Glosarium b

DITAMA BINBANGKUM – BPK RI

Untuk Kalangan Sendiri

GLOSARIUM

PEMERIKSAAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA

ஜ¤═══¤۩۞۩¤═══¤ஜ

B badan hukum milik

negara/BHMN, badan

hukum yang dimiliki oleh

Negara yang bertanggung

jawab mengurus,

mengelola lembaga‐

lembaga nirlaba, seperti

universitas/sekolah

tinggi/institute/akademi

yang menyelenggarakan

pendidikan tinggi,

penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat serta

mengembangkan

pendidikan di bidang

disiplin ilmu pendidikan,

pendidikan disiplin ilmu

dan disiplin lain.

badan hukum/legal entity,

badan atau organisasi

yang oleh hukum

diperlakukan sebagai

orang, yaitu memegang

hak dan menanggung

kewajiban.

badan layanan umum (BLU),

unit kerja pada

departemen/lembaga

atau satuan kerja

pemerintah daerah yang

dibentuk untuk

memberikan layanan

kepada masyarakat

berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang

dijual tanpa

mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam

melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip

efisiensi dan

produktivitas.

badan layanan umum daerah

(BLUD), SKPD/unit kerja

pada SKPD di lingkungan




dibentuk untuk

memberikan pelayanan

kepada masyarakat

berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang

dijual tanpa

mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam

melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip

efisiensi dan

produktivitas.

badan pemeriksa

keuangan/BPK, 1.

lembaga negara yang

bertugas untuk

memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab

keuangan negara

sebagaimana dimaksud

dalam Undang‐Undang

Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945; 2.

satu lembaga negara yang

bebas dan mandiri dalam

memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab

keuangan negara [vide:

UU No. 15/2006, Pasal 2].

badan usaha milik

negara/BUMN, badan

usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya

dimiliki oleh negara

melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari

kekayaan negara yang

dipisahkan [vide UU No.

19/2003].

badan usaha/entity, istilah

yang lazimnya diartikan

sebagai organisasi

perusahaan baik yang

berstatus badan hukum

maupun bukan badan

hukum.

bagan perkiraan standar

(BPS), daftar perkiraan

buku besar yang

ditetapkan dan disusun

secara sistematis untuk

memudahkan

perencanaan dan



pelaksanaan anggaran,

serta pembukuan dan

pelaporan keuangan

pemerintah.

bail bond, bukti tertulis dari

penjaminan.

bailout, bantuan keuangan

atau penyelamatan

kepada perusahaan atau

bank tertanggung yang

mengalami kesulitan.

balance, neraca untuk

menghitung perbedaan

antara debit dan kredit

dalam pembukuan

perusahaan.

balance budget, anggaran

berimbang antara jumlah

penerimaan yang

sekurang‐kurangnya sama

dengan pengeluaran pada

periode tertentu.

balance sheet, suatu laporan

keuangan dari suatu

badan usaha dalam suatu

periode tertentu yang

menggambarkan posisi

keuangan sesungguhnya,

utang dan modal sendiri,

untuk melihat

keseimbangan antara

harta di satu pihak dengan

kewajiban dan kejujuran

pemiliknya.

bank, badan usaha yang

menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk

simpanan dan

menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk

kredit dan/atau bentuk‐

bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak.

banding; pemeriksaan

banding, 1. Lihat Revisie

(Bld); Reexamination

(Ing); 2. Pemeriksaan

bandingan atau ulangan

pada kasus perkara pidana

oleh pengadilan yang

lebih tinggi tingkatannya;



3. Pemeriksaan ulangan

atau bandingan oleh

pengadilan yang lebih

tinggi tingkatannya hanya

berlaku selama masa atau

jangka waktu yang

diberikan masih berlaku.

bank beku

operasi/BBO/suspension,

pemberhentian

sementara operasi suatu

bank oleh pemerintah

karena dianggap tidak

dapat memenuhi

kewajibannya terhadap

pihak ketiga.

bank bermasalah/problem

bank troubled bank, 1.

