Embed Size (px)
DESCRIPTION
good corporate governance
Citation preview
1
PRINSIP DAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Oleh: Dr.EDIE TOET HENDRATNO,SH.,M.si
2
A. SEJARAH TIMBULNYA CORPORATE GOVERNANCE PEMICU TIMBULNYA CORPORATE GOVERNANCE Corporate Governance merupakan suatu keharusan dan
kebutuhan vital serta sudah merupakan tuntutan masyarakat.
ELEMEN CORPORATE GOVERNANCE Semacam aturan atau elemen umum yang perlu dikembangkan
oleh setiap organisasi, sbb : - Ada identifikasi untuk setiap bagian. - Ada definisi tujuannya. - Bagaimana tujuan dicapai. - Kriteria keanggotaan atau kepemilikan. - Bagaimana bagian diatur. - Bagaimana bagian saling berhubungan. - Bagaimana kinerja bagian diukur. - Bagaimana pengaturan penghentian keanggotaan atau
kepemilikan.
3
B. PENGERTIAN CORPORATE GOVERNANCE DEFINISI CORPORATE GOVERNANCE Corporate Governance is the system by which
companies are directed and controlled Corporate Governance is about promoting corporate
fairness, transparency, and accountabilty Corporate Governance is the way a company is
organized and managed to ensure that all finansial stakeholders receive their fair share of a company,s earning and assets.
HUBUNGAN ANTARA MANAJEMEN dan CORPORATE GOVERNANCE
Corporate Governance adalah satu sistem, bagaimana suatu perusahaan dikendalikan dan diawasi.
4
Pemeran kunci dalam corporate governance * Beberapa pemeran kunci / pemeran utama, yaitu : Manager, adalah Pihak yang menempati posisi strategis karena
pengetahuan & pengambilan keputusan sehari-hari mereka. Direksi, adalah Pihak yang memegang otoritas formal & legal
mengenai seluruh kebijakan perusahaan. Pemegang Saham, baik individu maupun entitas yang mempunyai
taruhan terbesar dalam perusahaan karena merekalah pemiliknya. Karyawan, khususnya yang tergabung dalam serikat buruh / yang
memiliki sebagian saham karena mereka ikut pula dalam penentuan kebijakan perusahaan.
Pemerintah, pihak yang terlibat melalui regulasi, undang-undang, dan pemberian izin-izin untuk kegiatan tertentu.
Kreditor, pihak yg memberi utang pada perusahaan, sedikit banyak mempunyai pengaruh & mempengaruhi kebijakan perusahaan.
5
C. PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE Ada lima prinsip utama yang sekaligus merupakan
aspek dasar corporate governance, yaitu : 1. Perlindungan hak-hak pemegang saham (the rights of
shareholders) 2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang
saham (the equitable treatment of shareholders) 3. Peranan stakeholder yang terkait dengan
perusahaan (the role of stakeholders) 4. Pengungkapan & transparansi (disclosure and
transparency) 5. Tanggung jawab Dewan Direksi (the responsibilities of
the Board)
6
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM Kerangka kerja corporate governance harus mampu melindungi
hak-hak pemegang saham, berupa :
~ Hak-hak untuk memperoleh metode yang aman atas pencatatan kepemilikan,melakukan pemindahan saham,memperoleh informasi mengenai perusahaan,memberi pendapat & suara dalam rapat umum pemegang saham,memilih anggota dewan direksi & dewan komisaris, & mendapatkan laba perusahaan.
~ Hak untuk memperoleh informasi & berpartisipasi secara memadai menyangkut perubahan perusahaan secara fundamental.
~ Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak khusus pemegang saham tertentu yang memberikan hak pengendalian secara tdk seimbang
7
PERANAN STAKEHOLDER YANG TERKAIT DENGAN PERUSAHAAN
Dalam kerangka kerja corporate governance harus mengakui hak-hak stakeholder, yaitu :
- Hak-hak stakeholder yang diakui secara hukum harus dihargai
- Pelanggaran atas hak-hak mereka harus mendapatkan ganti rugi
- Apabila stakeholder ikut dalam pengawasan corporate governance, maka mereka harus mendapatkan informasi yang cukup.
