GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANGTATA NIAGA TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah, danterwujudnya ketahanan pangan asal hewan yangberkelanjutan yang pada akhirnya berdampak padakesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, perlu tataniaga ternak yang transparan, bertanggung jawab danberkeadilan;

b. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerahberhak menetapkan kebijakan Daerah untukmenyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenagan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk PeraturanDaerah tentang Tata Niaga Ternak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Baratdan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentangPeternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan danKesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 2 -

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentangKarantina Hewan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4002);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentangPemberdayaan Peternak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5391);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentangPemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam HalTertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam SuatuNegara Asal Pemasukan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5857);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor157);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentangPengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar

- 3 -

Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi NusaTenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 112);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

danGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA TERNAK.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.4. Tata Niaga Ternak adalah semua bentuk kegiatan dan

usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak milikdan fisik dari barang-barang hasil peternakan dankebutuhan usaha peternakan dari tangan produsen kekonsumen, antara lain meliputi kegiatan penjualan,pembelian, pemasukan, dan/atau pengeluaran ternak danproduk hewan.

5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan bakuindustri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkaitdengan pertanian.

6. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal darihewan yang masih segar dan/atau telah diolah ataudiproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika,pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhankebutuhan dan kemaslahatan manusia.

7. Peternak adalah orang perseorangan warga negaraindonesia atau korporasi yang melakukan usahapeternakan.

- 4 -

8. Pelaku Usaha Peternakan adalah orang perseorangan ataukorporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupunbukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukandalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yangmelakukan usaha peternakan.

9. Pedagang Pengumpul adalah kelompok pedagang ternakatau produk hewan yang kegiatannya membeli produksidari produsen secara langsung atau melalui lembagapemasaran lain kemudian dikumpulkan dan dijual kepadapedagang lain.

10. Petugas Berwenang adalah dokter hewan atau petugaskesehatan hewan yang ditunjuk oleh Gubernur atauBupati/Walikota untuk melaksanakan pelayanankesehatan hewan.

11. Pemasukan atau Pengeluaran Ternak dan Produk Hewanadalah kegiatan memasukan atau mengeluarkan ternakdan produk hewan ke dalam atau keluar daerah provinsidan/atau lintas kabupaten/kota dalam daerah provinsi.

12. Surat Izin Pemasukan Ternak dan Produk Hewan adalahketerangan tertulis yang diberikan oleh Gubernur ataupejabat yang ditunjuk kepada pelaku usaha yang akanmelakukan pemasukan ternak dan produk hewan.

13. Surat Izin Pengeluaran Ternak dan Produk Hewan adalahketerangan tertulis yang diberikan oleh Gubernur ataupejabat yang ditunjuk kepada pelaku usaha yang akanmelakukan pengeluaran ternak dan produk hewan.

14. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan atau PengeluaranTernak dan Produk Hewan yang selanjutnya disebut RPPPadalah keterangan tertulis yang diberikan oleh KepalaDinas atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelakuusaha yang akan melakukan pemasukan ataupengeluaran ternak dan produk hewan.

15. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnyadisebut SKKH adalah surat keterangan sebagai dasarpemberian rekomendasi pengeluaran atau pemasukanternak sebagai bukti ternak telah diperiksafisik/kesehatannya dan tidak dalam keadaan sakit yangditerbitkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

16. Surat Kesehatan Produk Hewan yang selanjutnya disebutSKPH adalah surat keterangan sebagai dasar pemberianrekomendasi pengeluaran atau pemasukan produk hewansebagai bukti produk hewan telah dilakukan pemeriksaansecara laboratoris yang diterbitkan oleh Dinas PeternakanKabupaten/Kota.

17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan

- 5 -

hukum serta yang melakukan kegiatan di bidangpeternakan dan kesehatan hewan.

18. Kartu Ternak adalah surat keterangan kepemilikan ternakyang ditetapkan dan berlaku dalam wilayah daerah danyang memuat tentang kepemilikan, ciri-ciri, asal usul,keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan ternak.

19. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Pengaturan tata niaga ternak bertujuan untuk:a. menjamin penjualan ternak secara legal;b. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha guna

terwujudnya tata niaga ternak yang menguntungkan bagisemua pihak, transparan, dan berkeadilan;

c. memberikan perlindungan terhadap harga ternak danproduk hewan sesuai dengan jenis dan klasifikasi ternak;

d. melakukan pengendalian dan menjamin ketersediaan danpengembangan ternak di daerah; dan

e. memberikan perlindungan terhadap masyarakat melaluijaminan produk ternak atau pangan asal hewan yangaman, sehat, utuh, dan halal.

