41
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 645 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dani ayat (3) serta Pasal 77 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, diatur mengenai kode rekening penganggaran untuk urusan pemerintahan daerah; b. bahwa dalam rangka melanjutkan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan perencanaan serta untuk meminimalisir kesalahan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja kebijakan, program, in ikator, target, kegiatan serta kode Perangkat Daerah (SKPD UKPD) dalam melakukan input arah rekening, perlu menetapkan daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD menurut urusan pemerintahan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun .2011;

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 645 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH MENURUT URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dani ayat (3) serta Pasal 77 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, diatur mengenai kode rekening penganggaran untuk urusan pemerintahan daerah;

b. bahwa dalam rangka melanjutkan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan perencanaan serta untuk meminimalisir kesalahan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja

kebijakan, program, in ikator, target, kegiatan serta kode Perangkat Daerah (SKPD UKPD) dalam melakukan input arah

rekening, perlu menetapkan daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD menurut urusan pemerintahan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun .2011;

Page 2: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

2

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

9. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2016 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan daftar program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) menurut urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KEDUA Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan oleh SKPD/UKPD sebagai salah satu acuan yang dapat dipilih dalam menyusun rencana kerja tahun anggaran 2018.

KETIGA Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 3 (tiga) lampiran yang terdiri dari :

1. Lampiran I Kegiatan yang Bersifat Umum :

a. dapat dipergunakan oleh seluruh SKPD/UKPD dalam menyusun rencana kerja, karena merupakan kegiatan yang bersifat operasional kantor; dan

b. telah mengikat hingga jenis pengeluaran dengan tidak bisa ditambah atau dikurangi.

2. Lampiran II Kegiatan yang Bersifat Khusus:

a. dapat dipergunakan oleh seluruh SKPD/UKPD (kecuali Kecamatan/Kelurahan) dalam menyusun rencana kerja sesuai pembidangannya; dan

b. tidak mengikat jenis pengeluaran narnun hanya mengikat pada arah kebijakan, program, indikator dan target untuk mencapai target program dan urusan dalam rangka melanjutkan pencapaian tujuan pembangunan daerah Sesuai dengan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;

3. Lampiran III Kegiatan yang Bersifat Khusus Kecamatan/ Kelurahan :

*

Page 3: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

3

a. hanya dapat dipergunakan oleh Kecamatan/ Kelurahan yang di dalam penyusunan rencana kerja mengacu pada kriteria perilaku pemakaian jenis belanja pengeluaran yang telah dirumpunkan;

b. khusus Kecamatan di Kepulauan Seribu terkait dengan tugas Kecamatan membantu Bupati di dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Gubernur, maka di dalam penyusunan rencana kerja dapat menggunakan jenis belanja pengeluaran yang tidak dirumpunkan;

c. mengikat pada arah kebijakan, program, indikator dan target untuk mencapai target program dan urusan dalam rangka melanjutkan pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018; dan

d. Perubahan kode rekening pada kegiatan yang bersifat khusus pada Kecamatan/Kelurahan dapat dilakukan dengan mengusulkan permohonan tambahan kode rekening yang akan dimasukkan ke dalam rumpun kode rekening kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah c.q. Bidang Anggaran dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Penggunaan kode rekening penganggaran pada input kegiatan rencana kerja SKPD/UKPD sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala SKPD/UKPD.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2017.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017

VP1t. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK9TA JAKARTA, )1;

SUMARSONO Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta 9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

Page 4: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 645 TAHUN 2017 Tanggal 27 Mar e t 2017

DAFTAR PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT UMUM SKPD/UKPD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN

RENCANA KERJA TAHUN 2018

KODE PROGRAM INDIKATOR XX XX XXX Peningkatan dan

Pengelolaan Kantor Indeks Kepuasan. Pelayanan Kantor

XX XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

XX XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

XX XX XXX Program Pengelolaan Kendaraan Operasional

Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional

XX XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

XX XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

XX XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

XX XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

XX XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

XX XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

XX XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

XX XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

xx XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

XX XX XXX Program Pengelolaan Kendaraan Operasional

Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional

Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan sewa mesin foto copy

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor

Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor

Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/ caraka

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus

Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah

Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)

KEGIATAN

Page 5: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

MARSONO

2

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN xx XX XXX Peningkatan dan

Pengelolaan Kantor Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair

XX XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

XX XX XXX Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

- • 15It -.UBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

I1EUKOTA JAKARTA,

Page 6: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 645 TAHUN 2017 Tanggal 27 Maret 2017

DAFTAR PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT KHUSUS SKPD/UKPD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN

FtENCANA KERJA TAHUN 2018

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil

Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Mobile Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran dan KIA di RPTRA:

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Jumlah Konflik Sosial

Jumlah Konflik Sosial

Bina Kependudukan (Biduk)

Pemutakhiran Data Keluarga

Pelaksanaan Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta yang Kondusif Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini

Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Konflik Sosial

Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Indeks demokrasi

Indeks demokrasi

Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD

Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD

Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Peningkatan Pemahaman Ideologi Bangsa

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Pemberdayaan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia

Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Partai Politik

Pelaksanaan Reses DPRD

Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta

Pembahasan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta

Page 7: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD

Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainnya

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga • Perwakilan Rakyat Daerah

Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD

Pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD

.... __ .