8
PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP SELURUH PEMEGANG SAHAM
~ Semua pemegang saham dari kelompok yang sama harus diperlakukan sama dan adil.
~ Praktik-praktik seperti inside trading & self-dealing, yang bersifat penyalahgunaan wewenang & kesempatan harus dilarang
~ Setiap kemungkinan / potensi conflict of interest harus diungkap secara terbuka
9
PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI - Pengungkapan menyangkut hasil keuangan,operasi perusahaan,tujuan perusahaan,kepemilikan saham, anggota dewan direksi. - Informasi harus disiapkan & diaudit sesuai standar yang ditentukan. - Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan keyakinan obyektif. - Saluran penyebaran informasi harus memberi akses yang wajar,efisien,tepat waktu untuk pemakai yang relevan.
10
TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI
- Anggota dewan bertindak dengan dasar informasi yg lengkap,beritikad baik,serta atas penelitian yang cermat,hati-hati,dan paling baik bagi kepentingan pemegang saham. - Dewan direksi harus menjamin ketaatan atas hukum - yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan stakeholder. - Dewan direksi harus memenuhi tugas utama pengelolaan perusahaan dengan good corporate governance - Dewan direksi harus mempunyai akses terhadap informasi yang akurat,relevan,tepat waktu.
11
Prinsip corporate governance untuk beberapa perusahaan
beberapa badan mungkin berbeda, umumnya mempunyai
banyak kesamaan.
Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, ada baiknya
kita mengutip prinsip yang disiapkan oleh Komite Nolan
Di Inggris, yang dinamakan the Seven Principles of Public
Life.
12
Ketujuh prinsip ini adalah : - Tidak mementingkan diri sendiri
( selfessness ) - Integritas ( integrity ) - Obyektivitas ( objectivity ) - Keterbukaan ( openness ) - Kejujuran ( honesty ) - Kepemimpinan ( leadership ) - Akuntabilitas ( accountability )
13
D. KEGUNAAN CORPORATE GOVERNANCE Penerapan corporate governance yang
baik akan memberikan keuntungan, sbb : - Perbaikan dalam komunikasi
- Peningkatan kepercayaan lebih banyak dari investor- Perolehan kepercayaan dari kreditor - Perolehan kepercayaan pelanggan- Peningkatan efisiensi- Peningkatan kinerja perusahaan- Pencegahan penyalahgunaan wewenang
14
Keuntungan akan memberi dampak positif secara ekonomis, yaitu :
- Meningkatkan penjualan - Mudah memperoleh tambahan modal - Meningkatkan keuntungan - Meningkatkan nilai saham
15
E.SUMBER KEGAGALAN CORPORATE GOVERNANCE
Dari sejarah perkembangan corporate governance,
khususnya di Inggris, kita dapat menelusuribeberapa penyebab kunci kegagalan, yang
terjadidi negara lain termasuk Indonesia.
16
Kegagalan kunci dapat dipilah ke dalam kelompok besar, sbb :
~ a. Budaya rahasia ~ b. Loyalitas suku ~ c. Kelemahan legislatif ~ d. Kekurangan
komitmen
17
~ a. Budaya Rahasia
Kerahasiaan misalnya merupakan endemi di masyarakat Inggris, yang masing-masing individunya sulit untuk membagi informasi dg orang lain.
Kebiasaan kerahasiaan berkembang dalam lingkungan pemerintahan, perusahaan, dan
kegiatan sosial.
Budaya cenderung mendorong suatu sistem tataKelola perusahaan secara diam-diam bukan atas dasar peraturan tertulis yang lengkap,terbuka.
18
~ b. Loyalitas Suku
Di Inggris, sekelompok orang yang mempunyai
latar belakang golongan, pendidikan yang sama &merasa dapat kerjasama dg baik. Sayangnya, perasaan menimbulkan kesetiaan palsu yang tidak pada tempatnya,sehinggakesalahan seorang kolega cenderung untuk ditutupi dan dilindungi. Pengalaman membuktikanmeski perusahaan mengalami kegagalan besar,Para penanggung jawab jarang diadili.