bank yang mempunyai

rasio atau nisbah kredit

tak lancar yang tinggi

apabila dibandingkan

dengan modalnya; 2. bank

yang dari hasil

pemeriksaan nilai CAMEL‐

nya berada pada posisi

empat (kurang sehat) atau

lima (tidak sehat) pada

daftar urutan kondisi

bank; penilaian tersebut

tidak disebarluaskan ke

masyarakat; bank

bermasalah akan lebih

sering diperiksa daripada

bank yang berkondisi

sehat.

bank bukan bank/nonbank

bank, bank yang

menerima simpanan atau

memberikan pinjaman

komersial, tetapi tidak

melaksanakan kedua

kegiatan tersebut pada

waktu yang sama; bidang

usahanya dibatasi, yaitu

menerima simpanan atau

memberi pinjaman; bank

bukan bank berbeda

dengan pengertian bank

dalam Undang‐Undang

Nomor 7 Tahun 1992;

sebelum dikeluarkan

Undang‐Undang Nomor 7

Tahun 1992, bank bukan

bank dikenal dengan

nama Lembaga Keuangan



Bukan Bank (LKBB);

dengan keluarnya

Undang‐Undang Nomor 7

Tahun 1992, LKBB tidak

dikenal lagi, berarti badan

usaha tersebut harus

memilih menjadi bank

atau perusahaan

sekuritas.

bank campuran/joint

venture bank, bank

umum yang didirikan oleh

satu bank umum atau

lebih, berkedudukan di

Indonesia dan didirikan

oleh warga negara

Indonesia dan/atau badan

hukum Indonesia yang

dimiliki sepenuhnya oleh

warga negara Indonesia

dengan satu bank atau

lebih, yang berkedudukan

di luar negeri.

bank dagang/merchant bank,

1. bank yang memproses

kartu kredit yang

menerima bukti penjualan

kartu‐kartu bank dari

pedagang eceran;

pedagang yang

mengeluarkan bukti

penjualan

menukarkan/menguangka

n bukti penjualan tersebut

menjadi simpanan dengan

memungut biaya

pemrosesan yang disebut

sebagai diskon dagang;

jika transaksi diajukan

oleh nasabah pada bank

lain, bank dagang yang

memperoleh informasi

mengenal bukti penjualan

tersebut, melalui sistem

tukar menukar informasi

kartu bank,

mengumpulkan jumlah

tagihan dan bukti

penjualan dikurangi biaya

tukar menukar dari bank

penerbit kartu; 2. bank

investasi di Eropa yang

bergabung sebagai bank

dagang.



bank dalam

likuidasi/liquidated bank,

bank yang telah dicabut

izin usahanya karena tidak

dapat memenuhi

persyaratan yang

ditetapkan sebagaimana

dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah

Nomor 68 Tahun 1996

tentang ketentuan dan

tata cara pencabutan izin

usaha, pembubaran, dan

likuidasi bank karena

dianggap tidak mungkin

diselamatkan lagi

meskipun telah dilakukan

berbagai upaya

penyehatan.

bank devisa/foreign

exchange bank, bank

umum yang dapat

melakukan kegiatan

dalam valuta asing dengan

memenuhi ketentuan

yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

bank endorsemen,

pembubuhan tanda

pengesahan oleh bank

dibelakang surat berharga

yang mengikat bank

bertanggung jawab atas

pembayarannya bila

penerbit tidak adapat

memenuhi kewajibannya

pada saat jatuh tempo.

bank ekspor impor/export‐

import bank, bank yang

kegiatan utamanya

memberikan kredit

kepada perusahaan yang

melakukan transaksi

ekspor impor.

bank examination,

pemeriksaan terhadap

bank yang dilakukan oleh

otoritas moneter untuk

mengetahui ketaatan

terhadap peraturan dalam

kegiatan operasionalnya,

yang dilakukan oleh bank

sentral.



bank gelap, badan yang

melakukan kegiatan

penghimpunan dana

masyarakat tanpa izin dari

pihak yang berwenang.

bank guarantee/jaminan

bank, kesanggupan

tertulis yang diberikan

sebuah bank kepada

seseorang yang menerima

jaminan dari orang lain

yang disebut pihak

terjamin, bahwa bank

akan membayar sejumlah

uang kepadanya pada

waktu yang telah

ditentukan jika pihak

terjamin tidak dapat

memenuhi kewajibannya.

