GUBERNUR KALIMANTAN TIMURkaltimprov.go.id/download/get/8717122018095843-lppd-prov...BAB I. PENDAHULUAN | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | 2-Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada

kesempatan ini kami dapat menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 yang merupakan amanat

konstitusional Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal

69 ayat (1) yaitu Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 masih berpedoman

pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala

Daerah (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2017 ini merupakan tahun keempat kepemimpinan saya selaku Gubernur

Kalimantan Timur bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, almarhum Bapak H.M.

Mukmin Faisyal HP periode Tahun 2013 – 2018, dengan harapan dapat memberikan

gambaran mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup

urusan konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan dengan tujuan

meningkatkan citra dan wibawa pemerintahan daerah.

Demikian LPPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 ini disampaikan,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya

dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu dan

berpartisipasi aktif dalam penyusunan LPPD ini, besar harapan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Kunci

ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam

penyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan semoga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

dapat berjalan tertib, lancar dan sukses. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan

kritiknya guna suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi

Kalimantan Timur. Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan

dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Terima kasih.

Samarinda, 26 Maret 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

PROF. DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

DAFTAR ISI | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | ii

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN 1

A. DASAR HUKUM 1

B.

C.

D.

E.

GAMBARAN UMUM DAERAH

KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

KONDISI EKONOMI

2

3

4

6

1 Kondisi Geografis Daerah

2. Gambaran Umum Demografis

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Sektor Pertanian

2) Sektor Perkebunan

3) Sektor Kehutanan

4) Sektor Peternakan

5) Sektor Kelautan dan Perikanan

6) Sektor Pertambangan

7) Sektor Industri Pengolahan

8) Sektor Pariwisata

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Triwulan I-IV 2017

BAB II – RENCANA PEMEBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH (RPJMD) 24

A. VISI DAN MISI 24

1. Visi

2. Misi

B STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 29

C PRIORITAS DAERAH 33

BAB III – URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN

UMUM

42

A. URUSAN KONKUREN 43

a. Ringkasan Urusan Wajib

b. RingkasanUrusan Pilihan

B RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

72

C RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 85

D INDIKATOR KINERJA KUNCI (Terlampir)

1. Tataran Pengambil Kebijakan

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja

86

DAFTAR ISI | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | iii

BAB IV – REALISASI PELAKSANAAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

87

BAB V – TUGAS PEMBANTUAN 97

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 97

B. DEKONSENTRASI 103

BAB VI – TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 120

A. KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH/DAERAH 120

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN NON PEMERINTAH 127

C. PEMBINAAN BATAS DAERAH 129

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 134

E. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS 137

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 149

BAB VII - PENUTUP 151

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK

BAB I. PENDAHULUAN | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | 1

-Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah -

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal

69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyempaikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LKPJ, LPPD dan ILPPD,

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang disampaikan kepada

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab/Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri

melalui Gubernur dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(ILPPD) kepada masyarakat melalui mass media di daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimatan

Timur Tahun 2017 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) 2013 – 2018 telah menjalani masa pelaksanaan pembangunan 5

(Lima) tahun, dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Timur

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan, penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

2001 tentang Dekonsentrasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

2001 tentang Tugas Pembantuan;




10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.15 tahun 2008 tentang

Rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor

66);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Penetapan APBD Provinsi Kaltim Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 1);

13. SE. MDN 100/321/SJ Tgl 16 Januari 2018 Tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017.

B. Gambaran Umum Daerah

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama

Kawasan Timur karena letaknya yang cukup strategis di perbatasan Kawasan

Tengah dan Kawasan Timur Indonesia. Provinsi yang beribukota di Kota Samarinda

ini memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah dan

beranekaragam sebagai salah satu modal utama pembangunan. Keanekaragaman

sumber daya alam yang terkenal hingga saat ini adalah sumber daya mineral

berupa tambang batubara dan minyak bumi, serta hasil hutan yang masih memiliki

peran dalam sektor perkayuan nusantara.

Ratusan sungai yang tersebar se-antero Provinsi Kalimantan Timur juga

menjadi daya tarik tersendiri karena sungai-sungai inilah salah satu penghubung

utama antarwilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Transportasi sungai ini

merupakan salah satu pintu aksesibilitas ke berbagai wilayah terpencil dari dulu; di

samping penerbangan-penerbangan perintis di sebagaian wilayah Kalimantan

Timur yang sekarang sudah makin banyak dibuka. Hal inilah yang memberikan

sumbangsih cukup signifikan dalam pembangunan di daerah terpencil dan

terpelosok sebagai bagian dari pemerataan kesejahteraan sosial.

Provinsi Kalimantan Timur juga dikenal dengan sejarah dan kebudayaannya

hingga ke mancanegara. Sejarah Provinsi Kalimantan Timur dimulai pada abad ke-

4 Masehi di Pulau Kalimantan telah berdiri Kerajaan Kutai (Kutai Martadipura) yang

terletak di Muara Kaman. Wilayah kerajaan Kutai Martadipura mencakup wilayah

yang cukup luas, yaitu hampir menguasai seluruh wilayah Provinsi Kalimantan

Timur bahkan hingga sebagian wilayah Kalimantan pada masa kejayaannya.

Kerajaan yang bercorak Hindu ini memiliki raja pertama bernama Raja Kudungga

dan keturunannya.

Raja terbesar dari Kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman yang merupakan

anak dari Raja Aswawarman dan cucu Raja Kudungga. Kerajaan Kutai pada masa

pemerintahan Raja Mulawarman mengalami puncak masa kejayaannya yang

terlihat pada kehidupan masyarakatnya sejahtera dan diadakannya upacara kurban

dengan emas yang sangat banyak. Namun pada masa pemerintahan Maharaja

Dhama Setia (raja ke-21), Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan. Memasuki abad

18, sesuai traktat 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan Provinsi

Kalimantan Timur, Kalimatan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian

Kalimantan Selatan (termasuk Banjarmasin) kepada Hindia-Belanda. Pada tanggal 4

Mei 1826, Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar menegaskan kembali

penyerahan wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian




Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan kepada pemerintahan kolonial

Hindia Belanda. Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan Asisten Residen di

Samarinda untuk wilayah Borneo Timur (sekarang provinsi Kalimantan Timur dan

bagian timur Kalimantan Selatan) bernama H. Von Dewall. Provinsi Kalimantan

Timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan

historis. Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk

berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernurnya yang

pertama adalah APT Pranoto.

Sebelumnya, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu karesidenan dari

Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956

wilayahnya dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur,

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Sejarah berlanjut hingga pada tanggal

25 Oktober 2012, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2012, Provinsi

Kalimantan Timur mekar menjadi dua provinsi yakni Provinsi Kalimantan Timur dan

Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, uraian tentang gambaran umum

kondisi daerah dalam bab ini secara umum telah terpisahkan data antara

kabupaten/kota yang di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

C. Kondisi Geografis Daerah

Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari luas wilayah administrasi Provinsi

Kalimantan Timur 12.726.752 Ha atau sekitar 6,66 % dari luas wilayah Indonesia,

terdiri dari daratan seluas 12.533.681 Ha dan perairan darat seluas 193.071 ha

terletak antara 113044’00” dan 1190’000 Bujur Timur, dan antara 4024’00” Lintang

Utara dan 2025’00” Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas

wilayah 6,66 persen dari luas wilayah Indonesia sehingga termasuk dalam 3 besar

provinsi terluas di Indonesia.

Dari segi administrasi pemerintahan , Provinsi Kalimantan Timur terbagi

menjadi 7 (Tujuh) kabupaten yaitu Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai

Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu (DOB) serta memiliki 3 (tiga)

kota yaitu Balikpapan, Bontang, dan Samarinda.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah

Indonesia Bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil

pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua

Kabupaten/ Kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan

darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.

Geo-strategis Kaltim pada dasarnya menguntungkan dan sekaligus menantang

bagi upaya pembangunan, karena merupakan satu dari hanya 13 provinsi di

Indonesia yang mempunyai wilayah perbatasan antar negara, yaitu dengan negara

Malaysia. Selain itu, posisi Kaltim berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia

(ALKI) II dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia melalui Selat Makasar dan Selat

Lombok yang memiliki potensi perekonomian sangat strategis bagi alur pelayaran

perdagangan. ALKI berperan dalam memperlancar transportasi kapal-kapal dagang

yang melintasi wilayah kepulauan Indonesia. Manfaat dari tersedianya jalur laut

tersebut bagi Indonesia sangat besar, yaitu dapat meningkatkan hubungan dagang

baik dengan negara-negara Afrika, Asia, dan Pasifik. Bagi Kaltim, posisi ALKI II

sangat bernilai strategis baik ditinjau aspek ekonomi maupun politis karena akan

membuka peluang berkembangnya pelabuhan besar dan berstandar internasional

yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah khususnya dan nasional

pada umumnya.




Provinsi Kalimantan Timur terletak di paling timur Pulau Kalimantan. Tepatnya

provinsi ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah Utara, Laut

Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah Timur, Kalimantan Selatan di sebelah

Selatan, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Malaysia di sebelah Barat.

Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut

Kabupaten/ Kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Sumber : Hasil Pengolahan Tim RTRW GIS Prov.Kalimantan Timur (RKPD)

D. Gambaran Umum Demografis

Kondisi demografi di Provinsi Kalimantan Timur sangat kompleks mengingat

wilayah geografis yang begitu luas namun jumlah penduduk yang bisa dibilang

belum tinggi. Selain itu distribusi penduduk yang menyebar tidak merata

menimbulkan tantangan tersendiri dalam membuat kebijakan kependudukan agar

pembangunan dirasakan setiap lapisan masyarakat.

Kalimantan Timur termasuk provinsi yang tidak padat penduduk, karena

populasi penduduk Kalimantan Timur hingga data terakhir tahun 2017 berjumlah

3.505.161 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk Kalimantan Timur yang dihitung

berdasarkan Komposisi rasio jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki sebanyak 52%

atau 1.828.752 Jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 48% atau 1.676.409 Jiwa.

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Per Kabupaten/

Kabupaten/ Kota

Luas Daratan (Ha)

Luas Pengelolaan

Laut (Ha)

Luas Perairan Darat

Luas Wilayah (Ha)

Jumlah Kecamatan

Jumlah Desa/

Kelurahan

Paser 1.103.079,03 8.200,00 6.617,10 1.117.896 10 144

Kutai Barat 1.349.555,59 - 21.436,55 1.370.992 16 194

Mahakam Ulu 2.559.004,99 - 39.803,16 1.944.941 5 50

Kutai Kartanegara 3.096.435,18 1.891,00 8.735,68 2.600.699 18 237

Kutai Timur 2.163.497,46 2.641,00 10.021,69 3.107.812 18 135

Berau 291.894,83 11.962,00 478,40 2.185.481 13 110

Penajam Paser

Utara 1.938.738,41 400,00 6.202,38 292.773 4 54

Balikpapan 51.124,20 287,00 100,32 51.512 6 34

Samarinda 69.264,16 - 2.388,38 71.653 10 59

Bontang 16.298,78 275,00 15,45 16.589 3 15

0–4 Mil Laut (Kab/Kota) - 25.656,00 - - - -

4-12 Mil Laut (Kewenangan Provinsi) - 3.971.717 - - - -

Provinsi 12.638.892,6

3

3.997.37

3 95.799,12 16.732.065 103 1.032




Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2017

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2017

Gambar 1 : Jumlah Penduduk Kab/Kota Se Kalimantan Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2017

Tabel 3. Data Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Per Kabupaten/ Kota

Semester II Tahun 2017 Berdasarkan Kelompok Umur

KABUPATEN/KOTA

JENIS KELAMIN

JUMLAH

L % P %

PASER 133.192 52 122.456 48 255.648

KUTAI KARTANEGARA 353.323 52 321.436 48 674.759

BERAU 118.392 53 103.444 47 221.836

KUTAI BARAT 84.066 53 75.934 47 160.000

KUTAI TIMUR 227.826 54 190.799 46 418.625

PENAJAM PASER UTARA 87.562 52 80.450 48 168.012

MAHAKAM ULU 14.276 53 12.662 47 26.938

KOTA BALIK PAPAN 323.614 51 309.582 49 633.196

KOTA SAMARINDA 394.435 51 375.197 49 769.632

KOTA BONTANG 92.066 52 84.449 48 176.515

Jumlah 1.828.752 52 1.676.409 48 3.505.161




E. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1. Sektor Pertanian

Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017, berdasarkan data luas

baku penggunaan lahan yang direkap oleh Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Provinsi Kaltim pada aplikasi SIDATA, memiliki lahan potensial

untuk lahan pertanian tanaman pangan dan holtikultura sekitar 11.068.084

Ha terdiri dari lahan sawah seluas 129.884 Ha dan lahan bukan sawah

10.938.200 Ha.

1.1 Padi




Pada tahun 2017, luas panen padi seluas 94.399,7 Ha naik dibanding

tahun 2016 dengan luas panen 80.344 Ha. Sedangkan produksi padi

meningkat dari 305,337 pada tahun 2016 menjadi 400.040 ton tahun 2017.

Peningkatam produksi diperkirakan terjadi karena peningkatan

produktivitas sebesar 42,38 kw/ha (11,53 persen). Produktivitas padi pada

tahun 2016 sebesar 38,00 kw/ha, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 42,38

kw/ha.

1.2 Jagung

Pada tahun 2017 berdasarkan angka sementara (ASEM) 2017 provinsi

kaltim, luas real panen jagung mencapai 11.139,8 Ha, mengalami

peningkatan dibanding tahun 2016 yang hanya seluas 4948 Ha. Sedangkan

perkembangan produksinya, pada tahun 2017 produksi jagung sebesar

56.588 ton. Dibandingkan produksi tahun 2016 dengan produksi sebanyak

22.132 ton, meningkat hingga lebih dari 100 persen. Produktivitas jagung

pada tahun 2016 sebesar 44,73 kw/ha, sedangkan pada tahun 2017 naik

menjadi 50,80 kw/ha. Peningkatan produksi diperkirakan terjadi karena

adanya kegiatan yang berimbang dan lainnya sehingga produksi dan

produktivitas menjadi meningkat.

1.3 Kedelai

Sementara itu, pada angka sementara (ASEM) hasil pembahasan level

provinsi, produksi kedelai tahun 2017 sebesar 1.161 ton. Dibandingkan

produksi tahun 2016 sebesar 1582 ton, terjadi penurunan produksi

sebanyak 421 ton (26,61 %). Penurunan produksi diperkirakan terjadi karena

adanya kegiatan pengembangan jagung, sehingga sebagian besar petani

beralih ke tanaman tersebut. Sehingga produktivitas mengalami penurunan

dari 14.95 kw/ha (tahun 2016) menjadi 14.37 kw/ha (2017) atau menurun

4.04.

1.4 Singkong dan Umbi-umbian

Pada Tahun 2017 (ASEM), luas real panen singkong dan umbi-umbian

mencapai 3.746 Ha, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016

yang luasnya mencapai 2.450,6 Ha. Sama halnya jika dilihat perkembangan

produksinya, pada tahun 2017 produksi singkong dan umbi-umbian

sebesar 86.096 ton mengalami peningkatan 34,37 persen dibanding tahun

2016 dengan produksi sebanyak 56.508 ton. Produktivitas Singkong dan

Umbi-umbian pada tahun 2016 sebesar 230,59 kw/ha, sedangkan pada

tahun 2017 naik menjadi 237,30 kw/ha.

Tabel 4. Perkembangan Komoditi Tanaman di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Jenis Komoditi Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

padi

a. Luas panen (Ha) 102.912 100.262 99.209 80.3436 94.393,7

b. Jumlah produksi gabah (Ton) 439.439 426.567 408.782 305.337 400.040

c. Produktivitas (Kw/Ha) 42.70 42.55 41.20 38 42.38

Jagung

a. Luas panen (Ha) 1.858 2.873 2.307 4.948.3 11.139,8 b. Produksi (Ton)

4.863 7.567 8.379 22.132 56.588

c. Produktivitas (Kw/Ha) 26.18 26.34 36.32 44.73 50.80

Kedelai




a. Luas panen (Ha) 963 768 947 1.058,5 807,7

b. Produksi (Ton) 1.402 1.128 1.519 1.582 1.161

c. Produktivitas (Kw/Ha) 14.56 14.69 16.04 14,95 14,37

Singkong dan umbi-umbian

a. Luas panen (Ha) 4.078 4.205 3.362 1.450,6 3.628,1

b. Produksi (Ton) 68.515 73.945 64.897 56.508 86.096

c. Produktivitas (Kw/Ha) 168.01 175.85 193.03 230.59 237,30 Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.Kaltim

2. Sektor Perkebunan.

Sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting baik

dalam pengembangan wilayah, ekonomi, social maupun ekologi. Peranan

tersebut semakin penting karena perkebunan merupakan sektor yang

berbasis sumber daya alam yang tidak tergantung pada komponen impor,

sehingga lebih mampu menghadapi gejolak ekonomi global.

Jenis-jenis komoditas unggulan perkebunan yang dikembangkan di

Kalimantan Timur diantaranya adalah kelapa sawit, karet, kakao, lada dan

kelapa dalam.

Sampai dengan tahun 2017 luas areal perkebunan 1.348.902 Ha.

Sejalan dengan pertambahan luas areal, maka sebagian tanaman

produksinya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya

peningkatan luas areal yang produktif (tanaman menghasilkan) sebagai

hasil kegiatan peremajaan dan perluasan areal pada pelaksanaan

pembangunan perkebunan tahun 2017 yang terus meningkat. Produksi

Perkebunan tahun 2017 sebesar 12,82 juta ton. Hingga tahun 2017 luas

areal kelapa sawit telah mencapai telah 1.189.645 ha Sedangkan produksi

sawit pada tahun 2017 mencapai 12,73 juta ton tandan buah segar (TBS).

Tanaman Karet merupakan komoditi tradisional di Kalimantan Timur

yang sudah relatif lama diusahakan sebagai perkebunan rakyat. Luas areal

penanaman karet pada tahun 2017 tercatat seluas 115.121 dengan produksi

seluruhnya berjumlah 65.081 ton karet kering.

Tabel 5. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Kalimantan Timur

Tahun 2011 - 2017 (Ha)

Tabel 6. Produksi Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2017 (Ton)




3. Sektor kehutanan

Peningkatan produktifitas hutan dan optimalisasi PNBP sektor

kehutanan dengan indikator Jumlah DBH PNBP Sektor Kehutanan pada

tahun 2016 sebesar Rp. 23.625.013.874 dan pada tahun 2017 sebesar Rp.

176.586.444.188,16 dengan capaian kinerja Naik.Pencapaian Kinerja pada

tahun 2017 sebesar Rp. 176.586.444.188,16 dengan rincian seperti tabel

dibawah ini :

No. Jenis

Penerimaan Realisasi Pungutan

Iuran (Rp)

Perhitungan DBH Provinsi Kaltim

% Rp.

1 PSDH 145.305.929.196,00 16 23.248.948.671,36

2 DR 380.887.238.792,00 40 152.354.895.516,80

3 IIUPH 6.141.250.000,00 16 982.600.000,00

JUMLAH 532.334.417.988,00 176.586.444.188,16

Telah melebihi target Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebesar

Rp.32.981.033.464. walaupun tidak mendapat anggaran pada APBD TA.

2017 Pencapaian target tersebut dapat direalisasi oleh Bidang Perencanaan

dan Pemanfaatakan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Timur.

Keberhasilan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatakan Kawasan Hutan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencapai target Jumlah DBH

PNBP Sektor Kehutanan pada tahun 2017 sebesar Rp. 176.586.444.188,16

disebabkan karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan

Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan

perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

4. Sektor Peternakan

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan

pertanian, dan para digma baru pembangunan peternakan tidak lagi

menempatkan peternak hanya sebagai objek, tetapi sekaligus sebagai

subjek pembangunan yang berperan sebagai pelaku ekonomi penting.

Peternakan di Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang cukup

baik. Populasi ayam pedaging di tahun 2017 mencapai 69.125.400 ekor atau

meningkat sebesar 12,12 % dibandingkan tahun 2016 mencapai 60.747.455

ekor. Jumlah populasi ayam buras tahun 2017 mencapai 4.879.955 ekor

atau meningkat sebesar 2,28 % pada tahun 2016 sebanyak 4.768.534 ekor.




Hingga tahun 2017 ternak sapi potong sebanyak 125.166 ekor

mengalami kenaikan sebesar 5,16 % dibandingkan populasi tahun 2016

ternak sapi potong sebanyak 118.712 ekor. Pertambahan populasi sapi

meningkat maka ketersediaan daging lokal juga semakin meningkat.

Sedangkan Populasi ternak sapi perah tahun 2017 sebanyak 115 ekor

mengalami kenaikan 15,7 % dibandingkan populasi tahun 2016 sebanyak

97 ekor. Sedangkan populasi ternak lainnya dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 7. Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2012-2017 (ekor)

5. Sektor Kelautan dan Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan,

dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air

tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan

perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan

biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan

umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan

sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang

menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Capaian produksi dan produktifitas tahun 2017 adalah sebesar 399.055

ton, sampai dengan tahun 2017. Untuk Produksi Perikanan Tangkap

terealisasi sebanyak 159.345 ton (159.345 ton/157.743 ton)x100 ton =

101,01%) dari target 157.743 ton yang ditetapkan dalam Renstra Dinas

Kelautan dan Perikanan tahun 2013-2018. Produksi Perikanan Budidaya

terealiasi sebanyak 239.710 ton (dengan tingkat persentase capaian 239.710

ton/257.722 ton) x 100 = 92,99 %) dari target ton yang ditetapkan dalam

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2013-2018 257.772 ton.

Capaian realiasi kinerja untuk indikator Produksi Perikanan Tangkap

tahun 2017 dibandingkan target akhir RPJMD mencapai 97,70%, capaian

indikator Produksi Perikanan Budidaya dibandingkan target akhir RPJMD




mencapai 88,34 %. Tidak tercapai target produksi budidaya dan perikanan

tangkap antara lain karena :

1. Curah hujan tinggi berpengaruh pada pembudidayaan rumput laut

sehingga mengalami penurunan hasil panen,

2. Supply ketersedian benih ikan/udang yang dihasilkan oleh unit

pembenihan Rakyat (UPR) atau UPTD Balai Benih Ikan dan Udang

masih belum optimal.

3. Defisit anggaran yang terjadi sehingga tidak terdapat pos anggaran

berupa bantuan sarana dan prasarana produksi untuk masyarakat.

4. Armada kapal perikanan tangkap masih didominasi kapal-kapal dengan

ukuran 5-10 GT, sehingga belum dapat maksimal dalam memanfaatkan

potensi produksi perikanan tangkap.

Sasaran capaian kinerja untuk indikator Nilai ekspor perikanan

terealisasi 32,91 juta USD (dengan tingkat persentase capaian (32,91 juta

USD/29,22 USD) x 100% = 112,63 %) dari target 29,22 ton USD, untuk

capian kinerja Volume Ekspor perikanan 2.343 ton (dengan tingkat

persentase capian (2.343 ton/2.125 ton) x 100% = 110,28%) dari target

2.125 ton sesuai dengan perubahan dalam Renstra Dinas Kelautan dan

Perikanan Tahun 2013 -2018, sedangkan Indikator Kinerja Kinerja Jumlah

Sertifikat Kelayakan Pengolahan Terealisasi sebanyak 18 SKP dari 17 SKP

yang ditargetkan atau sebesar 105,88%.

Konsumsi makan ikan kaltim untuk tahun 2017 sebesar 47,05

Kg/kapita/tahun dan ini masih diatas target yang ditetapkan sebesar Untuk

tahun 2017 target yang diharapkan adalah 44,00 Kg/kapita/tahun, yang

aman pencapaian di tahun 2017 saja telah melampaui target 2017.

Peningkatan konsumsi ikan yang cukup tinggi ini disebabkan karena

masyarakat Kalimantan Timur memiliki pola makan ikan yang cukup tinggi

baik itu ikan tawar maupun ikan laut.

Rata-rata konsumsi ikan se-Kalimantan Timur terhitung ditahun 2017

sebesar 47,05 Kg/Kab-kota, Pencapaian target sampai tahun 2016 dengan

angka prediksi yang diinginkan dapat tercapai dengan melihat pola

konsumsi masyarakat kaltim yang gemar mengkonsumsi ikan.

6. Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan dan Penggalian merupakan sektor terbesar

dalam memberikan kontribusi pada PDRB Kalimantan Timur. Pada tahun

2017 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 46,31 % dari nilai PDRB,

mengalami kenaikan dibandingkan dengan kontribusi pertambangan dan

penggalian tahun 2016 yaitu sebesar 43,17 %.

Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian melambat dari

1,85% pada tahun 2013 menjadi -0,40 % pada tahun 2014, dan terkoreksi

lebih dalam pada tahun 2016 menjadi -4,89%, sedangkan pada tahun 2017

sedikit membaik dibanding tahun 2016 yaitu pada tingkat pertumbuhan -

1,21 %.

Dari sisi produksi batubara, komitmen penambang skala besar untuk

mematuhi kontrak dengan pemerintah menjadi faktor pendorong

terjaganya volume produksi di tengah koreksi harga. Lebih lanjut, aktifitas

penambangan skala besar juga relatif masih tinggi karena adanya kontrak

jangka panjang dengan pembeli dan perusahaan kontraktor. Bagi

penambang skala IUP memaksimalkan produksi merupakan satu-satunya




cara untuk mendapatkan keuntungan untuk menjaga agar likuiditas

perusahaan tetap terjaga serta meminimalkan pengurangan tenaga kerja

terkait dengan harga batubara yang kian menurun ke depannya.

Disisi lain, pertambangan migas pada tahun 2017 terkoreksi -1,29 %

setelah pada tiga tahun sebelumnya pertumbuhannya terkoreksi dalam

sebesar -7,20% pada tahun 2013 dan -9,32 % pada tahun 2014 dan -2,01 %

pada tahun 2016. Industri Pertambangan dan Penggalian Lainnya selama 4

tahun terakhir masih mengalami pertumbuhan positif meski sedikit

melambat, pada tahun 2013 tumbuh sebesar 3,34 %, pada tahun 2014

tumbuh 6,41 %, kemudian 5,27 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017

tumbuh sebesar 4,17 %.

7. Sektor Industri Pengolahan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki industri strategis seperti kilang

minyak, industri LNG, dan industri pupuk, memiliki daya saing begitu tinggi

dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Jika dilihat dari penciptaan

sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017,

Lapangan Usaha Industri Pengolahan merupakan Lapangan usaha dengan

andil sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,74 persen. Diikuti oleh

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang memiliki andil

sebesar 0,59 persen dan Lapangan Usaha Konstruksi dengan andil sebesar

0,49 persen terhadap pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2017 yang mencapai 3,13 persen.

8. Sektor Pariwisata

Bidang Kepariwisataan di Kalimantan Timur merupakan salah satu

sektor strategis dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD)

Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018.

KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) diharapkan dapat

memajukan industri pariwisata sebagai alternatif menggerakkan roda

ekonomi masa depan, setelah berkurangnya sumber daya alam mineral dan

bahan galian. Prioritas pembangunan pariwisata Kalimantan Timur antara

lain KSPN Derawan dan sekitarnya, Kota Bangun-Tanjung Isuy dan

sekitarnya, serta KSPN Long Bagun-Melak dan sekitarnya.

Masing-masing KSPN memiliki keunggulan tersendiri, misalnya untuk

kawasan Derawan memiliki gugusan pulau memikat, di antaranya Pulau

Sangalaki, Maratua, Derawan, dan Pulau Kakaban, dari total 31 pulau di

kawasan tersebut.

Tingkat kunjungan wisatawan nusantara ke Kalimantan Timur

mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun

2017, kunjungan wisatawan nusantara sebesar 5.919.966 orang mengalami

peningkatan sebesar 17,68 % dibanding tahun 2016, yaitu sebesar

5.030.586 orang. Jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara mengalami

penurunan sebesar 15,45 % yaitu 60.007 pada tahun 2016 menjadi 70.976

pada tahun 2017.

Daerah yang memiliki tingkat capaian tertinggi kunjungan wisatawan

nusantara adalah Kota Balikpapan sebanyak 2.656.297 orang atau 44,87 %

tingkat kunjungan. Selanjutnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara




sebanyak 1.790.693 orang atau 30,24 % dan Kota Samarinda sebanyak

864.549 orang atau 14,60 %.

Gambar.3 : Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur

Dari Tahun 2012 – 2017

-

5,000,000

10,000,000

Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur Tahun 2012-

2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Paser0%

Kutai Kartanegara

30%Berau

3%

Kutai Barat1%

Kutai timur

1%

PPU1%

Mahakam Ulu1%

Balikpapan45%

Samarinda15%

Bontang3%

Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur Tahun 2017

Tabel.8 : Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur Dirinci Per Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2017

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Kalimantan Timur

mengalami penurunan sebesar 15,45% pada tahun 2017 dibandingkan

tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, kunjungan wisatawan mancanegara




sebanyak 60.007 orang, atau lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan

tahun 2016 yang mencapai 70.976 orang.

Daerah yang memiliki tingkat capaian tertinggi kunjungan wisatawan

mancanegara adalah Kota Balikpapan sebanyak 46.815 orang atau 78,01%

tingkat kunjungan. Selanjutnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara

sebanyak 4.552 orang atau 7,58% dan Kabupaten Berau sebanyak 4.376

orang atau 7,29%.

Tabel 9 : Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kalimantan Timur Dirinci Per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017


Gambar 4 :Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kalimantan Timur Tahun 2012 – 2017

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

Paser0%

Kutai Kartanegara

8%

Berau7%

Kutai Barat1%

Kutai timur1%PPU

0%

Mahakam Ulu0%

Balikpapan78%

Samarinda5%

Bontang0%

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kalimantan

Timur Tahun 2017

Tingkat kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur

mencapai 5,91 juta orang melebihi dari target yang ditetapkan. sedangkan

kunjungan Wisatawan Mancanegara teralisasi sejumlah 60.007 orang.




Daerah yang memiliki tingkat capaian tertinggi kunjungan wisata

adalah kota Balikpapan sebesar 2,7 juta orang wisatawan, selanjutnya

adalah Kabupaten Kutai Kartanegara 1,7 juta orang wisatawan dan Kota

Berau 867 ribu orang wisatawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa

pembangunan kepariwisataan telah memberi kontribusi yang positif bagi

perekonomian Kalimantan Timur.

Tabel.10 : Total Kunjungan Wisatawan Nusantara & Mancanegara

ke Kalimantan Timur Dirinci Per Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2017


Gambar.5 : Total Kunjungan Wisatawan Ke Kalimantan Timur

Tahun 2012 – 2017


Paser1%

Kutai Kartanegara

30%

Berau3%

Kutai Barat0%Kutai

timur1%

PPU1%

Mahakam Ulu1%

Balikpapan45%

Samarinda15%

Bontang3%

Kunjungan Wisatawan Nusantara

ke Kalimantan Timur Tahun 2017

Daya tarik wisata yang dimiliki Kalimantan Timur tahun 2017 mencapai

840 buah objek wisata terdiri dari potensi wisata budaya, sejarah dan objek

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

Kunjungan Wisatawan ke

Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017




wisata alam berupa wisata bahari, sungai danau, jeram serta hutan alam

dengan flora dan faunanya.

Adanya potensi budaya alam dan objek wisata bahari yang dimiliki

Kalimantan Timur semakin mendorong tumbuhnya jumlah sarana dan

prasarana pariwisata seperti penginapan dan hotel. Tahun 2017 terdapat

942 unit penginapan dan hotel, terdiri dari hotel bintang lima sebanyak 5

unit, hotel bintang empat sebanyak 13 unit, hotel bintang tiga 25 unit, hotel

bintang dua sebanyak 12 unit, hotel bintang satu sebanyak 14 unit dan

sisanya sebanyak 873 unit merupakan hotel non bintang.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 (c-to-c)

Secara kumulatif (c-to-c) perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2017

tumbuh sebesar 3,13 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh kinerja sebagian

besar lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang positif, dimana

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 9,17 persen, disusul

oleh Lapangan Usaha Pengadaan Air yang tumbuh besar 9.05 persen, dan

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh besar 8.73 persen.

Namun masih ada dua lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada

tahun 2017, yaitu Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan

dan Jaminan Sosial Wajib yang terkoreksi sebesar negative 0.61 persen.

Gambar.6 : Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha PDRB Kalimantan Timur 2017 (Persen)

Sumber: BPS Prov.Kaltim

Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur menurut Lapangan

Usaha Tahun 2017 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama

yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan

sebesar 46,31 persen, Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan

peranan sebesar 19,07 persen, Lapangan Usaha Konstruksi dengan peranan

sebesar 8,07 persen, dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan dengan peranan sebesar 7,96 persen.Jika dilihat dari penciptaan

sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017,

Lapangan Usaha Industri Pengolahan merupakan Lapangan usaha dengan

andil sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,74 persen. Diikuti oleh

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang memiliki andil




sebesar 0,59 persen dan Lapangan Usaha Konstruksi dengan andil sebesar

0,49 persen terhadap pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2017 yang mencapai 3,13 persen.

Gambar.7 : Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2017 (persen)


Jika diamati sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada

Triwulan IV-2017 secara y-on-y , ternyata sumber pertumbuhan tertinggi

berasal dari Lapangan Usaha Konstruksi dengan andil sebesar 0,67 persen,

disusul Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor dengan andil sebesar 0,42 persen, dan Lapangan

Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan andil sebesar 0,41

persen.

Gambar .8 : Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur menurut

Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi Lapangan Usaha pada

Triwulan IV-2017 ( q-to-q ) Triwulan I-2016 - Triwulan-IV 2017 (Persen)


Secara quarter to quarter ( q-to-q), laju pertumbuhan ekonomi

Kalimantan Timur pada Triwulan IV-2017 tumbuh sebesar 0,86 persen,

mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan III-2017

yang tumbuh sebesar 0,20 persen. Pada Triwulan IV-2017 secara q-to-q,

sebagian besar Lapangan Usaha menunjukan pertumbuhan yang positif.

Lapangan Usaha Pengadaan Listrik, Gas memiliki pertumbuhan tertinggi

dibanding lapangan usaha lainnya sebesar 3,86 persen persen. Diikuti

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 2,94




persen, dan Lapangan Usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 2,64 persen.

Hanya Lapangan Usaha Jasa Keuangan yang masih mengalami kontraksi

pada Triwulan IV-2017 secara q-to-q yang terkoreksi sebesar negatif 1,29

persen. Sumber Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kalimantan Timur pada

Triwulan IV-2017 secara q-to-q berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan

dan Penggalian dengan andil sebesar 0,24 persen, disusul oleh Lapangan

Usaha Konstruksi dengan andil sebesar 0,19 persen, dan Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan andil sebesar 0,12 persen.

2. PDRB Menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi pada

tahun 2017 tumbuh hingga 3,13 persen (c-to-c) didukung oleh

pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap

Bruto (PMTB), komponen Ekspor Luar Negeri, komponen Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga, komponen Net Ekspor Antar Daerah, dan

komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga

(LNPRT). Komponen yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017

adalah komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 7,57 persen, yang

kemudian diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non

Profit Rumah Tangga (LNPRT) yang mampu tumbuh hingga 4,89 persen.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2017

tumbuh sebesar 3,01 persen. Komponen Ekspor Luar Negeri dan

pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara berturut-turut tumbuh

sebesar 2,55 persen dan 2,54 persen. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

pada tahun 2017 mengalami kontraksi hingga 15,28 persen. Jika dilihat dari

kontribusi terhadap total PDRB Kalimantan Timur, komponen ekspor luar

negeri masih mendominasi perekonomian Kalimantan Timur. Pada tahun

2017, share komponen Ekspor Luar Negeri mencapai 40,67 persen, diikuti

oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (26,30 persen) dan

komponen Net Ekspor Antar Daerah (24,03 persen).

Gambar . 9 : Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Komponen PDRB Kalimantan Timur menurut Pengeluaran

Triwulan IV-2017 ( y-on-y ) (Persen)


Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan

Timur pada Triwulan IV-2017 dari sisi pengeluaran, komponen

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), komponen Net Ekspor Antar




Daerah, dan komponen Ekspor Luar Negeri memberi andil masing-masing

sebesar 2,39 persen, 0,99 persen, dan 0,71 persen.

Gambar .10 : Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur dan Beberapa Komponen Pengeluaran Secara q-to-q


Ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan IV-2017 tumbuh sebesar

0,86 persen. Pertumbuhan ini mengalami percepatan dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,20 persen ( q-to-q).

Percepatan pertumbuhan ini antara lain didorong oleh peningkatan

konsumsi yang terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

(47,88 persen), komponen PMTB sebesar 5,63 persen, komponen Ekspor

Luar Negeri sebesar (3,17 persen) persen dan komponen Konsumsi LNPRT

yang juga tumbuh sebesar 3,71 persen. Jika dilihat dari penciptaan sumber

pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan IV-2017 terhadap

Triwulan III-2017 dari sisi pengeluaran (q-to-q), komponen Ekspor Luar

Negeri, Komponen PMTB atau investasi fisik, dan Komponen Pengeluaran

Konsumsi Pemerintah memberikan andil masing-masing 1,58 persen, 1,42

persen, dan 1,20 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur

Triwulan IV-2017. Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan

Konsumsi LNPRT juga mampu memberikan andil sebesar 0,07 persen dan

0,01 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

pada triwulan IV-2017 ini. Komponen Net Ekspor Antar Daerah dan

komponen Pengeluaran Impor Luar Negeri memberi andil pengurang atau

negatif terhadap pertumbuhan PDRB Triwulan IV-2017 masing-masing

sebesar (2,42) persen, dan (0,95) persen.

3. PDRB Pulau Kalimantan

Dilihat kinerja ekonomi di Pulau Kalimantan secara umum pada tahun

2017 tumbuh sebesar 4,33 persen. Jika dilihat pada Triwulan IV-2017,

Kinerja perekonomian di Pulau Kalimantan secara umum pada tumbuh 3,37

persen dibandingkan triwulan IV-2016 ( y-on-y ). Sama halnya jika kinerja

perekonomian pada Triwulan IV- 2017 dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya (q-to-q), juga tumbuh sebesar 0,54 persen.




Gambar.11 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Kalimantan Triwulan IV- 2017 secara q-to-q dan y-on y , dan 2017 (Persen)


Diamati secara spasial, pertumbuhan ekonomi tahun 2017

menempatkan Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan tertinggi

dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan dengan pertumbuhan

sebesar 6,74 persen, diikuti oleh Kalimantan Utara yang tumbuh sebesar

6,59 persen, Kalimantan Selatan yang tumbuh sebesar 5,29 persen,

Kalimantan Barat yang tumbuh sebesar 5,17 persen, dan Kalimantan Timur

tumbuh sebesar 3,13 persen. Namun jika dilihat dari struktur perekonomian

Pulau Kalimantan pada tahun 2017, masih didominasi oleh Kalimantan

Timur dengan peranan sebesar 52,29 persen, diikuti Kalimantan Barat

sebesar 15,66 persen, Kalimantan Selatan sebesar 14,08 persen, Kalimantan

Tengah sebesar 11,14 persen, dan Kalimantan Utara sebesar 6,83 persen.

Gambar.12 : Struktur Ekonomi Pulau Kalimantan 2017


Jika dilihat struktur perekonomian Pulau Kalimantan pada tahun 2017

didominasi oleh Kalimantan Timur sebesar 52,29 persen, diikuti Kalimantan

Barat sebesar 15,66 persen, Kalimantan Selatan sebesar 14,08 persen,

Kalimantan Tengah sebesar 11,31 persen, dan Kalimantan Utara sebesar

6,83 persen.




Tabel 11. PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Atas

Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan III-2017

Triwulan IV-2017, dan 2017 (Miliar Rupiah)


Tabel 12. Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Triwulan III dan IV-2017 (q-to-q ),

Triwulan IV-2017 (y-on-y ), Laju Pertumbuhan 2017, dan Sumber Pertumbuhan 2017 (Persen)


Tabel 13. Struktur PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2016,




Triwulan I-2017, Triwulan II-2017, dan Triwulan III-2017 (Persen)


Tabel 14. PDRB Kalimantan Timur Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku

dan Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)


Tabel 15. Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Pengeluaran

Tahun Dasar 2010 Triwulan IV - 2017 (Persen)





Tabel 16. Struktur PDRB Kalimantan Timur Menurut Pengeluaran 2016,

Triwulan I-2017 - Triwulan IV-2017, dan 2017 (Persen)


BAB II. RPJMD | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | 24



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

( R P J M D )

A. Visi dan Misi

1. V i s i

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur harus menemukan relevansi dalam

upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan dasar otonomi yang luas dan bertanggung

jawab. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta

bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai

dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh

Provinsi Kalimantan Timur. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh

pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan

tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan. Sesuai

dengan analisis isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, rencana

pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan unrenewable

resources tetapi lebih pada (transformasi) renewable resources yang berpihak

pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk

mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan

Timur diarahkan pada model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim

pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi,

lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik

dan berkeadilan sosial dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga

sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata,

ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah

kaca. Keseimbangan lima dimensi ini akan menjadikan pembangunan Provinsi

Kalimantan Timur sebagai jawaban bagi berbagai tantangan pembangunan di

masa mendatang.

Gambar 2.1. Lima Dimensi Pembangunan Ekonomi Hijau

Sumber: Global Green Growth Institute, 2013




Kelima dimensi pertumbuhan ekonomi hijau diatas dapat didefinisikan

sebagai berikut. Dimensi Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan menyoroti

pentingnya keluaran ekonomi berkelanjutan (PDB). Ekonomi yang

berkelanjutan sedemikian rupa menghasilkan pembangunan dan kemakmuran

sosial secara luas. Pertumbuhan ini dapat melampaui model pembangunan

industri yang dipelopori oleh negara maju yang mengeksploitasi sumberdaya

dan tidak ramah lingkungan. Dimensi Ekosistem penyedia jasa yang berfungsi

dan produktif menyoroti pertumbuhan yang menopang modal alam, terutama

cadangan alam yang memasok aliran jasa ekosistem yang penting secara

berkelanjutan. Cadangan ini seperti penyediaan air bersih, tanah yang subur,

fungsi hutan yang terjaga. Daya dukung tersebut memberikan kontribusi

penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia tetapi sering

diabaikan dalam pengambilan keputusan karena tidak dianggap sebagai

pemakaian dalam produksi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi hijau berusaha mengatasi kegagalan pasar ini.

Dimensi selanjutnya adalah Pertumbuhan yang inklusif dan merata menyotori

pertumbuhan untuk kepentingan rakyat, mereka yang berada didaerah

perkotaan maupun pedesaan, yang kaya maupun yang terpingirkan. Dimensi

ini merupakan tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi hijau, dan sangat

berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan. Negara-

negara dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang lebih tinggi

cenderung lebih banyak mendapat manfaat dari intervensi pertumbuhan

ekonomi hijau. Dimensi Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan menyoroti

pertumbuhan yang membangun ketahanan ekonomi, keuangan, sosial dan

lingkungan dan berkaitan dengan dampak fisik dari perubahan iklim,

diversifikasi sektor ekonomi, ketahanan pangan, mata uang dan stabilitas

perdagangan).

Dimensi Penurunan emisi gas rumah kaca menyoroti pentingnya

pertumbuhan rendah karbon untuk berkontribusi terhadap upaya global dan

nasional untuk mitigasi perubahan iklim dan meminimalkan dampak negatif di

masa depan terhadap masyarakat lokal dan internasional. Negara-negara

dengan intensitas emisi GRK yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar

untuk penurunan emisi berbiaya hemat dan memiliki keperluan yang lebih

mendesak untuk mendapatkan bantuan. Berdasarkan pada pandangan di atas

dan sebagaimana visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta selaras

dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis Provinsi Kalimantan

Timur maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur ke depan ditetapkan

visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN

BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH

LINGKUNGAN”

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yaitu

mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan yang menekankan

pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada pengembangan

agroindustri dan berbasis energi ramah lingkungan sebagaimana digambarkan

berikut ini :




Gambar 2.2. Hubungan Antarelemen Visi

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

a. Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang

mencakup seluruh sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur,

pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya

(Alexander, 1994). Pembangunan juga dapat dipandang sebagai

transformasi ekonomi, sosial, dan budaya (Portes, 1976). Ini berarti

bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai

proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai

aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

adil dan merata.

Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan

dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan

bagi setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi

beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri,

keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak hanya

dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi

rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas

dari segala macam gangguan).

Elemen Visi Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan

memandang lebih jauh dibanding aspek kesejahteraan masyarakat itu

sendiri. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya

keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi serta

keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek

lingkungan hidup yang kesemuanya diketahui saling memengaruhi. Hal

ini penting dilakukan karena pembangunan yang hanya berdasarkan

pada pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan dalam

masyarakat yang berakibat munculnya berbagai ketimpangan sosial

seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan

dampak dari pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan

ketimpangan tersebut, pembangunan daerah dengan pondasi ekonomi

perlu diselaraskan dengan pembangunan sosial dan lingkungan hidup.

Pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan pembangunan




mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia

secara utuh dengan memenuhi kebutuhan fisik dan sosial. Pembangunan

sosial juga lebih diarahkan kepada peningkatan keadilan bagi seluruh

masyarakat. Jadi, pembangunan sosial Provinsi Kalimantan Timur

dipandang sebagai proses pembangunan yang terencana dan selaras

dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf

hidup masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Elemen Visi Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan pada

intinya adalah pelaksanaanpembangunan berkelanjutan dengan tujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa

datang melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang bertumpu

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan

berdasarkan data riil, kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan

Timur terus mengalami peningkatan dimana Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) pada tahun 2008 sebesar 74,52 dan meningkat menjadi

76,71 pada tahun 2012.

b. Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan

Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan merupakan komitmen

untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pemanfaatan sumber

daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Fokus ini merupakan kebijakan yang diyakini dapat mewujudkan visi

Provinsi Kalimantan Timur Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan. Jika

komitmen ini disinkronisasi, maka pembangunan lima tahun Provinsi

Kalimantan Timur akan difokuskan kepada upaya mewujudkan

kesejahteraan yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan

energi ramah lingkungan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 1990 hingga

saat ini, ekonomi Provinsi Kalimantan Timur bergantung pada sumber

daya tak terbarukan setelah selama kurang lebih 20 tahun (1970-1990)

sektor kehutanan menjadi tulang punggung ekonomi wilayah Provinsi

Kalimantan Timur. Pergeseran basis sektor ekonomi terjadi pada tahun

90'an dimana sektor pertambangan mulai menjadi basis ekonomi

wilayah menggantikan sektor kehutanan. Transformasi ini terjadi selain

karena dimulainya eksploitasi tambang migas dan batubara secara masif,

juga disebabkan karena semakin menipisnya potensi sumber daya hutan

produksi akibat pemanfaatan yang tidak memerhatikan aspek

keberlanjutan.

Pada periode 1990-2000, dimana sektor pertambangan migas,

industri pengilangan minyak bumi dan gas alam cair, serta

pertambangan batubara mulai mengambil alih dominasi ekonomi

wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menyebabkan pada tahun

2001 kontribusi sektor pertambangan batubara terhadap PDRB

meningkat tajam. Karena basis sektor ekonomi adalah sumber daya alam

tak terbarukan maka seiring berjalannya waktu tingkat pertumbuhan

ekonomi dari tahun ke tahun sektor tersebut relatif menurun. Meskipun

begitu, pada periode 2000-2013 sektor tambang migas dan batubara

masih menjadi andalan dalam pembentukan PDRB meskipun kontribusi

pertambangan minyak dan gas bumi mulai menurun. Pergeseran




tersebut secara otomatis juga diikuti dengan penurunan sektor industri

pengolahan berbasis migas.

Kesalahan pengelolaan sumber daya alam baik yang terbarukan

maupun yang tidak terbarukan bukan saja menyebabkan pertumbuhan

ekonomi yang rendah dan fluktuatif tetapi juga menyebabkan tingginya

tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pembangunan antar

wilayah, dan kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Elemen Visi Provinsi Kalimantan Timur yang kedua yaitu

Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan memiliki makna komitmen

untuk melakukan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis sumber

daya alam tak terbarukan menjadi ekonomi yang berbasis pemanfaatan

sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang

berkelanjutan. Elemen visi ini merupakan tujuan sekaligus cara yang

diyakini dapat mewujudkan elemen utama visi Provinsi Kalimantan Timur

pertama yaitu Sejahtera yang Merata dan Berkeadilansebagai bagian

dari implementasi konsep pembangunan berkelanjutan. Suatu kredo

dimana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk

mencapai kesejahteraan masa kini tanpa mengorbankan kehidupan

generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kerangka tindak ini menekankan pada prinsip keadilan dalam

memanfaatkan hasil-hasil pembangunan antara generasi sekarang dan

yang akan datang sebagai falsafah dari pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai usaha untuk mencapai

keseimbangan antara tiga jenis keberlanjutan yakni lingkungan, sosial,

dan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2.3. Model Pembangunan Berkesinambungan

2. Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visidengan

cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa

suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi

kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan




visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah

sebagai berikut:

1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan

berdaya saing tinggi, merupakan kebijakan pembangunan sumberdaya

manusia Kalimantan Timur yang bersifat komprehensif dengan

mempertimbangkan baik aspek jasmani maupun rohani sesuai dengan

potensi sumber daya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun lingkungan

kultural daerah.

2) Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber

daya alam dan energi terbarukan, merupakan kebijakan pembangunan

ekonomi yang difokuskan pada transformasi ekonomi untuk meningkatkan

nilai tambah melalui pengembangan hulu dan hilir komoditas unggulan

sebagai basis perekonomian Kalimantan Timur di masa mendatang,

pengembangan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan energi dari

sumber energi terbarukan.

3) Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara

merata, merupakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang difokuskan

pada penyediaan fasilitas infrastruktur secara merata untuk mendukung

pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan

berorientasi pada pelayanan publik, merupakan kebijakan pembangunan

birokrasi pemerintahan yang dititik beratkan pada kualitas dan kinerja

aparatur, serta kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan, untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

5) Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif

perubahan iklim, merupakan kebijakan pembangunan yang difokuskan

pada upaya peningkatan kualitas lingkungan dan membangun

ketahanan terhadap perubahan iklim untuk mendukung pembangunan

berkelanjutan.

Dari gambar tampak jelas bahwa begitu banyak permasalahan dan

tantangan pembangunan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh

karena itu, peran misi pembangunan yang dirumuskan dengan baik dapat

memberi keyakinan bahwa visi RPJMD dapat dicapai dengan peningkatan SDM

yang berkualitas dan daya saing ekonomi sebagai prasyarat penting tercapainya

visi RPJMD. Untuk itu, sangat penting peran pemerintah daerah dalam

menyediakan infrastruktur dasar yang merata ke segenap wilayah dalam upaya

meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kalimantan Timur

1. Strategi Pembangunan Kalimantan Timur

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah

daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan bagi para

pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-

langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan

misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan

penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan

bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah

kebijakan. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi

pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur antara lain:




1) Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;

2) Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan

sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan

pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

3) Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur

kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi

oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);

4) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan

pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan

umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis

sebelumnya;

5) Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan

6) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan

jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk

mencapai sasaran RPJMD.

Untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dan nasional

sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 maka strategi atau

prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah diintegrasikan dengan

agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo

dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada

masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini

akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara

umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan

pembangunan nasional (Nawacita) harus diperhatikan dan dikaji untuk

diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Provinsi

Kalimantan Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya penyandingan

antara prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah

agar dapat terlihat kesinambungan dan kesinergisan antara prioritas

pembangunan pusat dan daerah.