19
~ c. Kelemahan Legislatif
Banyak peraturan hukum di Indonesia, masih warisan zaman Hindia-Belanda.
Untuk Indonesia, bukan hanya peraturan perundang-undangan yang belum lengkap atau memadai,tapi penerapan serta
pemaksaan undang-undang dan peraturan belum sepenuhnya dalam dilakukan.
20
~ d. Kekurangan Komitmen
Para stakeholder mempunyai kepentingan dan agenda sendiri-sendiri.Jadi pada hakikatnya para stakeholder ,kurang mempunyai visi dan keterkaitan
eratpada perusahaan, yang seolah-olah berdirisendiri dan terlepas satu dengan yang lain.
21
F. UKURAN CORPORATE GOVERNANCE
~ Tingkat pengguna corporate governance dapat diukur & diperbandingkan satu sama lain. Beberapa metodologi untuk mengukur corporate governance sudah dikembangkan & dapat digunakan oleh para pemakai. Forum Corporate Governance in Indonesia ( FCGI ) misalnya mengembangkan suatu alat untuk melakukan penilaian pada corporate governance yang sekaligus dapat digunakan sebagai audit. Standar & Poor mengembangkan apa yang mereka namakan corporate governance scores. Konsep FCGI akan dibahas tersendiri dalam judul ‘ audit corporate governance ‘ , dan corporate governance score yang dikembangkan oleh Standard & Poor akan dibahas berikutnya.
22
Yang dimaksud dengan corporate governance adalah hasil penilaian Standard & Poor sejauh mana suatu perusahaan melakukan corporate governance sesuai dengan pedoman & praktik terbaik.
# Corporate Governance # Corporate Governance Score #Score #
23
1. Struktur dan Pengaruh Kepemilikan a. Transparansi mengenai kepemilikanb. Konsentrasi dan pengaruh kepemilikan
2. Hubungan Keuangan Stakeholdera. Pengaturan,kemudahan akses, dan informasi pada pertemuan pemegang sahamb. Prosedur voting & rapat pemegang sahamc. Hak-hak kepemilikan (registrasi,kemudahan
transfer, & kesamaan hak-hak kepemilikan)
24
3. Transparansi Keuangan & Keterbukaan Informasia. Tipe keterbukaan publik.b. Kesempatan & akses pada keterbukaan publik.c. Independen auditor.
4. Struktur serta Proses Dewan & Manajemena. Stuktur dewan direksi & komposisi.b. Peran & kebebasan direksi dari luar.c. Kompensasi dewan direksi & para eksekutif,evaluasi, & kebijakan penggantian.
25
# Country Governance Classification #
Country Governance Classification menilai seberapa jauh lingkungan eksternal menunjang atau menghalangi pelaksanaan tata kelola secara sehat pada tingkat korporat.
26
Ada 4 fokus penilaian dalam analisis dan pengukuran, yaitu :
A. Infrastruktur hukum Sejauhmana tersedia UU & peraturan yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pada tingkat korporat dan negara ?
B. Peraturan Sejauhmana ada badan yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan yang mendukung pe- laksanaan tata kelola pada tingkat korporat dan tingkat negara ?
27
C. Infrastruktur Informasi Sejauhmana sistem akuntansi yang berlaku di suatu negara mendukung pelaksanaan tata
kelola yang baik, baik di tingkat korporat maupun tingkat negara ?
D. Infrastruktur Pasar Sejauhmana fungsi pasar mempunyai
pengaruh pada pelaksanaan tata kelola, baik pada
tingkat korporat maupun tingkat negara ?