bank

independen/independent

bank, bank umum yang

dimiliki oleh komunitas

masyarakat setempat,

menyerap dana dari

masyarakat tempat bank

beroperasi dan

meminjamkannya kepada

masyarakat setempat;

bank independen tidak

berafiliasi dengan

perusahaan grup usaha

multibank (multibank

holding company), bank

ini dikenal juga dengan

nama bank komunitas.

bank industri/industrial

bank, bank yang didirikan

untuk melakukan

pembiayaan pada para

karyawan atau pekerja;

bank tersebut memiliki

sumber dana dan

tabungan para karyawan

atau pekerja; kebanyakan

bank industri saat ini

melakukan merger

menjadi commercial bank.

bank investasi/investment

banking, bank yang

kegiatan utamanya

menghimpun dan

menyalurkan dana jangka

panjang yang diperlukan



oleh perusahaan dengan

cara membeli, menjual,

dan menjamin surat

berharga yang diterbitkan

oleh perusahaan; hingga

sekarang jenis bank ini

belum ada di Indonesia.

bank

konsentrasi/concentratio

n bank, bank yang

kegiatan operasionalnya

lebih mengkhususkan diri

pada nasabah/perusahaan

besar; biasanya, bank

tersebut merupakan bank

utama yang melaksanakan

kegiatan perbankan dan

nasabah/perusahaan

besar tersebut.

bank

konsorsium/consortium

bank, bank yang

pemegang sahamnya

terdiri atas sekelompok

bank; misalnya, BPD SI

merupakan bank hasil

konsorsium dari seluruh

bank eks BPD se‐

Indonesia.

bank koperasi/cooperative

bank, bank yang

berbentuk badan hukum

koperasi; seperti halnya

dengan koperasi, modal

bank koperasi juga

diperoleh dari simpanan

wajib dan simpanan

sukarela anggotanya.

bank

koresponden/correspond

ent bank, bank yang

berdasarkan suatu

perjanjian mempunyai

hubungan dengan bank

lain untuk saling

memberikan jasa

dan/atau melakukan

transaksi untuk dan atas

nama bank yang

berkepentingan.

bank pelaksana/ordering

bank, bank yang

menerima pesan atau



instruksi dari nasabahnya

untuk melaksanakan

transaksi yang dipesankan

atau diinstruksikan oleh

nasabah bersangkutan.

bank pembayar cek/payer

bank, bank yang

membayar cek; apabila

cek tersebut dibayarkan

pada bank lain, cek

tersebut dikirim ke bank

yang menerbitkan untuk

dibayar atau diuangkan.

bank pembayar surat kredit

berdokumen/paying

bank, bank yang

ditetapkan oleh bank

pembuka surat kredit

berdokumen sebagai

pihak tertarik atas wesel

yang diajukan.

bank penagih/collecting

bank, bank yang

melakukan inkaso

langsung kepada pihak

yang wajib membayar

atau pihak tertagih.

bank

pengonfirmasi/confirmin

g bank, bank yang

mengonfirmasi dengan

mengikatkan diri untuk

membayar, mengaksep,

atau mengambil alih

surat‐surat wesel yang

ditarik.

bank responden/respondent

bank, bank yang secara

tetap membeli cek, wesel,

dan jasa lain dari bank

koresponden termasuk

membeli surat‐surat

berharga dan kliring

penjualan surat‐surat

berharga.

bank sekunder/secundaire

banken, bank yang tidak

menciptakan uang giral;

yang tergolong sebagai

bank sekunder, misalnya



bank perkreditan rakyat.

bank sentral/central bank, 1.

bank dengan tugas pokok

membantu pemerintah

dalam mengatur, menjaga

dan memelihara

kestabilan nilai rupiah,

memelihara cadangan

devisa, mengawasi

aktivitas perbankan,

memelihara rekening

perbankan guna

meningkatkan taraf hidup

rakyat; di Indonesia bank

sentral adalah Bank

Indonesia; 2. sebagaimana

dimaksud dalam Undang‐

Undang Dasar 1945 Pasal

23D [vide: UU No. 1/2004,

Pasal 1 angka 24].