BAB IIKEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannyaberkewajiban untuk:a. memfasilitasi promosi dan pemasaran ternak atau

hewan dan produk hewan;b. menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran

ternak atau hewan dan produk hewan;c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran

ternak atau hewan dan produk hewan lintas daerahProvinsi;

d. melakukan pengendalian penyediaan dan peredaranbibit ternak lintas Kabupaten/Kota dalam daerahProvinsi;

e. pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;

- 6 -

f. pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan;g. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak

dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintasdaerah Kabupaten/Kota;

h. pengawasan peredaran obat hewan di tingkatdistributor;

i. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibitternak, dan hijauan pakan ternak lintas daerahKabupaten/Kota;

j. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakanternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain;

k. penjaminan kesehatan hewan, penutupan danpembukaan daerah wabah penyakit hewan menularlintas daerah Kabupaten/Kota;

l. penerpan persyaratan teknis sertifikasizona/kompartemen bebas penyakit dan unit usahaproduk hewan;dan

m. sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakatveteriner dan kesehatan hewan.

(2) Kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran ternak atauhewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dilakukan melalui:a. pengembangan sistem tata niaga atau pemasaran

ternak dan produk hewan dan promosi hasilpeternakan;

b. penyediaan sistem informasi pasar ternak atau tataniaga ternak;

c. pengembangan pasar bagi badan usaha milikpeternak; dan

d. pembangunan dan pengelolaan pasar ternak atauhewan.

(3) Pemasaran ternak atau hewan dan produk hewansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf bdiutamakan untuk membina peningkatan produksi dankonsumsi protein hewani dalam mewujudkanketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat,dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usahapeternakan.

- 7 -

BAB IIIJENIS TERNAK DAN PRODUK HEWAN YANG DIPASARKAN,

KELUAR, DAN/ATAU MASUK DAERAH

Pasal 4

Ternak yang dapat dipasarkan, keluar, atau masuk DaerahProvinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam DaerahProvinsi meliputi:a. ternak bibit;b. ternak potong;c. bakalan ternak potong;d. ternak perah;e. ternak ruminansia indukan;f. ternak ruminansia besar betina produktif;g. hewan kesayangan; danh. ternak unggas.

Pasal 5

Produk hewan yang dapat dipasarkan, keluar, atau masukDaerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalamDaerah Provinsi meliputi:a. daging;b. jeroan;c. kulit;d. tulang;e. susu;f. telur; dang. produk hewan olahan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis ternak dan produkhewan yang dapat dipasarkan, keluar, atau masuk DaerahProvinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam DaerahProvinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IVTATA NIAGA TERNAK

Pasal 7

(1) Pemilik ternak berhak menentukan sistem tata niaga atasternak dan produk hewan yang dihasilkannya.

- 8 -

(2) Sistem tata niaga ternak sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan melalui:a. pemasaran atau jual beli kepada perorangan,

pedagang pengumpul, atau pelaku usaha peternakan;b. sistem kemitraan dengan badan usaha peternakan;c. sistem lelang; dan/ataud. kerja sama dengan lembaga atau badan yang

melakukan usaha perdagangan ternak dan produkhewan.

Pasal 8

(1) Setiap orang dapat melakukan penjualan dan pembelianternak di dalam Daerah Provinsi.

(2) Penjualan dan pembelian ternak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan di tempat pemeliharaanternak atau di pasar ternak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) Sebelum memasuki pasar ternak, setiap ternak yang akandiperjualbelikan dilakukan pemeriksaan kesehatan olehpetugas yang berwenang.

(4) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud padaayat (3) memberikan ijin masuk pasar ternak apabilaternak yang akan diperjualbelikan memenuhi persyaratankesehatan.

Pasal 9

(1) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan dapatmelakukan pemasukan dan pengeluaran ternak danproduk hewan ke dalam atau keluar Daerah Provinsidan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.

(2) Pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk hewansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemperhatikan ketersediaan produksi dan pasokanternak dan produk hewan di daerah untuk kebutuhankonsumsi masyarakat berdasarkan kuota yang ditentukanoleh Dinas.

(3) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan dilarangmengeluarkan ternak dan produk hewan yang tidakmemenuhi persyaratan kuota sebagaimana dimaksudpada ayat (2).

(4) Ketentuan mengenai kuota pemasukan dan pengeluaranternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

- 9 -

Pasal 10

(1) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yangmemasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dan produkhewan ke dalam atau keluar Daerah Provinsi dan/ataulintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, wajibmemiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan olehGubernur.

(3) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusanpemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 11

Izin pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk hewansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harusmemenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 12

Persyaratan adminsitratif pemasukan dan pengeluaran ternakdan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11meliputi:a. berbadan usaha atau badan hukum yang didirikan

menurut hukum Indonesia, akta pendirian perusahaan,Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan surat izinusaha di bidang peternakan bagi badan usaha;

b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinanperusahaan;

c. Kartu ternak, bukti kepemilikan ternak, atau suratketerangan jual beli ternak;

d. surat rekomendasi pengeluaran dari Dinas PeternakanKabupaten/Kota daerah asal.

e. surat rekomendasi pemasukan dari Dinas PeternakanKabupaten/Kota daerah penerima; dan

f. SKKH untuk ternak dan SKPH untuk produk hewan dariDinas Peternakan Kabupaten/Kota daerah asal.