28
G. AUDIT CORPORATE GOVERNANCE
Forum for Corporate Governance (FCGI) telah mengembangkan alat audit untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan corporate governance dalam suatu perusahaan.Alat dinamakan FCGI Corporate Governance Self Assessment Checklist. Alat disebut self assessment karena alat memang merupakan seperangkat pertanyaan/kuesioner yang dapat dijawab/diisi sendiri,lalu perusahaan dapat menilai & menghitung sendiri skor untuknya
29
Pertanyaan dikelompokkan ke dalam 5 bidangmasing-masing diberi pembobotan tertentu.Kelima bidang ini, yaitu :1. Hak-hak pemegang saham ( 20% )2. Kebijakan corporate governance ( 15% )3. Praktik corporate governance (30%)4. Kebijakan dan praktik pengungkapan atau disclosure ( 20% )5. Fungsi audit ( 15% )
30
Hal-hal yang dinilai/kuesioner yang diisi untuk masing-masing bidang,antara lain disebutkan di bawah ini :
A. Hak-hak pemegang saham 1. Apakah Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham
(RUPS) dilakukan sesuai dg UU RI no. 1 / 1995 tentang PT, yaitu 6 bulan sesudah akhir tahun buku.
2. Apakah kepada semua pemegang saham
disampaikan pemberitahuan mengenai RUPS tahunan min.28 hari sebelum pelaksanaan RUPS
31
3. Apakah ada usaha yang dilaksanakan untuk mendorong para pemegang saham menghadiri RUPS (tahunan / khusus) dan menggunakan hak suaranya.
4. Dan sebagainya (ada 10 kuesioner)
32
B. Kebijakan Corporate Governance
1. Apakah perusahaan mempunyai kode/Pedoman Corporate Governance secara tertulis yang secara jelas menjabarkan hak-hak pemegang saham,tugas,dan tanggung-jawab dewan direksi dan dewan komisaris.
33
2. Apakah perusahaan mempunyai kode/Pedoman Corporate Governance secara tertulis yang secara jelas menjabarkan aturan-aturan pengungkapan (rules of disclosure).
3. Apakah kebijakan perusahaan yang menyangkut investor publik mudah diperoleh oleh regulator & publik? Apabila ya, dimana informasi dapat diperoleh?
4. dsb, ( ada 10 kuesioner )
34
C. Praktik Corporate Governance
1. Apakah direksi melakukan pertemuan berkala secara teratur dengan dewan komisaris?
2. Siapa yang menetapkan rencana strategis dan
rencana usaha yang memberi arahan kepada
direksi dan komisaris untuk menjalankan tugas & fungsinya.
35
3. Berapa anggota yang duduk dalam direksi
4. Dan sebagainya (ada 37 kuesioner)
36
D. Kebijakan dan Praktik Pengungkapan (Disclosure)
1. Apakah perusahaan memberi pemegang saham & analisis investasi akses yang sama terhadap informasi ?
2. Apakah perusahaan mempublikasikan hasil keuangan & analisis manajemen untuk distribusi kepada analisis
37
3. Apakah perusahaan memindahkan hasil keuangannya dan analisis manajemen dalam internet ?
4. Dan sebagainya (ada 8 kuesioner)
38
E. Fungsi Audit
1. Apakah perusahaan mempunyai audit internal yang efektif ?
2. Apakah perusahaan diaudit oleh auditor eksternal yang independen ?
3. Apakah perusahaan memiliki komite audit yang efektif ?
4. Dan sebagainya (ada 9 kuesioner)
39
GOOD GOVERNANCE:1 Proses penyelenggaraan
kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance ( pemerintah atau kepemerintahan), sedang praktek terbaiknya disebut good governance (kepemimpinan yang baik)
40
2. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.
3. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.
41
4. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian secara efisien dan efektif.
42
5. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities)
43
Kegiatan yang terkendali merupakan
kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau satu pihak.
44
6. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang di laksanakan secara periodik.
45
7. Dasar-dasar Hukum :
a) TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut.c) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah.
46
d) Asas-asas umum penyelenggaraan negara menurut UU Nomor 28 Tahun
1999 meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan nagara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
47
Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
48
8. Hasil analisa secara antropologis-sosiologis oleh Koentjaraningrat (1978) tentang mentalite bangsa Indonesia, maka penerapan prinsip-prinsip good governance (termasuk prinsip akuntabilitas) adalah sangat relevan. Menurut Prof. Koentjaraningrat, bangsa Indonesia memiliki mentalitet negatif yang tidak mendukung pembangunan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang modern.