Adapun Strategi Pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur

2013-2018 antara lain :

1) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan;

2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

3) Percepatan pengentasan kemiskinan;

4) Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;

5) Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

6) Percepatan transformasi ekonomi;

7) Pengembangan agribisnis (Peningkatan Skala Produksi Pertanian);

8) Peningkatan produksi pangan;

9) Pengembangan energi baru terbarukan;

10) Peningkatan kualitas infrastruktur dasar;

11) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; dan

12) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.




2. Arah Kebijakan Pembangunan Kalimantan Timur

2.1 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

2.1.1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

2) Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik

dalam usia wajib belajar;

3) Peningkatan relevansi dan mutu pendidikan; dan

4) Peningkatan kesempatan belajar anak.

2.1.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan

1) Peningkatan akses di bidang kesehatan;dan

2) Peningkatan mutu di bidang kesehatan.

2.1.3 Percepatan Pengentasan Kemiskinan

1) Peningkatan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi

masyarakat miskin;

2) Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja;

3) Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin; dan

4) Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.

2.1.4 Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1) Perluasan lapangan kerja;

2) Peningkatan kualitas tenaga kerja; dan

3) Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan

kesempatan kerja

2.1.5 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

1) Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga;

2) Pengarusutamaan Gender;

3) Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang; dan

4) Peningkatan investasi sektor UMKM.

2.1.6 Percepatan Transformasi Ekonomi

1) Peningkatan investasi daerah denganmenciptakan iklim

investasi yang berdaya saing global;

2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;

3) Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas

(integrasi proses hulu hilir);

4) Peningkatan ekspor produk olahan; dan

5) Pengembangan ekowisata.

2.1.7 Pengembangan Agrobisnis

1) Meningkatkanan ekspor produk olahan unggulan daerah;

2) Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis;

3) Penerapan Inovasi Teknologi Agrobisnis; dan

4) Pengembangan industri pengolahan produk unggulan

daerah.

2.1.8 Peningkatan Produksi Pangan

1) Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan

optimalisasi lahan;

2) Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian;

3) Penyediaan tenaga kerja petani melalui program

transmigrasi;




4) Peningkatan infrastruktur pertanian;

5) Peningkatan produktivitas pertanian; dan

6) Perbaikan tata niaga produk pangan.

2.1.9 Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

1) Peningkatan bauran energy baru dan terbarukan; dan

2) Peningkatan rasio elektrifikasi.

2.1.10 Peningkatan Kualitas Infrastruktur dasar

1) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi;

2) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan

transportasi di kawasan maloy, kawasan industri lainnya dan

pusat pertumbuhan; dan

3) Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat

pertumbuhan.

2.1.11 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

1) Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus;

2) Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur; dan

3) Percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan

Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan yang

baik.

2.1.12 Peningkatan kualitas lingkungan hidup

1) Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan

lahan

2) Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan;

3) Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi

(green economy) yang ramah lingkungan Dan berkelanjutan;

4) Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi;

5) Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup

perkotaan;

6) Penegakan hukum lingkungan;

7) Penurunan emisi gas rumah kaca; dan

8) Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan

pembangunan daerah.

2.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai

pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar

selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama

kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan

strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan

pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode

RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan,

dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan

Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 2.4. Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur RKPD

Tahun 2014-2018

Untuk selanjutnya, masing-masing tema pembangunan di atas

diterjemahkan dalam arah kebijakan sesuai prioritas pembangunan tiap

tahun sebagaimana berikut.

C. Prioritas Daerah

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu

dengan memerhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap

sektor. Sebuah missleading dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor

akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena

ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu,

pembangunan wilayah yang memerhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi

penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan

manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan

paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Provinsi Kalimantan

Timur akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial

kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan

perhatian dan penanganan secara terpadu.

Dalam perubahan perencanaan pembangunan daerah, panduan dalam

penetapan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Timur sudah dapat berpijak pada

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-

2036 dimana kawasan-kawasan prioritas (priority region) dalam menjawab

tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan

program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena peng-kluster-an wilayah

mempunyai pengaruh penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi

sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Provinsi Kalimantan

Timur. Penetapan kawasan ini disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Provinsi

dengan rincian sebagai berikut :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi ;

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah

provinsi ;

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

hidup di dalam wilayah provinsi ; dan




d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan

kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi yang

Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi.

a. Kawasan Industri Karingau – Buluminung di Kota Balikpapan dan

Kabupaten Penajam Paser Utara

Kawasan Industri Karingau (KIK) di Balikpapan dikembangkan dan

diintegrasikan dengan Kawasan Industri Buluminung di Penajam,

merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terletak

di Teluk Balikpapan dengan luas areal 2.721 Ha.

b. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur

merupakan pusat simpul jaringan transportasi Provinsi Kalimantan

Timur yang menghubungkan antara bagian selatan, tengah, serta

bagia utara Kalimantan Timur. Berdasarkan RTRW Nasional, Kota

Samarinda termasuk ke dalam kawasan pengembangan ekonomi

terpadu yang mencakup wilayah Samarinda – (Sanga-sanga) – Muara

Jawa – Balikpapan (Kapet Sasamba).

c. Kawasan Industri Petrokimia (Gas dan Kondensat) di Kota Bontang.

Merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang

diproyeksikan menjadi Industral Estate. Kota Bontang berkembang

sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan

besar yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Badak LNG dan Co.

Dengan nilai investasi sebesar 6,08 Trilyun Rupiah yang nantinya akan

menjadi pabrik urea dengan kapasitas produksi terbesar di Asia

Tenggara yaitu 3.500 ton urea per hari dan 2.500 ton amoniak per

hari.

d. Kawasan Industri dan Pelabuhan Intenasional Maloy (KIPI MALOY) Di

Kabupaten Kutai Timur.

Kawasan industri dan pelabuhan internasional MALOY terletak

dikecamatan Kaliorang dan kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai

Timur dengan luas areal 5.305 Ha. Berdasarkan masterplan 2012,

tahap awal pembangunan KIPI MALOY seluas areal 1.000 Ha dengan

nilai investasi sebesar 3,7 Trilyun Rupiah. KIPI MALOY terdiri dai 6

(enam) zona industri, yaitu :

1) Zona Industri Oleokimia Dasar

2) Zona Industri Berbasis Makanan

3) Zona Industri Biodiesel

4) Zona Industri Produk Perawatan

5) Zona Industri Produk Sampingan dan

6) Zona Industri Lainnya

e. Kawasan Strategis yang Dapat Mempercepat Pertumbuhan Kawasan

Tertinggal di Perbatasan Negara.

Kabupaten Mahakam Ulu dengan luas 1.531.500 Ha merupakan

kabupaten hasil pemekaran Kutai Barat. Pedesan kawasan tertinggal

merupakan fokus utama untuk dipacu pertumbuhannya melalui

paradigma perencanaan yang lebih kompeten diantaranya Datah

Naha, Dilang Kerohong, Lirung Ubing, Liu Mulang, Long Isun, Long

Lunuk, dll.




f. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara

dan Kabupaten Paser

Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) PPU-Paser memiliki potensi

lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha. Pada 2030 PPU –

Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk

pangan di Provisi Kalimantan Timur.

g. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu.

Klaster industri kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu

diarahkan kepada sektor perkebunan rakyat dan pertanian tanaman

pangan. Pengembangan industri pertanian di kawasan perbatasan

harus diiringi dengan penyelesaian kendala aksesibilitas melalui

pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada tahun 2030,

kawasan industri strategis perbatasan diharapkan sudah dapat

mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang

didukung dengan ketersediaan infrastruktur sehingga dapat mengejar

ketertinggalan dari wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

h. Kawasan Argropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur.

Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan komitmen yang

jelas dalam bentuk pembanguna yang mempertimbangkan sisi

lingkunga, sosial, dan ekonomi berkelanjutan dalam komitmen

Kalimantan Timur Green. Melihat tantangan serius tersebut,

kelanjutan pengembangan kelapa sawit dalam bingkai

pengembangan berkelanjutan, semestinya bukan hanya menjadi

bahasa pro dan kontra, tetapi menjadi keharusan.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kabupaten/Kota

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi Rencana Tata

Ruang Wilayah dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, maka strategi dan

arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dalam lima tahun

(2013-2018) mendatang diarahkan untuk mendukung: (1) pengembangan

pusat-pusat pertumbuhan baru dan peningkatan aksesibilitas; (2)

pengembangan prasarana wilayah untuk peningkatan kualitas dan

jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi,

energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;

(3) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (4)

pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadap kerusakan

lingkungan hidup; (5) perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan

keterkaitan antar kegiatan budidaya; (6) pengendalian perkembangan

kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung

lingkungan; serta (7) pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, sesuai

dengan rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan pola

ruang wilayah diarahkan pada pengembangan pusat kegiatan nasional

(PKN), pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), pengembangan pusat

kegiatan wilayah (PKW), pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL)

sebagai berikut.




a. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten

Paser

1) Pengembangan pertambangan berkelanjutan dan Partisipatif

Pengembangan indutsri pengolahan hasil pertambangan

a. Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal

b. Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas

pertambangan

c. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

d. Pengendalian pemanfaatan ruang

2) Revitalisasi Pertanian

Peningkatan produktvitas dan nilai tambah dengan:

a. Penyediaan benih/bibit unggul

b. Penyediaan akses permodalan

c. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

d. Pengendalian hama penyakit

e. Penyediaan peralatan pertanian

f. Pembangunan prasarana pertanian

g. Pengembangan pemasaran

3) Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian

a. Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan

b. Pengembangan agribisnis dan agribisnis kehutanan

c. Pengembangan agribisnis dan agribisnis perkebunan

d. Pengembangan agribisnis dan agribisnis peternakan

e. Pengembangan minapolitan

4) Pengembangan industri pengolahan

a. Perbaikan iklilm usaha dan investasi

b. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung

c. Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah

5) Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan

internasional

a. Penataan dan pengembangan tempat wisata

b. Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya,

turnamen olahraga, wisata kuliner dan lainnya

c. Peningkatan sumber daya manusia

d. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata

e. Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah

b. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten

Kutai Barat

1) Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif .

a. Pengembangan indutsri pengolahan hasil pertambangan .

b. Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal.

c. Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas

pertambangan.

d. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

e. Pengendalian pemanfaatan ruang.


internasional .

a. Penataan dan pengembangan tempat wisata .





turnamen olahraga, wisata kuliner dan lainnya





a. Peningkatan produktvitas dan nilai tambah dengan:

b. Penyediaan benih/bibit unggul

c. Penyediaan akses permodalan

d. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

e. Pengendalian hama penyakit

f. Penyediaan peralatan pertanian

g. Pembangunan prasarana pertanian

h. Pengembangan pemasaran











c. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten

Kutai Kartanegara

1) Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif

a. Pengembangan indutsri pengolahan hasil pertambangan

b. Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal


pertambangan

d. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

e. Pengendalian pemanfaatan ruang


internasional



turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya

c. Peningkatan SDM

























d. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten

Kutai Timur



b. Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal


pertambangan





b. Penyediaan benih/bibit unggul.

c. Penyediaan akses permodalan.

d. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian.

e. Pengendalian hama penyakit.

f. Penyediaan peralatan pertanian.

g. Pembangunan prasarana pertanian.

h. Pengembangan pemasaran.


internasional.

a. Penataan dan pengembangan tempat wisata.


turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya .

c. Peningkatan sumber daya manusia.

d. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.

e. Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah.

4) Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian.

a. Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan .

b. Pengembangan agribisnis dan agribisnis kehutanan.

c. Pengembangan agribisnis dan agribisnis perkebunan.

d. Pengembangan agribisnis dan agribisnis peternakan .

e. Pengembangan minapolitan.

5) Pengembangan industri pengolahan.

a. Perbaikan iklilm usaha dan investasi.

b. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung.

c. Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah.




e. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten

Berau



b. Pengendalian kegiatan pertambangan llegal


pertambangan




a. Peningkatan produktvitas dan nilai tambah dengan.

b. Penyediaan benih/bibit unggul.

c. Penyediaan akses permodalan.

d. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian.

e. Pengendalian hama penyakit.

f. Penyediaan peralatan pertanian.

g. Pembangunan prasarana pertanian.

h. Pengembangan pemasaran.


internasional














a. Perbaikan iklilm usaha dan investasi .

b. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung .


f. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten

Penajam Paser Utara



b. Pengendalian kegiatan pertambangan groind


pertambangan.

d. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

e. Pengendalian pemanfaatan ruang.


internasional.






turnamen olah raga, wisata kuliner lainnya














a. Pengembangan agribisnis dan groindustry tanaman pangan





5) Pengembangan Groindo pengolahan




g. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota

Balikpapan.

1) Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian.

a. Pengembangan agribisnis dan groindustry tanaman pangan.

b. Pengembangan agribisnis dan agribisnis kehutanan.

c. Pengembangan agribisnis dan agribisnis perkebunan.

d. Pengembangan agribisnis dan agribisnis peternakan.



a. Perbaikan iklilm usaha dan investasi.

b. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung.



internasional.

a. Penataan dan pengembangan tempat wisata.


turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya.

c. Peningkatan sumber daya manusia.

d. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.

e. Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah.




h. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota

Samarinda


internasional



turnamen olah raga,wisata kuliner dan lainnya










3) Pengembangan Industri pengolahan .

a. Perbaikan iklilm usaha dan investasi .

b. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung .


i. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota

Bontang.

1) Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil kelautan dan perikanan

a. Pengembangan agroindustri

b. Pengembangan kelautan dan perikanan

2) Pengembangan industri pengolahan non migas




3) Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional







BAB III URUSAN | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | 42



BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

merupakan tahap keempat dari Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Tujuan dan sasaran pada

dokumen RKPD merupakan tujuan dan sasaran yang diambil pada dokumen RPJMD

yang telah disusun yang terkait dengan penyelesaian sasaran-sasaran pada Tahun

2017.

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM Kaltim

2. Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat

3. Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

4. Tujuan 4 : Menyediakan Insfrastruktur dasar yang berkualitas

5. Tujuan 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

6. Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2017 menetapkan bahwa tema

pembangunan nasional adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan

Kesenjangan Antar Wilayah”.

Pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Prioritas Pembangunan tetap

mengacu pada prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 –

2018. Prioritas pembangunan dalam penyusunan Prorgam Pembangunan disesuaikan

dengan isu strategis yang dihadapi pada tahun 2017.

Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2017 :

a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan

1. Peningkatan relevansi dan mutu pendidikan

2. Peningkatan kesempatan belajar anak

b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

1. Peningkatan mutu di bidang kesehatan

c. Percepatan pengentasan kemiskinan

1. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja

2. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarkat miskin

d. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

Peningkatan kualitas tenaga kerja

e. Pengembangan ekonomi kerakyatan

1. Pengarusutamaan gender

2. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang

3. Peningkatan investasi sektor UMKM

4. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga

f. Percepatan transformasi ekonomi

1. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya

saing global

2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

3. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas Iintegrasi proses

Hulu Hilir)

4. Peningkatan ekspor produk olahan




g. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan

1. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan

2. Peningkatan rasio elektrifikasi

h. Pengembangan agribisnis

1. Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah

2. Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis

3. Penerapan inovasi teknologi agribisnis

4. Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah

g. Peningkatan produksi Pangan

1. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan

2. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian

3. Peningkatan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi

4. Peningkatan infrastruktur pertanian

5. Peningkatan produktivitas pertanian

6. Perbaikan tata niaga produk pertanian

h. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur trasnportasi

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan

Maloy, kawasan industry lainnya dan pusat pertumbuhan

3. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan

i. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah

1. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus

2. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur

j. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup

1. Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan

2. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

dan luas tutupan lahan

3. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang

ramah lingkungan dan berkelanjutan

4. Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi

5. Meningkatkan kualitas udara, perairan dan lingkungan hidup perkotaan

6. Penegakan hukum lingkungan

7. Penurunan Emisi gas rumah kaca

8. Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.

A. Urusan Konkuren

a. Ringkasan Urusan Wajib

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada

pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti luas,

serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 24 Urusan Wajib yang terdiri

atas:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

6. Sosial

7. Tenaga Kerja

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9. Pangan




10. Pertanahan

11. Lingkungan Hidup

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

15. Perhubungan

16. Komunikasi dan informatika

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

18. Penanaman Modal

19. Kepemudaan dan Olahraga

20. Statistik

21. Persandian

22. Kebudayaan

23. Perpustakaan

24. Kearsipan

Selanjutnya urusan wajib tersebut dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan,

sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti

Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Tahun 2017.

1. Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur, Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan wajib

adalah sebagai berikut :

1 PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DINAS KESEHATAN

RSUD A.W. SYAHRANI

RSUD KANUJOSO DJATIWIBOWO

RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN

PERUMAHAN RAKYAT

4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN

PERUMAHAN RAKYAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

6 SOSIAL DINAS SOSIAL

7 TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

9 PANGAN DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA

10 PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH

11 LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP

12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN


13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN


15 PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,

USAHA KECIL DAN MENENGAH

18 PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

19 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

20 STATISTIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

21 PERSANDIAN

22 KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

23 PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SEKRETARIAT DAERAH KEARSIPAN24

NO URUSAN PERANGKAT DAERAH

KESEHATAN2

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT5




2. Program dan Kegiatan

a. Urusan Wajib Pendidikan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

Penyediaan Pelaralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagan Pemerintahan Daerah

dengan kegiatan :

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dengan kegiatan :

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran.

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan.

5. Program Pendidikan Luar Biasa dengan kegiatan :

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah.

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa.

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan

kegiatan :

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan

bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program

profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

(Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru).

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan :

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan.

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi

ilmiah tentang berbagai isu pendidikan.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sosialisasi dan Promosi Pendidikan.

8. Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya

Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Pendidikan dan

Pengembangan SDM Melalui Beasiswa.

9. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan dengan

kegiatan :

Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB,

SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA.

Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi.

10. Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan kegiatan :

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.

Penyelenggaraan paket C setara SMU.

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.

Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi.

Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA.




Pengadaan Meubelair.

Pembangunan Ruang Kelas Baru.

Pembangunan gedung sekolah.

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK).

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK).

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (DAK).

Pengadaan Meubelair Sekolah (DAK).

Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK).

Pembangunan Laboratorium (DAK).

11. Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan kegiatan :

Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan

Menengah.

Pengadaan Meubelair.

Pembangunan Ruang Kelas Baru.

Pembangunan Gedung Sekolah.

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK).

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK).

Pengadaan Meubelair Sekolah (DAK).

Pembangunan Ruang Praktek Siswa (DAK).

b. Urusan Wajib Kesehatan




Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.


3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

dengan kegiatan :







Kegiatan.

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan :

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Pemenuhan Sarana/Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (DAK).

6. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia

kesehatan dengan kegiatan Penyediaan calon tenaga kerja keperawatan.

c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


pelaksanaan administrasi perkantoran.





dengan kegiatan :










Kegiatan.

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan :

Perencanaan Pembangunan Jalan

Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahulu

Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan Sp. Ambalut – Sebulu 1 (DAK)

Peningkatan Jalan Sp. Ambalut – Sebulu 2 (DAK)

Peningkatan Jalan Km.38 - Semoi - Sepaku (DAK)

Peningkatan Jalan Sepaku – Petung

Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan

6. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan kegiatan :

Perencanaan Turap/Talud/Bronjong

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

7. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Inspeksi

Kondisi Jalan.

8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan :

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irgasi yang Telah Dibangun.

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK).

Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Informasi Sumber Daya Air.

Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

9. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan kegiatan

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.

10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

dengan kegiatan :

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah.

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.

Pengembangan system distribusi air minum.

11. Program Pengendalian Banjir dengan kegiatan :

Pembangunan reservoir pengendali banjir.

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan

sungai.

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali.

Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir.

Pembangunan prasarana pengaman pantai.

12. Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi

dengan kegiatan :

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa

konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait.

Forum jasa konstruksi.

Rapat koordinasi daerah jasa konstruksi.

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)




Bimbingan teknis peningkatan dan pemberdayaan masyarakat jasa

konstruksi.

13. Program Pengawasan Jasa Konstruksi dengan kegiatan Pengawasan

terhadap perijinan jasa konstruksi.

14. Program Penyusunan Informasi Ke-PU-an dengan kegiatan Penyusunan

system informasi DPU dan Kimpraswil.

15. Program Peningkatan Daya Saing Investasi Sektor Jalan dan Jembatan

dengan kegiatan :

Pembangunan Jalan Akses Jembantan Pulau Balang.

Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam IV.

Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy.

Pembebasan Lahan.

Pembangunan Jembatan Mahakam IV.

16. Program Pembangunan Jalan Tol dengan kegiatan Pembangunan Jalan

Tol Balikpapan – Samarinda.

17. Progam Peningkatan Daya Saing Sektor Sumber Daya Air dengan

kegiatan Pembangunan Resevoir.

18. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan

Pembangunan Sarana Ibadah.

19. Program Pembukaan Keterisolasian Wilayah Sektor Jalan dan Jembatan

dengan kegiatan :

Pembangunan Jalan Sakaq Lotoq – Sp. Abit – Kahala Kota Bangun.

Pembangunan Jalan Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari.

Pembangunan Jembatan Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari.

20. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan :

Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata

Ruang.

Survey dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemanfaatan Tata

Ruang.

Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas

Kabupaten/Kota.

21. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Pemerintah dengan kegiatan :

Pembangunan gedung pemerintah.

Rehabilitasi sedang/berat gedung pemerintah.

22. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi

Wilayah I dengan kegiatan :

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah I.

Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi wilayah I.


Wilayah II dengan kegiatan :

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah II.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA.


Wilayah III dengan kegiatan :

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III.




Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah III.

d. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar

Permukiman dengan kegiatan :

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang

Mampu.

Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat.

e. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamong Praja

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana.

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

dengan kegiatan :



4) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan kegiatan :



Kegiatan.

5) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal dengan kegiatan :

Penyelenggaraan Trantibum.

Operasional Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli

(turjawali).

6) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan dengan kegiatan :

Pelaksanaan Operasional Penanganan Perlindungan Masyarakat

dan Mitigasi Bencana/Pemadaman Kebakaran.

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan

lingkungan.

7) Program Penegakkan Produk Hukum Daerah dengan kegiatan

Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah





Prasarana.


dengan kegiatan :

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah









Kegiatan.

5) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dengan kegiatan

Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana.

6) Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Daerah dengan kegiatan Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan

Rekonstruksi.

7) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan

Bencana dengan kegiatan Penanggulangan bencana berbasis

masyarakat.

f. Urusan Wajib Sosial



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan



dengan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah.

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan

kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi

keluarga miskin.

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan

kegiatan:

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi,

perdagangan perempuan dan anak.

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-

upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

6. Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan :

Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.

Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar.

7. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan

kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks

trauma.

8. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo dengan kegiatan :

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo.

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.

9. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,

PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan kegiatan

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan

kegiatan :

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.




11. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk

mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan kegiatan :

Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS.

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS

lainnya.

12. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial

dengan kegiatan Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

dan PMKS lainnya.

g. Urusan Wajib Tenaga Kerja






3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah denga

kegiatan :







Kegiatan.

5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan

kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja.

6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan :

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja.

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan.

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan

berbasis masyarakat.

Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya.

7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

dengan kegiatan :

Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan.

8. Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif dengan kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan.

9. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

dengan kegiatan :

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum

Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pembinaan Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan pada Pemberi

Pekerja dan Pekerja.




10. Program Peningkatan Produktivitas dengan kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja.

11. Program Pelatihan Pencari Kerja dengan kegiatan :

Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja.

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja.

h. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.






dengan kegiatan :



4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

dengan kegiatan :

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan (P2TP2)


5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

dengan kegiatan Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Perempuan

Korban Kekerasan dan Penyandang Disabilitas.

6. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan dengan kegiatan Kegiatan bimbingan manajemen usaha

bagi perempuan dalam mengelola usaha.

7. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan

Perempuan dengan kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Perempuan.

8. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

dengan kegiatan Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja

dan kelompok sebaya diluar sekolah.

9. Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan

kegiatan Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak.

10. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan

kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Hukum.

Penyuluhan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam

Membangun Keluarga di Bidang Ekonomi.

11. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dengan kegiatan Pemenuhan Hak

Anak Bidang Lingkungan dan Penanaman Nila-Nilai Luhur.

12. Program Kesetaraan Gender PPPA dengan kegiatan Peningkatan

Ketersediaan Data Gender dan Anak.

13. Program Penguatan Partisipasi dan Pengembangan Bahan Informasi

dengan kegiatan Pengumpulan, pengolahan, analisis dan data gender.

14. Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak dengan kegiatan

Sinergitas pelaksanaan pengumpulan dan pengayaan data gender dan

anak.




i. Urusan Wajib Pangan.







dengan kegiatan :







Kegiatan.

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan Penyuluhan

dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.

6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan dengan kegiatan :

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian.

Pengembangan SDM Penyulu.

Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan Sarana

Pendukungnya (DAK).

7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan :

Penanganan daerah rawan pangan.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan.

Pengembangan cadangan pangan daerah.

Pengembangan lumbung pangan desa.

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok.

Pengembangan sistem informasi pasar.

8. Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan kegiatan :

Analisis Pola Pangan Harapan.

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.

Pengembangan Pangan Lokal.

9. Program Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Segar dengan

kegiatan :

Pengembangan Pangan Organik.

Pengawasan Mutu Pangan Segar.

j. Urusan Wajib Pertanahan.

Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur

Pemerintah dan Pengawasan dengan kegiatan Penataan Masalah

Pertanahan.

k. Urusan Wajib Lingkungan Hidup.










Daerah.





Kegiatan.

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan

kegiatan :

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan.

Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah.

Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan.

6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan

kegiatan :

Perlindungan Sumber Daya Alam.

Pemanfaatan, Pengawetan dan pencadangan secara Lestari Sumber

Daya Alam.

Pengembangan Pusat Informasi Mangrove (PIM) Delta Mahakam.

7. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dengan kegiatan

Pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan

non institusi.

8. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

dengan kegiatan Pengembangan SDM Pengelolaan LH.

9. Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan

Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.

10. Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup dengan kegiatan :

Penilaian Proper Sektor Pertambangan Batubara.

Penilaian Proper Sektor Industri, Jasa dan Kelapa Sawit.

Penilaian Proper HPH dan HTI.

11. Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH

dengan kegiatan :

Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH

(Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim).

Penilaian dan Pemberian Penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru,

Adipura, Kampung Iklim).

Identifikasi, verifikasi dan validasi serta Penetapan Pengakuan

Keberadaan Masyarakat hukum adat terkait Perlindungan dan

Pengelolaan LH.

12. Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim dengan kegiatan :

Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Perlindungan Lapisan Ozon.

Pengembangan sistem Measurement, Evaluation and Verification

(MRV) RAD – GRK.

Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD – GRK.

13. Program Penyusunan dan Inventarisasi Kajian Lingkungan Hidup dengan

kegiatan :




Penyusunan dan Evaluasi Dokumen RPPLH , Daya Dukung Daya

Tampung (DDDT) dan KLHS.

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah.

Pengembangan Sistem Informasi LH (SILH) dan Instrumen Ekonomi

LH.

14. Program Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup dengan

kegiatan :

Pengkajian Dampak Lingkungan.

Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

15. Program Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

dengan kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

16. Program Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3

dengan kegiatan :

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan sampah dan limbah B3.

Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3.

17. Program Pemantauan Lingkungan dengan kegiatan Pemantauan Kualitas

Lingkungan.

18. Program Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH dengan

kegiatan Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup.

19. Program Penyusunan Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan

dengan kegiatan :

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.

Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

l. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan

Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK).

2. Program Implementasi Administrasi Kependudukan dengan kegiatan:

Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

m. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.







dengan kegiatan :







Kegiatan.

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan

kegiatan :

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.




Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.

Pengembangan Kapasitas Masyarakat.

Pembinaan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.

6. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan kegiatan

Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

8. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan

masyarakat dengan kegiatan Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan

program pemberdayaan masyarakat.

9. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dengan

kegiatan Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi

Tepat Guna.

10. Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial

Budaya dengan kegiatan :

Pembinaan ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong-

royongan.

Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan dan kesejahteraan

keluarga.

Peningkatan usaha ekonomi keluarga.

Pembinaan hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan.

11. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan

Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan pengembangan usaha

ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.

12. Program Pembangunan Desa dan Kawasan dengan kegiatan

Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan.

n. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana.

Program Keluarga Berencana dengan kegiatan Penyediaan Pelayanan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Mewujudkan Kesetaraan

Gender dan Hak Anak.

o. Urusan Wajib Perhubungan.







dengan kegiatan :




Penyelenggaraan Pemerintahan dengan kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran.

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan

kegiatan :

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara.

6. Program peningkatan pelayanan angkutan dengan kegiatan :




Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan.

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum

dijalan raya.

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan.

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan.

7. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan kegiatan

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas.

8. Program Peningkatan SDM Perhubungan dengan kegiatan Kegiatan

Operasional UPT SMK Pelayaran.

9. Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut,

udara dan ASDP dengan kegiatan :

Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru.

Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur.

p. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.







dengan kegiatan :



4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan Informasi.

5. Program Peningkatan Mutu Siaran, SDM Lembaga Penyiaran serta

Peningkatan Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran dengan kegiatan

Pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Pemohon Ijin Baru

terhadap Lembaga Penyiaran di 14 Kab/Kota.

q. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.







dengan kegiatan :





Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran


Kegiatan.

5. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan

kegiatan Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan.




6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan :

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.

Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah.

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan

kegiatan :

Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestrasi.

Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK).

r. Urusan Wajib Penanaman Modal.







Daerah.





Kegiatan.

5. Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan dengan

kegiatan :

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan

perizinan sektor primer.


perizinan sektor sekunder dan tersier.


perizinan dan non perizinan penanaman modal.

6. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi dengan kegiatan :

Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal.

Penyusunan informasi penanaman modal.

7. Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

dengan kegiatan :

Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal.

Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah.

8. Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan dengan kegiatan :

Pelayanan informasi perizinan.

Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota.

9. Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha

dengan kegiatan :

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal.

Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal.

s. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga.










Daerah.





Kegiatan.

5. Program Pemberdayaan Kepemudaan dengan kegiatan Bimbingan

Generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar

Provinsi).

6. Program Pengembangan Kepemudaan dengan kegiatan Paskibraka

Tingkat Provinsi dan Nasional.

7. Program Pembudayaan Keolahragaan dengan kegiatan :

Pembinaan Olahragawan Berbakat.

Pemberian Penghargaan bagi Olahragawan berdedikasi dan

berprestasi.

8. Program Peningkatan Prestasi Olahraga dengan kegiatan :

Penyelenggaraan Olahraga Multi Event.

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabor Unggulan.

Penyusunan dan Penetapan Standarisasi Infrastruktur Olahraga.

t. Urusan Wajib Statistik.

Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial dengan kegiatan :

Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral.

Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik.

u. Urusan Wajib Kebudayaan.

Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan :

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

Pengembangan nilai budaya seni dan film.

Pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek.

v. Urusan Wajib Perpustakaan.








Daerah.





Kegiatan.




5. Program Pengembangan Perpustakaan, Kearsipan, dan Pembudayaan

Kegemaran Membaca dengan kegiatan Pembinaan, Pengembangan

Kelembagaan dan Tenaga Perpustakaan.

6. Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

dengan kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan.

7. Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan

Perpustakaan dengan kegiatan Pengembangan Koleksi dan Pelestarian

Bahan Perpustakaan.

w. Urusan Wajib Kearsipan.

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1) Program Pengelolaan Arsip dengan kegiatan :

Akuisisi dan Pengelolaan Arsip.

Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip.

Peningkatan Kualitas Layanan Kearsipan.

2) Program Pengawasan Kearsipan dengan kegiatan :

Pengawasan Internal dan Supervisi

Pengawasan Eksternal dan Supervisi

Supervisi dan Pengawasan BUMD, Perusahaan, Ormas dan Tokoh

Masyarakat.

2. Sekretariat Daerah (Biro Umum)

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan

kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.

3. Aspek Capaian Kinerja Urusan Wajib

a. Urusan Pendidikan

1. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI pada tahun 2017 capaian

kinerja 94,93 %.

2. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTs pada tahun 2017 capaian

kinerja 78,18 %.

3. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2017

capaian kinerja 59,70 %.

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2017


5. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA pada tahun 2017 capaian kinerja

100 %.

6. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA pada tahun 2017 capaian

kinerja 0,03 %.

7. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun

2017 capaian kinerja 92,37 %.

8. Pembinaan Guru Jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan

kompetensi pada tahun 2017 capaian kinerja 84,28 %.

9. Pembinaan Guru Jenjang SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi dan

kompetensi pada tahun 2017 capaian kinerja 89,50 %.

10. Pembinaan Guru Jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi

dan kompetensi pada tahun 2017 capaian kinerja 93,05 %.

11. Tersedia fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu

Pendidikan.




b. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017,

sebagai berikut :

1. Cakupan Komplikasi kebidanan dengan capaian kinerja 92,41 %.

2. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan dengan capaian kinerja 89,41 %.

3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dengan


4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sesuai standar dengan

capaian kinerja 100 %.

5. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

dengan capaian kinerja 56,25 %.

6. Cakupan Penemuan penanganan penderita penyakit DBD dengan

capaian kinerja 100 %.

7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dengan


8. Cakupan kunjungan bayi dengan capaian kinerja 94,56 %.

c. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun

2017 adalah :

1. Pemantauan Pencemaran Udara dengan capaian kinerja 100 %.

2. Kebersihan Pasar Tradisional yang tergolong baik dengan capaian kinerja

81.63 %.

3. Tempat pembuangan sampah (TPS) dengan capaian kinerja 5,60 M3 per

satuan 1.000 penduduk.

4. Penegakkan Hukum Lingkungan dengan capaian kinerja 87,92 %.

d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Prosentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik dengan capaian

kinerja 73,55%.

2. Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi yang ditangani pada 9 Kab/Kota

dalam tahun 2017 dengan capaian kinerja 73,77 %.

3. Prosentase Kawasan Kumuh yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam

tahun 2016 dengan capaian kinerja 0,51 %.

4. Urusan Tata Ruang untuk ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber

HPL/HGB yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2016 dengan


e. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditangani pada

9 Kab/Kota dalam tahun 2017, sebagai berikut :

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan capaian kinerja 89,66 %.

2. Rumah Layak Huni dengan capaian kinerja 75,41 %.

f. Urusan Kepemudaan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam

tahun 2017, sebagai berikut:

1. Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta) dengan capaian kinerja

0,22 unit per 1.000 penduduk.

2. Lapangan Olahraga per 1.000 penduduk dengan capaian kinerja 1,25

unit .




g. Urusan Penanaman Modal

Nilai realisasi PMDN tahun 2017 dibanding realisasi PMDN tahun 2016

dengan capaian 14,24 %, capaian Tahun 2016 minus 28,36%.

h. Urusan Koperasi dan UKM

Urusan Koperasi dan UMKM yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun

2017, sebagai berikut :

1. Koperasi Aktif di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian kinerja

65,82 %.

2. Usaha Makro dan Kecil dengan capaian kinerja 86,85 %.

i. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersedianya data base kependudukan skala Provinsi yang dibuat 1 Tahun 2

kali dengan skala per semester.

j. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017

sebagai berikut :

1. Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh dengan


2. Pencari kerja yang sudah ditempatkan dengan capaian kinerja 43,29 %.

k. Urusan Pangan

Urusan Pangan, sebagai berikut :

1. Telah dibuat regulasi ketahanan pangan .

2. Ketersediaan pangan utama yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam

tahun 2017 dengan capaian kinerja 112.545,36 kg.

l. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dengan capaian

kinerja 71,97 %.

2. Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan capaian kinerja 54,67 %.

m. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditangani

pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017, sebagai berikut :

1. Prevalensi peserta KB aktif dengan capaian kinerja 63,81 %.

2. Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap

desa/kelurahan dengan capaian kinerja 7,79.

n. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017

untuk angkutan darat dengan capaian kinerja 27,36 %.

o. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :

1. Tersedianya website milik pemerintah daerah .

2. Jumlah Pameran/Expo selama tahun 2017 sebanyak 78 kali.

p. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017

untuk luas lahan bersertifikat dengan capaian kinerja 28,19 %.

q. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditangani pada 9

Kab/Kota dalam tahun 2017 untuk jumlah PKK aktif dengan capaian kinerja

100%.




r. Urusan Sosial

Urusan Sosial, sebagai berikut :

1. Jumlah Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)

sebanyak 115 unit panti.

2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

memperoleh bantuan dengan capaian kinerja 34,90 %.

s. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan selama tahun 2017, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya sebanyak 87 kali.

2. Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya berjumlah 47 buah.

(Meningkat)

t. Urusan Statistik

Tersedianya buku “Provinsi dalam Angka” dan buku “PDRB Provinsi”

u. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan selama tahun 2017, sebagai berikut :

1. Penerapan pengelolaan arsip secara baku dengan capaian kinerja 100 %.

2. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 2 kegiatan.

v. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan selama tahun 2017, sebagai berikut :

1. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan dengan capaian kinerja

40 %.

2. Jumlah pengunjung selama 1 (satu) tahun dengan capaian kinerja 7,57

Orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Wajib yang dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

(Rp) %

1 PENDIDIKAN 1.143.126.354.638,20 1.016.809.256.341,00 88,95

2 KESEHATAN 1.080.839.939.066,69 1.113.404.317.486,69 103,01

3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 945.374.078.771,00 903.578.350.289,10 95,58

4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

27.261.007.799,00 24.600.706.390,00 90,24

6 SOSIAL 38.697.031.000 35.157.466.512 90,85

7 TENAGA KERJA 34.544.628.000,00 30.932.284.189,89 89,54

8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

8.630.731.799,00 7.841.450.922,00 90,85

9 PANGAN 58.735.349.500,00 48.377.303.871,00 82,36

10 PERTANAHAN 200.000.000,00 198.429.259,00 99,21

11 LINGKUNGAN HIDUP 16.098.392.143,00 13.464.987.117,00 83,64

12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1.584.156.000,00 1.549.807.149,00 97,83

13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.672.155.000,00 12.585.166.353,00 92,05

14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 60.000.000,00 59.990.000,00 99,98

15 PERHUBUNGAN 349.174.236.236,00 333.697.663.153,80 95,57

16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19.138.886.000,00 16.816.455.782,00 87,87

17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 31.478.674.000,00 27.066.690.854,00 85,98

18 PENANAMAN MODAL 13.929.708.000,00 10.545.668.653,00 75,71

19 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 86.248.404.000,00 82.804.931.793,00 96,01

20 STATISTIK 1.520.200.000,00 1.515.761.490,00 99,71

21 PERSANDIAN

22 KEBUDAYAAN 900.000.000,00 778.298.599,00 86,48

23 PERPUSTAKAAN 21.281.405.000,00 18.269.131.343,00 85,85

24 KEARSIPAN 872.100.000,00 766.120.154,00 87,85

3.893.367.436.952,89 3.700.820.237.701,48 95,05TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB

NO URUSAN PAGU

REALISASI




b. Ringkasan Urusan Pilihan

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan

pada pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti

luas, serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 8 Urusan Pilihan yang

terdiri atas:

1. Kelautan dan Perikanan

2. Pertanian

3. Kehutanan

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

5. Pariwisata

6. Perindustrian

7. Perdagangan

8. Transmigrasi

Selanjutnya urusan pilihan tersebut dijabarkan dalam bentuk program,

kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif,

seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah

Provinsi Tahun 2017.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Perangkat Daerah

sebagai pelaksana urusan pilihan adalah sebagai berikut :

1 KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA

DINAS PERKEBUNAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

3 KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN

4 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

5 PARIWISATA DINAS PARIWISATA

6 PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

DAN UKM

7 PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

DAN UKM

8 TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO URUSAN PERANGKAT DAERAH

PERTANIAN2


a. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan


Prasarana.


dengan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

Pemerintah Daerah.

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan







Kegiatan.

5. Program pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan kenelayanan.

Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan.

Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana Perikanan dan

Pelabuhan Perikanan.

Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili Samarinda

(DAK).

6. Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya

Saing Produk Perikanan dengan kegiatan :

Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan

Air Tawar.

Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan.

Kegiatan peningkatan dan pengembangann pengelolaan

produksi perikanan.

Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan.

7. Program Pengelolaan Ruang Laut dengan demikian :

Kegiatan Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil.

Kegiatan Reklamasi dan Jasa Kelautan.

Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan.

8. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan dengan kegiatan :

Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan

Penangkapan Ikan.

Kegiatan Pengawasan, Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan.

Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan (DAK).

9. Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

dengan kegiatan:

Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

10. Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan

dengan kegiatan :

Peningkatan Kualitas Mutu Benih.

Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air

Payau dan Laut serta Udang.

11. Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis

Penting dengan kegiatan :

Peningkatan Kualitas Mutu Benih.

Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air

Tawar.




b. Urusan Pilihan Pariwisata.




kegiatan :




dengan kegiatan :







Kegiatan.

5. Program pengembangan pemasaran pariwisata dengan kegiatan :

Pengelolaan Data dan Informasi Pariwisata.

Pengembangan Promosi Pariwisata.

Analisa Pasar Pariwisata.

6. Program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan :

Pengembangan, Peningkatan Infrastruktur dan Ekosistem.

Pengembangan Wisata Alam, dan Buatan.

Pengembangan Wisata Bahari dan Minat Khusus.

7. Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata dengan kegiatan :

Peningkatan SDM Masyarakat di dalam Pengembangan

Pariwisata.

Pengembangan usaha sarana pariwisata.

Pengembangan usaha jasa pariwisata.

8. Program Pengembangan Karya Seni Budaya dengan kegiatan :

Pengembangan Seni Pertunjukan.

Pengembangan Wisata Budaya.

Pengelolaan Karya Seni Budaya.

c. Urusan Pilihan Pertanian.

1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura.

1) Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA

dengan kegiatan :

Ekstra Kurikuler Siswa.

Proses Belajar Mengajar.

Pembangunan/Perbaikan UPTD SPP dan Penyediaan Sarana

Pendukungnya (DAK).

2) Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian

Tanaman Pangan dengan kegiatan :

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Tanaman Pangan.

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan

Unggulan Daerah.

3) Program Peningkatan Produksi Pertanian Holtikultura dengan

kegiatan :




Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Holtikultura.

Pengembangan Holtikultura Diperkotaan.

Pengelolaan Data Statistik Holtikultura.

4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Holtikultura dengan kegiatan :

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Holtikultura.

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Holtikultura Unggulan

Daerah.

5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Holtikultura dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Teknologi Pertanian Holtikultura Tepat Guna.

6) Program Peningkatan Produksi Benih Hortikultura dengan

kegiatan Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Benih

Hortikultura.

7) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Benih Hortikultura

dengan kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian

Modern Bercocok Tanam.

8) Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dengan

kegiatan Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Benih

Padi dan Palawija.

9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perlindungan

Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan kegiatan

Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT).

10) Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura dengan kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian.

11) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura dengan kegiatan Monitoring dan

Pengawasan Peredaran Benih.

12) Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan

dengan kegiatan :

Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan.

Pengelolaan Data Statistik Tanaman Pangan.

13) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman

Pangan dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Teknologi Pertanian Tanaman Pangan.

2. Dinas Perkebunan





Prasarana.

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah dengan kegiatan :










Kegiatan.

5) Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan

dengan kegiatan Penanganan konflik usaha perkebunan.

6) Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan dengan

kegiatan Pembinaan Pasca Panen.

7) Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan dengan

kegiatan Pengolahan hasil perkebunan.

8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

dengan kegiatan Promosi produksi perkebunan.

9) Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit dengan

kegiatan Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan.

10) Program mitigasi emisi gas rumah kaca dengan kegiatan

Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan.

11) Program konservasi lahan dan air dengan kegiatan Perlindungan

sumber air di areal perkebunan.

12) Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan dengan

kegiatan :

Pengembangan Database Usaha Perkebunan.

Pelayanan adminitrasi Perijinan.

13) Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan dengan kegiatan

Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan.

14) Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan dengan

kegiatan Pembinaan pengolahan produk perkebunan.

15) Program Pengendalian Kebakaran Kebun dengan kegiatan

Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim.

16) Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan dengan

kegiatan Pengawasan peredaran benih.

17) Program pengujian dan sertifikasi benih dengan kegiatan

Sertifikasi benih.

18) Program Pengendalian OPT dengan kegiatan Identifikasi dan

Pengendalian OPT Perkebunan.

19) Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali

Hayati (APH) dengan kegiatan Pengembangan dan

Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH).

20) Program penyediaan bahan tanaman dengan kegiatan

Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan.

3. Dinas Peternakan





Prasarana.


Daerah dengan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi

Kelembagaan Pemerintah Daerah.

4) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan kegiatan

:






Kegiatan.

5) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

dengan kegiatan :

Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan.

Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan.

Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak.

6) Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan

dengan kegiatan :

Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Produksi Pakan

Ternak.

Pengembangan Informasi Peternakan.

Pengembangan Agribisnis Peternakan.

7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

dengan kegiatan :

Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan.

Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan.

Penguatan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Hewan.

8) Program Peningkatan Produksi Peternakan dengan kegiatan :

Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan.

Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak.

9) Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet

dengan kegiatan :

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan.

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Veteriner.

10) Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak dengan kegiatan :

Peningkatan produksi dan distribusi Semen Beku.

Peningkatan Produksi Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

d. Urusan Pilihan Kehutanan.





Prasarana.



Pemerintah Daerah.





Kegiatan.

5. Program Pengelolaan DAS dan RHL dengan kegiatan :

Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir.




6. Program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan dengan

kegiatan :

Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan

kelompok tani hutan.

Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial

Tingkat Provinsi.

e. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.




kegiatan :





Pemerintah Daerah.





Kegiatan.

5. Program Diversifikasi Energi dengan kegiatan :

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.

Energi Skala Kecil (DAK).

6. Program Pengembangan Ketenagalistrikan dengan kegiatan

Perencanaan Pengembangan ketenagalistrikan daerah.

7. Program Pengembangan Air Tanah dengan kegiatan Pembinaan dan

Pengawasan Air Tanah.

8. Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang dengan

kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Reklamasi.

9. Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan dengan

kegiatan Pembinaan dan pendataan hasil produksi Mineral dan

Batubara.

f. Urusan Pilihan Perdagangan.

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

dengan kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa.

2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor dengan kegiatan

Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri.

3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan

kegiatan :

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.

4. Program peningkatan kerjasama perdagangan dengan kegiatan

Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan.

5. Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang dengan kegiatan :

Penerapan dan Pengamanan Standararisasi Jaminan Mutu

Barang.

Pelayanan Jasa teknis pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi.




g. Urusan Pilihan Perindustrian.

1. Program Penataan Struktur Industri dengan kegiatan :

Pembinaan Keterkaitan produksi industri Hulu hingga ke hilir.

Pengembangan sistem data dan informasi industri daerah.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dengan kegiatan :

Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri.

Peningkatan pelayanan ijin usaha industry.

h. Urusan Pilihan Transmigrasi.

Program pengembangan wilayah transmigrasi dengan kegiatan

Sinkronisasi dan Integrasi Rencana Kawasan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Timur

3. Aspek Capaian Kinerja Urusan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Produksi perikanan yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017

dengan capaian kinerja 94,12 % .

2. Nilai ekspor hasil perikanan dibanding target daerah dengan capaian

kinerja 112,63 %, melebihi target yang telah ditetapkan sejak Tahun

2013.

3. Jumlah konsumsi ikan yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun

2017 dengan capaian kinerja 96,93 %.

b. Urusan Pertanian

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per Ha yang

ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017 mencapai 10,92 Ton/Ha.

2. Nilai kontribusi dari sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 7,96 %.

c. Urusan Kehutanan

1. Luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis dibanding dengan luas total

hutan dan lahan kritis Tahun 2017 mencapai 0,54 %.

2. Luas kerusakan kawasan hutan dibanding luas kawasan hutan Tahun

2017 mencapai 1,01 %. (kerusakan berkurang)

d. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertambangan tanpa ijin dibanding penanganannya Tahun 2017

mencapai 100%. (seluruh area penambangan liar langsung ditertibkan)

2. Nilai kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, mencapai 46,31 %.

e. Urusan Pariwisata

1. Jumlah kunjungan wisatawan pada 9 Kab/Kota Tahun 2017 rata-rata

mencapai 8.515.055 wisatawan.

2. Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mencapai 0,93 %.

f. Urusan Perindustrian

1. Nilai kontribusi sektor industri terhadap PDRB mencapai 19,07 %.

2. Jumlah pertumbuhan industri pada 9 Kab/Kota rata-rata mencapai

6,91 %.

g. Urusan Perdagangan

1. Nilai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 5,30 %.

2. Nilai ekspor 2017 dibanding nilai impor 2016 terdapat ekspor bersih

perdagangan sebesar US$ 14.249,05 Juta.

h. Urusan Transmigrasi




Urusan Transmigrasi yang ditangani pada 9 Kab/Kota dalam tahun 2017

terhadap transmigrasi swakarsa Bukan Urusan Pilihan (BUP).

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan yang dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

(Rp) %

1 KELAUTAN DAN PERIKANAN 41.641.195.000,00 35.760.118.264,00 85,88

2 PARIWISATA 13.242.573.000,00 12.514.554.020,00 94,50

3 PERTANIAN 54.887.885.500,00 49.373.641.461,00 89,95

4 KEHUTANAN 274.625.503.000,00 98.443.326.364,00 35,85

5 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 48.707.303.000,00 44.959.253.456,00 92,30

6 PERDAGANGAN 1.528.550.000,00 1.469.776.370,00 96,15

7 PERINDUSTRIAN 950.000.000,00 937.717.270,00 98,71

8 TRANSMIGRASI 400.000.000,00 364.818.314,00 91,20

435.983.009.500,00 243.823.205.519,00 55,92TOTAL BELANJA URUSAN PILIHAN

NO URUSAN PAGU

REALISASI

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah





Provinsi Kalimantan Timur, Perangkat Daerah sebagai pelaksana fungsi

penunjang urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DPRD

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

SEKRETARIAT DPP KORPRI

2 PENGAWASAN INSPEKTORAT

3 PERENCANAANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SEKRETARIAT DPP KORPRI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KEUANGAN4

KEPEGAWAIAN5

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN6

NO URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERANGKAT DAERAH

1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN





a. Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan Penerapan

survey indeks kepuasan masyarakat.

2. Sekretariat Daerah

Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah




kegiatan :


Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana.


dengan kegiatan :




Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan kegiatan


5) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov.

Dan Kab/Kota.

6) Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan :

Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah.

Pembakuan nama rupabumi.

Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar

daerah.

7) Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan

Aparatur Pemerintah dan Pengawasan dengan kegiatan :

Penataan Masalah Pertanahan.

Pembinaan Kamtibmas.

8) Program Pembinaan Penyelenggaran Otonomi Daerah dengan

kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

9) Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan

Daerah dengan kegiatan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Biro Hukum



2) Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah dengan

kegiatan Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan

Perda Provinsi.

3) Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi dengan

kegiatan Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan

Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.




4) Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum dengan kegiatan Peningkatan Jaringan Informasi Hukum

dan Publikasi Produk Hukum Daerah.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah

dengan kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Produk Hukum Kab/Kota.

6) Program Pelayanan Bantuan Hukum dengan kegiatan :

Peningkatan Palayanan Bantuan Hukum.

Peningkatan Penyelesaian Sengketa.

7) Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM dengan

kegiatan Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM.

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya










Kegiatan.

4) Program Infrastruktur dan Sumber Daya dengan kegiatan :

Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pekerjaan

Umum.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perumahan dan

Permukiman.

Koordinasi kebijakan pengembangan energi.

Koordinasi kebijakan pengembangan sumber daya mineral.

Biro Umum




kegiatan :


Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana.





4) Program Pelayanan Acara-Acara Pemerintah Provinsi dan

Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

dengan kegiatan Pelayanan kegiatan kerumahtanggaan Kepala

Daerah/Wakli Kepala Daerah.

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah dengan

kegiatan Inventarisasi Barang dan Aset Daerah.

Biro Kesejahteraan Rakyat.








Prasarana.