Pasal 13

(1) Persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran ternaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:a. status kesehatan ternak dari daerah asal;

- 10 -

b. ternak bibit harus mempunyai sifat unggul, memenuhipersyaratan untuk dikembangbiakan, dan memilikiumur paling tinggi:1. 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan untuk sapi, kerbau,

dan kuda; dan2. 1 (satu) tahun untuk kambing dan domba.

c. ternak potong untuk:1. sapi lokal (sapi bali) dengan ketentuan:

a) memiliki berat badan minimal 300 kg (tigaratus kilogram) dan umur minimal 3 (tiga)tahun untuk keluar Daerah Provinsi.

b) memiliki berat badan minimal 250 kg (duaratus lima puluh kilogram) dan umur minimal3 (tiga) tahun untuk pemasukan danpengeluaran lintas Kabupaten/Kota dalamDaerah Provinsi.

2. sapi persilangan (eksotik) memiliki berat badanminimal 300 kg (tiga ratus kilogram) dan umurminimal 2 (dua) tahun;

3. kerbau memiliki berat badan minimal 300 kg (tigaratus kilogram) dan umur minimal 3 (tiga) tahun;

4. kuda memiliki berat badan minimal 200 kg (duaratus kilogram) dan umur minimal 3 (tiga) tahun;

5. kambing/domba memiliki umur minimal 1 (satu)tahun; dan

6. babi memiliki umur minimal 1 (satu) tahun 6(enam) bulan.

d. ternak ruminansia indukan dan ruminansia betinaproduktif hanya dapat diizinkan dengan maksuddipelihara untuk dikembangbiakan;

(2) Status kesehatan ternak dari daerah asal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a harus:a. memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan

bebas dari penyakit hewan menular;b. mendapat rekomendasi teknis kesehatan hewan

dan/atau rekomendasi teknis kesehatan masyarakatveteriner dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota;

(3) Persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran ternaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,dan huruf d dikecualikan bagi ternak untuk kepentinganpenelitian, upacara adat, atau upacara keagamaan.

Pasal 14

(1) Persyaratan teknis produk hewan sebagaimana dimaksudPasal 11 meliputi:

- 11 -

a. Produk hewan olahan untuk pangan yang dihasilkanoleh industri pabrikan harus memiliki registrasi BalaiPengawasan Obat dan Makanan;

b. Produk Hewan olahan untuk pangan yang dihasilkanoleh Usaha Kecil Menengah minimal harus memilikiregistrasi dari Dinas Kesehatan; dan

c. Produk hewan untuk pangan bagi produk yangdipersyaratkan harus memiliki sertifikat halal darilembaga penjamin produk halal.

(2) Persyaratan teknis produk hewan berupa daging meliputi:a. berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah

ditentukan;b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah

kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatanhewan;dan

c. produk daging harus diperiksa di laboratoriumveteriner dan dinyatakan sehat oleh petugaspemeriksa yang berwenang.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratifdan persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran ternakdan produk hewan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VPROSEDUR PENGELUARAN DAN PEMASUKAN

TERNAK DAN PRODUK HEWAN

Bagian KesatuProsedur Pengeluaran dan Pemasukan Ternak

Pasal 16

(1) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang akanmelakukan pengeluaran dan pemasukan ternak ke dalamatau keluar Daerah Provinsi dan/atau lintasKabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, harusmengajukan izin kepada kepala dinas yang menanganiurusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satupintu.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud padaayat (1) orang perseorangan atau Badan yang akanmelakukan pengeluaran atau pemasukan Ternak,mengajukan permohonan RPPP kepada Kepala Dinasdengan menyebutkan:

- 12 -

a. jenis ternak;b. jumlah ternak;c. daerah asal atau daerah tujuan;d. maksud pengeluaran atau pemasukan ternak; dane. penerima di daerah tujuan.dengan melampirkan persyaratan administratif danpersyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12dan Pasal 13.

(3) Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenangmenerbitkan RPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berdasarkan usulan dari Dinas PeternakanKabupaten/Kota.

(4) Dalam memberikan RPPP sebagaimana dimaksud padaayat (3) Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenang,melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap ternakyang akan masuk atau keluar wilayah Daerah Provinsi.

(5) Kepala dinas yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintumenerbitkan surat izin pengeluaran atau pemasukanternak setelah mendapatkan RPPP dari Kepala Dinas.

(6) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlakuuntuk satu kali pengeluaran atau pemasukan ternak.

(7) Dalam hal pengeluaran atau pemasukan ternak dilakukanmelalui jalur laut, wajib melalui pelabuhan resmi sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengeluaranatau pemasukan ternak diatur dengan PeraturanGubernur.

Pasal 17

Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang memasukanternak wajib melakukan pencegahan masuk danmenyebarnya penyakit hewan menular serta menjagakelangsungan pengembangan populasi ternak di daerah.

Bagian KeduaProsedur Pengeluaran dan Pemasukan Produk Hewan

Pasal 18

(1) Setiap pengeluaran atau pemasukan produk hewandilakukan berdasarkan perhitungan ketersediaanproduksi dan pasokan di daerah terhadap kebutuhankonsumsi masyarakat.

(2) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang akanmelakukan pengeluaran dan pemasukan produk hewan

- 13 -

ke dalam atau keluar Daerah Provinsi dan/atau lintasKabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, harusmengajukan izin kepada kepala dinas yang menanganiurusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satupintu.