49
a) Mentalitet “ menerabas” (“potong kompas”), yang berarti ingin cepat selesai atau ingin cepat terwujud tanpa memperhatikan proses.
b) Mentalitet “merendahkan mutu”,yang dimaksudnya adalah asal jadi, yang penting ada hasilnya tanpa memperhatikan kualitasnya.
50
9. Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.Penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah.
51
Pemahaman umum mengenai governance maupun good governance (kepemerintahan yang baik) mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin marak pada tahun 1996. Kepemerintahan yang baik banyak diperkenalkan oleh lembaga pemberi pinjaman/bantuan luar negeri (foreign donor agencees)
52
baik yang bersifat multilateral maupun bilateral (World Bank, 1994), dimana istilah tersebut sering dikaitkan dengan kebijakan pemberi bantuan (aid policies), dalam arti bahwa good governance dan government
53
Dijadikan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian bantuan, baik berupa pinjaman (loan) maupun hibah (grant).
54
10. Kata government dalam bahasa Inggris seringkali diterjemahkan sebagai pemerintah dan atau pemerintahan. Kata ini berasal dari kata to command atau to order, meskipun memiliki arti dasar “perintah”. “Memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus daerah sebagai bagian dari negara.
55
Pemerintah berarti menunjuk kepada satuan
aparatur atau” pemerintahan” menunjuk pada
kegiatan, perbuatan, atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintahan yang
adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator, dan sebagainya.
56
Government diartikan : “ The authoritatif direction and administration of
the affairs of men/ women in a nation, state, city, etc”.
57
11.Government berarti : “ The Governing body of a nation, state, city etc”, adalah “Lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemeritahan negara, negara bagian, atau kota sebagainya”.
58
12. Secara umum istilah goverment memang lebih mudah dipahami sebagai pemerintah, yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengurusi negara dan menjalankan kehendak rakyat.Sedangkan dalam konsep good governance,government lebih diarahkan pada bagaimana meminimalkan peran negara dan mempromosikan
59
peran dunia usaha/sektor swasta (limitation of the state’s roles). Governance atau kepemimpinan diartikan : “ The act, fact,manner,of governing”/” Tindakan,fakta,pola,cara-cara penyelenggaraan pemerintahan.
60
13. Webster’s New Collegiate Dictionary,(1988), memberikan pengertian:Governance is ”the act or process of governing”. Good governance diartikan sebagai:” the act or process of governing so as to achieve whatever is good for the society (a moral interpretation of democracy) or whatever is considered good by the society (a majority-governed interpretation of democracy)”
61
14. Cheema(1997) good governance sebagai “ exercising political, economic and administrative authority to manage a country’s affairs; and comprising of mechanisms, processes, and institutions for citizens and groups to articulate interest, mediate differences, and exercise rights and obigations”.
62
15. Tjokroamidjojo (2000) “ Governance artinya : memerintah-menguasai-mengurus-mengelola”.
63
16. Konsep governance sebenarnya lebih kompleks jika dibandingkan dengan government , karena dalam governance terdapat tiga komponen/pilar, yaitu : pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Hubungan diantara ketiganya harus dalam posisi sejajar, setara, dan saling mengontrol (checks and balances), untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu komponene lainnya.
64
17. Kooiman (1993) memandang governance sebagai sebuah struktur yang muncul dalam sistem sosial-politik sebagai hasil dari tindakan intervensi interaktif diantara berbagai aktor yang terlibat.
18. Governance, tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan,
65
pengarahan,pembinaan,penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah public governance, private governance, corporate governance dan banking governance.
19.Governance sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik(good governance).
66
20.Governance terdiri atas tiga komponen yang sekaligus menjadi pilar penyangganya, yaitu : public governance merujuk pada lembaga pemerintahan, corporate governance merujuk pada pihak swasta/dunia usaha, dan civil soviety (masyarakat madani) Untuk mewujudkan good governance, upaya pembaharuan pada salah satu pilar mesti dibarengi dengan pembaharuan pada pilar-pilar yang lain.
