor baru sekitar 5%, angka tersebut diharapkan

bisa meningkat hingga 40% di tahun 2016 dan 70% di tahun 2020 (McKinsey 2011).

Asia akan memegang peran dominan dalam pengembangan pasar LED karena kawasan

tersebut telah menguasai 40-50% dari total pasar.

Gambar 3: Perkembangan teknologi LED

Sumber: McKinsey (2011)

Table 4: Keuntungan dan kerugian sosial-

ekonomis dan teknis dari penerangan jalan

LED

Sumber: Adaptasi dari USAID/BBE 2010,

Canadian Urban Institute 2011

Kelebihan Kekurangan

Bertahan sangat lama Perlu penyerap panas (heat-sinking) yang cukup untuk menjamin LED dengan daya tinggi bisa bertahan lama.

Mengurangi biaya pemeliharaan karena bisa Tingginya biaya awal bisa menyebabkan (hingga bertahan lama beberapa tahun) lamanya untuk mendapatkan keuntungan (karena LED masih relatif baru dan teknologi yang terus berkembang).

Bisa menyimpan energi dan gas rumah kaca Banyak variasi terkait ketersediaan produksi, pilihan, untuk jangka waktu yang panjang dan kualitas, karena industri manufaktur LED masih berkembang.

Mengurangi biaya dari penghematan Para pengguna akan kesulitan dalam mengikuti konsumsi energi perkembangan pesat dari perubahan produk atau suku cadang, mengingat teknologi LED bertumbuh sangat cepat.

Mempunyai karakter terang secara instan Masih kurangnya pengujian jangka panjang dan pengalaman di perkotaan, mengingat teknologi masih tergolong baru.

Tidak mengandung bahan kimia beracun Arah pencahayaan hanya terbatas pada arah yang(contoh, merkuri) yang memerlukan perawatan diarahkan (ketidakmampuan untuk menerangi seluruhdan pembuangan khusus arah) membatasi kegunaan hanya kepada lampu jalan yang menggantung atau menghadap ke bawah saja

Tidak ada pemanasan (tidak memiliki jeda waktu sebelum mencapai level terang yang optimal).

Tidak menghasilkan cahaya ultraviolet (yang biasanya menarik perhatian serangga).

Tabel 4 berikut menunjukkan kelebihan dan kekurangan menggunakan penerangan

jalan LED dilihat dari aspek sosial ekonomi maupun teknis.


2.3. Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pengoperasian dan Pemeliharaan (O&P) merupakan komponen yang penting dalam

era pelayanan penerangan bagi publik yang efektif dan efisien. Biasanya, bisnis

sangat bergantung pada prosedur pemeliharaan yang sudah mapan. Dengan praktik

pemeliharaan yang bagus maka dapat mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan

umur bola lampu. Sebaliknya, manajemen yang tidak sesuai bisa berujung kepada

depresiasi bola lampu LED dan komponen-komponennya.

Secara umum, perbedaan komponen dari lampu publik berarti perbedaan pemeliharaan.

Biasanya lampu perlu diganti secara regular. Pemeliharaan yang bagus akan mengganti

mayoritas lampu sebelum rusak atau sebelum cahaya jauh di bawah standar spesifikasi.

Kebutuhan pemeliharaan tidak sama untuk seluruh jenis lampu, melainkan bervariasi

antara tipe yang berbeda tetapi juga berbeda antara pembuat dari tipe lampu yang

sama (Commonwealth of Australia 2005). Untuk lampu LED, akan lebih sulit untuk

memperkirakan jangka waktunya (Commonwealth Australia 2005). Hal tersebut karena

kurangnya pengalaman dalam melakukan uji coba terhadap peralatan baru untuk

jangka panjang, tetapi ada juga konflik informasi terkait dengan data lampu antara

beda pembuat dan distributor (Commonwealth of Australia 2005). Meski demikian,

pengalaman yang ada saat ini menunjukkan secara signifikan rentang hidup lebih

panjang dari produk-produk LED yang didesain dengan baik (The Climate Group 2012).

Beberapa pemeliharaan yang dilakukan antara lain:

• Mengganti lampu, aksesoris, dan kabel yang rusak.

• Perbaikan awal kabel-kabel yang rusak.

• Memastikan bahwa kabel tersebut terpasang benar.

• Pemeliharaan regular dari service cabinet/fuse box untuk menghindarkan kontak

yang kendur.

• Pembersihan regular untuk lapisan cahaya sehingga bebas debu/kotoran dan

meningkatkan daya terang lampu (USAID/BBE 2010).

Oleh karena itu, pemasangan Sistem Kontrolan Pintar (Smart Control System)11 dalam

penerangan jalan LED sangat cocok. Hal tersebut memungkinkan pengawasan terhadap

kinerja pencahayaan, sambil memaksimalkan penghematan energi dan rentang waktu

hidup dari produk-produk LED. Ada dua sistem berbeda yang tersedia:

• Sistem Komunikasi Wireless Radio.

• Sistem Power Line Carrier, menggunakan jaringan yang ada untuk berkomunikasi

Sistem Kontrol Pintar mengawasi seluruh infrastruktur penerangan jalan dan langsung

memberitahukan apabila ada kesalahan, insiden (misalnya pencurian kabel atau cahaya)

11. Sistem kontrol pintar merupakan sistem infrastruktur komunikasi yang menampilkan remote control secara real-time dari penerangan outdoor (Climate Group 2012).

Sangat berguna untuk menerangi jalan di jalan-jalan tertentu, karena LED diproduksi untuk penerangan satu arah – penerangan hanya satu arah bukan cahaya yang menyebar.

Memiliki sistem dimming (tidak seperti CFL),memungkinkan flesibilitas dalam mengontrol level penerangan

Memiliki indeks warna yang tinggi, sehingga bisa menghasilkan warna yang terang selama malam hari

Tidak menghasilkan efek silau, mengurangi kelelahan visual baik untuk pengemudi kendaraan maupun pejalan kaki.



dan kebutuhan untuk segera mengganti peralatan. Sistem tersebut memberikan kontrol

lebih baik terhadap infrastruktur penerangan kota dari ruang kontrol, dengan pilihan

mengatur penerangan sesuai dengan kondisi jalan dan standar penerangan jalan daerah.

Sistem pintar tersebut dapat meningkatkan kinerja bisnis Penerangan Jalan LED untuk

jangka panjang dengan:

• Memaksimalkan efisiensi energi dengan menyesuaikan lampu pada standard yang

dibutuhkan atau pada kondisi tertentu (dengan sistem dimming yang beroperasi saat

jam-jam tidak sibuk).

• Memaksimalkan masa pakai LED melalui sistem dimming dan penyesuaian cahaya.

• Mengurangi biaya pemeliharaan melalui deteksi kesalahan dan kegagalan.

Saat ini, biaya awal sangat tinggi sehingga sistem kontrol pintar tersebut kemungkinan

akan hanya bisa dicapai untuk proyek-proyek skala besar. Meski demikian, seyogyanya

otoritas terkait harus dapat menjamin dalam proses pengadaan lampu LED bahwa

proyek tersebut dapat di-upgrade dengan sistem kontrol-pintar.

Dalam beberapa kasus, meteran merupakan komponen penting dalam sistem

penerangan jalan untuk bisa memonitor dengan baik kinerja sistem, penggunaan

energi, untuk mengukur dan memverifikasi penghematan energi apabila sistem

tersebut perlu diperbaharui. Oleh sebab itu, penerangan jalan yang baru harus

mempunyai fasilitas meteran. Hal tersebut memungkinkan untuk kota bisa membayar

biaya sesungguhnya ketimbang hanya berasumsi dari konsumsi energi. Kota-kota

dianjurkan untuk bisa bekerja sama dengan PLN dan badan pemerintahan lainnya untuk

memulai pertimbangan efektivitas biaya dari meteran penerangan skala kecil (individu),

yang kemudian dapat diterapkan untuk seluruh sistem penerangan jalan umum demi

kepentingan penghitungan tagihan.

Apabila tidak berhasil untuk beberapa lampu, maka tidak semua harus diganti. Lampu

LED terdiri dari sistem module. Setiap penerangan jalan terdiri dari 6 hingga 10 module,

tergantung kepada tingkat pencahayaan. Apabila satu atau dua module tidak berhasil,

maka kota hanya perlu mengganti module tersebut saja dan tidak perlu keseluruhan

lampu. Hal tersebut akan mengurangi biaya pemeliharaan.

Untuk menjamin proyek bisa berkesinambungan, otoritas terkait juga harus

mempertimbangkan bagaimana cara mengganti penerangan jalan, baik untuk diproses

lebih lanjut atau disimpan. Pada kasus lampu rumah, lampu lama dapat digunakan

sebagai stok dan pemeliharaan. Atau, kota bisa mengusulkan satu paket tender yang

menawarkan pihak swasta untuk membeli lampu lama tersebut. Pembuangan lampu

akan sulit karena fasilitas pembuangan sampah eletronik sangat langka dan ongkos

pembuangan juga tinggi. Saat ini, KLH berencana untuk mengintegrasikan produksi dan

pembuangan di bawah satu tanggung jawab. KLH mempersiapkan mekanisme tanggung

jawab produsen yang diperpanjang (EPR – extended producers responsibilities) untuk

mengatur sampah namun belum diimplementasikan karena diskusi masih berlanjut.


Penerangan jalan LED menjadi bagian dari pendekatan hemat energi. Program

hemat energi menguntungkan dari banyak perspektif dan menyediakan solusi

win-win tiga kali lipat, yaitu dengan menyediakan keuntungan positif bagi

konsumen, pemerintah, dan lingkungan. Potensi pengembangan hemat energi

untuk lampu jalan di Asia, secara umum, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya digali.

Berdasarkan laporan IEF, 90% dari lampu jalan di seluruh dunia (termasuk negara

maju) bergantung kepada teknologi yang mengkonsumsi 40% lebih banyak energi,

dibandingkan dengan bila menggunakanteknologi lampu high-pressure sodium and

lampu LED (IEF 2011). Tetap mengandalkan tekonologi yang lama yang tidak efisien

menjadi masalah yang sering dijumpai dalam mencapai kemandirian energi. Untuk

mengatasi masalah tersebut membutuhkan campur tangan pemerintah dalam bentuk

peraturan dan aksi, di sisi lain, juga perlu adanya kerjasama dari semua pemangku

kepentingan (McKinsey 2012).

3.1. Kebijakan dan Peraturan Efisiensi Energi

Kebijakan dan insentif yang ada seharusnya bisa mengatasi kesulitan investasi,

(hambatan-hambatan investasi mahal, lambat, dll) dalam menerapkan teknologi

untuk hemat energi. Hambatan tersebut ada pada kelembagaan, keuangan, peraturan

dan teknologi, namun hambatan untuk hemat energi seringkali merupakan hasil dari

kegagalan pasar. Contoh, dalam sektor energi, saat tarif listrik, yang seringkali didistorsi

oleh subsidi dan biaya eksternal (misalnya, emisi GRK), tidak diperhitungkan sehingga

berujung kepada tingginya konsumsi energi, dibandingkan dengan apa yang diperlukan

dan pertimbangan biaya (PWC 2011).

Untuk kasus penerangan jalan di Indonesia, beberapa faktor mempersulit penerapan

hemat energi. Terutama tarif listrik yang rendah yang ditetapkan oleh PLN; hal ini

tentu menghilangkan insentif-insentif hemat energi. Rendahnya tarif listrik menjadi

problem utama karena penerangan jalan LED masih tergolong mahal. Hambatan

lain untuk investasi juga termasuk kurangnya pengetahuan lembaga finansial terkait

pendanaan mitigasi hemat energi. Tidak hanya itu, kapasitas sumber daya manusia dan

teknis masih kurang untuk mengimplementasikan dan memelihara teknologi seperti

penerangan jalan LED. Selain itu, masih kurangnya instalasi pengukuran yang sesuai

untuk mengukur konsumsi energi. (IEF 2011, USAID 2007).

Kebijakan dan Pemangku Kepentingan 3



Secara teori, instrumen kebijakan bisa menggabungkan instrumen-instrumen lainnya,

mulai dari bujukan moral, kebijakan berbasis pasar hingga peraturan-peraturan. Instrumen

kebijakan tidak sepenuhnya harus diperlakukan secara terpisah namun bisa bekerja

saling berhubungan dan menciptakan sinergi yang positif (Commonwealth of Australia

2011). Pendekatan hemat energi paling efektif dipromosikan dengan menggunakan

perumpamaan ‘carrot and stick’ (wortel dan tongkat), yang menggabungkan aspek

insentif dan peraturan. Intervensi paling umum dalam sektor energi adalah dalam

bentuk standarisasi dan pelabelan mengingat hal-hal tersebut merupakan intervensi

dengan biaya paling efektif bagi pemerintah karena hampir seluruh dana dapat dicapai

baik melalui para produser yang butuh produksi barang dengan lebih efisien atau para

konsumer yang membeli barang tersebut (USAID 2007).

Kebijakan nasional terkait dengan mitigasi perubahan iklim secara umum dan hemat

energi secara spesifik bisa berfungsi sebagai pendorong untuk aksi-aksi di level daerah.

Dengan kebijakan nasional menyediakan pengaturan lebih luas untuk pendekatan

hemat energi, maka kebijakan daerah perlu mempertimbangkan langkah-langkah

sesuai dengan keadaan lokal dan memberikan gambaran lebih jelas untuk mencapai

pengembangan hemat energi.

Pada level nasional, kebijakan yang menjadi sangat signifikan saat ini adalah Rencana Aksi

Nasional untuk Penurunan emisi GRK (RAN-GRK), yang mengharuskan aksi-aksi mitigasi

untuk sektor terkait, yaitu sektor energi, industri, transportasi, sampah, dan lahan.

Berdasarkan kerangka RAN-GRK tersebut, tiap-tiap propinsi harus mengembangkan

rencana aksi lokal (RAD-GRK) sebagai bagian kontribusi daerah dalam mencapai

penurunan emisi nasional. Pada sisi permintaan energi, paling dominan dibutuhkan di

daerah perkotaan di dua wilayah (Jawa-Bali dan Sumatra). Pendekatan hemat energi

pada kedua wilayah tersebut yang diimplementasikan melalui RAD-GRK bisa berarti

aksi-aksi yang menguntungkan. Beberapa tahun belakangan, kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan untuk mengembangkan aksi mitigasi hemat energi. Lebih penting lagi,

mulai tahun 2005 Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) mencanangkan

penurunan intensitas energi 1% per tahun pada tahun 2025. Di samping itu, rencana

tersebut mengidentifikasikan potensi penghematan energi melalui penghematan listrik

di kawasan komersial, perumahan dan publik sekitar 15-30%12. Berkaitan dengan hal

tersebut, maka Kebijakan Energi Nasional menargetkan untuk mencapai elastisitas

energi kurang dari 1% by 202513 (IEEJ 2010).