(3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud padaayat (2) orang perseorangan atau Badan yang akanmelakukan pengeluaran atau pemasukan produk hewan,mengajukan permohonan RPPP kepada Kepala Dinasdengan melampirkan persyaratan administratif danpersyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12dan Pasal 14.

(4) Kepala dinas yang menangani urusan pemerintahan dibidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan suratizin pengeluaran atau pemasukan produk hewan setelahmendapatkan RPPP dari Kepala Dinas.

(5) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlakuuntuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejakditetapkan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengeluaranatau pemasukan produk hewan diatur dengan PeraturanGubernur.

Pasal 19

(1) Produk hewan berupa daging yang dimasukkan kewilayah Daerah Provinsi harus ditampung atauditempatkan di penampungan/penyimpanan yangberpendingin.

(2) Pengangkutan daging harus menggunakan angkutankhusus yang memenuhi persyaratan yang ditetapkansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)untuk daging babi harus dibedakan dengan angkutanuntuk daging lainnya.

(4) Ketentuan mengenai penampungan/penyimpanan dagingsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehKepala Dinas.

BAB VIKEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 20

(1) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang telahmemperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (1), wajib melaksanakan kegiatan pemasukan atau

- 14 -

pengeluaran ternak dan/atau produk hewan sesuaidengan izin yang diberikan.

(2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelahpelaksanaan kegiatan pemasukan atau pengeluaransebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang ataupelaku usaha peternakan pemegang izin wajibmenyampaikan laporan realisasi pemasukan ataupengeluaran ternak dan/atau produk hewan kepadaKepala Dinas.

Pasal 21

(1) Setiap orang atau pelaku usaha pemegang izin yang tidakmelaksanakan kegiatan pemasukan atau pengeluaranternak dan/atau produk hewan sesuai dengan izin yangdiberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)dan tidak menyampaikan laporan realisasi pemasukanatau pengeluaran ternak dan/atau produk hewansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakansanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:a. peringatan tertulis;b. pengenaan denda;c. penghentian sementara dari kegiatan, pemasukan,

pengeluaran, dan/ atau peredaran ternak dan produkhewan; atau

d. pencabutan izin.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIILARANGAN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN

TERNAK DAN PRODUK HEWAN

Pasal 22

Setiap orang yang melakukan pengeluaran atau pemasukanternak dan/atau produk hewan dilarang:a. melakukan pengeluaran, pemasukan, dan/atau mutasi

atas ternak yang tidak dilengkapi surat izin dari pejabatyang berwenang;

b. melintasi atau melewati dalam wilayah daerah, tidakdilengkapi surat izin dan dokumen lainnya yang sah danbenar dari daerah asal;

- 15 -

c. melakukan pengeluaran dan/atau pemasukan atas ternakdi luar pelabuhan resmi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;

d. mengganti atau menukar ternak yang telah diperiksa darikandang penampungan meskipun telah memiliki suratizin;

e. mengeluarkan atau menarik kembali ternak yang telahdiperiksa di kandang penampungan, sampaidikeluarkannya surat izin pengeluaran atau dokumenlainnya dari Dinas; dan/atau

f. menjual dan/atau mengedarkan daging berupa daginggelap atau daging yang dipotong diluar Rumah PotongHewan, tidak layak dikonsumsi, dan/atau tidakmemenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 23

Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkanternak, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkanmembawa penyakit hewan tertentu dari daerah tertulardan/atau terduga ke daerah bebas.

Pasal 24

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkanproduk hewan dilarang memalsukan produk hewan dan/ataumenggunakan bahan tambahan yang dilarang.

BAB VIIISISTEM INFORMASI TATA NIAGA TERNAK

Pasal 25

(1) Untuk menjamin ketersediaan informasi tata niaga ataupasar ternak serta pemasukan dan/atau pengeluaranternak dan produk hewan, Pemerintah Daerah menyusundan mengembangkan sistem informasi tata niaga ternakdan produk hewan.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa informasi tentang harga ternak dan produkhewan, mekanisme sistem tata niaga ternak, klasifikasiternak, dan/atau penetapan jenis, jumlah, dan identifikasiternak yang dapat dimasukkan dari luar daerah.

(3) Pemerintah Daerah wajib membangun jaringan informasitata niaga ternak dan produk hewan, baik di tingkatProvinsi maupun Kabupaten/Kota.

- 16 -

(4) Sistem informasi tata niaga ternak dan produk hewansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diaksesdengan mudah dan cepat oleh masyarakat, pelaku usahapeternakan, dan pengguna informasi tata niaga ternakdan produk hewan.

BAB IXKARTU TERNAK

Pasal 26

(1) Untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan kepastianhukum terhadap kepemilikan ternak dalam sistem tataniaga ternak di daerah, setiap ternak wajib memiliki kartuternak.

(2) Kartu ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:a. nama pemilik;b. jenis ternak;c. ciri-ciri ternak;d. asal-usul ternak; dane. keterangan lain yang bersangkutan dengan ternak.

