GUBERNUR KALIMANTAN TIMURSALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

RUANG DAN PERUMAHAN RAKYATPROVINSI KALIMANTANTIMUR

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat(1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat DaerahProvinsi Kalimantan Timur dan Pasal 11 ayat (3)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun2017 tentang Pedoman Pembentukan dan KlasifikasiCabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi UnitPelaksana Teknis Daerah pada Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang dan Perumahan RakyatProvinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan saat inisehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Gubernur ten tangPembentukan dan Susunan Organisasi UnitPelaksana Teknis Daerah pada Dinas PekerjaanUmum, Penataan Ruang dan Perumahan RakyatProvinsi Kalimantan Timur.

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah-Daerah Otonom ProvinsiKalimantan Barat, Kalimantan Selatan danKalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan TimurTelepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111

Website: http://kaltim.go.id

2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan KlasifikasiCabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor451);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanOrganisasi Perangkat Daerah Provinsi KalimantanTimur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan TimurTahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNISDAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAANRUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSIKALIMANTANTIMUR.

BAB IKETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraanPemerintah Daerah yang memimpin pelaksaan unsur pemerintahan yangmenjadi wewenang daerah otonomi Provinsi Kalimantan Timur.

3

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat adalahDinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat ProvinsiKalimantan Timur.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalahorganisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatanteknis penunjang tertentu pada Dinas.

6. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah unit pelaksanapemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum berstatus aset provinsi.

7. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah kegiatan teknis operasionaluntuk penunjang dinas di bidang pengujian mutu dan standardisasikonstruksi; dan

8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalamsusunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasansesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IIPEMBENTUKAN

Pasa12

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang meiputi:

a. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Kelas A;b. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Kelas A;c. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Kelas A; dand. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A.

(2) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Kelas Asebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi wilayah KotaBalikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paserberkedudukan di Kota Balikpapan.

(3) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Kelas Asebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi wilayah KotaSamarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, danKabupaten Mahakam Ulu berkedudukan di Kota Samarinda.

(4) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Kelas Asebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi wilayah KotaBontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau yang berkedudukan diTanjung Redeb.

4

BAB IIIUPTD PEMELIHARAANINFRASTRUKTURPEKERJAANUMUM

Bagian KesatuKedudukan

Pasa13

UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang KepalaUPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

Bagian KeduaTugas

Pasa! 4

UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mempunyai tugasmelaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional darr/ atau kegiatan teknisDinas di bidang pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan,sumber daya air dan cipta karya serta melaksanakan urusan penatausahaan.

Bagian KetigaFungsi

Pasa15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTDPemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana teknis operasional pemeliharaan dan tanggap darurat

infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeliharaan dan tanggap darurat

infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan tanggap darurat

infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;d. pengelolaan urusan ketatausahaan;e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; danf. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian KeempatSusunan Organisasi

Pasa16

(1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum KelasA, terdiri dari :a. Kepala UPTDb. Sub Bagian Tata Usahac. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatand. Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karyae. Kelompok Jabatan Fungsional

5

(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin olehseorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpinoleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4)Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanGubernur ini.

Bagian KelimaKepala UPTD

Pasal7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian KeenamSub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1Tugas

Pasal8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tanggadan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf2Fungsi

Pasal9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub BagianTata Usaha menyelenggarakan fungsi ;a. penyiapan bahan perencanaan program;b. pelaksanaan administrasi keuangan;c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dang. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

6

Bagian KetujuhSeksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Paragraf 1Tugas

Pasal10

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukanpengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pemeliharaan dan tanggapdarurat jalan dan jembatan.

Paragraf 2Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, SeksiPemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan perencanaan program kegiatan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan;b. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap daruratjalan;c. pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat jalan;d. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap daruratjembatan;e. pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat jembatan;f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan dan jembatan di wilayahkerja;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemeliharaan dan tanggapdarurat infrastruktur jalan dan jembatan diwilayah kerja ; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas danfungsinya.

Bagian KedelapanSeksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya

Paragraf 1Tugas

Pasal12

Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya mempunyai tugas melakukanpengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pemeliharaan dan tanggapdarurat sumber daya air dan cipta karya.

Paragraf 2Fungsi

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal12, Seksi SumberDaya Air dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan perencanaan program kegiatan sumber daya air dan cipta karya;

7

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat sumberdaya air;

c. dan pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat sumber daya air;d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat cipta

karya;e. pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat cipta karya;f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan

tanggap darurat sumber daya air dan cipta karya;g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan tanggap

darurat sumber daya air dan cipta karya;h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan tanggap

darurat sumber daya air dan cipta karya; dan1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan

fungsinya.