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagan Pemerintahan







Kegiatan.

5) Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Keagamaan dan

Kesehatan dengan kegiatan :

Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Keagamaan.

Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Kesehatan.

6) Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pendidikan,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan kegiatan :

Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan.

Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pemuda dan

Olahraga.

7) Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dengan kegiatan :

Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Tenaga Kerja

dan Transmigrasi.

8) Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang

Kesejahteraan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan

Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat.

Biro Hubungan Masyarakat.





Pemerintah Daerah.





Kegiatan.

4) Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama dengan

kegiatan :

Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non

Pemerintah.

Peningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama.




5) Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan dengan kegiatan :

Jejaring kehumasan.

Kerjasama media.

6) Program Pengembangan data dan Sistem Informasi Terhadap

Layanan Publik dengan kegiatan :

Publikasi dan Dokumentasi.

Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik.

7) Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dengan

kegiatan :

Pelayanan Keprotokolan.

Peningkatan komunikasi keProtokolan.

Biro Administrasi Pembangunan.





Prasarana.

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagan Pemerintahan







Kegiatan.

5) Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

dengan kegiatan :

Penyiapan bahan Administrasi Program Pembangunan.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi

Pembangunan.

Pengembangan dan Kebijakan Program Pembangunan.

Pelayanan dan Pengembangan Pengadaan.

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi APBD.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.

Biro Perekonomian.





Pemerintah Daerah.





Kegiatan.

4) Program Kebijakan Penanaman Modal Perusda dan Lembaga

Keuangan dengan kegiatan :

Koordinasi Kebijakan Perusda dan Lembaga Keuangan.

Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal.




5) Program Pengembangan Produksi Daerah dan Sumber Daya

Alam dengan kegiatan :

Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pertanian.

Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan.

Koordinasi Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral.

6) Program Peningkatan Sinerji Kebijakan Ekonomi Daerah dengan

kegiatan :

Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

Koordinasi Penyaluran Raskin.

Koordinasi peningkatan ekspor impor/directcal.

7) Program Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi pada bidang Industri

dan jasa dengan kegiatan Koordinasi dan sinergi sektor

perhubungan dan pariwisata.

Biro Organisasi.



2) Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan :

Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

Reformasi pelayanan sektor publik.

3) Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja

dengan kegiatan :

Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP).

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP).

4) Program Peningkatan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004

dengan kegiatan Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

5) Program Penataan Organisasi dengan kegiatan :

Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi.

Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota.

6) Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dengan

kegiatan :

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Sektor

Publik dan Mekanisme Prosedur Kerja.

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik.

7) Program Penataan Pendayagunaan Aparatur dengan kegiatan :

Penataan dan Pendayagunaan Aparatur.

Penataan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda

Prov.Kaltim.

Pengembangan Budaya Kerja aparatur.

3. Sekretariat DPRD.




kegiatan :




dengan kegiatan :










Kegiatan.

5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

dengan kegiatan :

Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Kegiatan Reses.

Pengkajian Kasus-Kasus Hukum Sekretariat DPRD Provinsi

Kalimantan Timur.

Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan

Timur.

Pembuatan naskah akademik.

Uji publik DPRD.

Pelayanan Acara-acara Persidangan dan Kehumasan Sekretariat

DPRD Provinsi Kaltim.

4. Badan Penghubung Provinsi.





Prasarana.



Daerah.


Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan kegiatan


5) Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi

dengan kegiatan :

Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII.

Promosi dalam daerah DKI Jakarta.

Propaganda penerangan.

6) Program Peningkatan Manajemen Kerja dengan kegiatan :

Keprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/ pusat.

Pelayanan mess.

Pengelolaan administrasi keuangan.

5. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.

Program Kegiatan KORPRI dengan kegiatan :

Pembinaan olah raga, seni dan budaya.

Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi

anggota KORPRI dan keluarganya.

Pelaksanaan musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR

KORPRI se Kaltim.




b. Fungsi Penunjang Pengawasan

Inspektorat






dengan kegiatan :




Penyelenggaraan Pemerintahan dengan kegiatan Penyusunan Laporan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan dengan kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan.

6. Program pengembangan zona integritas dengan kegiatan Penerapan

zona integritas pada SKPD.

7. Program pencegahan dan pemberantasan KKN dengan kegiatan :

Penanganan pengaduan masyarakat.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus.

Fasilitasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN.

8. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan kegiatan :

Reviu atas laporan keuangan.

Pemeriksaan kinerja SKPD.

Pemeriksaan serentak.

9. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja dengan kegiatan Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi.

10. Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

dengan kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.

11. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan dengan

kegiatan Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal.

c. Fungsi Penunjang Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.






dengan kegiatan :







Kegiatan.

5. Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial dengan kegiatan :




Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik

Sektoral.

Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial

Tematik.

6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan

kegiatan :

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,

Koperasi, Investasi dan Pariwisata.

7. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan


Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan.

Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD

dan RKPD.

8. Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan

emisi gas rumah kaca.

Koordinasi penyusunan rencana pembangunan rendah karbon

Kab/Kota.

9. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan

kegiatan :

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya

Manusia.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan.

10. Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dengan kegiatan :

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air

dan Tata Ruang.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan

Pemukiman.

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

Penyusunan RKPD.

Penyusunan RPJMD.

Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi.

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Perencanaan.

Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD.

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan.

1. Badan Pendapatan Daerah




kegiatan :







dengan kegiatan :







Kegiatan.

5) Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi

Pendapatan Daerah dengan kegiatan :

Pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah.

Pengembangan pelayanan Pendapatan Daerah.

6) Program Koordinasi Pajak Daerah dengan kegiatan :

Pendataan, administrasi dan keberatan pajak.

Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB.

Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya.

7) Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak dengan kegiatan :

Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah.

Koordinasi Penerimaan lain-lain.

Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

8) Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dengan kegiatan :

Pengendalian Pendapatan Daerah.

Evaluasi Pendapatan Daerah.

9) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah,

Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain – Lain dengan kegiatan :

Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak.

Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah

dan PLL.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah




kegiatan :




dengan kegiatan :



4) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah dengan kegiatan :

Penyusunan analisa standar belanja.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.




Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur.

Rekonsiliasi Keuangan Daerah.

Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan

Modal.

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah.

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas

Daerah.

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan.

Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota.

Peningkatan manajemen aset/barang daerah.

Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BMD.

5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kabupaten/kota dengan kegiatan :

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD

kabupaten/kota.

Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

kabupaten/kota.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota.

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota.

Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak

Provinsi.

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah dengan

kegiatan :

Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah.

Inventarisasi Barang Aset Daerah.

Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan.

Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi

Pengelolaan Aset Daerah.

e. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian.

1. Badan Kepegawaian Daerah.





Prasarana.



Pemerintah Daerah.








Kegiatan.

2. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.




kegiatan :




dengan kegiatan :



f. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan.

1. Badan Kepegawaian Daerah

1) Program Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan Peningkatan

keterampilan dan profesionalisme.

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan :

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS.

Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai.

Penempatan PNS.

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS.

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian

daerah.

Pemberian penghargaan bagi PNS.

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.


Ujian Dinas.

Rapat Kerja Kepegawaian.

Evaluasi Kinerja PNS.

Pemberhentian PNS.

Penilaian Prestasi Kerja PNS.

Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi Pegawai.

Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian.

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia




kegiatan :




dengan kegiatan :










Kegiatan.

5) Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

dengan kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga

Pengembang Kompetensi.

6) Program Pengembangan Kompetensi Teknis dengan kegiatan

Peningkatan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi.

7) Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

dengan kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan

Prajabatan.

g. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.



2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan



dengan kegiatan :



4) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi




Kegiatan.

5) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan kegiatan

Pengembangan teknologi informasi kelitbangan.

6) Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan kegiatan

Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

7) Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang

Konstruksi dengan kegiatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang

Konstruksi.

8) Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi dengan kegiatan Litbang

Bidang Inovasi dan Teknologi.

9) Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan dengan kegiatan

Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan.

3. Aspek Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 52

buah.

b. Penyelesaian Tapal Batas Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

dengan capaian kinerja 100 %.

c. Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Kalimantan Timur.

d. Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah





e. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017


f. Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Tahun 2017 dengan capaian kinerja

99,28 %

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

(Rp) %

1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 304.354.128.045,00 274.891.392.517,00 90,32

2 PENGAWASAN 16.045.791.000,00 15.188.083.889,00 94,65

3 PERENCANAAN 37.515.904.361,31 34.533.022.532,00 92,05

4 KEUANGAN 4.075.075.148.140,00 3.905.615.809.981,16 95,84

5 KEPEGAWAIAN 19.017.133.000,00 16.314.440.065,50 85,79

6 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 25.868.486.000,00 23.334.931.790,00 90,21

7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 16.896.676.000,00 14.890.673.245,00 88,13

4.494.773.266.546,31 4.284.768.354.019,66 95,33TOTAL BELANJA URUSAN PILIHAN

NOFUNGSI PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHANPAGU

REALISASI

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum





Provinsi Kalimantan Timur, Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan

pemerintahan umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kalimantan Timur


a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Pelaksanaan

Administrasi Perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan


c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan

kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.

d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi


Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran; dan

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

e. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan

kegiatan :

Deteksi Dini/Kewaspadaan Dini; dan

Sosialisasi Pendidikan anti kekerasan

f. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan :

Peningkatan Kesadaran Bela Negara; dan

Fasilitasi dan sosialisasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan

(FPK) se Kalimantan Timur




g. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dengan

kegiatan :

Pemantauan dampak kelangkaan/kenaikan harga; dan

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba

h. Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan :

Penyusunan data base partai politik, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga

Adat;

Pemantauan perkembangan politik di daerah; dan

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

3. Aspek Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan pembinaan politik daerah mencapai 28 kegiatan.

b. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP mencapai 141 kegiatan.

4. Alokasi Anggaran Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan adalah

sebesar Rp. 10.973.662.000,- dan Realisasinya sebesar Rp. 9.838.219.524,- atau

dengan capaian 89,65 %.

D. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambilan Kebijakan

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK pada Tataran

Pengambil Kebijakan tersebut untuk Pemerintah Provinsi terdapat dalam

Format Lampiran I.1 (terlampir).

2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan

a. Administrasi Umum (8 Aspek)

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada

Tataran Pelaksanaan Kebijakan tersebut untuk Pemerintah Provinsi terdapat

dalam Format Lampiran I.2 (terlampir).

b. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap

kebijakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan merupakan bagian

daripada IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

2) Yang termasuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Badan

(perencanaan, keuangan, kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan,

penelitian dan pengembangan dan fungsi penunjang lainnya).

c. Urusan Pemerintahan Umum

1) Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap

kebijakan urusan Pemerintahan umum merupakan bagian daripada IKK

pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

2) Yang termasuk Urusan Pemerintahan Umum yaitu Kesbangpol.

3. Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan

Wajib dan Pilihan

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK pada Tataran

Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan

Pilihan untuk Pemerintah Provinsi terdapat dalam Format Lampiran I.3

(terlampir).

BAB IV. REALISASI R.K.P | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | 87



BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

A. Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Tahun 2017

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dijelaskan bahwa RKP

Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga 2015-2019 dan juga merupakan

kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta

dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan

memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif

dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia

dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP memuat prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga,

lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2017 adalah

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan

Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2017 disusun sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia

a. Revolusi Mental;

b. Pembangunan Pendidikan;

c. Pembangunan Kesehatan;

d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

a. Kedaulatan Pangan;

b. Kedaulatan Energi dan Kelistrikan;

c. Kemaritiman dan Kelautan;

d. Pariwisata;

e. Kawasan Ekonomi dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

a. Pemerataan Antar kelompok Pendapatan;

b. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal;

c. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan;

d. Pengembangan Konektivitas Nasional .

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

a. Reformasi Birokrasi;

b. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban;

c. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi;

d. Reformasi Regulasi, Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum.

5. Pembangunan Ekonomi

a. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

b. Peningkatan Ekspor Non Migas;

c. Reformasi Fiskal.




Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya Dalam

kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari

Strategi melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa

Cita, yaitu:

CIta 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

danmemberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

CIta 2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya;

CIta 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

CIta 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

CIta 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

CIta 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

CIta 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik;

CIta 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

CIta 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang

dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi

pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian

utama yakni:

1. Norma pembangunan;

2. Tiga dimensi pembangunan;

3. Kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta

4. Program-program quick wins.

Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat

sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang

selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2017. Keterkaitan antara dimensi

pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan

melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan

melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan

revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat

restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. Program-

program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima,

Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.

b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatanpangan,

kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri

dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program-program pembangunan dalam

dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita

Ketujuh dari Nawa Cita.

c. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada

upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan

pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi

ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.




Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan

penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola

dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan

kondisi ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita

Keempat.

Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan

tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan)

bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu

strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang;

2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;

3. Pembangunan Ekonomi;

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

5. Pembangunan Politik;

6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan;

7. Hukum dan Aparatur;

8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;

9. Penyediaan Sarana dan Prasarana;

10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan 1 (satu) lintas bidang

serta 9 (sembilan) bidang pembangunan tersebut sesuai dengan potensi dan

kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan

1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan dimaksud sangat

tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan

pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan

pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut

dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar

dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2017. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2017 berpedoman pada RKPD

provinsi Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017,

sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD

kabupaten/kota Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun

2017 dan RKPD provinsi Tahun 2017.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun berbagai skala

prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah

Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018. Prioritas

dan sasaran diturunkan melalui rumusan visi dan misi pembangunan daerah

dengan memperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi baik

dari eksternal (nasional dan wilayah sekitarnya) serta internal (dokumen

perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang lain). Oleh karena

itu, keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam

dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi penting. Hal ini mengingat

kerangka kerja yang disusun dalam RPJMD merupakan hierarki pelaksanaan




program kegiatan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Gubernur

Kalimantan Timur, yaitu :

“MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN

BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN”

VISI :

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yaitu

mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan yang menekankan

pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada pengembangan agroindustri

dan berbasis energi ramah lingkungan.

MISI :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya

saing tinggi;

2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya

alam dan energi terbarukan;

3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara

merata;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan

berorientasi pada pelayanan publik; dan

5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif

perubahan iklim.

Perwujudan prioritas pembangunan harus dipilih sedemikian rupa agar

dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMD dapat seoptimal mungkin mencapai

target-target kinerja pembangunan khususnya indikator kinerja pembangunan

sesuai yang telah disepakati. Secara harfiah perlu dipahami bahwa prioritas

pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan tahunan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung terkait dalam pencapaian target

RPJMD melalui rencana program dan kegiatan. Sedangkan, rencana program dan

kegiatan merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang

mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas.

Terkait hal tersebut, dalam merumuskan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan

rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi

sinkronisasi dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

Oleh karena itu, perlu disusun kriteria khusus yang digunakan dalam penyusunan

prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 merupakan penerjemahan dan

pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dalam

mencapai visi dan misi gubernur melalui tahapan pembangunan

sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2017.

2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui program-program pro poor, pro job, pro growth dan pro

environment.

3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk

mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan nasional dan

provinsi.




4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak

yang faktual akan dihadapi pada tahun 2017.

5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan

kompetitif daerah.

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari

dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan

keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan

pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan

kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun

ke empat dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Terkait hal

tersebut, dengan memedomani dokumen RPJMD maka tujuan dan sasaran pada

dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD

yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran

pada tahun 2017.

B. Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

Realisasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan pembangunan pada bidang-bidang

Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Realisasi Pelaksanaan RKP Tahun 2017

NO PROGRAM NASIONAL PROGRAM PERANGKAT

DAERAH

1 Pembangunan Manusia dan Masyarakat 1.1 Urusan Pendidikan Program Pendidikan Luar Biasa

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Peningkatan Pendidikan dan

Pengembangan Sumber Daya Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan dan

Pengembangan Sumber Daya Masyarakat

Program Pendidikan Sekolah Menengah

Atas

Program Pendidikan Sekolah Menengah

Kejuruan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

1.2 Urusan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan




1.3 Urusan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya dengan kegiatan Pengadaan

sarana dan prasarana pendukung usaha

bagi keluarga miskin

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan Anak Terlantar

Program pembinaan para penyandang cacat

dan trauma dengan kegiatan Pendidikan

dan pelatihan bagi penyandang cacat dan

eks trauma

Program pembinaan panti asuhan/panti

jompo

Program pembinaan eks penyandang

penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan

kegiatan Pemberdayaan eks penyandang

penyakit social

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Program Penanggulangan Kemiskinan

bidang Kesejahteraan Sosial untuk

mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan


bidang Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial

1.4 Urusan Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Program Pengembangan Kewirausahaan

Kompetitif

Program Peningkatan Pembinaan dan

Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Produktivitas

Program Pelatihan Pencari Kerja

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

1.5 Urusan Perpustakaan

Urusan Kearsipan

Program Pengembangan Perpustakaan,

Kearsipan, dan Pembudayaan Kegemaran

Membaca

Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan

Kerjasama Perpustakaan

Program Depository, Pelestarian,

Pengembangan dan Pengolahan Bahan

Perpustakaan

Program Pengelolaan Arsip

Program Pengawasan Kearsipan

Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan

1.6 Urusan Kepemudaan

dan Olahraga

Program Pemberdayaan Kepemudaan

Program Pengembangan Kepemudaan

Program Pembudayaan Keolahragaan

Program Peningkatan Prestasi Olahraga

Dinas Pemuda dan

Olahraga

2 Pembangunan Sektor Unggulan 2.1 Urusan Pekerjaan

Umum

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan

Ruang




Baku

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pengendalian Banjir

Program Pengaturan dan Pemberdayaan

Masyarakat Jasa Konstruksi

Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Program Penyusunan Informasi Ke-PU-an

Program Peningkatan Daya Saing Investasi

Sektor Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan Tol

Progam Peningkatan Daya Saing Sektor

Sumber Daya Air

Program Pembukaan Keterisolasian Wilayah

Sektor Jalan

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,

Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah I


Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II


Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah III

2.2 Urusan Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Program peningkatan pelayanan angkutan

Program pengendalian dan pengamanan

lalu lintas

Program Peningkatan SDM Perhubungan

Program peningkatan daya saing investasi

sektor transportasi darat, laut, udara dan

ASDP

Dinas

Perhubungan

3. Pemerataan dan Kewilayahan 3.1 Urusan Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman


Bidang Sarana dan Prasarana Dasar

Permukiman

Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan

Ruang dan

Perumahan Rakyat

3.2 Urusan Pertanahan

Program Penyempurnaan Perangkat Daerah

dan Pengembangan Aparatur Pemerintah

dan Pengawasan dengan kegiatan Penataan

Masalah Pertanahan

Biro Pemerintahan,

Perbatasan dan

Otonomi Daerah

Setda Prov. Kaltim

3.3 Fungsi Penunjang

Urusan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi

Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim

dan green ekonomi dalam Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Bidang Pemerintahan

dan Sosial Budaya

Program Perencanaan Bidang Prasarana

Wilayah

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Biro Pemerintahan,

Perbatasan dan

Otonomi Daerah

Setda Prov. Kaltim

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah




4. Pembangunan Politik, hukum, pertahanan, dan keamanan 4.1 Urusan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan

Perlindungan

Masyarakat

Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak criminal

Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

Program Penegakkan Produk Hukum

Daerah

Program Tanggap Darurat Penanggulangan

Bencana

Program Pencegahan dan kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana Daerah


bidang Penanggulangan Bencana

Satuan Polisi

Pamong Praja

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

4.2 Urusan Pemerintahan

Umum

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

Program pendidikan politik masyarakat

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

5. Pembangunan Ekonomi 5.1 Urusan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah

Program penciptaan iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

Program Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan UKM

5.2 Urusan Perdagangan

Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

Program peningkatan dan pengembangan

ekspor

Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri

Program peningkatan kerjasama

perdagangan

Program Penerapan Standarisasi Mutu

Barang

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan UKM

5.3 Urusan Perindustrian

Program Penataan Struktur Industri

Program Peningkatan dan Pengembangan

Industri

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi dan UKM

5.4 Urusan Penanaman

Modal

Program Kemudahan pelayanan dan

percepatan proses perijinan

Program Pengendalian Pelaksanaan

Investasi

Program Perencanaan dan Pengembangan

Iklim Penanaman Modal

Program Layanan Advokasi dan Informasi

Perizinan

Program Penyelenggaraan Promosi dan

Pemberdayaan Dunia Usaha

Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

5.5 Urusan Pangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program pemberdayaan penyuluh pertanian

lapangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Penganekaragaman Konsumsi

Pangan

Dinas Pangan,

Tanaman Pangan

dan Hortikultura




Program Peningkatan Mutu dan Kemanan

Pangan Segar

5.6 Urusan Pertanian Program Peningkatan Pembinaan

Pendidikan SPP-SPMA

Program Peningkatan Pengolahan Hasil

Produksi Pertanian Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi Pertanian

Holtikultura

Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian Holtikultura

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian Holtikultura

Program Peningkatan Produksi Benih

Hortikultura


Benih Hortikultura

Program Peningkatan Produksi Benih

Tanaman Pangan


Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Program Peningkatan Produksi Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura


Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program peningkatan produksi pertanian

tanaman pangan


Pertanian Tanaman Pangan

Dinas Pangan,

Tanaman Pangan

dan Hortikultura

5.7 Program Penanganan Konflik dan Gangguan

Usaha Perkebunan

Program Peningkatan Mutu Hasil

Perkebunan

Program Peningkatan Teknologi Terapan

Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Perkebunan

Program Perluasan Komoditas Perkebunan

Non Sawit

Program mitigasi emisi gas rumah kaca

Program konservasi lahan dan air

Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha

Perkebunan

Program Peningkatan Kemitraan

Perkebunan

Program Peningkatan Nilai Tambah Produk

Perkebunan

Program Pengendalian Kebakaran Kebun

Program Pengawasan Peredaran benih

perkebunan

Program pengujian dan sertifikasi benih

Program Pengendalian OPT

Program Pengembangan Bio Pestisida dan

Agens Pengendali Hayati (APH)

Program penyediaan bahan tanaman

Dinas Perkebunan

Program peningkatan pemasaran hasil

produksi peternakan

Program Pengembangan Kawasan dan

Usaha Peternakan

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Hewan

Program Peningkatan Produksi Peternakan

Program Penyidikan dan Pengujian Keswan

dan Kesmavet

Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak

Dinas Peternakan

dan Kesehatan

Hewan




5.8 Urusan Kelautan dan

Perikanan

Program pengembangan perikanan tangkap

Program Pengembangan Produksi Budidaya

dan Penguatan Daya Saing Produk

Perikanan

Program Pengelolaan Ruang Laut

Program Pengawasan Pengelolaan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan

Program Peningkatan Penyediaan Benih

Ikan dan Udang Unggulan

Program Peningkatan Penyediaan Benih

Ikan Air Tawar Ekonomis Penting

Dinas Kelautan

dan Perikanan

BAB V. TUGAS PEMBANTUAN | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | 97



BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum

Didalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat mengalokasikan

dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan

Perundang-Undangan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5

ayat (2);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

6) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1971 Tentang Ketentuan – Ketentuan

Pokok Kearsipan;

7) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok

Kepegawaian;

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.

11) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;

12) Peraturan Menteri PU Nomor : 03/PRT/M/2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan

kewenangan pemerintah dan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan

tugas pembantuan.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

a. Instansi Pemerintah yang memberikan dana Tugas Pembantuan kepada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kementerian/Lembaga TA

2017 yaitu sebagai berikut :

1) Kementerian Pertanian




2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3) Kementerian Sosial

4) Kementerian Kelautan dan Perikanan

5) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

b. Instansi Pemerintah yang memberikan dana Tugas Pembantuan kepada

Pemerintah Kabupaten Kota Se Kalimantan Timur melalui

Kementerian/Lembaga TA 2017 yaitu sebagai berikut :


2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

4) Kementerian Perdagangan


a. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura


Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur pada

Tahun 2017 mendapat 3 (tiga) DIPA Tugas Pembantuan dengan

program dan kegiatan sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil

Tanaman Pangan dengan kegiatan antara lain :

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen

Tanaman Pangan; dan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

b) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

dengan kegiatan antara lain :

Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;

Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura;

Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

pada Ditjen Hortikultura;

Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; dan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

c) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian dengan kegiatan antara lain :

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin

Pertanian;

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Prasarana dan Sarana Pertanian;dan

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.


Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pertanian.

3. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan adalah Dinas

Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur.




4. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program dan

Kegiatan

Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran

2017 yang diterima sebesar Rp. 119.797.925.000,- dengan realisasi

anggaran Rp. 108.052.300.705,- dengan capaian 90,20 %.

Tabel 5.1. Pagu Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan

Dinas Pangan,Tanaman Pangan dan Holtikultura

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

N

OPROGRAM

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

65.011.517.000 61.419.289.380 94,47

2 Program Peningkatan Produksi dan Nilai

Tambah Hortikultura

13.076.750.000 11.762.739.855 89,95

3 Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian

41.709.658.000 34.870.271.470 83,60

119.797.925.000 108.052.300.705 90,20T O T A L

b. Dinas Perkebunan


Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017

mendapat 1 (Satu) DIPA Tugas Pembantuan dengan Program

Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dan

kegiatan antara lain :

Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar;

Dukungan Perlindungan Perkebunan;


Perkebunan;

Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah;

Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;dan

Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan.


Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pertanian



Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.


Kegiatan



anggaran Rp. 5.384.083.950,- dengan capaian 75,10.


Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

N

OPROGRAM PAGU (Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Peningkatan Produksi Komoditas

Perkebunan Berkelanjutan

7.168.872.000 5.384.083.950 75,10

7.168.872.000 5.384.083.950 75,10T O T A L




c. Dinas Peternakan


Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017

mendapat 1 (satu) DIPA Tugas Pembantuan dengan Program

Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dan


Peningkatan Produksi Pakan Ternak;

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;

Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak;

Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH

(Aman, Sehat, Utuh dan Halal);


Peternakan;dan


Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pertanian.


SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan adalah Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.


Kegiatan



anggaran Rp. 7.499.807.884,- dengan capaian 90 %.


Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 N

OPROGRAM PAGU (Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan

Agribisnis Peternakan Rakyat

8.332.948.000 7.499.807.884 90,00

8.332.948.000 7.499.807.884 90,00T O T A L

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada

Tahun 2017 mendapat 1 (satu) DIPA Tugas Pembantuan dengan

Program Pelestarian Budaya kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan

Permuseuman.


Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan.


SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan adalah Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.


Kegiatan

Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2017

yang diterima sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi anggaran

Rp. 848.879.100,- dengan capaian 84,89 %.





Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


N

OPROGRAM

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Pelestarian Budaya 1.000.000.000 848.879.100 84,89

1.000.000.000 848.879.100 84,89T O T A L

e. Dinas Sosial


Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 mendapat 1

(satu) DIPA Tugas Pembantuan dengan Program Pemberdayaan Sosial

dan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).


Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Sosial.


Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan adalah Dinas Sosial



Kegiatan



Rp. 2.542.156.500,- dengan capaian 97,10%.


Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

N

OPROGRAM PAGU (Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Pemberdayaan Sosial 2.396.080.000 2.289.453.200 95,55

2.396.080.000 2.289.453.200 95,55T O T A L

f. Dinas Perikanan dan Kelautan


Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun

2017 mendapat 1 (satu) DIPA Tugas Pembantuan dengan Program

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya dan kegiatan antara lain

Pengelolaan Perbenihan Ikan; dan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.


Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Kelautan

dan Perikanan.



Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur.


Kegiatan





2017 yang diterima sebesar Rp. 550.000.000,- dengan realisasi

anggaran Rp. 4538.231.000,- dengan capaian 97,86 %.


Dinas Perikanan dan Kelautan


N

OPROGRAM

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Pengelolaan Sumber Daya

Perikanan Budidaya

550.000.000 538.231.000 97,86

550.000.000 538.231.000 97,86T O T A L

g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat


Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017

mendapat 1 (satu) DIPA Tugas Pembantuan dengan program

Penyelenggaraan Jalan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan

Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.


Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.



Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi

Kalimantan Timur.


Kegiatan



Rp. 45.401.950.871,- dengan capaian 99,91%.


Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat


N

OPROGRAM PAGU (Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Penyelenggaraan Jalan 45.443.950.000 45.401.950.871 99,91

45.443.950.000 45.401.950.871 99,91T O T A L




LAPORAN PAGU DAN REALISASI PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

YANG MENERIMA TUGAS PEMBANTUAN

TAHUN ANGGARAN 2017

(Rp) %

1 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN

DAN HOLTIKULTURA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

119.797.925.000 108.052.300.705 90,20 11.745.624.295

2 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

7.168.872.000 5.384.083.950 75,10 1.784.788.050

3 DINAS PETERNAKAN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

8.332.948.000 7.499.807.884 90,00 833.140.116

4 DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR

1.000.000.000 848.879.100 84,89 151.120.900

5 'DINAS SOSIAL PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

2.396.080.000 2.289.453.200 95,55 106.626.800

6 'DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN


550.000.000 538.231.000 97,86 11.769.000

7 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT


45.443.950.000 45.401.950.871 99,91 41.999.129

184.689.775.000 170.014.706.710 92,05 14.675.068.290T O T A L

NOSATKER PELAKSANA TUGAS

PEMBANTUANPAGU

REALISASI

SISA DANA

LAPORAN PAGU DAN REALISASI KABUPATEN/KOTA

SE KALIMANTAN TIMUR YANG MENERIMA TUGAS PEMBANTUAN

TAHUN ANGGARAN 2017

(Rp) %

1 SAMARINDA 950.000.000 944.769.400 99,45 5.230.600

3 BONTANG 6.000.000.000 5.908.210.500 98,47 91.789.500

4 KUTAI KARTANEGARA 3.630.515.000 3.602.650.750 99,23 27.864.250

5 KUTAI TIMUR 6.000.000.000 5.700.168.000 95,00 299.832.000

7 PASER 6.000.000.000 0 0,00 6.000.000.000

9 BERAU 12.184.750.000 5.295.093.267 43,46 6.889.656.733

34.765.265.000 21.450.891.917 61,70 13.314.373.083T O T A L

NO KABUPATEN/KOTA PAGU

REALISASI

SISA DANA

219.455.040.000 191.465.598.627 87,25 27.989.441.373,00TOTAL TP PROVINSI + TP

KABUPATEN/KOTA

B. Dekonsentrasi

Pemerintah memberikan dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah Daerah

melalui Kementerian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur pada Tahun 2017 dengan pagu sebesar Rp. 122.682.893.000,- dan realisasi

anggaran sebesar Rp. 103.688.837.449,- capaian persentase 84,52 %.

Instansi Pemerintah yang memberikan dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur melalui Kementerian/Lembaga TA 2017 yaitu sebagai

berikut :

1) Kementerian Dalam Negeri


3) Kementerian Perindustrian

4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan




5) Kementerian Kesehatan

6) Kementerian Ketenagakerjaan

7) Kementerian Sosial

8) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

9) Kementerian Kelautan dan Perikanan

10) Kementerian Pariwisata

11) Kementerian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

12) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

13) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

14) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

15) Badan Koordinasi Penanaman Modal

16) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

17) Arsip Nasional Republik Indonesia

18) Kementerian Perdagangan

19) Kementerian Pemuda dan Olahraga

20) Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Pagu dan Realisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

yang menerima dana Dekonsentrasi Tahun 2017 sebagai berikut :

(Rp) %

1 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

881.831.000 672.498.950 76,26 209.332.050

2 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR

920.614.000 914.846.499 99,37 5.767.501

3 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN

DAN HOLTIKULTURA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

25.290.766.000 21.394.668.993 84,59 3.896.097.007

4 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

707.535.000 610173250 86,24 97.361.750

5 DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA

KECIL DAN MENENGAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

7.418.105.000 7.113.029.008 95,89 305.075.992

6 DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

7.795.204.000 7.268.590.646 93,24 526.613.354

7 DINAS KESEHATAN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

24.786.005.000 22.313.067.344 90,02 2.472.937.656

8 DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

5.727.209.000 5.656.486.614 98,77 70.722.386

9 DINAS SOSIAL PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

12.447.049.000 11.898.563.166 95,59 548.485.834

10 DINAS KEHUTANAN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

795.400.000 744.682.160 93,62 50.717.840

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP


550.000.000 544.577.648 99,01 5.422.352

12 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


2.374.397.000 2.355.033.830 99,18 19.363.170

13 DINAS PARIWISATA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

1.357.000.000 1.356.147.608 99,94 852.392

14 DINAS KEPENDUDUKAN,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

2.220.000.000 2.205.057.819 99,33 14.942.181

15 DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR

1.594.299.000 1.474.089.761 92,46 120.209.239

16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


300.000.000 266.252.736 88,75 33.747.264

17 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

23.053.055.000 12.956.325.202 56,20 10.096.729.798

18 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA


3.113.389.000 2.871.275.149 92,22 242.113.851

122.682.893.000 103.688.837.449 84,52 18.994.055.551

NOSATKER PELAKSANA

DEKONSENTRASIPAGU

REALISASI

SISA DANA

T O T A L




Adapun Program dan Kegiatan untuk masing-masing Perangkat Daerah antara lain :

a. Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 mendapat 2

(dua) DIPA Dekonsentrasi dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

a) Program Bina Administrasi kewilayahan dengan kegiatan :

Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama

Daerah;

Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran; dan

Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan

Toponimi.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BNPP dengan kegiatan Pelaksanaan dukungan Perencanaan, Kerja Sama

dan Hukum.

2. Instansi Pemberi Dekonsentrasi

Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Dalam Negeri dan Badan

Nasional Pengelola Perbatasan.

3. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Dekonsentrasi

Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Biro Pemerintahan,

Perbatasan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan

Timur.

4. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi (DK) Tahun Anggaran 2017 yang

diterima sebesar Rp. 881.831.000,- dengan realisasi anggaran Rp.

1672.498.950,- dengan capaian 76,26 %. Khusus untuk DIPA dari Badan

Nasional Pengelola Perbatasan sebesar Rp. 123.076.000,- tidak dilaksanakan

karena sampai pada bulan Desember 2017 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan

tidak ada disampaikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Tabel 5.8. Pagu Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 N

OPROGRAM PAGU (Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Bina Administrasi Kewilayahan 758.755.000 672.498.950 88,63

2 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP

123.076.000 0 0,00

881.831.000 672.498.950 76,26T O T A L

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada

Tahun 2017 mendapat 2 (dua) DIPA Dekonsentrasi dengan program dan

kegiatan sebagai berikut:

a) Program Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kegiatan

Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang.

b) Program Pembangunan Daerah Tertinggal kegiatan Perencanaan dan

Identifikasi Daerah Tertinggal.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.





Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



diterima sebesar Rp. 920.614.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 914.846.499,-



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


OPROGRAM

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional 840.614.000 835.803.199 99,43

2 Program Pembangunan Daerah Tertinggal 80.000.000 79.043.300 98,80

920.614.000 914.846.499 99,37T O T A L

c. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura


Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur

pada Tahun 2017 mendapat 5 (lima) DIPA Dekonsentrasi dengan program dan

kegiatan sebagai berikut:

a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat


Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

dan

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan.

b) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan


Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura;

Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura; dan

Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada

Ditjen Hortikultura;

c) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian


Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana

dan Sarana Pertanian;

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; dan

Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.

d) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian dengan

kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.

e) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman

Pangan dengan kegiatan antara lain :

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;




Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan

DPI; dan

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman

Pangan.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Pertanian,.


SKPD Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur.



diterima sebesar Rp. 25.290.766.000,- dengan realisasi anggaran Rp.

21.394.668.993,- dengan capaian 84,59 %.


Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura


N

OPROGRAM PAGU (Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat

2.305.200.000 2.227.417.550 96,63

2 Program Peningkatan Produksi dan Nilai

Tambah Hortikultura

964.259.000 920.480.800 95,46

3 Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian

10.229.220.000 7.973.521.905 77,95

4 Program Peningkatan Penyuluhan dan

Pelatihan Pertanian

6.552.390.000 5.855.388.838 89,36

5 Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman

Pangan

5.239.697.000 4.417.859.900 84,32

25.290.766.000 21.394.668.993 84,59T O T A L

d. Dinas Perkebunan


Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 mendapat 1

(satu) DIPA Dekonsentrasi dengan Program Peningkatan Produksi Komoditas

Perkebunan Berkelanjutan dan kegiatan sebagai berikut :

a. Dukungan Perlindungan Perkebunan; dan

b. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Pertanian.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Timur.









Dinas Perkebunan


N

OPROGRAM

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Peningkatan Produksi Komoditas

Perkebunan Berkelanjutan

707.535.000 610.173.250 86,24

707.535.000 610.173.250 86,24T O T A L

e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan

Timur pada Tahun 2017 mendapat 4 (empat) DIPA Dekonsentrasi dengan

program dan kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

dengan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

b) Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi dengan kegiatan

Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah.

c) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah.

d) Program Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dengan kegiatan

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Perindustrian,

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian

Perdagangan.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.




7.113.029.008,- dengan capaian 95,89 %.


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM


OPROGRAM

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Penumbuhan dan Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.960.000.000 1.879.634.600 95,90

2 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan

Koperasi

2.270.653.000 2.256.091.768 99,36

3 Program Pengembangan Perdagangan Dalam

Negeri

2.127.962.000 2.066.098.000 97,09

4 Program Peningkatan Perdagangan Luar

Negeri

1.059.490.000 911.204.640 86,00

7.418.105.000 7.113.029.008 95,89T O T A L




f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun

2017 mendapat 4 (empat) DIPA Dekonsentrasi dengan program dan kegiatan

sebagai berikut:

a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kegiatan Peningkatan

Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar

Negeri.

b) Program Pendidikan Dasar dan Menengah dengan kegiatan antara lain:

Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;

Pembinaan Sekolah Menengah Atas; dan

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

c) Program Program Guru dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru

dan Tenaga Kependidikan.

d) Program Pelestarian Budaya dengan kegiatan Pembinaan Kesenian.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Pendidikan Provinsi

Kalimantan Timur.




7.268.590.646,- dengan capaian 93,24 %.


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


NO PROGRAMPAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

435.227.000 371.900.500 85,45

2 Program Pendidikan Dasar dan Menengah 5.623.145.000 5.201.977.996 92,51

3 Program Guru dan Tenaga Kependidikan 1.412.332.000 1.373.112.150 97,22

4 Program Pelestarian Budaya 324.500.000 321.600.000 99,11

7.795.204.000 7.268.590.646 93,24T O T A L

g. Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 mendapat 6

(enam) DIPA Dekonsentrasi dengan program dan kegiatan sebagai berikut:


Kementerian Kesehatan dengan kegiatan antara lain :




Pembinaan Administrasi Kepegawaian;

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik

Negara;

Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan;

Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga,

Keuangan, dan Gaji;

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan;

Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji; dan

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS.

b) Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan antara lain :

Pembinaan Gizi Masyarakat;

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat;

Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga;

Pembinaan Kesehatan Keluarga;

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

Penyehatan Lingkungan.

c) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Koordinasi


Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer;

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan;


Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan;

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan

Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

d) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan kegiatan antara

lain :

Surveilans dan Karantina Kesehatan;

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;


Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan

Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.

e) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan kegiatan antara lain:

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian;

Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian;


Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

f) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan (PPSDMK) dengan kegiatan antara lain :

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan;

Pelatihan SDM Kesehatan;

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; dan


Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan.





Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Kesehatan.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur.




22.313.067.344,- dengan capaian 90,02 %.


Dinas Kesehatan


NO PROGRAMPAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)



Kementerian Kesehatan

1.521.463.000 1.416.058.559 93,07

2 Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

11.589.313.000 11.035.363.852 95,22

3 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2.287.873.000 1.897.042.829 82,92

4 Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

5.458.438.000 4.782.699.064 87,62

5 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 834.090.000 812.595.865 97,42

6 Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan (PPSDMK)

3.094.828.000 2.369.307.175 76,56

24.786.005.000 22.313.067.344 90,02T O T A L

h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun

2017 mendapat 3 (tiga) DIPA Dekonsentrasi dengan program dan kegiatan

sebagai berikut :

a) Program Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan kegiatan antara lain:

Peningkatan Penerapan Pengupahan;

Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi;

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b) Program Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan dengan kegiatan antara lain :

Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma

Ketenagakerjaan;

Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

dan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

c) Program Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan

Produktivitas dengan kegiatan antara lain:




Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan

Dalam dan Luar Negeri;

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas

Binalattas;

Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri

Binalattas; dan

Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja

Binalattas.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Ketenagakerjaan.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.




5.656.486.614,- dengan capaian 98,77 %.


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


N

OPROGRAM

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Pengembangan Hubungan Industrial

dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja

606.701.000 592.275.914 97,62

2 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan

Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

929.313.000 888.893.000 95,65

3 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga

Kerja dan Produktivitas

4.191.195.000 4.175.317.700 99,62

5.727.209.000 5.656.486.614 98,77T O T A L

i. Dinas Sosial


Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 mendapat 5 (lima)

DIPA Dekonsentrasi dengan program dan kegiatan sebagai berikut:


Kementerian Sosial dengan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran.

b) Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan antara lain :

Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;

Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan

Masyarakat;

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan

Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

c) Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan Koordinasi kegiatan antara

lain :

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza;

Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang;

Rehabilitasi Sosial Anak; dan

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.




d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan antara lain:

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan

Jaminan Sosial Keluarga.

e) Program Penanganan Fakir Miskin dengan kegiatan antara lain :

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan; dan

Penanganan Fakir Miskin Perkotaan.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Sosial.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Sosial Provinsi

Kalimantan Timur.




11.898.563.166,- dengan capaian 95,59 %.


Dinas Sosial


OPROGRAM PAGU (Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)



Kementerian Sosial

238.130.000 201.622.600 84,67

2 Program Pemberdayaan Sosial 2.267.728.000 2.160.700.100 95,28

3 Program Rehabilitasi Sosial 2.455.268.000 2.251.807.000 91,71

4 Program Perlindungan dan Jaminan

Sosial4.593.078.000 4.460.368.966 97,11

6 Program Penanganan Fakir Miskin 2.892.845.000 2.824.064.500 97,62

12.447.049.000 11.898.563.166 95,59T O T A L

j. Dinas Kehutanan


Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 mendapat 1

(satu) DIPA Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dengan kegiatan Koordinasi kegiatan

Perencanaan dan Evaluasi.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur.








k. Dinas Lingkungan Hidup


Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017

mendapat 1 (satu) DIPA Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dengan kegiatan

Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Lingkungan Hidup






l. Dinas Kelautan dan Perikanan


Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017

mendapat 6 (enam) DIPA Dekonsentrasi dengan program dan kegiatan

sebagai berikut:


KKP dengan kegiatan antara lain :

Pengelolaan Keuangan KKP;

Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP;

dan

Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP.

b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan antara lain :

Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;

Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;

Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan


Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

c) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya dengan

kegiatan Koordinasi kegiatan antara lain :

Pengelolaan Perbenihan Ikan;

Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan;

Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan;


Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan

Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan.

d) Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

dengan kegiatan antara lain:

Pemantauan dan Operasi Armada; dan


Direktorat Jenderal PSDKP.




e) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan


Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;

Pengolahan dan Bina Mutu dan Produk Kelautan dan Perikanan; dan


DJPDSKP.

f) Program Pengelolaan Ruang Laut dengan kegiatan antara lain :

Perencanaan Ruang Laut; dan


Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.




2.355.033.830,- dengan capaian 99,18 %.


Dinas Kelautan dan Perikanan


NO PROGRAMPAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

608.719.000 599.716.000 98,52

2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 469.003.000 468.893.000 99,98

3 Program Pengelolaan Sumber Daya

Perikanan Budidaya

584.115.000 574.419.600 98,34

4 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan

346.678.000 346.678.000 100,00

5 Program Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan

198.850.000 198.685.500 99,92

6 Program Pengelolaan Ruang Laut 167.032.000 166.641.730 99,77

2.374.397.000 2.355.033.830 99,18T O T A L

m. Dinas Pariwisata


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun

2017 mendapat 1 (satu) DIPA Dekonsentrasi dengan program

Pengembangan Kepariwisataan dengan kegiatan antara lain :

Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat;

Pengembangan Pasar Asia Tenggara;

Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik;

Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Amerika dan

Afrika;

Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara; dan

Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan.





Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Pariwisata.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Pariwisata Provinsi

Kalimantan Timur.




1.356.147.608,- dengan capaian 85,34 %.

n. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017 mendapat 1 (satu) DIPA

Dekonsentrasi Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

dengan kegiatan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah

Tangga.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Kependudukan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan

Timur.




2.205.057.819,- dengan capaian 99,33 %.

o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun

2017 mendapat 2 (dua) DIPA Dekonsentrasi dengan program dan kegiatan

antara lain :

a) Program Pengembangan Perpustakaan kegiatan Pengembangan

Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca.

b) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional kegiatan Pelaksanaan

Akreditasi Kearsipan.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Perpustakaan Nasional Republik

Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.




1.474.089.761,- dengan capaian 92,46 %.





Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


N

OPROGRAM

PAGU

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

(%)

1 Program Pengembangan Perpustakaan 1.287.013.000 1.201.910.811 93,39

2 Program Penyelenggaraan Kearsipan

Nasional

307.286.000 272.178.950 88,58

1.594.299.000 1.474.089.761 92,46T O T A L

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Timur pada Tahun 2017 mendapat 1 (satu) DIPA Dekonsentrasi

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dengan kegiatan

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.



diterima sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.

266.252.736,- dengan capaian 88,75 %.

q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi

Kalimantan Timur pada Tahun 2017 mendapat 1 (satu) DIPA Dekonsentrasi

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan

kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.




12.956.325.202,- dengan capaian 56,20 %.

r. Dinas Pemuda dan Olahraga


Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2017

mendapat 1 (satu) DIPA Dekonsentrasi Program Kepemudaan dan

Keolahragaan dengan kegiatan antara lain :

Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;




Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan;

Peningkatan Wawasan Pemuda; dan

Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga;


Instansi Pemberi Dekonsentrasi adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.


Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi adalah Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.




2.871.275.149,- dengan capaian 92,22 %.

Dalam pelaksanaan dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi di tahun 2017

terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama baik

pemerintah maupun pemerintah daerah untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

Beberapa permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut.

a. Permasalahan

1. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran tidak melibatkan Pemerintah

Daerah sebagai Pelaksana Tugas Pembantuan sehingga program kegiatan

yang disusun tidak menjawab isu yang terjadi didaerah.

2. Mekanisme koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi dari Pusat

sampai ke Daerah masih belum berjalan secara optimal, sehingga berdampak

pada tidak efektifnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan realisasi

kegiatan di daerah.

3. Ketidaksesuaian antara alokasi dana dalam DIPA dengan usulan alokasi dana

kegiatan yang telah diusulkan oleh daerah sehingga kegiatan yang

dilaksanakan tidak dapat berjalan optimal.

4. Keterlambatan dalam penyampaian/penerbitan DIPA, Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan ke daerah sehingga berdampak

pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan di daerah karena minimnya waktu

pelaksanaan dan tidak adanya acuan untuk menjalankan kegiatan;

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun

kuantitas untuk menjalankan program/kegiatan Tugas Pembantuan di daerah.

6. Beragamnya format pelaporan yang dikeluarkan oleh masing-masing

Kementerian/Lembaga menghambat dalam proses pelaporan.

7. Ketidakselarasan kelembagaan (Dinas/Instansi/Satker) yang terdapat di

Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat yang menjadi penanggungjawab

dan pelaksana di daerah, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan

menjadi terkendala.

8. Standarisasi biaya APBN (perjalanan dinas dalam daerah, transportasi,

konsumsi dan lain-lain) yang dialokasikan terhitung rendah dan tidak relevan

dengan kondisi didaerah terutama biaya perjalanan dinas atau biaya

monitoring ke Perbatasan, sehingga kegiatan menjadi terkendala.

b. Solusi

1. Isu-isu strategis perlu disusun sebelum membuat RKA-KL sehingga kegiatan

yang akan dilaksanakan benar-benar mengakomodir apa yang menjadi isu

strategis di daerah sehingga bentuk kegiatan yang dilakukan dapat sinergi

dengan kebijakan dan usulan Pemerintah Daerah;




2. Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah, antar Perangkat Daerah

Provinsi, dan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota pengelola APBN secara

berkelanjutan mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,

pengendalian dan evaluasi dalam rangka penguatan kapasitas aparatur dan

dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien;

3. Pemerintah Pusat sebaiknya lebih memperhatikan dan mengakomodir dengan

lebih baik setiap usulan kegiatan dan anggaran yang telah diajukan oleh

daerah.

4. Pemerintah Pusat diharapkan dapat melakukan penyampaian DIPA, juklak dan

juknis ke daerah secara lebih cepat dan tepat waktu;

5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelaksana Tugas Pembantuan

didaerah melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, workshop serta bimtek secara

terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan

karena aparatur yang bertugas seringkali mengalami mutasi/dipindahkan ke

Perangkat Daerah lain;

6. Perlu penyeragaman format pelaporan APBN secara on line, sehingga

fungsi pengendalian evaluasi dapat berjalan dengan optimal;

7. Sinkronisasi struktur Organisasi/Kelembagaan (Dinas/Instansi/Satker)

Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat;

8. Besaran alokasi anggaran tahun 2017 agar dapat menyesuaikan dengan

standar biaya setempat;

9. Evaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah

dilaksanakan, sebagai feedback untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada

tahun berikutnya.

BAB VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | 120



BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Pemerintah/Daerah

1. Kesepakatan Bersama tentang Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan

Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, antara Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 13

Januari 2016 selama 1 (satu) tahun dengan Nomor Kesepakatan Bersama

119/2161/BPPWK/2016 dan Nomor : 1209/UNG.RKT/TU/2016.

2. Kesepakatan Bersama tentang Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat, antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas

Gajah Mada (UGM) pada tanggal 11 Mei 2016 seama 2 (dua) tahun dengan

Nomor Kesepakatan Bersama 119/2790/BPPWK.A/2016 dan Nomor

2479/P/Dir-KA/2016. Instansi Terkait dalam kesepakatan Bersama adalah Dinas

Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

3. Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Bidang

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, antara Universitas

Pertahanan (UNHAN) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada

tanggal 24 Juni 2016 selama 5 (lima) tahun, dengan Nomor Perjanjian

Kerjasama PKS/14/VI/2016 dan Nomor 119/3179/BPPWK.A/VI/2016. Instansi

Terkait dalam Kesepakatan Bersama adalah Dinas Pendidikan Provinsi

Kalimantan Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Penegakan Hukum

Terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di

Provinsi Kalimantan Timur antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 Oktober 2016

selama 12 (dua beas) bulan dengan Nomor Kesepakatan Bersama

11/KPPU/NK/X/2016 dan Nomor 119/5018/BPPWK.A/VI/2016. Instansi Terkait

dalam Kesepakatan Bersama adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.

5. Kesepakatan Bersama tentang Bidang Pemerintahan dan Pengkajian

Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan

Pembangunan, Bidang Inovasi dan Teknologi antara Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada

tanggal 2 Nopember 2016 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor

Kesepakatan Bersama 119/5798/BPPWK.A/ 2016 dan Nomor 180/MoU-

18/HK/2016. Instansi Terkait dalam Kesepakatan Bersama adalah Badan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.


kepada Masyarakat, antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan

Universitas Airlangga pada tanggal 28 Nopember 2016 selama 2 (dua) tahun

dengan Nomor Kesepakatan Bersama Nomor 119/5937/BPPWK.A/ 2016 dan

Nomor 72/UN3/DN/2016. Instansi Terkait dalam Kesepakatan Bersama

adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan

Timur.




7. Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan

Bahasa serta Sastra Indonesia dan Daerah antara Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 29 Nopember 2016 selama 1 (satu)

tahun dengan Nomor Kesepakatan Bersama 119/4954/BPPWK.A/ 2016 dan

Nomor 126/XI/NK/2016. Instansi Terkait dalam Kesepakatan Bersama adalah

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Biro Sosial Setda Provinsi

Kalimantan Timur.

8. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ)

dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), Pengesahan Surat

Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) serta Regustrasi dan Indentifikasi

Kenadaraan Bermotor Pengesahan STNK Tahunan di daerah Hukum Kepolisian

Daerah Kalimantan Timur melalui seluruh unit kerja dan jaringan elektronik (E-)

Bank Pembangunan Daerah Kaltim, pada tanggal 6 Januari 2017 selama 5

(lima) tahun dengan Nomor Perjanjian Kerja Sama : 973/K.01/Pemda-II/I/2017

dan Nomor : B/11/1/2017 dan Nomor : P/02/SP/2017 dan Nomor :

001/PRJ/BPD-PST/1/2017. Instansi terkait dalam Perjanjian Kerja Sama adalah

Badan Pendapatan Daerah provinsi Kalimantan Timur, Direktur Lalu Lintas

Polda Kalimantan Timur, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Timur

dan Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

9. Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan

Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Kalimantan

Timur antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional VIII, pada tanggal 8

Januari 2017 selama 5 (lima) tahun dengan Nomor Kesepakatan Bersama

119/057/HUMAS/2017 dan Nomor : 01/KTR/Divre-VIII/0117.

10. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Penegakan Hukum

terkait Lapangan Praktik Monopoli dan Persainagan Usaha Tidak Sehat di

Provinsi Kalimantan Timur antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Jakarta pada tanggal 11

Pebruari 2017 selama 1 (satu) tahun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dengan Komisi Pengawasan Persainagan Usaha Jakarta dengan Nomor

Perjanjian Kerja Sama 119/289/B.Humas dan Nomor 05/SJ/PKS/VII/2017.

11. Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Elektronik (E-) Samsat

dan Layanan Jasa Perbankan lainnya melalui Layanan Perbankan PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Provinsi Kalimantan Timur, antara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur,

PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Timur dan PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero), pada tanggal 16 Maret 2017 selama 12 (dua belas) bulan,

dengan Nomor Kesepakatan Bersama 119/1625/B.Humas/2017.

12. Kesepakatan Bersama tentang Supervisi dan Pengembangan Layanan

Perpustakaan, antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Institut

Agama Islam Negeri Samarinda pada tanggal 29 Maret 2017 selama 12 (dua

belas) bulan, dengan Nomor Kesepakatan Bersama 119/1409/B.Humas/2017

selama 12 (dua belas) bulan, dengan Nomor Kesepakatan Bersama

119/1409/B.Humas/2017 dan R.0761/In-18/I/HM.01/02/2017.

13. Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Sains dan Teknologi Penerbangan

dan Antariksa untuk mendukung Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan




Timur, antara Pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional pada tanggal 29 Maret 2017 selama 12

(dua belas) bulan, dengan Nomor 119/1565/B.Humas/2017 dan 13 A/03/2017.

14. Kesepakatan Bersama tentang Akses data untuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Timur pada Aplikasi TEPRA Kaltim, antara Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 3 April

2017 selama 12 (dua belas) bulan, dengan Nomor : 119/4591/B.Humas/2017

dan B-001.A/Q.4/Gs.1/1/2017.

15. Kesepakatan bersama tentang Lanjutan Pembangunan Jalan dan Jembatan

serta Sarana Pendukung lainnya di Wilayah Perbatasan Pedalaman dan Pulau

Terluar/Terpencil di Provinsi Kalimantan Timur, antara Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan Panglima Komando daerah Militer VI Mulawarman

Balikpapan pada tanggal 5 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan, dengan

Nomor : 119/1564/B.Humas/2017 dan B/UNMUL/IV/2017.

16. Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Upaya Pencegahan dan

Pengendalian HIV dan AIDS antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Komisi

Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 10 April 2017

selama 12 (dua belas) bulan, dengan Nomor : 119/3293/B.Humas/2017 dan

B.1571/Kw.164/hm.00.00/04/ 2017.

17. Kesepakatan Bersama tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat antara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Samarinda,

pada tanggal 10 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/4300/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Balikpapan,


119/4301/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Bontang,


119/4302/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara, pada tanggal 10 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan

Nomor : 119/4303/B.Humas/2017.



Timur, pada tanggal 10 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor

: 119/4304/B.Humas/2017.



Barat, pada tanggal 10 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/4305/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Berau,





119/4306/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Paser,


119/4307/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Penajam

Paser Utara, pada tanggal 10 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan

Nomor : 119/4308/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten

Mahakam Ulu, pada tanggal 10 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan

Nomor : 119/4309/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan BKKBN Provinsi Kalimantan


: 119/4310/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Devisi Regional VIII, pada tanggal 10 April 2017 selama 12 (dua

belas) bulan dengan Nomor : 119/4311/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Narkotika Nasional

(BNN), pada tanggal 10 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan

Nomor : 119/4316/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Poltekes Kalimantan Timur,


119/4322/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Agama Provinsi

Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal

10 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/4324/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Balai BPOM Provinsi Kalimantan

Timur, dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10

April 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/4313/B.Humas/2017.

33. Kesepakatan Bersama tentang Penyatuan Program Studi Diploma Tiga

Keperawatan Pada Akademi Keperawatan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur ke Universitas Mulawarman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dengan Universitas Mulawarman dan Dinas Pendidikan Provinsi

Kalimantan Timur pada tanggal 12 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan

dengan Nomor : 119/2338/B.Humas/2017 dan 2224/UN17/KS/2017.

34. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Dalam Hal Pendidikan, Penelitian dan

Pengabdian Pada Masyarakat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

dengan Universitas Mulawarman dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan





: 119/1886/B.Humas/2017 dan 1834/UN17/KS/2017.

35. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah, antara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Paser dan

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 22 Mei 2017

selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor : 119/6151/B.Humas/2017 dan

119/ORG-KS/2017.

36. Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintah

Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Mulawarman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati

Kabupaten Kutai Timur, Universitas Mulawarman dan Dinas Pendidikan

Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 05 Juni 2017 selama 12 (dua belas)

bulan dengan Nomor : 119/2436/B.Humas/2017 dan

420.1/12/MoU/HK/VI/2017 dan 2093/UN17/DL/2017.



Mulawarman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah

Kota Samarinda, Universitas Mulawarman dan Dinas Pendidikan Provinsi

Kalimantan Timur, pada tanggal 05 Juni 2017 selama 12 (dua belas) bulan

dengan Nomor : 119/2437/B.Humas/2017 dan 420/2068/000 dan

2089/UN17/DL/2017.

38. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah antara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Pemerintah

Kabupaten Mahakam Mahulu, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan

Timur, pada tanggal 05 Juni 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/2444/B.Humas/2017 dan 420/4830/UMUM.TU.P/VI/2017.




Kabupaten Kutai Barat, Universitas Mulawarman dan Dinas Pendidikan


bulan dengan Nomor : 119/2694/B.Humas/2017 dan 130/891/HK.TU.P/VI/2017

dan 2094/UN17/DL/2017.




Kabupaten Mahakam Ulu, Universitas Mulawarman dan Dinas Pendidikan


bulan dengan Nomor : 119/22695/B.Humas/2017 dan

180/4880/HK.TU.P/VI/2017 dan 2095/UN17/DL/2017.




Kabupaten Paser, Universitas Mulawarman dan Dinas Pendidikan Provinsi


dengan Nomor : 119/5092/B.Humas/2017 dan 824.1/312/BKPP dan

2097/UN17/DL/2017.







Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Universitas Mulawarman dan Dinas

Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 05 Juni 2017 selama 12

(dua belas) bulan dengan Nomor : 119/5093/B.Humas/2017 dan 197/576/TU-

PIMP/UI/2017 dan 2098/UN17/DL/2017.




Kabupaten Kutai Kartanegara , Universitas Mulawarman dan Dinas Pendidikan


bulan dengan Nomor : 119/5291/B.Humas/2017 dan 800/1.1-

399.3/AB/VI/BKPPD/2017 dan 2099/UN17/DL/2017.




Kabupaten Berau, Universitas Mulawarman dan Dinas Pendidikan Provinsi


dengan Nomor : 119/6102/B.Humas/2017 dan 800/470/UM-KEPEG/2017 dan

2096/UN17/DL/2017.




Kota Bontang, Universitas Mulawarman dan Dinas Pendidikan Provinsi


dengan Nomor : 119/6149/B.Humas/2017 dan 139.01/09/PEM.UM.A dan

2091/UN17/DL/2017.

46. Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi

Transaksi Rekening Umum Kas Daerah antara Aplikasi Cash Management

System (CMS) pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan

Aplikasi Simda Keuangan dalam rangka Percepatan Pelayanan Pencairan SP2D

pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, pada

tanggal 07 Juni 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/2691/B.Humas/2017, MoU.08/PW1/3/2017 dan 035/PRJ/BPD-

PST/VI/2017.

47. Kesepakatan Bersama tentang Bidang Pendidikan Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

dengan Universitas Negeri Yogyakarta, pada tanggal 08 Juni 2017 selama 12

(dua belas) bulan dengan Nomor : 119/2508/B.Humas/2017.

48. Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Keuangan dalam rangka Pembayaran

Kekurangan Gaji/Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara SMA/SMK/SLB Negeri/Honorarium

Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tunjangan Kemahalan PNS /SMA/SMK serta

Dana Rutin Sekolah antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, pada

tanggal 19 Juni 2017 selama 2 (dua) tahun dengan Nomor :

119/7597/DISDIKBUD.1C/2017 dan 420/2373/UM-PP&KEU/DIKBUD/VI/2017.

49. Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan,

Pelayanan dan Pembinaan Kehidupan beragama di provinsi Kalimantan Timur




antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Menteri Agama Republik

Indonesia, pada tanggal 19 Juni 2017 selama 2 (dua) tahun dengan Nomor :

119/2981/B.Humas/2017 dan Nomor : 3 Tahun 2017.

50. Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Penegakan Hukum

Terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di


dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada tanggal 10 Juli 2017 selama

2 (dua) tahun dengan Nomor : 119/2859/B.Humas/2017 dan

05/SJ/PKS/VII/2017.

51. Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata

dan Tata Usaha Negara antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, pada tanggal 24 Juli 2017 selama 12 (dua

belas) bulan dengan Nomor : 119/3105/B.Humas/2017 dan

05/Q.4/Gs.1/07/2017.

52. Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah antara Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, pada

tanggal 08 Agustus 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/3692/B.Humas/2017 dan 130/1352/HK.TU.P/VIII/2017.

53. Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Keuangan dalam rangka Pembayaran

Kekurangan Gaji/Honorarium Pegawai Tidak tetap SMA, SMK Swasta/MAN

serta Dana Rutin Sekolah antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat,

pada tanggal 14 Agustus 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

197/9566/DISDIKBUD.1C/2017 dan 420/4202/UM-Peren/DPK-II/VIII/2017.


kepada Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur antara Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan Universitas Hasanuddin, pada tanggal 21 Agustus

2017 selama 3 (tiga) tahun dengan Nomor : 119/3906/B.Humas/2017 dan

Nomor : 2350/UN4.1/PM.05/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Bontang,

pada tanggal 14 September 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor

: 119/5734/B.Humas/2017 dan 139.01/31/PEM-UM.A.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Berau,

pada tanggal 10 Oktober 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/4799/B.Humas/2017 dan 197/35-PRJJ/KPWPDT/ 2017.

57. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya antara Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, pada tanggal

19 Oktober 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/2508/B.Humas/2017 dan 28c/UN34/PK/X/ 2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara, pada tanggal 27 Nopember 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan

Nomor : 119/1720/B.Humas/2017 dan 198/102/HK/II/2017.

59. Kesepakatan Bersama tentang Beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang antara

Kepolisian Daerah (Polda) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,




pada tanggal 28 Desember 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

MoU-13/XII/2017 dan Nomor : 119/6208/B.Humas/2017.

B. Kerjasama Daerah dengan Non Pemerintah


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan TP. PKK Provinsi kalimantan

Timur pada tanggal 10 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor

: 119/4312/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Fatayat NU Provinsi Kalimantan


: 119/4314/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kwartir Daerah Gerakan

Pramuka Kalimantan Timur pada tanggal 10 April 2017 selama 12 (dua belas)

bulan dengan Nomor : 119/4315/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)


119/4317/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan IAKMI Provinsi Kalimantan


: 119/4318/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PPNI Provinsi Kalimantan Timur


119/4319/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PERSAGI Provinsi Kalimantan

Timur pada tanggal 10 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan

Nomor : 119/4320/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan HAKLI Provinsi Kalimantan


: 119/4321/B.Humas/2017.


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan GP – Farmasi Kalimantan Timur


119/4323/B.Humas/2017.

10. Kesepakatan Bersama tentang Pedoman Operasional Perhutanan Sosial di


dengan Yayasan Prakarsa Borneo pada tanggal 12 April 2017 selama 12 (dua

belas) bulan dengan Nomor : 119/1700/B.Humas/2017 dan Nomor : 41/PB-

MoU/I/2017.

11. Kesepakatan Bersama tentang Penempatan dan Pengelolaan Jaminan

Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang antara Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dengan Bank Pembangunan daerah Kalimantan Timur, PT. Bank Rakyat

Indonesia Banjarmasin, PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal




22 April 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/1810/B.Humas/2017 dan Nomor : B.1731/KW-X/DJS/04/2017.

12. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Dalam Program Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya

secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur antara Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan The Nature Conservancy Program Indonesia (TNC

IP), pada tanggal 24 Mei 2017 selama 2 (dua) Tahun dengan Nomor :

119/2321/B.Humas/2017 dan Nomor : 002/DOC/TNC-IP/ITP/V/2017.

13. Kesepakatan Bersama tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Hutan dan Lahan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal

05 Juli 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/2322/B.Humas/2017 dan Nomor : 42/PB-MoU/VII/2017.

14. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Peningkatan Pembangunan

Ekonomi dan Potensi Investasi Kalimantan Timur antara Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan Kamar Dagang Industri Provinsi Kalimantan Timur

pada tanggal 21 Juli 2017 selama 3 (tiga) Tahun dengan Nomor :

119/3122/B.Humas/2017 dan Nomor : 02/MoU-KADIN/VII/2017.

15. Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan dan Pengajaran Serta Penelitian

antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Darussalam

Gontor, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 03

Agustus 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/3428/B.Humas/2017 dan Nomor : 58/UNIDA/BAK/1438.

16. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Jalan Tambang dan

Aksebilitas Masyarakat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan

PT. Fajar Sakti Prima, dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan

Dinas Pertamangan dan Energi Sumber Mineral Provinsi Kalimantan Timur

pada tanggal 04 September 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan

Nomor : 119/3934/B.Humas/2017 dan Nomor : 061/FSP/MoU/VII/2017.

17. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan di Wilayah Desa

Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur antara Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dengan PT. Kitadin, PT. Mahakam Sumber Jaya, PT. Kayan Putra Utama

Coal, PT. Jembayan Muara Bara Group, PT. Insani Bara Perkasa, PT. Khotai

Makmur Insan Abadi dan PT. Gerbang Daya Mandiri pada tanggal 14

September 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/6255/B.Humas/2017, Nomor 283/MSJ/IX/2017, Nomor : 138/MoU/DIR-

KPUC/IX/2017 dan Nomor JMB/L/17/09/171.

18. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Program Pengembangan Education

Center Provinsi Kalimantan Timur antara Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dengan Yayasan Putera Sampoerna pada tanggal 30 September 2017

selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor : 119/4523/B.Humas/2017 dan

Nomor : 046/PSF-LG/09/2017.

19. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Kajian

Peningkatan Kompentensi, Komunikasi dan Informasi dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur antara Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur dengan South East Ministers of Education

Organization Regional Open Learing Centre (SEAMEO SEAMOLEC) pada

tanggal 24 Oktober 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/4745/B.Humas/2017 dan Nomor : SC.0051/MoU/II/2017.




20. Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Dalam Pengembangan dan Transfer

Teknologi Reklamasi Lahan Bekas Tambang di Provinsi Kalimantan Timur

antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan South East Asian

Regional Center For Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP) pada tanggal 24

Oktober 2017 selama 12 (dua belas) bulan dengan Nomor :

119/4746/B.Humas/2017 dan Nomor : 1543/MoU/X/2017.

C. Pembinaan Batas Wilayah

Administrasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 10

Kabupaten/Kota, 103 Kecamatan, 196 Kelurahan dan 833 Desa. Masing-masing 3

Kota dan 7 Kabupaten tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota

Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegera, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan

Kabupaten Mahakam Ulu.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam

penyelesaian penegasan batas dan penataan wilayah berpedoman pada dasar

hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun

2014, secara teknis kebijakan dimaksud, yaitu:

1. Kebijakan Batas :

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Kebijakan Satu Peta Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan

Batas Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036.

2. Kebijakan Penataan Wilayah dan Pembakuan Rupabumi :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pembakuan Nama Rupabumi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman

Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tata cara

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Perkembangan administrasi pemerintahan Kabupaten/ Kota mengalami

perkembangan sangat pesat, namun perlu diikuti dengan penyelesaian

penegasan batas dan penataan wilayah administrasi. Sampai dengan tahun

2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pembinaan dan

fasilitasi penyelesaian batas daerah antar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur

dan batas antar Provinsi, serta penataan wilayah sebagai berikut :

a. Penegasan Batas Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2017 panjang batas yang telah disepakati dan

yang masih dalam proses kesepakatan adalah sebagai berikut :

Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur panjang batas ±

2.198,91 Km, telah disepakati sepanjang ± 1.325,69 Km atau sebesar

60,29 % dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang ± 873,22 Km atau

sebesar 39,71 %.




Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain sepanjang

± 1.803,72 Km, telah sepakat ± 1216.76 Km atau sebesar 67,46 % dan

sisa yang harus diselesaikan sepanjang ± 586,96 Km atau sebesar

32,54 %.

Dari total panjang batas antar Kabupaten/Kota dan batas Provinsi

tersebut sepanjang ± 4.002,63 Km, telah dicapai kesepakatan sepanjang

± 2.542,45 Km atau sebesar 63,52% dan yang masih dalam proses

penyelesaian sepanjang ± 1.460,18 Km atau sebesar 36,48%.

Pada tahun 2017 telah terbit 2 (dua) Permendagri untuk segmen batas

daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

Permendagri Nomor 30 Tahun 2017 (Kabupaten Kutai Kartanegara -

Kota Balikpapan);

Permendagri Nomor 31 Tahun 2017 (Kabupaten Kutai Kartanegara -

Kabupaten Kutai Timur).

Di tahun yang sama telah dilakukan pengajuan Permendagri pada batas

daerah antara :

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Mahakam Ulu.

Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten

Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan

Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten

Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Sampai dengan tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur masih menyisakan 6

(enam) Segmen batas daerah yang belum selesai dengan Provinsi lain yaitu

segmen batas antara :

Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan batas

laut yaitu pada ruas batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten

Mamuju;

Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas

antara Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara;

Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas

antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Barito Utara;

Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas

antara Kabupaten Mahakam Ulu dengan Kabupaten Murung Raya;

Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Utara pada ruas batas

antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan;

Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Selatan di ruas batas

antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Kotabaru.

Untuk batas Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Tengah

sampai dengan tahun 2017 khususnya pada segmen antara Kabupaten

Mahakam Ulu dengan Kabupaten Murung Raya telah tercapai kesepakatan

batas ± 229,29 Km dan masih menyisakan ± 205,06 Km panjang batas yang

belum sepakat.

Sepanjang tahun 2017 telah dilakukan kegiatan survey dan pelacakan batas

daerah pada segmen batas antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan

Timur yaitu segmen batas antara :

Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Samarinda;

Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Kutai Barat;




Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim – Kabupaten Barito Utara Provinsi

Kalteng.

Disamping itu pada tahun 2017 telah dicapai kesepakatan batas secara

kartometrik antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Mahakam Ulu;

Kabupaten Berau – Kabupaten Kutai Timur;

Titik Pertigaan antara Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Kutai

Barat – Kabupaten Mahakam Ulu.

Untuk batas daerah antara Kabupaten/Kota masih menyisakan 8 (delapan)

segmen batas wilayah yang belum selesai, yaitu :

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda dengan panjang

batas 17,69 Km yang belum sepakat;

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat dengan

panjang batas 148,83 Km yang belum sepakat;

Kabupaten Kutai Barat – Kabupaten Paser dengan panjang batas 62,21 Km

yang belum sepakat;

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara

dengan panjang batas 76,10 Km yang belum sepakat;

Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan panjang

batas 30,82 Km yang belum sepakat;

Kabupaten Paser – Kabupaten Penajam Paser Utara dengan panjang batas

83,13 Km yang belum sepakat;

Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang batas

372,68 Km yang belum sepakat;

Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu dengan panjang

batas 81,76 Km yang belum sepakat.

b. Pembakuan Nama Rupabumi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan menindaklanjuti agenda Tim

Nasional Pembakuan Nama Rupabumi pada tahun 2017 Biro Pemerintahan,

Perbatasan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalimantan Timur telah

memfasilitasi kegiatan :

1. Rapat Verifikasi dan Pembakuan Nama Pulau Provinsi Kalimantan Timur,

Kegiatan rapat Verifikasi dan Pembakuan Nama Pulau Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2017 dilaksanakan oleh Badan Informasi

Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri di Balikpapan pada tanggal

16 Maret 2017. Tujuan rapat tersebut adalah untuk melakukan verifikasi

dan pembakuan nama pulau yang terdapat di provinsi Kalimantan Timur

sebagai tindaklanjut dari kegiatan survey pulau yang dilakukan oleh

Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Verifikasi terhadap pulau-pulau tersebut selanjutnya bersama dengan

data pulau-pulau lainnya di seluruh Indonesia, dibawa ke New York

untuk didaftarkan pada sidang Perserikatan Bangsa - Bangsa yang

dilaksanakan pada bulan Agustus 2017.




Tabel : Hasil verifikasi dan pembakuan nama pulau 2017

\

2. Rapat Verifikasi Nama Rupabumi Unsur Buatan

Sesuai dengan rencana kerja Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi,

kegiatan pembinaan dan pembakuan nama rupabumi unsur buatan

dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Provinsi

Kalimantan Timur termasuk dalam agenda kegiatan tahun 2017 dengan

jumlah unsur sebanyak 20.238 unsur buatan. Kegiatan Verifikasi Nama

Rupabumi Unsur Buatan se-Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada

tanggal 24 – 27 Oktober 2017 di Samarinda dan dihadiri oleh Panitia

Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Timur, Panitia

Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

Tabel : Hasil Kegiatan Verifikasi Nama Rupabumi Unsur Buatan

Provinsi Kalimantan Timur

No

Kabupaten/Kota

Data Verifikasi

Awal Inventarisasi Atribut Spasial

1 Berau 1.650 0 0 0

2 Balikpapan 413 0 0 0

3 Bontang 144 0 0 57

4 Samarinda 11.002 0 69 69

5 Kutai Barat 722 445 1.167 1.167

6 Kutai Kartanegara 2.346 0 0 0

7 Kutai Timur 2.265 0 18 0

8 Mahakam Ulu 151 0 0 0

9 Paser 999 0 0 0

10 Penajam Paser Utara 546 0 0 0

J u m l a h 20.238 445 1.254 1.293

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi

No. Kabupaten/Kota Pulau

1 Paser 2

2 Kutai Kartanegara 32

3 Kutai Timur 8

4 Berau 5

5 Samarinda 1

6 Bontang 5

J u m l a h 53




dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah membentuk

Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi dan Panitia Pembakuan

Nama Rupabumi Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut :

Tabel : Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR)

No. PPNR SK PPNR 2017

1 Provinsi Ada

2 Samarinda Ada

3 Balikpapan Ada

4 Bontang Ada

5 Berau Dalam Proses

6 Kutai Barat Ada

7 Kutai Kartanegara Ada

8 Kutai Timur Ada

9 Mahakam Ulu Ada

10 Paser Ada

11 Penajam Paser Utara Ada

PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembakuan

nama rupabumi, yaitu :

a. Kurangnya perhatian dari pengambil kebijakan di daerah mengenai

pentingnya pembakuan nama rupabumi,

b. Terbatasnya anggaran,

c. Rendahnya kapasitas personil/sumber daya manusia,

d. Keterbatasan narasumber dan informasi,

e. Pergantian pejabat/personil yang menangani pembakuan nama

rupabumi di daerah,

f. Wilayah yang luas dan berjauhan.

Sedangkan tindaklanjut yang dapat dilakukan antara lain :

a. Melakukan kegiatan sosialisasi/pelatihan dalam upaya meningkatkan

kapasitas aparatur/sumber daya manusia di bidang pembakuan nama

rupabumi,

b. Melibatkan unsur bidang perencanaan pembangunan daerah dalam

struktur panitia pembakuan nama rupabumi.

c. Penataan Daerah dan Wilayah

Penataan daerah merupakan upaya untuk menata daerah otonom yang

ada berdasarkan potensi dan geografis daerah, di samping itu penataan

daerah dan wilayah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan

pelayanan publik dalam era desentralisasi berupa pengembangan atau




pembentukan daerah melalui pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dan

pemekaran kecamatan.

Provinsi Kalimantan Timur sampai pada akhir tahun 2016 telah

memfasilitasi dan mengusulkan 2 (dua) calon Daerah Otonom Baru, yaitu

Kabupaten Berau Pesisir Selatan pemekaran dari Kabupaten Berau dan calon

DOB Paser selatan pemekaran dari Kabupaten Paser dan telah mendapat

persetujuan pemerintah melalui Amanat Presiden (Ampres) untuk dibahas

bersama DPR RI

Adapun besarnya alokasi dana APBD yang diterima Biro Pemerintahan,

Perbatasan, dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur untuk Tahun Anggaran 2017 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

setelah perubahan sebesar Rp. 1.341.850.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat

Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.336.589.482,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh

Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan

Puluh Dua Rupiah) atau 99,61 %.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

a. Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kab/Kota melibatkan Perangkat

Daerah terkait Provinsi/Kab/Kota, lembaga dunia usaha dan

organisasi/lembaga masyarakat dan masyarakat peduli bencana setempat.

b. Kegiatan yang dilakukan Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring

Penanggulangan Bencana di 10 Kab/Kota, Pengembangan Sistem

Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana,

Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana.

c. Pada Tahun 2017 bencana kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Timur

sebanyak 371 kejadian yang meliputi (sumber Pusdalops PB BPBD Prov.

Kaltim):

(1) Kebakaran Pemukiman, Hutan dan Lahan : 181 kejadian

(2) Angin Puting Beliung : 11 kejadian

(3) Banjir : 85 kejadian

(4) Tanah Longsor : 35 kejadian

(5) Kecelakaan Transportasi (Lantas, Udara,

Laut, Sungai) : 11 kejadian

(6) Lain-lain : 48 kejadian

d. Kerjasama BPBD Provinsi Kalimantan Timur dengan RRI Stasiun Samarinda

siaran langsung kebencanaan melalui Radio Siaga Bencana RRI Pro

Samarinda pada setiap hari jam 08.30 Wita.

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)

Pada wilayah Kalimantan Timur umumnya bencana berstatus lokal (terjadi

di Kabupaten/Kota pada tahun 2017 tidak ada pernyataan Bupati/Walikota),

bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota dapat diatasi dengan melibatkan

Perangkat Daerah terkait, lembaga dunia usaha dan masyarakat/LSM. Selama

tahun 2017 telah terjadi sebanyak 371 kejadian bencana berdasarkan data

Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur.




3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pendanaan penanggulangan bencana bersumber dari APBD dan APBN

tahun 2017 :

a. APBD BPBD Prov. Kaltim berjumlah Rp. 10.352.868.000,-

b. APBN dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK)

Kementerian Dalam Negeri Rp. 100,000,000,-

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Ancaman Bencana

Beberapa antisipasi daerah dalam menghadapi ancaman/potensi bencana

yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BPBD Provinsi

Kalimantan Timur pada tahun 2017 :

a. Monitoring daerah rawan bencana di 8 (delapan) kabupaten/ kota antara lain

Kota Samarinda, Kabupaten Penajam PaserUtara, Kabupaten Paser,

Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kota

Bontang, dan Kota Berau,

b. Monitoring alat deteksi Dini (early warning system) banjir dan longsor,

c. Melaksanakan Pembekalan Penanggulangan Bencana Untuk Wartawan

lingkup Kalimantan Timur,

d. Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) di desa Api-Api

Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.

e. Monitoring Evaluasi Desa Tangguh Bencana yang dibentuk pada tahun 2016

yang meliputi :

1) Kelurahan Melak Ilir dan Kampung Muara Batuq, Kabupaten Kutai Barat

dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2017;

2) Kelurahan Sambaliung dan Kampung Tumbit Melayu Kabupaten Berau

dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 September 2017; dan

3) Kelurahan Lok Tuan dan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang

dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2017.

f. Penyebaran informasi peringatan kebencanaan dan iklan kebencanaan

kepada masyarakat melalui TVRI Samarinda dan RRI Stasion Samarinda serta

pemasangan baliho di beberapa Kabupaten/Kota dan spanduk

peringatan/himbauan penanggulangan bencana Kalimantan Timur.

5. Yang dilaksanakan setelah kejadian bencana/pasca bencana

a. Rencana Aksi penentuan prioritas perbaikan lingkungan sarana dan

prasarana umum pascabencana di Kabupaten Paser;

b. Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITU-Pasna), koordinasi, sosialisasi,

pendampingan, monitoring, dan evaluasi penanggulangan bencana pada

pasca bencana di kabupaten/kota; dan

c. Bantuan stimulant yang telah diberikan kepada korban pascabencana berupa

atap seng dan paku seng untuk membantu rehabilitasi sektor perumahan

yang rusak akibat bencana di Kota Samarinda.

6. Perangkat Daerah yang menangani Bencana

Perangkat Daerah menangani Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

7. Perangkat Daerah yang menangani Bencana

Perangkat Daerah menangani Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Kalimantan Timur.




8. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 46 Orang, sedangkan untuk

pegawai non PNS sebanyak 56 orang. Tenaga Non PNS yang direkrut pada

BPBD Provinsi Kaltim melalui penyeleksian dan mempunyai kemampuan ilmu

dan keahlian diantaranya :

a. Satgas Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops), yang berfungsi sebagai

pengumpul informasi dan data kebencanaan se Kalimantan Timur, tingkat

BPBD provinsi lain dan di pusat (BNPB).

b. Satgas Rescue, yang berfungsi sebagai tim yang bergerak untuk melakukan

evaluasi pada saat terjadi bencana dengan berkoordinasi pada sukarelawan

dan BPBD Kabupaten/ Kota.

c. Satgas Logistik dan Peralatan, berfungsi untuk memelihara peralatan

logistik untuk kebencanaan.

d. Satgas Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna), satuan tugas yang

berfungsi mendata atau menganalisa besarnya dampak bencana yang

kemudian mengkaji kebutuhan yang diperlukan setelah terjadinya bencana.

Dalam operasional kegiatan penanggulangan bencana BPBD Provinsi

Kalimantan Timur tidak terlepas dari peran serta tenaga Non PNS yang dalam

fungsi sebagai tenaga seperti pada Pusdalops, Satuan Petugas (satgas) dan

Tehnisi Pemeliharaan Logistik.

Adapun kualifikasi pendidikan pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur yaitu

terdiri dari Magister Pertanian, Magister Manajemen, Magister Sains, Sarjana

Kehutanan, Sarjana Sosial, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Sarjana Kesehatan

Masyarakat, Sarjana Sains, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama, serta Sekolah Tingkat Dasar, dan setiap kualifikasi pendidikan

tersebut tersebar ke dalam beberapa pangkat / golongan pada struktur BPBD

Provinsi Kalimantan Timur. ( Lihat tabel).

Tabel : Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah


IV III II I S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

1 Sekretariat 4 13 3 0 20 4 9 1 6 0 0

2Pencegahan

&Kesiapsiagaan1 6 2 0 9 2 3 0 4 0 0

3Kedaruratan &

Logistik1 5 1 0 7 1 5 0 1 0 0

4Rekonstruksi &

Rehabilitasi 2 6 2 0 10 3 3 0 4 0 0

46

20

9

7

10

TOTAL TOTAL 46

No. Bidang/ BagianGolongan

JumlahPendidikan

Jumlah

Sumber : BPBD Prov. Kaltim

Untuk jabatan struktural BPBD Provinsi Kalimantan Timur memiliki 14

Jabatan Struktural yang terdiri dari Pejabat Esselon II berjumlah 1 pejabat yaitu

Kepala Pelaksana, selanjutnya Pejabat Esselon III berjumlah 4 pejabat yaitu

Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Kepala Bidang

Kedaruratan dan Logistik, serta Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi.

Selanjutnya pejabat Esselon IV berjumlah 9 pejabat yang terdiri dari Kasubbag

Penyusunan Program, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Kepala Seksi

Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Pencegahan, Kepala Seksi Logistik dan Peralatan,




Kepala Seksi Penanganan Darurat, Kepala Seksi Rekonstruksi, serta Kepala

Seksi Rehabilitasi. Sedangkan untuk jabatan fungsional BPBD Provinsi

Kalimantan Timur belum memiliki dan masih dalam proses penelaahan analisa

jabatan untuk selanjutnya diajukan.

9. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi kejadian bencana Nasional di Daerah; kemungkinan besar akan

terjadi mengingat Asset Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Timur

tersebar di wilayah Kabupaten/Kota seperti : Kota Samarinda, Kota Balikpapan,

Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten

Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Potensi ancaman bencana yang

diperkirakan antara lain bencana kegagalan teknologi meledaknya kilang

minyak dan gas atau industri lainnya yang merupakan objek Vital Nasional.

Potensi ancaman bencana tingkat Regional di daerah kemungkinan besar terjadi

untuk bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Potensi ancaman

bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin

putting beliung dan lainnya masih berstatus lokal.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 –

2020 (sumber BNPB) bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang

kaya akan sumber daya energi dan mineral ini memiliki potensi bencana yang

beragam. Hal tersebut terlihat dari kejadian bencana yang pernah terjadi

berdasarkan catatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), tercatat 10

jenis bencana yaitu banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi,

gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan,

epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim dan tanah longsor. Berdasarkan

sejarah kejadian bencana tersebut diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur

masih mempunyai potensi bencana yang cukup besar. Potensi bencana yang

ada di Provinsi Kalimantan Timur perlu disepakati. Berdasarkan DIBI dan

keadaan wilayah, adapun potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi

Kalimantan Timur sebanyak 11 jenis bencana. Bencana-bencana tersebut adalah

banjir, banjir bandang, gelombang esktrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran

hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit,

cuaca ekstrim, tanah longsor dan tsunami.

Sepuluh jenis bencana tersebut pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk kejadian bencana tsunami, belum pernah terjadi, namun

dikatakan berpotensi karena dilihat dari parameter ukur yang ada pada

metodologi pengkajian risiko bencana. Kajian risiko bencana Provinsi

Kalimantan Timur akan dilakukan terhadap 11 jenis bencana yang teridentifikasi

mengancam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

E. Pengelolaan Kawasan Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Penetapan Kawasan Khusus pada Pasal 1 disebutkan bahwa Kawasan Khusus

adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan

oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang

bersifat khusus bagi kepentingan nasional .

Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus

bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam




wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Penetapan kawasan khusus harus sesuai

dengan rencana tata ruang wilayah dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 bahwa

Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mencakup

perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi

daratan seluas kurang lebih 12.734.691,75 Ha, dengan luas wilayah administrasi

Provinsi Kalimantan Timur 16.732.065,18 Ha.

Pemprov Kaltim telah mencanangkan delapan kawasan khusus yang akan

ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim tahun 2016-2036.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah :

a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi :

1. Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung di kota

Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda

3. Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondesat di Kota

Bontang – Marangkayu Kutai Kartanegara

4. Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur

5. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten

Penajam Paser Utara

6. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan

Kabupaten Kutai Barat

7. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu

8. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur

b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya di dalam

wilayah provinsi meliputi :

1. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser

3. Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau

4. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda

5. Kawasan Koridor Sungai Mahakam

c. Kawasan yang memiliki nilai Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan

daya dukung Lingkungan Hidup di dalam wilayah provinsi meliputi :

1. Kawasan 3 (Tiga) danau (Danau Semayang, Danau Jempang Danau

Melintang dan sekitarnya )

2. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku – Penajam – Balikpapan)

3. Kawasan Delta Mahakam

4. Kawasan pesisir dan laut kepulauan Derawan dan sekitarnya

5. Kawasan ekosistem karst Sangkulirang Mangkalihat

6. Kawasan pesisir dan laut dan kepulauan Balabalagan

d. Kawasan yang memiliki nilai Strategis dari sudut kepentingan

mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah

Provinsi meliputi Kawasan Perbatasan Long Pahangai dan Long Apari di

Kabupaten Mahakam Ulu.

Pertumbuhan Kaltim Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

menetapkan 8 Kawasan 8 kawasan unggulan Kalimantan Timur :




a. Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung, di Kota Balikpapan dan

Kabupaten Penajam Paser Utara

Kawasan ini merupakan bagian dari KANDAL BONSAMTEBAJAM.

Kawasan Industri ini merupakan sinergitas dari 2 (dua) kawasan industri,

yakni Kawasan Industri Kariangau terletak di Kelurahan Kariangau Kecamatan

Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan luas 3.540 Ha, serta Kawasan

Industri Buluminung yang terletak di Kelurahan Buluminung, Gresik, dan

Jenebora, di Kabupaten PPU dengan luas pengembangan mencapai 4.600 Ha

(saat ini 450 Ha). KIK-Buluminung diarahkan untuk bergerak di sektor

pengembangan aneka industri. Tujuan pengembangan KIK-Buluminung

adalah untuk mengembangkan industri berteknologi tinggi di Kalimantan

Timur guna mengoptimalkan nilai tambah dari hasil sumber daya alam.

Gambar 6.1 :Deliniasi Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung

Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 6.2 :Terminal Peti Kemas Kariangau di Kawasan Industri Kariangau

KIK telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai

jalur angkut laut) dan Freeway (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak

posisi geostrategis pada ALKI II, KIK memiliki konektivitas untuk melayani

kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030,





KIK diprediksikan akan menjadi pusat kawasan aneka industri terkemuka di

Indonesia, khususnya bagian timur.

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilakukan untuk

mendukung Kawasan Industri Kariangau antara lain:

Pembangunan Jalan Akses KM. 13 Pelabuhan Kariangau

Pengembangan Bandar Udara Sepinggan Balikpapan

Pembangunan PLTU 2 x 25 MW dan Powerplant PLTU Kariangau 2 x 110

MW.

Pembangunan Waduk Sungai Wain

Pembangunan Jembatan Pulau Balang

Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda

Selain itu, untuk mendukung pengembangan KIK-Buluminung, pemerintah

pusat telah menginisasi pembangunan Maritime Techno Park di Kabupaten

Penajam Paser Utara dengan basis industri pada pengolahan sektor migas.

b. Kawasan Industri Perdagangan dan jasa di Kota Samarinda

Secara hierarki, Kota Samarinda merupakan pusat simpul jaringan

transportasi Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian

selatan (Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan)

dengan bagian tengah (Kabuaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Kota Bontang) dan bagian utara (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau).

Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan

jasa dan perdagangan. Selain itu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi (RTRWP) juga terdapat 2 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kota

Samarinda yaitu Desa Budaya Pampang dan Delta Mahakam. Pada tahun

2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat

aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di

Kalimantan Timur. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam mendukung

Kawasan Industri dan Jasa Samarinda, antara lain :

Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Palaran

Pembangunan Jalan Akses Menuju Terminal Peti Kemas Palaran

Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru

Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam

Pembangunan Jembatan Mahkota II Samarinda

Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang Koridor Jalan Arteri dan

Sepanjang Koridor Sungai Mahakam (Kecamatan Sei Kunjang, Kecamatan

Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Kota,

Kecamatan Sambutan). Penetapan kawasan industri di Kota Samarinda juga

didukung dengan letak geostrategis Kota Samarinda sebagai pusat simpul

jaringan transportasi Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara

bagian selatan (Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota

Balikpapan) dengan bagian tengah (Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kota Bontang) dan bagian utara (Kabupaten Kutai Timur,

Kabupaten Berau). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(RTRWN), Kota Samarinda juga masuk dalam Kawasan Strategis Nasional

KAPET SASAMBA, selain itu juga masuk ke dalam KANDAL

BONSAMTEBAJAM sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.




Gambar 6.3 :Kota Samarinda dan Terminal Peti Kemas Palaran

Kota Samarinda unggul pada sektor-sektor perdagangan dan jasa

dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, bersaing dengan Kota

Balikpapan. Kota Samarinda unggul dalam subsektor hotel, restoran, bank,

sewa bangunan, jasa pemerintahan dan jasa swasta dibandingkan dengan

kota dan kabupaten lain. Berdasarkan analisis LQ, sektor perdagangan, hotel

dan jasa, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta sektor jasa-

jasa lainnya merupakan sektor basis di Kota Samarinda. Pada tahun 2030,

Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas

pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam rangka mendukung

Kawasan Industri dan Jasa di Kota Samarinda antara lain :

Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Palaran

Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru

Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam

Pembangunan Jembatan Mahkota II Samarinda

Pembangunan Jalan Ring Road III Samarinda

Pembangunan Kaltim Zoo

Investasi Trans Studio Kaltim

Gambar 6.4 : Kota Samarinda dan Terminal Peti Kemas Palaran





c. Kawasan Industri Gas dan Kondensat di Kota Bontang

Berdasarkan historisnya, Kota Bontang berkembang sebagai outlet

industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan industri besar, yaitu PT.

Pupuk Kaltim dan PT. Badak LNG & Co. Sesuai dengan jenis industri eksisting

yang telah berkembang, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak

di basis sektor pengolahan Migas dan Kondensat.

Kota Bontang unggul pada sektor Industri Pengolahan, dan memiliki

presentase yang tinggi pada subsektor industri migas dan industri tanpa

migas. Berdasarkan analisis LQ, sektor industri pengolahan merupakan sektor

basis di Kota Bontang. Subsektor basis di Kota Bontang adalah industri

pupuk, kimia dan barang dari karet. Selain itu, dengan keunggulan potensi

wilayah pesisirnya, Jenis industri lain yang berpotensi untuk dikembangkan di

Kota Bontang adalah industri pengolahan dan pengawetan makanan

(perikanan, rumput laut), serta industri alat angkutan laut dan industri kapal

dan perbaikannya

Gambar 6.5 : Pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. LNG Badak

di Kota Bontang

Kota Bontang memiliki peranan penting dalam misi menyukseskan

proyek MP3EI koridor kalimantan sebagai pusat produksi pengolahan hasil

tambang dan energi nasional. Terlebih dengan telah diselesaikannya

Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim 5 dengan nilai investasi mencapai Rp.

6,08 Triliun. Pabrik Pupuk Kaltim 5 menjadi pabrik urea dengan kapasitas

produksi terbesar di Asia Tenggara yaitu 3500 ton urea per hari dan 2500 ton

amoniak per hari. Adapun infrastruktur yang dibangun dalam rangka

mendukung pengembangan kawasan industri migas dan kondensat Kota

Bontang antara lain Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bontang dan

pembangunan Bandara Kota Bontang.




Gambar 6.6 : Deliniasi Kawasan Industri Gas dan Kondensat Kota Bontang


d. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di

Kabupaten Kutai Timur

Merupakan pusat pengolahan dan outlet bagi KANDAL SASAMAWA

yang terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang di

Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal pengembangan mencapai ±26.500

Ha.

KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) telah ditetapkan melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. KEK ini diperuntukan bagi

pengembangan zona industri, zona logistik, dan zona pengolahan ekspor.

Luas areal pengelolaan KEK MBTK adalah ±557 Ha (tahap awal). Basis industri

di KEK MBTK akan diarahkan pada industri hulu dan hilir kelapa sawit (Crude

Palm Oil (CPO, Palm Kernel Oil (PKO), dan turunannya) yang terbagi dalam 6

(enam) zona industri, yakni : (1) Zona Industri Oleokimia Dasar; (2) Zona

Industri Berbasis Makanan; (3) Zona Industri Biodiesel; (4) Zona Industri

Produk Perawatan; (5) Zona Industri Produk Sampingan, dan; (6) Zona

Industri Lainnya.

KEK MBTK akan diintegrasikan dengan fasilitas Tanki Timbun,

Pelabuhan Internasional CPO (Crude Palm Oil), dan Terminal Kargo.

Berdasarkan data BPPMD tahun 2014, sampai dengan saat ini telah terdapat

17 (tujuh belas) perusahaan yang berminat untuk menanamkan investasinya

di KEK MBTK. Adapun pembangunan infrastruktur sebagai incentive dalam

mendorong iklim investasi dan menunjang operasionalisasi industri di KEK

MBTK terdiri dari :

- Pembangunan Jalan Akses Utama Menuju KEK MBTK.

- Pembangunan Jalan dalam lingkungan KEK MBTK.

- Peningkatan ruas-ruas Jalan yang terkait dengan konektivitas KEK MBTK.

- Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendung Kaliorang dan Bendungan

Sekerat.

- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum.




- Pembangunan Pelabuhan Internasional CPO.

- Pembangunan Terminal Kargo.

- Pembangunan rel kereta api Ma. Wahau-Lubuk Tutung.

Gambar 6.7 : Masterplan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy

Gambar 6.8 : Deliniasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)


Beberapa kegiatan yang dilakukan pada Wilayah KIPI Maloy pada

tahun 2015, antara lain :

- Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Maloy

- Pembangunan Jalan dalam Kawasan Maloy

- Peningkatan Jalan Menuju Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI)

Maloy.

- Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Sisi Darat.

- Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Sisi Laut.

- Pematangan lahan tanki timbun 10 Ha.

e. Kawasan Industri Pariwisata, Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau

Kawasan industri ini terletak di wilayah perairan Kabupaten Berau

dengan luas areal mencapai ±13.500 Ha. Gugus kepulauan Derawan memiliki

potensi wisata alam bawah laut dengan 4 (empat) pulau sebagai destinasi

utama wisata, yaitu : Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan

Pulau Maratua. Gugusan Kepulauan Derawan merupakan tujuan utama

wisata bahari khususnya seperti kegiatan diving, snorkling, sailing dan

sebagainya. keindahan taman laut dan keanekaragaman biota laut di

Kepulauan Derawan dapat disejajarkan dengan keindahan alam pariwisata di

Raja Ampat dan Kepulauan Solomon. Pengembangan industri pariwisata di




Kepulauan Derawan ditekankan untuk tetap menjaga upaya pelestarian

lingkungan.

Sektor pariwisata di Kepulauan Derawan menjadi salah satu sektor yang

memiliki peran dan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sektor

pariwisata di Kalimantan Timur secara keseluruhan. Untuk itu, pembangunan

infrastruktur yang dilakukan guna mendukung pengembangan kawasan

industri Kepulauan Derawan, yaitu :

- Pelebaran Jalan Menuju Destinasi Wisata

- Pembangunan Jalan di Derawan dan Tanjung Batu

- Pembangunan Bandara Maratua

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Fasilitas Pengelolaan

Persampahan.

Gambar 6.9 : Kawasan Pariwisata Kepulauan Derawan


Gambar 6.10 : Deliniasi Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan





f. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam

Paser Utara.

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten

Penajam Paser Utara terletak di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan

Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Luas Lahan Pertanian

yang ada di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah

±103.117 Ha, yang berada pada letak strategis yaitu bagian selatan

Kalimantan Timur sebagai hinterland Kota Balikpapan, terdapat jalur Trans

Kalimantan menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Calon Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kabupaten Paser dan Kabupaten

Penajam Paser Utara diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian

tanaman pangan, peternakan, serta perikanan. Kedepannya, kawasan ini

diproyeksikan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi

Kalimantan Timur.

Berdasarkan analisis LQ dan DLQ, sektor unggulan yang mendukung

kegiatan pertanian (sektor tanaman bahan makanan, perkebunan,

peternakan, kehutanan dan perikanan), merupakan sektor basis saat ini dan

masih berpotensi menjadi sektor basis di masa depan serta memiliki potensi

ekspor. Adapun pembangunan infrastruktur yang dilakukan guna

mendukung pengembangan industri pertanian di Kabupaten Penajam Paser

Utara dan Kabupaten Paser antara lain :

Pembangunan Bandara Tana Paser

Pembangunan Jalan Batu Aji (Batas Kalsel) – Kuaro – Kademan - Penajam -

Balikpapan

Pembangunan Pelabuhan Teluk Adang

Pembangunan Bendungan Lambakan

Pembangunan Bendungan Sepaku – Semoi

Gambar 6.11 : Deliniasi Kawasan Industri Pertanian

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser




g. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan

Kabupaten Kutai Barat.

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan

Kabupaten Kutai Barat memiliki posisi strategis yang berada di bagian tengah

Kalimantan Timur sebagai hinterland Kota Samarinda (jalur Trans Kalimantan

poros tengah). Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan

Kabupaten Kutai Barat memiliki luas ±42.091 Ha yang diarahkan untuk

bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan, peternakan, dan

perikanan. Berdasarkan hasil analisis LQ, sektor pertanian, meliputi sektor

tanaman bahan makanan, peternakan, serta kehutanan telah menjadi sektor

basis di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan untuk Kabupaten

Kutai Barat, sektor tersebut belum menjadi sektor basis. Namun, seiring

dengan adanya kebijakan transformasi ekonomi, upaya pengembangan

sektor-sektor tersebut diproyeksikan dapat terwujud. Terlebih dengan

besarnya potensi lahan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Adapun pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan untuk

mendukung pengembangan Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Kutai

Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat, antara lain :

Pembangunan Jembatan Loa Kulu

Pembangunan Ruas Simpang Blusuh – Batas Kalimantan Tengah

Pembangunan Jalan Loa Janan – Tenggarong – Senoni – Kota Bangun –

Simpang Blusuh

Pembangunan Bendungan Marangkayu

Pembangunan Pelabuhan Kuala Samboja

Gambar 6.12 :Deliniasi Kawasan Industri Pertanian

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat

h. Kawasan Strategis Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam Ulu terbentuk berdasarkan Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di

Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Mahakam Ulu adalah pemekaran dari

Kabupaten Kutai Barat, yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan

Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai sebagai kecamatan perbatasan,




Kecamatan Long Bagun sebagai pusat pemerintahan dan Kecamatan Laham

serta Kecamatan Long Hubung.

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki luas wilayah darat kurang lebih

19.440,41 Km2, dimana terdapat 50 (lima puluh) kampung/desa dengan

jumlah penduduk kurang lebih 26.000 jiwa pada tahun 2015.

Kabupaten Mahakam Ulu sendiri memiliki panjang kawasan perbatasan

sekitar 50,65 Km dan ditetapkan sebagai pusat kegiatan Strategis Nasional

Perbatasan. Adapun wilayah yang menjadi batas Kabupaten Mahakam Ulu

adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai

Boh, Desa Long Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten

Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dan Sarawak Malaysia.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Tuboq Kecamatan Tabang

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelian Luar Kecamatan Long

Iram, Desa Tutung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat,

dan Desa Tumbang Topus Kecamatan Uut Murung, Desa Liang Nyering

Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan

Tengah.

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kariho Kecamatan Putussibau

Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 6.13 : Pusat Kegiatan Strategis Nasional(Perbatasan)

Kabupaten Mahakam Ulu

(1) Kawasan Lindung Nasional: Cagar Alam Teluk Adang dan Cagar Alam Teluk

Ampar, dan Kawasan Lindung Provinsi: Cagar Alam Teluk Adang dan Cagar

Alam Teluk Ampar, dan Tanaman Hutan Rakyat Tanah Merah Petangis

(2) Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;

(3) Kawasan Budidaya Perkebunan;

(4) Kawasan Budidaya Perikanan;

(5) Kawasan Budidaya Peternakan;

(6) Kawasan Pertambangan;

(7) Kawasan Pariwisata;

(8) Kawasan Perkotaan;

(9) Kawasan Perdesaan




F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Kondisi Ketertiban dan Keamanan

Kondisi ketertiban dan keamanan di Provinsi Kalimantan Timur sampai

dengan tahun 2017 sebagai berikut :

a. Presentase penyelenggaraan trantibum tahun 2017 sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pengamanan Aset sebanyak 21 kali.