Hambatan finansial dan ekonomi • Harga energi, tidak efisiennya subsidi energi, dan ketidakstabilan harga

• Struktur dan berfungsinya pasar • Insentif finansial • Kurangnya dana (baik swasta dan publik) • Biaya (contoh, tingginya biaya awal)

Hambatan teknologi • Kurangnya infrastruktur • Minimnya standar teknis

Hambatan tingkah laku • Norma sosial, budaya, dan tingkah laku, juga aspirasi

• Pembuat keputusan

Hambatan kelembagaan, informasi, • Kurangnya kesadaran, informasi, dan organisasi pendidikan, dan pelatihan • Kebijakan yang tidak berpihak kepada hemat

energi • Kurangnya landasan hukum dan peraturan • Kapasitas kelembagaan yang masih terbatas • Minim koordinasi dan masih lamban

Tabel 5: Hambatan Efisiensi

Energi

Sumber: IEF (2011)


3.1.1. Kebijakan - kebijakan daerah dan propinsi

Ruang lingkup aksi di tingkat daerah dan propinsi dibatasi oleh cakupan kewenangan

berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Bila memungkinkan dan layak, maka tujuan

untuk menggantikan penerangan jalan konvesional dengan LED haruslah terintegrasi

dengan rencana aksi penerangan publik milik pemerintah daerah. Pertama-tama, harus

dikembangkan dokumen kerja internal yang memberikan gambaran tentang latar

belakang (misalnya para pemangku kepentingan), tujuan dari penerangan jalan umum,

sasaran, dan bagaimana dapat mencapai tujuan serta periode waktu yang dibutuhkan

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Penyusunan dan penerapan rencana aksi

diperlukan untuk dapat menjabarkan proses, sistem dan strategi yang mendukung

manajemen penerangan jalan umum, menjamin komitmen serta dukungan dari para

pemangku kepentingan di dalam dewan, mengembangkan manajemen data sekaligus

membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan lainnya (misalnya, bisnis

distribusi)14. Secara umum, pengembangan rencana aksi pemerintah daerah/lokal sangat

diperlukan karena memungkinkan manajemen yang efektif dan efisien untuk penerangan

jalan umum15. Lebih lanjut, dengan adanya rencana aksi maka kebijakan untuk penerangan

outdoor dapat diimplementasikan, yang berarti menyediakan kerangka strategi lebih luas

untuk penerangan jalan publik. Dengan adanya rencana aksi penerangan jalan umum,

kebijakan kunci dapat segera dikembangkan harus diterapkan oleh otoritas lokal terkait

untuk dapat mewujudkan rencana installasi penerangan jalan umum dengan LED.

Saat ini, Dinas mengikuti standar SNI sebagai basis instalasi. Namun demikian,

penerangan jalan LED masih belum terakomodir dalam standar SNI tersebut. Standar

lampu jalan yang digunakan masih Sodium dan Merkuri karena masih belum dikenalnya

teknologi LED. Meski demikian, pemerintah daerah mempunyai kewenangan otonom dan

melakukan inovasi terkait penurunan energi seperti dimandatkan oleh INPRES (13/2011),

termasuk menggunakan lampu jalan dengan standar cahaya lampu dan peralatan

instalasi yang aman. Oleh karena itu, beberapa kota besar di Indonesia sudah mulai

menggunakan Penerangan Jalan LED mengingat kelebihannya dalam efisiensi biaya.

Kementerian-kementerian dapat memfasilitasi diseminasi teknologi lampu jalan LED

dengan mengeluarkan panduan terkait instalasi, patokan harga, dan kinerja minimum.

Sebuah kebijakan kunci menjamin lampu jalan LED memenuhi persyaratan minimum

terutama dari segi kualitas16 adalah standar kinerja energi minimum (MEPS). Peraturan-

peraturan inilah yang mewajibkan level minimum efisiensi atau level maksimum

penggunaan energi yang dapat diterima untuk produk-produk yang dijual di negara

atau region tertentu (IEA 2006). Persyaratan kinerja minimum menjadi sangat penting

untuk mencegah penggunaan produk dengan kualitas rendah yang tidak mampu

mencapai standar yang diinginkan, terutama dalam aspek hemat energi dan tingkat

ketahanan lama. Produk-produk dengan kualitas rendah menjadi perhatian dalam

proyek-proyek sebelumnya (World Bank 2007). Lebih lanjut, MEPS dapat mendorong

industri penerangan untuk memproduksi LED yang berkualitas tinggi (En.lighten 2011).

Sebagai contoh, dalam proyek lampu jalan L.A., kriteria kinerja minimum yang harus

12. Lihat untuk contoh: http://www.ieej.or.jp/aperc/CEEP/Indonesia.pdf.13. Elastisitas Energi didefinisikan sebagai laju perubahan dari total pasokan energi utama terhadap laju

perubahan dari GDP.14. Contoh rencana aksi bisa dilihat di : http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/ANZ/CCP/CCP-

AU/CCP_Project_2009/SPL/SPL_SPLAP_Template_2009.doc.15. Informasi terkait rencana aksi untuk penerangan jalan publik dan cara untuk mengembangkannya bisa

dilihat dari homepage of ICLEI-Oceania.16. Kualitas yang dimaksud mengacu secara spesifik kepada kecemerlangan cahaya lampu. Kecemerlangan

lampu bervariasi.



dipenuhi para produsen mencakup, antara lain, penghematan energi antara 30-40%,

memenuhi standar kecahayaan dari Engineering Society of North America Standards

(IESNA) untuk penerangan jalan lokal/perumahan, dan menyediakan jaminan tidak lebih

dari 50.000 jam (ESMAP 2011).

Secara umum, standar dan kebijakan didesain untuk bisa mengikuti perubahan dan

perkembangan pasar. Hal ini dimaksudkan agar kota-kota mendapatkan keuntungan dari

turunnya harga sekaligus proses pembelajaran dan pengembangan teknologi. Ini yang

menjadikan program lampu jalan LA menjadi sukses. Perlengkapan dan pembuat LED

dipilih hanya pada tahun pertama dan para pembeli pada tahun 2-5 dipilih pada tahap

berikutnya. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas dalam pemilihan produk –

yang merupakan komponen krusial mengingat cepatnya perkembangan teknologi LED

dan biaya yang dibutuhkan. Lebih lanjut, instansi pemerintah terkait bertanggung jawab

melakukan evaluasi atas pasar LED secara reguler, menyusun draft spesifikasi berdasarkan

teknologi terbaik yang ada, membeli perlengkapan, dan dengan demikian memastikan

agar teknologi tersebut tetap terus berada terdepan dalam inovasi (ESMAP 2011).

Insentif dalam berinventasi proyek hemat energi saat ini dibatasi oleh rendahnya tarif

listrik dan ketidakjelasan terkait siapa melakukan apa dengan biaya energi yang bisa

dihemat melalui penerangan jalan hemat energi. Tarif listrik yang rendah mengurangi

biaya penghematan energi yang ingin dicapai. Semakin lama periode pengembalian

akibat rendahnya capaian penghematan energi maka akan membatasi ketertarikan

terhadap proyek tersebut dan dapat menimbulkan risiko lebih tinggi untuk diperbaiki

terkait dengan kontrak yang terlalu panjang (REEP 2009). Lebih lanjut, dengan sistem

pembayaran tunai yang berlaku saat ini tidak membedakan secara akurat antara tipe

lampu yang berbeda dan tingkat efisiensinya, contohnya harga yang sama diberlakukan

untuk lampu 400 W dengan lampu 1000 W. Selanjutnya, dengan sistem harga yang

berlaku saat ini untuk lampu jalan harus disesuaikan untuk memperhitungkan konsumsi

energi selama jam-jam sibuk. Menurut Bank Dunia (2007), kebutuhan energy dari lampu

jalan umum mencapai 14% dari total energi yang dikonsumsi pada jam-jam sibuk. Oleh

karena itu, direkomendasikan untuk meninggalkan tarif rata (flat rate) untuk tiap unit,

dan mengadopsi tariff baru yang lebih mampu menangkap biaya penghematan dengan

baik (Canadian Urban Institute 2011). Ditambah lagi, untuk mencapai penghematan

energi dari lampu jalan LED secara akurat memerlukan upaya dari PLN dan DGEEU

mengingat sistem ‘tarif dasar per tiang’ disebabkan karena tidak adanya meteran

sebagian besar lampu-lampu penerangan jalan (Canadian Urban Institute 2011).

Peraturan juga perlu disusun untuk menjelaskan siapa yang akan mendapatkan keuntungan

dari penghematan energi tersebut dan apakah tujuan daripenghematan energi.

Idealnya, otoritas terkait di daerah juga mampu melakukan investasi ulang dalam

proyek-proyek retrofit di masa mendatang. Hal tersebut memungkinkan kota-kota

tersebut untuk membatasi investasi mereka sendiri dan menerapkan proyek yang

lebih berkesinambungan mengingat penghematan energi dapat secara terus-menerus

melakukan investasi tanpa perlu meningkatkan investasi tambahan. Sejauh mana dewan

lokal dapat melakukan perubahan kebijakan, bergantung pada arah kebijakan tarif listrik

yang dinegosiasikan dan ditentukan pada level nasional.

Karena penduduk menjadi target utama dalam penerangan jalan, maka pemerintah

daerah perlu mempertimbangkan persepsi publik apabila ingin membuat perubahan

untuk penerangan jalan. harus mempertimbangkan keamanan, pencegahan kejahatan,

warna, kesehatan, dll. Contohnya, keputusan untuk memperkenalkan LED dan/atau


penerangan adaptif dapat mengubah persepsi tentang bagaimana pencahayaan bekerja

di suatu komunitas (misalnya dengan sistem dimming yang beroperasi saat jam-jam tidak

sibuk) (Canadian Urban Institute 2011). Pendekatan efisiensi energi, dengan demikian,

harus mendapatkan dukungan publik dari awal dengan melibatkan penduduk dalam

perencanaan proyek dan mengkomunikasikan keuntungan-keuntungan dari bentuk

baru penerangan publik tersebut. Kampanye informasi terkait dengan penerangan jalan

hemat energi dapat diintegrasikan sebagai bagian dari bentuk informasi dan program

penyadaran yang lebih luas dari sisi manajemen permintaan dan efisiensi energi bekerja

sama dengan PLN dan DGEEU (World Bank 2007).

3.1.2. Best Practices

Beberapa kota, baik negara maju dan berkembang, sudah memulai untuk mengadopsi

penerangan jalan LED. Penerapan penerangan jalan didukung oleh kebijakan yang

komprehensif. Terkait dengan best practices, proyek percontohan, kerja sama antara

kota dan pendekatan bertahap yang memungkinkan berkembangnya investasi jangka

panjang, dapat diidentifikasikan sebagai faktor kunci kesuksesan.

Komponen strategis dari program penerangan jalan yang hemat energi adalah

implementasi dari proyek percontohan. Mengingat bahwa penerangan LED merupakan

teknologi yang masih berkembang, ada kesenjangan informasi terkait dengan biaya,

kinerja, dll. Proyek percontohan, dengan demikian, menyediakan informasi penting bagi

proyek-proyek lanjutan. Bagi para pemangku kepentingan, hal tersebut menjadi sangat

penting untuk meraih kepercayaan terhadap konsep yang ada karena memungkinkan

untuk melakukan penilaian terhadap teknologi yang ada, memungkinkan kota-kota

untuk bisa belajar terkait dengan pengaplikasian dan penurunan risiko investasi. Suatu

proyek percontohan harus bisa dikembangkan secara optimal dan bisa bekerja sama

dengan penyedia listrik dan suplier perlengkapan (Canadian Urban Institute 2011).

Untuk menangani pendanaan proyek dan risiko program, maka pemerintah kota dapat

mengimplementasikan proyek penerangan jalan umum secara bertahap. Dengan cara

bertahap, manfaat teknologi atau penghematan biaya, dan juga meringankan biaya

tinggi di awal dengan memperluas investasi jangka panjang dan manfaat investasi

proyek-proyek baru penghematan energi (Canadian Urban Institute 2011). Pendekatan

serupa sudah dilakukan oleh Semarang pada proyek penerangan jalan sebelumnya, yang

memungkinkan mereka untuk bisa menyimpan dana awal tanpa harus membutuhkan

Sistem Harga Penerangan Jalan

Prosedur pembayaran penerangan jalan umum yang ada adalah sebagai berikut: i) Pajak (1% hingga 10%) ditetapkan oleh PLN bagi rumah tangga pada tagihan

listrik mereka untuk membayar biaya penerangan jalan. ii) PLN mengumpulkan tagihan dari rumah tangga. iii) PLN membayarkan uang tersebut kepada pemerintah daerah. iv) Pemerintah daerah membayar kepada Dinas Penerangan Jalan Umum

Kenaikan persentase pajak pada tagihan pelanggan memungkinkan terkumpulnya dana untuk perbaikan penerangan jalan. Penghematan tersebut bisa dirasakan oleh pelanggan melalui pengurangan pajak sesuai dengan menurunnya permintaan listrik dari sistem penerangan jalan (World Bank 2007).



tambahan dana (World Bank 2007). Pendekatan tersebut cocok diterapkan kepada

beberapa kota yang memiliki dana terbatas.

Mengimplementasikan program penerangan jalan hemat energi membutuhkan keahilan

teknis dan kapasitas keuangan yang memadai. Oleh sebab itu, kota-kota harus bisa

menjajaki kerja sama publik-swasta dan kerja sama dengan kota-kota lainnya. Kerja

sama publik-swasta menjadi perhatian bagi kota-kota dengan dana terbatas sehubungan

dengan investasi dalam penghematan energi berpotensi menyediakan investasi menarik

bagi sektor swasta (McKinsey 2009). Cara lebih lanjut untuk mengoptimalkan hasil

adalah dengan membentuk kelompok kerja regional atau nasional. Keuntungan dari

pembentukan kelompok kerja tersebut, terutama, pada bidang sharing kemampuan,

biaya dan pendanaan (REEP 2009, ICLEI Oceania 2008). Perencanaan dan penyusunan

proyek penerangan jalan hemat energi bisa menjadi kegiatan yang menyerap banyak

waktu dan tenaga. Dengan adanya pertukaran informasi, sumber daya, dan keahlian

diantara kota-kota, terutama kota-kota yang sudah berada pada fase lanjutan, dapat

mempercepat fase perencanaan proyek tersebut. Perlu juga mempertimbangkan

sharing staf tambahan. Tidak jarang skala proyek tidak cukup besar untuk menjaring

minat para suplier. Kota-kota yang bekerjasama dalam proyek lampu jalan tentu

akan perlu teknologi dan instalasi dalam skala besar, yang biasanya berpotensi untuk

menurunkan biaya dan akan membuat semakin banyaknya suplier berpengalaman

yang tertarik berinvestasi. Lebih lanjut, kerjasama tersebut sangat dibutuhkan karena

beberapa pilihan pendanaan tertentu hanya cocok untuk proyek-proyek skala besar dan

bukan skala kecil (REEP 2009). Misalnya, penerangan jalan hemat energi akan lebih

cocok untuk pendanaan melalui kerjasama unilateral atau didukung oleh NAMAs apabila

proyek tersebut dijadikan satu (bundling).