BABIVUPTD LABORATORIUMBAHANKONSTRUKSI

Bagian KesatuKedudukan

Pasal 14

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang dalammelaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

Bagian KeduaTugas

Pasal15

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagiankegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengujianmutu dan standardisasi konstruksi serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian KetigaFungsi

Pasal16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTDLaboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana program kegiatan pengujian mutu dan standardisasi

konstruksi;b. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pengujian mutu dan

standardisasi konstruksi;c. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pengujian mutu dan

standardisasi konstruksi;d. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian mutu dan standardisasi

konstruksi;

8

e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengujian mutu danstandardisasi konstruksi;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengujian mutu dan standardisasikonstruksi;

g. pengelolaan urusan ketatausahaan;h. pembinaan ke1ompokjabatan fungsional; dan1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian KeempatSusunan Organisasi

Pasal17

(1)Susunan Organisasi UPTDLaboratorium Bahan Konstruksi Kelas A, terdiridari :a. Kepala UPTb. Sub Bagian Tata Usahac. Seksi Pengujiand. Seksi Standardisasi Konstruksie. KelompokJabatan Fungsional

(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin olehseorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpinoleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan denganPeraturan Gubernur ini.

Bagian KelimaKepala UPTD

Pasal18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian KeenamSub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tanggadan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

9

Paragraf 2Fungsi

Pasal20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub BagianTata Usaha menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan bahan perencanaan program;b. pelaksanaan administrasi keuangan;c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dang. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTDsesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian KetujuhSeksi Pengujian

Paragraf 1Tugas

Pasa121

Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahanserta pelaksanaan pengujian mutu konstruksi.

Paragraf 2Fungsi

Pasal22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, SeksiPengujian menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana program kegiatan teknis operasional pengujian mutu;b. penyiapan bahan pelaksanaan teknis operasional pengujian mutu;c. pelaksanaan teknis operasional pengujian mutu;d. penyiapan bahan pengawasan teknis dan pengendalian mutu;e. pengawasan teknis dan pengendalian mutu; danf. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan

fungsinya.Bagian Kedelapan

Seksi Standardisasi Konstruksi

Paragraf 1Tugas

Pasa123

Seksi Standardisasi Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan pelaksanaan standardisasi mutu konstruksi.\

10

Paragraf 2Fungsi

Pasa124

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, SeksiStandardisasi Konstruksi menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana program kegiatan teknis operasional standardisasi

konstruksi;b. penyiapan bahan pelaksanaan teknis operasional standardisasi konstruksi;c. pelaksanaan teknis operasional standardisasi konstruksi;d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan standardisasi

konstruksi;e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan standardisasi konstruksi; danf. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan

fungsinya.

BABVKELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasa125

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yangberdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BABVIKEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Pegawai Negeri Sipilyang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulKepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyatmelalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secaralangsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memilikiketerkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

(3) Penempatan Pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVIIJABATAN

Pasal27

(1) Kepala UPTD Kelas A adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon Ill.b,(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan

Eselon IV.a.

11

BABVIIITATAKERJA

Pasa128

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD,Kepala Sub Bagian,Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsiptentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalamlingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkunganPemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuaidengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap Kepala UPTDwajib bertanggung jawab untuk:a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;b. untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan

standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal,melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayananpublik dilingkungan masing-masing;

c. untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing; dan

d. untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkunganmasing-masing.

(3) Setiap Kepala UPTD,Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib:a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya

masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagipelaksanaan tugas bawahannya;

b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab padaatasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepatwaktu; dan

c. melaksanakan pengawasan melekat.

(4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahanmenyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasbawahannya.

Pasal29

Apabila Kepala UPTD berhalangan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secarastruktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

BABIXPEMBIAYAAN

Pasal30

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi KalimantanTimur.

12

BABXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal31

Pejabat UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan PerumahanRakyat yang telah ada sebelum berlakunya Perturan Gubernur ini tetapmelaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat berdasarkanketentuan dalam Peraturan Gubernur ini,

BABXIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan GubernurNomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UnitPelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang danPerumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi KalimantanTimur Tahun 2016 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanGubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi KalimantanTimur.

Ditetapkan di Samarindapada tanggal 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarindapada tanggal 29 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT DAERAH PROVoKALTIM

KEPALA BI 0 HUKUM,PIt. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTANTIMUR,

ttd H. SU OTO SHPEMBINA TAMAMUDA

NIP. 19620527 198503 1 006MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINASPEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHANRAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNISDAERAH PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

KEPALA UPTD

IKASUBBAG

TATA USAHA

I ISEKSI SEKSI

PEMELIHARAAN JALAN SUMBER DAYA AIRDAN JEMBATAN DAN CIPTA KARYA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

Samarinda, 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOORSalinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROVoKALTIM

~KEPAL.KUM, ~

H. SUROTO, SHPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINASPEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHANRAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNISDAERAH LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

KEPALA UPTD

IKASUBBAG

TATA USAHA

I ISEKSI

SEKSI STANDARDISASIPENGUJIAN KONSTRUKSI

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

Samarinda, 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT DAERAH PROVoKALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

~~-H. SUROTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDANIP. 19620527 198503 1 006