67
21. Kooiman (1993) bahwa “ governace “lebih merupakan serangkaina proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.
68
22. Secara konseptual pengertian kata baik (good)dalam istilah kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua kepahaman : (1) nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian,pembangunan berkelanjutan dan keadlian sosial; dan (2) aspek –aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efesien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
69
23. Berarti kepemerintahan yang baik tergantung pada dua hal : (1) orientasi idela negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara; Orientasi ideal negara mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan komponen-komponen konstituen atau pemilihnya seperti : legitimacy, apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya; accountability atau akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
70
atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.(2) Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efesien melakukan upaya pencapaian tujuan bernegara.
71
24. UNDP (1997), governance digambarkan dengan tiga kaki, yaitu : (1) Economic governance, meliputi proses-proses pembuatan keputusan(decision-making procesess) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi didalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. (2) Political governance merupakan proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. (3) administrative governance adalah suatu sistem implementasi kebijakan.
72
25. Institusi dari governance meliputi tiga domain yaitu, state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society(masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif , sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan,
73
sedangkan masyarakat berperan aktif dan positif dalam interaksi sosial melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat,organisasi profesi dan lain-lain.
74
26. Hubungan antar ketiga domain dalam governance ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Private sector
SocietyState
75
dari ketiga domain dalam governance, domain state menjadi domain yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkan good governance karena fungsi peraturan yang memfasilitasi domain sektor dunia usaha swasta dan masyarakat (society), serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini.
76
Peran pemerintah melalui kebijakan – kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.
77
Oleh karena itu, upaya-upaya perwujudan ke arah good governance dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud good government.
78
27. Pinto (1994) istilah “governance”mengandung arti “praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum , dan pembangunan ekonomi pada khususnya”, karena good governance adalah masalah perimbangan antara: negara,swasta,.dan masyarakat.
79
Dari aspek pemerintahan (government), good governance dapat dilihat melalui aspek-aspek :
1. Hukum/kebijakan. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
80
2. Administrative competence and transparency. Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif, keterbukaan informasi.
81
3. Desentralisasi.Desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta,deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.
82
28. Prinsip-prinsip Good Governance1. Praktis dalam arti bahwa prinsip
selalu dapat digunakan terlepas dari waktu atau saat diterapkan.
2. Relevan dengan sebuah ketentuan yang bersifat dasar dan luas hingga dengan demikian menyediakan sebuah persepektif yang mencangkup banyak hal.
83
3. Konsisten dalam arti bahwa dalam situasi yang serupa akan timbul hasil yang serupa juga.
84
29. UNDP (1997) mengidentifikasi adanya lima karakteristik, yaitu :
1. Interaction (interaksi), melibatkan tiga mitra besar: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani, untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial dan politik.
2. Communication(komunikasi), yang di dalamnya terdapat beragam sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
85
3. Self-Enforcing Process (proses penguatan sendiri), sistem pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan oleh dinamika dan perubahan lingkungan, memberikan kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreatifitas dan stabilitas untuk berbagai aspek kepemerintahan yang baik.
86
4. Dynamic (dinamis), keseimbangan berbagai unsur kekuatan yang kompleks yang membuahkan persatuan, harmoni, dan kerjasama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
87
5. Dynamic Interpendence (saling ketergantungan yang dinamis), antara pemerintah, kekuatan pasar dan masyarakat madani.
88
1. UNDP (1997) menegaskan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut :
1. Partisipasi : setiap warga negara berpatisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi
secara konstruktif.
89
2. Taat hukum (rule of law):kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan hak azasi manusia.
3. Transparasi: dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
90
4. Responsif: Lembaga-lembaga negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani staceholdersnya. Responsif terhadap aspirasi masyarakat, clientele.
5. Berorientasi Kesepakatan (consensus orientation):good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja.
91
6. Kesetaraan (equity): semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektif dan Efisien : Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia hasilnya sebaik mungkin.
92
8. Akuntabilitas(accountability): para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga staceholders.Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
93
9. Visi Stratejik (strategic Vision): Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jhauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk
pembangunan.