bank statement/pernyataan

kondisi keuangan bank,

pernyataan atau laporan

mengenai kondisi suatu

bank, misalnya neraca,

perhitungan laba‐rugi

serta hal‐hal lain yang

menurut undang‐undang

harus dilaporkan secara

berkala kepada pemegang

otoritas moneter negara;

istilah ini dapat diartikan

pula sebagai laporan bank

mengenai neraca

keuangan nasabahnya

yang dilaporkan berkala

kepada yang

bersangkutan.

bank syariah/islamic

banking, bank yang

menggunakan sistem dan

operasi perbankan

berdasarkan prinsip

Syariah Islam, yaitu

mengikuti tata cara

berusaha dan perjanjian

berusaha yang dituntun

oleh Al Quran dan Al

Hadis, dan mengikuti tata

cara berusaha dan

perjanjian berusaha yang

tidak dilarang oleh Al

Quran dan Al Hadis.



bank terambil alih/bank take

over/BTO, bank yang

manajemennya diambil

alih oleh badan khusus

seperti BPPN (IBRA)

dengan menunjuk bank

pendamping karena rasio

modal (CAR) kurang dari

persentase yang

ditetapkan oleh BI, telah

memperoleh bantuan

likuiditas BI lebih dari

jumlah tertentu dan

selama jangka waktu

tertentu tingkat

kesehatannya tergolong

tidak sehat; bank tersebut

tetap beroperasi dengan

pembatasan tertentu.

bank umum/commercial

bank/c full service bank,

bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara

konvensional dan atau

berdasarkan Prinsip

Syariah yang dalam

kegiatannya memberikan

jasa dalam lalu lintas

pembayaran; bank

komersial.

bankers letter of credit/surat

kredit bank, surat kredit

yang dijamin oleh bank

pembuka untuk dan atas

nama pembeli yang akan

membayar atau

mengaksep surat wesel

sesuai dengan ketentuan

surat kredit.

bankrupt/pailit/bangkrut,

suatu keadaan debitur

yang dinyatakan dengan

putusan hakim bahwa ia

dalam keadaan tidak

mampu membayar utang‐

utangnya.

bantuan hukum, 1.

rechtsbijstand aan

minderdraagkrachtigen

(Bld); 2. untuk

kepentingan pembelaan,

tersangka atau terdakwa

berhak mendapat

bantuan hukum dari



seorang atau lebih

penasihat hukum selama

dalam waktu dan pada

setiap tingkat

pemeriksaan.

bantuan likuiditas Bank

Indonesia (BLBI), bantuan

yang diberikan kepada

bank‐bank yang

mengalami kesulitan

likuiditas dalam

operasinya sehari‐hari;

kesulitan likuiditas ini

dapat terjadi, antara lain,

karena penarikan dana

secara besar‐besaran oleh

nasabah sebagai dampak

dan berkurangnya

kepercayaan masyarakat

kepada dunia perbankan.

barang bukti, benda yang

diajukan dalam sidang

pengadilan untuk

menguatkan keterangan

saksi, keterangan ahli, dan

keterangan terdakwa

untuk membuktikan

kesalahan terdakwa.

barang kena pajak (BKP), 1.

barang berwujud, gerak

maupun tak gerak, yang

dihasilkan oleh proses

pengolahan (pabrikase);

2. barang berwujud, yang

menurut sifat atau

hukumnya dapat berupa

barang bergerak atau

barang tidak bergerak

maupun barang tidak

berwujud yang dikenakan

pajak berdasarkan

Undang‐undang PPN dan

PPn BM.

barang milik daerah, semua

barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban

APBD atau berasal dari

perolehan lainnya yang

sah.

barang milik negara (BMN),

semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban



APBN atau berasal dari

perolehan lainnya yang

sah.

basis akrual, basis akuntansi

yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat hak dan

kewajiban itu terjadi,

tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar.

basis kas, basis akuntansi

yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat kas atau

setara kas diterima atau

dibayar.

batal ‐ pembatalan

kepailitan/discharge of

bankrupt, penetapan

pengadilan untuk

membatalkan proses

kepailitan debitur dan

membebaskan debitur

dan tanggung jawab

hukum atas kewajiban

tertentu.

batal demi hukum/null and

void, sesuatu yang demi

hukum tidak berlaku atau

tidak sah, misalnya suatu

perjanjian yang tidak

memenuhi syarat obyektif

yang ditentukan undang‐

undang sebagai syarat

sahnya perjanjian (BW).