Pendekatan ESCO untuk penerangan jalan

Perusahaan Pelayanan Energi merupakan sebuah model yang sangat direko-mendasikan di sektor energi, namun penggunaannya sangat minim di Indonesia akibat kurang berpengalaman ESCO. Pada dasarnya, ESCO dapat didefinisikan sebagai kesatuan komersial yang memfokuskan diri kepada solusi penghematan energi yang sudah berkembang berdasarkan teknis, sumber daya, dan pendan-aan. Model ini cocok untuk kota-kota dengan perlengkapan penerangan jalan yang tidak memadai, biaya perawatan yang tinggi, tingkat pelayanan yang ren-dah, dana terbatas untuk peningkatan perlengkapan dan penurunan biaya energi. Biasanya, klien (contohnya, kota) dan ESCO akan menyusun kontrak, di mana ESCO menyetujui untuk memberikan pelayanan (misalnya, instalasi penerangan jalan) dan menerima bagian dari biaya energi yang berhasil dihemat sebagai gantinya. Pendekatan tersebut sudah banyak dilakukan di beberapa kota di India. Untuk menghindari harus berurusan dengan banyaknya pemangku kepentingan, maka kota-kota di India mengontrak keseluruhan implementasi kepada satu ESCO saja. ESCO tersebut mempunyai tanggung jawab penuh untuk analisa, desain, instalasi, pendanaan, verifikasi, dan pelatihan yang diperlukan dalam proyek tersebut. Sebagai gantinya, ESCO menerima bagian dari penghematan energi berdasarkan kontrak yang disepakati. Hal tersebut memberikan keuntungan berli-pat bagi kota-kota tersebut karena tidak adanya biaya di awal dan memungkinkan mereka untuk lebih berkonsentrasi kepada kegiatan penting lainnya, sementara ESCO bertanggungjawab untuk implementasi proyek tersebut. Lebih lanjut, risiko kinerja dapat dikurangi karena ESCO memiliki perlengkapan yang lebih baik untuk menjalankan proyek tersebut. Kesuksesan pendekatan ESCO bergantung kepada kemampuan kota-kota tersebut memiliki perencanaan yang nyata untuk pen-erangan jalan LED dan menjamin risiko bisa ditanggung secara adil. Sehubungan dengan kurang berpengalaman ESCO di Indonesia, maka penerapan ESCO mem-butuhkan tindakan aktif dari PLN dan pemerintah daerah.


3.2. Para Pemangku Kepentingan Utama dan Peran Mereka

Terlepas dari kebijakan dan peraturan penghematan energi, setiap kebijakan juga harus

difokuskan pada keuntungan dari kerjasama tersebut, terutama pada sharing keahlian

dan pengetahuan. Kota-kota bisa mendapatkan keuntungan dari bekerja sama untuk

mendapatkan proyek skala besar dan dengan demikian bisa menurunkan biaya (REEP

2009).

Untuk konteks penerangan jalan hemat energi, banyak pemangku kepentingan yang terlibat,

mulai dari pemerintah pusat hingga sub-nasional, penyedia listrik dan penyalur dan dari

perusahaan swasta hingga lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum. Untuk

dapat berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, perlu dibentuk suatu komite

pengawasan. Komite tersebut, mungkin dapat dibentuk dibawah otoritas pemerintah lokal,

akan berkoordinasi secara rutin dengan pemangku kepentingan lainnya yang relevan untuk

mengidentifikasi kesulitan yang ada dan memformulasikan serta memperbaharui kebijakan.

Sebagai tahap pertama, penting untuk melakukan pemetaan atas pemangku kepentingan

yang relevan. Para pemangku kepentingan tersebut bisa individual atau organisasi, yang

relevan atau tertarik dengan proyek tersebut. Pemetaan tersebut harus bisa disusun

oleh setiap manajer proyek tsb dari setiap kota. Pemetaan tersebut juga berguna untuk

mengindentifikasi seberapa pentingnya peran para pemangku kepentingan tersebut

(tidak semua pemangku kepentingan memiliki peran yang sama pentingnya!), seberapa

pentingnya untuk memberikan informasi yang relevan pada mereka dan seberapa

besar kebutuhan untuk bekerja sama dengan mereka. Dengan kata lain, pemetaan

tersebut menyediakan sarana untuk mengelompokkan pemangku kepentingan terkait,

dan dengan demikian dapat mempertimbangkan pemangku-pemangku kepentingan

tersebut sebagai satu kelompok ketimbang individu. Para pemangku kepentingan bisa

didata pada matriks berikut (Lihat Gambar 4).

KeepSatisfied

KeepInformed

Interest

Infl

uen

ce

ManageClosely

KeepInformed

+Two Way

Communication

Gambar 5: Pemetaan atas Pemangku Kepentingan



Berbagai pemangku kepentingan diketahui tertarik pada isu penerangan jalan. Meski

demikian, kemampuan mempengaruhi keputusan mengenai tipe penerangan yang

dibuat, tingkat pencahayaan, dan masalah perawatan serta penggantian lampu,

tentu akan berbeda antara para pemangku kepentingan (Commonwealth of Australia

2005). Dengan banyaknya kelompok dan individu yang akan terpengaruh dampak

dari penerangan jalan, baik kuantitas maupun kualitas, mereka dapat dikelompokkan

menjadi tiga pemangku kepentingan. Pihak berkepentingan tersebut terdiri dari PLN,

perusahaan negara penyedia listrik, otoritas local terkait, dan kontraktor lokal.

Pasar dari perusahaan listrik milik negara mendominasi pasar listrik. PLN bisa

memasang instalasi hingga 84% dari total kapasitas yang sudah dipasang. Meskipun,

UU Energi No. 30/2009 secara teoritis mengakhiri posisi monopoli PLN di pasar listrik

Indonesia sekaligus memperbolehkan IPPs untuk menghasilkan dan membeli listrik

bagi para pelanggan, namun PLN masih tetap menjadi pemain dominan untuk beberapa

tahun ke depan.

PLN telah dilibatkan pada proyek-proyek penerangan jalan sebelumnya sebagai

bagian dari sisi manajemen permintaan (Demand Side Management /DSM). PLN tidak

mempunyai otoritas untuk pengoperasian dan pemeliharaan kecuali LG mempunyai

perjanjian tertulis. Sejauh ini, keterlibatan PLN hanya mencakup hal yang mendasar

dan kebanyakan melakukan instalasi dari meteran yang baru. Keterlibatan PLN yang

kuat dilihat saat menentukan kesuksesan program penerangan jalan (World Bank

2007). Contohnya, program penggantian CFL tahun 2006/07 yang dinilai sukses

karena adanya keterlibatan dari PLN (REEP 2009). Sementara keterlibatan PLN lebih

banyak berfokus pada sisi penyediaan (supply), mereka sudah menyatakan ketertarikan

untuk lebih terlibat pada sisi permintaan. Secara spesifik, mereka berencana untuk

lebih terlibat pada perencanaan energi perkotaan untuk mengindentifikasi kehilangan

tenaga (power loss) dalam skala besar (contoh, lampu penerangan jalan ilegal dengan

instansi pemerintah daerah) dan mendukung pendekatan hemat energi. Untuk PLN,

program penerangan jalan yang efektif dan hemat energi akan memberikan keuntungan

signifikan, dalam bentuk berkurangnya penjualan yang tidak memberikan profit, serta

meringankan beban pada beberapa jaringan listrik (World Bank 2007, REEP 2009).

Sistem pembayaran penerangan jalan saat ini dinilai merugikan karena memberikan

kesempatan terjadinya pencurian listrik. Hal tersebut berujung pada situasi di mana

PLN dengan sengaja menurunkan penyaluran listrik dengan mematikan listrik pada

malam hari dan menyalakan tombol off lebih awal untuk mengurangi jumlah listrik

yang bisa dicuri oleh jaringan-jaringan tidak resmi (REEP 2009). Pendekatan efektif

untuk mengatasi pencurian listrik adalah dengan memasang sistem kontrol digital.

Penerangan jalan hemat energi juga bisa mengatasi persoalan ketidakseimbangan

penyediaan/permintaan yang berujung kepada pemutusan listrik secara regular dan

tampaknya akan semakin memburuk di masa depan sehubungan dengan permintaan

yang akan semakin meningkat sementara kapasitas suplai semakin terbatas. Dengan

perkiraan penghematan energi sebesar 80-160 MW dari sektor penerangan jalan dan

hampir tumpang tindih dengan waktu beban puncak PLN, penggantian penerangan

jalan konvensional oleh LED menjadi pilihan yang menarik bagi PLN (World Bank 2007).

Pemangku kepentingan yang relevan kedua adalah pemerintah daerah. Sebagai bagian

dari pelayanan publik, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk keseluruhan

pengoperasian dan pemeliharaan penerangan jalan umum. Dalam keputusan terkait

dengan penerangan jalan, pemerintah daerah harus bisa menjamin kualitas dan kuantitas

dari penerangan jalan umum yang sesuai dengan kebutuhan para pembayar pajak meliputi

para pejalan kaki dan keselamatan kendaraan, kenyamanan, dan pelayanan lainnya yang


berkaitan dengan penerangan publik (REEP 2009). Dikarenakan penerangan jalan umum

berpengaruh secara signifikan terhadap budget pemerintah kota, pada umumnya banyak

kota yang tertarik dengan keunggulan ekonomis dari penerangan jalan hemat energi. Tidak

seperti negara lain, pemerintah daerah di Indonesia memiliki kontrol utama dan tanggung

jawab terhadap instalasi dan operasi penerangan jalan. Tanggung jawab pada pengadaan

Penerangan Jalan akan tergantung kepada tipe jalan : Untuk Jalan Nasional (dana dari

Kementerian Perhubungan); untuk Propinsi (dana Propinsi), dan untuk jalan kota (dana

kota). Meski demikian, setelah pemasangan seluruh perlengkapan, pengoperasian dan

pemeliharaan Penerangan Jalan harus dialihkan kepada otoritas kota yang bertanggung

jawab untuk kegiatan tersebut. Lebih lanjut, tanggung jawab tersebut akan didelegasikan

kepada Dinas terkait (tergantung kepada rencana jangka menengah pemerintah daerah).

Dalam pemerintah daerah, unit spesifik, DSM PJU, ditugaskan untuk melakukan koordinasi

terkait penerangan jalan. Unit tersebut biasanya terintegrasi pada salah satu lembaga

pemerintah daerah : Dinas Pekerjaan Umum (DPU); Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Kurangnya kapasitas administrasi dan teknis

untuk mempertahankan LED dan penerangan jalan hemat energi dan berhubungan

dengan pemangku kepentingan lainnya (REEP 2009) menjadi salah satu penghalang bagi

manajemen penerangan jalan yang efisien. Sharing pengetahuan dan keahlian antara

pemerintah daerah bisa diperkuat dengan membentuk kelompok kerja regional yang

terdiri dari beberapa dewan tingkat propinsi sama seperti yang dilakukan di Australia

(ICLEI 2008).

Keterlibatan kontraktor lokal bervariasi untuk kota yang berbeda. Tanggung jawab utama

mereka adalah perlengkapan LED, penggantian penerangan jalan dan instalasi penerangan

jalan baru. Untuk beberapa kota, mereka juga memperhatikan perawatan secara regular.

Pemangku kepentingan lainnya yang juga relevan, antara lain, lembaga pemerintahan

tingkat nasional (kementerian, dinas penghematan energi, dll), pemerintah daerah, pusat,

regulator listrik daerah, penyedia perlengkapan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Secara teori, ada banyak variasi suplier yang potensial. Secara umum, produk-produk

penerangan jalan harus mematuhi standard dari Standard Nasional Indonesia (SNI)

dan ketentuan kebijakan dan prosedur. Meski demikian, tergantung dari skala proyek

tersebut, bisa terdapat beberapa kesulitan dalam menarik suplier yang potensial dengan

harga yang masuk akal. Idealnya, para suplier dapat dipilih dengan proses tender

yang kompetitif. Pemangku kepentingan industrial yang penting termasuk asosiasi

penerangan jalan (ALIKI, APERLINDO) dan asosiasi kontraktor listrik (AKLI).

Untuk peran pemerintah, Direktorat Jendral Kelistrikan dan Penggunaan Energi

(DGEEU) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertindak

sebagai focal point untuk konservasi energi dan energi efisiensi. Lembaga tersebut

memformulasikan tujuan energi efisiensi, menetapkan norma, standard, proses dan

kriteria terkait dengan konservasi energi. DGEEU bekerja sama dengan PLN bertanggung

jawab untuk mengkoordinasikan aktifitas DSM di Indonesia (IEEJ 2011). Secara total,

DSM memliki empat sub-program, termasuk DSM PJU, yang mengkoordinasikan sisi

manajemen permintaan energi pada penerangan jalan umum. Pada proyek penerangan

jalan sebelumnya, peran DGEEU dibatasi. Meski demikian, sama halnya dengan PLN,

keterlibatan yang lebih kuat dan strategi yang lebih agresif kepada implementasi

penerangan publik hemat energi dilihat sebagai hal yang krusial (World Bank 2007).

Aktor publik lainnya yang relevan termasuk Kementerian Pekerjaan Umum yang

menyediakan standard Penerangan Jalan dan panduan untuk ketentuan dan instalasi,

dan kementerian perhubungan menyediakan panduan untuk kondisi umum dari jalan-



jalan yang ada di perkotaan. Untuk beberapa kasus, Kementerian Perumahan juga

terlibat dalam perencanaan DSM PJU untuk jalan arteri sekunder di area perumahan

dan jalan-jalan kecil. Sektor listrik juga tergantung kepada keputusan administrasi dari

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu),

dan Badan Perencanaan Pembangungan Nasional (BAPPENAS). Dengan demikian harus

ada penilaian lebih menyeluruh terkait kementerian mana yang relevan dan cara untuk

mengintegrasikan mereka (Lihat : Tabel 3).