94
2. BUILD ( 2002 ) mengemukakan 10 (sepuluh) prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain :
1. Partisipasi : mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan
masyarakat baik secara langsung maupun tak langsung.
95
2. Penegakan hukum : mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
96
3. Transparansi : menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintahan dan masyarakat melalui penyediaan
informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Daya tanggap: meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap
aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
97
5. Daya tanggap : meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap
aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
6. Wawasan ke depan : membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
98
7. Akuntabilitas: meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
8. Pengawasan : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
99
9. Efisien dan efektivitas: menjamin terselenggaranya
pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber
daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
10. Profesionalisme: meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
100
3. Manan (1999) menyatakan bahwa “sangat wajar apabila tuntutan penyelenggaraan yang baik terutama ditujukan pada pembaharuan administrasi negara dan pembaharuan penegakan hukum”.
101
4. SANKRI Buku I “ Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara” (2003) menggaris bawahi bahwa “kredibilitas manajemen pemerintahan pada negara-negara demokratis konstitusional di masa mendatang akan lebih banyak ditentukan oleh kompetensinya dalam pengelolaan kebijakan publik”
102
5. Wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang kontruktif diantara doamin-domain negara(state), sektor swasta dan masyarakat (society).
103
6. Manajemen Perubahan dan Good Governance.
1. Terlalu cepat puas.2. Tim (Koalisi) pengarah yang cukup efektif gagal.3. Mencibir kekuatan visi dan Komunikasi visi dan
styrategi.4. Membiarkan “tembok penghalan” visi baru5. Gagal menciptakan sukses jangka pendek6. Jangan terlalu cepat mengatakan sukses7. Lupa menjangkar perubahan agar berurat berakar
dalam budaya organisasi.
104
7. Metoda reformasi yang biasa dilakukan dalam perubahan organisasi adalah :a. Reformasi di segala bidangb. Restrukturisasic. Rekayasa Ulang
105
d. Bervisi dan bermisie. Kebijakan, program, dan kegiatan 4 P
Pembangunanf. Pelaporan LAKIPg. Perubahyan Strategih.Perubahan Budaya organisasi
106
8. Langkah-langkah perubahan organisasi adalah sebagai berikut :a. Menetapkan makna urgensi perubahanb. menciptakan koalisi pengarah yang kuatc. mengembangan dan mengkomunikasikan visi dan strategi
107
d.memberdayakan orang/organisasi/masyarakat untuk melakukan tindakan
e Menghasilkan sukses jangka pendekf Konsolidasi capaian kinerja dan
menghasilkan lebih banyak lagi perubahang Melembagakan ancangan baru dalam
budaya organisasi.
108
9 Manajemen versus Kepemimpin
MANAJEMEN KEPEMIMPINAN
Perencanaan dan pengnggaran
Menentukan arah
Pengorganisasian dan penyusunan staf
Mengarahkan karyawan/wati
Pengendalian dan pemecahan masalah
Memberi motivasi dan inspirasi
Menghasilkan suatu taraf fasilitasi peramalan dan keteraturan dan kemungkinan menghasilkan kinerja jangka pendek yang diharapkan oleh para pihak yang berkepentingan
Melakukan perubahan hingga taraf akhir dan kemungkinan perubahan yang sangat bermanfaat (reformafasi yang berhasil)
109
10. Prinsip-prinsip Akuntabilitas a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instasi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya konsisten dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku,c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ,
110
d. Harus berorientasi pada pencapaian visi & misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh,
e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instasi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
111
11. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
a. Mendukung upaya mengembangkan budaya kinerja dan mengubah cara berpikir agar berorientasi pada proses dan
hasil kerja. b. Mengikat unit kerja atau pegawai terkait untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara benar.
112
c. Mempermudah identifikasi tahapan- tahapan mana yang lemah dan harus
diperbaiki.d. Menghindari “penumpukan “ pekerjaan pada satu tahapan tertentu , yang memungkinkan terjadinya “rekayasa”rencana dan realisasi sasaran /
target kinerja.