bayar atas unjuk/pay to

bearer, cek, wesel, atau

instrumen pembayaran

lain yang dapat dicairkan

oleh pembawa warkat

tanpa endosemen.

bea balik nama, pajak atas

penyerahan kendaraan

bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak atau

perbuatan sepihak atau

kendaraan yang terjadi

karena jual beli, tukar

menukar, hibah, warisan

atau pemasukan ke dalam

Badan Usaha.



bea meterai/stamp duty,

pajak atas tanda bukti

suatu perbuatan yang

dilunasi, misalnya dengan

kertas meterai atau

meterai tempel.

bea pabean/customs duties,

pajak atas barang yang

diimpor dan diekspor

berdasarkan tarif yang

telah ditentukan oleh

pemerintah.

bea/duty, pungutan pajak

yang ditetapkan oleh

pemerintah atas

barang/komoditas yang

berkaitan dengan ekspor

dan impor atau yang

dianggap perlu dikenakan

pajak.

beban

tambahan/assessment,

perhitungan tambahan

yang dibebankan pada

wajib pajak untuk

memenuhi perhitungan

beban pajak yang

seharusnya dalam bentuk

penilaian kembali atas

harta wajib pajak untuk

menutup kerugian

perhitungan pajak; bagi

pemegang polis asuransi

bersama, beban

tambahan dimaksudkan

untuk rnenutup kerugian.

beban tetap/fixed charges,

kewajiban yang harus

dibayar pada saat jatuh

tempo tidak bergantung

kepada ada atau tidak

adanya kegiatan usaha.

bebas ‐ pembebasan

tanah/onteigening,

pencabutan hak atas

tanah dan benda yang ada

di atasnya oleh

pemerintah untuk

dijadikan sarana

kepentingan umum;

pelaksanaan pencabutan

hak tersebut disertai

pemberian ganti rugi



kepada orang atau pihak

yang mempunyai hak atas

tanah dan benda tersebut

sebelumnya, dengan cara

yang diatur berdasarkan

undang‐undang.

bebas bersyarat, 1.

invrijheidstelling (Bld); 2.

dalam halnya seseorang

tidak dapat ditahan

karena adanya ketentuan,

peraturan atau undang‐

undang yang berlaku

segera orang itu setelah

pemeriksaan sementara

selesai harus dibebaskan

atau dilepaskan.

bebas biaya ke atas

kapal/free on board/FOB,

syarat‐syarat penyerahan

barang dalam penentuan

harga yang menyatakan

bahwa risiko dan semua

biaya pengangkutan

barang sampai ke atas

kapal di pelabuhan

pengiriman ditanggung

oleh penjual.

bebas biaya ke atas kereta

api/free on rail/FOR,




bahwa risiko dari semua

biaya pengangkutan

barang sampai ke atas

gerbong kereta api di

stasiun pengiriman

ditanggung oleh penjual.

bebas biaya ke dalam

pesawat/free on

plane/FOP, syarat‐syarat

penyerahan barang dalam

penentuan harga yang

menyatakan bahwa risiko

dari semua biaya

pengangkutan barang

sampai ke dalam pesawat

di bandara pengiriman

ditanggung oleh penjual.



bebas biaya ke sisi kapal/free

alongside ship/FAS,




bahwa risiko dari semua

biaya pengangkutan

barang sampai ke sisi

kapal di pelabuhan

pengiriman menjadi

tanggungan penjual.

bebas risiko penahanan dan

perampasan/free of

capture and

seizure/FC&S, klausul

asuransi barang ekspor

yang menyatakan bahwa

perusahaan asuransi tidak

menanggung kerugian

karena penahanan dan

perampasan.

belanja, semua pengeluaran

dari rekening Kas Umum

Negara/Daerah yang

mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode

tahun anggaran

bersangkutan yang tidak

akan diperoleh

pembayarannya kembali

oleh Pemerintah.

belanja daerah, kewajiban


diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih.

belanja negara, kewajiban

pemerintah pusat yang diakui

sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih.

beli sewa/huurkoop,

pembelian barang dengan

pembayaran secara

angsuran dan pembeli

baru menjadi pemilik

barang itu setelah

melunasi harganya.