Lembaga keuangan dapat memiliki peran yang penting dalam menyediakan produk-

produk finansial untuk pendekatan energi efisiensi. Meski demikian, karena rendahnya

tarif listrik, proyek energi efisiensi belum sepenuhnya dipertimbangkan karena mereka

masih belum dianggap menarik untuk memberikan keuntungan investasi. Satu-satunya

pengecualian adalah Asian Development Bank (ADB) yang sudah terlibat pada program

CFL sebelumnya dengan mengembangkan pinjaman baru untuk efisiensi dari sisi

permintaan yang mencakup pendanaan untuk mendistribusikan jutaan CFLs untuk

pelanggan PLN yang sangat miskin (US AID 2007). Pengguna penerangan jalan tidak

dapat mempengaruhi (atau terbatas pengaruhnya) dalam proses pemilihan lampu

penerangan jalan; mereka hanya bisa/seharusnya bisa meminta lampu penerangan jalan

lebih banyak atau yang berbeda atau mengajukan komplain. Meski demikian, otoritas

kota harus menjamin bahwa penerangan jalan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat

dan memberikan informasi apabila ada perubahan dari penerangan jalan.

Pemangku Kepentingan Lingkup Kerja

Lembaga Pemerintahan

Kementerian Energi dan Sumber Tugas dan tanggung jawabDaya Mineral (ESDM) • Bertindak sebagai focal point dari konservasi energi nasionalDirektorat aktif dalam efisiensi energi dan program penghematan energi.Direktorat Jendral Ketenagalistrikan • Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakandan Pemanfaatan Energi (DGEEU) konservasi energi (contohnya, Peraturan Pemerintah No.Direktorat Jendral Energi Terbarukan 70/2009)dan Konservasi Energi (EBTKE) • Menetapkan norma, standard, proses, dan kriteria terkait

dengan konservasi energi • Menyediakan pelatihan teknis dan mengevaluasi program

konservasi energi • Menjalankan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang akan dilakukan oleh

PLN (disetujui oleh parlemen, misalnya Peraturan Menteri No 7/2010)

• Bersama Kementerian Dalam Negeri mengedarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) kepada PLN untuk mengoleksi dan menerima pajak penerangan jalan (untuk diberikan kepada pemerintah lokal dalam mempromosikan program efisiensi/konservasi (contohnya, DSM)

• Pendidikan dan Pusat Pelatihan untuk Kelistrikan dan Energi Terbarukan yang akan menggelar pelatihan terkait dengan energi efisiensi dan konservasi energi

Kementerian Keuangan (DEPKEU) Tugas dan tanggung jawab • Menetapkan pajak lokal dan UU retribusi no 28/2009 untuk

diimplementaskan oleh pemerintah lokal (misalnya, pajak penerangan jalan)

Badan Perencanaan Pembangunan • Mengkonsolidasikan perencanaan nasional, termasuk energiNasional (BAPPENAS) • Menentukan dukungan pemerintah Indonesia • Menunjuk partner pemerintah

Dewan Koordinasi Energi Nasional • Dewan koordinasi antar-kementerian energi nasional(BAKOREN) • Mengkoordinasikan program energi nasional

Tabel 5: Peta awal dari

pemangku kepentingan


Badan Pengkajian dan Penerapan • Mendukung upaya pengkajian teknologi untuk pemerintahTeknologi (BPPT) Indonesia • Membantu perencanaan nasional dalam pengaplikasian teknologi dan

audit energi • Mengembangkan dan mengimplementasikan proyek percontohan dan

pre-komersial • Mengatur laboratorium penelitian energi bersih dan fasilitas uji coba • Mempromosikan kesadaran energi

Badan Standard Nasional (BSN) • Menetapkan standard untuk aplikasi seperti CFLs, lemari pendingin,pendingin ruangan, dan motor kecil

• Menetapkan standards minimum kinerja energi (MEPS) untuk alat-alat yang terpilih berdasarkan Standard Nasional Indonesia (SNI)

• Menetapkan standard uji coba untuk kinerja energi bagi alat—alat listrik

Menteri Koordinasi bidang Ekonomi • Mengkoordinasikan dan mensinkronkan persiapan dan formulasi(MenkoPerekonomian) kebijakan ekonomi • Mengkoordinasikan kementerian negara dan kepala non departemen

untuk meningkatkan integrasi kebijakan, rencana, dan program dari seluruh departemen

• Mengkoordinasikan penggunaan biofuel dan melaporkan kepada presiden

Clearing House of Energy • Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan energi efisiensiConservation dan kegiatan konservasi

Badan Usaha Milik Negara

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Intervensi di tingkat Nasional • Mengusulkan (dengan ESDM) tarif dasar lisrik, skema pajakDivisi penerangan jalan untuk disetujui oleh parlemen (DPR)Divisi Pelayanan Sertifikasi • Memberikan sertifikasi kepada produk-produk listrik yang akanDivisi Distribusi Regional digunakan konsumen (misalnya, KWh meter)Kantor Pelayanan dan Area Jaringan • Mengkalibrasi sistem meter kelistrikan • Mempromosikan program penerangan energi efisiensi Intervensi di tingkat Lokal • Mengimplementasikan undang-undang dan peraturan pemerintah

terkait pelayann penyediaan listrik dan skema tarif bagi pelanggan di setiap region

• Mempertahankan pelayanan jaringan distribusi • Menginspeksi adanya koneksi ilegal (misalnya, penerangan jalan ilegal

dengan pemerintahan tingkat lokal) • Melakukan survei kalibrasi meter • Mengumpulkan dan menerima tagihan listrik (termasuk pajak

penerangan jalan) • Melakukan transfer pajak penerangan jalan yang sudah terkumpul

kepada dinas keuangan pemerintah lokal

Koneba • Perusahaan pelayanan energi (ESCO) • Menyediakan pelayanan konsultasi terkait dengan manajemen energi

dan teknik, termasuk audit energi • Divisi energi terbarukan

Pemerintah Lokal

Pemerintah dan otoritas lokal Intervensi pada tingkat lokal (kabupaten/kota) • Menjalankan peraturan daerah terkait dengan tarif pajak penerangan jalan (disetujui oleh dewan kota)Departemen • Merencanakan dan mengimplementasikan program peneranganDinas/Departemen bertanggungjawab jalanuntuk manajemen penerangan jalan Intervensi pada tingkat nasionalumum (PJU) • Menjalankan peraturan daerah terkait dengan pajak peneranganDinas/departemen bertanggungjawab jalan (disetujui oleh dewan kota)menerima pajak penerangan jalan • Merancang, menganggarkan, mengimplementasikan, dan mengawasi (Dispenda) program penerangan jalan daerah • Memasang dan merawat seluruh penerangan jalan serta fasilitas

pendukungnya • Pengadaan produk-produk penerangan jalan dan fasilitas

pendukungnya • Menerima dan melayani permintaan dan komplain pelanggan terkait

penerangan jalan • Mengeluarkan ijin pelayanan penerangan jalan • Melakukan inspeksi jaringan penerangan jalan yang ilegal (bekerja

sama dengan PLN di area tersebut)



Non-Pemerintahan

Produsen dan Distributor Intervensi pada tingkat lokalPenerangan/Penerangan Jalan • Memproduksi dan mendistribusikan produk-produk penerangan/(misalnya, Phillips, Osram, dll) penerangan jalan yang sudah memenuhi standard dari

Standard Nasional Indonesia (SNI) and procurement policy and procedures

Intervensi pada tingkat nasional • Mendistribusikan produk-produk penerangan/penerangan jalan

kepada konsumen

Asosiasi Produsen Penerangan/ Intervensi pada tingkat lokalPenerangan Jalan (AILKI, • Mempromosikan program penerangan hemat energi/APERLINDO) penerangan jalan Intervensi pada tingkat nasional • Mematuhi seluruh prosedur dan sistem pengadaan • Memfasilitasi peningkatan kapasitas di daerah

Asosiasi kontraktor Kelistrikan (AKLI) Intervensi pada tingkat lokal • Bekerja sama dan bermediasi dengan kementerian nasional

yang terkait (ESDM, Industri, etc) sehubungan dengan perkembangan penerangan nasional/penerangan jalan di Indonesia ( program produk nasional)

Intervensi pada tingkat nasional • Menangani dan merespons permintaan dan komplain pelanggan • Menginisiasi skema keuangan yang memungkinkan kepada LG

atau melalui organisasi perantara (misalnya, ESCO)

Institusi keuangan (contoh, bank Intervensi tingkat lokal dan nasionalnasional dan regional) • Memperkenalkan pendanaan hijau (green financing) untuk

program penghematan energi

NGO nasional dan lokal (terkait Intervensi pada tingkat lokaldengan energi) • Mempromosikan program kesadaran penghematan energi Intervensi pada tingkat nasional • Mempromosikan program kesadaran penghematan energi • Berpartisipasi dalam memerangi jaringan ilegal penerangan

jalan

Yayasan Lembanga Konsumen Intervensi pada tingkat lokalIndonesia (YLKI) • Melakukan mediasi dengan kementerian nasional/pemangku

kepentingan lainnya (ESDM,PLN, swasta) terkait dengan tarif dasar listrik, pajak penerangan jalan, pengadaan hijau, anti-monopoli,pelayanan, etc.

Intervensi pada tingkat nasional • Melakukan mediasi dengan pemerintah lokal terkait pelayanan

dan kinerja penerangan jalan, skema tarif penerangan jalan daerah, etc

Universitas Lokal (misalnya, Intervensi pada tingkat nasionaldepartemen kelistrikan) • Melakukan penelitian terhadap produk-produk penghematan

energi dan penggunaannya di daerah • Mempromosikan kesadaran penghematan energi dan program

peningkatan kapasitas • Mendukung pengembangan penerangan jalan di daerah

(misalnya, survei, desain/perencanaan/pengawasan, sistem meter, etc)


Table 7: Aset penerangan jalan milik kota.

Grid emission factors (as of 31 March 2011)

OM: Operating MarginBM: Build MarginCM: Combined Margin

Untuk langkah pertama menjalankan proyek penerangan listrik hemat energi

harus melihat persediaan yang ada. Hal tersebut dimaksudkan untuk

memberikan gambaran infrastruktur dari penerangan jalan yang ada dan

membantu mereka untuk mengidentifikasikan perbedaan dan opsi-opsi

perbaikan sistem. Inventarisasi harus mencakup, antara lain, nomor dan tipe Penerangan

Jalan yang ada serta konsumsi energi dan biaya.

Analisa Efisiensi 4

Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut akan menyediakan informasi yang

diperlukan untuk menghitung baseline BAU yang menggambarkan konsumsi energi,

diasosiasikan dengan emisi GRK sama halnya dengan investasi dan biaya perawatan

Penerangan Jalan hingga 2020. Baseline tersebut mengasumsikan tidak ada retro-fitting dari fasilitas penerangan jalan yang ada. Emisi GRK bisa dikalkulasikan dengan

menggunakan formula sederhana:

[data kegiatan] X [faktor emisi]

Lokasi Nomor Tipe Penggunaan Biaya Energi Biaya Energi (IDR/year) Pemeliharaan (MWh/year) (IDR/year)

Eg 1 Main 20006 80W Mercury 3,333 $100,000 $100,000Street VapourMotown

Total

Region Average CM Average OM Average BM (No. of projects) (No. of projects) (No. of projects)

Java 0.865 0.822 0.908 (6) (6) (6)

Kalimantan 0.683 0.693 0.674 (3) (3) (3)

Sulawesi 0.648 0.625 0.671 (4) (4) (4)

Sumatera 0.764 1.011 0.517 (12) (12) (12)



Table 8: Konversi teknologi Penerangan Jalan

konvensional ke LED (Contoh OSRAM sistem Modulear

HPML).

Selanjutnya, otoritas terkait harus mengkalkulasikan beberapa skenario implementasi

lampu jalan LED dan membandingkan hasil dengan baseline untuk menilai keuntungan

terkait dengan biaya, konsumsi energi dan emisi GRK dari teknologi Penerangan Jalan

LED. Dari teknologi yang ada, teknologi penerangan jalan LED telah diidentifikasikan

sebagai teknologi paling maju yang tersedia, menyediakan kualitas pencahayaan lebih

baik sekaligus lebih efisien. Tergantung kepada lampu penerangan jalan yang sudah

ada, jumlah module HPML yang tepat harus dipilih (lihat tabel 8)

Existing Street Lighting Converted Number of HPML Modules



HPS 70W 2 modules

HPS 150W 4 Modules

HPS 250W 8 Modules

PLC 45W 2 Modules

ML/High Intensity Discharge (HID) Lamp 160W 3 Modules

TL/Fluorescent Lamp 35W 1 Module

Pijar/Incandescent Lamp 200W 2 Modules

Untuk memperkirakan waktu untuk mendapatkan kembali biaya investasi awal, maka

periode pembayaran untuk berbagai skenario implementasi harus bisa dikalkulasikan.

Untuk melakukan analisa ekonomi, otoritas lokal terkait akan disediakan metoda

kalkulasi berupa financial tool oleh OSRAM. Bersamaan dengan proses tersebut,

beberapa pertanyaan harus dijawab oleh otoritas tersebut:

• Berapa jangka waktu periode pembayaran kembali yang masuk akal dibandingkan

dengan opsi investasi alternatif?

• Pendanaan publik apa yang tersedia dan apakah bisa digunakan untuk membiayai

program tersebut?

• Tambahan pendanaan apa yang diperlukan dan bagaimana cara mengakses dana

tersebut?

Berdasarkan hasil analisa tersebut, otoritas terkait dapat memilih skenario implementasi

penggantian lampu jalan berdasarkan pertimbangan finansial, sumber daya manusia

dan kapasitas teknis yang tersedia. Penerangan jalan yang pertama kali harus diganti

adalah yang sudah hampir habis masa hidupnya.

4.1. Analisa Efisiensi di Kota-kota di Jawa

Sebagai bagian kolaborasi antara OSRAM dan GIZ, maka OSRAM melakukan analisa

efisiensi secara komprehensif untuk skenario penggantian lampu jalan konvensional

dengan lampu jalan LED yang berbeda untuk beberapa kota terpilih di Jawa. Berdasarkan

hasil tersebut, akan dipilih kota untuk dilakukannya proyek percontohan tersebut.

Tiga skenario penggantian lampu jalan yang berbeda dipilih untuk merefleksikan

cakupan berbeda untuk skenario yang memungkinkan dan untuk membantu otoritas

kota dalam mengembangkan cara yang optimal dan biaya yang efektif untuk program

retrofit penerangan jalan.