2) Pelaksanaan pengaman unjuk rasa sebanyak 21 kali, pengaman unjuk rasa

hanya dilakukan di Sekretariat Daerah Prov. Kaltim

3) Melaksanakan pengamanan Protoker, Pejabat VVIP dan VIP sebanyak 34

kali, pelaksanaan pengamanan pejabat tergantung jadwal kegiatan

pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Klaimantan Timur.

4) Inventarisasi Perda, Perkada dan PPNS 2 kali untuk pelaksanaan kegiatan

inventarisasi Perda, Perkada dan PPNS belum dapat dilaksanakan secara

maksimal disebabkan Nomenklatur Struktur Organisasi sesuai dengan

Perda Nomor 10 Tahun 2014 dan Pergub Nomor 50 Tahun 2014 baru

terbentuk menjadi bidang tersendiri dan berlaku efektif pada tahun 2016.

b. Persentase Kegiatan pengaturan, pengawalan dan penjagaan sebagai berikut:

1) Melaksanakan operasional patrol wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan

Timur sebanyak 289 kali.

2) Melaksankan Pos Pengaman sebanyak 12 bulan atau 360 hari dalam

setahun, ini merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan penjagaan

secara bergantian perregu.

2. Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

Keamanan

Persentase Kabupaten Kota yang memiliki Linmas Aktif sesuai SPM tahun

2016 :

a. Melaksanakan Operasional Penanganan Perlindungan Masyarakat dan

Mitigasi Bencana/Pemadaman Kebakaran sebanyak 7 kali.

b. Melaksanakan Penjagaan Aset dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur serta pengaturan kendaraan sebanyak 12 bulan atau

366 hari dalam setahun, ini merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan

penjagaan secara bergantian per regu.

Untuk penjagaan/pengamanan aset Pemprov yang ada di Samarinda

dilakukan setiap hari seperti di Kantor Gubernur, rumah jabatan Gubernur,

rumah jabatan Wakil Gubernur, rumah jabatan Sekretaris Daerah Prov. Kaltim,

Gudang Pemprov Kaltim dan Convention Hall, sedangkan untuk di Kota

Balikpapan adalah Ruang VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.

3. Sasaran yang ingin dicapai

a. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum untuk mengawal

pembangunan di Daerah;

b. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mempererat rasa persaudaraan

dan melestarikan kearifan lokal melalui prinsip musyawarah dan mufakat;

c. Menciptakan Aparat yang adil dalam penyelesaian permasalahan; dan

d. Peningkatan kinerja Satpol PP dalam pemeliharaan ketenteraman dan

ketertiban umum masyarakat di Kaltim.




4. Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan

1) Kurangnya SDM aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas

yang professional untuk menangani berbagai permasalahan seperti

pelanggaran Perda dan Perkada, illegal loging, illegal mining, illegal

fishing, dan lain lain.

2) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang layak dan memadai

guna menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Satpol PP dan kelinmasan.

b. Solusi

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah :

1) Menindaklanjuti Perda sebagai implementasi PP No.6 Tahun 2010.

2) Peningkatan kapasitas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

maupun sumber daya manusia aparatur yang ada didalamnya.

3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan

kenyamanan lingkungan, dengan melaksanakan pendidikan,

pelatihan, sosialisasi dan penegakan baik Peraturan Daerah maupun

Peraturan Kepala Daerah.

Optimalisasi kegiatan yang sudah dilakukan :

1) Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP dengan

TNI/POLRI dan kejaksaan/instansi terkait lainnya, melalui kegiatan ini

telah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan/instansi terkait

beberapa Perangkat Daerah.

2) Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja,

melalui kegiatan ini telah dilakukan koordinasi dengan 10

Kabupaten/Kota.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi Anggaran untuk Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana Ketentraman dan Ketertiban

Umum bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sebesar Rp.

16.908.13.799,- realisasi sebesar Rp. 15.652.949.351,- dengan capaian 92.58 %.

BAB VII PENUTUP | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | 151



BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, kepala Daerah telah

menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017 ini

sangat penting artinya karena merupakan tahun keempat dari penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 dalam

rangka wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap tugas pokok, kewenangan,

pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan. Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2017 juga berperan sebagai alat

kendali, alat penilai kualitas kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya good

governance., dimana terdapat keberhasilan yang sudah dicapai serta tidak menutup

adanya kekurangan dan belum terselesaikannya beberapa program pembangunan

pada periode ini, yang tentunya diupayakan diselesaikan pada periode selanjutnya.

Keberhasilan capaian tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksanaan

kebijakan terutama untuk capaian kinerja urusan wajib dan pilihan yang telah

disampaikan dalam LPPD Provinsi Kaltim ini sebagai landasan yang kuat untuk meraih

kinerja dan prestasi yang lebih baik dan optimal di masa yang akan datang. Kita tidak

boleh terlena dan berbangga diri yang berlebihan atas keberhasilan yang dicapai

selama ini, tetapi harus terus mengoreksi, mawas diri dan merapatkan barisan dalam

membangun untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur.

Patut kita syukuri dan sadari juga bahwa disamping kebehasilan yang sudah

dicapai tersebut, masih terdapat kekurangan dan tertundanya beberapa program

pembangunan yang menjadi pekerjaan rumah untuk dicarikan solusinya dan

diselesaikan pada periode tahun anggaran selanjutnya. Memasuki RPJMD Provinsi

Kalimantan Timur 2013-2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen

untuk terus melanjutkan, meningkatkan dan menuntaskan program pembangunan

yang tertunda dan memprioritaskan program pembangunan berkelanjutan yang

berbasis pada kekuatan sektor ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat.

Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan terus berupaya memberikan

layanan yang terbaik dan Upaya lain yang dilakukan adalah untuk terus meningkatkan

pendapatan daerah didalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di semua

sektor, terutama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pandapatan

lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Kesempatan yang baik ini, Saya atas nama Gubernur Kalimantan Timur

memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Kepada Bupati/Walikota beserta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, yang telah

bekerjasama didalam mensinkronisasikan visi, misi dan program/ kegiatan

pembangunannya serta melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai

peraturan perundang-undangan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan

dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota.

2. Kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur, atas kinerja dan prestasi yang telah dicapai dan untuk itu agar

terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk memberikan layanan yang terbaik

bagi masyarakat serta melaksanakan tupoksinya dengan kerja keras, jujur, dan

ikhlas semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

3. Kepada seluruh stake holders dan publik, atas partisipasi dan dukungannya

didalam menciptakan situasi dan kondisi Kalimantan Timur yang aman dan damai

BAB VII PENUTUP | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | 152



sehingga pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar

sebagaimana mestinya. Termasuk atas masukan dan kritikan yang membangun

atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan selama ini.

Langkah strategis dan prioritas program/kegiatan penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan selanjutnya dituangkan dalam RPJMD Kalimantan

Timur Tahun 2013-2018 dengan visi “mewujudkan Kalimantan Timur sejahtera yang

merata dan berkeadilan berbasis agrioindustri dan energi ramah lingkungan”. Dalam

RPJMD Tahun 2013-2018 akan dilanjutkan dan dituntaskan program/kegiatan

pembangunan yang belum terselesaikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

menuju “KALTIM MAJU 2018”.

InsyaAllah dengan membangun kebersamaan, kekompakan dan sinergitas

bersama, maka dapat kita wujudkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Island of

Integrity yang penyelenggaraan Pemerintahannya terus meningkatkan kinerja dan

prestasinya yang terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),

serta penyelenggaraan Pembangunannya, hasilnya dapat merata, adil dan

mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur. Perwujudan penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Provinsi

Kalimantan Timur dapat kita wujudkan bersama.

Mengakhiri LPPD ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan

apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh

komponen kepentingan dan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sehingga situasi

dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses. Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran

dan kritiknya guna suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di


P E M E R I N T A H P R O V I N S I K A L I M A N T A N T I M U R

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

ASPEK FOKUS NO. IKK KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 KETENTRAMAN DAN Peraturan ttg ketertiban 1 Kab/kota memiliki Perda Kab/kota memiliki perda IMB, sebanyak 9 daerah 100 % - Data LPPD Kab/kota

KETERTIBAN UMUM penataan ruang IMB 9 : 9 x 100 % 2017

DAERAH - 1 (Satu) kabupaten

daerah otonomi

daerah terpilih 9 kab/kota baru

Peraturan ttg kependudukan 2 Kab/kota memiliki Perda Kab/kota yang memiliki perda kependudukan

tentang Kependudukan sebanyak 9 daerah 100 %

yang wajib menyampaikan LPPD x 100 % 9 : 9 x 100 %

sebanyak 9 kab/kota

Personil 3 Rasio personil SATPOL PP terhadap Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada 81 Org

(Kebijakan ketersediaan terhadap jumlah penduduk Data Satpol PP Provinsi

alat tramtib) kali 50.000 dibagi jumlah awal Jumlah penduduk pada akhir Tahun 2017 3.505.161 Org 1,16 79 orang

81 : 3.505.161 x 50.000 per 50.000

penduduk

2 KESELARASAN DAN Penyampaian Laporan 4 Ketepatan waktu penyam- Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai

EFEKTIVITAS kepada Pemerintah paian LPPD berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan 1. LPPD Tahun 2016 disampaikan pada tanggal 27 Maret 2016 Tepat Data Biro PPOD

HUBUNGAN ANTARA PP 3 Tahun 2007 sesuai surat pengantar Nomor : 045.2/1345/PPOD.III

PEMERINTAH DAERAH tanggal 24 Maret 2017

DAN PEMERINTAH, 2. LPPD Tahun 2017 disampaikan pada tanggal 27 Maret 2018 Tepat

SERTA ANTAR sesuai surat pengantar Nomor : 045.4/1394/B.PPOD.III

PEMERINTAHAN DAERAH tanggal 26 Maret 2018

DALAM RANGKA

PENGEMBANGAN

OTONOMI DAERAH Penyampaian Laporan 5a Ketepatan waktu penyam- Waktu penyampaian laporan keuangan

keuangan dan kinerja paian laporan keuangan 2017 berdasarkan bukti tanda terima 1. Laporan keuangan 2017 disampaikan pada tanggal 29 Maret 2018 Tepat Data BPKAD

sesuai surat pengantar Nomor : 045.4/1352/0618 -IV/BPKAD

tanggal 23 Maret 2018

5b Ketepatan waktu penyam- 2. Laporan kinerja Tahun 2017 disampaikan pada tanggal 28 Maret 2018 Tepat Data Biro Organisasi

paian laporan kinerja sesuai surat pengantar Nomor : 045.4/ 206 /B.Org

berdasarkan PP 8 / 2006 tanggal 23 Maret 2018

Lampiran I. 1 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKANDALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

RUMUS/ JENIS DATA CAPAIAN

PERHITUNGAN (Tahun 2017) KINERJA

(6) (7) (8) (9)

Jumlah kab/kota memiliki perda IMB

dibagi jumlah kab/kota yang wajib

menyampaikan LPPD dalam Provinsi

Kab/kota usia di atas 3 tahun dan kepala

Jumlah kab/kota memiliki perda

kependdudukan dibagi jumlah kab/kota

Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD

Jumlah personil SATPOL PP pada akhir

tahun 2017 dibagi jumlah penduduk Tahun 2017

Bukti pengiriman

perundangan

Bukti pengiriman

(tanggal/bulan/tahun)

Waktu penyampaian laporan kinerja

2017 berdasarkan bukti tanda terima

(tanggal/bulan/tahun)

Lampiran : SE. MENDAGRI Nomor : 100/321/SJ , Tanggal 16 Januari 2018


(1) (2) (3) (4) (5)

Implementasi Standar 6 Rata-rata jumlah urusan Total urusan yang sudah diterapkan SPM 1) Kota Samarinda = 6 Urusan 5,33 Urusan 1. SPM Pendidikan

Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah diterapkan pada seluruh Kab/Kota dibagi Jumlah 2) Kota Balikpapan = 3 Urusan 2. SPM Kesehatan

SPM nya berdasarkan Kab/Kota yang wajib menyampaikan 3) Kota Bontang = 6 Urusan 3. SPM PU dan Tata Ruang

pedoman yang diterbitkan LPPD 4) Kabupaten Kutai Kartanegara = 6 Urusan 4. SPM Perumahan dan

oleh Pemerintah Rata-rata= 5,33 Urusan 5) Kabupaten Kutai Timur = 6 Urusan Kawasan Permukiman

9 Kab/Kota 6) Kabupaten Kutai Barat = 3 Urusan 5. SPM Trantibum dan

7) Kabupaten Berau = 6 Urusan Linmas

8) Kabupaten Penajam Paser Utara = 6 Urusan 6. SPM Sosial

9) Kabupaten Paser = 6 Urusan

Jumlah = 48 Urusan 59 %

Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD 9 Kab/Kota

Hubungan antar daerah 7 Frekwensi Kerjasama Jumlah MOU yang masih berlaku Jumlah MOU yang masih berlaku pada Tahun 2017 Data Biro Humas

dengan daerah lain 1. Nomor : 973/K.01/Penda-II/I/2017 tanggal 6 Januari 2017(Ditlantas Polda Kaltim) 19 MOU

1. No & tgl MOU yang berlaku

5. Nomor :119/1409/B.Humas/2017, tanggal 29 Maret 2017 ( STAIN)

6. Nomor :119/1565/B.HMS/2017, tanggal 29 Maret 2017 ( LAPAN)

7. Nomor : 119/4591/B.Humas/2017, tanggal 3 April 2017 ( Kajati)

8. Nomor : 119/1564/B.Humas/2017, tanggal 5 April 2017 ( Kodam Mulawarman)

9. Nomor : 119/3293/B.Humas/2017, tanggal 10 April 2017 ( Kemenag RI)

10. Nomor : 119/4310/B.Humas/2017 , tanggal 10 April 2017 (BKKBN)

11. Nomor : 119/4311/B.Humas/2017 , tanggal 10 April 2017 (BPJS Divreg.VIII)

12. Nomor : 4324/B.Humas/2017 , tanggal 10 April 2017 (Kemenag RI)

13. Nomor: 119/2691/B.Humas, tanggal 7 Juni 2017 (BPKP)

14.Nomor : 119/2508/B.Humas//2017 , tanggal 8 juni 2017 (UNY Yogyakarta)

15. Nomor : 119/2981/B.Humas/2017 , tanggal 19 Juni 2017 (Kemenag RI)

16. Nomor 119/2859/B.Humas/2017 , tanggal 10 Juli 2017 (KPPU)

17. Nomor :119/1720/B.Humas/2017 , 27 November 2017 (Pemprov Kaltara)

18. Nomor : 119/6208/B.Humas/2017, 28 Desember 2017 ( Pemprov Kaltara)

19. Nomor : 119/ 4317/B.Humas/2017, tanggal 10 April 2017 ( IDI)

3 KESELARASAN ANTARA Sinkronisasi pelaksanaan 8 Kesesuaian prioritas Jumlah priroritas pembangunan daerah - Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Data Bappeda

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN pembangunan nasional pembangunan sebanyak 5 Program 100 %

DAERAH DENGAN dan daerah nasional (1) - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP)

KEBIJAKAN PEMERINTAH sebanyak 5 Program

Kewenangan 9 Jumlah urusan wajib yang Total dari capaian kinerja urusan yang

diselenggarakan daerah dilaksanakan kab/kota dibagi jumlah 1) Kota Samarinda = 24 Urusan 24 Urusan - Data Kab/kota

kabupaten/kota yang wajib menyerahkan 2) Kota Balikpapan = 24 Urusan pada tataran

3) Kota Bontang = 24 Urusan pengambil kebijakan

4) Kabupaten Kutai Kartanegara = 24 Urusan

5) Kabupaten Kutai Timur = 24 Urusan

6) Kabupaten Kutai Barat = 24 Urusan 100 %

7) Kabupaten Berau = 24 Urusan

8) Kabupaten Penajam Paser Utara = 24 Urusan

9) Kabupaten Paser = 24 Urusan

Jumlah = 24 Urusan

Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD 9 Kab/Kota

Program prioritas pembangunan nasional : (1) Reformasi Birokrasi & Tata Kelola ; (2) Pendidikan ; (3) Kesehatan ; (4) Penanggulangan Kemiskinan ; (5) Ketahanan Pangan ; (6) Infrastruktur ; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha

(8) Energi ; (9) Lingkungan hidup & pengelolaan bencana ; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi

2. Nomor : 119/057/Humas/2017, tanggal 8 Januari 2017 (Jamsostek Divreg.VIII)

3. Nomor : 119/2859/B.Humas, tanggal 11 Februari 2017 ( KPPU Jakarta )

4. Nomor : 119/1625/B.Humas, tanggal 16 Maret 2017 ( Jasa Raharja)

dibagi jumlah prioritas pembangunan

Di Provinsi yang bersangkutan


KINERJA

`

(9)


PERHITUNGAN (Tahun 2017)

Tahun 2017

sd Tahun 2017

(6) (7) (8)


(1) (2) (3) (4) (5)

10 Waktu penetapan perda Tepat atau tidak tepat waktu penetapan 25 Januari 2017 Tidak Tepat Data Biro Hukum

APBD 2017 Sebutkan dasar hukumnya sebanyak

PERDA Nomor : 1 Tahun 2017 ttg APBD 2017

PERDA Nomor : 4 Tahun 2017 ttg Perubahan APBD 2017

Peraturan Gubernur Kaltim : No. 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA. 2017

Peraturan Gubernur Kaltim : No. 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran perubahan APBD Tahun 2017

11 Keberadaan Perda tentang Ada atau tidak ada perda tentang Apabila ADA Ada Data Biro Hukum

pengelolaan keuangan Sebutkan dasar hukumnya

daerah berdasarkan PP 58/2005 1) PERDA Nomor : 2 Tahun 2017 ttg Pertanggungjawaban

PP 58/2005 Pelaksanaan APBD Tahun 2016

2) Perda No.13 tahun 2014 ttg Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

Keuangan 12 Belanja untuk pelayanan Data belum diaudit BPK

dasar 1) Urusan Pendidikan = Rp. 2.907.468.635.810,00 60,90 %

2) Urusan Kesehatan = Rp. 1.113.404.317.486,00

3) Urusan PU dan Tata Ruang = Rp. 903.578.350.289

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman = Rp. 17.081.500.000

5) Urusan Trantibum dan Linmas = Rp. 34.438.925.914

6) Urusan Sosial = Rp. 35.157.466.512

Total belanja pelayanan dasar = Rp. 5.011.129.196.011,00

Total belanja APBD 2017 = Rp. 8.227.956.959.422

13 Belanja untuk urusan

pendidikan & kesehatan 1) Urusan Pendidikan = Rp. 2.907.468.635.810 48,87 % Total anggaran urusan

2) Urusan Kesehatan = Rp. 1.113.404.317.486 pendidikan

Total belanja pendidikan & = Rp. 4.020.872.953.296

kesehatan

Total belanja APBD 2017 = Rp. 8.227.956.959.422,00

Pelayanan Publik 14 Keberadaan Perda tentang Ada atau tidak ada standar Apabila ADA Ada Data Biro Hukum SetdaStandar Pelayanan Publik Sebutkan dasar hukumnya Provinsi Kaltimsesuai dengan Peraturan 1) PERDA Nomor : 15 Tahun 2012 ttg Layanan Informasi Perundang-undnagan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim

Kepegawaian 15 Rasio PNS terhadap Jumlah PNS Provinsi dibagi - Jumlah PNS Provinsi Tahun 2017 Data BKD penduduk sebanyak 11.566 Orang 0,33 %

- Jumlah Penduduk Provinsi Tahun 2017 Data Dinas Kependudukan,

sebanyak 3.505.161 Orang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

`



(6) (7) (8) (9)

perda APBD 2017 ( 31 Desember 2017)

pengelolaan keuangan daerah berdasarkan

Jumlah belanja untuk pelayanan dasar Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017

dibagi jumlah total belanja x 100 %

Jumlah belanja untuk kesehatan/ Belanja pendidikan & kesehatan APBD Tahun 2017

pendidikan dibagi jumlah total belanja x

100%


pelayanan publik

jumlah penduduk


(1) (2) (3) (4) (5)

16 Sistem Informasi Ada atau tidak ada database Apabila ADA Ada Data Biro Hukum SetdaKepegawaian 1. SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) Provinsi Kaltim

2, Kartu Pegawai Elektronik

Sebutkan dasar hukumnya

1. Keputusan Mendagri No. 17 Tahun 2000 ttg Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian Depdagri & Pemerintah Daerah

2. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 ttg

Kartu PNS Elektronik

3. Peraturan Kepala BKN No, 14 Tahun 2011 ttg

Pedoman Pengembangan database PNS

Kelembagaan 17 Penataan PD Data belum diaudit BPK

1) Biro (Setda) = Rp. 9 Unit 46 Unit

2) Dinas = Rp. 21 Unit PD

3) Badan = Rp. 9 Unit

4) Kantor = Rp. 1 Unit

5) Rumah sakit = Rp. 3 Unit

6) Lembaga Teknis Lainnya = Rp. 3 Unit

Jumlah PD = Rp. 46 Unit

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN Produk Peraturan 18 Perda yang ditetapkan Perda yang ditetapkan dalam tahun 2017

ANTARA PEMDA & DPRD Perundang-undangan sebanyak 15 Perda

15 Perda

1 Perda ttg Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2017

2 Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016

3 Perda ttg Hak keuangan dan administratif dan Anggota DPRD Prov. Kaltim

4 Perda ttg Perubahan Anggaran APBD TA 2017

5 Perda ttg Kawasan Tanpa Asap Rokok

6 Perda ttg Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7 Perda ttg Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

8 Perda ttg APBD TA 2018

9 Perda ttg Retribusi Jasa Umum

10 Perda ttg Retribusi Jasa Usaha

11 Perda ttg Retribusi Perizinan Tertentu

12 Perda ttg Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan

13 Perda ttg Pengendalian Ternak Sapi Produktif

14 Perda ttg RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018

15 Perda ttg Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kaltim

Raperda yang diajukan 19 Raperda yang disetujui - Raperda yang diusulkan Tahun 2017 100,00 % Data Sekretariat DPRD

Tahun berjalan DPRD Tahun 2017 sebanyak 25 Raperda

- RAPERDA yang disetujui DPRD Tahun 2017

sebanyak 25 Perda

( 21/14 x 100 % )

[2] Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD

dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND.

(9)

(Tahun 2017) KINERJA

JENIS DATA CAPAIAN

PERHITUNGAN

(6) (7) (8)

Jumlah Perda yang ditetapkan

dalam Tahun 2017


RUMUS/

Jumlah Raperda yang disetujui DPRD

Tahun 2017 dibagi jumlah Raperda

yang diusulkan Tahun 2017

kepegawaian

Jumlah pembentukan PD berdasarkan Jumlah Perangkat Daerah sebagai berikut :

pp 41/2007


(1) (2) (3) (4) (5)

5 EFEKTIVITAS PROSES Keputusan DPRD yang 20 Keputusan DPRD yang - Keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda

PENGAMBILAN ditindaklanjuti ditindaklanjuti dalam Tahun 2017 sebanyak 28 Keputusan

KEPUTUSAN OLEH DPRD - Keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPRD 100 % Data Biro Hukum

BESERTA TINDAKLANJUT dalam Tahun 2017 sebanyak 28 Keputusan

PELAKSANAAN ( 28/28 x 100%)

KEPUTUSAN

6 EFEKTIVITAS PROSES Tindaklanjut Keputusan 21 Keputusan Gubernur yang - Keputusan Gubernur dalam Tahun 2017

PENGAMBILAN Gubernur (KepGub) ditindaklanjuti sebanyak 875 Keputusan

KEPUTUSAN OLEH KEPALA - Keputusan yang ditindaklanjuti 100 % Data Biro Hukum

DAERAH BESERTA TINDAK sebanyak 875 Keputusan

LANJUT PELAKSANAAN ( 872/872 x 100 % )

KEPUTUSAN

Tindaklanjut Peraturan 22 Peraturan Gubernur yang - Peraturan Gubernur dalam Tahun 2017

Gubernur (PerGub) ditindaklanjuti dibagi jumlah PerGub dalam tahun 2017 sebanyak 67 PerGub

- Keputusan yang ditindaklanjuti 100 % Data Biro Hukum

sebanyak 67 PerGub

( 55/55 x 100 % )

7 KETAATAN PELAKSANAAN Perda yang dibatalkan 23 Jumlah Perda yang - Perda yang dibatalkan sebanyak 0 Perda

PENYELENGGARAAN dibatalkan - Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh

PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah sebanyak 7 Perda 0 % Data Biro Hukum

PADA PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

8 INTENSITAS & EFEKTIVITAS Perda atau PerGub 24 Keberadaan Perda atau Ada atau tidak ada Perda atau PerGub Apabila Ada,

PROSES KONSULTASI tentang konsultasi publik PerGub tentang konsultasi sebutkan dasar hukumnya

PUBLIK ANTARA PEMERINTAH publik Perda atau perGub :

DAERAH DENGAN Ada Data Biro Hukum

MASYARAKAT ATAS

PENETAPAN KEBIJAKAN

PUBLIK YANG STRATEGIS

DAN RELEVAN UNTUK

DAERAH

Media informasi yang 25 Adanya media informasi Apabila Ada,

dapat diakses oleh publik Pemda yang dapat diakses yang ditetapkan dengan PerGub sebutkan nama media informasinya

oleh publik (website, 1. website : http://kaltimprov.go.id Ada Data Biro Hukum

kotak pos, biro/bag 2. sms gateway

Humas leaflet/brosur) 3. PPID Data Diskominfo dan

4. Leaflet Biro humas & Protokol

Sebutkan dasar hukumnya :

- Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi

Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim

- PerGub No.18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi

dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

SKGub : 481/K.17/2010 tanggal 19 Januari 2010

( 0/0 X100%)

(7) (8) (9)(6)



Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti

dibagi jumlah kepGub dalam tahun 2017

x 100 %

Jumlah PerGub yang ditindaklanjuti

x 100 %

Jumlah Keputusan yang ditindaklanjuti

oleh DPRD dibagi jumlah keputusan

DPRD yang dihasilkan dalam Tahun 2017

x 100 %

Jumlah Perda yanmg dibatalkan dibagi

Jumlah Perda yang dikirim ke

Pemerintah untuk dievaluasi x 100 %


Ada atau tidak ada media informasi

Data Sekr DPRD Kaltim

- Perda Nomor 5 Tahun 2012

- Pergub 18 Tahun 2013


(1) (2) (3) (4) (5)

9 TRANSPARASI DALAM Serapan dana perimbangan 26 Dana perimbangan yang -

PEMANFAATAN ALOKASI, terserap dibanding yang dibagi jumlah dana perimbangan x sebesar Rp. 3.533.009.585.813,00 87,78 %

PENCAIRAN & PENYERAPAN direncanakan 100 % -

DAU, DAK DAN BAGI HASIL Tahun 2017 sebesar Rp. 4.024.646.840.474,00

Alokasi belanja pada APBD 27 Belanja publik terhadap -

dari DAU DAU 100 % sebesar Rp. 3.041.577.409.873 425,45 % Data BPKAD dan

- DAU Tahun 2017 sebesar Rp. 714.906.576.000 Bapenda

Alokasi belanja pada APBD 28 Belanja langsung terhadap -

total APBD 100 % sebesar Rp. 3.041.577.409.873 36,97 % Data BPKAD

- Total belanja APBD Tahun 2017 (realisasi)

sebesar Rp. 8.227.956.959.422

10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS Besaran Pendapatan 29 Besaran PAD terhadap - PAD APBD Tahun 2017 sebesar Rp, 4.588.751.727.469,47

DAN TRANSPARANSI Asli Daerah (PAD) seluruh pendapatan dalam pendapatan APBD x 100 % - 56,25 Data Bapenda

PEMUNGUTAN SUMBER- APBD (realisasi) (Realisasi) sebesar Rp. 8.158.103.650.157,00

SUMBER PAD DAN

PINJAMAN/OBLIGASI

DAERAH

11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, Kewajaran laporan 30 Opini BPK terhadap Jenis opini BPK terhadap hasil Lapkeu - Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2015, dengan Opini Tahun 2014 Opini :

PENYUSUNAN,PELAKSANAAN keuangan (Lapkeu) Lapkeu daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir opini : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Wajar Tanpa 1) WTP/Unqualified opinion

TATA USAHA, APBD (realisasi) Pengecualian 2)WDP/qualified opinion

PERTANGGUNGJAWABAN - Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2016, dengan 3)TMP/disclaimer opinion

DAN PENGAWASAN APBD opini : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini Tahun 2015 4)Tidak Wajar(TW/adverse

Nomor : 22.A/LHP/XIX.SMD/V/2017, Tanggal 31 Mei 2017 Wajar Tanpa opinion)

Pengecualian

Besaran SILPA 31 Rasio SILPA terhadap Besaran SILPA dibagi jumlah - SILPA Tahun 2017 sebesar Rp. 541.264.815.482,00 - Data belum diaudit BPK

total pendapatan pendapatan x 100 % - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017 6,63 % - Data sementara Bapenda

sebesar Rp. 8.158.103.650.157,00

Realisasi Pendapatan 32 Rasio realisasi PAD terhadap Realisasi PAD dibagi total pendapatan - Realisasi PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 4.588.751.727.469,47

anggaran pendapatan APBD X 100 % - Anggaran Pendapatan Tahun 2017 55,80 %

sebesar Rp. 8.223.730.774.720,00

Realisasi belanja 33 Rasio realisasi belanja Realisasi belanja dibagi total belanja - Realisasi belanja Tahun 2017 sebesar 8.227.956.959.422,00 93,13 %

terhadap anggaran belanja APBD X 100 % - Total belanja dalam APBD Tahun 2017

sebesar Rp. 8.834.897.375.000

Pengawasan Inspektorat 34 Rasio temuan BPK RI yang Jumlah temuan BPK RI yang diitndaklanjuti - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017 Inspektorat

Provinsi ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai sebanyak 424 temuan 71,01 % BPKAD

sebanyak 1021 Rekomendasi / Saran

- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2017

sebanyak 944 Rekomendasi / Saran

sebanyak 725 proses tindak lanjut

CAPAIAN

PERHITUNGAN KINERJA

Total belanja langsung dibagi DAU x Belanja langsung APBD Tahun 2017

(8) (9)

RUMUS/ JENIS DATA

(6) (7)

(Tahun 2017)

Jumlah belanja langsung dibagi APBD x Belanja langsung APBD Tahun 2017

Jumlah dana perimbangan yang terserap Dana perimbangan yang terserap Tahun 2017

Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD

Jumlah PAD dibagi jumlah total

Total pendapatan dalam APBD Tahun 2017


dengan akhir tahun 2017


(1) (2) (3) (4) (5)

12 PENGELOLAAN POTENSI Peta potensi daerah 35 Rasio realisasi PAD 2017 Realisasi PAD 2017 dibagi dengan - Realisasi PAD Tahun 2017, Rp. 4.588.751.727.469,00 110,11 %

DAERAH terhadap potensi PAD dibagi dengan potensi PAD 2017 - Potensi PAD Tahun 2017 Rp. 4.167.589.517.079,35

Peningkatan Pendapatan 36 Peningkatan PAD (PAD 2017-PAD 2016) dibagi PAD 2016 x - Total PAD Tahun 2017, sebesar Rp. 4.588.751.727.469,00

Asli Daerah (PAD) 100 % - Total PAD Tahun 2016, sebesar Rp. 4.029.364.843.886,00 13,88 %

13 TEROBOSAN /INOVASI BARU Penghargaan 37 Penghargaan dari Jumlah penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh 37

DALAM PENYELENGGARAAN Pemerintah yang diterima Pemerintah Daerah dalam tahun 2017

PEMERINTAHAN DAERAH oleh Pemda dalam

Tahun 2017 a. RSUD Kanujoso Djatiwibowo

1)

b. Sekretariat Daerah

1)

2)

3) Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik

4) Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) TA 2016

c. RSJD Atma Husada Mahakam

1)

d. Badan Kepegawaian Daeah

1) Peringkat III kategori implementasi Open Data/ data di Website

e. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

1) Penghargaan Produktivitas Paramakarya Tahun 2017

2) Sertifikat Akreditasi Balai Latihan Kerja (BLK) Program Intalasi Kerja

3) Sertifikat Akreditasi Balai Latihan Kerja (BLK) Program Mesin Produksi

4) Sertifikat Akreditasi Balai Latihan Kerja ( BLK) Program Las Industri

5) Sertifikat Akreditasi Balai Latihan Kerja ( BLK) Program Teknik Refrigerasi Domestik

f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1) Penghargaan sebagai Provinsi Pelaksana Program Asuransi Usaha Ternak Sapi Berprestasi

g. Dinas Komunikasi & Informatika

1) Sertifikat Mutu Certification International memenuhi persyaratan SNI ISO 9001 2015

2) Peringkat VIII kategori Pemerintah Provinsi oleh Komisi Informasi Pusat RI


(7) (8)


(9)

Jumlah penghargaan dari Pemerintah

yang diterima oleh Pemerintah Daerah Penghargaan

dalam tahun 2017


(6)

Sertifikat Akreditasi Paripurna terkait Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Penghargaan Peringkat ke 3 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sertifikat Akreditasi Paripurna terkait Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Penghargaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan


(1) (2) (3) (4) (5)

h. Badan Kesbangpol

1) Peringkat II capaian kinerja pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial

tingkat Provinsi

i. Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

1) Penghargaan Penggerak Kabupaten/Kota layak Anak Tahun 2017

2) Sertifikat ISO 9001 (Pelayanan Publik, Pelayanan Bantuan, Pelayanan Rujukan)

j. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

1) Juara Harapan I Lomba Senam Peregangan Peringatan Hari Kesehatan


3) Sertifikat Akreditasi UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura


Produksi Benih Padi dan Palawija


perbanyakan agens hayati tanaman pangan dan Hortikultura

k. Dinas Perkebunan

1) Perhargaan Pemenang Lomba Web kategori SKPD Provinsi Lingkup Pertanian

l. Dinas Peternakan

1) Certipicate Of Accreditation granted UPTD Laboratorium Kesehatan

Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier Provinsi Kaltim

2) Penghargaan sebagai Provinsi Pelaksana Program Usaha Ternak Sapi Berprestasi

m. Dinas Kebudayaan & Pariwisata

1) Apresiasi Harapan II kategori Kelompok Sadar Wisata Berkembang

2) Juara I Situs sejarah terpopuler

3) Juara II tujuan wisata terbaru terpopuler

4) Juara Favourite Pariwisata Indonesia Terfavourit

n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

1) Juara I Perlombaan Desa dan Kelurahan Tk. Regional III Wil. Kalimanatan & Sulawesi

2) Penghargaan Desa Pelaksana Terbaik Harapan I TK. Nasioanal Bulan Bakti Gotong

Royong

3) Pakarti Madya TK I Tingkat Nasional Pelaksana Terbaik Pencegahan KDRT



(6) (7) (8)


(9)


(1) (2) (3) (4) (5)

o. Dinas Sosial Provinsi Kaltim

1) Piagam Penghargaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi

p. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Penghargaan atas Komitmen dan partisipasi dalam kegiatan Jambore Inovasi Kalimantan

2) Peringkat II Boot Pameran Terbaik pada kegiatan Jambore Inovasi Kalimantan

3) Sertifikat sebagai lembaga pendidikan terakreditasi

q. Dinas Kelautan dan Perikanan

1) Penghargaan Pokmanwas Sumber laut Bidang Penangkapan Ikan

2) Penghargaan SIMAK BMN Terbaik III

Pengadaan Barang & 38 Keberadaan E-procurement Ada

Jasa 1. Pergub Kaltim No. 51 Tahun 2009 ttg Implementasi sistem E.procurement

dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim

2. Pergub Kaltim No. 52 Tahun 2009 ttg Layanan Pengadaan Barang

dan Jasa secara elektronik (LPSE) Provinsi Kaltim

3. Surat edaran Gubernur Kaltim, No : 027/12651/2009

dan Jasa secara elektronik (LPSE) Provinsi Kaltim ttg Pelaksanaaan

Pengadaan barang/jasa Pemerintah dilingkungan Pemprov Kaltim

dan ttg pengadaan barang/jasa melalui LPSE Kaltim

4. Instruksi Gubernur Kaltim No.10 tahun 2011 ttg Pelaksanaan

Pengadaan barang/jasa secara elektronik

Daya Saing Daerah 39 Jumlah Persetujuan Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2017 2.879 Ijin 2.879 Ijin

Investasi dengan nilai investasi sebesar Rp. 10.980.216.400.000

Angka potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang tercantum dalam RPJMD

Ada/Tepat/Sudah/sesuai = 4

Tdk Ada/Tdk Tepat/Belum /Tdk sesuai = 1


Jumlah realisasi ijin investasi

dalam Tahun 2017

E-procurement

(9)

PERHITUNGAN (Tahun 2017)

(6) (7)

Ada atau Tidak ada

Perda /Keputusan KDH tentang

Ada atau Tidak ada Perda tentang E - procurement

CAPAIAN JENIS DATARUMUS/

(8)

KINERJA


NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

2. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

FOKUS NO IKK RUMUS KETERANGAN

(1) (3) (4) (5) (6) (9)

1 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional 1 Jumlah Program Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional

PENYELENGGARAAN (yang melekat Nasional yang yang dapat dilaksanakan (RKP) sebanyak (RKP) sebanyak

URUSAN di kementrian/ dilaksanakan oleh oleh PD dibagi jumlah 9 Program 8 Program 88.9 % 12.5 %

PEMERINTAHAN LPNK) yang harus PD program Nasional x 100 % - Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional yang

dilaksanakan oleh dilaksanakan PD, sebanyak dilaksanakan PD, sebanyak

PD 8 Program 1 Program

(8 : 9 x 100 % ) ( 8 : 1 x 100 % )

Kesesuaian dengan 2 Keberadaan Standar Ada atau tidak Ada 5 SOP Ada 1 SOP

kebijakan teknis Operasional Prosedur 1. SOP Inventaris, kelemabagaa, Tenaga 1. SOP

yang ditetapkan (SOP) Kependidikan serta peserta didik

oleh pemerintah c/q 2. SOP Pemberian Blockgrant Ada 5 SOP Ada 1 SOP

kementerian/ 3. SOP Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik

LPNK dan kependidikan

2 KETAATAN Jumlah PERDA yang 3 Jumlah PERDA Jumlah PERDA - PERDA pelaksanaan sebanyak - PERDA pelaksanaan sebanyak

TERHADAP harus dilaksanakan pelaksanaan yang pelaksanaan PERMEN 2 1 - Perda No.8

PERATURAN PER PD menurut ada terhadap PERDA yang ada dibagi jumlah - PERDA yang - PERDA yang 100 % 100 % Tahun 2008 ttg

UNDANG- Peraturan Menteri yang harus PERDA yang harus seharusnya sebanyak seharusnya sebanyak Org & Tata Kerja

UNDANGAN (PERMEN) dilaksanakan dilaksanakan menurut 2 1 Dinas Daerah

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 2 : 2 x 100 % ) ( 1 : 1 x 100 % ) Prov.Kaltim

- Perda No.2

Tahun 2015 ttg

Pelaksanaan

Transmigrasi di

Provinsi Kaltim

3 PENATAAN Pengisian struktur 4 Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak - Jabatan yang ada sebanyak

KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi 28 12

DAERAH terisi jumlah yang ada x - Jabatan yang - Jabatan yang 100 % 100 %

100 % harus ada sebanyak harus ada sebanyak

28 12

( 28 : 28 x 100 % ) (12 : 12 x 100 % )

5 Keberadaan jabatan Ada atau tidaknya jabatan 92 3

fungsional dalam fungsional dalam struktur 1. Jafung Pengawas Sekolah 1 Ada 92 Org Ada 3 Org Mengacu kondisi

struktur organisasi PD 2 Jafung Terampil Pamong PD terakhir/

organisasi PD Budaya updated Tahun

2017


LAMPIRAN 1.2. : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUMDALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

ASPEKJENIS DATA CAPAIAN KINERJA

Jafung Ahli Pamong Budaya

URUSAN (1) URUSAN (2) URUSAN URUSAN

PENDIDIKAN KEBUDAYAAN (1) (2)

(2) (7A) (7B) (8A) (8B)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi 6 Rasio PNS Provinsi Jumlah PNS PD - PNS PD sebanyak - PNS PD sebanyak

KEPEGAWAIAN SDM dalam terhadap total PNS 5220 Personil 59 Personil

DAERAH menyelenggarakan Provinsi - Totan PNS Provinsi sebanyak - Totan PNS Provinsi sebanyak 45.13 % 0.51 %

tugas PD 11,566 Personil 11,566 Personil

yang relevan ( 5220 : 11.566 x 100 % ) (59 : 11.566 x 100 % )

dengan urusan

terkait 7 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat - Pejabat yang memenuhi syarat

memenuhi memenuhi persyaratan Diklatpim ,sebanyak Diklatpim ,sebanyak

persyaratan pendidikan pelatihan 28 Orang 12 Orang 100.00 % 100 %

pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada sebanyak - Pejabat yang ada sebanyak

kepemimpinan jumlah total pejabat PD 28 Orang 12 Orang

yang ada x 100 % ( 28: 28x 100 % ) ( 12 : 12 x 100 % )

8 Pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi

memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak kepangkatan sebanyak

persyaratan kepangkatan 28 Orang 12 Orang 100 % 100 %

kepangkatan kepemimpinan dibagi - jabatan yang ada sebanyak - jabatan yang ada sebanyak

pejabat PD yang ada x 28 Orang 12 Orang

100 % ( 28 : 28 x 100 % ) ( 12 : 12 x 100 % )

5 PERENCANAAN Kelengkapan 9 Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada Ada 4 dokumen :

PEMBANGUNAN dokumen perencanaan dokumen perencanaan 1. Renstra PD

DAERAH perencanaan pembangunan di PD berikut 2. Renja PD Satu kesatuan dok

pembangunan yang PD jumlahnya 3. RKAP PD Ada 4 dok Ada

dimiliki oleh PD Renstra PD 4. DPPA PD

Renja PD

RKA PD

Sinkronisasi 10 Jumlah Program RKPD Jumlah Program PD - Program RKPD yang - Program RKPD yang

program RENJA yang diakomodir yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja PD diakomodir dalam Renja PD

PD dengan dalam RENJA PD RENJA PD dibagi sebanyak sebanyak 100 % 100 %

Program RKPD jumlah program dalam 11 Program 1 Program

RENJA PD yang - Program Renja PD yang - Program Renja PD yang

ditetapkan pada RPJMD ditetapkan dalam RPJMD ditetapkan dalam RPJMD

x 100 % sebanyak sebanyak

11 Program 1 Program

Sinkronisasi 11 Jumlah Program Jumlah Program Renja - Program Renja RKPD yang - Program Renja RKPD yang

program RKA PD RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA PD diakomodir dalam RKA PD

dengan Program diakomodir dalam RKA PD dibagi sebanyak sebanyak 100 % 100 %

RENJA PD dalam RKA PD jumlah program 11 Program 1 Program

dalam RKA PD x 100 % - Program RKA PD - Program RKA PD

sebanyak sebanyak


Perencanaan 12 Jumlah Program Jumlah Program Renja - Program Renja PD yang - Program Renja PD yang

pelaksanaan RENJA PD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA PD diakomodir dalam DPA PD

program dan diakomodir dalam dalam DPA PD dibagi sebanyak sebanyak 100 % 100 %

anggaran DPA PD dibagi jumlah program 11 Program 1 Program

dalam DPA PD x 100 % - Program dalam DPA PD - Program dalam DPA PD

sebanyak sebanyak


ASPEK


JENIS DATA CAPAIAN KINERJA


(2) (7A) (7B) (8A) (8B)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD Alokasi anggaran PD - Total anggaran PD sebesar - Total anggaran PD sebesar Mengacu APBD

KEUANGAN terhadap total dibagi total APBD x 100% Rp. 1,144,026,354,638.20 Rp. 900,000,000.00 Tahun 2017

DAERAH belanja APBD - Total belanja APBD sebesar - Total belanja APBD sebesar 12.95 % 0.01 % terakhir

Rp. 8,834,897,375,000.00 Rp. 8,834,897,375,000.00

- Realisasi anggaran PD sebesar - Realisasi anggaran PD sebesar

Rp, 1,017,587,554,940.00 Rp, 778,298,599.00

- Realisasi belanja APBD sebesar - Realisasi belanja APBD sebesar 12.35 % 0.01 %

Rp, 8,239,667,069,093.14 Rp, 8,239,667,069,093.14

( Rp. 1,017,587,554,940.00 : ( Rp. 778,298,599.00 :

Rp. 8,239,667,069,093.14 x Rp. 8,239,667,069,093.14 x

100 % ) 100 % )

Besaran belanja 14 Belanja modal Belanja modal dibagi - Belanja Modal PD sebesar - Belanja Modal PD sebesar

modal terhadap total total belanja PD x Rp, 63,804,607,000.00 Rp, -

belanja PD 100 % - Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar 5.58 % 0 %

Rp. 1,144,026,354,638.20 Rp. 900,000,000.00

- Realisasi Belanja Modal PD - Realisasi Belanja Modal PD

sebesar - sebesar

Rp. 60,706,004,094.00 Rp. -

- Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar 5.97 % 0 %

Rp. 1,017,587,554,940.00 Rp. 778,298,599.00

( Rp. 60,706,004,094.00 : ( Rp. :

Rp. 1,017,587,554,940.00 x Rp. 778,298,599.00 x

100 % ) 100 % )

Besaran belanja 15 Total Belanja Total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan PD - Total belanja pemeliharaan PD

pemeliharaan pemeliharaan dari total belanja barang Sebesar Sebesar

dari total belanja dan jasa PD ) x 100 % Rp. 2,326,675,763.00 Rp. - 0.56 % 0 %

barang dan jasa - Total belanja barang dan jasa - Total belanja barang dan jasa

PD Sebesar PD Sebesar

Rp. 418,057,089,638.00 Rp. 664,348,599.00

- Realisasi belanja pemeliharaan - Realisasi belanja pemeliharaan

PD Sebesar PD Sebesar 0.54 % 0 %

Rp. 2,157,331,800.00 Rp. -

- Realisasi belanja barang dan - Realisasi belanja barang dan

jasa PD Sebesar jasa PD Sebesar

Rp, 401,855,026,504.00 Rp, 664,348,599.00

(Rp. 2,157,331,800.00 : (Rp. - :

Rp. 401,855,026,504.00 x Rp. 664,348,599.00 x

100 % ) 100 % )

16 Total Belanja Total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan PD - Total belanja pemeliharaan PD

pemeliharaan dari dari total belanja PD x Sebesar Sebesar

total belanja PD 100% Rp, 2,326,675,763.00 Rp, - 0.20 % 0 %

- Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar

Rp. 1,144,026,354,638.20 Rp. 900,000,000.00


PD sebesar PD sebesar

Rp. 2,157,331,800.00 Rp. - 0.21 % 0 %

- Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar

Rp, 1,017,587,554,940.00 Rp, 778,298,599.00

(Rp. 2,157,331,800.00 : (Rp. - :

Rp. 1,017,587,554,940.00 x Rp. 778,298,599.00 x

100 % ) 100 % )

ASPEK




(2) (7A) (7B) (8A) (8B)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada 3 dok Ada Teliti apakah

PD keuangan PD keuangan PD berikut 1. Neraca Satu kesatuan dok laporan keuangan

(Neraca, LRA & komponen yang ada 2. LRA yang ada sudah

CALK) (Neraca, LRA dan Calk ) 3. Calk lengkap (Neraca,

LRA, dan CALK)

7 PENGELOLAAN Manajemen aset 18 Keberadaan Ada atau tidak ada

BARANG MILIK PD inventarisasi inventarisasi barang atau Buku inventaris barang satu kesatuan dok Ada Ada

DAERAH barang atau aset aset PD

PD

Penggunaan aset 19 Jumlah yang tidak Jumlah aset yang tidak - Aset yang tidak digunakan - Aset yang tidak digunakan

PD digunakan oleh digunakan PD dibagi sebanyak sebanyak

PD total aset yang dikuasai Rp. Rp. 0 % 0 %

PD x 100 % - Aset yang dikuasai PD - Aset yang dikuasai PD

sebanyak 531,229,541,133.08 sebanyak

( Rp, 531,229,541,133.08 ( Rp,

x 100 % ) x 100 % )

8 PEMBERIAN Bentuk-bentuk 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana Fasilitas & Prasarana

FASILITASI fasilitasi/prasarana prasarana informasi : partisipasi 1. Papan pengumuman

TERHADAP partisipasi 1.Papan pengumuman 2. leafleat Satu kesatuan PD Ada 4 Fas. Satu kesatuan fas.

PARTISIPASI masyarakat 2.Pos Pengaduan 3. Pengumuman di mass cetak

MASYARAKAT 3.Leaflet 4. Pengumuman di mass media

4.Mobil keliling online (website)

5.Pengumuman di 5

mass media

Responsivitas 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya ADA ADA ADA ADA Survey kepuasan

terhadap kepuasan masyarakat hasil survey kepuasan masyarakat/

masyarakat masyarakat terhadap pelanggan yang

pelayanan publik dilakukan oleh

Pemda

ASPEK



(2) (7A) (7B) (8A) (8B)

Pengumuman di media Elektronik



NAMA PERANGKAT DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB KESEHATAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

1 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional (yang melekat 1 Jumlah Program Nasional Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional (RKP),

PENYELENGGARAAN di kementrian/LPNK) yang harus yang dilaksanakan oleh yang dapat dilaksanakan oleh sebanyak 3 program

URUSAN dilaksanakan oleh PD PD PD dibagi jumlah - Jumlah program Nasional yang 100 %

PEMERINTAHAN Program Nasional x 100% dilaksanakan SKPD, sebanyak

sebanyak 3 program

( 3 : 3 x 100 % )

Kesesuaian dengan kebijakan 2 Keberadaan Standar Ada atau tidak Ada 38

teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Penyelenggaraan kampanye kesehatan

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Puskesmas berprestasi

LPNK 3. SOP Akreditasi puskesmas Ada 38 SOP

4. SOP Pelaksanaan pelayanan kesehatan udara /

dokter terbang

5. SOP Persetujuan permintaan vaksin

2 KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang harus 3 Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan

PERATURAN PER dilaksanakan PD pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi sebanyak 5 - Perda No.8 Tahun 2008 ttg

UNDANG-UNDANGAN Menurut Peraturan Menteri terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 100 % Org & Tata Kerja Lembaga

(PERMEN) harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 5 lain PD Prov.