(3) Kartu ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku untuk tiap ekor ternak meliputi:a. ternak sapi;b. ternak kerbau; danc. ternak kuda.

Pasal 27

(1) Selain bertujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26ayat (1) kewajiban kartu ternak juga dimaksudkan untukmewujudkan tersedianya sistem data ternak di DaerahProvinsi.

(2) sistem data ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah bertujuan untuk:a. memperoleh data ternak yang akurat;b. mengetahui jumlah ternak dan rumah tangga peternak

di tiap daerah Kabupaten/Kota;c. tertib adminsitrasi kepemilikan ternak; dand. meningkatkan pengawasan mutasi ternak di Daerah.

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawabterhadap penyelenggaraan dan penyediaan Kartu ternakdi wilayahnya.

- 17 -

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu ternak diaturdengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XPENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadapsistem tata niaga ternak.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menjamin agar tata niaga ternak danproduk hewan berjalan efektif dan menguntungkan semuapihak.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui:a. penetapan harga dasar ternak bibit dan ternak bukan

bibit, dan harga produk hewan di daerah; danb. penetapan kuota pengeluaran atau pemasukan ternak

dan produk hewan di wilayah daerah.(4) Penetapan harga dasar ternak sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan standar dankualitas ternak yang dihasilkan.

(5) Penetapan kuota pengeluaran atau pemasukan ternakdan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dilakukan untuk mendukung pertumbuhanpopulasi ternak, menjaga ketersediaan ternak dan panganasal ternak dan produk hewan, pengembangan industrilokal, dan kepentingan peningkatan nilai tambah.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadappemilik ternak dan pelaku usaha peternakan dalamsistem tata niaga ternak dan produk hewan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan melalui:a. pemberian informasi harga dan pasar;b. memfasilitasi promosi dan pemasaran ternak dan

produk hewan;c. bimbingan/pelatihan/penyuluhan; dan/ataud. penguatan kelembagaan badan usaha milik peternak.

Pasal 30

- 18 -

(1) Untuk menjamin terselenggaranya peredaran,pengeluaran, dan pemasukan Ternak dan Produk Hewansecara efektif, Pemerintah Daerah melakukan pengawasanpelaksanaan tata niaga ternak dan produk hewan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan baik secara langsung maupun secara tidaklangsung.

Pasal 31

(1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh pejabat/petugasDinas yang ditunjuk Kepala Dinas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap peredaran, pengeluaran, danpemasukan ternak dan produk hewan, atau keluarmasuknya ternak dan produk hewan dari dan ke dalamDaerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalamDaerah Provinsi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan terhadap persyaratan administrasi dan fisikternak dan produk hewan.

Pasal 32

Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan.

Pasal 33

(1) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan, dan pengawasantata niaga ternak, pemasukan, dan/atau pengeluaranternak dan produk hewan dikoordinasikan oleh dinas dandapat bekerja sama dengan perangkat daerah ataulembaga lain terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanpengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

(1) Masyarakat atau kelompok masyarakat dan pelaku usahapeternakan dapat berperan dalam menciptakan iklimusaha yang sehat dalam penyelenggaraan tata niagaternak.

- 19 -

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam seluruh proses dan saluran tataniaga ternak dan produk hewan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakatdiatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIIPENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidangpeternakan dan kesehatan hewan diberi wewenangkhusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untukmelakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalamPeraturan Daerah ini.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang peternakan dan kesehatan hewan;

b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untukdidengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagaisaksi dalam tindak pidana di bidang peternakan dankesehatan hewan;

c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang buktitindak pidana di bidang peternakan dan kesehatanhewan;

d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang ataubadan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang peternakan dan kesehatan hewan;

e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengantindak pidana di bidang peternakan dan kesehatanhewan;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakandan kesehatan hewan; dan/atau

g. mengadakan penghentian penyidikan setelahmendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat

- 20 -

cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidana.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepadapenuntut umum melalui Pejabat Penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana.

BAB XIIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Setiap orang atau Badan yang mengeluarkan ataumemasukkan ternak dan/atau produk hewan ke dalamatau keluar wilayah Daerah Provinsi tidak memiliki izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dipidanadengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulandan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana dendapaling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ataupaling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuanlarangan pengeluaran atau pemasukan ternak dan/atauproduk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.00(lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 37

Setiap orang yang:a. mengeluarkan dan/atau memasukkan ternak atau

produk hewan yang dimungkinkan membawa penyakithewan tertentu dari daerah tertular dan/atau terdugatertular ke dalam wilayah Daerah Provinsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22; dan/atau

b. memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewandengan memalsukan produk hewan dan/ataumenggunakan bahan tambahan yang dilarangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana sesuaidengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalamUndang-Undang tentang Peternakan dan KesehatanHewan.

- 21 -

BAB XIVKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya PeraturanDaerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai denganhabis berlakunya izin.