Pembahasan Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta

an Kerjasama Luar Negeri

Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri

Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah

Program. Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah

ersen ase Kegiatan Kerjasama Luar Negeri yang Berhasil Persentase Kegiatan Kerjasama Luar Negeri yang Berhasil Indeks Kepuasan Stakeholders atas Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah Indeks Kepuasan Stakeholders atas Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah

Pengembangan Hubungan Kerjasama Sister City

Peningkatan Partisipasi Jakarta pada Event dan Organisasi Internasional Pelaksanaan Penerimaan/Pelayanan Tamu Pimpinan Daerah

Penyelenggaraan Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah

Indeks Kepuasan Stakeholders atas Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah

Pelaksanaan Acara Pimpinan Daerah

Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Bantuan 8s Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara

Persentase Regulasi yang Harmonis

Kesadaran Hukum Masyarakat

Penyerasian, Penyelarasan dan Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum

Program Peningkatan Bantuan 8s Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara Program Peningkatan Bantuan 8s Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara

Kesadaran Hukum Masyarakat

Persentase Penanganan Perkara di Pengadilan

Peningkatan Pengetahuan HAM

Pengurusan Perkara di Pengadilan

Program Peningkatan Bantuan 8s Kesadaran • Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara

Persentase Penanganan Perkara di Pengadilan

Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Page 8: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

3

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara

Persentase Penanganan Perkara di Pengadilan

Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum

Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah

Persentase Penyelesaian Masalah Pemerintahan

Penyusunan Kebijakan di bawah koordinasi Biro Tata Pemerintahan

Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah

Peringkat LPPD Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan

Jumlah Kerjasama Yang Dilaksanakan dan Berhasil

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan

Jumlah Kerjasama Yang Dilaksanakan dan Berhasil

Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama

Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur

Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur

Indeks Reformasi Birokrasi

Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi

Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Sipil dan Arsitektur)

Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Mekanikal Elektrikal)

Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (Sipil dan Arsitektur)

Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (Mekanikal Elektrikal)

Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan

Pemeliharaan AC Sentral Gedung Blok G dan H Balaikota Pemprov DKI Jakarta

Page 9: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

4

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan

Pemeliharaan Lift Gedung Blok B, G dan H Komplek Balaikota

Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan

Pengam.anan Kantor Balaikota dalam mengantisipasi Aksi Unjuk Rasa

Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

Penyediaan Sarana Prasarana Kelengkapan Kerumahtanggan Daerah

Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan Penertiban Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya

Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penindakan Penyegelan Tempat Usaha yang Melanggar Ketentuan

Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pengawasan dan Penertiban Media Informasi dan Promosi di Jalan Protokol dan Fasilitas Umum

Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial

Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21

Penyelenggaraan Sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda dan/atau Perkada

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Usulan Hasil Rembuk RW yang Diakomodir

Pengendalian Forum Perencanaan. Berjenjang

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekbang

Page 10: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

5

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra dan Pemerintahan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Penyusunan RKPD Perubahan Provinsi DKI Jakarta

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta

.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Penyelenggaraan Musrenbang

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA)

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA)

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD

Penyelarasan Renstra SKPD dengan RPJMD

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Capaian Indikator Kinerja Program dalam RPJMD yang Berkinerja Tinggi

Pengelolaan dan Pengembangan e-Monev

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Persentase Data Set Informasi Publik yang Diverifikasi dan Terpublikasi kepada Masyarakat

Pengelolaan Data Terbuka

Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase Penyelenggaraan Analisis Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dapat Diimplementasikan

Verifikasi Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan

Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran

Tingkat Kerawanan Kebakaran

Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan dan Pemadaman Kebakaran

Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Persentase Penanggulangan Kebakaran yang Berhasil

Gladi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Bangunan Menengah/Rendah dan Kawasan Pemukiman

Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil

Gladi Operasi Penyelamatan pada Bangunan

Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil

Gladi Operasi Penyelamatan pada Air

Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil

Gladi Operasi Penyelamatan pada Kecelakaan Lalu lintas

Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Persentase Petugas Pemadam Kebakaran yang Kompeten

Diklat Fire Rescue

Page 11: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

6

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Persentase Petugas Pemadam Kebakaran yang Kompeten

Diklat Operator Tk. I

Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Persentase Petugas Pemadam Kebakaran yang Kompeten

Diklat Medical First Responder

Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase Temuan dan Penyelesaian Hasil Pengawasan APIP

Pengawasan Kinerja/Khusus pada SKPD/UKPD

Program Peningkatan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase Temuan dan Penyelesaian Hasil Pengawasan APIP

Pengawasan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus

Program Peningkatan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase Temuan dan Penyelesaian Hasil Pengawasan APIP

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Eksternal

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal

Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN

Capaian Kinerja ASN Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN

Capaian Kinerja ASN Seleksi Terbuka Jabatan

Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN

Capaian Kinerja ASN Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

Kepuasan Layanan KORPRI

Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

Kepuasan Layanan KORPRI

Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani bagi Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta

Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Walikota

Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Pemeliharaan KDO/KDO Khusus

Page 12: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

7

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota/Kabupaten

Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Penyelesaian Sengketa Pertanahan tingkat Kota/Kabupaten

Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten

Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Pembangunan Kantor Lurah

Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Pembangunan Kantor Camat

Program. Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Rehab Total Kantor Lurah

Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Rehab Total Kantor Camat

Program. Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Rehab Berat Kantor Lurah

Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Rehab Berat Kantor Camat

Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/ Kabup aten Administrasi

Rehab Sedang Kantor Lurah

Program Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi

Persentase Kepuasan , Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota/Kabupaten Administrasi

Rehab Sedang Kantor Camat

Program Pengelolaan Risiko Bencana

Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan

Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana

Page 13: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

8

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Penanggulangan Bencana

Severity Rate/Tingkat Keparahan Bencana

Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir

Program Pengembangan Kompetensi SDM

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM

Diklat Kepemimpinan

Program Pengembangan Kompetensi SDM

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM

Diklat Prajabatan

Program Pengembangan Kompetensi SDM

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM

Pengiriman Pegawai TUgas Belajar

Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Service Level Agreement Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Metropolitan Area Network

Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Service Level Agreement Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Data Center (DC)

Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Jumlah Cakupan Layanan e-gov

Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Bidang Pemerintahan

Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Jumlah Cakupan Layanan e-gov

Pembangunan., Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Bidang Keuangan

Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik

Persentase Respon SKPD Terhadap Aspirasi Warga Jakarta melalui Media Cetak

Pengelolaan Monitoring dan Analisa Berita Media

Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik

Persentase Laporan Warga melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City

Pengelolaan Respon Opini Publik

Program Pengembangan Data Statistik Sektoral

Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Statistik Sektoral

Program Persandian untuk Pengamanan Informasi

Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah

Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Boga

Program Pembinaan dan Penempatan Tena a Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Busana

Program. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Graha

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Operator Komputer

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Komputer

Page 14: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

9

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Design Grafis

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Jepang

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Sepeda Motor

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/AC

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Automotif

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Listrik

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Welding Inspector

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Bawah Air

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Mengemudi SIM A

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Satuan Pengamanan

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja •

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Administrasi Kantor

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Elektronika/ Industri

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Forklif

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Gambar Konstruksi (CAD)

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Industri

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Penerangan

Page 15: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

10

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tehnik Lemari Pendingin

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tehnik Pendingin (Tata Udara)

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknologi Mekanik (CNC)

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tekmek/ Mesin Bubut

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Komputer Akuntansi

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Korea

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan

Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Operator Alat Berat

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Persentase ketersediaan pangan

Penyelenggaraan Pasar Murah menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya

Pengawasan Pangan di Pasar Tradisional, Supermarket dan sentra pangan

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum

Jumlah penumpang angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Prima yang terlayani per hari

Survey capaian Standar Pelayanan Minimal Transjakarta Busway

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum

Jumlah penumpang angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Prima yang terlayani per hari

Pelayanan Angkutan Bus Sekolah

Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam)

Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway

Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam)

Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway

Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Krn/jam)

Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway

Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam)

Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway

Page 16: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

1 1

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam)

Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Provinsi

Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam)

Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraa_n Bermotor (HBKB) Tingkat Kota

Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam)

Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi

Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam)

Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota Administrasi

Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun

Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Koridor Busway

Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun

Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway

Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun

Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Koridor Busway

Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun

Pemeliharaan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Koridor Busway

Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun

Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway

Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun

Pemeliharaan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway

Program Pembinaan dan Pengembangan UKM

Pertumbuhan Jumlah usaha Mikro, Kecil, &

Menengah

Pengadaan Sarana Dagang Bagi PKL

Program Pembinaan dan Pengembangan UKM

Pertumbuhan Jumlah usaha Mikro, Kecil, 85 Menengah

Penyiapan Sarana dan Prasarana PKL

• Program Pembinaan dan Pengembangan UKM

Pertumbuhan Jumlah usaha Mikro, Kecil, 85 Menengah

Penataan Pedagang Kaki Lima

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat

Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat

Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat

Pengembangan Call Center serta Komunikasi Masyarakat

Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pelatihan Seni Musik Gambang Kromong Modern

Page 17: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

12

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pelatihan Seni Musik Marawis

Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pelatihan Seni Musik Nasyid

Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pelatihan Seni Musik Gendang

, Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pelatihan Seni Musik Sa_mrah

Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pelatihan Seni Musik Qasidah (kolaborasi)

Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni buda a

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pelatihan Seni Tari Betawi Tradisi

Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pelatihan Seni Tari Betawi Kreasi

Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pelatihan Seni Teater Tradisi

Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pelatihan Penyutradaraan Seni Teater

Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pelatihan Seni Rupa Membatik

Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pelatihan Seni Rupa Tata Rias

Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

Jumlah pelaku seni budaya yang dilatih

Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun

Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Jumlah produksi perikanan

Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jumlah Produksi Pertanian dan Peternakan

Pelatihan Diversifikasi Olahan Pangan Ternak

Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jumlah Produksi Pertanian dan Peternakan

Pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian pembuatan instan jahe merah

Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jumlah kasus penyakit menular strategis

Pengendalian Penyakit Rabies

Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jumlah kasus penyakit menular strategis

Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis

Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jumlah kasus penyakit menular strategis

Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Antrax

Program Peningkatan Pencahayaan Kota

Persentase cakupan pencahayaan kota

Pembayaran rekening PJU

Program Peningkatan Pencahayaan Kota

Persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system

Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT

Page 18: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

13

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Peningkatan Pencahayaan Kota

Persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system

Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan

Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

Persentase industri pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Penyuluhan Sertifikasi Usaha

Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

Persentase SDM industri pariwisata bersertifikat

Pelatihan tenaga kerja Industri Pariwisata

Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

Persentase SDM industri pariwisata bersertifikat

Sertifikasi tenaga kerja Industri Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Wisatawan Mancanegara

Promosi dan publikasi melalui Media Cetak, Elektronik dan Dunia Maya

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Wisatawan Nusantara

Pengelolaan Sistem Informasi ,Pariwisata dan Kebudayaan

. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Wisatawan Nusantara

Pemberdayaan Abang dan None

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Wisatawan Nusantara

Pengelolaan Tourism Information Centre (TIC)

Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Persentase kelengkapan sarana prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana PKJ Tim

Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Persentase kelengkapan sarana prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kesenian Jakarta

Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Persentase kelengkapan sarana prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Eks Kodim

Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Persentase kelengkapan sarana prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Kawasan PBB Setu Babakan

Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Persentase kelengkapan sarana prasarana

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Kesejarahan

Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Persentase kelengkapan sarana prasarana

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Seni Jakarta

Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Persentase kelengkapan sarana prasarana

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Kebaharian

Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Persentase kelengkapan sarana prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Miss Tjitjih

Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Persentase kelengkapan sarana prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Wayang Orang Bharata

Page 19: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

14

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Perubahan Pergub Penjabaran APBD

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan APBD Perubahan.

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Penetapan APBD

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan UnAudited Pemprov DKI Jakarta

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Pemprov DKI Jakarta

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Raperda/Rapergub Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini Laporan Keuangan Daerah

Pengelolaan Dana Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penataan dan Pengembangan sistem informasi penganggaran

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan dan Pengembangan sistem informasi Anggaran Kas Belanja (AKB) terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengembangan Modul Penyusunan Laporan Keuangan SIPKD

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengembangan untuk sistem penerbitan e-SPM dan e-SP2D

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengembangan dan integrasi antar subsistem Pengelolaan keuangan dengan sistem pelaporan keuangan SIPKD

Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

Pembangunan sistem penatausahaan aset terintegrasi

i,;

Page 20: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

15

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah

Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

Pemasangan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

Sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

Pengasuransian gedung/bangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

Pengasuransian aset bergerak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

Penyusunan harga satuan barang kebutuhan SKPD/UKPD untuk e-komponen

Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

Digitalisasi aset daerah

Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Persentase penyelesaian temuan audit terkait aset

Pendataan dan Identifikasi Aset Daerah bermasalah

Program Pemanfaatan Aset Daerah

Jumlah penerimaan hasil aset daerah yg dikerjasamakan

Peningkatan kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak lain

Program Pemanfaatan Aset Daerah

Jumlah piutan.g atas aset daerah yg dikerjasamakan Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu

Peningkatan penagihan piuta_ng aset daerah yang dikerjasamakan Pengembangan sistem pengadaan barang/jasa

Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu

Peningkatan dan Pengembangan SDM pengadaan

Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu

Peningkatan dan Pembinaan SDM pengadaan pada SKPD/UKPD

Page 21: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

16

KODE PROGRAIVI INDIKATOR KEGIATAN Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas

Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Pembangunan saluran, saluran penghubung dan • kelengkapannya Pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya Pemeliharaan sal.uran/kali dan kelengkapannya

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Pengadaan alat-alat berat sumber daya air beserta kelengkapannya Pemeliharaan alat-alat bera' t sumber daya air beserta kelengkapannya

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Pengadaan dan pemasangan pompa pengendali banjir beserta kelengkapannya

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, pintu air, bangunan rumah pompa serta rumah jaga dan kelengkapannya Pembangunan pintu air dan kelengkapannya

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Pembangunan waduk/ situ/embung dan kelengkapannya Pemeliharaan waduk/situ/embung dan kelengkapannya Pengadaan tanah sungai/saluran

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Pengadaan tanah waduk/situ/embung

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Pembangunan tanggul dan pemecah gelomba_ng

Program Pengendalian Banjir

Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam

Pembangunan dan peningkatan sistem polder

Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Lim.bah

Presentase cakupan area yang terlayani sistem pengelolaan air limbah

Pengadaan tanah untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Page 22: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

17

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

Presentase cakupan area yang terlayani sistem pengelolaan air limbah

Pembangunan sistem pengelolaan air limbah

Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

Presentase cakupan area yang terlayani sistem pengelolaan air limbah

Pengelolaan sarana dan prasarana air limbah

Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih

Presentase cakupan pelayanan air bersih

Pengelolaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air (IPA)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih

Presentase cakupan pelayanan air bersih

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih

persentase waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku

Peningkatan kualitas air permukaan sebagai sumber air baku

Program Pengembangan dan Pengelolaan. Air bersih

persentase waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku

Pengadaan tanah untuk waduk sumber air baku

Program Pembangunan/Peningk atan Jalan dan Jembatan

penambahan road ratio Pembangunan/peningkatan jalan

Program Pembangunan/Peningk atan Jalan dan Jembatan

penambahan road ratio Pengadaan tanah jalan

Program Pembangunan/Peningk atan Jalan dan Jembatan

penambahan road ratio Pembangunan jembatan

Program Pembangunan/Peningk atan Jalan dan Jembatan

penambahan road ratio Pembangunan simpang dan jalan tak sebidang

Program Pembangunan/Peningk atan Jalan dan Jembatan

penambahan road ratio Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan

Program Pembangunan/Peningk atan Jalan dan Jembatan

penambahan road ratio Pembangunan jalan orang/sepeda tak sebidang

Program Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan

Presentase Kondisi Jalan mantap pada Jaringan Jalan

Pemeliharaan jalan

Program Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan

Presentase Kondisi Jalan mantap pada Jaringan Jalan

Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang

Program Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan

Presentase Kondisi Jalan mantap pada Jaringan Jalan

Pengadaan alat-alat berat beserta kelengkapannya

Program Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan

Presentase Kondisi Jalan mantap pada Jaringan Jalan

Pemanfaatan dan pemeliharaan Alat-Alat Berat beserta kelengkapannya Pembangunan prasarana jaringan utilitas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Persentase Panjang Jalan yang memiliki Prasarana jaringan Utilitas

Page 23: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

18

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Penataan Ruang

persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani

Pelaksanaan penyidikan pelanggaran tata ruang

Program Penataan Ruang

Rasio Kesesuaian Rencana Tata Ruang

Penyusunan peraturan penataan ruang

Program Penataan Ruang

Rasio Kesesuaian Rencana Tata Ruang

Pemutakhiran data dasar perencanaan

Program Penataan Ruang

Rasio Kesesuaian Rencana Tata Ruang

Pemutakhiran peta dasar

Program Penataan Ruang

Rasio Kesesuaian Rencana Tata Ruang

Evaluasi rencana detail tata ruang

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda

Persentase pembangunan Gedung Pemda yang memenuhi standar

Pembangunan gedung

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda

Persentase pembangunan Gedung Pemda yang memenuhi standar

Rehabilitasi/renovasi gedung

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

presentase unit perumahan rakyat yang terbangun

Pembangunan rumah susun

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

presentase unit perumahan rakyat yang terbangun

Penyusunan dokumen lingkungan dan manajemen rekayasa lalu lintas

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

presentase unit perumahan rakyat yang terbangun

Perancangan dasar rumah susun

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

presentase unit perumahan rakyat yang terbangun

Pengadaan tanah pembangunan rumah susun

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

Persentase Perumahan yang lengkap sarana prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana rumah susun

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

persentase unit perumahan yang terpelihara

Pemeliharaan berkala rumah susun

Program Penataan Kawasan Permukiman

jumlah kawasan/fasilitas . Permukiman yang ditata

Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Program Penataan Kawasa_n Permukiman

persentase kawasan/fasilitas Permukiman yang terpelihara

Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ram.ah Anak (RPTRA)

Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun

Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun

Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah susun

Program Penyiapan Akuisisi Tanah

Persentase penyelesaian administrasi pertanahan

Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Program Penyiapan Akuisisi Tanah

Persentase penyelesaian administrasi pertanahan

Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Penataan ruang.

Program Pengelolaan Persampahan

Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA

Pembangunan tempat pengolahan sampah ramah lingkungan

Page 24: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

19

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Pengelolaan Persampahan

Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA

Pengelolaan tempat pengolahan. sampah ramah lingkungan

Program Pengelolaan Persampahan

Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA

Pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan lingkungan

Program Pengelolaan Persampahan

Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA

Pengadaan alat penunjang kebersihan

Program Pengelolaan Persampahan

Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA

Edukasi kebersihan dan lingkungan

Program Pengelolaan Persampahan

Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA

Penanganan kebersihan badan air

Program Pengelolaan Persampahan

Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA

Penanganan kebersihan dengan pekerja kontrak perorangan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Air

Pemantauan kualitas lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Air

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (air limbah)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Air

Penegakan hukum lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Air

Pengadaan prasarana dan sarana pemantauan kualitas air

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Air

Pemeliharaan prasarana dan sarana pemantauan kualitas air

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Udara

Pemantauan Kualitas Lingkungan Udara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBI(B)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Udara

Pengembangan penggunaan bahan bakar gas

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Udara

Pengadaan prasarana dan sarana pemantauan kualitas udara

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Udara

Pemeliharaan prasarana dan sarana pemantauan kualitas udara

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Udara

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (emisi tidak bergerak)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Udara

Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)

Program. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Udara

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Page 25: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

20

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Tingkat Pencemaran Udara

Pemantauan evaluasi dan pelaporan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Limbah B3)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3

Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Presentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Penilaian dokumen lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Presentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen. Lingkungan

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (dokumen lingkungan)

Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup

Kesesuaian Implementasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Rencana Tata Ruang

Pemantauan implementasi pengembangan sistem

Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup

Kesesuaian Implementasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Rencana Tata Ruang

Pemantauan implementasi pengembangan kawasan

Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup

Kesesuaian Implementasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Rencana Tata Ruang

Pemantauan pelaksanaan pembangunan pada SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Pembangunan

Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup

Peningkatan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

Pendalaman substansi perjanjian pemenuhan kewajiban

Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup

Peningkatan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

Pengendalian pemenuhan kewajiban pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah

Program Pengelolaan Pertamanan

Penambahan rasio RTH Taman

Pengadaan lahan ruang terbuka hijau taman

Program Pengelolaan Pertamanan

Penambahan rasio RTH Taman

Pembangunan ruang terbuka hijau taman

Program Pengelolaan Pertamanan

Presentase lokasi RTH Taman yang terpelihara

Pemeliharaan ruang terbuka hijau taman

Program Pengelolaan Pertamanan

Presentase lokasi RTH Taman yang terpelihara

Penataan ruang terbuka hijau taman

Program Pengelolaan Pemakaman

Penambahan rasio RTH Makam

Pengadaan lahan ruang terbuka hijau makam

Program Pengelolaan Pemakaman

Penambahan rasio RTH Makam

Pembangunan ruang terbuka hijau makam

Page 26: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

2 1

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program. Pengelolaan Pemakaman

indeks kepuasan masyarakat

Pengadaan sarana prasarana pelayanan pemakaman

Program Pengelolaan Pemakaman

indeks kepuasan masyarakat

Pemeliharaan ruang terbuka hijau makam

Program Pengelolaan Pemakaman

indeks kepuasan masyarakat

Penataan ruang terbuka hijau Makam

Program Pengelolaan Pemakaman

indeks kepuasan masyarakat

Pengangkutan dan pemulasaran jenazah terlantar

Program Pengelolaan Hutan

Penambahan rasio RTH Hutan

Pengadaan lahan ruang terbuka hijau hutan

Program Pengelolaan Hutan

Penambahan rasio RTH Hutan

Pembangunan ruang terbuka hijau hutan

Program Pengelolaan Hutan

Presentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara

Pemeliharaan ruang terbuka hijau hutan

Program Pengelolaan Hutan

Presentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara

Pengadaan sarana prasarana ruang terbuka hijau hutan

Program Konservasi Satwa

Penambahan jumlah satwa yang dikonservasi

Pengadaan sarana dan prasarana konservasi satwa

Program. Konservasi Satwa

Penambahan jumlah satwa yang dikonservasi

Pengadaan obat dan makanan satwa

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)

Peningkatan Kompetensi Teknis Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)

Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri (B0P-TKN)

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi

Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal

Program Wajib Belajar 12 Tahun

Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (B0P-SDN)

Program Wajib Belajar 12 Tahun

Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (B0P-SMPN) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (B0P-SMPT)

Program Wajib Belajar 12 Tahun

Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (B0P-SMAN)

Program Wajib Belajar 12 Tahun

Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (B0P-SMKN) Bisnis dan Manajemen

Program Wajib Belajar 12 Tahun

Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (B0P-SMKN) Pariwisata dan Seni

Program Wajib Belajar 12 Tahun

Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (B0P-SMKN) Teknologi

Page 27: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

22

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Wajib Belajar 12 Tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun

Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C

Program Wajib Belajar 12 Tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun

Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A di PKBM Negeri

Program Wajib Belajar 12 Tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun

Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B di PKBM Negeri

Program Wajib Belajar 12 Tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun

Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Negeri

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Persentase kelulusan SD, SMP, SMA, SMK

Pelatihan Kompetensi Peserta Didik

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Persentase kelulusan SD, SMP, SMA, SMK

Penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Rata-rata nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah Madrasah Berbasis Daerah SD, SMP, SMA, SMK

Penyelenggaraan Try Out Ujian Sekolah/ Madrasah Berstandar Daerah

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Persentase SD/SDLB berakreditasi Minimal B

Pelaksanaan akreditasi SD/SDLB secara online

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Persentase SMP/SMPLB berakreditasi Minimal B

Pelaksanaan akreditasi SMP/SMPLB secara online

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Persentase SMA/ SMALB berakreditasi Minimal B

Pelaksanaan akreditasi SMA/SMALB secara online

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Persentase paket keahlian SMK •

berakreditasi minimal B

Penyelenggaraan Sertifikasi Peserta Didik untuk Program Keahlian

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) SD/SDLB

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP/SMPLB

Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru yang kompeten

Peningkatan Kompetensi Teknis Guru

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarna sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Pembangunan Gedung Sekolah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarna sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Pembangunan Ruang Kelas Baru

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarna sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Rehab Berat Gedung Sekolah

Page 28: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

23

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarna sesuai Sta_ndar Nasional Pendidikan (SNP)

Rehab Total Gedung Sekolah

Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi

Pelaksanaan Assesment Bagi Peserta Didik di Sekolah Inklusi

Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi

Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Sekolah Inklusi

Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri (B0P-SLBN)

Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

Indeks minat baca Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum

Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

Indeks minat baca Pelayanan Perpustakaan Keliling Tingkat Provinsi

Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

Indeks minat baca Pelayanan Perpustakaan Keliling Tingkat Kota/Kab

Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

Indeks minat baca Pengadaan Koleksi Perpustakaan Digital (e-book)

Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

Indeks minat baca Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Daerah Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kota/Kab, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman Bacaan Masyarakat, dan RP'rRA

Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

Indeks minat baca

Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan

Indeks kepuasan layanan kearsipan

Pemeliharaan dan Pengolahan Arsip

Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan

Indeks kepuasan layanan kearsipan

Pengalihan Media dan Digitalisasi Arsip

Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan

Indeks kepuasan layanan kearsipan

Pembinaan Pengelolaan Kearsipan bagi Lembaga/Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat

Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental Spiritual

Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan

Pembahasan Kebijakan dan Penyusunan Peraturan

Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental Spiritual

Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan

Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan

Page 29: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

24

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Mental Spiritual

Indeks kepuasan jemaah haji DKI Jakarta terhadap layanan petugas haji daerah

Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Petugas Haji Daerah

Program Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Mental Spiritual

• Indeks kepuasan jemaah haji DKI Jakarta terhadap layanan petugas haji daerah

Pelaksanaan Seleksi dan Pelatihan Petugas Haji Daerah

Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan

Pembahasan Kebijakan dan Penyusunan Peraturan

.

Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan

Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya

Pelaksanaan Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial dan Kesenian Warga Binaan Sosial (WBS)

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase (c)/0) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya

Pemeliharaan Kesehatan bagi Warga Binaan Sosial (WBS) di Panti Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya

Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya

Penyediaan Kebutuhan Sa_ndang bagi Warga Binaan Sosial (WBS)

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya

Penyediaan Makanan dan Minuman bagi. Warga Binaan Sosial (WBS)

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya

Penyediaan Perlengkapan Kebersihan dan Kesehatan Warga Binaan Sosial (WBS)

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase (%) lokasi strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bersih PMKS jalanan

Pengendalian dan Penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan

Program. Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial

Persentase (`)/0) prasarana dan sarana rehabilitasi sosial yang memenuhi standar pelayanan

Rehab Total Gedung Panti Sosial

Page 30: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

25

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial

Persentase (%) prasarana dan sarana rehabilitasi sosial yang memenuhi standar pelayanan

Rehab Berat Gedung Panti Sosial

Program Pemberdayaan Sosial

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pembinaan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Kota

Program Pemberdayaan Sosial

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pembinaan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi

Program Pemberdayaan Sosial

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Kota

Program Pemberdayaan Sosial

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif .

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi

Program Penanganan Fakir Miskin

Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri

Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Program Penanganan Fakir Miskin

Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri

Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Program Penanganan Fakir Miskin

Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu

Program Penanganan Fakir Miskin

Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri

Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Miskin

Program Perlindungan Sosial

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tingkat Kota

Program Perlindungan Sosial

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

Pelaksanaan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi

Program Perlindungan Sosial •

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

Penyelenggaraan Dapur Umum Bagi Korban Bencana

Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda yang berhasil dibina

Pelaksanaan Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Kota

Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda yang berhasil dibina

Pelaksanaan Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi

Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda yang berhasil dibina

Pembinaan Kepaskibrakaan Tingkat Kota dalam Rangka Pengibaran Bendera Hari-Hari Besar Nasional

Page 31: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

26

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda yang berhasil dibina

Pembinaan Kepaskibrakaan Tingkat Provinsi dalam Rangka Pengibaran Bendera Hari-Hari Besar Nasional

Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda yang berhasil dibina

Pemusatan Latihan dan Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Kota

Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda yang berhasil dibina

Pemusatan Latihan dan Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi

Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda yang berhasil dibina

Pengiriman Pemuda Pelopor Kota ke Tingkat Provinsi

Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda yang berhasil dibina

Pengiriman Pemuda Pelopor Provinsi ke Tingkat Nasional

Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda yang berhasil dibina

Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Kota ke Tingkat Provinsi

Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda yang berhasil dibina

Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Provinsi ke Tingkat Nasional

Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda yang berhasil dibina

Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional

Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Jumlah pemuda yang berhasil dibina

Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Kota Ke Tingkat Provinsi

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Jumlah masyarakat aktif berolahraga

Invitasi Pertandingan Olahraga

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Jumlah masyarakat aktif berolahraga

Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Jumlah masyarakat aktif berolahraga

Pelaksanaan Pekan Paralimpik tingkat Provinsi

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Jumlah masyarakat aktif berolahraga

Pelaksanaan Pekan Paralimpik tingkat Kota/Kab

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Jumlah masyarakat aktif berolahraga

Pemassalan Olahraga Masyarakat

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh

Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) DKI Jakarta

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh

Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) Tingkat Kota

Page 32: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

27

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga

Rehabilitasi Gelanggang Olahraga

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga

Rehabilitasi Gelanggang Remaja

Progra_m. Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan Lapangan Olahraga Basket

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan Lapangan Olahraga Volley

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan Lapangan Olahraga Bulutangkis

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan Lapangan Olahraga Futsal

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga

Perbaikan Lapangan Olahraga Basket

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga

Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga

Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga

Perbaikan Lapangan Olahraga Volley

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kebij akan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan Advokasi Peran Lembaga dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah Kekerasan Anak

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah Kekerasan Anak

Pembentukan Percontohan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah Kekerasan Perempuan

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah Kekerasan Perempuan

Penguatan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah

Pengasuhan terhadap Keluarga yang Memiliki Anak Usia Sekolah Tidak Bersekolah

Page 33: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

28

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Masyarakat yang Berhasil Diberdayakan

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (termasuk PKK, LMK, Posyantek)

Program Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Masyarakat yang Berhasil Diberdayakan

Penguatan Kelembagaan PKK dalam Mensejahterakan Keluarga Tingkat Kota/Kab

Program Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Masyarakat yang Berhasil Diberdayakan

Penguatan Kelembagaan PKK dalam Mensejahterakan Keluarga Tingkat Provinsi

Program Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah RPTRA Aktif Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak (KLA) di RPTRA dan Lingkungan Sekitar

Program Pengendalian Penduduk

Total Fertility Rate (TFR)

Pelayanan KB gratis

Program Pengendalian Penduduk

Total Fertility Rate (TFR)

Pelayanan KB Melalui Mobil unit Keliling

Program Pengendalian Penduduk

Total Fertility Rate (TFR)

Peningkatan Peran Lembaga Swasta dalam Program Keluarga Berencana

Program Pengendalian Penduduk

Total Fertility Rate (TFR)

Pembekalan bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Fasilitas Kesehatan

Program Pengendalian Penduduk

Total Fertility Rate (TFR)

Pembekalan Konseling KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

Program Pengendalian Penduduk

Total Fertility Rate (TFR)

Pembekalan kepada Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Rema:ja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL)

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Balita Gizi Buruk

Penyelenggaraan Upaya Perbaikan Gizi

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Balita Gizi Buruk

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penyelenggaraan Upaya Perbaikan Gizi

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Balita Gizi Buruk

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Upaya Perbaikan Gizi

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu

Page 34: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

29

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaranaan Pelayanan Kesehatan Ibu

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Penyelenggaraan Imunisasi

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penyelenggaraan Imunisasi

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Imunisasi

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Pengelolaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat (PPSM)

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Page 35: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

30

KODE PROGRAIVI INDIKATOR KEGIATAN Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pelaksanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengembangan Promosi Kesehatan

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)

Program. Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Penanggulangan Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penanggulangan Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Kesehatan. Jiwa dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Penanggulangan Penyakit TB

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penanggulangan Penyakit TB

Page 36: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

3 I

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan •

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Penyakit TB

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Penanggulangan Penyakit HIV - AIDS

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penanggulangan Penyakit HIV - AIDS

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Persentase Pemenuhan SPM kesehatan

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penangulangan Penyakit HIV - AIDS

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Kasus Penyakit Potensial Wabah

Penanggulangan Penyakit DBD

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Kasus Penyakit Potensial Wabah

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penangulangan Penyakit DBD

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Kasus Penyakit Potensial Wabah

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Penyakit DBD

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Kasus Penyakit Potensial Wabah

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Kasus Penyakit Potensial Wabah

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Kasus Penyakit Potensial Wabah

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Kasus Penyakit Potensial Wabah

Penanggulangan Penyakit Kusta

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Kasus Penyakit Potensial Wabah

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penanggulangan Penyakit Kusta

Page 37: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

32

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Kasus Penyakit Potensial Wabah

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Penyakit Kusta

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Kasus Penyakit Potensial Wabah

Penangulangan Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Kasus Penyakit Potensial Wabah

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penanggulangan Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah Kasus Penyakit Potensial Wabah

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 3

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Umum

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 3

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Umum

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 3

Pelaksanaan Layanan Kesehatan Pra-Rumah Sakit

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar

Pembangunan. Rumah Sakit Umum Daerah

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar

Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar

Pembangunan Gedung Puskesmas

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar

Rehabilitasi Gedung Puskesmas

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Persentase Kota / Kabupaten yang Melaporkan Data Kesehatan

Pendataan dan Validasi Data Kesehatan

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Persentase Kota / Kabupaten yang Melaporkan Data Kesehatan

Pengendalian dan Validasi Data Kesehatan

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Persentase Kota / Kabupaten yang Melaporkan Data Kesehatan

Pelaksanaan Evaluasi, Analisa dan Pengembangan Data Kesehatan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Pengendalian dan Evaluasi Tata Laksana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar di Layanan Kesehatan

Page 38: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

". GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS I _ JAKARTA,

UMARSONO

*

33

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar di Layanan Kesehatan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Persentase Penyalur Alat Kesehatan yang Dipakai Memenuhi Standar

Pengendalian dan Evaluasi Penjual Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Persentase Penyalur Alat Kesehatan yang Dipakai Memenuhi Standar

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Standar Penyalur Alat Kesehatan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin

Penyediaan Obat dan Vaksin

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin

Pengendalian dan Evaluasi Penggunaan Obat Generik di Layanan Kesehatan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin

Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Penggunaan Obat Generik di Layanan Kesehatan

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Page 39: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 645 TAHUN 2017 Tanggal 27 Maret 2017

DAFTAR PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT KHUSUS KECAMATAN/KELURAHAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN

RENCANA KERJA TAHUN 2018

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan. Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pemeliharaan KDO Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan

W •

Page 40: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

2

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Penyelenggaraan Musrenban.g Tingkat Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tam.an dan Makam pada wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Sewa Rumah Dinas Aparatur Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pemeliharaan KDO Kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan

Program. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kelurahan

Page 41: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA …jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/NO.645__.pdf · Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ... (APAR) - • 15It

3

KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pengendalian Penyakit Demam. Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik)

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan •Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tingkat kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam. pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan

Program. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Sewa Rumah Dinas Aparatur Kelurahan

PIt. GUBERNIALf P QVINSI DAERAH KHUSUS //. IBUMTA JAKARTA,

• SUMARSONO