Skenario paling ambisius memperlihatkan skenario penggantian lampu sebesar

70%. Memang hal yang paling diinginkan untuk mengganti secara keseluruhan untuk

mendapatkan keuntungan lebih besar, namun beberapa kota akan mengalami kekurangan

kapasitas keuangan dan organisasi, —setidaknya dalam jangka pendek— untuk mencapai

tujuan tersebut. Oleh sebab itu, dua skenario tambahan dimasukkan ke dalam analisa

efisiensi. Skenario terendah mengasumsikan 30% penggantian lampu, sementara

skenario menengah mengasumsikan 50% penggantian lampu.

Jangka waktu untuk pelaksanaan diasumsikan akan selesai dalam periode dua tahun,

mulai dari tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014. Tidak semua kota akan mendapatkan

hasil yang sama, namun periode dua tahun untuk implementasi sangat realistis dan

menguntungkan. Tambahan s staf khususnya teknisi instalasi penerangan jalan LED,

akan dibutuhkan pada waktu pemasangan, dan biaya untuk penerangan jalan LED bisa

diturunkan melalui pembelian secara bundling.

Meski demikian, beberapa aspek tidak dipertimbangkan secara eksplisit dalam analisa

efisiensi karena kurangnya data. Penerangan jalan konvensional biasanya memiliki masa

hidup sekitar 5 tahun sebelum mereka perlu diganti. Untuk menentukan skenario retrofit

secara optimal maka penggantian perlu dilakukan saat mendekati masa hidup dari

lampu jalan yang ada. Dalam hal ini, penerangan jalan yang ada akan digunakan secara

penuh sebelum mereka digantikan oleh lampu yang lebih efisien. Dengan demikian,

analisa yang lebih detail perlu mengkaji trade-offs antara mengganti penerangan jalan

konvensional sebelum dan pada saat waktu masa hidup penerangan jalan tersebut akan

berakhir. Untuk mendukung kegiatan dari kota-kota tersebut, OSRAM mengembangkan

kalkulator yang akan membantu otoritas kota dalam memperkirakan penghematan

energi, biaya, dan CO2 saat mengganti penerangan jalan konvensional dengan LED serta

membantu dewan kota mengembangkan jalur retrofit penerangan jalan yang optimal.

Kalkukasi tersebut berdasarkan beberapa asumsi yaitu:

- Pemasangan penerangan jalan konvesional dimulai tahun 2010

- Tidak ada kenaikan harga untuk lampu dan komponen lainnya

- Tidak ada kenaikan tarif listrik

- Biaya perawatan tetap selama beberapa waktu

- Penggantian untuk penerangan jalan LED dilakukan dalam dua tahap, mulai tahun

2012 dan 2013

Sub-bab berikutnya disusun dengan urutan yang sama, menyediakan gambaran

awal terkait dengan data kuantitatif untuk setiap kota untuk mengkaji keuntungan

dari mengganti penerangan jalan konvensional dengan LED. Data lebih detail akan

dikeluarkan setiap kota secara langsung. Bab tersebut mencakup hal-hal berikut.

Pertama, gambaran tentang keadaan penerangan jalan yang ada mencakup

data pengoperasian termasuk produksi CO2 dan biaya energi/kwh. Data tersebut

merepresentasikan titik awal untuk melakukan analisa efisiensi. Berdasarkan tipe

penerangan jalan yang ada di kota, jumlah module HPML yang dibutuhkan bisa ditentukan

(lihat Box 1). Kedua, total biaya penghematan energi dan penghematan CO2 terhadap

baseline untuk tiga skenario (penggantian lampu 30%, 50%, dan 70%) hingga tahun

2020 bisa diperkirakan. Terakhir, periode pembayaran kembali untuk ketiga skenario

penggantian lampu akan dihitung. Periode pembayaran kembali dikalkulasikan dengan

menjumlahkan investasi dan biaya energi, dan membandingkan biaya total penggantian

penerangan jalan konvesional dengan tiga skenario penggantian lampu LED, yang

dibandingkan dengan kondisi tidak adanya penggantian lampu (kondisi baseline)

Periode pembayaran kembali dapat dicapai saat biaya penggantian penerangan jalan

konvensional sama dengan biaya skenario baseline.



Berdasarkan data yang terkumpul mengenai lampu penerangan jalan dan masa

pakai (waktu pengoperasian), dapat dihitung skenario penghematan biaya energi dan

penghematan produksi CO2 dengan berbagai skenario penggantian lampu (30%, 50%,

70%) . Grafik di bawah menunjukkan biaya penghematan energi per tahun pada periode

2012-2020. Selama tahun pertama (2012), biaya penghematan energi tergolong kecil,

mengingat hanya 50% dari skenario sudah berhasil dicapai. Biaya penghematan energi

secara penuh menjadi terbukti pada tahun 2013 saat 100% dari skenario tersebut

berhasil dicapai. Tabel 3 menggambarkan akumulasi biaya penghematan energi dari

ketiga skenario relatif terhadap baseline pada periode 2012 hingga 2020. Skenario

penggantian lampu 70% relatif terhadap baseline menghasilkan biaya penghematan

energi yang tertinggi secara total maupun tiap tahunnya.

Data Dasar Lampu Jalan

Operasi Jam/Hari (jam) 12

Operasi Hari/Minggu (hari) 7

Total Jam/Tahun (jam) 4032

Biaya Energi/kWh (IDR) 775

Variabel Produksi CO2 0.725

Gambaran Lampu Jalan yang Ada

Tipe Lampu Jumlah Lampu (pcs)

Mercury 125W -

Mercury 250W 3125

HPS 70W -

HPS 150W 875

HPS 250W -

TL 35W -

Duluxstar 45W 525

HWL 160W 525

Bulb 200W -

Serupa dengan grafik biaya penghematan energi, grafik di bawah merefleksikan

penghematan CO2 per tahun untuk ketiga skenario penggantian pada periode 2012-2020.

Tabel 3 meringkaskan akumulasi penghematan CO2 untuk ketiga skenario pada tahun

2012 hingga 2020. Sekali lagi, skenario penggantian 70% memberikan hasil penurunan

CO2 tertinggi per tahunnya maupun secara keseluruhan, dibandingkan dengan skenario

baseline.

4.1.1. Probolinggo

Data penerangan jalan yang ada di kota Probolinggo diuraikan pada tabel berikut.


Dengan penghitungan biaya penghematan energi dan asumsi biaya investasi untuk

penerangan jalan LED dan penerangan jalan konvesional, maka periode pembayaran

kembali dapat dihitung. Periode pembayaran kembali menggambarkan saat situasi

dimana biaya penerangan jalan LED menjadi lebih efektif ketimbang dengan penerangan

jalan konvensional. Periode pembayaran kembali bisa bervariasi tergantung kepada

beberapa faktor. Contohnya, lampu HPS 250W perlu diganti dengan Module HPML

8, sementara lampu Mercury 250 W hanya perlu diganti dengan Module HPML 4.

Mengganti lampu yang pertama akan menghasilkan biaya yang lebih tinggi ketimbang

yang kedua. Selain itu, periode pembayaran kembali dipengaruhi secara signifikan oleh

tarif listrik. Tingginya tarif listrik akan menghasilkan periode pembayaran kembali yang

lebih cepat dan sebaliknya.

Sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini pada tahun pertama menggantikan

penerangan jalan konvensional akan mengeluarkan biaya lebih banyak ketimbang

berada pada skenario baseline karena biaya investasi untuk penerangan jalan LED lebih

tinggi. Meski demikian, setelah beberapa tahun, biaya penghematan energi akan bisa

menutupi tingginya biaya investasi menyebabkan rendahnya biaya di bawah ketiga

skenario berbeda tersebut. Untuk kasus Probolinggo untuk skenario penggantian 30%

dan 50%, periode pembayaran kembali akan dicapai pada tahun ke-4, sementara untuk

skenario penggantian 70% akan dicapai pada tahun ke-5. Sangat penting untuk diingat

bahwa meskipun skenario 30% menghasilkan periode pengembalian investasi yang

paling cepat, skenario penggantian 70% tetap menjadi skenario terbaik karena bisa

menghasilkan penghematan energi yang besar untuk jangka panjang.

Total Presentase Penggantian 30% 50% 70%

Total Penghematan CO2 (tons) 5.551,86 9.253,10 12.954,34

Total Penghematan Biaya Energi (IDR) 13.266.619.632 17.223.116.400 21.179.613.168

Total CO2/Penghematan Biaya Energi



4.1.2. Malang

Data penerangan jalan yang ada di kota Malang diuraikan pada tabel berikut.









Mercury 125W 438

Mercury 250W 2740

HPS 70W -

HPS 150W 400

HPS 250W 1643

TL 35W -

Duluxstar 45W -

HWL 160W -

Bulb 200W -

Berdasarkan data yang terkumpul mengenai lampu penerangan jalan dan masa pakai

(waktu pengoperasian), maka dapat dihitung skenario penghematan biaya energi dan


70%). Grafik di bawah menunjukkan biaya penghematan energi per tahun pada periode








Sama halnya dengan grafik biaya penghematan energi, grafik di bawah memperlihatkan

penghematan CO2 per tahun untuk tiga skenario penggantian pada periode 2012-

2020. Tabel 3 memperlihatkan akumulasi penghematan CO2 untuk ketiga skenario

pada periode 2012 hingga 2020. Sekali lagi, skenario penggantian 70% memberikan

hasil penurunan CO2 tertinggi per tahunnya maupun secara keseluruhan, dibandingkan

dengan skenario baseline.






jalan konvensional. Periode pembayaran kembali bisa bervariasi tergantung kepada

beberapa faktor. Contohnya, lampu HPS 250W perlu diganti dengan Module HPML

8, sementara lampu Mercury 250 W hanya perlu diganti dengan Module HPML 4.

Mengganti lampu yang pertama akan menghasilkan biaya yang lebih tinggi ketimbang

yang kedua. Selain itu, periode pembayaran kembali dipengaruhi secara signifikan oleh

tarif listrik. Tingginya tarif listrik akan menghasilkan periode pembayaran kembali yang

lebih cepat dan sebaliknya.

Sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini, pada tahun pertama menggantikan

penerangan jalan konvensional akan lebih mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan

dengan skenario baseline karena biaya investasi untuk penerangan jalan LED lebih tinggi.

Meski demikian, setelah beberapa tahun, biaya penghematan energi akan bisa menutupi

tingginya biaya investasi; dan maka dari itu menyebabkan rendahnya biaya di bawah

ketiga skenario berbeda tersebut. Untuk kasus Malang untuk skenario penggantian

50% dan 70%, periode pembayaran kembali akan dicapai pada tahun ke-6, sementara

untuk skenario penggantian 30% akan dicapai pada tahun ke-5. Sangat penting untuk

diingat bahwa meskipun skenario 30% menghasilkan periode pengembalian investasi

yang paling cepat, skenario penggantian 70% tetap menjadi skenario terbaik karena

bisa menghasilkan penghematan energi yang besar untuk jangka panjang.




Total CO2/Energy Costs Savings



4.1.3. Mojokerto

Data penerangan jalan yang ada di kota Mojokerto diuraikan pada tabel berikut.









Mercury 125W -

Mercury 250W 757

HPS 70W 155

HPS 150W 235

HPS 250W 665

TL 35W 39

Duluxstar 45W -

HWL 160W -

Bulb 200W -

Berdasarkan data yang terkumpul mengenai lampu penerangan jalan dan masa pakai

(waktu pengoperasian), maka dapat dihitung skenario penghematan biaya energi dan





















jalan konvensional. Periode pembayaran kembali bisa bervariasi tergantung pada

beberapa faktor. Misalnya, lampu HPS 250W perlu dignati dengan Module HPML 8,

sementara lampu Mercury 250 W perlu diganti dengan Module HPML 4. Mengganti

lampu yang pertama akan menghasilkan biaya yang lebih tinggi ketimbang yang kedua.

Selain itu, periode pembayaran kembali dipengaruhi secara signifikan oleh tarif listrik.

Tingginya tarif listrik akan menghasilkan periode pembayaran kembali yang lebih cepat

dan sebaliknya.






skenario berbeda tersebut. Untuk kasus Mojokerto untuk skenario penggantian 50%












4.1.4. Yogyakarta

Data dasar untuk penerangan jalan dan gambaran tipe penerangan jalan yang ada

terdapat pada tabel di bawah ini.









Mercury 125W -

Mercury 250W 140

HPS 70W 3557

HPS 150W 3166

HPS 250W 1554

TL 35W -

Duluxstar 45W -

HWL 160W -

Bulb 200W -













penghematan CO2 per tahun untuk tiga skenario penggantian pada periode 2012-2020.

Tabel 3 memperlihatkan akumulasi penghematan CO2 untuk ketiga skenario pada

periode 2012 hingga 2020. Sekali lagi, skenario penggantian 70% memberikan hasil

penurunan CO2 tertinggi per tahunnya maupun secara keseluruhan, dibandingkan








beberapa faktor. Misalnya, lampu HPS 250W perlu diganti dengan Module HPML 8,





dan sebaliknya.






skenario berbeda tersebut. Untuk kasus Yogyakarta untuk skenario penggantian 50%












4.1.5. Surakarta











Mercury 125W -

Mercury 250W 12318

HPS 70W 200

HPS 150W -

HPS 250W 1750

TL 35W 442

Duluxstar 45W 419

HWL 160W -

Bulb 200W 171





























dan sebaliknya.






skenario berbeda tersebut. Untuk kasus Surakarta, periode pembayaran kembali akan

bisa dicapai pada tahun keempat pada ketiga skenario penggantian. Khususnya, pada

kasus Surakarta, skenario penggantian 70% akan menjadi skenario terbaik karena bisa

mencapai penghematan energi yang lebih tinggi pada jangka panjang; dan perkiraan

periode pembayaran kembali investasi awal pun sama antara skenario penggantian

70% dengan skenario lainnya.