BAB XVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang

Ketentuan Pengiriman Ternak Keluar Daerah Tingkat INusa Tenggara Barat dan Pemotongan Ternak UntukIndustri (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 2); dan

b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 tentangKetentuan Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak kedalam Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat danPemotongan Ternak Untuk Industri (Lembaran DaerahTahun 1996 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semuaketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakanperaturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 1991 tentang Ketentuan Pengiriman Ternak KeluarDaerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan PemotonganTernak Untuk Industri (Lembaran Daerah Tahun 1992Nomor 2) dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 tentangKetentuan Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak kedalam Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat danPemotongan Ternak Untuk Industri (Lembaran Daerah Tahun1996 Nomor 9), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjangtidak bertentangan dengan ketentuan dalam PeraturanDaerah ini.

- 22 -

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harusditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejakPeraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Matarampada tanggal 26 Mei 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Matarampada tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAHPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 4-50/2020

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.NIP. 19651231 199303 1 135

- 23 -

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR 4 TA

HUN 2020TENTANG

TATA NIAGA TERNAK

I. UMUM

Ternak sebagai sumber daya hewan mempunyai peranan penting dalampenyediaan pangan yang berasal dari hewan atau produk hewan, bahanbaku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang pemanfaatannyadiarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan nilaitambah, dengan memperhatikan kelestariannya secara berkelanjutanguna tercapainya ketahanan dan ketersediaan pangan asal ternak danproduk hewan bagi masyarakat.

Bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan olehPemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian merupakan salah satuProvinsi sebagai sumber atau penghasil Ternak, khususnya sapi potongdan sapi bibit diantara 18 Provinsi di tanah air. Kontribusi Ternak sapidaerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pengembangan sapi dankebutuhan daging secara nasional sangat signifikan. Setiap tahun,Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengirim sapi potong rata-rata16.500 ekor dan sapi bibit 12.000 ekor ke berbagai Provinsi di Indonesia.

Mengingat potensi produksi (supply capacity) ternak sapi Provinsi NusaTenggara Barat sangat besar, sementara permintaan (demand) ternaktersebut terus meningkat, maka komoditas ternak sapi dapat menjadiunggulan komparatif dan kompetitif guna menunjang kemajuanpembangunan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Keunggulankomparatif ternak Nusa Tenggara Barat diantaranya adalah bebas daripenyakit strategis dan potensi produktivitasnya tinggi. Dengankeunggulan komparatif yang dimiliki, bibit ternak asal Nusa TenggaraBarat sangat diminati oleh berbagai daerah lain.

Bahwa usaha ternak sapi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peluangpasar yang luas dan cenderung terus meningkat, baik pemasaran lokalmaupun pemasaran keluar daerah provinsi. Daerah pemasaran sapi bibitNusa Tenggara Barat meliputi 14 provinsi di Indonesia antara lainKalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, KalimantanBarat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Jambi,dan Papua. Sedangkan untuk pemasaran Ternak Potong pemasarannyadikirim ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa

- 24 -

Barat. Adapun Jumlah nilai transaksi jual beli ternak sapi di dalam dandiluar Nusa Tenggara Barat mencapai 373,7 milyar/tahun.

Berkaitan dengan kebijakan usaha peternakan sapi potong, khususnyamenyangkut tata niaga Ternak Sapi Potong, bahwa sampai sejauh inibelum banyak diatur oleh Pemerintah. Usaha pemasaran atau tata niagasapi potong, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini lebihbanyak dikuasai oleh lembaga-lembaga pemasaran yang membentuksuatu jaringan, dimana mata rantainya terbentuk mulai dari tingkatpeternak, blantik/makelar, pedagang pengumpul, jagal sampai kepadakonsumen. Masing-masing lembaga pemasaran tersebut mempunyaiperan dan fungsi tersendiri dalam proses saluran pemasaran.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam agribisnis peternakanpada umumnya saat ini adalah belum dicapainya keterpaduan secaravertikal antar sub sistem mulai dari sektor hulu sampai hilir. Secara lebihkhusus lagi adalah belum adanya keterpaduan kelembagaan antarapeternak dengan pedagang. Kegiatan peternakan semestinya dari proseshulu sampai hilir secara terpadu dalam suatu kesatuan proses yang tidakdipisahkan oleh pasar. Selain itu, sistem rantai pemasaran yang belumefektif, kondisi pasokan dan permintaan yang belum berimbang, sertapenanganan dan pengendalian faktor alam atau kondisi geografis daerahjalur transportasi pemasaran yang belum memadai. Begitu pula terkaitpengawasan Ternak, bahwa saat ini perdagangan Ternak ke luar ProvinsiNusa Tenggara Barat, khususnya melalui wilayah di daerah PulauSumbawa, pengawasannya sulit dilakukan, karena masih sering terjadipengeluaran ternak tidak melalui jalur pelabuhan resmi.