beli utang/leverage buy‐out,

pengambilalihan

perusahaan oleh

seseorang atau

sekelompok investor yang

menggunakan dana

pinjaman dengan jaminan



berupa harta yang dimiliki

oleh perusahaan yang

diambilalih atau harta

milik investor tersebut;

pengembalian dana

pinjaman diambil dari

pendapatan perusahaan

yang diambil alih.

benda, segala sesuatu yang

dapat dimiliki dan

dialihkan, baik yang

berwujud maupun yang

tidak berwujud, yang

terdaftar maupun yang

tidak terdaftar, yang

bergerak maupun yang

tak bergerak yang tidak

dapat dibebani hak

tanggungan atau hipotek

[vide: UU No. 42/1999].

bendahara, setiap orang atau

badan yang diberi tugas

untuk dan atas nama

negara/daerah,

menerima, menyimpan,

dan

membayar/menyerahkan

uang atau surat berharga

atau barang‐barang

negara/daerah.

bendahara penerimaan,

orang yang ditunjuk untuk


menyetorkan,

menatausahakan dan

mempertanggungjawabka

n uang pendapatan

negara/daerah dalam

rangka pelaksanaan

APBN/APBD pada

kantor/satuan kerja

kementerian

negara/lembaga/pemerint

ah daerah.

bendahara pengeluaran,

orang yang ditunjuk untuk


menyetorkan,

menatausahakan, dan

mempertanggungjawabka

n uang pendapatan

negara/daerah dalam

rangka pelaksanaan

APBN/D pada



kantor/satuan kerja

kementerian

negara/lembaga/pemerint

ah daerah.

bendahara umum daerah,

pejabat yang diberi tugas

untuk melaksanakan

fungsi bendahara umum

daerah.

bendahara umum negara,

pejabat yang diberi tugas

untuk melaksanakan

fungsi bendahara umum

negara.

benturan

kepentingan/conflict of

interest, the illegal act of

representing two

opposing sides of a

transaction.

beri ‐ pemberian kredit

niragunan/fiduciary loan,

pemberian kredit yang

peminjamnya tidak

menyerahkan agunan;

disebut juga pemberian

kredit dengan fidusia

karena agunan tersebut

digunakan untuk kegiatan

operasional perusahaan.

berita acara (BA), laporan

tertulis yang bersifat

autentik, dibuat oleh

pejabat yang berwenang,

mengenai suatu kejadian

tertentu.

berita acara pemeriksaan

(BAP), laporan tertulis

mengenai jalannya

pemeriksaan berupa

pendengaran keterangan

saksi, tersangka, atau

keterangan ahli, atau pun

tentang tindakan‐tindakan

lain dalam rangka

pemeriksaan/penyidikan.

beschikking, keputusan,

pengaturan, kekuasaan

untuk menggunakan

sesuatu.



beslag, penyitaan barang.

‐ conservatoir beslag,

penyitaan barang‐

barang debitur atas

permintaan

kreditur karena

dikuatirkan selama

proses pengadilan

debitur

menghilangkan

barang;

‐ executorial beslag,

penyitaan atas harta

kekayaan;

‐ revindicatoir beslag,

penyitaan atas

tuntutan pemilik.

bid/tawaran ikut lelang,

penawaran atau

undangan untuk ikut serta

dalam suatu kegiatan

yang sedang ditawarkan

melalui lelang.

bill of exchange/surat wesel,

surat perintah tidak

bersyarat untuk

membayar sejumlah uang

tertentu kepada

seseorang yang disebut

namanya atau kepada

orang lain yang

ditunjuknya pada waktu

jatuh tempo; agar surat

tersebut berlaku

selayaknya surat wesel,

maka harus ada klausul

surat wesel sesuai

ketentuan hukum yang

berlaku.

bill of

lading/konosemen/surat

muatan, surat keterangan

muatan barang yang

diterbitkan oleh

pengangkut sebagai bukti

bahwa ia menerima

barang dari pengirim

untuk diangkut dengan

kapal pengangkut.

bilyet/biljet, formulir, nota,

dan bukti tertulis lain yang

dapat membuktikan

transaksi, berisi



keterangan atau perintah

membayar.