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 5 : 5 x 100 % ) Kaltim

- Perda No.20 Tahun 2008

ttg Sistem kesehatan Prov

Kaltim


ttg Mutu Pelayanan kes.

di Prov.Kaltim


ttg Retribusi jasa usaha

pada UPTD Bapelkes


ttg Retribusi jasa umum

pada UPTD BKMOM

- Raperda No... Tahun 2013

ttg Kawasan Tanpa rokok

3 PENATAAN Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada

KELEMBAGAAN DAERAH dan eselonering yang (yang diisi) dibagi sebanyak 35

terisi jumlah yang ada x - Jabatan yang harus ada 89.7 %

100 % sebanyak 39

( 35 : 39 x 100 % )

5 Keberadaan jabatan Ada atau tidaknya jabatan

fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Tidak ada Tidak ada

organisasi PD organisasi PD


ASPEK JENIS DATA CAPAIAN



: DINAS KESEHATAN

KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM dalam 6 Rasio PNS Provinsi Jumlah PNS PD - PNS SKPD

KEPEGAWAIAN DAERAH menyelenggarakan tugas terhadap total PNS Provinsi sebanyak 216 personil

PD yang relevan dengan urusan - Totan PNS Provinsi 1.9 %

terkait sebanyak 11,566 personil

( 216 : 11.566 x 100 % )

7 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi syarat

memenuhi persyaratan persyaratan pendidikan pelatihan Diklatpim ,sebanyak 35 Orang

pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada 100 %

kepemimpinan total pejabat PD sebanyak 35 Orang

yang ada x 100 % ( 35 : 35 x 100 % )

8 Pejabat yang memenuhi Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi kepangkatan

persyaratan kepangkatan persyaratan kepangkatan sebanyak 35 Orang

kepemimpinan dibagi jumlah - jabatan yang ada 100 %

total pejabat PD sebanyak 35 Orang

yang ada x 100 % ( 35 : 35 x 100 % )

5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9 Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada dokumen Ada 4 dokumen :

PEMBANGUNAN perencanaan pembangunan yang perencanaan Pembangunanperencanaan PD 1. Renstra SKPD

DAERAH dimiliki oleh PD di PD berikut jumlahnya 2. Renja SKPD

Renstra PD 3. RKAP SKPD Ada 4 dok

Renja PD 4. DPPA SKPD

RKA PD

Sinkronisasi program RENJA 10 Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir

PD dengan Program RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RENJA dalam Renja SKPD

dalam RENJA PD PD dibagi jumlah sebanyak 7 Program 100 %

Program dalam RENJA PD - Program Renja SKPD yang ditetapkan

yang ditetapkan pada RPJMD x dalam RPJMD

100% sebanyak 7 Program

Sinkronisasi program RKA PD 11 Jumlah Program RENJA Jumlah Program Renja RKPD - Program Renja RKPD yang diakomodir

Daerah dengan Program RENJA RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam RKA dalam RKA SKPD

PD dalam RKA PD PD dibagi jumlah sebanyak 7 Program 100 %

Daerah Program dalam RKA PD X 100% - Program RKA SKPD

sebanyak 7 Program

Perencanaan pelaksanaan 12 Jumlah Program RENJA Jumlah Program Renja RKPD - Program Renja SKPD yang diakomodir

program dan anggaran PD yang yang diakomodir dalam DPA dalam DPA SKPD

diakomodir dalam DPA PD dibagi jumlah sebanyak 7 Program 100 %

PD Program dalam DPA PD x 100% - Program dalam DPA SKPD

sebanyak 7 Program

ASPEK JENIS DATA CAPAIANKINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD Alokasi anggaran PD dibagi - Total anggaran SKPD Mengacu APBD Tahun 2017

KEUANGAN DAERAH terhadap total belanja APBDtotal APBD x 100% Sebesar Rp. 62,476,700,689.00 terakhir

- Total belanja APBD 0.71 %

Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00

- Realisasi anggaran SKPD

Sebesar Rp. 53,508,012,251.00

- Realisasi belanja APBD 0.65 %

Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 53,508,012,251Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )

Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja Modal SKPD

total belanja PD total belanja PD Sebesar Rp. 2,032,949,000.00

x 100% - Total belanja SKPD 3.25 %

Sebesar Rp. 62,476,700,689.00

- Belanja Modal SKPD

Realisasi Sebesar Rp. 3,488,254,500.00 6.52 %

- Realisasi belanja SKPD

Sebesar Rp. 53,508,012,251.00

( 3,488,254,500Rp : 53,508,012,251.00

x 100 % )

Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja Total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan SKPD

pemeliharaan dari total dari total belanja barang dan Sebesar Rp. 1,201,239,000.00

belanja barang dan jasa jasa PD ) x 100 % - Total belanja barang dan jasa SKPD 5.15 %

Sebesar Rp. 23,324,680,000.00

- Realisasi belanja pemeliharaan SKPD

Sebesar Rp. 1,166,470,719.00

- Realisasi belanja barang dan jasa SKPD 5.15 %

Sebesar Rp. 22,654,609,990.00

( 1,166,470,719Rp : Rp22,654,609,990.00

x 100 % )

16 Total Belanja Total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan SKPD

pemeliharaan dari total dari total belanja PD Sebesar Rp. 1,201,239,000.00

belanja PD Daerah x 100% - Total belanja SKPD 1.92 %

Sebesar Rp. 62,476,700,689.00

- Realisasi belanja pemeliharaan SKPD

Sebesar Rp. 1,166,470,719.00

- Realisasi belanja SKPD 2.18 %

Sebesar Rp. 53,508,012,251.00

( 1,166,470,719Rp : 53,508,012,251.00

x 100 % )

Laporan keuangan PD 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada 3 dok Teliti apakah laporan

keuangan PD keuangan PD 1. Neraca keuangan yanga da sudah

(Neraca, LRA & berikut komponen yang ada 2. LRA lengkap

CALK) (Neraca, LRA dan Calk ) 3. Calk (Neraca, LRA, dan CALK)


KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

7 PENGELOLAAN BARANG Manajemen aset PD 18 Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada inventarisasi Buku inventarisasi barang Ada

MILIK DAERAH barang atau aset PD barang atau aset PD

Penggunaan aset PD 19 Jumlah yang tidak Jumlah aset yang tidak - Aset yang tidak digunakan

digunakan oleh PD digunakan dibagi total aset yang sebanyak Rp. 0

Daerah dikuasai PD x - Aset yang dikuasai PD 0

100 % sebanyak Rp. 122,914,530,051.18

( -Rp : Rp122,914,530,051.18

x 100 % )

8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas / 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana Fasilitas & Prasarana

TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi masyarakat prasarana informasi : partisipasi 1. Papan pengumuman

MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. leafleat Ada 6 fas.

2.Pos Pengaduan 3. mobil keliling

3.Leaflet 4. Pengumuman di mass media cetak

4.Mobil keliling 5. Pengumuman di mass media online (website)

5.Pengumuman di 6 Pengumuman di majalah dinding

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Survey kepuasan masy/

masyarakat kepuasan masyarakat survey kepuasan masyarakat Ada Ada pelanggan yang dilakukan

terhadap pelayanan publik oleh Pemda

KINERJA

(2) (7) (8)


PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR: KALIMANTAN TIMUR

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD.A.W.SJAHRANIE SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



(1) (3) (4) (5) (6) (9)



URUSAN dilaksanakan oleh PD PD PD dibagi jumlah program - Jumlah program Nasional yang 75 %

PEMERINTAHAN Nasional x 100% dilaksanakan PD, sebanyak

sebanyak 9 program

( 12: 9 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Pelayanan medik

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Instalasi gawat darurat

LPNK 3. SOP SMF Jantung Ada 69 SOP

4. SOP Instalasi bedah sentral

5. SOP rekam medis


PERATURAN PER dilaksanakan PD menurut pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi sebanyak 10 - Perda No.8 Tahun 2012 ttg

UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 100 % Org & Tata Kerja Rumah

harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 10 Sakit Daerah Prov.Kaltim

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 10 : 10 x 100 % )


ttg Pola tarif RSUD Prov.

Kaltim




100 % sebanyak 32

( 28 : 32 x 100 % )

5 Keberadaan jabatan Ada atau tidaknya jabatan 1. Jafung dokter ahli

fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 2. Jafung perawat terampil Ada Mengacu kondisi SKPD

organisasi PD organisasi PD 3. jafung perawat ahli Fungsional Umum 367 terakhir/ updated

4. Jafung perekam medis terampil Fungsional Tertentu 544 Tahun 2017

5. Jafung pranata labkes terampil

6. Jafung Radiografer Pelaksana

7. Jafung Fisioterafis

8. Jafung Sanitarian Muda





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM dalam 6 Rasio PNS Provinsi Jumlah PNS PD terhadap - PNS PD

KEPEGAWAIAN DAERAH menyelenggarakan tugas PD total PNS Provinsi sebanyak 911 personil

yang relevan dengan urusan terkait - Totan PNS Provinsi 7.88 %

sebanyak 11,566 personil

( 911 : 11.566 x 100 % )




kepemimpinan total pejabat PD yang ada x sebanyak 28 Orang

100 % ( 28 : 28 x 100 % )




total pejabat PD yang ada x sebanyak 28 Orang

100 % ( 28 : 28 X 100%)


PEMBANGUNAN perencanaan pembangunan yang perencanaan perencanaan PD berikut 1. Renstra PD

DAERAH dimiliki oleh PD pembangunan di PD jumlahnya 2. Renja PD

Renstra PD 3. RKAP PD Ada 7 dok

Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD 5 RBA - BLUD

6 DPA - BLUD

Sinkronisasi program RENJA PD 10 Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir

dengan Program RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RENJA dalam Renja PD

dalam RENJA PD PD dibagi jumlah program sebanyak 4 Program 33 %

dalam RENJA PD yang - Program Renja PD yang ditetapkan

ditetapkan pada RPJMD x 100% dalam RPJMD

sebanyak 12 Program


dengan Program RENJA PD RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam RKA dalam RKA PD

dalam RKA PD PD dibagi jumlah program sebanyak 4 Program 33 %

dalam RKA PD x 100 % - Program RKA PD

sebanyak 12 Program

Perencanaan pelaksanaan 12 Jumlah Program RENJA Jumlah Program Renja RKPD - Program Renja PD yang diakomodir

program dan anggaran PD yang diakomodir yang diakomodir dalam DPA dalam DPA PD

dalam DPA PD PD dibagi jumlah program sebanyak 4 Program 100 %

dalam DPA PD x 100 % - Program dalam DPA PD

sebanyak 4 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD terhadap Alokasi anggaran PD dibagi - Total anggaran PD Mengacu APBD Tahun 2017

KEUANGAN DAERAH total belanja APBD total APBD x 100% Sebesar Rp. 660,969,568,085.88 terakhir


Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00

- Realisasi anggaran PD

Sebesar Rp. 706,079,462,455.46


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( Rp706,079,462,455 : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )

Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja Modal PD

total belanja PD total belanja PD x 100% Sebesar Rp. 173,777,830,000.00

- Total belanja PD 26.29 %

Sebesar Rp. 660,969,568,085.88

- Belanja Modal PD


- Realisasi belanja PD

Sebesar Rp. 706,079,462,455.46

( 132,430,058,551Rp : Rp706,079,462,455

x 100 % )

Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja Total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan PD


belanja barang dan jasa jasa PD ) x 100 % - Total belanja barang dan jasa PD 50.96 %

Sebesar Rp. 3,250,000,000.00

- Realisasi belanja pemeliharaan PD

Sebesar Rp. 1,619,573,700.00

- Realisasi belanja barang dan jasa PD 52 %

Sebesar Rp. 3,127,940,996.00

( 1,619,573,700Rp : Rp3,127,940,996.00

x 100 % )

16 Total Belanja Total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan PD

pemeliharaan dari total dari total belanja PD x Sebesar Rp. 1,656,200,000.00

belanja PD 100% - Total belanja PD 0.25 %

Sebesar Rp. 660,969,568,085.88


Sebesar Rp. 1,619,573,700.00

- Realisasi belanja PD 0.23 %

Sebesar Rp. 706,079,462,455.46

( 1,619,573,700Rp : 706,079,462,455.46

x 100 % )

Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada 3 dok Teliti apakah laporan

keuangan SKPD keuangan SKPD berikut 1. Neraca keuangan yanga da sudah

(Neraca, LRA & CALK ) komponen yang ada 2. LRA lengkap

(Neraca, LRA dan Calk ) 3. Calk (Neraca, LRA, dan CALK)


KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




digunakan oleh PD digunakan PD dibagi total sebanyak Rp. 24,916,193,657.00

aset yang dikuasai SKPD x - Aset yang dikuasai PD 3.7 %

100 % sebanyak Rp. 676,785,197,371.00

( 24,916,193,657Rp : 676,785,197,371.00

x 100 % )


TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi masyarakat prasarana informasi : partisipasi 1. Web Site

MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Papan Pengumuman Ada 5 fas.

2.Pos Pengaduan 3. Leaflet

3.Leaflet 4. Layanan SMS Online

4.Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Ada Ada Survey kepuasan masy/

masyarakat kepuasan masyarakat survey kepuasan masyarakat Survey IKM tentang Pelayanan Kesehatan meliputi: IKM pelanggan yang dilakukan

terhadap pelayanan publik 1. Prosedur sebesar oleh Pemda

2. Persyaratan Pelayanan 83% dilaksanakan oleh RSUD AWS

3. Kejelasan Petugas pelayanan DLL

KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD.DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



(1) (3) (4) (5) (6) (9)



URUSAN dilaksanakan oleh PD PD PD dibagi jumlah program - Jumlah program Nasional yang 91.7 %


sebanyak 11 program

( 11 : 12 x 100 % )

Kesesuaian dengan kebijakan 2 Keberadaan Standar Ada atau tidak Ada 1,589.00

teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Instalasi kesehatan lingkungan

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Instalasi radiologi

LPNK 3. SOP ICU Ada 1,589.00 SOP

4. SOP Instalasi bedah sentral

5. SOP Anestesi



UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 100 % Org & Tata Kerja Rumah

harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 4 Sakit Daerah Prov.Kaltim

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 4: 4 x 100 % )


ttg Pola tarif RSUD Prov.

Kaltim



terisi jumlah yang ada x - Jabatan yang harus ada 90 %

100 % sebanyak 29

( 26 : 29 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Jafung dokter Ada 409 Orang Mengacu kondisi PD

organisasi PD organisasi PD 2. Jafung keperawatan terakhir/ updated

3. Jafung kebidanan Tahun 2017

4. Jafung apoteker

5. Jafung analisis kesehatan


KINERJA

(2) (7) (8)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 573 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 26 : 26 x 100 % )





100 % ( 26 : 26 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 11 Program





sebanyak 11 Program





sebanyak 11 Program

KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 311,141,035,528.23


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 311,141,035,528Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 310,693,899,796.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 311,141,035,528.23

( 7,989,740,131Rp : 311,141,035,528.23

x 100 % )




Sebesar Rp. 319,591,376,921.88


Sebesar Rp. 13,298,106,318.00

- Realisasi belanja barang dan jasa PD 3.19 %

Sebesar Rp. 416,264,684,774.91

( 13,298,106,318Rp : 416,264,684,774.91

x 100 % )




Sebesar Rp. 310,693,899,796.00


Sebesar Rp. 13,298,106,318.00


Sebesar Rp. 311,141,035,528.23

( 13,298,106,318Rp : 311,141,035,528.23

x 100 % )


keuangan PD keuangan PD berikut 1. Neraca keuangan yanga da sudah



KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




digunakan oleh PD digunakan PD dibagi total sebanyak Rp. 0

aset yang dikuasai PD x - Aset yang dikuasai PD 0 %

100 % sebanyak Rp. 398,674,236,130.88

( -Rp : Rp398,674,236,130.88

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Kotak pengaduan Ada 6 fas.

2.Pos Pengaduan 3. Unit Penagduan masyarakat

3.Leaflet 4. leafleat

4.Mobil keliling 5 mobil keliling

5.Pengumuman di 6 Pengumuman di mass media online (website)

mass media


masyarakat kepuasan masyarakat survey kepuasan masyarakat pelanggan yang dilakukan


dilaksanakan oleh PD

RSUD Dr.Kanujoso Dj.

KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 3 program

( 3 : 12 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP IPS RS

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP K3

LPNK 3. SOP Rehabilitasi Ada 611 SOP

4. SOP Pemulsaran jenazah

5. SOP Sterilisasi


PERATURAN PER dilaksanakan PD menurut pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi sebanyak 5 - Perda No.06Tahun 2011 ttg

UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 100 % Org & Tata Kerja RSD

harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 5 Provinsi Kaltim





100 % sebanyak 15

( 14 : 15 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Jafung apoteker madya Ada 101 Orang Mengacu kondisi PD

organisasi PD organisasi PD 2. Jafung dokter madya terakhir/ updated

3. Jafung dokter gigi madya Tahun 2017

4. Jafung psikologi klinis

5. Jafung perawat muda


KINERJA

(2) (7) (8)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 160 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 15 : 15 x 100 % )





100 % ( 15 : 15 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 6 Program





sebanyak 6 Program





sebanyak 6 Program

KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 26,292,522,542.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 26,292,522,542Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )


total belanja PD total belanja PD x 100% Sebesar Rp. -


Sebesar Rp. 29,047,414,000.00

- Belanja Modal PD

Realisasi Sebesar Rp. - 0.00 %


Sebesar Rp. 26,292,522,542.00

( -Rp : 26,292,522,542.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 8,862,500,000.00


Sebesar Rp. 1,342,984,323.00


Sebesar Rp. 7,756,315,597.00

( 1,342,984,323Rp : 7,756,315,597.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 29,047,414,000.00


Sebesar Rp. 1,342,984,323.00


Sebesar Rp. 26,292,522,542.00

( 1,342,984,323Rp : 26,292,522,542.00

x 100 % )





KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




digunakan oleh PD digunakan PD dibagi total sebanyak Rp. -

aset yang dikuasai PD x - Aset yang dikuasai PD 0.00 %

100 % sebanyak Rp. 79,791,328,797.00

( -Rp : Rp79,791,328,797

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Leafleat Ada 4 fas

2.Pos Pengaduan 3. Mobil keliling

3.Leaflet 4. Pengumuman di mass media online (website)

4.Mobil keliling 5 Pos pengaduan

5.Pengumuman di

mass media




dilaksanakan oleh RSJD

Atma Husada

KINERJA

(2) (7) (8)


PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: KALIMANTAN TIMUR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP


(1) (3) (4) (5) (6) (9)



URUSAN dilaksanakan oleh PD PD SKPD dibagi jumlah program - Jumlah program Nasional yang 100 %

PEMERINTAHAN Nasional x 100% dilaksanakan SKPD, sebanyak

sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Pemantauan kualitas udara

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Pengajuan calon penerima Kalpataru

LPNK 3. SOP Komisi Amdal Ada 16 SOP

4. SOP Penilaian Program Adiwiyata

5. SOP Penilaian Program Adipura

6. SOP Pengajuan Ijin Pembuangan Air Limbah



UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 100 % Org & Tata Kerja Lembaga

harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 5 lain perangkat Daerah Prov.


-Perda No.2 Th.2012 ttg

Pengelolaan kualitas air dan

Pengendalian pencemaran air


Tanggung jawab & Lingkungan

PT serta program kemitraan

dan bina lingkungan


Perlindungan & pengelolaan

lingkungan hidup




100 % sebanyak 21

( 21 : 21 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. 2 Jafung Pengelola Lingkungan Hidup Ada 2 Jab Mengacu kondisi SKPD

organisasi PD organisasi PD 2. 3 Jafung Pengendalian Dampak Lingkungan terakhir/ updated

Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 71 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 21 : 21 x 100 % )





100 % ( 21 : 21 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD



dalam RENJA PD SKPD dibagi jumlah program sebanyak 13 Program 100 %



sebanyak 13 Program





sebanyak 19 Program




dalam DPA SKPD x 100 % - Program dalam DPA PD

sebanyak 19 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 13,464,987,117.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 13,464,987,117Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 16,098,392,143.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 13,464,987,117.00

( -Rp : Rp13,464,987,117.00

x 100 % )


pemeliharaan dari total dari total belanja barang dan Sebesar Rp. 386,000,000.00


Sebesar Rp. 5,976,812,143.00


Sebesar Rp. 380,621,620.00


Sebesar Rp. 4,955,977,946.00

( 380,621,620Rp : Rp4,955,977,946.00

x 100 % )


pemeliharaan dari total dari total belanja PD x Sebesar Rp. 386,000,000.00


Sebesar Rp. 16,098,392,143.00


Sebesar Rp. 380,621,620.00


Sebesar Rp. Rp13,464,987,117.00

( 380,621,620Rp : Rp13,464,987,117.00

x 100 % )

Laporan keuangan PD 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada Teliti apakah laporan





KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





aset yang dikuasai PD x - Aset yang dikuasai PD 0

100 % sebanyak Rp. 56,248,051,646.00

( -Rp : Rp56,248,051,646.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Pos pengaduan & pelayanan penyelesaian Ada 4 fas.

2.Pos Pengaduan sengketa lingkungan hidup (pos P3SLH)

3.Leaflet 3. Leaflet


5.Pengumuman di 5. Media cetak

mass media 6. Media elektronik




dilaksanakan oleh SKPD BLH

KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


1. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

2. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

3. URUSAN WAJIB PERUMAHAN RAKYAT


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

1 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional 1 Jumlah Program Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional

PENYELENGGARAAN (yang melekat Nasional yang yang dapat dilaksanakan (RKP) sebanyak (RKP) sebanyak (RKP) sebanyak

URUSAN di kementrian/ dilaksanakan oleh oleh PD dibagi jumlah 8 Program 1 Program 3 Program 87.5 % 100 % 33.3 %

PEMERINTAHAN LPNK) yang harus PD program Nasional x 100 % - Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional yang

dilaksanakan oleh dilaksanakan PD, sebanyak dilaksanakan PD, sebanyak dilaksanakan PD, sebanyak

PD 7 Program 1 Program 1 Program

( 7 : 8 x 100 % ) ( 1 : 1 x 100 % ) ( 1 : 3 x 100 % )

Kesesuaian dengan 2 Keberadaan Standar Ada atau tidak

kebijakan teknis Operasional Prosedur Ada 8 Ada 8 3 8 8 3

yang ditetapkan (SOP) 1 SOP Survey kondisi jembatan 1 SOP Fasilitasi pelaksanaan 1 SOP Penataan Bangunan

oleh pemerintah 2 SOP Perencanaan teknis pemantauan thd penegakan 2 SOP Perumahan & Permukiman

c/g kementerian/ konstruksi jalan & jembatan Perda ttg Rencana Tata Ruang 3 SOP Pembangunan Sarpras

LPNK 3 SOP Pelaksanaan pengenbangan 2 SOP Fasilitasi pelaksanaan

teknologi kebinamargaan evaluasi thd penegakan Perda ttg

4 SOP Inspeksi dan inventarisasi Rencana Tata Ruang

kerusakan jalan & jembatan 3 SOP Fasilitasi pelaksanaan

5 SOP Pekerjaan yang operasi dan Perizinan pemanfaatan ruang

Pemeliharaannya memerlukan 4 SOP Fasilitasi pelaksanaan

partisipasi masyarakat setempat Penertiban pemanfaatan ruang

5 SOP Penyelidikan tindak pidana

penataan Ruang

2 KETAATAN Jumlah PERDA yang 3 Jumlah PERDA Jumlah PERDA - PERDA pelaksanaan sebanyak - PERDA pelaksanaan sebanyak - PERDA pelaksanaan sebanyak

TERHADAP harus dilaksanakan pelaksanaan yang pelaksanaan PERMEN 3 0 0 - Perda No.8 Th

PERATURAN PER PD menurut ada terhadap PERDA yang ada dibagi jumlah - PERDA yang - PERDA yang - PERDA yang 100 % 0 % 0 % 2008 ttg Org &

UNDANG- Peraturan Menteri yang harus PERDA yang harus seharusnya sebanyak seharusnya sebanyak seharusnya sebanyak Tata Kerja Dinas

UNDANGAN (PERMEN) dilaksanakan dilaksanakan menurut 3 0 0 Daerah Prov.

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 3 : 3 x 100 % ) ( 0 : 0 x 100 % ) ( 0 : 0 x 100 % ) Kaltim

- Perda No.10 Th

20121 ttg Penye-

lenggaraan Jln.

Umum & Khusus

- Perda No.14 Th

20121 ttg Penge-

lolaan air tanah

3 PENATAAN Pengisian struktur 4 Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak - Jabatan yang ada sebanyak - Jabatan yang ada sebanyak

KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi 25 3 4

DAERAH terisi jumlah yang ada x - Jabatan yang - Jabatan yang - Jabatan yang 100 % 75 % 100 %

100 % harus ada sebanyak harus ada sebanyak harus ada sebanyak

25 4 4

( 25 : 25x 100 % ) ( 3 : 4 x 100 % ) ( 4 : 4 x 100 % )


fungsional dalam fungsional dalam struktur Mengacu kondisi

struktur organisasi PD Tdk ada Tdk ada Tdk ada Tdk ada Tdk ada Tdk ada PD terakhir

organisasi PD Tahun 2017


(8C)(2) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B)

(3)

URUSAN (1) URUSAN (2) URUSAN (3) URUSAN URUSAN URUSAN

PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT (1) (2)

LAMPIRAN 1.2. : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017



(1) (3) (4) (5) (6) (9)

4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi 6 Rasio PNS Provinsi Jumlah PNS PD - PNS PD sebanyak - PNS PD sebanyak - PNS PD sebanyak

KEPEGAWAIAN SDM dalam terhadap total PNS 376 Personil 14 Personil 27 Personil

DAERAH menyelenggarakan Provinsi - Totan PNS Provinsi sebanyak - Totan PNS Provinsi sebanyak - Totan PNS Provinsi sebanyak 3 % 0.12 % 0.23 %

tugas PD 11,566 Personil 11,566 Personil 11,566 Personil

yang relevan ( 376: 11.566 x 100 % ) ( 14 : 11.566 x 100 % ) ( 27 : 11.566 x 100 %)

dengan urusan

terkait 7 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat - Pejabat yang memenuhi syarat - Pejabat yang memenuhi syarat

memenuhi memenuhi persyaratan Diklatpim ,sebanyak Diklatpim ,sebanyak Diklatpim ,sebanyak

persyaratan pendidikan pelatihan 25 Orang 3 Orang 4 Orang 100 % 100 % 100 %

pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada sebanyak - Pejabat yang ada sebanyak - Pejabat yang ada sebanyak

kepemimpinan jumlah total pejabat PD 25 Orang 3 Orang 4 Orang

yang ada x 100 % (25 : 25 x 100 % ) ( 3: 3 x 100 % ) ( 4 : 4 x 100 % )

8 Pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi

memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak kepangkatan sebanyak kepangkatan sebanyak

persyaratan kepangkatan 25 Orang 3 Orang 4 Orang 100 % 100 % 100 %

kepangkatan kepemimpinan dibagi - jabatan yang ada sebanyak - jabatan yang ada sebanyak - jabatan yang ada sebanyak

pejabat PD yang ada x 25 Orang 3 Orang 4 Orang

100 % ( 25 : 25 x 100 % ) ( 3 : 3 x 100 % ) ( 4 : 4 x 100 % )

5 PERENCANAAN Kelengkapan 9 Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada Ada 4 dokumen : Ada 4 dokumen : Ada 4 dokumen :

PEMBANGUNAN dokumen perencanaan dokumen perencanaan 1. Renstra PD 1. Renstra PD 1. Renstra PD

DAERAH perencanaan pembangunan di PD berikut 2. Renja PD 2. Renja PD 2. Renja PD

pembangunan yang PD jumlahnya 3. RKAP PD 3. RKAP PD 3. RKAP PD Ada 4 satu kesatuan satu kesatuan

dimiliki oleh PD Renstra PD 4. DPPA PD 4. DPPA PD 4. DPPA PD dokumen dokumen

Renja SPD

RKA PD

Sinkronisasi 10 Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang - Program RKPD yang

program RENJA yang diakomodir yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja PD diakomodir dalam Renja PD diakomodir dalam Renja PD

PD dengan dalam RENJA PD RENJA PD dibagi sebanyak sebanyak sebanyak 100 % 100 % 100 %

Program RKPD jumlah program dalam 24 Program 1 Program 1 Program

RENJA PD yang - Program Renja PD yang - Program Renja PD yang - Program Renja PD yang

ditetapkan pada RPJMD ditetapkan dalam RPJMD ditetapkan dalam RPJMD ditetapkan dalam RPJMD

x 100 % sebanyak sebanyak sebanyak

24 Program 1 Program 1 Program

Sinkronisasi 11 Jumlah Program Jumlah Program Renja - Program Renja RKPD yang - Program Renja RKPD yang - Program Renja RKPD yang

program RKA PD RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA PD diakomodir dalam RKA PD diakomodir dalam RKA PD

dengan Program diakomodir dalam RKA PD dibagi sebanyak sebanyak sebanyak 100 % 100 % 100 %

RENJA PD dalam RKA PD jumlah program 24 Program 1 Program 1 Program

dalam RKA PD x 100 % - Program RKA PD - Program RKA PD - Program RKA PD

sebanyak sebanyak sebanyak


Perencanaan 12 Jumlah Program Jumlah Program Renja - Program Renja PD yang - Program Renja PD yang - Program Renja PD yang

pelaksanaan RENJA PD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam DPA PD diakomodir dalam DPA PD diakomodir dalam DPA PD

program dan diakomodir dalam dalam DPA PD dibagi sebanyak sebanyak sebanyak 100 % 100 % 100 %

anggaran DPA PD dibagi jumlah program 24 Program 1 Program 1 Program

dalam DPA PD x 100 % - Program dalam DPA PD - Program dalam DPA PD - Program dalam DPA PD



(2) (7A) (7B) (7C) (8A)

ASPEK




(8C)

(3)

(8B)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD Alokasi anggaran PD - Total anggaran PD sebesar - Total anggaran PD sebesar - Total anggaran PD sebesar Mengacu APBD

KEUANGAN terhadap total dibagi total APBD x 100% Rp. 925,139,378,771.00 Rp. 3,317,700,000.00 Rp. 17,081,500,000.00 Tahun 2017

DAERAH belanja APBD - Total belanja APBD sebesar - Total belanja APBD sebesar - Total belanja APBD sebesar 10.5 % 0.04 % 0.19 % terakhir

Rp. 8,834,897,375,000.00 Rp. 8,834,897,375,000.00 Rp. 8,834,897,375,000.00

- Realisasi anggaran PD sebesar - Realisasi anggaran PD sebesar - Realisasi anggaran PD sebesar

Rp, 884,203,493,083.10 Rp, 3,259,446,306.00 Rp, 16,144,634,200.00

- Realisasi belanja APBD sebesar - Realisasi belanja APBD sebesar - Realisasi belanja APBD sebesar 10.73 % 0.04 % 0.20 %

Rp, 8,239,667,069,093.14 Rp, 8,239,667,069,093.14 Rp, 8,239,667,069,093.14

( Rp. 884,203,493,083.10 : ( Rp. 3,259,446,306.00 : ( Rp. 16,144,634,200.00 :

Rp. 8,239,667,069,093.14 x Rp. 8,239,667,069,093.14 x Rp. 8,239,667,069,093.14 x

100 % ) 100 % ) 100 % )

Besaran belanja 14 Belanja modal Belanja modal dibagi - Belanja Modal PD sebesar - Belanja Modal PD sebesar - Belanja Modal PD sebesar

modal terhadap total total belanja PD x Rp, 718,989,709,000.00 Rp, Rp, -

belanja PD 100 % - Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar 77.72 % - % - %

Rp. 925,139,378,771.00 Rp. 3,317,700,000.00 Rp. 17,081,500,000.00

- Realisasi Belanja Modal PD - Realisasi Belanja Modal PD - Realisasi Belanja Modal PD

sebesar sebesar sebesar

Rp. 694,792,546,369.00 Rp. - Rp. 0

Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar 78.6 % - % - %

Rp. 884,203,493,083.10 Rp. 3,259,446,306.00 Rp. 16,144,634,200.00

( Rp. 694,792,546,369.00 : ( Rp. - : ( Rp. 16,144,634,200.00 :

Rp. 884,203,493,083.10 x Rp. 3,259,446,306.00 x Rp. 17,081,500,000.00 x

100 % ) 100 % ) 100 % )

Besaran belanja 15 Total Belanja Total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan PD - Total belanja pemeliharaan PD - Total belanja pemeliharaan PD

pemeliharaan pemeliharaan dari total belanja barang Sebesar Sebesar Sebesar

dari total belanja dan jasa PD ) x 100 % Rp. 43,109,728,771.00 Rp. Rp. - 29.2 % - % - %

barang dan jasa - Total belanja barang dan jasa - Total belanja barang dan jasa - Total belanja barang dan jasa

PD Sebesar PD Sebesar PD Sebesar

Rp. 147,610,377,771.00 Rp. 2,387,300,000.00 Rp. 17,081,500,000.00

- Realisasi belanja pemeliharaan - Realisasi belanja pemeliharaan - Realisasi belanja pemeliharaan

PD Sebesar PD Sebesar PD Sebesar 30.3 % - % - %

Rp. 42,971,598,792.00 Rp. Rp. -

- Realisasi belanja barang dan - Realisasi belanja barang dan - Realisasi belanja barang dan

jasa PD Sebesar jasa PD Sebesar jasa PD Sebesar

Rp, 142,004,915,107.00 Rp, 1,197,904,485.00 Rp, 16,144,634,200.00

(Rp. 42,971,598,792.00 : (Rp. - : (Rp. - :

Rp. 142,004,915,107.00 x Rp. 1,197,904,485.00 x Rp. 16,144,634,200.00 x

100 % ) 100 % ) 100 % )

16 Total Belanja Total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan PD - Total belanja pemeliharaan PD - Total belanja pemeliharaan PD

pemeliharaan dari dari total belanja PD x Sebesar Sebesar Sebesar

total belanja PD 100% Rp, 43,109,728,771.00 Rp, - Rp, - 4.66 % - % - %

- Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar

Rp. 925,139,378,771.00 Rp. 3,317,700,000.00 Rp. 17,081,500,000.00


PD sebesar PD sebesar PD sebesar

Rp. 42,971,598,792.00 Rp. - Rp. - 4.86 % - % - %

- Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar

Rp, 884,203,493,083.10 Rp, 3,259,446,306.00 Rp, 16,144,634,200.00

(Rp. 42,971,598,792.00 : (Rp. - : (Rp. - :

Rp. 884,203,493,083.10 x Rp. 3,259,446,306.00 x Rp. 16,144,634,200.00 x

100 % ) 100 % ) 100 % )

(8C)(2) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B)


ASPEK

URUSAN (1) URUSAN (2) URUSAN (3) URUSAN


(3)

URUSAN URUSAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada Ada Ada

PD keuangan PD keuangan PD berikut 1. Neraca Satu kesatuan dok Satu kesatuan dok

(Neraca, LRA & komponen yang ada 2. LRA

CALK) (Neraca, LRA dan Calk ) 3. Calk

7 PENGELOLAAN Manajemen aset 18 Keberadaan Ada atau tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BARANG MILIK PD inventarisasi inventarisasi barang atau Buku inventaris barang Satu kesatuan dokumen Satu kesatuan dokumen


PD

Penggunaan aset 19 Jumlah yang tidak Jumlah aset yang tidak - Aset yang tidak digunakan - Aset yang tidak digunakan - Aset yang tidak digunakan

PD digunakan oleh digunakan PD dibagi sebanyak sebanyak sebanyak

PD total aset yang dikuasai Rp. Rp. Rp. - 0 0

PD x 100 % - Aset yang dikuasai PD - Aset yang dikuasai PD - Aset yang dikuasai PD

sebanyak 15,776,948,478,609.80 sebanyak sebanyak 0

( Rp, 15,776,948,478,609.80 ( Rp, ( Rp,

x 100 % ) x 100 % ) x 100 % )



TERHADAP partisipasi 1.Papan pengumuman 2. Kotak saran Tdk ada Tdk ada Ada 0 Ada 0 Ada 0

PARTISIPASI masyarakat 2.Pos Pengaduan Mobil keliling

MASYARAKAT 3.Leaflet

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Survey kepuasan




Pemda

PERUMAHAN RAKYAT (1) (2)

(8C)(2) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B)

(3)PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG

ASPEK




NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


1. URUSAN WAJIB STATISTIK

2. FUNGSI PENUNJANG BIDANG PERENCANAAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)



URUSAN di kementrian/ dilaksanakan oleh oleh PD dibagi jumlah 0 Program 1 Program 0 % 100 %


dilaksanakan oleh dilaksanakan SKPD, sebanyak dilaksanakan PD, sebanyak


( 0 : 0 x 100 % ) ( 1 : 1 x 100 % )

Kesesuaian dengan 2 Keberadaan Standar Ada atau tidak Ada 21 SOP Tidak ada

kebijakan teknis Operasional Prosedur 1. SOP ttg Perencanaan Bidang Ekonomi 1. Ada 21 SOP

yang ditetapkan (SOP) 2 SOP ttg Penyusunan Perencanaan

oleh pemerintah c/q Bidang Pemerintahan & Aparatur

kementerian/ 3 SOP ttg Perencanaan Bidang

LPNK Prasarana & pengembangan wilayah

4 SOP ttg Penyusunan Perencanaan

Bidang Pengembangan SDM

5 sop TTG Penyusunan Perencanaan

Subbid pemerintahan


TERHADAP harus dilaksanakan pelaksanaan yang pelaksanaan PERMEN 1 0

PERATURAN PER PD menurut ada terhadap PERDA yang ada dibagi jumlah - PERDA yang - PERDA yang 100 % 0 %

UNDANG- Peraturan Menteri yang harus PERDA yang harus seharusnya sebanyak seharusnya sebanyak

UNDANGAN (PERMEN) dilaksanakan dilaksanakan menurut 1 0

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 1 : 1 x 100 % ) ( 0 : 0 x 100 % )





21 4

( 21 : 21 x 100 % ) ( 4 : 4 x 100 % )

`



struktur organisasi PD SKPD terakhir/

organisasi PD updated Tahun

2017


Tidak ada


FUNGSI PENUNJANG BIDANG PERENCANAAN STATISTIK (1) (2)




(2) (7A) (7B) (8A) (8)

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





yang relevan ( 91 : 11.566 x 100 % ) ( 15 : 11.566x 100 % )

dengan urusan



persyaratan pendidikan pelatihan 21 Orang 4 Orang 100 % 100 %



yang ada x 100 % ( 21 : 21 x 100 % ) ( 4 : 4 x 100 % )






100 % ( 21 : 21 x 100 % ) ( 4 : 4 x 100 % )

5 PERENCANAAN Kelengkapan 9 Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada Ada 4 dokumen : Ada 4 dokumen :

PEMBANGUNAN dokumen perencanaan dokumen perencanaan 1. Renstra PD 1. Renstra PD

DAERAH perencanaan pembangunan di PD berikut 2. Renja PD 2. Renja PD

pembangunan yang PD jumlahnya 3. RKAP PD 3. RKAP PD Ada 4 dok Satu kesatuan dok

dimiliki oleh PD Renstra PD 4. DPPA PD 4. DPPA PD

Renja PD

RKA PD

Sinkronisasi 10 Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang




RENJA PD yang - Program Renja SKPD yang - Program Renja PD yang









sebanyak sebanyak







sebanyak sebanyak





(2) (7A) (7B) (8A) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD Alokasi anggaran PD - Total anggaran PD sebesar - Total anggaran PD sebesar ` Mengacu APBD

KEUANGAN terhadap total dibagi total APBD x 100% Rp. 37,515,904,361.31 Rp. 1,520,200,000.00 Tahun 2017


Rp. 8,834,897,375,000.00 Rp. 8,834,897,375,000.00


Rp, 34,533,022,532.00 Rp, 1,515,761,490.00


Rp, 8,239,667,069,093.14 Rp, 8,239,667,069,093.14

( Rp. 34,533,022,532.00 : ( Rp. 1,515,761,490.00 :

100 % ) 100 % )


modal terhadap total total belanja PD x Rp, 2,448,443,525.00 Rp, 0


Rp. 37,515,904,361.31 Rp. 1,520,200,000.00


sebesar sebesar

Rp. 2,313,010,600.00 Rp. 0


Rp. 34,533,022,532.00 Rp. 1,515,761,490.00

( Rp. 2,313,010,600.0 : ( Rp. - :

Rp. 34,533,022,532.00 x Rp. 1,515,761,490.00 x

100 % ) 100 % )



dari total belanja dan jasa PD ) x 100 % Rp. 1,945,833,836.31 Rp. - 9.31 % 0.00 %



Rp. 20,889,353,836.31 Rp. 1,520,200,000.00



Rp. 1,867,780,567.00 Rp. -



Rp, 20,029,794,599.00 Rp, 1,515,761,490.00

(Rp. 1,867,780,567.00 : (Rp. - :

Rp. 20,029,794,599.00 x Rp. 1,515,761,490.00 x

100 % ) 100 % )



total belanja PD 100% Rp, 1,945,833,836.31 Rp, - 5.19 % 0.00 %


Rp. 37,515,904,361.31 Rp. 1,520,200,000.00



Rp. 1,867,780,567.00 Rp. - 5.41 % 0 %


Rp, 34,533,022,532.00 Rp, 1,515,761,490.00

(Rp. 1,867,780,567.00 : (Rp. - :

Rp. 34,533,022,532.00 x Rp. 1,515,761,490.00 x

100 % ) 100 % )




(2) (7A) (7B) (8A) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada Satu kesatuan dok Teliti apakah

PD keuangan PD keuangan PD berikut 1. Neraca 1. Neraca laporan keuangan

(Neraca, LRA & komponen yang ada 2. LRA 2. LRA yang ada sudah

CALK) (Neraca, LRA dan Calk ) 3. Calk 3. Calk lengkap (Neraca,

LRA, dan CALK)

7 PENGELOLAAN Manajemen aset 18 Keberadaan Ada atau tidak ada Ada Ada Ada Ada Inventarisasi

BARANG MILIK PD inventarisasi inventarisasi barang atau Buku inventaris barang satua kesatuan dok dilakukan minimal

DAERAH barang atau aset aset PD sekali dalam

PD 5 Tahun

Penggunaan aset 19 Jumlah yang tidak Jumlah aset yang tidak - Aset yang tidak digunakan

PD digunakan oleh digunakan SKPD dibagi sebanyak

PD total aset yang dikuasai Rp. satu kesatuan dokumen 0 % 0 %

PD x 100 % - Aset yang dikuasai PD

sebanyak 69,699,820,213

( Rp. 69,699,820,213.00

x 100 % )

8 PEMBERIAN Bentuk-bentuk 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana Fasilitas & Prasarana Fasilitas & Prasarana Sebutkan jenis

FASILITASI fasilitasi/prasarana prasarana informasi : partisipasi 1. Papan pengumuman fasilitasi/ prasarana

TERHADAP partisipasi 1.Papan pengumuman 2. Leafleat Satu kesatuan fas. Ada 5 Fas. 5 informasi yang ada,

PARTISIPASI masyarakat 2.Pos Pengaduan 3. Buletin tidak terbatas pada

MASYARAKAT 3.Leaflet 4. Pengumuman di mass media elektronik daftar yang ada

4.Mobil keliling 5. Pengumuman di mass media

5.Pengumuman di online (website)

mass media 6 Informasi di media cetak

Responsivitas 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya ada Tidak ada ada Tidak ada Survey kepuasan




Pemda




(2) (7A) (7B) (8A) (8)


NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMUDA & OLAH RAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB PEMUDA & OLAH RAGA


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Pemberdayaan Pemuda Ada 5 SOP

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Pengembangan Pemuda

LPNK 3. SOP Pembudayaan Olahraga

4. SOP Peningkatan Prestasi Olahraga

5. SOP Pembinaan Atlet


PERATURAN PER dilaksanakan PD menurut pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi sebanyak 2

UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 100 %

harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 2





100 % sebanyak 29

( 28 : 29 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur ada ada Mengacu kondisi SKPD

organisasi PD organisasi PD terakhir/ updated

Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 119 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 28 : 28 x 100 % )





100 % ( 28 : 28 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD

Sinkronisasi program RENJA SKPD 10 Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir





sebanyak 8 Program





sebanyak 8 Program





sebanyak 8 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD terhadap Alokasi anggaran PD dibagi - Total anggaran PD Mengacu APBD

KEUANGAN DAERAH total belanja APBD total APBD x 100% Sebesar Rp. 86,248,404,000.00 Tahun 2017


Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 82,804,931,793.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 82,804,931,793Rp : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )


total belanja PD total belanja PD x 100% Sebesar Rp. 80,000,000.00


Sebesar Rp. 86,248,404,000.00

- Belanja Modal PD

Realisasi Sebesar Rp. 78,694,000.00 0.10 %


Sebesar Rp. 82,804,931,793.00

( 78,694,000Rp : Rp82,804,931,793.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 69,926,600,000.00


Sebesar Rp. 1,190,301,394.00


Sebesar Rp. 68,129,017,917.00

( 1,190,301,394Rp : Rp68,129,017,917.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 86,248,404,000.00


Sebesar Rp. 1,190,301,394.00


Sebesar Rp. 82,804,931,793.00

( 1,190,301,394Rp : Rp82,804,931,793.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

7 PENGELOLAAN BARANG Manajemen aset PD 18 Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada inventarisasi Buku inventarisasi barang Ada Inventarisasi dilakukan

MILIK DAERAH barang atau aset PD barang atau aset PD minimal sekali dalam 5 tahun


digunakan oleh PD digunakan PD dibagi total sebanyak Rp.