4.1.6. Semarang











Mercury 125W -

Mercury 250W 2193

HPS 70W 25681

HPS 150W 22927

HPS 250W 10561

TL 35W -

Duluxstar 45W -

HWL 160W -

Bulb 200W -





























dan sebaliknya.


penerangan jalan konvensional akan mengeluarkan biaya lebih besar ketimbang berada

pada skenario baseline karena biaya investasi untuk penerangan jalan LED lebih



skenario berbeda tersebut. Untuk kasus Semarang untuk skenario penggantian 50%












4.1.7. Pekalongan











Mercury 125W -

Mercury 250W 5140

HPS 70W 150

HPS 150W 400

HPS 250W 1000

TL 35W -

Duluxstar 45W -

HWL 160W -

Bulb 200W -













Penghematan CO2 per tahun untuk tiga skenario penggantian pada periode 2012-











beberapa faktor. Misalnya, lampu HPS 250W perlu dignati dengan Module HPML 8,





dan sebaliknya.


penerangan jalan konvensional akan mengeluarkan biaya lebih besar ketimbang berada

pada skenario baseline karena biaya investasi untuk penerangan jalan LED lebih



skenario berbeda tersebut. Untuk kasus Pekalongan untuk skenario penggantian 50%












4.2. Jalan Percontohan di Malang

Sebagai bagian dari kerja sama GIZ PAKLIM – OSRAM untuk penerangan jalan hemat

energi, penerangan jalan konvensional akan diganti dengan penerangan jalan LED di

jalan utama (Jalan Kertanegara) di Malang, Jawa Timur. Tidak hanya itu, dalam proyek

ini juga dilakukan kegiatan monitoring melalui meteran untuk mengukur konsumsi

energi bulanan, sebelum dan sesudah penggantian dilakukan.

Proses monitoring berlangsung selama dua bulan dan dilakukan secara terukur dan

nyata melalui pengamatan konsumsi energi pada meteran yang terpasang pada tiang

lampu jalan. Pada bulan pertama, meteran mengukur konsumsi energi penerangan jalan

konvensional yang selama ini telah terpasang di jalan yang terpilih sebagai pilot street.

Kemudian pada bulan kedua, setelah penerangan jalan konvensional diganti dengan

penerangan jalan LED, meteran juga mengukur konsumsi energi dari penerangan jalan

LED tersebut.

Jumlah lampu jalan sebanyak 14 buah lampu sodium 250 W. Semua lampu terintegrasi

ke dalam sistem dimmer yang beroperasi dari pukul 17.00-23.00 dengan kondisi menyala

penuh, dan akan berkurang menjadi 150 W pada pukul 23.00-05.00. Rata-rata konsumsi

energi lampu konvensional adalah 238 W per lampunya. Perhitungan ini didapatkan dari

angka rata-rata konsumsi energi saat kondisi lampu menyala penuh dan kondisi lampu

yang menyala saat sistem dimming sedang beroperasi.

HPS 250W Siteco SL10 MIDI

Jam Pengoperasian/Hari (Jam) 12

Hari Pengoperasian/Minggu (Hari) 7

Total Jam/Bulan (Jam) 336


Faktor emisi CO2 (tons/Mwh) 0.725

Jumlah lampu (unit) x14

Total Watt/Lampu (Watt) 238 159

Tanggal Awal dari Perhitungan Meteran Listrik 2-Jul-12 10-Oct-12

Awal dari Nomor kWh Meteran (kWh) 42,770.90 45,194.90

Tanggal Berakhir dari Perhitungan Meteran Listrik 2-Aug-12 10-Nov-12

Akhir dari Nomor kWh Meteran (kWh) 45,157.20 45,999.90

Konsumsi Listrik/Bulan (kWh) Berdasarkan Data yang Dikumpulkan 1,120 748

Berdasarkan Meteran Listrik 2,386 805

Total Listrik/Bulan (IDR) Berdasarkan Data yang Dikumpulkan 918,033 613,308

Berdasarkan Meteran Listrik 1,956,766 660,100

Produksi CO2 /Bulan (tons) Berdasarkan Data yang Dikumpulkan 0.81 0.54

Berdasarkan Meteran Listrik 1.73 0.58

Sebelum penggantian(Lampu Jalan Konvensional)

Setelah penggantian (LED)(Lampu Jalan LED)

Table 9: Tabel data monitoring penerangan jalan LED.


HPS 250W Siteco SL10 MIDI

Total Watt 288 159

Kuantitas 14 14

Masa Hidup (Jam) 10,000 70,000

Biaya listrik / kWh (IDR) 820 820

Lama Waktu (jam)/ tahun 4,380 4,380

Harga lampu (IDR) 2,644,300 12,717,045

Konsumsi Energi /tahun( kWh) 17,660 9,750

Biaya listrik/tahun (IDR) 14,481,331 7,994,902

Biaya Re=lamping i/c lampu (IDR) 18,860,100 -

Biaya/tahun 33,341,431 7,994,902

Investasi awal tambahan 10,072,745

Biaya pemeliharaan (IDR) 50,000

Lama waktu/hari (Jam) 12

RINGKASAN

HPS 250W Vs. Siteco SL10 MIDI

Penghematan/tahun (IDR) 25,346,530

Penghematan/tahun (%) 45%

Investasi awal tambahan (IDR) 141,018,430

Periode Pengembalian (tahun) 5.56

Hasil monitoring terhadap jalan percontohan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

antara konsumsi secara teoristis berdasarkan data diatas kertas yang dikumpulkan oleh

instansi lokal terkait dan konsumsi sesungguhnya yang telah diukur dengan meteran

yang sudah terpasang, perbedaan tersebut sebesar; Lampu konvensional: 53%, lampu

LED: 7%. Berdasarkan dengan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, rata-rata

penghematan energi sebesar 33.2% (372 kWh per bulan atau sama dengan 0,27 tons

per bulan), sementara saat dilakukan perhitungan berdasarkan meteran yang dipasang,

penghematan energi menunjukan hasil yang lebih baik, yaitu sebesar 66.3% (1,581 kWh

per bulan atau sama dengan 1,15 tons per bulan).

Hasil tersebut memperlihatkan, pada satu sisi, pemasangan meteran di perkotaan

sangat diperlukan untuk menunjukkan konsumsi energi lampu penerangan jalan yang

sebenarnya. Hal tersebut merupakan hal yang paling penting apabila sistem pembayaran

yang didorong oleh permintaan akan dibentuk. Lebih lanjut, hasil tersebut juga

menunjukkan bahwa penggantian penerangan jalan konvensional ke penerangan jalan

LED berujung kepada penghematan energi secara signifikan yang dibuktikan melalui

penghematan biaya dan CO2 secara nyata, serta berkontribusi terhadap pengurangan

emisi gas rumah kaca.

Biaya perawatan lampu : Rp 50.000,-/ unit lampu(estimasi)

Lama pengoperasian : 12 jamTable 10:Payback calculation untuk penggantian lampu jalan konvensional ke lampu jalan LED.




Monitoring atas kegiatan penerangan jalan hemat energi (LED) memberikan

beberapa keuntungan yang akan didapat oleh pemerintah daerah. Kinerja

pengukuran akan terekam dan oleh karena itu bisa menyediakan informasi

terkait dengan penerangan jalan LED, dalam bentuk penghematan energi,

biaya, dan penurunan CO2. Dengan demikian, hasilnya dapat membantu menentukan

investasi berikutnya untuk LED.

Apabila sebuah kota mengusulkan penerangan jalan hemat energi sebagai aksi

mitigasi GRK pada RAD-GRK propinsi, akan dibutuhkan informasi yang menargetkan

penghematan energi dan penurunan CO2 dan perlunya dukungan tambahan dana

untuk mengatasi halangan biaya awal dan implementasi. Kerangka kerja RAN-GRK

membutuhkan pelaporan secara periodik terkait dengan kemajuan implementasi begitu

juga halnya dengan pencapaian kWh dan penurunan CO2.

5.1. Pengukuran

Penetapan baseline BAU – yang berarti skenario di masa depan hingga 2020 tanpa

adanya RAN/RAD-GRK yang mendukung aksi mitigasi GRK—sama halnya dengan

kinerja aksi mitigasi GRK itu sendiri memerlukan indikator pengukuran, pelaporan, dan

verifikasi. Tabel berikut memperlihatkan seperangkat indikator yang memungkinkan

proyek penerangan jalan hemat energi dideklarasikan sebagai aksi mitigasi GRK (NAMA)

untuk bisa didukung oleh RAN-GRK:

Persiapan/ indikator peningkatan kapasitas:

- Jumlah staf teknis/staf lokal yang terlatih - Jumlah workshop pelatihan yang disediakan - Jumlah unit monitoring yang dibentuk

Indikator Teknis:

- Jumlah pengurangan emisi CO2 (t CO2) - Jumlah penghematan energi tahunan (KWh, MWh) - Jumlah unit lampu jalan yang diganti dengan LED, jumlah lampu jalan LED yang

dipasang di jalan baru/jalan tanpa lampu - Jam operasional dari unit LED - Tingkat kegagalan tahunan dari perlengkapan LED - Faktor penurunan kualitas dari perlengkapan LED

Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi 5

Table 11: Indikator MRV untuk EESL



- Jumlah lampu jalan yang digunakan/alat-alat yang dibuang - Jumlah lampu jalan yang digunakan kembali/dibuang dengan memperhitungkan

lingkungan (environmentally friendly)

Indikator ekonomis :

- Jumlah pendanaan yang disediakan (Rp) - Biaya pengurangan (Rp) - Jumlah pendanaan disediakan (Rp) per MWh yang dikurangi/ t CO2 yang

diturunkan - Jumlah penghematan biaya per tahun/jumlah penghematan biaya di tahun x

Indikator Sosial-ekonomi :

- Jumlah lampu jalan LED di kota x - Jumlah jalan baru yang dilengkapi dengan lampu jalan LED - Penciptaan lapangan pekerjaan (instalasi, pemeliharaan peridok, dan servis

perbaikan) - Perbaikan kualitas hidup (peningkatan keamanan di malam hari, perbaikan jarak

pandang bagi pengendara mobil dan pejalan kaki, perbaikan tampilan sekitar secara keseluruhan)

- Jumlah investasi publik dan swasta (Rp)

5.2. Pengembangan Inventarisasi Skala Kota dan Baseline BAU

Pengembangan dan pelaksanaan aksi mitigasi GRK (NAMAs) membutuhkan kondisi

‘rujukan’ (reference level) sebagai kondisi untuk mengukur kinerja aksi mitigasi

tersebut, untuk dapat memastikan akuntabilitas. Dalam konteks RAN/RAD-GRK,

baseline BAU merupakan skenario tanpa adanya upaya mitigasi dan dengan demikian

menghasilkan emisi GRK sekian. Contohnya, penggunaan teknologi mitigasi perubahan

iklim dari sektor yang teridentifikasi pada periode 2012-2020 (GoI, RAN-GRK guideline

2011). Dengan adanya kota sebagai unit yang mengusulkan penerangan jalan hemat

energi sebagai mitigasi GRK untuk didukung di dalam RAD-GRK, maka baseline BAU

untuk kota tersebut merupakan hal pertama yang harus dikembangkan17. Baseline BAU

memberikan dasar untuk mengembangkan skenario penghematan biaya (Rp), energi

(kWh), dan GRKs (ton CO2). Pengembangan baseline BAU dimlai dari pengumpulan data

diikuti dengan perhitungan.

PENGUMPULAN DATA

Data berikut harus dikumpulkan untuk mengembangkan skenario BAU:

• Konsumsi energi per tahun untuk penerangan jalan kota (3-4 tahun terakhir)

• Biaya per tahun untuk penerangan jalan kota (3-4 tahun terakhir)

• Jumlah unit penerangan jalan

• Jumlah tipe teknologi yang berbeda

• Jumlah sistem penerangan jalan LED yang sudah dipasang

Perhitungan inventarisasi GRK untuk 3-4 tahun terakhir dilakukan sebagai berikut :

AE = ELy * EFgrid

ELy = kilowatt jam untuk lampu jalan perkotaan dalam tahun y

EFgrid = faktor emisi grid CO2 di tahun y

17. Analisa efisiensi pada bab 4 menyediakan perhitungan baseline BAU untuk kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur.


Table 12: Model Pelaporan Perkembangan RAD-GRK Tahunan (level Kota).

PENGHITUNGAN BASELINE BAU

Penghitungan emisi baseline BAU bertujuan untuk mengidentifikasikan level emisi GRK

sebelum dilakukannya kegiatan mitigasi, dan kemudian memproyeksikan emisi GRK di

masa depan. Secara teknis, perhitungan dilakukan dengan memperkirakan emisi yang

dihasilkan berdasarkan:

• Data historis (hasil inventarisasi dari emisi GRK selama 3-4 tahun belakangan).

• Data lanjutan/informasi tanpa adanya campur tangan kebijakan/teknologi mitigasi

perubahan iklim

Meskipun tahun dasar yang digunakan tahun 2010 dan diproyeksikan hingga tahun

2020, data historis sebelumnya, misalnya data sejak tahun 2008, dapat digunakan

sebagai rujukan.

5.3.Pelaporan

Contoh berikut dapat digunakan untuk level kota dalam laporan tahunan terkait

perkembangan aksi mitigasi RAD-GRK LED:

Aksi Mitigasi RAD-GRK - Penerangan Jalan LED

1. Nama Kota: 2. Tahun:

3. Penduduk:

4. Awal Tahun Pengukuran:

5. Target Pengurangan di 2020

kWh: Tons of CO2:: Costs in rupiah:

6. Tahun Pelaporan

Jumlah unit yang diganti oleh LED :

Penyedia penerangan jalan LED :

Penghematan konsumsi energi :

Biaya pengeluaran untuk penerangan jalan LED :

Biaya pengeluaran untuk penerangan jalan secara lokal:

7. Inventarisasi tahun pelaporan

Jenis Lampu Unit Mercurcy HPS LED Other 125W 150W 250W 70W 150W 250W

Jumlah Lampu Unit

Long Lamp-lit streets m/Km

Jumlah Penerangan Jalan dengan Meteran m/Km

Konsumsi Energi kWh

Biaya per KWh Rp

Jam Pengoperasian Jam

Biaya Lisrik per tahun Rp

Biaya perawatan per tahun Rp



Contoh berikut dapat digunakan pada level propinsi untuk melaporkan perkembangan

tahunan dari aksi mitigasi RAD-GRK terkait penerangan jalan LED:

Table 13: Model Pelaporan

Perkembangan RAD-GRK Tahunan (level

Propinsi).

Diharapkan bahwa pemerintah bisa menetapkan prosedur verifikasi untuk memverifikasi

kinerja aksi-aksi mitigasi RAD-GRK. Indikasi utama verifikasi adalah biaya yang efektif,

artinya dibandingkan dengan biaya tambahan (investasi yang diambil) untuk penerangan

jalan yang efisien dan dampaknya, termasuk biaya, energi, dan penghematan CO2

selama kerangka waktu sebelum ditentukan.