board of directors/dewan

direksi, organ perseroan

yang bertanggung jawab

penuh atas pengurusan

perseroan untuk

kepentingan dan tujuan

perseroan serta mewakili

perseroan baik di dalam

maupun di luar

pengadilan sesuai dengan

ketentuan dalam

anggaran dasar perseroan

yang bersangkutan [vide:

UU No. 1/1995].

bond/obligasi/ikatan/jamina

n, surat bukti utang jangka

panjang yang diterbitkan

oleh perusahaan, lembaga

keuangan, atau oleh

pemerintah; dapat berarti

pula sebagai suatu

persetujuan yang dibuat

di atas kertas bermaterai

berisi kesediaan

seseorang untuk terikat

kepada pihak lain dengan

berjanji untuk membuat

atau tak berbuat sesuatu.

bonded

warehouse/pergudangan

berikat, suatu daerah

pergudangan untuk

menyimpan barang‐

barang tanpa membayar

pajak atau bea dan

pungutan resmi lainnya

sampai barang tersebut

dikeluarkan kembali.

bridging loan/pinjaman

talangan, pinjaman jangka

pendek untuk mengatasi

kekurangan dana yang

bersifat sementara sambil

menunggu dana lain yang

akan diperoleh.

budel pailit/bankrupt estate,

harta kekayaan seseorang

atau badan yang telah

dinyatakan pailit yang

dikuasai oleh balai harta

peninggalan.



budget, 1. anggaran, rencana

keuangan terperinci untuk

maksud tertentu atau

proyek. 2. anggaran

pendapatan dan biaya

negara yaitu perkiraan

mengenai pengeluaran‐

pengeluaran yanga harus

dilakukan dalam tahun

anggaran yang

bersangkutan dan

perkiraan penerimaan

dalam jangka tahun

anggaran tersebut.

build operate and transfer

(BOT)/bangun guna

serah, kerjasama antara

pihak pertama dengan

pihak lain dimana pihak

pertama mengikatkan

dirinya untuk memberikan

kepada pihak lain untuk

membangun atau

mengerjakan suatu proyek

tertentu dan untuk

mengoperasikan proyek

tersebut untuk jangka

waktu tertentu dan

selanjutnya setelah jangka

waktu berakhir

menyerahkannya kepada

pihak pertama.

build transfer and operate

(BTO)/bangun serah

guna, kerjasama antara

pihak pertama dengan

pihak lain dimana pihak

lain membangun atau

mengerjakan suatu proyek

tertentu dan kemudian

menyerahkannya kepada

pihak pertama dan

selanjutnya pihak pertama

mempersilahkan pihak

lain tersebut untuk

mengoperasikannya

dalam jangka waktu

tertentu.

bukti adalah kompeten,

bukti yang bila dilihat dari

proses bukti tersebut

dibuat dan diperoleh. Jika

bukti dibuat oleh petugas

yang tidak kompeten



maka bukti tersebut

dianggap tidak kompeten.

Jika bukti yang diperoleh

pemeriksa dengan cara

tidak resmi maka bukti

tersebut tidak dapat

diterima menurut hukum.

bukti audit/auditing

evidence, 1. fakta yang

diperoleh sebagai hasil

pemeriksaan fisik, hitung

ulang, penegasan pihak

ketiga, pencocokan,

pernyataan pejabat, dan

lain‐lain; fakta itu menjadi

dasar yang layak untuk

memberikan pendapat

tentang kewajaran

laporan keuangan; 2. fakta

dan data empiris untuk

memperkuat temuan hasil

pemeriksaan.

bukti langsung, bukti sesuai

fakta tanpa kesimpulan

ataupun anggapan, bukti

ini menjelaskan suatu

fakta atau materi yang

dipersoalkan; suatu bukti

dapat dikatakan langsung

jika didukung dengan

pihak yang mempunyai

pengetahuan nyata

mengenai persoalan yang

bersangkutan dengan

menyaksikannya sendiri,

dalam hal adanya uang

suap (kickbacks), bukti

langsung yang diperlukan

adalah check dari

pemasok.

bukti pemeriksaan, bukti

yang diperoleh pada saat

melakukan pemeriksaan

antara lain: bukti

pemeriksaan fisik, bukti

hasil konfirmasi, bukti

dokumentasi, observasi,

bukti hasil tanya jawab

dengan instansi yang

diperiksa, dan prosedur

analitis; bukti dapat

menjadi bukti hukum,

namun secara umum

bukti pemeriksaan tidak

serta merta dapat



dijadikan sebagai bukti

hukum. Salah satu

kendala yang

menghambat

diperolehnya bukti hukum

oleh pemeriksa adalah

masalah kewenangan.