Atas dasar tersebut, dalam upaya mengoptimalkan potensi pemasaranTernak di Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan adanya pengaturanmengenai Tata Niaga Ternak, termasuk produk ikutannya (ProdukHewan), guna menjamin dan memberikan kepastian hukum dankepastian berusaha sehingga terwujudnya sistem Tata Niaga Ternak yangmenguntungkan bagi semua pihak (peternak, pelaku usaha peternakan,dan masyarakat) secara efisien, transparan, dan berkeadilan. Hal tersebutdilandasi bahwa salah satu faktor sebagai pelancar dalam pengembanganTernak adalah sistem pemasaran yang efisien.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan danKesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa tujuanpenyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah untukmewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan, barang,dan jasa yang berasal dari hewan atau Ternak dan Produk Hewan bagipeningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat. Sejalan dengan itubahwa untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan,maka berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang tentang Peternakandan Kesehatan Hewan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi sesuai

- 25 -

dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usahayang sehat bagi pemasaran ternak atau hewan dan produk hewan.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, bahwa dalampemasaran Ternak Gubernur sesuai dengan kewenangannyamemfasilitasi promosi dan pemasaran Ternak dan Produk Hewan yangdilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pemasaran danpenyediaan sistem informasi pasar Ternak dan Produk Hewan.

Untuk menjalankan kewenangan tersebut, yaitu dalam rangka menjaminberjalannya pemasaran Ternak atau hewan dan Produk Hewan yang adil,aman, dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan peternakdan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerahmemandang perlu adanya pengaturan mengenai Tata Niaga Ternak.

Pengaturan tata niaga atau pemasaran Ternak atau hewan dan ProdukHewan dalam Peraturan Daerah ini diutamakan untuk membinapeningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkanketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat di Daerah, dengantetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan. Dengandemikian maka tujuan Peraturan Daerah ini antara lain adalahmenciptakan ketersediaan pangan yang berasal dari ternak atau hewandan Produk Hewan di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta menjaminadanya kepastian hukum dan kepastian berusaha guna terwujudnyasistem Tata Niaga Ternak yang menguntungkan bagi semua pihak,transparan, dan berkeadilan.

Selanjutnya, dengan memperhatikan kewenangan Daerah Provinsisebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur pulamengenai pemasukan dan pengeluaran Ternak atau Hewan dan ProdukHewan lintas Daerah Provinsi serta pengendalian peredaran Bibit Ternaklintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.

Dengan demikian sehingga materi yang diatur dalam Peraturan Daerahini adalah materi muatan dalam rangka melaksanakan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi berkaitandengan tata niaga atau pemasaran, pemasukan,dan pengeluaran Ternakatau Hewan dan Produk Hewan, serta penyediaan sistem informasi tataniaga atau pasar Ternak. Adapun jenis Ternak dalam ketentuanPeraturan Daerah ini meliputi:a. ternak bibit;b. ternak potong;c. bakalan ternak potong;d. ternak perah;

- 26 -

e. ternak ruminansia indukan;f. ternak ruminansia besar betina produktif;g. hewan kesayangan; danh. ternak unggas.

Sedangkan untuk Produk Hewan, bahwa jenis Produk Hewan yang diaturdalam ketentuan Peraturan Daerah ini antara lain adalah meliputi:daging; jeroan; kulit; tulang; tanduk; susu; telur, dan/atau produk hewanolahan.

Lebih lanjut, untuk menjamin keamanan, tertib administrasi Ternak, dankepastian hukum kepemilikan Ternak dalam Sistem Tata Niaga Ternak diDaerah, maka dalam Peraturan Daerah ini juga ditekankan mengenaiadanya pengaturan mengenai Kartu Identitas Ternak atau Kartu Ternakyang berlaku untuk setiap ekor Ternak meliputi ternak sapi; ternakkerbau; dan ternak kuda. Ketentuan mengenai kartu identitas ternaktersebut sesuai dengan kewenangannya, maka lebih lanjut didelegasikanuntuk diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun secara garis besar ruang lingkup yang diatur dalam PeraturanDaerah ini adalah meliputi: tujuan pengaturan dan kewenangan daerahProvinsi berkaitan dengan pemasaran, pengawasan, pemasukan ataupengeluaran Ternak; jenis Ternak dan Produk Hewan yang dapatdipasarkan, keluar, dan masuk Daerah; prosedur pengeluaran danpemasukan Ternak dan Produk Hewan; larangan; sistem informasi TataNiaga Ternak; serta pengendalian, pembinaan, dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Huruf a

Cukup jelas

Huruf bYang dimaksud dengan “menguntungkan bagi semuapihak, transparan, dan berkeadilan” adalahpenyelenggaraan Tata Niaga Ternak harus memberikanpeluang dan kesempatan yang sama secara proporsionalkepada Setiap Orang sesuai dengan kemampuannyasehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diDaerah, serta didukung dengan ketersediaan informasiyang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, yangdilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalamupaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Olehkarena itu, dalam memberikan izin harus dicegah

- 27 -

terjadinya praktik pasar monopoli, monopsoni, oligopoli,dan oligopsoni. Pasar monopoli adalah pasar dimana hanyaterdapat satu penjual yang menguasai pasar; Pasarmonopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usahamenguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembelitunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasarkomoditas; Pasar oligopoli adalah pasar dimana penawaransuatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan;dan Pasar oligopsoni adalah keadaan dimana dua ataulebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan ataumenjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatupasar komoditas.

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Pasal 3Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “konsusmsi protein hewani” adalahkonsumsi terhadap kebutuhan protein yang terdapat padamakanan atau bahan makanan yang berasal dari hewanseperti daging, susu, dan telur.