Aksi Mitigasi RAD-GRK - Penerangan Jalan LED

1. Nama Kota: 2. Tahun:

3. Penduduk:

4. Awal Tahun Pengukuran:

5. Target Pengurangan di 2020

kWh: Tons of CO2:: Costs in rupiah:

6. Tahun Pelaporan

Jumlah unit yang diganti oleh LED :

Penyedia penerangan jalan LED :

Penghematan konsumsi energi :

Biaya pengeluaran untuk penerangan jalan LED :

Biaya pengeluaran untuk penerangan jalan secara lokal:

Pada lembar Tambahan harus memasukkakn lembar pelaporan yang sudah diisi dari kota-kota yang disebutkan pada 3)


Pemerintah daerah membutuhkan sumber pendanaan tambahan untuk mengatasi

biaya awal yang timbul saat mengganti penerangan jalan konvensional dengan

LED. Pada dasarnya beberapa sumber pendanaan telah tersedia.

Berdasarkan potensi aksi mitigasi yang bisa dimasukkan ke dalam RAD-GRK propinsi,

pemerintah daerah (kota/kabupaten) akan bisa menerima dukungan dana melalui dana

APBN/APBD untuk implementasi.

Dukungan oleh Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bantuan untuk pemerintah sub-nasional untuk

mendanai kegiatan spesifik dalam tanggung jawab fungsional namun ditujukan bagi

prioritas nasional. DAK merupakan dana 5% dari pendapatan pemerintah daerah di

tahun 2012. Dari aktivitas yang mendapatkan alokasi DAK di sektor kehutanan dan

energi, target pendanaan juga ditujukan untuk pengurangan emisi GRK. Pemerintah

nasional perlu mengetahui peruntukan DAK bagi pendanaan penerangan jalan hemat

energi sehingga pemerintah daerah bisa mengakses uang tersebut dengan semestinya.

Dukungan oleh ICCTf

Menurut Pemerintah Indonesia, pengurangan emisi GRK hingga 41% pada tahun

2020 dibandingkan dengan BAU akan bisa dicapai dengan dukungan internasional.

ICCTF dapat dipertimbangkan sebagai mekanisme pendanaan yang tepat untuk dapat

menghubungkan dukungan internasional terkait dengan aksi mitigasi tersebut, termasuk

kegiatan yang memakan biaya tinggi. Dengan demikian, ICCTF bisa dipergunakan untuk

proyek penerangan jalan hemat energi, terutama untuk mempromosikan teknologi

penerangan jalan hemat energi sebagai pendekatan cepat untuk memicu penerapan

dari RAN/RAD-GRK. Terkait dengan kriteria pemilihan yang sudah ditentukan (misalnya,

jumlah unit lampu jalan yang perlu diganti, penghematan energi), baik kota ataupun

propinsi yang mengajukan proposal dari sekumpulan perkotaan (contohnya, data

baseline BAU), skenario mitigasi yang berbeda, termasuk rencana investasi, dapat

mengajukan untuk dukungan pendanaan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral.

Pilihan Pedanaan 6



Oleh sebab itu, kota-kota didorong untuk mempersiapkan proposal penerangan jalan

hemat energi RAD-GRK dan mengajukannya kepada MEMR yang akan melakukan kajian

dan mencarikan dana dari sumber seperti ICCTF.

Gambar 6: Pilihan sumber pendanaan dan prosedur untuk

penerangan jalan hemat energi (per November 2012)


Seksi berikut menggambarkan prosedur langkah demi langkah untuk

mengimplementasikan Proyek Retrofit Penerangan Jalan sebagai kegiatan

mitigasi RAD-GRK termasuk contoh yang diperlukan untuk mempersiapkan dan

mengusulkan aksi tersebut pada level propinsi untuk dipertimbangkan dalam

RAD-GRK.

Untuk informasi lebih lanjut, bisa dilihat bab 1 dan 2 dari buku Panduan EESL

Langkah 1: Pemilihan Profil Penerangan Jalan yang ada

Sebagai langkah pertama untuk menjalankan proyek penerangan jalan hemat energi,

dewan harus melakukan kajian terkait dengan persediaan penerangan jalan yang ada.

Hal tersebut akan memberikan gambaran bagi dewan terkait dengan infrastruktur

penerangan publik yang ada dan membantu mereka untuk mengidentifikasikan

perbedaan dan area yang memungkinkan untuk perbaikan sistem. Invetarisasi harus

memasukkan, antara lain jumlah dan tipe Penerangan Jalan yang ada sama halnya

dengan konsumsi energi dan biaya (Lihat Annex II untuk daftar invetarisasi yang

lengkap).

Kota/kabupaten memiliki invetarisasi lengkap, akurat dari aset penerangan jalan

umum, meliputi biaya, penggunaan lampu, tipe lampu, dan jumlah lampu.

Langkah 2: Penghitungan baseline hingga 2020

Berdasarkan invetarisasi yang sudah dikumpulkan, dewan bisa memperhitungkan

skenario baseline BAU yang menggambarkan konsumsi energi, diasosiasikan dengan

emisi GRK sekaligus investasi dan biaya perawata dari Penerangan Jalan hingga 2020.

Baseline tersebut mengasumsikan tidak ada retro-fitting dari fasilitas penerangan

jalan yang sudah ada. Emisi GRK dapat dikalkulasikan dengan menggunakan formula

sederhana:

[data aktivitas] X [faktor emisi]

Kota/kabupaten telah menyusun baseline menggambarkan konsumsi energi,

diasosiasikan dengan emisi GRK sekaligus instalasi dan biaya perawatan hingga

tahun 2020.

Langkah-langkah Panduan dan Rekomendasi Utama untuk

Implementasi 7



Langkah 3: Perhitungan skenario penggantian yang berbeda dan analisa ekonomi yang lebih detail

Berikutnya, dewan harus menghitung skenario penggantian yang berbeda dan

membandingkan hasil tersebut dengan baseline untuk mengkaji keuntungan meliputi

biaya, konsumsi energi dan emisi GRK dari teknologi Penerangan Jalan LED. Untuk

memperkirakan waktu pengembalian investasi awal, maka periode pengembalian

untuk skenario penggantian yang berbeda harus diperhitungkan. Dengan melakukan

analisa ekonomi, dewan akan disediakan peralatan finansial oleh OSRAM. Bersamaan

dengan analisa ekonomi, dewan juga harus melakukan kajian pertama terkait dengan

pilihan pendanaan daerah yang ada dan sumber potensial pendanaan tambahan yang

dibutuhkan. Berdasarkan hasil tersebut, dewan dapat memilih skenario penggantian

yang memenuhi kapasitas yang sudah ditentukan. Bersamaan dengan proses tersebut,

beberapa pertanyaan harus diajukan oleh dewan:

• Periode pengembalian apa yang masuk akal dibandingkan dengan investasi alternatif?

• Pendanaan publik apa yang tersedia dan apakah bisa digunakan untuk membiayai

program tersebut?

• Pendanaan tambahan apa yang dibutuhkan dan bagaimana bisa mengakses dana

tersebut?

Kota/kabupaten telah menjalankan analisa ekonomi secara detail, menentukan

persyaratan finansial yang diperlukan, dan melakukan kajian untuk pilihan

finansial yang ada kepada dewan.

Kota/kabupaten telah memilih skenario penggantian.

Langkah 4: Pemilihan kapasitas organisasi dan manajemen

Pertama, staf harus diseleksi untuk mengkaji apakah mereka sudah tepat untuk proyek

tersebut dan sudah mengenal baik teknologi yang ada. Apabila perlu, tambahan staf

(misalnya, insinyur listrik?) perlu diperkerjakan saat proyek berjalan dan/atau staf yang

ada dilatih tentang Penerangan Jalan LED. Sebagai tambahan, pengambil keputusan

yang penting (misalnya, walikota) di dalam dewan harus mendapatkan informasi terkait

dengan proyek tersebut dan mempunyai posisi untuk mengambil keputusan. Kedua,

kapasitas manajemen data haruslah cukup untuk melakukan pengawasan penerangan

jalan secara berkelanjutan.

Staf tersedia dengan cukup dan waktu staf dialokasikan untuk menjalankan

proyek retrofit. Apabila perlu, pekerjakan tambahan staf.

Staf tersebut memiliki pemahaman cukup untuk merancang penerangan publik,

menyusun sub-kategori sesuai dengan standard, dan menyelesaikan tugas

penerangan jalan lainnya.

Kapasitas manajemen data yang cukup untuk dimonitor, direkam, dan

diinterpretasikan terkait dengan persediaan penerangan jalan setiap saat

Untuk informasi lebih lanjut, lihat 3 dan 7 pada buku Panduang EESL

Langkah 5: Menggabungkan hasil dalam proposal mitigasi RAD-GRK

Berdasarkan hasil dari analisa, dewan dapat memilih skenario penggantian yang

memenuhi kapasitas mereka, yaitu finansial, sumber daya manusia, dan kapasitas teknis

yang tersedia. Penerangan jalan yang harus diganti pertama kali adalah lampu yang

sudah mendekati akhir dari masa hidup mereka. Terakhir, hasil dari langkah-langkah

sebelumnya harus digabungkan dalam proposal mitigasi RAD-GRK oleh unit kota/

kabupaten yang bertanggung jawab. Contoh berikut berfungsi sebagai dasar untuk

proposal:


Table 14: Model untuk Mitigasi RAD-GRK

Beberapa rekomendasi kunci yang bisa dideduksi adalah sebagai berikut:

• Ketekunan dalam pengoperasian dan perawatan akan memperpanjang kualitas dan

masa hidup penerangan jalan LED. Pemasangan sistem pintar memungkinkan untuk

mencapai potensi efisiensi energi sepenuhnya tanpa mengacaukan kinerja atau masa

hidup dari lampu LED.

• Penghalang efisiensi energi harus bisa jelas diidentifikasikan sejak awal dalam proses

tersebut dan ditangani melalui kebijakan dan pendekatan yang tepat.

• Secara optimal, proyek penggantian penerangan jalan LED dapat diintegrasikan dalam

rencana aksi dewan terkait penerangan jalan umum. Hal tersebut memungkinkan

bahwa kerangka kerja jangka panjang yang mendefinisikan jelas tujuan, proses,

dan strategi tersedia dan para pemangku kepentingan yang relevan mendapatkan

informasi dan terintegrasi.

• Untuk level perkotaan, sebuah steering committee dari pemangku kepentingan yang

relevan, yang bisa bertemu setiap saat, dapat dipasang. Hal tersebut dapat dilengkapi

dengan kelompok kerja regional dan nasional. Kerja sama antara dewan tetapi juga

dengan pihak swasta menjadi kunci penting untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan

proyek dengan biaya rendah.

• Kementerian nasional (yang terkait : ESDM, PU, dan Perhubungan) harus mengeluarkan

peraturan/panduan terkait dengan harga standard dan instalasi, termasuk kriteria

kinerja minimum, untuk Penerangan Jalan LED untuk membantu pemerintah daerah

dalam mengimplementasikan Penerangan Jalan hemat energi. Hal tersebut dapat

diinformasikan melalui proyek percontohan dan pengalaman yang ada. Panduan

tersebut akan mempercepat proses dan memastikan bahwa hanya produk dengan

Item

Sektor

Sub-sektor

Batasan proyek

Pendekatan dan kegiatan dengan dampak langsung kepada pengurangan emisi GRK

Pengurangan emisi GRK diharapkan relatif terhadap Baseline (CO2 tons/tahun)

Keuntungan sosial-ekonomi yang diharapkan selain pengurangan emisi GRK

Kerangka waktu untuk Implementasi

Tipe dukungan yang diperlukan

Dukungan dana yang dibutuhkan

Description

Sektor publik

Penerangan jalan

Level propinsi (sekelompok kota dan/atau kabupaten mengusulkan proposal)

Penggantian lampu yang tidak efisien dengan lampu LED hemat energi menghasilkan perkembangan hemat energi yang signifikan dan pengurangan emisi GRK

Misalnya, 4000 tons/tahun

• Menciptakan lapangan pekerjaan• Mengoptimalkan penerangan sehingga

meningkatkan keamanan pada malam hari• Mengurangi polusi cahaya akibat cahay langsung

LED• Meningkatkan kapasitas • Membangun sistem MRV yang ketat untuk sektor

penerangan jalan umum • Membangkitkan kesadaran untuk perlunya mencapai

efisiensi energi

Persiapan: 2011-2012Implementasi: 2012-2014Monitoring: 2014-2020

Finansial, teknis, dan peningkatan kapasitas

Misalnya, 100 juta Rupiah



Table 15: Peta jalan Retrofit

Sumber: Based on CCI (2010)

kualitas tinggi yang akan digunakan. (Lihat E-Streetlight 2007 untuk spesifikasi lebih

lanjut).

• Saat pengadaan Penerangan Jalan yang baru, dewan, antara lain, harus menetapkan

karakter kinerja dan jaminan. Dalam hal ini, penetapan standar kinerja minimum akan

sangat membantu. Proses tender harus di-design secara kompetitif dan transparan.

Tender bundling membantu untuk menarik lebih banyak produsen dengan harga

rendah.

• Proyek percontohan yang sedang berjalan menjadi penting untuk belajar tentang

karakter kinerja dari teknologi tersebut.

• Penerapan tahapan penerangan jalan LED dapat membantu untuk mengatasi risiko

dan halangan yang ada.

Sembari mengambil langkah-langah untuk mempersiapkan implementasi penerangan

jalan LED seperti yang sudah digambarkan, sebuah kerangka kerja dapat menyediakan

panduan penting. Berikut beberapa langkah menuju implementasi, termasuk kerangka

kerja yang diperhitungkan.

Mengingat isi dari Buku Panduan, kebanyakan dewan akan mampu melompati

langkah-langkah yang ada dan langsung menuju pada poin 4 atau 5. Hal tersebut

bisa mempercepat proses dan memastikan bahwa proyek tersebut diimplementasikan

dengan biaya yang rendah.

Langkah Kegiatan

1. Mendefinisikan tujuan tingkat tinggi proyek tersebut. Melakukan review tujuan-tujuan tersebut dalam konteks tujuan dan prioritas dari kota lainnya. Mematuhi timeline. Melakukan survei untuk staf: apabila perlu, mempekerjakan konsultan yang memiliki pengalaman dengan proyek pengembangan penerangan jalan. Contoh tujuan yang ingin dicapai: pengurangan biaya terkait penerangan, emisi GRK, meningkatkan jarak pandang dan keselamatan

2. Melakukan evaluasi terhadap perlengkapan yang ada dan mendefinisikan kesempatan untuk perbaikan sistem

3. Memilihi teknologi penggantian untuk dipertimbangkan: misalnya, LED dan induksi. Memilih sistem kontrol untuk dipertimbangkan: misalnya, jaringan wireless sebagai contoh atau power line carrier (PLC). Melakukan review terhadap proyek-proyek yang sudah menguji dan mengaplikasikan teknologi tersebut dan memperoleh hasil evaluasi mereka dan spesifikasi.

4. Apabila tidak ada pengalaman dari kota-kota lainnya yang bisa menjadi jaminan, maka rencana dan meluncurkan (deploy) tes pilot skala kecil untuk mengevaluasi teknologi yang dipilih pada tahap 3. Proyek pilot harusnya bisa memasukkan evaluasi obyektif dan subyektif. Pergunakan ahli listrik untuk evaluasi obyektif dan penduduk daerah tersebut untuk evaluasi subyektif. Pengembangan standar penerangan jalan yang memasukkan hasil dari tes pilot tersebut.

5. Bersamaan dengan langkah 4, lakukan analisa ekonomi yang detail untuk mengkaji apakah deployment sepenuhnya dimungkinkan secara ekonomi. Sepanjang analisa ekonomi, lakukan kajian terhadap pilihan pendanaan lokal yang memungkinkan bagi kota atau dinas terkait

6. Dengan hasil dari langkah sebelumnya, bentuklah sebuah model bisnis untuk implementasi sepenuhnya

7. Arahkan proses persetujuan lokal: memfinalkan rencana pendanaan

Timeline

2 minggu

2 minggu

2 minggu

3-6 bulan

3-6 bulan

1 bulan

1 bulan


Pemilihan yang dilakukan oleh lembaga publik dari sebuah kontraktoruntuk

menyediakan pelayanan EE harus dilakukan melalui proses tender yang

kompetitif. Perlu juga melibatkan pengembangan dan penyusunan Permintaan

untuk Proposal, juga lebih dikenal sebagai tender, permintaan atau dokumen

penawaran. Keefektifan pengadaan bergantung pada RFP yang dibangun dengan baik.

RFP harus bisa menjawab tiga soal berikut:

a) Menentukan tipe pengadaan (barang, pelayanan, atau kombinasi)

b) Menentukan tujuan proyek dan parameter dasar

c) Menentukan cakupan proyek

Mendefinisikan proyek tersebut dengan jelas merupakan aspek penting lainnya. Tujuan

proyek dan parameter dasar akan menjadi panduan pengadaan dan bagaimana serta

kontraktor mana yang akan mengajukan tawaran dan bagaimana tawaran tersebut

akan dievaluasi. Peraturan pengadaan publik yang berlaku di daerah harus bisa

dikonsultasikan lebih awal untuk menentukan level spesifikasi yang dibutuhkan. Proses

pengadaan juga harus bisa dikembangkan melalui kontraktor yang sudah lolos kualifikasi

sebelumnya untuk menjamin bahwa hanya perusahaan yang sepenuhnya berkualitas

dan mampu yang bisa ditarik atau konferensi sebelum bidding untuk mengatasi masalah

dan menunjukkan hal yang mungkin membutuhkan modifikasi untuk mencapai proses

pengadaan yang lancar dan efektif (ESMAP 2012). Untuk kasus Indonesia, pra-bidding

hanya berlaku, saat nilai proyek lebih dari Rp 100 Juta.

Banyak kota juga sudah melakukan proyek percontohan Penerangan Jalan hemat

energi sebelum melakukan proses bidding. Ini membolehkan kota untuk mendapatkan

gambaran dari situasi pasar, untuk melakukan kualifikasi awal vendors/kontraktor dan

untuk membantu menentukan tipe terbaik EESL yang cocok untuk kebutuhan kota

tersebut (SCE 2010). Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan saat proyek

percontohan, RFP dapat diperbaharui. Sebuah pendekatan tender yang inovatif sudah

dilakukan oleh Los Angeles. Pelaksanaan dan pengadaan proyek penernagan jalan LED

dilakukan dalam jangka waktu lima tahun. Di samping itu, juga dilakukan tender secara

periodik yang memungkinkan manajer perkotaan untuk menemukan dan memasukkan

penampilan baru ke dalam proses pengadaan (Climate Group 2012).

Pada tahap final, para penerima bidding harus bisa dievaluasi. Proses evaluasi dipandu

oleh metode yang jelas dan transparan untuk menilai informasi yang terdapat pada

proposal penawar. Di banyak negara, tawaran dievaluasi oleh sebuah komite penilaian

Tender dan Pengadaan 8



yang dibentuk dari perwakilan dari dinas dan kemungkinan desain dari dinas lainnya yang

mempunyai pengalaman untuk melakukan review dan penilaian dari setiap proposal.

Grafik berikut menampilkan skema langkah-langkah yang harus diambil untuk proses

bidding yang kompetitif:

Teknologi baru seperti LED menampilkan tantangan pengadaan karena sedikitnya

pengalaman terkait dengan Penerangan Jalan LED di Indonesia. Oleh sebab itu,

pengalaman dari pioner sebelumnya, sepertu Los Angeles dapat digunakan untuk

memasukkan to design the procurement18. Pengalaman yang dikumpulkan menunjukkan

bahwa beberapa elemen dasar harus bisa dimasukkan ke dalam tender.

• Jaminan kualitas: Sertifikasi IES LM-79 untuk memverifikasi kinerja teknis dari produk

suplier, dilakukan oleh laboratorium independen

• Kinerja Photometric: Perangkat lunak yang menghasilkan laporan modeling yang

menunjukkan produk yang diusulkan memenuhi standard penerangan jalan daerah

dan pencahayaan khusus perkotaan di suatu lokasi disebutkan dalam tender tersebut

• Pemeliharaan Lumen: Sertifikasi IES LM-80 dari perawatan lumen LED digunakan

pada produk suplier, berbarengan dengan perhitungan yang mendukung klaim suplier

terkait masa hidup produk dalam aplikasi yang digambarkan dalam tender tersebut;

di masa depan ekstrapolasi IES TM-21 untuk perawatan lumen juga harus dimasukkan,

saat suplier bisa mengadopsi cara kerja yang baru tersebut

• Suhu warna: Penyimpangan suhu warna yang diperbolehkan (CCT) dari penilaian

nominal manufaktur

• Jaminan: Minimum lima tahun meliputi integritas dan kinerja dari keseluruhan sistem

pencahayaan. Jaminan selama sepuluh tahun atau lebih ditawarkan oleh suplier

sebagai bentuk kompetisi antara mereka yang semakin meningkat dan kinerja dari

produk-produk menjadi semakin pasti.

• Kesiapan kontrol pintar: Kontrol pintar atau bukan yang dibeli, manajer pencahayaan

harus meminta dokumentasi dari kompatibilitas pencahayaan dengan upgrade

kontrol pintar di masa depan. Pendekatan tersebut bisa meminimalkan biaya di masa

depan apabila ada upgrade untuk kontrol pintar yang menjadi pilihan menarik untuk

aset pengaturan pencahayaan.78

Issuance of the RFP package to

bidders


bidders


bidders


bidders


bidders


bidders


bidders

18. Sumber potensial untuk kota-kota, adalah Konsorsium Penerangan Jalan Municipial Solid-state DOE AS, yang telah mengembangkan dan meluncurkan model spesifikasi lampu jalan LED untuk pasar Amerika yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi: http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/tech_reports.html

Gambar 7:Model untuk proses

penawaran yang kompetitif


Sebagai tambahan, proses pengadaan harus disusun untuk menjawab isu terkait dengan

LED (Climate Group 2012).

Proses tersebut bisa difasilitasi melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah

yang bertanggung jawab akan lembaga pengadaan (misalnya, dinas nodal) bahwa kota

dalam proses pengadaan. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa standard teknis dan

pengadaan berlangsung secara transparan dan efektif (ESMAP 2012). Kota-kota pun

bisa mengambil contoh dari luar negeri. Sebuah bentuk yang mendapatkan pengakuan

internasional adalah Energy Performance Contracts (ESPCs). Dalam ESPC, proyek EE

secara keseluruhan – dari pembangunan untuk pendanaan hingga pengawasan – diambil

dari entitas komersial (Lihat ESPC pada Bab 6).

Secara prinsip, proyek ESPC dapat diimplementasikan oleh berbagai macam

organiasasi, seperti suplier energi, manufaktur perlengkapan, dll. Tetapi, tidak semuanya

membutuhkan untuk membangun ESCO terlebih dahulu. Langkah utama untuk kontrak

penghematan energi sebenarnya sama saja. Meski demikian, ada beberapa panduan

umum yang harus dipertimbangkan. Secara umum, ESPC cenderung lebih kompleks

karena mengintegrasikan elemen teknis, ekonomi, finansial, dan operasional. Oleh

sebab itu, ESPC hanya mungkin saat penawar memberikan proposal pada sebagian atau

seluruh bagian tersebut. Isu penting untuk ESPC adalah mendefinisikan pendanaan.

Penawar biasa menyediakan rencana untuk pendanaan proyek, tetapi, dalam pasar

yang belum berkembang, dana yang besar di awal akan sedikit memberikan kesulitan.

Langkah yang perlu diambil – merefleksikan komplesitas pendekatan tersebut – untuk

proses Pengadaan ESPC yang biasa digambarkan pada gambar 6 berikut:

Sehubungan dengan kerumitan pendekatan tersebut, sangat penting bahwa lembaga

pemerintah yang ditunjuk mendukung proses tersebut melalui keahilan teknis dan

pendanaan. Indonesia dapat belajar dari negara seperti India yang memulai dari titiok

awal yang mirip dan mempunyai ESPC yang sukses terkait dengan Penerangan Jalan

hemat energi.

Gambar 8: Langkah dan masalah pada proses pengadaan ESPC

Sumber: ESMAP (2012)budgeting

1. Multilayer contracts

2. Savings retention

3. Line-item budgeting

4. Level of de-tail and fund-ing source

5. Defining the project

6. RFP standardization7. Additional

requirements

8. Evaluation criteria

9. Evaluation committee capacity

10. Financing sources

11. Financing structures

12. Minimizing deviation

13. Public agency capacity

14. Contract standardization

15. Performance guarantees, payments, and M&V plans

budgeting budgeting budgeting budgeting budgeting



Daftar Acuan

Bappenas (2011): Guideline for Developing Local Action Plan for Green House Gas

Emission Reduction(RAD-GRK). Jakarta, Indonesia.

Canadian Urban Institute (2011): Municipal Policy Options Guide for Advanced Outdoor

Lighting. Toronto, Canada.

CCI (2009): LED Street Lighting Case Study: City of Los Angeles. Clinton Climate

Initiative, William J Clinton Foundation: New York, USA.

CCI (2010): Street Lighting Retrofit Projects: Improving performance while reducing

costs and greenhouse gas emissions. Clinton Climate Initiative, Clinton

Foundation: New York, USA.

Climate Group (2012): Lighting the Clean Revolution. The rise of LEDs and what it

means for cities. The Climate Group

Commonwealth of Australia (2011): Street Lighting Strategy. Prepared for the

Equipment Energy Efficiency. A joint initiative of Australian, State and Territory

and New Zealand Governments.

Enlighten (2011): Minimum Energy Performance Standards (MEPS) to promote the

transition to efficient lighting. Available at: http://www.enlighten-initiative.org/

portal/Portals/26107/documents/ConferenceMaterial/SouthAsia/MEPS.pdf

E-Streetlight (2007): Guide for energy efficient street lighting installations. Available

at http://www.e-streetlight.com/Documents/Homepage/0_3%20Guide_For%20

EE%20Street%20Lighting.pdf

ESMAP (2011): Good Practices in City Energy Efficiency. Los Angeles, USA-Lighting

Emitting Diode (LED), Street Lighting Retrofit

ESMAP (2012): Public procurement of energy efficiency services : lessons from

international experience. World Bank, Washington, DC.

GoI (2011a): RAN_GRK National Action Plan for GHG emission reduction – prepres. No.

61, The Government of Indonesia, Jakarta, available at: http://www.setkab.go.id/

index.php?pg=detailartikel&p=2785

GoI (2011b): RAN-GRK National Action Plan for GHG emission reduction – annex,

The Government of Indonesia, Jakarta,available at: http://sipuu.setkab.go.id/

PUUdoc/17288/LAMPIRAN%201%20612011.pdf

GRAH Lighting (2012): Street lighting technology comparison. Available at: http://www.

grahlighting.eu/learning-centre/street-lighting-technology-comparison

IEF (2011): IEF Symposium on Energy Efficiency in Developing Countries. Background

Paper, 21-22 June 2011, Jakarta, Indonesia.

IPCC (2007): Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the

Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [B.

Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], Cambridge University

Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

LED-professional (2012): Review. Jan/Feb 2012. Issue 29. Available at: http://www.led-

professional.com/downloads/LpR_29_full_847823.pdf (14.05.2012).

McKinsey (2011): Lighting the way: Perspectives on the global lighting market.

Available at: http://img.ledsmagazine.com/pdf/LightingtheWay.pdf (14.05.2012).


McKinsey (2009): Promoting energy efficiency in the developing world. In: The

McKinsey Quarterly, February 2009.

Ministry of Energy and Mineral Resources – MEMR (2010) Indonesia: Handbook of

Energy and Economic Statistics of Indonesia 2010

PT PLN Persero (2009a): Statistics 2009, Jakarta

PT PLN Persero (2009b): Co2 emission sources from the power sector, Jakarta.

Available at: http://www.iea.org/work/2009/ccs_indonesia/Day1_7.pdf

Parker et al. (2009): The macroeconomic rebound effect and the world economy In:

Energy Efficiency, 2, 411-427

PWC (2011): Barriers to Energy Efficient Street Lighting. Adelaide, Australia.

REEEP (2009): Australia Indonesia Kemitraan Project for Local Government Energy

Efficiency.

SCE (2010): Story of an Energy Leader. City of Pomona’s Energy-Efficient Streetlights.

Southern California Edison.

USAID/BBE (2010):

USAID (2007): Indonesia Country Report. From Ideas to Action: Clean Energy Solutions

for Asia to Adress Climate Change. Bangkok, Thailand.

USDoE (2011): Guideline: Energy Efficient Street Lighting. Version 2.0. Available

at: http://www.beeindia.in/schemes/documents/ecbc/eco3/DSM/Energy%20

Efficient%20Street%20Lighting%20Guidelines.pdf

USDoE (2012): Solid-State Lighting: Research and Development. Office of Energy

Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of Energy. Available at: http://

apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/ssl_mypp2012_web.pdf

(14.05.2012).

World Bank (2006): Assistance to the Government of Indonesia’s Demand –side

management Program, Washington DC, USA. Available at: http://siteresources.

worldbank.org/EXTEAPASTAE/Resources/2822887-1163788250255/

Econoler0604110Final0report2r2duit.pdf

World Bank (2010): A city-wide appraoch to carbon finance, Washington DC, USA.

Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/

Resources/A_city-wide_approach_to_carbon_finance.pdf