Sebagai contoh:

permintaan keterangan

yang dilakukan pemeriksa

pada instansi yang

diperiksanya tidak serta

merta dapat menjadi

bukti keterangan saksi

(atau mungkin terdakwa).

bukti tambahan, bukti yang

lebih rendah mutunya jika

dibandingkan dengan

bukti utama. Bukti

tambahan tidak dapat

digunakan dengan tingkat

keandalan yang sama

dengan bukti utama.

bukti tidak langsung, bukti

yang mengungkapkan

secara tidak langsung

suatu tindak pelanggaran

atau fakta dari seseorang

yang mungkin mempunyai

niat atau motif melakukan

pelanggaran, dalam kasus

uang suap, penyimpanan

uang dari sumber yang

tidak dikenal ke rekening

seseorang pada waktu

berdekatan dengan

perbuatan jahat, dapat

merupakan bukti tidak

langsung; bukti tidak

langsung digunakan untuk

menetapkan suatu fakta

dengan didukung oleh

bukti lainnya yang

setingkat dengan fakta

yang diperiksa, meskipun

bukti ini mungkin benar,

tetapi bukti tidak langsung

tidak dapat menetapkan

suatu fakta secara

meyakinkan.

bukti transaksi/voucher,

dokumen sebagai tanda

bukti yang mendukung

serta mengesahkan atas

transaksi yang dilakukan



atau tanda bukti adanya

kewajiban pada pihak lain

yang masih harus

dilaksanakan, misalnya

cek, bilyet giro, dan

dokumen pengiriman

uang.

bukti utama, bukti asli yang

mewakili secara langsung

suatu transaksi/kejadian.

Bukti utama menghasilkan

kepastian yang paling kuat

atas fakta.

bukti yang material, bukti

yang mempunyai

keterkaitan yang kuat

dengan sangkaan yang

diindikasikan, material

tidak dilihat dari besaran

dan nilai yang terkandung

dalam bukti tersebut,

bukti ”notulen rapat”

mungkin tidak mempunyai

nilai uang, tetapi

dokumen tersebut dapat

dijadikan bukti adanya

suatu putusan

rapat/peserta rapat/dan

kegiatan rapat. Jika bukti

tersebut menjadi bagian

dari proses pembuktian

adanya indikasi Tindak

Pidana Korupsi, maka

bukti tersebut sangat

material sifatnya.

bukti yang relevan, bukti

yang merupakan salah

satu bagian dari rangkaian

bukti – bukti (chain of

evidence) yang

menggambarkan suatu

proses kejadian atau jika

bukti tersebut secara

tidak langsung

menunjukkan kenyataan

dilakukan atau tidak

dilakukannya suatu

perbuatan.

bursa efek/bursa saham,

sebuah pasar yang

berhubungan dengan

pembelian dan penjualan

efek atau saham

perusahaan serta obligasi



pemerintah. Bursa efek

tersebut, bersama‐sama

dengan pasar uang

merupakan sumber utama

permodalan eksternal

bagi perusahaan dan

pemerintah.

buy back/beli kembali, suatu

klausul dalam perjanjian

jual‐beli yang menyatakan

penjual mempunyai hak

untuk membeli kembali

barang yang telah

dijualnya tersebut dalam

hal‐hal tertentu

sebagaimana tercantum

dalam perjanjian kedua

belah pihak; suatu

metode dalam

perdagangan sistem imbal

beli, yang dalam hal ini

eksportir setuju untuk

menerima pembayaran

dari importir dengan cara

membeli barang yang

dihasilkan importir dari

barang‐barang modal

yang sebelumnya telah

dibelinya dari eksportir

tersebut.

buy‐out provision/ketentuan

jual intern, sebuah klausul

dalam Anggaran Dasar

perseroan yang

mensyaratkan pemegang

saham bila hendak

menjual saham

hendaknya menawarkan

terlebih dahulu kepada

pemegang saham lainnya

atau kepada perseroan itu

sendiri.

Documents

Glosarium b