100 % sebanyak Rp. 1,824,904,758,446.86

( -Rp : Rp1,824,904,758,446.86

x 100 % )

8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas / 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana Fasilitas & Prasarana Sebutkan jenis fasilitas/

TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi masyarakat prasarana informasi : partisipasi 1. Papan pengumuman prasarana informasi yang ada,

MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Leafleat Ada 4 Fas tidak terbatas pada daftar

2.Pos Pengaduan 3. Pengumuman di mass media online (website) yang ada

3.Leaflet 4. Mobil Keliling

4.Mobil keliling 5. Media Elektronik

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Tdk ada Tdk ada Survey kepuasan masyarakat/



KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 3 program

( 3 : 3 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 1. SOP Izin Prinsip penanaman modal

LPNK 2. SOP Izin Prinsip perubahan penanaman modal Ada 7 SOP

3. SOP Izin Prinsip perluasan penanaman modal

4. SOP Izin usaha dalam kawasan industri

5. SOP Pelayanan pengaduan









100 % sebanyak 22

( 20 : 22 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Tdk ada Tdk ada Mengacu kondisi PD


Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 53 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 20 : 20 x 100 % )





100 % ( 20 : 20 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 9 Program





sebanyak 9 Program





sebanyak 9 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 10,545,668,653.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 10,545,668,653.00 : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 13,929,708,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 10,545,668,653.00

( 159,725,000Rp : Rp10,545,668,653.00

x 100 % )

Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja Total belanja pemeliharaan - Total Belanja pemeliharaan PD



Sebesar Rp. 4,032,700,000.00


Sebesar Rp. 76,891,150.00


Sebesar Rp. 3,735,507,542.00

( 76,891,150Rp : Rp3,735,507,542.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 13,929,708,000.00


Sebesar Rp. 76,891,150.00


Sebesar Rp. 10,545,668,653.00

( 76,891,150Rp : Rp10,545,668,653.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

7 PENGELOLAAN BARANG Manajemen aset PD 18 Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada inventarisasi Buku inventarisasi barang Ada Inventarisasi dilakukan

MILIK DAERAH barang atau aset PD barang atau aset PD minimal sekali dalam 5 tahun




100 % sebanyak Rp. 46,054,318,899.00

( -Rp : Rp46,054,318,899

x 100 % )

8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas / 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana Fasilitas & Prasarana Sebutkan jenis fasilitas/

TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi masyarakat prasarana informasi : partisipasi 1. Papan pengumuman prasarana informasi yang ada,

MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Pos pengaduan Ada 7 Fas tidak terbatas pada daftar

2.Pos Pengaduan 3. leafleat yang ada

3.Leaflet 4. mobil keliling

4.Mobil keliling 5 Pengumuman di mass media cetak

5.Pengumuman di 6. Pengumuman di mass media elektronik

mass media 7. Pengumuman di mass media online (website)

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Ada Ada Survey kepuasan masyarakat/



dilaksanakan oleh PD PTSP

KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


1. URUSAN WAJIB KOPERASI & UKM

2. URUSAN PIHAN PERINDUSTRIAN

3. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)



URUSAN di kementrian/ dilaksanakan oleh oleh OPD dibagi jumlah 8 Program 12 Program 11 Program 50 % 25 % 27.273 %

PEMERINTAHAN LPNK) yang harus OPD program Nasional x 100 % - Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional yang



( 4 : 8 x 100 % ) ( 3 : 12 x 100 % ) ( 3 : 11 x 100 % )

Kesesuaian dengan 2 Keberadaan Standar Ada atau tidak Ada 9 SOP Ada 3 SOP Ada 9 SOP

kebijakan teknis Operasional Prosedur 1. SOP ttg Pengesahan badan hukum 1. SOP ttg Pengembangan dalam 1. SOP TTG Penerbitan angka

yang ditetapkan (SOP) koperasi rangka SDM Pembinaan pengenal importir

oleh pemerintah Usaha Industri 2. SOP TTG Penerbitan surat Ada 9 SOP Ada 3 SOP Ada 9 SOP

c/g kementerian/ keterangan asal

LPNK 3 SOP ttg pelayanan jasa teknis

kalibrasi dan pengujian

4 SOP ttg Persyaratan Penerbitan

SIP baha berbahaya (SIUP B2)

5 SOP ttg Rekomendasi SIUP

minuman beralkohol (SIUP MB)


TERHADAP harus dilaksanakan pelaksanaan yang pelaksanaan PERMEN 2 1 5

PERATURAN PER OPD menurut ada terhadap PERDA yang ada dibagi jumlah - PERDA yang - PERDA yang - PERDA yang 100 % 0 % 100 %

UNDANG- Peraturan Menteri yang harus PERDA yang harus seharusnya sebanyak seharusnya sebanyak seharusnya sebanyak

UNDANGAN (PERMEN) dilaksanakan dilaksanakan menurut 2 1 5

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 2 : 2 x 100 % ) ( 1: 1x 100 % ) ( 5 : 5x 100 % )



DAERAH terisi jumlah yang ada x - Jabatan yang - Jabatan yang - Jabatan yang 75 % 75 % 75 %


8 4 8

( 6: 8x 100 % ) ( 3 : 4 x 100 % ) ( 6 : 8 x 100 % )


fungsional dalam fungsional dalam struktur 1. Jafung Stastitisi 1. Jafung Penyuluh perindustrian muda 1. Jafung penguji mutu barang madya Ada 1 Org Ada 1 Org Ada 7 Org Mengacu kondisi

struktur organisasi OPD 2. Jafung Penyuluh perindustrian PD terakhir/

organisasi OPD pratama muda updated Tahun

3. Jafung Penguji mutu barang penyelia 2017

4. Jafung Penguji mutu barang

pelaksana lanjutan


(8)(2) (7A) (7B) (7C) (8A) (8)

(3)


KOPERASI & UKM PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN (1) (2)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)

4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi 6 Rasio PNS Provinsi Jumlah PNS OPD - PNS OPD sebanyak - PNS OPD sebanyak - PNS OPD sebanyak


DAERAH menyelenggarakan Provinsi - Totan PNS Provinsi sebanyak - Totan PNS Provinsi sebanyak - Totan PNS Provinsi sebanyak 0.45 % 0.15 % 0.33 %


yang relevan ( 52: 11.566 x 100 % ) ( 17 : 11.566 x 100 % ) ( 38: 11.566 x 100 % )

dengan urusan





kepemimpinan jumlah total pejabat OPD 6 Orang 3 Orang 6 Orang

yang ada x 100 % ( 6 : 6 x 100 % ) ( 3 : 3 x 100 % ) ( 6 : 6 x 100 % )





pejabat OPD yang ada x 6 Orang 3 Orang 6 Orang

100 % ( 6 : 6 x 100 % ) ( 3: 3 x 100 % ) ( 6 : 6 x 100 % )



DAERAH perencanaan pembangunan di PD berikut 2. Renja PD Satu kesatuan dokumen Satu kesatuan dokumen

pembangunan yang PD jumlahnya 3. RKAP PD Ada 4 Ada Ada


Renja PD

RKA PD

Sinkronisasi 10 Jumlah Program PD Jumlah Program PD - Program PD yang - Program RKPD yang - Program RKPD yang









program RKA OPD RENJA PD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA PD diakomodir dalam RKA PD diakomodir dalam RKA PD


RENJA OPD dalam RKA PD jumlah program 7 Program 2 Program 5 Program








dalam DPA PD x 100 % - Program dalam DPA PD - Program dalam DPA OPD - Program dalam DPA PD



(2) (7A) (7B) (7C) (8A)

ASPEK




(8)

(3)

(8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD Alokasi anggaran PD - Total anggaran OPD sebesar - Total anggaran PD sebesar - Total anggaran PD sebesar Mengacu APBD

KEUANGAN terhadap total dibagi total APBD x 100% Rp. 31,478,674,000.00 Rp. 950,000,000.00 Rp. 1,528,550,000.00 Tahun 2017


Rp. 8,834,897,375,000.00 Rp. 8,834,897,375,000.00 Rp. 8,834,897,375,000.00


Rp, 27,066,690,854.00 Rp, 937,717,270.00 Rp, 1,468,776,370.00

- Realisasi belanja APBD sebesar - Realisasi belanja APBD sebesar - Realisasi belanja APBD sebesar 0.33 0.01 0.02

Rp, 8,239,667,069,093.14 Rp, 8,239,667,069,093.14 Rp, 8,239,667,069,093.14 % % %

( Rp. 27,066,690,854.00 : ( Rp. 937,717,270.00 : ( Rp. 1,468,776,370.00 :

Rp. 8,239,667,069,093.14 x Rp. 8,239,667,069,093.14 x Rp. 8,239,667,069,093.14 x

100 % ) 100 % ) 100 % )


modal terhadap total total belanja PD x Rp, 1,430,900,000.00 Rp, - Rp, 47,000,000.00

belanja PD 100 % - Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar 4.55 % 0.00 % 3.07 %

Rp. 31,478,674,000.00 Rp. 950,000,000.00 Rp. 1,528,550,000.00


sebesar 1,272,714,800.00 sebesar - sebesar 46,981,500.00

Rp. 1,272,714,800.00 Rp. Rp. 46,981,500.00

- Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar 4.70 % 0.00 % 3.20 %

Rp. 27,066,690,854.00 Rp. 937,717,270.00 Rp. 1,468,776,370.00

( Rp. 1,272,714,800.00 : ( Rp. - : ( Rp. 46,981,500.00 :

Rp. 27,066,690,854.00 x Rp. 937,717,270.00 x Rp. 1,468,776,370.00 x

100 % ) 100 % ) 100 % )



dari total belanja dan jasa PD ) x 100 % Rp. 1,328,050,000.00 Rp. - Rp. - 14.45 % 0.00 % 0.00 %



Rp. 9,190,150,000.00 Rp. 907,000,000.00 Rp. 1,216,250,000.00


PD Sebesar PD Sebesar PD Sebesar 14.98 % 0.00 % 0.00 %

Rp. 1,243,494,000.00 Rp. - Rp. -



Rp, 8,300,366,313.00 Rp, 894,717,270.00 Rp, 1,161,194,870.00

(Rp. 1,243,494,000.00 : (Rp. - : (Rp. - :

Rp. 8,300,366,313.00 x Rp. 894,717,270.00 x Rp. 1,161,194,870.00 x

100 % ) 100 % ) 100 % )



total belanja PD 100% Rp, 1,328,050,000.00 Rp, - Rp, - 4.22 % 0.00 % 0.00 %


Rp. 31,478,674,000.00 Rp. 950,000,000.00 Rp. 1,528,550,000.00



Rp. 1,243,494,000.00 Rp. - Rp. - 4.59 % 0.00 % 0.00 %


Rp, 27,066,690,854.00 Rp, 937,717,270.00 Rp, 1,468,776,370.00

(Rp. 1,243,494,000.00 : (Rp. - : (Rp. - :

Rp. 27,066,690,854.00 x Rp. 937,717,270.00 x Rp. 1,468,776,370.00 x

100 % ) 100 % ) 100 % )

(8)(2) (7A) (7B) (7C) (8A) (8)


ASPEK

URUSAN (1) URUSAN (2) URUSAN (3) URUSAN


(3)

URUSAN URUSAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada Ada Ada

PD keuangan PD keuangan PD berikut 1. Neraca 1. Neraca 1. Neraca

(Neraca, LRA & komponen yang ada 2. LRA 2. LRA 2. LRA

CALK) (Neraca, LRA dan Calk ) 3. Calk 3. Calk 3. Calk

7 PENGELOLAAN Manajemen aset 18 Keberadaan Ada atau tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BARANG MILIK PD inventarisasi inventarisasi barang atau - - -


PD

- - -



PD total aset yang dikuasai Rp. Rp. Rp. 0 % 0 % 0 %


sebanyak 159,605,404,844.00 sebanyak - sebanyak 33,489,412,469.00

( Rp, ( Rp, - ( Rp,

x 100 % ) x 100 % ) x 100 % )

8 PEMBERIAN Bentuk-bentuk 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana Fasilitas & Prasarana Fasilitas & Prasarana Fasilitas & Prasarana

FASILITASI fasilitasi/prasarana prasarana informasi : partisipasi 1. Papan pengumuman 1. Papan pengumuman 1. Papan pengumuman

TERHADAP partisipasi 1.Papan pengumuman 2. leafleat 2. leafleat 2. leafleat Ada 4 fas Ada 2 fas Ada 3 fas

PARTISIPASI masyarakat 2.Pos Pengaduan 3. Pengumuman di mass media cetak 3 Baliho 3. mobil keliling

MASYARAKAT 3.Leaflet 4 Pengumuman di mass media 4 Buku Direktori 4 Baliho

4.Mobil keliling online (website) 5 Buku Direktori

5.Pengumuman di 5 Buku Direktori

mass media 6 Baliho

Responsivitas 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya Ada Ada Ada Ada Ada Ada Survey kepuasan




Pemda

PERDAGANGAN (1) (2)

(8)(2) (7A) (7B) (7C) (8A) (8)

(3)KOPERASI & UKM PERINDUSTRIAN

ASPEK




NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH (BIRO PEMERINTAHAN, PERBATASAN & OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)


1. URUSAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2. URUSAN WAJIB PERTANAHAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)







(1 : 1 x 100 % ) ( 1 : 1 x 100 % )


kebijakan teknis Operasional Prosedur 1. SOP Pengusulan Pensiun Pej Negara 1. SOP. Penyelesaian Konflik pertanahan &

yang ditetapkan (SOP) 2. SOP Penegasan Batas antar Kab/Kota dan Pengaduan Masyarakat

oleh pemerintah c/q Provinsi Ada 15 SOP Ada 1 SOP

kementerian/ 3. SOP Penganganan Aksi Unjuk Rasa

LPNK 4. SOP LPPD







- Perda No.2

Tahun 2015 ttg

Pelaksanaan

Transmigrasi di

Provinsi Kaltim





13 1

( 11 : 13 x 100 % ) ( 1 : 1 x 100 % )


fungsional dalam fungsional dalam struktur Ada Tidak Ada Ada 1 Org Tidak ada Mengacu kondisi

struktur organisasi PD SKPD terakhir/

organisasi PD updated Tahun

2017






FUNGSI PENUNJANG BIDANG ADM

PEMERINTAHAN WAJIB PERTANAHAN

(1) (2)

(2) (7A) (7B) (8A) (8B)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





yang relevan ( 40 : 11.566 x 100 % ) (3 : 11.566 x 100 % )

dengan urusan






yang ada x 100 % ( 11: 11 x 100 % ) ( 1 : 1 x 100 % )






100 % ( 11 : 11 x 100 % ) ( 11 : 11 x 100 % )






Renja PD

RKA PD








8 Program 1 Program






sebanyak sebanyak

8 Program 1 Program

Perencanaan 12 Jumlah Program Jumlah Program Renja - Program Renja SKPD yang - Program Renja PD yang





sebanyak sebanyak

8 Program 1 Program





(1) (2)

(2) (7A) (7B) (8A) (8B)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD Alokasi anggaran PD - Total anggaran PD sebesar - Total anggaran PD sebesar

KEUANGAN terhadap total dibagi total APBD x 100% Rp. 4,085,700,000.00 Rp. 200,000,000.00

DAERAH belanja APBD - Total belanja APBD sebesar - Total belanja APBD sebesar 0.05 % 0.002 %

Rp. 8,834,897,375,000.00 Rp. 8,834,897,375,000.00


Rp, 3,896,729,434.00 Rp, 198,429,259.00


Rp, 8,239,667,069,093.14 Rp, 8,239,667,069,093.14

( Rp. 3,896,729,434.00 : ( Rp. 198,429,259.00 :

Rp. 8,239,667,069,093.14 x Rp. 8,239,667,069,093.14 x

100 % ) 100 % )


modal terhadap total total belanja PD x Rp, - Rp, -

belanja PD 100 % - Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar - % 0 %

Rp. 4,085,700,000.00 Rp. 200,000,000.00


sebesar sebesar

Rp. - Rp. -

- Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar - % 0 %

Rp. 3,896,729,434.00 Rp. 198,429,259.00

( Rp. - : ( Rp. - :

Rp. 3,896,729,434.00 x Rp. 198,429,259.00 x

100 % ) 100 % )



dari total belanja dan jasa PD ) x 100 % Rp. 35,000,000.00 Rp. - 1.08 % 0 %



Rp. 3,242,700,000.00 Rp. 150,000,000.00



Rp. 32,421,034.00 Rp. -



Rp, 3,087,179,434.00 Rp, 149,029,259.00

(Rp. 32,421,034.00 : (Rp. - :

Rp. 3,087,179,434.00 x Rp. 149,029,259.00 x

100 % ) 100 % )



total belanja PD 100% Rp, 35,000,000.00 Rp, - 0.86 % 0 %


Rp. 4,085,700,000.00 Rp. 200,000,000.00



Rp. 32,421,034.00 Rp. - 0.83 % 0 %


Rp, 3,896,729,434.00 Rp, 198,429,259.00

(Rp. 32,421,034.00 : (Rp. - :

Rp. 3,896,729,434.00 x Rp. 198,429,259.00 x

100 % ) 100 % )





(1) (2)

(2) (7A) (7B) (8A) (8B)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





LRA, dan CALK)

7 PENGELOLAAN Manajemen aset 18 Keberadaan Ada atau tidak ada Inventarisasi

BARANG MILIK PD inventarisasi inventarisasi barang atau Buku inventaris barang satu kesatuan dok Ada Ada dilakukan minimal


PD 5 Tahun






( Rp, 11,250,521,155.00 ( Rp, satu kesatuan dokumen

x 100 % ) x 100 % )

8 PEMBERIAN Bentuk-bentuk 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana Fasilitas & Prasarana Sebutkan jenis


TERHADAP partisipasi 1.Papan pengumuman 2. leafleat Satu kesatuan PD Ada 4 Fas. Satu kesatuan fas. informasi yang ada,

PARTISIPASI masyarakat 2.Pos Pengaduan 3. mobil keliling tidak terbatas pada

MASYARAKAT 3.Leaflet 4. Pengumuman di mass media daftar yang ada


5.Pengumuman di

mass media





Pemda





(1) (2)

(2) (7A) (7B) (8A) (8B)


NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH ( BIRO HUMAS & PROTOKOL SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Pembuatan naskah pidato/sambutan

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Pelayanan & penerimaan tamu Pemda

LPNK 3. SOP Pelaksanaan upacara/acara Ada 16 SOP

4. SOP Peliputan/berita

5. SOP Penerbitan/publikasi


PERATURAN PER dilaksanakan PD menurut pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi sebanyak 1 - Perda No.6 Tahun

UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 100 % 2008 tentang

harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 1 Organisasi dan tata

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 1 : 1 x 100 % ) kerja Sekretariat

Provinsi Kaltim




100 % sebanyak 15

( 15 : 15 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Jafung Pranata humas Ada 3 Orang Mengacu kondisi PD

organisasi PD organisasi PD 2. Jafung Pranata komputer terakhir/ updated

Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 45 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 15 : 15 x 100 % )





100 % ( 15 : 15 x 100 % )




Renstra PD 3. RKAP PD Ada 4

Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD



dalam RENJA PD PD dibagi jumlah program sebanyak 7 Program 87.5 %



sebanyak 8 Program



dalam RKA PD PD dibagi jumlah program sebanyak 7 Program 100

dalam RKA PD x 100 % - Program RKA PD %

sebanyak 7 Program





sebanyak 7 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD terhadap Alokasi anggaran PD dibagi - Total anggaran PD Mengacu APBD Tahun

KEUANGAN DAERAH total belanja APBD total APBD x 100% Sebesar Rp. 14,500,000,000.00 2017 terakhir


Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 14,071,211,535.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 14,071,211,535Rp : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 14,500,000,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 14,071,211,535.00

( 296,050,000Rp : Rp14,071,211,535.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 13,340,600,000.00


Sebesar Rp. 19,144,000.00


Sebesar Rp. 12,959,761,535.00

( 19,144,000Rp : Rp12,959,761,535.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 14,500,000,000.00


Sebesar Rp. 19,144,000.00


Sebesar Rp. Rp14,071,211,535.00

( 19,144,000Rp : Rp14,071,211,535.00

x 100 % )

Teliti apakah laporan

Laporan keuangan PD 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada 3 dok keuangan yang ada

keuangan PD keuangan PD berikut 1. Neraca sudah lengkap

(Neraca, LRA & CALK ) komponen yang ada 2. LRA (Neraca, LRA,

(Neraca, LRA dan Calk ) 3. Calk Calk)


KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 4,662,372,175.00

( -Rp : 4,662,372,175.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. leafleat Ada 4 Fas

2.Pos Pengaduan 3. Pengumuman di mass media cetak


4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Tidak ada Tidak ada Survey kepuasan

masyarakat kepuasan masyarakat survey kepuasan masyarakat pelanggan yg

terhadap pelayanan publik dilakukan oleh Pemda


KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH ( BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. Tata cara pemberian hibah & bantuan

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) sosial Pemerintah Provinsi Kaltim

LPNK 2. Tata cara penghunian asrama mahasiswa Kaltim Ada 2 SOP






Provinsi Kaltim




100 % sebanyak 13

( 10 : 13 x 100 % )




Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 30 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 10 : 10 x 100 % )





100 % ( 10 : 10 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 8 Program





sebanyak 8 Program





sebanyak 8 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)


KEUANGAN DAERAH total belanja APBD total APBD x 100% Sebesar Rp. 2,462,000,000.00 2017terakhir


Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 2,246,017,222.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 2,246,017,222Rp : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 2,462,000,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 2,246,017,222.00

( 49,118,000Rp : Rp2,246,017,222.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 1,742,900,000.00


Sebesar Rp. 20,000,000.00


Sebesar Rp. 1,547,399,222.00

( 20,000,000Rp : Rp1,547,399,222.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 2,462,000,000.00


Sebesar Rp. 20,000,000.00


Sebesar Rp. Rp2,246,017,222.00

( 20,000,000Rp : Rp2,246,017,222.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 3,184,990,164.00

( -Rp : Rp3,184,990,164.00

x 100 % )


TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi masyarakat prasarana informasi : partisipasi

MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 1. Papan pengumuman Ada 2 Fas

2.Pos Pengaduan 2. Website

3.Leaflet 3. Media Elektronik

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Tdk ada Tdk ada Survey kepuasan



dilaksanakan oleh PD ….

KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH ( BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Pembuatan SPPD dalam negeri kepala PD

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) dilingkungan pemprov Kaltim

LPNK 2. SOP Penggunaan fasilitas lamin etam & guest house Ada 44 SOP

3. SOP pelayanan transportasi

4. SOP Pelayanan pendistribusian berita biasa

berklasifikasi rahasia

5. SOP Pelayanan pendistribusian berita melalui

alat komunikasi






Provinsi Kaltim




100 % sebanyak 13

( 13 : 13 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Tidak ada Tidak ada Mengacu kondisi PD


Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 134 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 13 : 13 x 100 % )





100 % ( 13 : 13 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 6 Program





sebanyak 6 Program





sebanyak 6 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 107,364,199,509.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 107,364,199,509.00 : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 127,593,720,769.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 107,364,199,509.00

( 3,265,402,950Rp : Rp107,364,199,509.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 55,190,871,275.00


Sebesar Rp. 9,400,383,249.00


Sebesar Rp. 48,087,010,886.00

( 9,400,383,249Rp : Rp48,087,010,886.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 127,593,720,769.00


Sebesar Rp. 9,400,383,249.00


Sebesar Rp. Rp107,364,199,509.00

( 9,400,383,249Rp : Rp107,364,199,509.00

x 100 % )

Laporan keuangan PD 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Teliti apakah laporan

keuangan PD keuangan PD berikut 1. Neraca Ada 3 dok keuangan yanga da sudah




KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




digunakan oleh PD digunakan PD dibagi total sebanyak Rp. 458,375,000.00


100 % sebanyak Rp. 151,860,944,210.00

( 458,375,000Rp : Rp151,860,944,210.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Media Elekronik Ada 2 Fas

2.Pos Pengaduan

3.Leaflet

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Tidak ada Tidak ada Survey kepuasan masy



KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH ( BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1: 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP LAKIP Provinsi kaltim

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

LPNK Provinsi Kaltim Ada 40 SOP

3. SOP Tindak lanjut permintaan Fasilitasi dari

Kabupaten/kota

4. SOP Penyusunan Pedoman Pemberdayaan

Kapasitas Kelembagaan

5. SOP Konsep uraian Tugas JFU






Provinsi Kaltim




100 % sebanyak 14

( 14 : 14 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Jafung Pranata komputer Ada 2 Orang Mengacu kondisi PD


Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 28 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 14 : 14 x 100 % )





100 % ( 14 : 14 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 7 Program



dalam RKA PD PD dibagi jumlah program sebanyak 7 Program 100.00 %


sebanyak 7 Program



dalam DPA PD PD dibagi jumlah program sebanyak 7 Program 100.00 %


sebanyak 7 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 1,584,465,610.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 1,584,465,610Rp : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 1,700,000,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 1,584,465,610.00

( 180,600,000Rp : Rp1,584,465,610.00

x 100 % )


pemeliharaan dari total dari total belanja barang dan Sebesar Rp. -


Sebesar Rp. 1,280,200,000.00


Sebesar Rp. -


Sebesar Rp. 1,174,665,610.00

( -Rp : Rp1,174,665,610.00

x 100 % )


pemeliharaan dari total dari total belanja PD x Sebesar Rp. -


Sebesar Rp. 1,700,000,000.00


Sebesar Rp. -


Sebesar Rp. 1,584,465,610.00

( -Rp : Rp1,584,465,610.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 2,965,264,591.00

( -Rp : Rp2,965,264,591.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 1 Pengumuman di mass media online (website) Ada 1

2.Pos Pengaduan

3.Leaflet

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Ada Ada Survey kepuasan masy



KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH SETDA.PROV.KALTIM



(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 0 program

( 0 : 0 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Tata Cara Pengajuan Persetujuan Pergeseran

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) Program Kegiatan

LPNK 2. SOP Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Ada 3 SOP

Jamak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Prov.Kaltim

3. SOP Penyelenggaraan Rapat Pengendalian Operasional

Kegiatan

2 KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang harus 3 Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan - Perda No.6 Tahun

PERATURAN PER dilaksanakan PD menurut pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi sebanyak 1 2008 tentang

UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 100 % Organisasi dan tata

harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 1 kerja Sekretariat

Provinsi Kaltim




100 % sebanyak 13

( 11 : 13 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Ada 2 Mengacu kondisi PD


Tahun 2017





KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 24 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 11 : 11 x 100 % )





100 % ( 11 : 11 x 100 % )


PEMBANGUNAN perencanaan pembangunan yang perencanaan perencanaan SKPD berikut 1. Renstra PD



Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 2 Program

Sinkronisasi program RKA SKPD 11 Jumlah Program RENJA Jumlah Program Renja RKPD - Program Renja RKPD yang diakomodir




sebanyak 2 Program





sebanyak 2 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 4,285,896,837.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 4,285,896,837Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 4,630,000,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 4,285,896,837.00

( 352,610,064Rp : Rp4,285,896,837.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 2,890,150,000.00


Sebesar Rp. 45,776,000.00


Sebesar Rp. 2,585,236,773.00

( 45,776,000Rp : Rp2,585,236,773.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 4,630,000,000.00


Sebesar Rp. 72,311,556.00


Sebesar Rp. 4,285,896,837.00

( 72,311,556Rp : Rp4,285,896,837.00

x 100 % )






(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen aset PD 18 Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada inventarisasi Buku inventarisasi barang Ada





100 % sebanyak Rp. 5,398,920,515.00

( -Rp : 5,398,920,515.00

x 100 % )


TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi masyarakat prasarana informasi : partisipasi 1. Pengumuman di mass media online (website)

MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Web Site Ada 1 Fas.

2.Pos Pengaduan

3.Leaflet

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media




KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH ( BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Pelaksanaan rakor

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Penyusunan rencana kegiatan

LPNK 3. SOP Penyusunan laporan inventaris barang Ada 13 SOP

4. SOP Penyusunan laporan kegiatan

5. SOP Penyusunan LAKIP






Provinsi Kaltim




100 % sebanyak 13

( 13 : 13 x 100 % )




Tahun 2017


KINERJA

(2) (7) (8)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 40 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 13 : 13 x 100 % )





100 % ( 13 : 13 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD

Sinkronisasi program RENJA PD 10 Jumlah Program RKPD Jumlah Program PD yang - Program RKPD yang diakomodir





sebanyak 7 Program




dalam RKA PD x 100 % -

sebanyak 7 Program





sebanyak 7 Program

KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 2,987,404,350.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 2,987,404,350Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 3,200,000,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 2,987,404,350.00

( -Rp : 2,987,404,350.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 2,604,950,000.00


Sebesar Rp. 18,030,000.00


Sebesar Rp. 2,392,404,350.00

( 18,030,000Rp : 2,392,404,350.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 3,200,000,000.00


Sebesar Rp. 9,850,000.00


Sebesar Rp. 2,987,404,350.00

( 9,850,000Rp : Rp3,200,000,000.00

x 100 % )





KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 204,886,000.00

( -Rp : Rp204,886,000.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Ada 1 fas

2.Pos Pengaduan 3.

3.Leaflet 4.

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Survey kepuasan masy

masyarakat kepuasan masyarakat survey kepuasan masyarakat Tidak ada Tidak ada pelanggan yang dilakukan


KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH ( BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Evaluasi & klarifikasi serta pemantauan

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) Produk Hukum Kab/kota

LPNK 2. SOP Pemberian bantuan hukum dilingkungan Ada 10 SOP

3. SOP Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

4. SOP Hak Asasi Manusia

5. SOP Penyusunan Rancangan Perda









100 % sebanyak 13

( 13 : 13 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Jafung Perancang Peraturan Perundang-undangan Ada 3 Orang Mengacu kondisi PD

organisasi PD organisasi PD 2. Jafung Pustakawan terakhir/ updated

Tahun 2017


KINERJA

(2) (7) (8)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 27 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 13 : 13 x 100 % )





100 % ( 13 : 13 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 7 Program





sebanyak 7 Program





sebanyak 7 Program

KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 2,577,844,614.00


Sebesar Rp. 8,239,667,669,093.14

( 2,577,844,614Rp : 8,239,667,669,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 2,600,000,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 2,577,844,614.00

( -Rp : Rp2,577,844,614.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 1,448,000,000.00


Sebesar Rp. 14,955,000.00


Sebesar Rp. 1,426,744,614.00

( 14,955,000Rp : Rp1,426,744,614.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 2,600,000,000.00


Sebesar Rp. 14,955,000.00


Sebesar Rp. 2,577,844,614.00

( 14,955,000Rp : Rp2,577,844,614.00

x 100 % )





KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 2,182,356,884.00

( -Rp : 2,182,356,884.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 1. Papan pengumuman Ada 2 Fas

2.Pos Pengaduan 2. Pengumuman di mass media online (website)

3.Leaflet 3 Pengumuman media elektronik

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Tdk ada Tdk ada Survey kepuasan masy



KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Penyusunan & Penetapan Perda ttg APBD &

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) PerGub ttg Penjabaran APBD Provinsi Kaltim

LPNK 2. SOP Penerbitan Keputusan Gubernur ttg Penetapan Ada 14 SOP

pejabat yang berwenang menandatangani Surat

Perintah Membayar (SPM) & yang diberi wewenang

mengesahkan

SPJ pada PD/UPTD dilingkungan PemProv.Kaltim

3. SOP Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

4. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D)

5. SOP Optimalisasi Kas Daerah pada Bank Pemerintah



UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 75 % Org & Tata Kerja Sekretariat

harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 4 Daerah Prov.Kaltim

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 3 : 4 x 100 % ) - Perda No.13 Tahun 2010 ttg

Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah

- Perda No.9 Tahun 2013 ttg

APBD Tahun Anggaran 2014

- Perda No…. Tahun 2014 ttg

Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014




100 % sebanyak 25

( 25: 25 x 100 % )




Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)



yang relevan dengan urusan - Totan PNS Provinsi 0.79 %

Terkait sebanyak 11,566 personil

( 91 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 25 : 25 x 100 % )





100 % ( 25 : 25 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 6 Program





sebanyak 6 Program





sebanyak 6 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 30,490,386,737.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 30,490,386,737Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 36,308,208,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 30,490,386,737.00

( 656,780,000Rp : Rp30,490,386,737.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 21,514,800,000.00


Sebesar Rp. 285,999,852.00


Sebesar Rp. 17,765,235,936.00

( 285,999,852Rp : Rp17,765,235,936.00

x 100 % )


pemeliharaan dari total dari total belanja PD x Sebesar Rp. Rp382,050,000.00


Sebesar Rp. Rp36,308,208,000.00


Sebesar Rp. Rp285,999,852.00


Sebesar Rp. Rp30,490,386,737.00

( -Rp : Rp36,308,208,000.00

x 100 % )


keuangan PD keuangan PD berikut 1. Neraca keuangan yanga ada sudah




KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




digunakan oleh PD digunakan PD dibagi total sebanyak Rp. 2,926,331,900.00


100 % sebanyak Rp. 2,011,019,727,372.10

( 2,926,331,900Rp : 2,011,019,727,372.10

x 100 % )


TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi masyarakat prasarana informasi : partisipasi 1.Papan pengumuman Ada 1 Fas

MASYARAKAT 1.Papan pengumuman

2.Pos Pengaduan

3.Leaflet

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Tidak Ada Tidak Ada Survey kepuasan masy



KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH ( BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

(1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Penyelesaian Naskah Surat di Bidang Energi &

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) Sumber Daya

LPNK 2. SOP Koordinasi Penyelesaian Tugas di Bidang Energi

dan Sumber Daya Mineral

3. SOP Identifkasi Permasalahan, pengumpulan dan Ada 12 SOP

Rekapitulasi data

4 SOP Penyusunan Rumusan dan Rekomendasi






Provinsi Kaltim




100 % sebanyak 13

( 11 : 13 x 100 % )




Tahun 2017


KINERJA

(2) (7) (8)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 26 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 11 : 11 x 100 % )





100 % ( 11 : 13 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 4 Program





sebanyak 4 Program





sebanyak 4 Program

KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 1,031,478,141.00


Sebesar Rp. 8,239,667,669,093.14

( 1,031,478,141Rp : 8,239,667,669,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 1,565,000,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 1,031,478,141.00

( 105,960,000Rp : 1,031,478,141.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 1,458,000,000.00


Sebesar Rp. 9,811,500.00


Sebesar Rp. 925,518,141.00

( 9,811,500Rp : 925,518,141.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 1,565,000,000.00


Sebesar Rp. 9,811,500.00


Sebesar Rp. 1,031,478,141.00

( 9,811,500Rp : 1,031,478,141.00

x 100 % )





KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)





aset yang dikuasai PD x - Aset yang dikuasai PD - %

100 % sebanyak Rp. -

( -Rp : Rp0

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Pengumuman di mass media elektronik Ada 3 Fas


3.Leaflet

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media





KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )

Kesesuaian dengan kebijakan 2 Keberadaan Standar Ada atau tidak

teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1 SOP Badan Musyawarah DPRD Kaltim 9 SOP

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2 SOP Penyusunan Raperda Provinsi Kaltim

LPNK 3 SOP Rancangan Perda

4 SOP Pengawasna oleh DPRD Provinsi Kaltim

5 SOP Rapat paripurna Istimewa Provinsi Kaltim



UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 35.48 % 2008 tentang



Provinsi Kaltim




100 % sebanyak 13

( 13 : 13 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Tidak Ada 0 % Mengacu kondisi PD


Tahun 2017


KINERJA

(2) (7) (8)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 96 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 13 : 13 x 100 % )





100 % ( 13 : 13 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 5 Program





sebanyak 5 Program





sebanyak 5 Program

KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,375,000,000

- Realisasi anggaran PDSebesar Rp. 91,026,049,072.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 91,026,049,072Rp : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 95,903,521,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 91,026,049,072.00

( 391,498,000Rp : 91,026,049,072.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 83,193,240,000.00


Sebesar Rp. 4,863,913,244.00


Sebesar Rp. 79,853,401,385.00

( 4,863,913,244Rp : Rp79,853,401,385.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 95,903,521,000.00


Sebesar Rp. 4,863,913,244.00


Sebesar Rp. 91,026,049,072.00

( 4,863,913,244Rp : Rp91,026,049,072.00

x 100 % )





KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 241,086,823,460.00

( -Rp : 241,086,823,460.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Sms Ada 4 dok

2.Pos Pengaduan 3. Pengumuman di mass media elektronik


4.Mobil keliling 5. Pos Pengaduan

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Tdk ada Tdk adas Survey kepuasan masy



KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN KEUANGAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Penatausahaan PKB & BBNKB Ada 2 SOP

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Prosedur Pembayaran E-Samsat

LPNK



UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 100 % Org & Tata Kerja Dinas



Pajak Daerah Provinsi Kaltim


Retribusi jasa umum


Retribusi jasa usaha


Retribusi Perizinan tertentu

- Perda No.7Tahun 2012 ttg

Penyertaan modal Pemprov.

Kaltim


Sumbangan pihak ketiga




100 % sebanyak 55

( 51 : 55 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Tdk ada Tdk ada Mengacu kondisi SKPD


Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 249 : 11.566 x 100 % )



pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada 94.1 %


100 % ( 48 : 51 x 100 % )





100 % ( 51 : 51 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD

Sinkronisasi program RENJA SKPD 10 Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir





sebanyak 9 Program





sebanyak 9 Program


program dan anggaran SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam DPA dalam DPA PD



sebanyak 9 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 141,881,930,988.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 141,881,930,988Rp : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 166,894,623,450.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 141,881,930,988.00

( 322,900,200Rp : Rp141,881,930,988.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 25,622,900,000.00


Sebesar Rp. 1,567,875,669.00


Sebesar Rp. 22,384,550,985.00

( 1,567,875,669Rp : Rp22,384,550,985.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 166,894,623,450.00


Sebesar Rp. 1,567,875,669.00


Sebesar Rp. 141,881,930,988.00

( 1,567,875,669Rp : Rp141,881,930,988.00

x 100 % )






(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





aset yang dikuasai PD x - Aset yang dikuasai PD 0.00

100 % sebanyak Rp. 318,464,606,947.36

( -Rp : Rp318,464,606,947.36

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. leafleat Ada 4 dok



4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media




KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Judul kegiatan

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Penyusunan SK Tim

LPNK 3. SOP Pembuatan proposal Ada 6 SOP

4. SOP TOR

5. SOP Seminar






"- Perda No.9 Tahun 2016 ttg

ttg OPD




100 % sebanyak 20

( 16 : 20 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Jafung Peneliti utama Ada 17 Orang Mengacu kondisi Perangkat

organisasi PD organisasi PD 2. Jafung peneliti madya Daerah terakhir/ updated

3. Jafung Peneliti muda Tahun 2017

4. Jafung Peneliti pertama





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM dalam 6 Rasio PNS Provinsi Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS PD




(88 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 16 : 20 x 100 % )





100 % ( 16 : 20 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 9 Program





sebanyak 9 Program





sebanyak 9 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 14,890,673,245.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 14,890,673,245Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 16,896,676,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 14,890,673,245.00

( 60,400,000Rp : Rp14,890,673,245.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 3,931,500,000.00


Sebesar Rp. 262,858,713.00


Sebesar Rp. 3,754,349,947.00

( 262,858,713Rp : Rp3,754,349,947.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 16,896,676,000.00


Sebesar Rp. 262,858,713.00


Sebesar Rp. 14,890,673,245.00

( 262,858,713Rp : Rp14,890,673,245.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 15,524,848,746.00

( -Rp : Rp15,524,848,746.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Leafleat/baliho Ada 6 Fas


3.Leaflet 4. Forum komunikasi ke litbangan

4.Mobil keliling 5. Pos Pengaduan

5.Pengumuman di 6. Media Cetak

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Ada Ada

masyarakat kepuasan masyarakat survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik


KINERJA

(2) (7) (8)

Survey kepuasan

masyarakat/pelanggan yang

dilakukan oleh UPTB-BPMSK


NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG BIDANG PENGAWASAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 2 program

( 2 : 4 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Pemeriksaan / audit kinerja

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Pemeriksaan khusus

LPNK 3. SOP Penanganan Pengaduan Mas dan Tromol Pos 7000 Ada 38 SOP

4. SOP Evaluasi LPPD Kab/kota

5. SOP Diklat dilingkungan Inspektorat

6. SOP Penyampaian dan pengadministrasian

LHP



UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 100 % Org & Tata Kerja Inspektorat,

harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 1 Bappeda & Lembaga teknis

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 1 : 1 x 100 % ) Daerah Prov.Kaltim


KELEMBAGAAN DAERAH dan eselonering yang (yang diisi) dibagi sebanyak 9 Eselon II, 1 Orang

terisi jumlah yang ada x - Jabatan yang harus ada 100 % Eselon III, 5 Orang

100 % sebanyak 9 Eselon IV, 3 Orang

( 9 : 9 x 100 % )

5 Keberadaan jabatan Ada atau tidaknya jabatan Auditor

fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Jafung Auditor madya Ada 2 Jab Mengacu kondisi Perangkat

organisasi PD organisasi PD 2. Jafung Auditor Muda Daerah terakhir/ updated

3. Jafung Auditor pratama Tahun 2017

4. Jafung Auditor Penyelia

5. Jafung Auditor Pelaksana Lanjutan

6. Jafung Auditor Kepegawaian

P2UPD

1. Pengawas Pemerintah Pertama

2. Pengawas Pemerintah Muda





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 59 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 9 : 9 x 100 % )



kepemimpinan dibagi jumlah - jabatan yang ada 88.9 %


100 % ( 8 : 9 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 11 Program





sebanyak 11 Program





sebanyak 11 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 15,188,083,889.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 15,188,083,889Rp : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 16,045,791,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 15,188,083,889.00

( -Rp : Rp15,188,083,889.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 7,100,000,000.00


Sebesar Rp. 65,706,800.00


Sebesar Rp. 6,898,948,035.00

( 65,706,800Rp : Rp6,898,948,035.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 16,045,791,000.00


Sebesar Rp. 65,706,800.00


Sebesar Rp. 15,188,083,889.00

( 65,706,800Rp : Rp15,188,083,889.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





aset yang dikuasai PD x 100% - Aset yang dikuasai PD - %

sebanyak Rp. 8,537,685,900.00

( -Rp : Rp8,537,685,900.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Pos pengaduan' tromol pos 7000 Ada 4 fas.


3.Leaflet 4. Leaflet

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Ada Ada

masyarakat kepuasan masyarakat survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik


Survey penyebaran kuisioner

kepuasan kinerja Inspektorat

ditujukan kepada OPD Prov.

Kaltim. Hasil masih menunggu

proses pengumpulan hasil

survey Tahun 2017

KINERJA

(2) (7) (8)


NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Perbaikan SK CPNS/PNS Gol.III

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Penetapan pejabat pelaksana Tugas / pejabat

LPNK pelaksana harian dalam jabatan Struktural eselon II Ada 103 SOP

dilingkungan Pemprov Kaltim

3. SOP Permohona pindah antar instansi di

lingkungan Pemprov Kaltim

4. SOP Pelaporan updating data melalui

rekonsiliasi data SIMPEG

5. SOP Penetapan peserta ujian penyesuaian ijazah

6. SOP Permohonan Pindah Antar Kab/Kota Lingkup Kaltim

7. SOP Penyusunan formasi PNSD



UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 100 % Pembentukan dan susunan

harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 1 Perangkat Daerah Prov.





100 % sebanyak 19

( 19 : 19 x 100 % )

5 Keberadaan jabatan Ada atau tidaknya jabatan 3

fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1 Analisis Kepegawaian Ada 3 Jab Mengacu kondisi PD

organisasi PD organisasi PD 2 Pranata Komputer terakhir/ updated

3 Arsiparis Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 54 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 19 : 19 x 100 % )





100 % ( 19 : 19 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 9 Program





sebanyak 6 Program





sebanyak 6 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 18,813,487,850.50


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 18,813,487,851Rp : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 20,757,555,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 18,813,487,850.50

( -Rp : Rp18,813,487,850.50

x 100 % )




Sebesar Rp. 12,144,538,000.00


Sebesar Rp. 425,312,938.00


Sebesar Rp. 11,868,015,995.50

( 425,312,938Rp : Rp11,868,015,995.50

x 100 % )




Sebesar Rp. 20,757,555,000.00


Sebesar Rp. 425,312,938.00


Sebesar Rp. 18,813,487,850.50

( 425,312,938Rp : Rp18,813,487,850.50

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 53,615,180,215.00

( -Rp : Rp53,615,180,215.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. leafleat Ada 6 Fas

2.Pos Pengaduan 3. Pengumuman di mass media elektronik


4.Mobil keliling 5. Front Office

5.Pengumuman di 6. Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat

mass media




KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Permintaan Tenaga Pengajar

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Penyusunan panduan

LPNK 3. SOP Permintaan pengawas ujian Ada 109 SOP

4. SOP STTPP

5. SOP Pembuatan Sertifikat Diklat


PERATURAN PER dilaksanakan PD menurut pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi sebanyak 3 - Pergub No.80 Tahun 2016 ttg

UNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri (PERMEN) terhadap PERDA yang Jumlah PERDA yang harus - PERDA yang seharusnya 100 % Susunan organisasi, Tugas Fun

harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 3 ngsi dan tata kerja BPSDM

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 3 : 3 x 100 % ) Prov.Kaltim


Retribusi Jasa Umum


Retribusi Jasa Usaha




100 % sebanyak 16

( 13 : 16 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Jafung Widyaiswara Utama Ada 12 Orang Mengacu kondisi PD

organisasi PD organisasi PD 2. Jafung Widyaiswara Madya terakhir/ updated

3. Jafung Widyaiswara Muda Tahun 2017

4. Jafung Widyaiswara Pertama


KINERJA

(2) (7) (8)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 69 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 16 : 16 x 100 % )





100 % ( 13 : 16 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 7 Program





sebanyak 7 Program





sebanyak 7 Program

KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 14,396,871,854.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.00

( 14,396,871,854 : Rp8,239,667,069,093.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 16,901,158,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 14,396,871,854.00

( 37,890,000Rp : 14,396,871,854.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 6,619,500,000.00


Sebesar Rp. 764,150,008.00


Sebesar Rp. 5,548,223,549.00

( 764,150,008Rp : 5,548,223,549.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 16,901,158,000.00


Sebesar Rp. 764,150,008.00


Sebesar Rp. 14,396,871,854.00

( 764,150,008Rp : Rp14,396,871,854.00

x 100 % )





KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 205,626,354,687.00

( -Rp : 205,626,354,687.00

x 100 % )


TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi masyarakat prasarana informasi : partisipasi 1. Website

MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Papan pengumuman Ada 4 fas.

2.Pos Pengaduan 3. leafleat


4.Mobil keliling 5. Pengumuman di mass media cetak

5.Pengumuman di Pengumuman di mass media online (website)

mass media Mesjid Tarbiyatul Muttaqin

Lapangan Olah Raga

Asrama

Guest House

Poliklinik

Lab Komputer & bahasa

Perpustakaan

Aula sedang dan besar




KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEPEGAWAIAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Pembuatan kartu JPK Prov. Kaltim

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Penyediaan KPR bagi PNS / Anggota Korpri

LPNK Prov. Kaltim Ada 40 SOP

3. SOP Bantuan hukum

4. SOP Uraian prosedur pelayanan pasien di Lab

PPK PNS Prov.Kaltim

5. SOP Uraian prosedur pemusnahan, resp, sampah

patogen dan bahan medis laboratorium









100 % sebanyak 10

( 9 : 10 x 100 % )

5 Keberadaan jabatan Ada atau tidaknya jabatan 1 Dokter Umum

fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 2 Dokter Gigi Muda Mengacu kondisi PD

organisasi PD organisasi PD 3 Dokter Muda 7 terakhir/ updated

4 Perawat Penyelia Tahun 2017

5 Perawat Gigi Pelaksana


KINERJA

(2) (7) (8)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 30 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 9 : 9 x 100 % )





100 % (9 : 9 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 4 Program





sebanyak 4 Program





sebanyak 4 Program

KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 8,031,044,903,000.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.00

( 8,031,044,903,000Rp : Rp8,239,667,069,093.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 8,828,076,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 8,031,044,903,000.00

( 536,610,000Rp : Rp8,031,044,903,000

x 100 % )




Sebesar Rp. 2,797,070,000.00


Sebesar Rp. 773,512,800.00


Sebesar Rp. 2,797,070,000.00

( 773,512,800Rp : Rp2,797,070,000.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 8,828,076,000.00


Sebesar Rp. 773,512,800.00


Sebesar Rp. 8,031,044,903,000.00

( 773,512,800Rp : Rp8,031,044,903,000.00

x 100 % )





KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 27,773,303,887.00

( -Rp : 27,773,303,887.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Mobil keliling Ada 3 dok


3.Leaflet

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media




KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


1. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN

2. URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI


(1) (3) (4) (5) (6) (9)







( 7 : 7 x 100 % ) ( 1 : 1 x 100 % )


kebijakan teknis Operasional Prosedur 1. SOP Pembentukan organisasi 1. SOP Penerbitan surat keputusan

yang ditetapkan (SOP) pengusaha (APINDO) Gubernur Kaltim ttg pencadangan

oleh pemerintah c/q 2. SOP Ijin Penggunaan/pengesahan arela transmigrasi Ada 12 SOP Ada 4 SOP

kementerian/ peralatan keselamatan kerja

LPNK 3. SOP Penerbitan perpanjang rencana

pengguna tenaga kerja asing (RPTKA)







- Perda No.2

Tahun 2015 ttg

Pelaksanaan

Transmigrasi di

Provinsi Kaltim





27 4

( 27 : 27 x 100 % ) ( 3 : 4 x 100 % )


fungsional dalam fungsional dalam struktur 1. ILK Ahli Madya Kej. Teknik Mekanik Penggerak swadaya masyarakat Ada 80 Org Ada 1 Org Mengacu kondisi

struktur organisasi PD 2. ILK Ahli Madya Kej. Otomotif SKPD terakhir/

organisasi PD 3. ILK Manajemen dan Produktifitas updated Tahun

4. Pengawas ketenagakerjaan muda 2017

5. Mediator Hub. Industrial Muda

6. ILK Ahli Madya Kej. Listrik






KETENAGAKERJAAN TRANSMIGRASI (1) (2)

(2) (7A) (7B) (8A) (8B)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





yang relevan ( 179 : 11.566 x 100 % ) (16 : 11.566 x 100 % )

dengan urusan






yang ada x 100 % ( 27: 27x 100 % ) ( 4 : 4 x 100 % )






100 % ( 25 : 27 x 100 % ) ( 3 : 4 x 100 % )






Renja PD

RKA PD








6 Program 2 Program






sebanyak sebanyak

6 Program 2 Program






sebanyak sebanyak

7 Program 2 Program

ASPEK JENIS DATA CAPAIAN KINERJA



(2) (7A) (7B) (8A) (8B)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD Alokasi anggaran PD - Total anggaran PD sebesar - Total anggaran PD sebesar Mengacu APBDKEUANGAN terhadap total dibagi total APBD x 100% Rp. 2,146,670,000.00 Rp. 400,000,000.00 Tahun 2017DAERAH belanja APBD - Total belanja APBD sebesar - Total belanja APBD sebesar 0.02 % 0.005 %

Rp. 8,834,897,375,000.00 Rp. 8,834,897,375,000.00


Rp, 1,867,286,550.00 Rp, 364,818,314.00


Rp, 8,239,667,069,093.14 Rp, 8,239,667,069,093.14

( Rp. 1,867,286,550.00 : ( Rp. 364,818,314.00 :

Rp. 8,239,667,069,093.14 x Rp. 8,239,667,069,093.14 x

100 % ) 100 % )


modal terhadap total total belanja PD x Rp, 153,500,000.00 Rp,


Rp. 2,146,670,000.00 Rp. 400,000,000.00


sebesar sebesar

Rp. 119,285,000.00 Rp.


Rp. 1,867,286,550.00 Rp. 364,818,314.00

( Rp. 119,285,000.00 : ( Rp. - :

Rp. 1,867,286,550.00 x Rp. 364,818,314.00 x

100 % ) 100 % )



dari total belanja dan jasa PD ) x 100 % Rp. 310,750,000.00 Rp. - 5.15 % 0 %



Rp. 6,033,810,000.00 Rp. 2,905,098,400.00



Rp. 278,063,122.00 Rp. -



Rp, 16,305,218,590.19 Rp, 2,724,797,793.00

(Rp. 278,063,122.00 : (Rp. - :

Rp. 16,305,218,590.19 x Rp. 2,724,797,793.00 x

100 % ) 100 % )



total belanja PD 100% Rp, 310,750,000.00 Rp, - 14.48 % 0 %


Rp. 2,146,670,000.00 Rp. 400,000,000.00



Rp. 278,063,122.00 Rp. - 14.89 % 0 %


Rp, 1,867,286,550.00 Rp, 364,818,314.00

(Rp. 278,063,122.00 : (Rp. - :

Rp. 1,867,286,550.00 x Rp. 364,818,314.00 x

100 % ) 100 % )


(2) (7A) (7B) (8A) (8B)




(1) (3) (4) (5) (6) (9)





LRA, dan CALK)




PD






( Rp, 136,662,378,667.00 ( Rp,

x 100 % ) x 100 % )




PARTISIPASI masyarakat 2.Pos Pengaduan 3. mobil keliling



5.Pengumuman di

mass media





Pemda

CAPAIAN KINERJA

(2) (7A) (7B) (8A) (8B)



ASPEKJENIS DATA


NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

2. PENGENDALIAN PENDUDUK & KB


(1) (3) (4) (5) (6) (9)



URUSAN di kementrian/ dilaksanakan oleh oleh PD dibagi jumlah 3 Program 4 Program 1 Program 100 % 100 % 100 %

PEMERINTAHAN LPNK) yang harus PD program Nasional x 100 % - Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional yang - Jumlah program Nasional yang



( 3 : 3 x 100 % ) ( 4 : 4x 100 % ) ( 1 : 1 x 100 % )


kebijakan teknis Operasional Prosedur Ada 5 5 0 0

yang ditetapkan (SOP) 1. SOP Pelayanan penanganan

oleh pemerintah pengaduan secara langsung

c/g kementerian/ 2. SOP Pelayanan konseling

LPNK 3. SOP konsultasi hukum

4. SOP Pendampingan di pengadilan

5. SOP Rujukan pelayanan rumah aman


TERHADAP harus dilaksanakan pelaksanaan yang pelaksanaan PERMEN 4 0 0 - Perda No.8 Th

PERATURAN PER PD menurut ada terhadap PERDA yang ada dibagi jumlah - PERDA yang - PERDA yang - PERDA yang 66.7 % 0 % 0 % 2008 ttg Org &

UNDANG- Peraturan Menteri yang harus PERDA yang harus seharusnya sebanyak seharusnya sebanyak seharusnya sebanyak Tata Kerja Dinas

UNDANGAN (PERMEN) dilaksanakan dilaksanakan menurut 6 0 0 Daerah Prov.

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 4 : 6 x 100 % ) ( 0 : 0 x 100 % ) ( 0 : 0 x 100 % ) Kaltim

- Perda No.10 Th

20121 ttg Penye-

lenggaraan Jln.