Pasal 4Huruf a

Yang dimaksud dengan “ternak bibit” adalah semua hasilpemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentuuntuk dikembangbiakkan.

Huruf bYang dimaksud dengan “ternak potong” adalah sapi,kerbau, kuda, kambing/domba, dan babi yang dipeliharakhusus untuk menghasilkan daging.

Huruf cYang dimaksud dengan “bakalan ternak potong” adalahternak bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untukdipelihara selama kurun waktu tertentu guna tujuanproduksi daging.

- 28 -

Huruf dYang dimaksud dengan “ternak perah” adalah ternak yangdiperlihara secara khusus untuk dimanfaatkan sebagaipenghasil susu.

Huruf eYang dimaksud dengan “ternak ruminansia indukan”adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organreproduksi normal dan sehat digunakan untukpengembangbiakan.

Huruf fYang dimaksud dengan “ternak ruminansia betinaproduktif” adalah Ternak ruminansia betina yang organreproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapatberanak.

Huruf gYang dimaksud dengan “hewan kesayangan” adalah hewanatau Ternak yang dipelihara khusus untukhobi/kesenangan seperti anjing, kera, kucing dan hewansebangsannya.

Huruf hYang dimaksud dengan “ternak unggas” adalah jenisburung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam,bebek, angsa, puyuh, dan burung dara.

Pasal 5Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Yang dimaksud dengan “jeroan” adalah isi rongga perutdan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelihsecara halal dan benar sehingga aman, lazim dan layakdikonsumsi oleh manusia, antara lain dapat berupa jeroandingin atau beku.

Huruf cYang dimaksud dengan “kulit” adalah bagian palingluar dari daging ternak sapi, kuda, kerbau, kambing, ataudomba sebagai bahan olahan produk hewan atau bahanbaku industri yang dapat menghasilkan berbagai macambarang seperti seperti sepatu, sandal, tas, wayang kulit,dan lain sebagainya.

Huruf dCukup jelas

Huruf eYang dimaksud dengan “susu” adalah cairan yangdiperoleh dari ternak perah atau ternak potong yangdiperah dengan cara pemerahan yang benar dan tidak

- 29 -

dikurangi dan/atau ditambahkan kedalamnya sesuatubahan lain.

Huruf fCukup jelas

Huruf gYang dimaksud dengan “produk hewan olahan” adalahsemua produk atau bahan yang berasal dari hewan yangmasih segar dan/atau telah diolah atau diproses untukkeperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ataukegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dankemaslahatan manusia.

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan konsumsi masyarakat”adalah kebutuhan masyarakat menggunakan ataumengkonsumsi hasil produksi Ternak dan/atau ProdukHewan guna memenuhi keperluan hidup yang didasarkanpada proyeksi kebutuhan penduduk dan industri diDaerah.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Ayat (1)

- 30 -

Cukup jelasAyat (2)

Huruf aYang dimaksud dengan "penyakit hewan menular”adalah penyakit yang ditularkan antara hewan danhewan, hewan dan manusia, serta hewan dan mediapembawa penyakit hewan lainnya melalui kontaklangsung atau tidak langsung dengan mediaperantara mekanis.

Huruf bYang dimaksud dengan "kesehatan hewan” adalahsegala urusan yang berkaitan dengan perawatanhewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatanhewan, pengendalian dan penanggulangan penyakithewan, penolakan penyakit, medik reproduksi,medik konservasi, obat hewan dan peralatankesehatan hewan serta keamanan pakan.Yang dimaksud dengan " kesehatan masyarakatveteriner” adalah segala urusan yang berhubungandengan Hewan dan produk Hewan yang secaralangsung atau tidak langsung mempengaruhikesehatan manusia.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas.

Pasal 15Cukup jelas.

Pasal 16Cukup jelas.

Pasal 17Cukup jelas

Pasal 18Cukup jelas

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Cukup jelas

- 31 -

Pasal 22Huruf a

Cukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dYang dimaksud dengan “kandang penampungan” adalahbangunan atau tempat dengan segala fasilitasnya yangdipergunakan untuk penampungan sementara bagi Ternakyang baru masuk atau akan dikirim lintas Kabupaten/Kotaatau dikirim keluar wilayah Daerah, dan/atau bagi Ternakyang akan dipotong untuk industri atau rumahpemotongan hewan, serta untuk penelitian danpemeriksaan kesehatan sesuai persyaratan yang telahditentukan.

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Pasal 23Yang dimaksud dengan “daerah bebas” adalah suatu daerah atauwilayah yang tidak ditemukan kasus atau kejadian penyakithewan menular berdasarkan historis atau uji laboratorium.

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30

- 32 -

Cukup jelas

Pasal 31Cukup jelas

Pasal 32Cukup jelas

Pasal 33Cukup jelas

Pasal 34Cukup jelas

Pasal 35Cukup jelas

Pasal 36Cukup jelas

Pasal 37Cukup jelas

Pasal 38Cukup jelas

Pasal 39Cukup jelas

Pasal 40Cukup jelas

Pasal 41Cukup jelas

Pasal 42Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR 162