Umum & Khusus

- Perda No.14 Th

20121 ttg Penge-

lolaan air tanah



DAERAH terisi jumlah yang ada x - Jabatan yang - Jabatan yang - Jabatan yang 88.2 % 75 % 75 %


17 4 4

( 15: 17 x 100 % ) ( 3 : 4 x 100 % ) ( 3 : 4 x 100 % )



struktur organisasi PD Ada Tidak ada Ada 1 Tidak ada 1 PD terakhir/

organisasi PD updated Tahun 2017




ASPEK

3. ADM. KEPENDUDUKAN & CAPIL


(3)

URUSAN (1) URUSAN (2) URUSAN (3) URUSAN URUSAN URUSANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN &

PERLINDUNGAN ANAKPENGENDALIAN PENDUDUK & KB ADM. KEPENDUDUKAN & CAPIL

(1) (2)

(8C)(2) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi 6 Rasio PNS Provinsi Jumlah PNS PD - PNS PD sebanyak - PNS PD sebanyak - PNS PD sebanyak


DAERAH menyelenggarakan Provinsi - Totan PNS Provinsi sebanyak - Totan PNS Provinsi sebanyak - Totan PNS Provinsi sebanyak 0.33 % 0.06 % 0.07 %


yang relevan ( 38: 11.566 x 100 % ) ( 7 : 11.566 x 100 % ) ( 8 : 11.566 x 100 % )

dengan urusan





kepemimpinan jumlah total pejabat PD 15 Orang 3 Orang 3 Orang

yang ada x 100 % ( : 15 x 100 % ) ( 3 : 3 x 100 % ) ( 3 : 3 x 100 % )





pejabat PD yang ada x 15 Orang 3 Orang 3 Orang

100 % ( 15 : 15 x 100 % ) ( 3 : 3 x 100 % ) ( 3 : 3 x 100 % )

5 PERENCANAAN Kelengkapan 9 Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada Ada 4 dokumen : Ada 4 dokumen : Ada 4 dokumen :

PEMBANGUNAN dokumen perencanaan dokumen perencanaan 1. Renstra PD 1. Renstra PD 1. Renstra PD

DAERAH perencanaan pembangunan di PD berikut 2. Renja PD 2. Renja PD 2. Renja PD

pembangunan yang PD jumlahnya 3. RKAP PD 3. RKAP PD 3. RKAP PD Ada 4 satu kesatuan satu kesatuan

dimiliki oleh PD Renstra PD 4. DPPA PD 4. DPPA PD 4. DPPA PD dokumen dokumen

Renja PD

RKA PD

Sinkronisasi 10 Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang - Program RKPD yang









program RKA PD RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA PD diakomodir dalam RKA PD diakomodir dalam RKA PD


RENJA PD dalam RKA PD jumlah program 13 Program 2 Program 2 Program








dalam DPA PD x 100 % - Program dalam DPA PD - Program dalam DPA PD - Program dalam DPA PD



(3)

ASPEK

URUSAN (1) URUSAN (2) URUSAN (3) URUSAN URUSAN URUSANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN &

PERLINDUNGAN ANAK

(2) (7A) (7B) (7C) (8A)

PENGENDALIAN PENDUDUK & KB ADM. KEPENDUDUKAN & CAPIL(1) (2)


(8C)(8B)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD Alokasi anggaran PD - Total anggaran PD sebesar - Total anggaran PD sebesar - Total anggaran PD sebesar Mengacu APBD

KEUANGAN terhadap total dibagi total APBD x 100% Rp. 8,630,731,799.00 Rp. 60,000,000.00 Rp. 1,584,156,000.00 Tahun 2017


Rp. 8,834,897,375,000.00 Rp. 8,834,897,375,000.00 Rp. 8,834,897,375,000.00


Rp, 7,841,450,922.00 Rp, 59,990,000.00 Rp, 1,549,807,149.00

- Realisasi belanja APBD sebesar - Realisasi belanja APBD sebesar - Realisasi belanja APBD sebesar 0.10 % 0.00 % 0.02 %

Rp, 8,239,667,069,093.14 Rp, 8,239,667,069,093.14 Rp, 8,239,667,069,093.14

( Rp. 7,841,450,922.00 : ( Rp. 59,990,000.00 : ( Rp. 1,549,807,149.00 :

Rp. 8,239,667,069,093.14 x Rp. 8,239,667,069,093.14 x Rp. 8,239,667,069,093.14 x

100 % ) 100 % ) 100 % )


modal terhadap total total belanja PD x Rp, - Rp, Rp, -

belanja PD 100 % - Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar - % - % - %

Rp. 8,630,731,799.00 Rp. 60,000,000.00 Rp. 1,584,156,000.00


sebesar sebesar sebesar

Rp. - Rp. - Rp. 0

Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar - % - % - %

Rp. 7,841,450,922.00 Rp. 59,990,000.00 Rp. 1,549,807,149.00

( Rp. - : ( Rp. - : ( Rp. 1,549,807,149.00 :

Rp. 7,841,450,922.00 x Rp. 59,990,000.00 x Rp. 1,584,156,000.00 x

100 % ) 100 % ) 100 % )



dari total belanja dan jasa PD ) x 100 % Rp. 238,370,000.00 Rp. - Rp. - 13.5 % - % - %



Rp. 1,770,250,000.00 Rp. 37,000,000.00 Rp. 1,276,156,000.00


PD Sebesar PD Sebesar PD Sebesar 14.0 % - % - %

Rp. 237,655,000.00 Rp. Rp. -



Rp, 1,694,397,589.00 Rp, 36,990,000.00 Rp, 1,248,557,149.00

(Rp. 237,655,000.00 : (Rp. - : (Rp. - :

Rp. 1,694,397,589.00 x Rp. 36,990,000.00 x Rp. 1,248,557,149.00 x

100 % ) 100 % ) 100 % )



total belanja PD 100% Rp, 238,370,000.00 Rp, - Rp, - 2.76 % - % - %


Rp. 8,630,731,799.00 Rp. 60,000,000.00 Rp. 1,584,156,000.00



Rp. 237,655,000.00 Rp. - Rp. - 3.03 % - % - %


Rp, 7,841,450,922.00 Rp, 59,990,000.00 Rp, 1,549,807,149.00

(Rp. 237,655,000.00 : (Rp. - : (Rp. - :

Rp. 7,841,450,922.00 x Rp. 59,990,000.00 x Rp. 1,549,807,149.00 x

100 % ) 100 % ) 100 % )

URUSAN

ASPEK

URUSAN (1) URUSAN (2) URUSAN (3)

(8C)(2) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B)


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &


(1) (2) (3)

URUSAN URUSAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada Ada Ada Teliti apakah

PD keuangan PD keuangan PD berikut 1. Neraca Satu kesatuan dok Satu kesatuan dok laporan keuangan



LRA, dan CALK)

7 PENGELOLAAN Manajemen aset 18 Keberadaan Ada atau tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Inventarisasi

BARANG MILIK PD inventarisasi inventarisasi barang atau Buku inventaris barang Satu kesatuan dokumen Satu kesatuan dokumen dilakukan minimal


PD 5 Tahun



PD total aset yang dikuasai Rp. Rp. Rp. - 0 0


sebanyak 15,776,948,478,609.80 sebanyak sebanyak 0

( Rp, 15,776,948,478,609.80 ( Rp, ( Rp,

x 100 % ) x 100 % ) x 100 % )



TERHADAP partisipasi 1.Papan pengumuman 2. Kotak saran Tdk ada Tdk ada Ada 0 Ada 0 Ada 0 informasi yang ada,

PARTISIPASI masyarakat 2.Pos Pengaduan Mobil keliling tidak terbatas pada

MASYARAKAT 3.Leaflet daftar yang ada

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Survey kepuasan




Pemda

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &


ASPEK


(1) (2)

(8C)(8B)

(3)

(2) (7A) (7B) (7C) (8A)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)



URUSAN dilaksanakan oleh PD PD PD dibagi jumlah program - Jumlah program Nasional yang 33.3 %

PEMERINTAHAN Nasional x 100% dilaksanakan SKPD, sebanyak

sebanyak 2 program

( 6 : 2 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Izin trayek dan izin operasi AKDP

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Berita Acara Penelitian Kendaraan bermotor

LPNK 3. SOP Peremajaan & pencatatan kendaraan Ada 23 SOP

4. SOP Izin angkutan laut & jasa terkait angkutan

perairan

5. SOP izin usaha depo peti kemas

6. SOP Pertimbangan Teknis Rekomendasi izin terminal bus







Penyelenggaraan Jl.umum &

jalan khusus utk.keg.

pengangkutan batubara &

kelapa sawit




100 % sebanyak 25

( 24 : 25x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Jafung pranata komputer Ada 1 Orang Mengacu kondisi SKPD


Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)



yang relevan dengan urusan terkait - Totan PNS Provinsi 1 %


(116 : 11.566 x 100 % )




kepemimpinan total pejabat SKPD yang ada x sebanyak 24 Orang

100 % ( 24: 24 x 100 % )




total pejabat SKPD yang ada x sebanyak 25 Orang

100 % ( 24 : 25 x 100 % )


PEMBANGUNAN perencanaan pembangunan yang perencanaan perencanaan SKPD berikut 1. Renstra PD



Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 9 Program





sebanyak 9 Program





sebanyak 9 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 333,697,663,153.80


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 333,697,663,154Rp : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 349,174,236,236.80

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 333,697,663,153.80

( 10,416,884,250Rp : 333,697,663,153.80

x 100 % )




Sebesar Rp. 318,278,184,236.80


Sebesar Rp. 1,091,382,187.00


Sebesar Rp. 308,116,376,557.80

( 1,091,382,187Rp : Rp308,116,376,557.80

x 100 % )




Sebesar Rp. 349,174,236,236.80


Sebesar Rp. 1,091,382,187.00


Sebesar Rp. 333,697,663,153.80

( 1,091,382,187Rp : Rp333,697,663,153.80

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 834,830,430,471.00

( -Rp : Rp834,830,430,471.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Leafleat Ada 6 Fas

2.Pos Pengaduan 3. Pengumuman di mass media cetak


4.Mobil keliling 5. Spanduk publikasi

5.Pengumuman di 6. Media Elektronik

mass media




dilaksanakan oleh SKPD

Bappeda

KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB KOMUNIKASI & INFORMATIKA


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 2 program

( 2 : 2 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Layanan informasi publik

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP LPSE

LPNK 3. SOP Penerbitan Surat Rekomendai kelengkapan data Ada 38 SOP

administrasi & data teknis penyelenggaraan penyiaran

lembaga televisi

4. SOP Poperasional M-CAP

5. SOP pembuatan sub domain Kaltimprov.go.id pada

website SKPD Pemprov Kaltim







ttg Layanan informasi publik

dilingkungan Pemprov

Kaltim




100 % sebanyak 21

( 19 : 21 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Jafung Pranata humas muda Ada 10 Orang Mengacu kondisi PD

organisasi PD organisasi PD 2. Jafung pranata humas pratama terakhir/ updated

3. jafung pranata komputer Tahun 2017

4. Jafung Arsiparis





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 63 : 11.566 x 100 % )





100 % (20 : 21 x 100 % )





100 % ( 21 : 21 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 2 Program





sebanyak 5 Program





sebanyak 5 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 16,816,455,782.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 16,816,455,782Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 19,138,886,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 16,816,455,782.00

( 584,300,000Rp : 16,816,455,782.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 8,932,050,000.00


Sebesar Rp. 231,290,000.00


Sebesar Rp. 8,227,838,152.00

( 231,290,000Rp : Rp8,227,838,152.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 19,138,886,000.00


Sebesar Rp. 231,290,000.00


Sebesar Rp. 16,816,455,782.00

( 231,290,000Rp : 16,816,455,782.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 22,735,905,092.74

( -Rp : Rp22,735,905,092.74

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Pos pengaduan Ada 5 Fas

2.Pos Pengaduan Sms 0541- 7023148

3.Leaflet Call center 0541- 7773148

4.Mobil keliling 3 Leafleat

5.Pengumuman di 4 mobil keliling

mass media 5 Pengumuman di mass media cetak

Pengumuman di mass media elektronik

Pengumuman di mass media online (website)

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil ada ada Survey kepuasan masy



KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PEMERINTAHAN UMUM


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 2 program

( 2 : 2 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Bidang Poldagri

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas

LPNK 3. SOP Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Ada 3 SOP









100 % sebanyak 17

( 16 : 17 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Tidak ada Tidak ada Mengacu kondisi Perangkat

organisasi PD organisasi PD Daerah terakhir/ updated

Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 48 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 17 : 17 x 100 % )





100 % ( 17 : 17 x 100 % )


PEMBANGUNAN perencanaan pembangunan yang perencanaan perencanaan SKPD berikut 1. Renstra Perangkat Daerah

DAERAH dimiliki oleh PD pembangunan di PD jumlahnya 2. Renja Perangkat Daerah Ada 4 dok

Renstra PD 3. RKA Perangkat Daerah

Renja PD 4. DPA Perangkat Daerah

RKA PD




dalam RENJA SKPD yang - Program Renja PD yang ditetapkan


sebanyak 12 Program





sebanyak 10 Program





sebanyak 10 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 9,838,219,524.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 9,838,219,524.00Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 10,973,662,000.00

- Belanja Modal PD

Realisasi Sebesar Rp. -


Sebesar Rp. 9,838,219,524.00

( - : 9,838,219,524.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 4,000,000,000.00


Sebesar Rp. 12,002,095.00


Sebesar Rp. 3,592,373,810.00

( 12,002,095Rp : 3,592,373,810.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 10,973,662,000.00


Sebesar Rp. 12,002,095.00


Sebesar Rp. 9,838,219,524.00

( 24,375,000Rp : 9,838,219,524.00

x 100 % )

Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb :

keuangan PD keuangan PD berikut 1. Neraca Ada 3 dok

(Neraca, LRA & CALK ) komponen yang ada 2. LRA

(Neraca, LRA dan Calk ) 3. Calk


KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 1,192,011,486.00

( -Rp :

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Pengumuman di mass media online (website) Ada 3 Fas.


3.Leaflet

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media




KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur Prosedur tetap operasional PerGub No.13 Th.2011

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 1. Ketentraman & Ketertiban Umum ttg Pedoman prosedur tetap

LPNK 2. Penanganan unjuk rasa & kerusuhan massa Ada 7 PROTAP operasional satuan polisi

3. Pengawalan orang-orang penting pamong praja

4. Pengamanan orang-orang penting / pejabat daerah

5, Penjagaan tempat-tempat penting




harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 2 lain Prov.Kaltim


- Perda No.4 tahun 2013 ttg

PPNS




100 % sebanyak 17

( 15 : 17 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1 Arsiparis 1 Mengacu kondisi PD

organisasi PD terakhir/ updated

Tahun 2017


KINERJA

(2) (7) (8)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 79 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 15 : 15 x 100 % )





100 % ( 15 : 15 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 7 Program





sebanyak 7 Program





sebanyak 7 Program

KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 15,652,949,351.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 15,652,949,351Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 16,908,139,799.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 15,652,949,351.00

( -Rp : 15,652,949,351.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 7,008,316,799.00


Sebesar Rp. 357,543,948.00


Sebesar Rp. 6,688,782,861.00

( 357,543,948Rp : Rp6,688,782,861.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 16,908,139,799.00


Sebesar Rp. 357,543,948.00


Sebesar Rp. 15,652,949,351.00

( 357,543,948Rp : 15,652,949,351.00

x 100 % )





KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 30,616,049,425.00

( -Rp : 30,616,049,425.00

x 100 % )


TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi masyarakat prasarana informasi : partisipasi 1. Website

MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Papan pengumuman Ada 5 Fas.

2.Pos Pengaduan 3. leafleat


4.Mobil keliling 5 Pengumuman di mass media elektronik

5.Pengumuman di 6 Pengumuman di mass media online (website)

mass media 7 Mobil Pemadam Kebakaran

8 Bus

9 Motor Patwal

10 Perahu karet




KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT `


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana Banjir Ada 37 SOP

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penyebaran Informasi Dini

LPNK Kepada Masyarakat

3. SOP Fasilitasi dan Verifikasi Usulan Rehab Rekon

Pasca Bencana

4. SOP Pelaksanaan Kegiatan Kajian Teknis Bencana Tanah

Longsor dan Pemasangan Alat Sistem Peringatan Dini







ttg Penanggulangan bencana

Daerah




100 % sebanyak 14

( 13 : 14 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Tidak ada Tidak ada Mengacu kondisi PD


Tahun 2017





: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 46 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 13 : 13 x 100 % )





100 % ( 13 : 14 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 8 Program





sebanyak 8 Program


program dan anggaran SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam DPA dalam DPA PD



sebanyak 8 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD terhadap Alokasi anggaran PD dibagi - Total anggaran PD

KEUANGAN DAERAH total belanja APBD total APBD x 100% Sebesar Rp. 10,352,868,000.00


Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 8,947,757,039.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 8,947,757,039Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )


total belanja PD total belanja PD x 100% Sebesar Rp.


Sebesar Rp. 10,352,868,000.00

- Belanja Modal PD

Realisasi Sebesar Rp. 0.00 %


Sebesar Rp. 8,947,757,039.00

( -Rp : 8,947,757,039.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 3,225,000,000.00


Sebesar Rp. 246,128,800.00


Sebesar Rp. 3,012,671,597.00

( 246,128,800Rp : Rp3,012,671,597.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 10,352,868,000.00


Sebesar Rp. 246,128,800.00


Sebesar Rp. Rp8,947,757,039.00

( 246,128,800Rp : Rp8,947,757,039.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





aset yang dikuasai PD x - Aset yang dikuasai SKPD 0.00 %

100 % sebanyak Rp. 26,336,126,392.00

( -Rp : Rp26,336,126,392.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Pos pengaduan Ada 5 Fas.


3.Leaflet 4. Mobil keliling


5.Pengumuman di

mass media




dilaksanakan oleh SKPD BPBD

KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAH DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Pelatihan pemberdayaan masyarakat

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Persiapan gelar teknologi tepat guna

LPNK 3. SOP Monitoring & Evaluasi Ada 36 SOP

4. SOP Pelaksanaan program & kegiatan

5. SOP Pembinaan & pengendalian fasilitator

PNPM Mandiri perdesaan









100 % sebanyak 21

( 20 : 21 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Tidak ada Tidak ada Mengacu kondisi SKPD


Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 52 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 20 : 20 x 100 % )





100 % ( 20 : 20 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 12 Program




dalam RKA SKPD x 100 % - Program RKA PD

sebanyak 12 Program





sebanyak 12 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 12,585,166,353.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 12,585,166,353Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 13,672,155,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 12,585,166,353.00

( 15,000,000Rp : 12,585,166,353.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 5,460,000,000.00


Sebesar Rp. 336,297,146.00


Sebesar Rp. 5,388,544,606.00

( 336,297,146Rp : Rp5,388,544,606.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 13,672,155,000.00


Sebesar Rp. 336,297,146.00


Sebesar Rp. Rp12,585,166,353.00

( 336,297,146Rp : Rp12,585,166,353.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. Rp34,778,028,132.00

( -Rp : Rp34,778,028,132.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Pamflet Ada 8 fas

2.Pos Pengaduan 3. Baleho

3.Leaflet 4. Running Text

4.Mobil keliling 5. Web Site

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil Survey kepuasan masy

masyarakat kepuasan masyarakat survey kepuasan masyarakat Tidak Ada Tidak Ada pelanggan yang dilakukan



KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB SOSIAL


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Penanganan tanggap darurat korban bencana

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Proses pengusulan kegiatan penanggulangan

LPNK kemiskinan perkotaan/perdesaan (KUBE fakir miskin)

3. SOP Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Ada 22 SOP

4. SOP Orang dengan kecacatan

5. SOP Bantuan bagi lembaga kesejahteraan sosial





menurut PERMEN PERMEN x 100 % (5 : 5 x 100 % )


Perlindungan hak-hak

masyarkat adat kaltim




100 % sebanyak 41

( 37 : 41 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Jafung pekerja sosial Ada 11 Orang Mengacu kondisi PD


Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 205 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 35 : 37 x 100 % )





100 % ( 37 : 37 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 13 Program





sebanyak 12 Program





sebanyak 12 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 35,157,466,512.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 35,157,466,512 : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 38,697,031,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 35,157,466,512.00

( 248,993,000Rp : Rp35,157,466,512.00

x 100 % )



Total belanja barang dan jasa PD 13.78 %

Sebesar Rp. 12,950,807,000.00


Sebesar Rp. 1,674,340,810.00


Sebesar Rp. 11,693,586,157.00

( 1,674,340,810 : Rp11,693,586,157.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 38,697,031,000.00


Sebesar Rp. 1,674,340,810.00


Sebesar Rp. 35,157,466,512.00

( 1,674,340,810 : Rp35,157,466,512.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 46,696,780,273.33

( -Rp : Rp46,696,780,273.33

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. leafleat Ada 8 fas



4.Mobil keliling 5. Baliho

5.Pengumuman di 6. Banner

mass media 7. Pameran

8. Spanduk

Responsivitas terhadap partisipasi 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya hasil ADA ADA Survey kepuasan masy



KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PILIHAN PARIWISATA


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 3 program

( 3 : 3 x 100 % )

Kesesuaian dengan kebijakan 2 Keberadaan Standar Ada atau tidak

teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur

pemerintah c/q kementerian/ (SOP)

LPNK Tidak Ada Tidak Ada







Penyelenggaraan Jl.umum &

jalan khusus utk.keg.


kelapa sawit




100 % sebanyak 21

( 19 : 21x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Jafung pranata komputer Ada 1 Jab Mengacu kondisi PD


Tahun 2017


KINERJA

(2) (7) (8)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





(58 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 19 : 19 x 100 % )





100 % ( 19 : 21 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 8 Program





sebanyak 8 Program





sebanyak 8 Program

KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 12,514,554,020.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 12,514,554,020Rp : Rp8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 13,242,573,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 12,514,554,020.00

( 27,500,000Rp : 12,514,554,020.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 318,278,184,236.80


Sebesar Rp. 627,012,212.00


Sebesar Rp. 308,116,376,557.80

( 627,012,212Rp : Rp308,116,376,557.80

x 100 % )




Sebesar Rp. 13,242,573,000.00


Sebesar Rp. 627,012,212.00


Sebesar Rp. 12,514,554,020.00

( 627,012,212Rp : Rp12,514,554,020.00

x 100 % )

Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada 3 dok Teliti apakah laporan

keuangan SKPD keuangan SKPD berikut 1. Neraca keuangan yanga da sudah



KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 27,500,000.00

( -Rp : Rp27,500,000.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Leafleat Ada 6 Fas

2.Pos Pengaduan 3. Baliho


4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media




dilaksanakan oleh SKPD

Bappeda

KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN & PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PILIHAN KELAUTAN & PERIKANAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 2 program

( 2 : 2 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Sekretariat Ada 5 SOP

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Perikanan Tangkap

LPNK 3. SOP Perikanan Budidaya & Penguatan daya saing

Produk kelautan dan perikanan

4. SOP Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

5. SOP Pengelolaan Ruang Laut





menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 1 : 1 x 100 % ) - Perda No. 2 Th.2012 ttg

Retribusi Jasa usaha

- Perda No. 3 Th.2012 ttg

Retribusi perijinan tertentu




100 % sebanyak 33

( 31 : 33 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Tidak Ada Mengacu kondisi SKPD


Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 140 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 31 : 31 x 100 % )





100 % ( 31 : 31 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 5 Program


dengan Program RENJA SKPD RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam RKA dalam RKA PD



sebanyak 5 Program





sebanyak 5 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 35,760,118,264.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 35,760,118,264 : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 41,641,195,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 35,760,118,264.00

( 12,336,470,000 : Rp35,760,118,264.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 6,227,251,500.00


Sebesar Rp. 385,280,985.00


Sebesar Rp. 5,847,953,223.00

( 385,280,985Rp : Rp5,847,953,223.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 41,641,195,000.00


Sebesar Rp. 385,280,985.00


Sebesar Rp. Rp35,760,118,264.00

( 428,200,000Rp : Rp41,641,195,000.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





aset yang dikuasai PD x - Aset yang dikuasai PD 0.00

100 % sebanyak Rp. 120,720,807,116.00

( -Rp : 120,720,807,116.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Mobil keliling Ada 3 fas


3.Leaflet 4 leaflet

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media




KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


1. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

2. URUSAN WAJIB KEARSIPAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)







( 2 : 2 x 100 % ) ( 1 : 1 x 100 % )


kebijakan teknis Operasional Prosedur Ada 15 SOP Ada 62 SOP Ada 15 Sop ada 62 Sop

yang ditetapkan (SOP)

oleh pemerintah c/q

kementerian/

LPNK


TERHADAP harus dilaksanakan pelaksanaan yang pelaksanaan PERMEN 2 2

PERATURAN PER PD menurut ada terhadap PERDA yang ada dibagi jumlah - PERDA yang - PERDA yang 100 % 66.7 %

UNDANG- Peraturan Menteri yang harus PERDA yang harus seharusnya sebanyak seharusnya sebanyak

UNDANGAN (PERMEN) dilaksanakan dilaksanakan menurut 2 3

menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 2 : 2 x 100 % ) ( 2 : 3 x 100 % )



DAERAH terisi jumlah yang ada x - Jabatan yang - Jabatan yang 94.1 % 87.5 %


17 8

( 16 : 17 x 100 % ) ( 7 : 8 x 100 % )


fungsional dalam fungsional dalam struktur Ada 23 Org Tdk ada 23 0rg Ada Ada Mengacu kondisi

struktur organisasi PD PD terakhir/

organisasi PD 1 Pustakawan Madya 1 Arsiparis Muda updated Tahun

2 Pustakawan Penyelia 2 Arsiparis Pelaksana 2017



PERPUSTAKAAN KEARSIPAN (1) (2)

(2) (7A) (7B) (8A) (8)

ASPEK





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





yang relevan ( 75 : 11.566 x 100 % ) ( 33 : 11.566 x 100 % )

dengan urusan






yang ada x 100 % ( 16 : 17 x 100 % ) ( 7 : 8 x 100 % )






100 % ( 16 : 17 x 100 % ) ( 7 : 8 x 100 % )



DAERAH perencanaan pembangunan di PD berikut 2. Renja PD Satu kesatuan dokumen Ada 4 dok Ada

pembangunan yang PD jumlahnya 3. RKAP PD


Renja PD

RKA PD

Sinkronisasi 10 Jumlah Program PD Jumlah Program PD - Program RKPD yang - Program PD yang







7 Program 2 Program


program RKA PD RENJA PD yang RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA PD diakomodir dalam RKA PD




sebanyak sebanyak

7 Program 2 Program






sebanyak sebanyak

7 Program 2 Program



(2) (7A) (7B) (8A) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD Alokasi anggaran PD - Total anggaran PD sebesar - Total anggaran PD sebesar Mengacu APBD

KEUANGAN terhadap total dibagi total APBD x 100% Rp. 21,281,505,000.00 Rp. 587,000,000.00 Tahun 2017


Rp. 8,834,897,375,000.00 Rp. 8,834,897,375,000.00


Rp, 18,275,714,593.00 Rp, 495,650,155.00


Rp, 8,239,667,069,093.14 Rp, 8,239,667,069,093.14

( Rp. 18,275,714,593.00 : ( Rp. 495,650,155.00 :

Rp. 8,239,667,069,093.14 x Rp. 8,239,667,069,093.14 x

100 % ) 100 % )


modal terhadap total total belanja PD x Rp, 49,744,100.00 Rp, -

belanja PD 100 % - Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar 0.23 % - %

Rp. 21,281,505,000.00 Rp. 587,000,000.00


sebesar sebesar

Rp. 41,028,250.00 Rp.

- Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar 0.22 - %

Rp. 18,275,714,593.00 Rp. 495,650,155.00

( Rp. 41,028,250.00 : ( Rp. - :

Rp. 18,275,714,593.00 x Rp. 495,650,155.00 x

100 % ) 100 % )



dari total belanja dan jasa PD ) x 100 % Rp. 493,044,000.00 Rp. - 11.84 % - %



Rp. 4,163,155,900.00 Rp. 587,100,000.00


PD Sebesar PD Sebesar 14.87 % - %

Rp. 482,556,180.00 Rp. -



Rp, 3,244,590,998.00 Rp, 495,650,155.00

(Rp. 482,556,180.00 : (Rp. - :

Rp. 3,244,590,998.00 x Rp. 495,650,155.00 x

100 % ) 100 % )



total belanja PD 100% Rp, 493,044,000.00 Rp, - 2.32 % - %


Rp. 21,281,505,000.00 Rp. 587,000,000.00



Rp. 482,556,180.00 Rp. - 2.64 % - %


Rp, 18,275,714,593.00 Rp, 495,650,155.00

(Rp. 482,556,180.00 : (Rp. - :

Rp. 18,275,714,593.00 x Rp. 495,650,155.00 x

100 % ) 100 % )



(2) (7A) (7B) (8A) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)

Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada 3 dok Ada Teliti apakah

PD keuangan PD keuangan PD berikut 1. Neraca 1. Neraca laporan keuangan

(Neraca, LRA & komponen yang ada 2. LRA 2. LRA yang ada sudah

CALK) (Neraca, LRA dan Calk ) 3. Calk 3. Calk lengkap (Neraca,

LRA, dan CALK)

7 PENGELOLAAN Manajemen aset 18 Keberadaan Ada atau tidak ada Inventarisasi

BARANG MILIK PD inventarisasi inventarisasi barang atau Ada Satu kesatuan dokumne Ada Ada dilakukan minimal


PD 5 Tahun



PD total aset yang dikuasai Rp. Rp. 0 0


sebanyak sebanyak

( Rp, 53,409,557,086.00 ( Rp, -

x 100 % ) x 100 % )


FASILITASI fasilitasi/prasarana prasarana informasi : partisipasi 1. Papan pengumuman satu kesatuan Ada 3 Fas Ada fasilitasi/ prasarana

TERHADAP partisipasi 1.Papan pengumuman 2. leafleat informasi yang ada,

PARTISIPASI masyarakat 2.Pos Pengaduan 3. Pengumuman di mass media tidak terbatas pada

MASYARAKAT 3.Leaflet online (website) daftar yang ada

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media

Responsivitas 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Survey kepuasan




Pemda

(2) (7A) (7B) (8A) (8)





NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


1. URUSAN WAJIB PANGAN

2. URUSAN PILIHAN PERTANIAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)







( 4 : 4 x 100 % ) ( 2 : 2 x 100 % )


kebijakan teknis Operasional Prosedur 1. SOP Penetapan calon petani lokasi 1. SOP Hari pangan sedunia

yang ditetapkan (SOP) 2. SOP Pelaporan statistik pertanian 2. SOP Publikasi pangan lokal

oleh pemerintah c/q 3. SOP Bantuan kegiatan perluasan lahan 3. SOP Pengembangan Cadangan pangan Ada 5 SOP Ada 5 SOP

kementerian/ 4. SOP Bimtek perlindungan tanaman 4. SOP Pengujian sampel

LPNK 5. SOP Database pupuk pestisida 5. SOP Informasi data harga pasar TP







- Perda No.2

Tahun 2015 ttg

Pelaksanaan

Transmigrasi di

Provinsi Kaltim





33 12

( 31 : 33 x 100 % ) ( 10 : 12 x 100 % )


fungsional dalam fungsional dalam struktur 1. Jafung PMHP 4 1. Jafung Penyuluh 2 Ada 58 Org Ada 3 Org Mengacu kondisi

struktur organisasi PD 2. Jafung POPT 21 2. Jafung Statistik 1 SKPD terakhir/

organisasi PD 3. Jafung PBT 17 updated Tahun

4. Jafung Guru 6 2017

5. Jafung Widyaswara 7



PERTANIAN PANGAN (1) (2)

(2) (7A) (7B) (8A) (8B)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





yang relevan ( 217 : 11.566 x 100 % ) (71 : 11.566 x 100 % )

dengan urusan






yang ada x 100 % ( 31 : 31x 100 % ) ( 10 : 10 x 100 % )






100 % ( 31 : 31 x 100 % ) ( 10 : 10 x 100 % )






Renja PD

RKA PD














sebanyak sebanyak







sebanyak sebanyak




(2) (7A) (7B) (8A) (8B)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13 Anggaran PD Alokasi anggaran PD - Total anggaran PD sebesar - Total anggaran PD sebesar

KEUANGAN terhadap total dibagi total APBD x 100% Rp. 9,466,396,500.00 Rp. 58,735,349,500.00

DAERAH belanja APBD - Total belanja APBD sebesar - Total belanja APBD sebesar 0.11 % 0.7 %

Rp. 8,834,897,375,000.00 Rp. 8,834,897,375,000.00


Rp, 8,828,655,129.00 Rp, 48,377,303,871.00


Rp, 8,239,667,069,093.14 Rp, 8,239,667,069,093.14

( Rp. 8,828,655,129.00 : ( Rp. 48,377,303,871.00 :

Rp. 8,239,667,069,093.14 x Rp. 8,239,667,069,093.14 x

100 % ) 100 % )


modal terhadap total total belanja PD x Rp, 3,478,529,000.00 Rp, 3,675,000,000

belanja PD 100 % - Total belanja PD sebesar - Total belanja PD sebesar 36.7 % 6.3 %

Rp. 9,466,396,500.00 Rp. 58,735,349,500.00


sebesar sebesar

Rp. 3,087,641,000.00 Rp. 3,125,277,200.00

- Realisasi belanja PD sebesar - Realisasi belanja PD sebesar 34.97 % 6.5 %

Rp. 8,828,655,129.00 Rp. 48,377,303,871.00

( Rp. 3,087,641,000.00 : ( Rp. 3,125,277,200.00 :

Rp. 8,828,655,129.00 x Rp. 48,377,303,871.00 x

100 % ) 100 % )



dari total belanja dan jasa PD ) x 100 % Rp. - Rp. 928,782,500.00 - % 8.9 %



Rp. 5,987,867,500.00 Rp. 10,408,332,500.00


PD Sebesar PD Sebesar - % 9.1 %

Rp. - Rp. 903,355,723.00



Rp, 5,741,014,129.00 Rp, 9,937,743,989.00

(Rp. - : (Rp. 903,355,723.00 :

Rp. 5,741,014,129.00 x Rp. 9,937,743,989.00 x

100 % ) 100 % )



total belanja PD 100% Rp, - Rp, 928,782,500.00 - % 1.6 %


Rp. 9,466,396,500.00 Rp. 58,735,349,500.00



Rp. - Rp. 903,355,723.00 - % 1.9 %


Rp, 8,828,655,129.00 Rp, 48,377,303,871.00

(Rp. - : (Rp. 903,355,723.00 :

Rp. 8,828,655,129.00 x Rp. 48,377,303,871.00 x

100 % ) 100 % )



(2) (7A) (7B) (8A) (8B)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)

Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada 3 jenis laporan, sbb : Ada 3 dok Ada

PD keuangan PD keuangan PD berikut 1. Neraca Satu kesatuan dok

(Neraca, LRA & komponen yang ada 2. LRA

CALK) (Neraca, LRA dan Calk ) 3. Calk




PD



PD total aset yang dikuasai Rp. 153,088,360.00 Rp. 112,000,000.00 0.10 % 0.40 %


sebanyak 148,277,194,165.00 sebanyak 28,118,674,501.00

( Rp, 148,277,194,165.00 ( Rp, 28,118,674,501.00

x 100 % ) x 100 % )




PARTISIPASI masyarakat 2.Pos Pengaduan 3. mobil keliling



5.Pengumuman di 5. Media Elektroni

mass media





Pemda

(2) (7A) (7B) (8A) (8B)





NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PILIHAN PERTANIAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1.

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2.

LPNK 3 Ada 70 SOP

4

5

6

7






Penyelenggaraan jalan umum

dan jalan khusus utk keg.


kelapa sawit




100 % sebanyak 33

( 32 : 33 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Ada 13 Orang Mengacu kondisi PD

organisasi PD organisasi PD 2. terakhir/ updated

3. Tahun 2017

4.

5. Fungsional PBT Pelaksana

6 Fungsional Calon Pengendali OPT


Fungsional PBT MAdya UPTD PBP

Fungsional PBT Pertama

Fungsional Pengendali OPT Penyelia

Fungsional Pengendali OPT Pertama

SOP tentang Peremajaan Komoditi Perkebunan

SOP tentang Rehabilitasi Tanaman Perkebunan

SOP tentang kegiatan Perlindungan lahan perkebunan

SOP tentang kegiatan perlindungan sumber air dan mineral

SOP tentang Penilaian Fisik Kebun

SOP tentang Perizinan Usaha Perkebunan




(2) (7) (8)

SOP tentang Identifikasi Komoditi Perkebunan


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 110 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 30 : 32 x 100 % )





100 % ( 32 : 33 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 17 Program





sebanyak 17 Program





sebanyak 17 Program

ASPEK JENIS DATAKINERJA

(2) (7) (8)

CAPAIAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 22,154,551,383.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 22,154,551,383 : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 25,121,598,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 22,154,551,383.00

( 701,785,000Rp : Rp22,154,551,383.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 8,703,000,000.00


Sebesar Rp. 1,002,297,134.00


Sebesar Rp. 8,256,313,248.00

( 1,002,297,134Rp : 8,256,313,248.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 25,121,598,000.00


Sebesar Rp. 1,002,297,134.00


Sebesar Rp. Rp22,154,551,383.00

( 1,002,297,134Rp : Rp22,154,551,383.00

x 100 % )






(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 35,691,333,903.00

( -Rp : Rp35,691,333,903

x 100 % )






4.Mobil keliling 5 Pos Pengaduan

5.Pengumuman di

mass media





KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PILIHAN PERTANIAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 2 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Penerbitan ijin keluar unggas kesayangan/burung

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Penerbitan ijin keluar hewan penular rabies

LPNK 3. SOP Penerbitan ijin masuk unggas kesayangan/burung Ada 5 SOP

4. SOP Penerbitan ijin masuk hewan penular rabies

5. SOP Pelayanan klinik hewan





menurut PERMEN PERMEN x 100 % ( 2 : 2 x 100 % ) "- Perda No. 2 tahun 2014 ttg

Penataan dan pengawasan thd

Produk Halal dan higienis




100 % sebanyak 28

( 26 : 28 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. Jafung Medik veteriner Ada 8 Mengacu kondisi PD

organisasi PD organisasi PD 2. Jafung Pengawas bibit ternak terakhir/ updated

3. Jafung Pengawas mutu pakan Tahun 2017


KINERJA

(2) (7) (8)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 103 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 26 : 26 x 100 % )





100 % ( 26 : 26 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 13 Program





sebanyak 10 Program





sebanyak 10 Program

KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000


Sebesar Rp. 5,894,970,586.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 5,894,970,586Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 5,993,037,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 5,894,970,586.00

( 398,208,000Rp : Rp5,894,970,586.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 5,567,627,000.00


Sebesar Rp. 740,729,036.00


Sebesar Rp. 5,481,162,586.00

( 740,729,036Rp : Rp5,481,162,586.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 5,993,037,000.00


Sebesar Rp. 740,729,036.00


Sebesar Rp. Rp5,894,970,586.00

( 740,729,036Rp : Rp5,894,970,586.00

x 100 % )





KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 55,072,698,528.00

( -Rp : 55,072,698,528.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Kotak saran/pengaduan sms ke 082370000333 Ada 5 Fas

2.Pos Pengaduan 3 leafleat

3.Leaflet 4 mobil keliling

4.Mobil keliling 5 Pengumuman di mass media online (website)

5.Pengumuman di

mass media




KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PILIHAN KEHUTANAN


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1:1 x 100 % )

Kesesuaian dengan kebijakan 2 Keberadaan Standar Ada atau tidak Ada

teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP Perencanaan dan pemanfaatan hutan

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Bidang perlindungan dan konservasi SDA dan ekosistem

LPNK 3. SOP Pengelolaan Daerah aliran sungai dan Rahabilatasi hutan Ada 5 SOP

dan lahan

4. SOP Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyrakat Hutan

5. SOP Kesekretariatan






Retribusi jasa usaha




100 % sebanyak 57

( 49: 57 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur 1. PEH Pelaksana Lanjutan ada 36 Org Mengacu kondisi PD

organisasi PD organisasi PD 2. PEH Ahli Pertama terakhir/ updated

3. PK Muda Tahun 2017

4. PK Pelaksana dan Pelaksana Lanjutan

5. Polhut Pelaksanan dan Polhut Pertama





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 798 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 49 : 49 x 100 % )





100 % ( 49 : 49 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 6 Program





sebanyak 6 Program





sebanyak 6 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 98,443,326,364.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 98,443,326,364Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 274,625,503,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 98,443,326,364.00

( 215,590,000Rp : Rp98,443,326,364.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 163,466,399,000.00


Sebesar Rp. 1,136,589,185.00


Sebesar Rp. 5,270,636,022.00

( 1,136,589,185Rp : Rp5,270,636,022.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 274,625,503,000.00


Sebesar Rp. 1,136,589,185.00


Sebesar Rp. Rp98,443,326,364.00

( 1,136,589,185Rp : Rp98,443,326,364.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen aset PD 18 Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada inventarisasi Buku inventarisasi barang Ada





100 % sebanyak Rp. 64,866,926,237.00

( -Rp : 64,866,926,237.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Pos pengaduan Ada 6 fas

2.Pos Pengaduan 3. Leafleat

3.Leaflet 4. Mobil keliling

4.Mobil keliling 5. Pengumuman di mass media cetak

5.Pengumuman di 6. Pengumuman di mass media online (website)

mass media




KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP SKT Migas

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP Izin Gudang Bahan Peledak

LPNK 3. SOP Permohonan KP/PKP2B Ada 8 SOP

4. SOP Rekomendasi Pembelian Bahan Peledak

5. SOP Saran Teknis Pengeboran Air Tanah

6. SOP Saean Teknis Pengambilan Air Tanah DLL









100 % sebanyak 21

( 21 : 21 x 100 % )


fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur Tidak Ada Mengacu kondisi PD


Tahun 2017





(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 86 : 11.566 x 100 % )





100 % ( 21 : 21 x 100 % )





100 % ( 21 : 21 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 9 Program





sebanyak 9 Program

Perencanaan pelaksanaan 12 Jumlah Program RENJA Jumlah Program Renja RKPD - Program Renja SKPD yang diakomodir




sebanyak 9 Program


(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)




Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 44,959,253,456.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 44,959,253,456Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 48,707,303,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 44,959,253,456.00

( 44,302,500Rp : Rp44,959,253,456.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 36,346,950,000.00


Sebesar Rp. 132,173,520.00


Sebesar Rp. 34,470,340,476.00

( 132,173,520Rp : Rp34,470,340,476.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 48,707,303,000.00


Sebesar Rp. 132,173,520.00


Sebesar Rp. 44,959,253,456.00

( 132,173,520Rp : Rp44,959,253,456.00

x 100 % )






KINERJA

(2) (7) (8)


(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 26,609,935,565.00

( -Rp : Rp26,609,935,565.00

x 100 % )





3.Leaflet

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media




KINERJA

(2) (7) (8)



NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGHUBUNG JAKARTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



(1) (3) (4) (5) (6) (9)





sebanyak 1 program

( 1 : 1 x 100 % )


teknis yang ditetapkan oleh Operasional Prosedur 1. SOP ttg Pelayanan pejabat daerah/pusat

pemerintah c/q kementerian/ (SOP) 2. SOP ttg Pelayanan mess

LPNK 3 SOP ttg Pelayanan wisatawan Ada 3 SOP










100 % sebanyak 5

( 5 : 5 x 100 % )




Tahun 2017


KINERJA

(2) (7) (8)





(1) (3) (4) (5) (6) (9)





( 28 : 11566 x 100 % )





100 % ( 5 : 5 x 100 % )





100 % ( 5 : 5 x 100 % )





Renja PD 4. DPPA PD

RKA PD






sebanyak 6 Program





sebanyak 6 Program





sebanyak 6 Program

KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)


KEUANGAN DAERAH total belanja APBD total APBD x 100% Sebesar Rp. 6,273,780,000 2017 terakhir


Sebesar Rp. 8,834,897,375,000.00


Sebesar Rp. 5,854,150,649.00


Sebesar Rp. 8,239,667,069,093.14

( 5,854,150,649Rp : 8,239,667,069,093.14

x 100 % )




Sebesar Rp. 6,273,780,000.00

- Belanja Modal PD



Sebesar Rp. 5,854,150,649.00

( -Rp : Rp5,854,150,649.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 7,427,449,000.00


Sebesar Rp. 1,027,784,804.00


Sebesar Rp. 6,758,316,099.00

( 1,027,784,804Rp : 6,758,316,099.00

x 100 % )




Sebesar Rp. 6,273,780,000.00


Sebesar Rp. 1,027,784,804.00


Sebesar Rp. 5,854,150,649.00

( 1,027,784,804Rp : 5,854,150,649.00

x 100 % )





KINERJA

(2) (7) (8)



(1) (3) (4) (5) (6) (9)






100 % sebanyak Rp. 55,523,788,927.00

( -Rp : 55,523,788,927.00

x 100 % )



MASYARAKAT 1.Papan pengumuman 2. Leafleat Ada 3 fas

2.Pos Pengaduan 3. Tourist information center

3.Leaflet

4.Mobil keliling

5.Pengumuman di

mass media




KINERJA

(2) (7) (8)


P E M E R I N T A H P R O V I N S I

K A L I M A N T A N T I M U R


NO URUSAN NO. IKK KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (7)

URUSAN WAJIB

1 Pendidikan 1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah

SD/MI ditingkat SD/MI 2.198

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 96,11%

Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI 2.287

2 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah

SMP/MTS ditingkat SMP/MTS 927

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 94,98%

Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS 976 976

3 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah

SMA/SMK/MA ditingkat SMA/SMK/MA 568

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 94,98%

Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA 598

4 Angka Partisipasi Murni (APM) Jumlah Siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/Paket C 152.796

SMA/SMK/MA/Paket C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 94,44%

Jumlah Penduduk Kelompok usia 16-18 tahun 161.798

5 Angka Kelulusan (AL) Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA 48.553

SMA/SMK/MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 98,17%

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA 49.458

pada tahun ajaran sebelumnya

6 Angka Putus Sekolah (APS) Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA 43

SMA/SMK/MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 0,03%

Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA 142.659

pada tahun ajaran sebelumnya

7 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke Jumlah Siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA 54.963

SMA/SMK/MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 96,77%

Jumlah lulus pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya 56.796

8 Pembinaan Guru jenjang SD/MI Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi

kualifikasi dan Kompetensi 24.399

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 96,10%

Jumlah Guru jenjang SD/MI 25.389

Lampiran I. 3 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN


RUMUS CAPAIAN KINERJA

(5) (6)

Sumber data dari

dinas pendidikan/duk

capil

Pembilang dan

penyebut berasal dari

Dinas Pendidikan

Pembilang dan


Dinas Pendidikan

Pembilang dan


Dinas Pendidikan

9 Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 95,98%

Jumlah Guru jenjang SMP/MTS 12.338

10 Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 96,96%

Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA 10.613

11 Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Ada atau tidak Peta penjaminan mutu pendidikan

Penjaminan Mutu Pendidikan

2 Kesehatan 12 Cakupan komplikasi kebidanan yang Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 826,64

ditangani ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 91,85

Jumlah seluruh kabupaten dan kota 9

13 Cakupan pertolongan persalinan oleh Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 808,62

tenaga kesehatan yang memiliki ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 89,85

kompetensi kebidanan Jumlah seluruh kabupaten dan kota 9

14 Cakupan Desa/kelurahan Universal Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 762,13

Child Immunization (UCI) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 84,68


15 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 900,00

perawatan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 100%


16 Cakupan penemuan dan penanganan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 632,13

penderita penyakit TBC BTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 70,24%


17 Cakupan penemuan dan penanganan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 900,00

penderita penyakit DBD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 100,00%


18 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 755,32

pasien masyarakat miskin ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 83,92%


19 Cakupan kunjungan bayi Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 820,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 91,22%


3 Lingkungan 20 Pencemaran udara Jumlah kabupaten dan kota yang dipantau mutu 9

Hidup udara ambient di kawasan pemukiman atau industri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 100%


21 Kebersihan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 723,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 80,42%


22 Tempat pembuangan sampah (TPS) Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 24,64

per satuan penduduk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2,74%


Ada

23 Penegakan hukum lingkungan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 760,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 84,54


4 24 Jalan provinsi dalam kondisi baik Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik 650,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 73,55%

Panjang seluruh jalan provinsi 884,80

25 Rumah tangga bersanitasi Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 688,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 76,52


26 Kawasan kumuh Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 4,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 0,50%


27 Rasio ruang terbuka hijau per satuan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 134,40

luas wilayah ber HPL/HGB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 14,93%


5 28 Rumah tangga pengguna air bersih Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 738,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 82,06%


29 Rumah layak huni Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 711,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 79,08


6 Kepemudaan & 30 Gelanggang / balai remaja Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 0,38

Olahraga (selain milik swasta) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 0,04% Unit


31 Lapangan olahraga Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 9,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 1,10% Lap


7 Penanaman 32 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Realisasi PMDN thn 2017 – Realisasi PMDN 2016 10.980.216.400.000,00 -

Modal PMDN (milyar rupiah) 6.885.124.600.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 59,48%

Realisasi PMDN 2016 6.885.124.600.000,00

4.095.091.800.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100%

6.885.124.600.000,00

8 Koperasi & 33 Koperasi aktif Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 622,83

UKM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 69,20


34 Usaha Mikro dan Kecil Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 754,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 83,87%


9 Kependudukan & 35 Ketersediaan database kependudukan Ada/tidak Ada

Catatan Sipil skala provinsi

10 Tenaga Kerja 36 Pelayanan Kepesertaan jaminan sosial Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 712,06

bagi pekerja/buruh ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 79,12%


37 Pencari kerja yang sudah ditempatkan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 441,66

Pekerjaan Umum &

Penataan Ruang

Perumahan Rakyat &

Kawasan

Pemukiman

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 49,07%


11 Pangan 38 Regulasi ketahanan pangan ada/Tidak ada Ada Perda No.1 tahun 2013

ttg Perlindungan lahan

Pertanian Pangan

berkelanjutan

39 Ketersediaan pangan utama Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 1.338.847,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 148.760,84 Kg


12 Pemberdayaan 40 Partisipasi perempuan di lembaga Pekerja perempuan di lembaga pemerintah 5.212

Perempuan dan Pemerintah ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 38,00%

Perlindungan Jumlah pekerja perempuan 13.715

Anak 41 Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 230,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 25,60%


13 42 Tingkat prevalensi peserta KB aktif Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 618,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 68,71%


43 Rasio petugas lapangan KB / Penyuluh KB Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 18,97

(PLKB/PKB) setiap desa /kelurahan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2,11


14 Perhubungan 44 Angkutan darat dibandingkan dengan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 450,48

jumlah penumpang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 50,05%


15 Komunikasi & 45 Web site milik pemerintah daerah Ada/Tidak ada Ada

Informatika 46 Pameran/expo Menunjukkan Jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per tahun 29 kali

16 Pertanahan 47 Luas lahan bersertifikat Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 186,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 20,71%


17 Pemberdayaan 48 PKK aktif Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 876

Masyarakat & ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 97,37%

Desa Jumlah seluruh kabupaten dan kota 9

18 Sosial 49 Sarana sosial seperti panti asuhan, Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, 126 Unit

panti jompo dan panti rehabilitasi rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah

50 PMKS yg memperoleh bantuan sosial

Jumlah PMKS yg diberikan bantuan 84.957

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 34,90%

Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan 243.459

19 Kebudayaan 51 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 87 Keg

52 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 5 Unit

20 Statistik 53 Buku ”provinsi dalam angka” Ada atau tidak

Pengendalian

Penduduk &

Keluarga Berencana

Ada

54 Buku ”PDRB provinsi” Ada atau tidak

21 Kearsipan 55 Pengelolaan arsip secara baku Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip 46

secara baku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 100%

Jumlah Perangkat Daerah 46

56 Peningkatan SDM pengelola pengarsipan Menunjukkan jumlah Kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan 2 Keg

22 Perpustakaan 57 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Jumlah koleksi judul buku yg tersedia

daerah di perpustakaan daerah 72.579

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 39,61 %

koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah 183.224

58 Pengunjung perpustakaan Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 14.525

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 13,47 Org

Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani 107.794


Ada


(1) (2) (3) (4) (7)

URUSAN PILIHAN

1 Kelautan & 1 Produksi perikanan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 863

Perikanan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 95,84%

Jumlah seluruh kabupaten dan kota penghasil perikanan 9

2 Ekspor hasil perikanan Nilai ekspor hasil perikanan (Rp.) 32.910.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 112,63%

Target daerah (Rp) 29.220.000

3 Konsumsi ikan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 960,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 106,69%


2 Pertanian 4 Produktivitas Padi atau bahan pangan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 58,36

utama lokal lainnya per hektar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 6,48 Ton/

Jumlah seluruh kabupaten dan kota 9 Ha

5 Kontribusi sektor pertanian terhadap Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian 47.145.758.100.000

PDRB Tahun 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 7,96%

Jumlah total PDRB 592.502.522.900.000

3 Kehutanan 6 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 40.901,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 0,54%

Luas total hutan dan lahan kritis 7.596.588,58

7 Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kerusakan Kawasan Hutan 83.828,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 1,01%

Luas Kawasan Hutan 8.269.528,97

4 Energi dan SDM 8 Pertambangan tanpa ijin Luas Penambangan Liar yang ditertibkan 30,200 Ha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 79,54%

luas area penambangan yang liar 37,970 Ha

9 Kontribusi sektor pertambangan terhadap Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan 274.361.569.000.000

PDRB Tahun 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 46,31%


5 Pariwisata 10 Kunjungan wisata Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 6.250.712,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.250.712,00 Org


11 Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata 5.489.501.000.000

PDRB Tahun 2017 **) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 0,93%


6 Perindustrian 12 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri 112.988.763.400.000

Tahun 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 19,07%


13 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 34,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 3,82%


(6)

CAPAIAN KINERJARUMUS

(5)

7 Perdagangan 14 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan 31.375.971.000.000

PDRB **) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 5,30%


15 Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor bersih = nilai ekspor - nilai impor =

17.480,90 - 3.231,85 = 14.249,05 14.249,05 (US$Juta)

8 Transmigrasi 16 Transmigran swakarsa Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota 238,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 26,50 BUP




(1) (2) (3) (4) (7)

FUNSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1 Sistem Informasi Manajemen Pemerintah

Provinsi Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi 12

2 Tapal Batas Jumlah Permasalahan perbatasan antar Kab/Kota yang diselesaikan 20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 100%

Jumlah Permasalahan perbatasan antar Kab/Kota yang dilaporkan 20

3 Tersedianya dokumen Perencanaan

RPJPD ada/tida


RPJMD ada/tida


RKPD ada/tida

6 Penjabaran program RPJMD dalam RKPD Penjabaran program RPJMD dalam RKPD 416

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100% 99,28%

Jumlah program RPJMD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan 419



(5) (6)


(1) (2) (3) (4) (7)

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1 Kegiatan pembinaan politik di daerah Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik 6 Keg

2 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP 8 Keg

dan OKP


(5) (6)


Documents

GUBERNUR KALIMANTAN TIMURkaltimprov.go.id/download/get/8717122018095843-lppd-prov...BAB I. PENDAHULUAN | LPPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 | 2-Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan