94
SALINAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PEP,ATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 176 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR SUSUNAN KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2015 telah ditetapkan Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya serta adanya usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) tentang kebutuhan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PEP,ATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 176 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR SUSUNAN KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2015 telah ditetapkan Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya serta adanya usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) tentang kebutuhan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Page 2: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

3

Pasal 3 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku : a. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar

Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kode Reken:ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kcde Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

e. Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-andangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 71025

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUS S IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

Page 3: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 176 TAHUN 2016 Tanggal 13 September 2016

DAFTAR KODE REKENING ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE REKENING URAIAN 1 2

1.1

ASET

ASET LANCAR

1.1.1 Kas 1.1.1.01 Kas di Kas Daerah 1.1.1.01.01 Kas Daerah 1.1.1.01.02 Potongan Pajak dan Jamsostek 1.1.1.01.03 Kas Non Anggaran 1.1.1.02 Kas di Bendahara Penerimaan 1.1.1.02.01 Pendapatan yang Belum Disetor 1.1.1.03 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.1.1.03.01 Sisa Uang Persediaan 1.1.1.63.02 Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor 1.1.1.03.03 Pajak di SKPD yang Belum Disetor 1.1.1.03.04 Uang Titipan 1.1.1.04 Kas dan Setara Kas BLUD 1.1.1.04.01 Kas Tunai 1.1.1.04.02 Kas di Bank 1.1.1.04.03 Kas Tra_nsito 1.1.1.04.04 Pajak di BLUD yang Belum Disetor 1.1.1.04.05 Uang Muka Pasien RSUD/K 1.1.1.04.06 Uang Titipan

1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03

1.1.3 1.1.3.01 1.1.3.01.01 1.1.3.01.02 1.1.3.01.03 1.1.3.01.04 1.1.3.01.05 1.1.3.0L06 1.1.3.01.07 1.1.3.01.08 1.1.3.01.09 1.1.3.01.10

Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Investasi dalam Obligasi Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Piutang Pajak Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Piutang Pajak Air Tanah Piutang Pajak Hotel Piutang Pajak Restoran Piutang Pajak Hiburan Piutang Pajak Reklame Piutang Pajak Penerangan Jalan Piutang Pajak Parkir

Page 4: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

2

KODE REKENING URAIAN 1 2

1.1.3.01.11 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.1.3.01.12 Piutang Air Permukaan 1.1.3.01.13 Piutang Pajak Rokok 1.1.3.01.14 Piutang Pajak Air Bawah Tanah 1.1.3.01.15 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 1.1.3.01.16 Dst

1.1.3.02 Piutang Retribusi 1.1.3.02.01 Piutang Retribusi Jasa Umum 1.1.3.02.02 Piutang Retribusi Jasa Usaha 1.1.3.02.03 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

1.1.3.03 Piutang BLUD 1.1.3.03.01 Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat 1.1.3.03.02 Piutang Hub. Istimewa BLUD Pelayanan Kesehatan kepada Dinas

Kesehatan (Gakin, SKTM, Gizi Buruk, JPK dan PNS) 1.1.3.03.03 Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta 1.1.3.03.04 Piutang BLUD Pengelola Perparkiran 1.1.3.03.05 Piutang BLUD Pengelola Taman Margasatwa Ragunan 1.1.3.03.06 Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda 1.1.3.03.07 Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung 1.1.3.03.08 Piutang BLUD Pengelola Dana Bergulir 1.1.3.03.08.001 Piutang Angsuran Pokok 1.1.3.03.08.002 Piutang Atas Denda 1.1.3.03.08.003 Piutang Atas Bagi Hasil 1.1.3.03.09 Piutang BLUD RSUD dan RSKD 1.1.3.03.10 Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium

Kesehatan Daerah 1.1.3.03.11 Piutang BLUD Jaminan Kesehatan Daerah 1.1.3.03.12 Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I 1.1.3.03.13 Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II 1.1.3.03.14 Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III 1.1.3.03.15 Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway 1.1.3.03.16 Piutang BLUD Pengelola ERP 1.1.3.03.17 Piutang BLUD RSUK 1.1.3.03.18 Dst

1.1.3.04 Piutang Dana Transfer 1.1.3.04.01 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak 1.1.3.04.02 Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 1.1.3.04.03 Piutang Dana Alokasi Umum 1.1.3.04.04 Piutang Dana Alokasi Khusus 1.1.3.04.05 Piutang Dana Penyesuaian

1.1.3.05 Bagian Lancar Piutang Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun 1.1.3.06 Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi 1.1.3.07 Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan 1.1.3.08 Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 1.1.3.09 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset 1.1.3.10 Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN 1.1.3.11 Piutang Penjualan Saham 1.1.3.12 Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Page 5: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

3

KODE REKENING URAIAN 1 2

1.1.3.13 1.1.3.30 1.1.3.30.01 1.1.3.30.02 1.1.3.30.03 1.1.3.30.04 1.1.3.30.05 1.1.3.30.06 1.1.3.30.07 1.1.3.30.08 1.1.3.30.09 1.1.3.30.10 1.1.3.30.11

Dst... Piutang Lainnya Piutang Deviden/Kontribusi Piutang Jasa Giro Piutang Bunga Deposito Piutang Sanksi Pajak Piutang Denda Retribusi Piutang Tunjangan Piutang Tagihan Listrik dan Air Piutang Sewa Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi Dst...

1.1.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih 1.1.4.01 Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih 1.1.4.01.01 Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 1.1.4.01.02 Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.1.4.01.03 Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.1.4.01.04 Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah 1.1.4.01.05 Penyisihan Piutang Pajak Hotel 1.1.4.01.06 Penyisihan Piutang Pajak Restoran 1.1.4.01.07 Penyisihan Piutang Pajak Hiburan 1.1.4.01.08 Penyisihan Piutang Pajak Reklame 1.1.4.01.09 Penyisihan Piutang Pajak. Penerangan Jalan 1.1.4.01.10 Penyisihan Piutang Pajak Parkir 1.1.4.01.11 Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.1.4.01.12 Penyisihan Piutang Air Permukaan 1.1.4.01.13 Penyisihan Piutang Pajak Rokok 1.1.4.01.14 Penyisihan Piutang Pajak Air Bawah Tanah 1.1.4.01.15 Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 1.1.4.01.16 Dst...

1.1.4.02 Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih 1.1.4.02.01 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum 1.1.4.02.02 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha 1.1.4.02.03 Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

1.1.4.03 Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih 1.1.4.03.01 Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat 1.1.4.03.02 Penyisihan Piutang Hub. Istimewa BLUD Pelayanan Kesehatan kepada

Dinas Kesehatan (Gakin, SKTM, Gizi Buruk, JPK dan PNS) 1.1.4.03.03 Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta

1.1.4.03.04 Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran 1.1.4.03.05 Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Taman Margasatwa Ragunan 1.1.4.03.06 Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda 1.1.4.03.07 Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung 1.1.4.03.08 Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Dana Bergulir 1.1.4.03.09 Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD 1.1.4.03.10 Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan

Laboratorium Kesehatan Daerah

Page 6: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

4

KODE REKENING URAIAN

2 1.1.4.03.11 Penyisihan Piutang BLUD Jaminan Kesehatan Daerah 1.1.4.03.12 Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I 1.1.4.03.13 1.1.4.03.14 1.1.4.03.15

Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway

1.1.4.03.16 Penyisihan Piutang BLUD Pengelola ERP 1.1.4.03.17 Penyisihan Piutang BLUD RSUK 1.1.4.03.18 Dst

1.1.4.04 Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan

1.1.4.05 Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset

1.1.4.06 Penyisihan Piutang Denda Kerjasama/Pemanfaatan Aset

1.1.4.30 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lainnya 1.1.4.30.01 Penyisihan Piutang Sanksi Pajak 1.1.4.30.02 Penyisihan Piutang Denda Retribusi 1.1.4.30.03 Dst

1.1.5 Aset Lancar Lainnya 1.1.5.01 Belanja Dibayar di Muka 1.1.5.01.01 Asuransi Dibayar di Muka 1.1.5.01.02 Sewa Dibayar di Muka 1.1.5.01.03 Dst...

1.1.5.02 Uang Muka Kerja 1.1.5.02.01 Uang Muka Kerja di SKPD 1.1.5.02.02 Uang Muka Kerja di BLUD

Dst... 1.1.5.02.03

1.1.6 Persediaan

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2. 1 Investasi Non Permanen 1.2.1.01 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 1.2.1.02 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 1.2.1.03 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

1.2.1.04 Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi Dalam Dana Bergulir 1.2.1.05

1.2.2 Investasi Permanen 1.2.2.01 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1.2.2.01.01 Penyertaan Modal PDAM Jaya 1.2.2.01.02 Penyertaan Modal PD Dharma Jaya 1.2.2.01.03 Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya

Penyertaan Modal PD Pasar Jaya 1.2.2.01.04 L2.2.01.05 Penyertaan Modal PD PAL Jaya

1.2.2.02 Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 1.2.2.02.01 Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya

Page 7: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

Dst...

Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan Penyertaan

Modal PT Food Station Tjipinang Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadtmg Modal PT Delta Djakarta Tbk Modal PT Pembangunan Jaya Ancol Modal PT Ratax Armada Modal PT Kawasan Berikat Nusantara Modal PT Cemani Toka Modal PT Pakuan International Modal PT Grahasahari Suryajaya Modal PT Asuransi Bangun Askrida Modal PT Jakarta Propertindo Modal PT Bank DKI Jakarta Modal PT Jakarta International Expo Modal PT Jakarta Tourisindo Modal PT Rumah Sakit Haji Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta Modal PT Transportasi Jakarta Modal PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta

5

KODE REKENING

1 1.2.2.02.02 1.2.2.02.03 1.2.2.02.04 1.2.2.02.05 1.2.2.02.06 1.2.2.02.07 1.2.2.02.08 1.2.2.02.09 1.2.2.02.10 1.2.2.02.11 1.2.2.02.12 1.2.2.02.13 1.2.2.02.14 1.2.2.02.15 1.2.2.02.16 1.2.2.02.17 1.2.2.02.18 1.2.2.02.19

1.2.2.03

URAIAN

2

1.3 ASET TETAP

TANAH Tanah Kantor Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tanah Sarana Pendidikan SD dan SMTP Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan Tanah sarana Sosial Panti Jompo Tanah Sarana Umum Terminal

Tanah Sarana Umum Dermaga Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan. Ikan Tanah Sarana Umum Pasar Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tanah Sarana Umum Taman Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat Tanah Sarana Umum Ibadah Tanah Sarana Stadion Olahraga Tanah Perumahan Tanah Pertanian Tanah Perkebunan

1.3.1 1.3.1.01 1.3.1.02 1.3.1.03 1.3.1.04 1.3.1.05 1.3.1.06 1.3.1.07 1.3.1.08 1.3.1.09 1.3.1.10 1.3.1.11 1.3.1.12

1.3.1.13 1.3.1.14 1.3.1.15 1.3.1.16 1.3.1.17 1.3.1.18 1.3.1.19 1.3.1.20 1.3.1.21 1.3.1.22 1.3.1.23 1.3.1.24 1.3.1.25

Page 8: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

6

KODE REKENING URAIAN 1 2

1.3.1.26 1.3.1.27 1.3.1.28 1.3.1.29 1.3.1.30 1.3.1.31 1.3.1.32 1.3.1.33 1.3.1.34 1.3.1.35 1.3.1.36 1.3.1.37 1.3.1.38 1.3.1.39 1.3.1.40 1.3.1.41

Tanah Perikanan Tanah Peternakan Tanah Perka mpungan Tanah Pergudan.gan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku Tanah Asrama Karyawan Tanah Gelanggang Remaja Tanah Balai Rakyat/Karang Taruna Tanah Waduk Tanah Pintu Air Tanah Saluran Air Tanah Jalan Tanah Kebun Binatang Tanah Prasarana Jalan Tanah Makam Tanah Sarana Olahraga Tanah IPAL

1.3.2 PERALATAN DAN MESIN 1.3.2.01 Alat-alat Berat 1.3.2.01.01 Traktor 1.3.2.01.02 Buldozer 1.3.2.01.03 Stoom wals 1.3.2.01.04 Eskavator 1.3.2.01.05 Dump truk 1.3.2.01.06 Crane 1.3.2.01.07 Kendaraan Penyapu Jalan 1.3.2.01.08 Mesin Pengolah Semen 1.3.2.01.09 Mesin Pengolah Air Bersih (reservoir osmosis) 1.3.2.01.10 Mesin Giling 1.3.2.01.11 Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 1.3.2.01.12 Mesin Pengisi Air Tanah Dalam (Injection Well) 1.3.2.01.13 Mesin Pengukur Tinggi Muka Air (AWLR) 1.3.2.01.14 Mesin Pengukur Penurunan Muka Tanah (Ekstenso) 1.3.2.01.15 Mesin Pengolah Air Laut Menjadi Air Tanah 1.3.2.01.16 Mesin Asphalt Cutter 1.3.2.01.17 Mesin Greader 1.3.2.01.18 Mesin Tyre Roller 1.3.2.01.19 Fork Lift 1.3.2.01.20 Mesin Breaker 1.3.2.01.21 Molen Truck 1.3.2.01.22 Mesin Pompa Beton 1.3.2.01.23 Mesin Asphalt Sprayer 1.3.2.01.24 Mesin Cold Milling 1.3.2.01.25 Mesin Beatching Plant 1.3.2.01.26 Mesin Asphalt Mixing Plant 1.3.2.01.27 Mesin Asphalt Finisher 1.3.2.01.28 Mesin Shovel Loader 1.3.2.01.29 Mesin Stone Crusher 1.3.2.01.30 Mesin Asphalt Reciling 1.3.2.01.31 Mobil Derek 1.3.2.01.32 Mesin Jet Spayer

Page 9: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

7

KODE REKENING URAIAN

2 1.3.2.01.33 1.3.2.01.34 1.3.2.01.35

Mesin Road Reader Mesin Dredger Ponton

1.3.2.02 Alat-alat Angkutan 1.3.2.02.01 Alat-alat angkutan darat bermotor sedan 1.3.2.02.02 Alat-alat angkutan darat bermotor jeep 1.3.2.02.03 Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 1.3.2.02.04 Alat-alat angkutan darat bermotor bus 1.3.2.02.05 Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 1.3.2.02.06 Alat-alat angkutan darat bermotor truck 1.3.2.02.07 1.3.2.02.08

Alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja) Alat-alat angkutan darat bermotor boks

1.3.2.02.09 Alat-alat angkutan darat bermotor pick up 1.3.2.02.10 Alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 1.3.2.02.11 1.3.2.02.12

Alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran/raobil pompa Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

1.3.2.02.13 Alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator 1.3.2.02.14 Alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan 1.3.2.02.15 1.3.2.02.16

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pompa Portabel

1.3.2.02.17 Gerobak 1.3.2.02.18 Pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong 1.3.2.02.19 Becak 1.3.2.02.20 Sepeda 1.3.2.02.21 Karavan 1.3.2.02.22 Kontainer 1.3.2.02.23 Direksi Keet 1.3.2.02.24 Kapal motor 1.3.2.02.25 Kapal feri 1.3.2.02.26 Speed boat 1.3.2.02.27 Motor boat/motor tempel 1.3.2.02.28 Hydro foil 1.3.2.02.29 Jet foil 1.3.2.02.30 Kapal tug boat 1.3.2.02.31 Kapal tanker 1.3.2.02.32 Kapal kargo 1.3.2.02.33 Long Boat 1.3.2.02.34 Kapal tunda /tongkang 1.3.2.02.35 Alat Penarik Kapal 1.3.2.02.36 Alat Penarik Jaring 1.3.2.02.37 Perahu layar 1.3.2.02.38 Perahu sampan 1.3.2.02.39 Perahu tongkang 1.3.2.02.40 Perahu karet 1.3.2.02.41 Perahu rakit 1.3.2.02.42 Perahu sekoci 1.3.2.02.43 Perahu barang 1.3.2.02.44 Pesawat kargo 1.3.2.02.45 Pesawat penumpang 1.3.2.02.46 Pesawat helikopter 1.3.2.02.47 Pesawat pemadam kebakaran 1.3.2.02.48 Pesawat capung 1.3.2.02.49 Pesawat terbang ampibi 1.3.2.02.50 Pesawat terbang layang

Page 10: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

8

KODE REKENING URAIAN 1 2

1.3.2.03 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 1.3.2.03.01 Mesin las 1.3.2.03.02 Mesin bubut 1.3.2.03.03 Mesin dongkrak 1.3.2.03.04 Mesin kompresor 1.3.2.03.05 Mesin Press 1.3.2.03.06 Mesin Gurinda 1.3.2.03.07 Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 1.3.2.03.08 Perkakas Bengkel Listrik 1.3.2.03.09 Perkakas Bengkel Service 1.3.2.03.10 Perkakas Pengangkat 1.3.2.03.11 Perkakas Standar 1.3.2.03.12 Perkakas Khusus 1.3.2.03.13 Perkakas Bengkel Kerja 1.3.2.03.14 Peralatan Tukang 1.3.2.03.15 Mesin Pemotong 1.3.2.03.16 Mesin Teknologi Robot 1.3.2.03.17 Mesin Oven 1.3.2.03.18 Mesin Pembuka Roda 1.3.2.03.19 Mesin Praktikum 1.3.2.03.20 Timbangan 1.3.2.03.21 Teodolite 1.3.2.03.22 Alat uji emisi 1.3.2.03.23 Alat GPS 1.3.2.03.24 Kompas/peralatan navigasi 1.3.2.03.25 Bejana ukur 1.3.2.03.26 Baromoter 1.3.2.03.27 Seismograph 1.3.2.03.28 Ultrasonograph 1.3.2.03.29 Alat Ukur Universal 1.3.2.03.30 Alat Ukur Test Inteligensi 1.3.2.03.31 Alat Tes Kepribadian 1.3.2.03.32 Alat Tes Klinis 1.3.2.03.33 Alat Ukur Pemetaaan Darat/Udara/Laut 1.3.2.03.34 Pengadaan Ukur Geodesi 1.3.2.03.35 Uji Emisi 1.3.2.03.36 Kalibrasi Alat Pengukuran 1.3.2.03.37 Kalibrasi Alat Pengujian Konstruksi 1.3.2.03.38 Alat Ukur Telimetri

1.3.2.04 1.3.2.04.01 1.3.2.04.02 1.3.2.04.03 1.3.2.04.04 1.3.2.04.05 1.3.2.04.06 1.3.2.04.07 1.3.2.04.08 1.3.2.04.09 1.3.2.04.10

1.3.2.05 1.3.2.05.01 1.3.2.05.02 1.3.2.05.03

Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Penggiling hasil pertanian Alat pengering gabah Mesin bajak Alat penetas Alat Pengolahan Alat Peternakan Alat Pertamanan Screen House Alat Panen Alat Penyimpanan

Alat-alat Kantor Rumah Tangga Mesin tik Mesin hitung Mesin stensil

Page 11: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

9

KODE REKENING URAIAN 1 2

1.3.2.05.04 Mesin fotocopy 1.3.2.05.05 Mesin cetak 1.3.2.05.06 Mesin jilid 1.3.2.05.07 Mesin potong kertas 1.3.2.05.08 Mesin penghancur kertas 1.3.2.05.09 Papan tulis elektronik 1.3.2.05.10 Papan visual elektronik 1.3.2.05.11 Tabung pemadam kebakaran 1.3.2.05.12 Mesin Faximile 1.3.2.05.13 Mesin Absensi 1.3.2.05.14 Mesin Nomorator 1.3.2.05.15 Mesin Perporasi 1.3.2.05.16 Mesin Pres/Laminating 1.3.2.05.17 Meja gambar 1.3.2.05.18 Almari 1.3.2.05.19 Brankas 1.3.2.05.20 Filling kabinet 1.3.2.05.21 White board 1.3.2.05.22 Penunjuk waktu 1.3.2.05.23 Alat Pembersih/Kebersihan 1.3.2.05.24 Alat Pendingin 1.3.2.05.25 Mesin Pompa Air 1.3.2.05.26 Alat Gambar 1.3.2.05.27 Alat Ukur 1.3.2.05.28 Perlengkapan Gambar 1.3.2.05.29 Rak Besi 1.3.2.05.30 Tenda Peleton 1.3.2.05.31 Alat Pemadam Kebakaran 1.3.2.05.32 Alat Fogging 1.3.2.05.33 Partisi/Penyekat Ruang 1.3.2.05.34 Komputer mainframe/ server 1.3.2.05.35 Komputer/ PC 1.3.2.05.36 Komputer note book 1.3.2.05.37 Printer 1.3.2.05.38 Scaner 1.3.2.05.39 Monitor/ display 1.3.2.05.40 CPU 1.3.2.05.41 UPS/ Stabil izer 1.3.2.05.42 Kelengkapan komputer

Peralatan jaringan komputer 1.3.2.05.43 1.3.2.05.44 Perangkat Lunak 1.3.2.05.45 Meja kerja 1.3.2.05.46 Meja rapat 1.3.2.05.47 Meja makan 1.3.2.05.48 Kursi kerja 1.3.2.05.49 Kursi rapat 1.3.2.05.50 Kursi makan 1.3.2.05.51 Tempat tidur 1.3.2.05.52 Sofa 1.3.2.05.53 Rak buku/ tv/ kembang 1.3.2.05.54 Lemari 1.3.2.05.55 Diswar/ Buffet 1.3.2.05.56 Meja Belajar 1.3.2.05.57 Kursi Belajar 1.3.2.05.58 Papan Tulis/White Board 1.3.2.05.59 Papan Pengumuman 1.3.2.05.60 Bangku Istirahat

Page 12: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

10

KODE REKENING URAIAN 1 2

1.3.2.05.61 1.3.2.05.62 1.3.2.05.63 1.3.2.05.64 1.3.2.05.65 1.3.2.05.66 1.3.2.05.67 1.3.2.05.68 1.3.2.05.69 1.3.2.05.70 1.3.2.05.71 1.3.2.05.72 1.3.2.05.73 1.3.2.05.74 1.3.2.05.75

Bangku Tunggu Tabung gas Kompor gas Lemari makan Dispenser Kulkas Rak piring Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau Alat-alat Dapur Lampu hias Jara din.ding/meja Lemari Hias Meja Hias Hiasan Vertikal Blind/Korden

1.3.2.06 Alat-alat Studio dan Komunikasi 1.3.2.06.01 Kamera 1.3.2.06.02 Handycam 1.3.2.06.03 Proyektor 1.3.2.06.04 Peralatan Studio Visual 1.3.2.06.05 Peralatan Studio Video dan Film 1.3.2.06.06 Peralatan Cetak Film 1.3.2.06.07 Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 1.3.2.06.08 CCTV 1.3.2.06.09 Sound System 1.3.2.06.10 Amplifier 1.3.2.06.11 Teropong/Teleskop 1.3.2.06.12 Telepon 1.3.2.06.13 Faximili 1.3.2.06.14 Radio ssb 1.3.2.06.15 Radio HF/FM (handy talkie) 1.3.2.06.16 Radio VHF 1.3.2.06.17 Radio UHF 1.3.2.06.18 Alat sandi 1.3.2.06.19 Alat Komunikasi Sosial 1.3.2.06.20 Peralatan Pemancar MF/MW 1.3.2.06.21 Peralatan Pemancar HF/SW 1.3.2.06.22 Peralatan Pemancar VHF/FM 1.3.2.06.23 Peralatan Pemancar UHF 1.3.2.06.24 Jaringan Radio Link 1.3.2.06.25 Jaringan Internet 1.3.2.06.26 Jaringan LAN 1.3.2.06.27 Jaringan Teknologi Informasi 1.3.2.06.28 Receiver 1.3.2.06.29 Handy Talkie

1.3.2.07 1.3.2.07.01 1.3.2.07.02 1.3.2.07.03 1.3.2.07.04 1.3.2.07.05 1.3.2.07.06 1.3.2.07.07 1.3.2.07.08

Alat-alat Kedokteran Alat-alat kedokteran umum Alat-alat kedokteran gigi Alat-alat kedokteran tht Alat-alat kedokteran mata Alat-alat kedokteran bedah Alat-alat kedokteran anak Alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan Alat-alat kedokteran kulit dan kelamin

Page 13: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

11

KODE REKENING- URAIAN 1 2

1.3.2.07.09 1.3.2.07.10 1.3.2.07.11 1.3.2.07.12 1.3.2.07.13 1.3.2.07.14 1.3.2.07.15 1.3.2.07.16 1.3.2.07.17 1.3.2.07.18 1.3.2.07.19

Alat-alat kedokteran kardiologi Alat-alat kedokteran neurologi Alat-alat kedokteran orthopedi Alat-alat kedokteran hewan Alat-alat farmasi Alat-alat penyakit dalam/internis Alat Kedokteran KB Alat Radiologi Alat Kamar Operasi Alat Ruang HCU/ICCU Alat Ruang Kamar Perawatan

1.3.2.08 Alat-alat Laboratorium 1.3.2.08.01 Alat-alat laboratorium biologi 1.3.2.08.02 Alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 1.3.2.08.03 Alat-alat laboratorium kimia 1.3.2.08.04 Alat-alat laboratorium pertanian 1.3.2.08.05 Alat-alat laboratorium peternakan 1.3.2.08.06 Alat-alat laboratorium perkebunan 1.3.2.08.07 Alat-alat laboratorium perikanan 1.3.2.08.08 Alat-alat laboratorium bahasa 1.3.2.08.09 Alat-alat peraga/praktik sekolah 1.3.2.08.10 Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 1.3.2.08.11 Alat Laboratorium Mikrobiologi 1.3.2.08.12 A1at Laboratorium Hidrokimia 1.3.2.08.13 Alat Laboratorium Model Hidrolika 1.3.2.08.14 A1at Laboratorium Buatan 1.3.2.08.15 Alat Laboratorium Lapangan 1.3.2.08.16 Alat Uji Laboratorium 1.3.2.08.17 Alat-alat Laboratorium Kehutanan 1.3.2.08.18 Alat-alat Laboratorium Kesehatan Hewan/Kesmavet 1.3.2.08.19 Alat-alat Laboratorium Tanaman 1.3.2.08.20 Alat-alat Laboratorium Beatching Plant 1.3.2.08.21 Alat-alat Laboratorium AMP

1.3.2.09 Alat-alat Persenjataau/Keamanan 1.3.2.09.01 Senjata Api 1.3.2.09.02 Radar 1.3.2.09.03 Mobil Water Canon 1.3.2.09.04 Borgol 1.3.2.09.05 Sangkur/bayonet 1.3.2.09.06 Perisai/tameng 1.3.2.09.07 Detektor logam 1.3.2.09.08 Rompi anti peluru 1.3.2.09.09 Pentungan 1.3.2.09.10 Helm 1.3.2.09.11 Alarm/ sirene 1.3.2.09.12 Sentolop/senter 1.3.2.09.13 Kawat Berduri 1.3.2.09.14 Gas Air Mata 1.3.2.09.15 Senjata Bius/ Gas

Page 14: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

12

KODE REKENING 1

1.3.3 1.3.3.01 1.3.3.01.01 1.3.3.01.02 1.3.3.01.03 1.3.3.01.04 1.3.3.01.05 1.3.3.01.06 1.3.3.01.07 1.3.3.01.08 1.3.3.01.09 1.3.3.01.10 1.3.3.01.11 1.3.3.01.12 1.3.3.01.13 1.3.3.01.14 1.3.3.01.15 1.3.3.01.16 1.3.3.01.17 1.3.3.01.18 1.3.3.01.19 1.3.3.01.20 1.3.3.01.21 1.3.3.01.22 1.3.3.01.23 1.3.3.01.24 1.3.3.01.25 1.3.3.01.26 1.3.3.01.27 1.3.3.01.28

1.3.3.02 1.3.3.02.01 1.3.3.02.02 1.3.3.02.03

URAIAN 2

GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Gedung kantor Rumah Jabatan Rumah Dinas Gedung Gudang Gedung Asrama Karyawan Sarana Pendidikan dan Pelatihan Gedung Sarana Olahraga Gedung Balai Rakyat/Karang Taruna Gedung Sarana/Tempat Ibadah Gedung Panti Sosial Gedung rumah Susun Gedung Kandang Binatang Terminal Dermaga Laut Halte Bus DIPO Sampah Transito Sampah Taman Air Mancur Landas Pacu Pesawat Batas Wilayah/Tugu Titik Kontrol Mercu Suar Rambu Darat Rambu Laut/Sungai Rambu Udara Gedung Bengkel Pagar Pengaman Jalan Gedung Kesenian/Kebudayaan

Bangunan Monumen Bangunan Bersejarah Bangunan Monumen Tugu Per-ingatan

1.3.4 1.3.4.01 1.3.4.01.01 1.3.4.01.02 1.3.4.01.03 1.3.4.01.04 1.3.4.01.05 1.3.4.01.06 1.3.4.01.07 1.3.4.01.08 1.3.4.01.09 1.3.4.01.10 1.3.4.01.11 1.3.4.01.12

Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Jalan Jalan fly over Jalan under pass Konstruksi Monorel/MRT/Busway Konstruksi Jalan Negara Konstruksi Jalan Provinsi Konstruksi Jalan Kabupaten Konstruksi Jalan Lingkungan Konstruksi Trotoar/Bahu Jalan Jembatan Gantung Jembatan Ponton Jembatan penyeberangan orang

Page 15: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

13

KODE REKENING URAIAN 1 2

1.3.4.01.13 1.3.4.01.14 1.3.4.01.15

1.3.4.02 1.3.4.02.01 1.3.4.02.02 1.3.4.02.03 1.3.4.02.04 1.3.4.02.05 1.3.4.02.06 1.3.4.02.07 1.3.4.02.08 1.3.4.02.09 1.3.4.02.10 1.3.4.02.11 1.3.4.02.12 1.3.4.02.13 1.3.4.02.14 1.3.4.02.15

Jembatan penyeberangan di atas air Jembatan Balley Konstruksi Jembatan Timbangan

Jaringan Air (Bangunan Air, Irigasi) Bendungan Waduk Kanal Permukaan Kanal Bawah Tanah Jaringan Irigasi Jaringan Air Bersih/Air Minum Reservoir/Sumur Resapan Pintu Air Saluran Air MCK Bangunan Rumah Pompa Bangunan Pantai Saringan Sampah Konstruksi Instalasi Pengolahan Sampah Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah. (IPAK/IPAL)

1.3.4.03 Instalasi Listrik dan Telepon 1.3.4.03.01 Instalasi listrik 1.3.4.03.02 Jaringan telepon 1.3.4.03.03 Instalasi Jaringan Utilitas PJU

1.3.4.04 Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 1.3.4.04.01 Lampu hias jalan 1.3.4.04.02 Lampu hias taman 1.3.4.04.03 Lampu penerang hutan kota 1.3.4.04.04 Lampu Penerangan Jalan Lingkungan 1.3.4.04.05 Lampu Sarana dan Prasarana Umum 1.3.4.04.06 Lampu Penerangan Gedung/Kantor

1.3.5 Aset Tetap Lainnya 1.3.5.01 Buku dan Kepustakaan 1.3.5.01.01 Buku matematika 1.3.5.01.02 Buku fisika 1.3.5.01.03 Buku kimia 1.3.5.01.04 Buku biologi 1.3.5.01.05 Buku biografi 1.3.5.01.06 Buku geografi 1.3.5.01.07 Buku astronomi 1.3.5.01.08 Buku arkeologi 1.3.5.01.09 Buku bahasa dan sastra 1.3.5.01.10 Buku keagamaan 1.3.5.01.11 Buku sejarah 1.3.5.01.12 Buku seni dan budaya 1.3.5.01.13 Buku ilmu pengetahuan umum 1.3.5.01.14 Buku ilmu pengetahuan sosial 1.3.5.01.15 Buku ilmu politik dan ketatanegaraan 1.3.5.01.16 Buku ilmu pengetahuan dan teknologi 1.3.5.01.17 Buku ensiklopedia

Page 16: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

14

KODE REKENING URAIAN 1

Buku kamus bahasa Buku ekonomi dan keuangan Buku industri dan perdagangan Buku peraturan perundang-undangan Buku naskah Terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) Mikrofilm Peta/atlas/globe Buku Umum Buku Cerita Rakyat Buku Filsafat Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Buku Arsitektur Buku Geodesi Buku Olahraga Buku Geologi Buku Kedokteran Buku Bahan Ajar Barang Perpustakaan Peta Wilayah Katya Grafika Alat Peraga Pendidikan

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Lukisan/ foto Patung Ukiran Pahatan Batu alam Maket/miniatur/diorama Alat Musik Kesenian Barang Kesenian Benda-Benda Bersejarah Barang Kerajinan Seni Pakaian Adat Nusantara Alat Olah Raga Lapangan/Out Door Alat Olah Raga Air Alat Olah Raga Udara Alat Olah Raga Dalam Ruangan/Hall/In Door Alat Olah Raga Fitness

Hewan/Ternak dan Tanaman Hewan kebun binatang Ternak Tanaman. Binatang Peliharaan Tanaman Perkebunan Tanaman Hortikultura Tanaman Khusus/ Langka

1.3.5.01.18 1.3.5.01.19 1.3.5.01.20 1.3.5.01.21 1.3.5.01.22 1.3.5.01.23 1.3.5.01.24 1.3.5.01.25 1.3.5.01.26 1.3.5.01.27 1.3.5.01.28 1.3.5.01.29 1.3.5.01.30 1.3.5.01.31 1.3.5.01.32 1.3.5.01.33 1.3.5.01.34 1.3.5.01.35 1.3.5.01.36 1.3.5.01.37 1.3.5.01.38 1.3.5.01.39

1.3.5.02 1.3.5.02.01 1.3.5.02.02 1.3.5.02.03 1.3.5.02.04 1.3.5.02.05 1.3.5.02.06 1.3.5.02.07 1.3.5.02.08 1.3.5.02.09 1.3.5.02.10 1.3.5.02.11 1.3.5.02.12 1.3.5.02.13 1.3.5.02.14 1.3.5.02.15 1.3.5.02.16

1.3.5.03 1.3.5.03.01 1.3.5.03.02 1.3.5.03.03 1.3.5.03.04 1.3.5.03.05 1.3.5.03.06 1.3.5.03.07

2

Page 17: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

15

KODE REKENING URAIAN 1 2

1.3.6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 1.3.7.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.3.7.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1.3.7.03 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.3.7.04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

1.4 DANA CADANGAN

1.5 ASET LAINNYA

1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran 1.5.1.01 Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun

1.5.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 1.5.3.01 Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT) 1.5.3.02 Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate/BTO) 1.5.3.03 Kerjasama Operasi (KSO) 1.5.3.04 Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya

1.5.4 Aset Tidak Berwujud

1.5.6 Aset di BP THR Lokasari

1.5.9 Aset Lain-lain 1.5.9.01 Aset Rusak Berat 1.5.9.02 Aset Belum Validasi 1.5.9.03 Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya 1.5.9.04 Aset Lain-lain - BLUD 1.5.9.05 Kas Dikonsinyasikan 1.5.9.06 Aset Fasos Fasum 1.5.9.08 Aset Lembaga di Biro Dikmental 1.5.9.09 Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya 1.5.9.10 Dst

1.6 • R/K SKPD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Page 18: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 176 TAHUN 2016 Tanggal 13 September 2016

DA141AR KODE REKENING KEWAJIBAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE REKENING URAIAN

1 2

2 KEWAJIBAN

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2.1.1.01 Utang PFK di PPKD 2.1.1.01.01 Utang Taspen 2.1.1.01.02 Utang Askes 2.1.1.01.03 Utang PPh Pusat 2.1.1.01.04 Utang PPN Pusat 2.1.1.01.05 Utang Taperum 2.1.1.01.06 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya 2.1.1.01.07 Utang Potongan Tabungan Hari Tua 2.1.1.01.08 Utang Tunjangan Beras 2.1.1.01.09 Utang Jamsostek 2.1.1.01.10 Utang Asuransi

2.1.1.02 Utang PFK di SKPD 2.1.1.02.01 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 2.1.1.02.02 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 2.1.1.02.03 Utang Pemunggutan Pajak Penghasilan Pasal 23 2.1.1.02.04 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 2.1.1.02.05 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 2.1.1.02.06 Utang Pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai 2.1.1.02.07 Utang Pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Mewah 2.1.1.02.08 Utang Asuransi 2.1.1.02.09 Utang Jasa Direksi 2.1.1.02.10 Utang Pengendalian Teknis 2.1.1.02.11 Utang PFK Lainnya

2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga 2.1.2.01 Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat 2.1.2.02 Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya 2.1.2.03 Utang Bunga kepada BUMN/BUMD 2.1.2.04 Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan 2.1.2.05 Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya 2.1.2.06 Utang Bunga Luar Negeri

2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 2.1.3.01 Bagian Lancar Utang Bank 2.1.3.02 Bagian Lancar Utang Obligasi 2.1.3.03 Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat 2.1.3.03.01 Bagian Lancar Utang-OECF LOCAL 86 SLA-391 (PMP PDAM JAYA) 2.1.3.03.02 Bagian Lancar Utang-OECF Local 87 SLA-393 (PMP PDAM JAYA) 2.1.3.03.03 Bagian Lancar Utang-IBRD 2932 SLA-387 (JUDP I) (Proyek P.U)

Page 19: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

2

KODE REKENING URAIAN

2 1

Bagian Lancar Utang-IBRD3219 SLA-529 (JUDP II) (Proyek P.U) Bagian Lancar Utang-IBRD 3246 SLA-538 (JUDP (Proyek P.-J) Bagian. Lancar Utang-OECF IP-346 SLA-614 (Proyek Pemetaan/Geis) Bagian Lancar Utang-OECF IP-365 SLA-650 (Proyek. Jaringan Air Minum) Bagian Lancar Utang-OECF IP-414 SLA-876 (Proyek Dinas Kebersihan) Bagian Lancar Utang-IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI) Bagian Lancar Utang-JICA SLA (Proyek MRT) Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Provinsi Lainnya Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lair.nya

Pendapatan Diterima Dimuka Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda Oleh Pihak III Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO Pendapatan Diterima di Muka BLUD Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pusat Kesehatan Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD RSUD dan RSKD Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pengelola Perparkiran Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pengelola Stadion Olanraga dan Pemuda Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta

Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung

Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pengelola Dana Berguiir Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Jaminan Kesehatan Daerah Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pengelola Rumah Susnn Wilayah II Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pengelola Rumah Susan Wilayah III Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pengelola Transjakarta Busway Pendapatan Diterima di Muka dari BLUD Pengelola ERP Dst

2.1.3.03.04 2.1.3.03.05 2.1.3.03.06 2.1.3.03.07

2.1.3.03.08

2.1.3.03.09

2.1.3.04 2.1.3.05

2.1.4 2.1.4.01 2.1.4.02 2.1.4.03 2.1.4.04 2.1.4.05 2.1.4.06 2.1.4.06.01 2.1.4.06.C2 2.1.4.06.C3 2.1.4.06.04

2.1.4.06.05

2.1.4.06.06

2.1.4.06.07

2.1.4.06.08 2.1.4.06.09

2.1.4.06.10 2.1.4.06.11

2.1.4.06.12

2.1.4.06.13

2.1.4.06.14

Utang Belanja Utang Belanja Pegawai Utang Belanja TALI Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk dan JPK PNS Utang Belanja Hub Istimewa Dinkes kepada Puskesmas dan UPT Utang Belanja Hub Istimewa Dinkes kepada RSUD Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta Utang Belanja BLUD Utang Belanja BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Utang Belanja BLUD RSUD dan RSKD Utang Belanja BLUD Pengelola Perparkiran Utang Belanja BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda Utang Belanja BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung Utang Belanja BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta Utang Belanja BLUD Pengelola Dana Bergulir

2.1.4.06.15 2.1.4.06.16

2.1.5 2.1.5.01 2.1.5.02 2.1.5.03 2.1.5.04 2.1.5.04.01 2.1.5.04.02 2.1.5.04.03 2.1.5.05 2.1.5.05.0: 2.1.5.05.02 2.1.5.05.03 2.1.5.05.04 2.1.5.05.05 2.1.5.05.06 2.1.5.05.07

Page 20: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

3

KODE REKENING URAIAN

1 2

2.1.5.05.08 Utang Belanja BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

2.1.5.05.09 Utang Belanja BLUD Pengelola Taman Margasatwa Ragunan 2.1.5.05.10 Utang Belanja BLUD Jaminan Kesehatan Daerah 2.1.5.05.11 Utang Belanja BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I 2.1.5.05.12 Utang Belanja BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II 2.1.5.05.13 Utang Belanja BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III 2.1.5.05.14 Utang Belanja BLUD Pengelola Transjakarta Busway- 2.1.5.05.15 Utang Belanja BLUD Pengelola ERP 2.1.5.05.16 Utang Belanja BLUD RSUK

2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya 2.1.6.01 Utang Jaminan 2.1.6.01.01 Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reldame 2.1.6.01.02 Utang Jaminan KTP Musiman 2.1.6.01.03 Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas 2.1.6.01.04 Utang Jaminan Pekerjaan Penutupan Galian 2.1.6.01.05 Utang Jaminan Fasos dan Fasum 2.1.6.01.C6 Utang Jaminan Penawaran 2.1.6.01.C7 Utang Jaminan Retensi Selama Pemeliharaan 2.1.6.01.C8 Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan 2.1.6.01.C9 Utang Jaminan Lainnya 2.1.6.02 Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo 2.1.6.03 Dst

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2.2.1 Utang Dalam Negeri 2.2.1.01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 2.2.1.02 Utang Dalam Negeri-Obligasi 2.2.1.03 Utang Kepada Pemerintah Pusat 2.2.1.03.01 OECF LOCAL 86 SLA-391 (PMP PDAM JAYA) 2.2.1.03.02 OECF Local 87 SLA-393 (PMP PDAM JAYA) 2.2.1.03.03 IBRD 2932 SLA-387 (JUDP I) (Proyek P.U) 2.2.1.03.04 IBRD3219 SLA-529 (JUDP II) (Proyek P.U) 2.2.1.03.05 IBRD 3246 SLA-538 (JUDP III) (Proyek P.U) 2.2.1.03.06 OECF IP-346 SLA-614 (Proyek Pemetaan/Geis) 2.2.1.03.07 OECF IP-365 SLA-650 (Proyek Jaringan Air Minum) 2.2.1.03.08 OECF IP-414 SLA-876 (Proyek Dinas Kebersihan) 2.2.1.03.09 IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI) 2.2.1.03.10 JICA SLA (Proyek MRT) 2.2.1.04 Utang Kepada Pemerintah Provinsi Lainnya 2.2.1.05 Utang Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya

2.2.2 Utang Luar Negeri 2.2.2.01 Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan

2.2.3 Utang Jangka Panjang Lainnya 2.2.3.01 Utang Jangka Panjang di BLUD

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Page 21: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 176 TAHUN 2016 Tanggal 13 September 2016

DAFTAR KODE REKENING EKUITAS DANA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE REKENING URAIAN

1 2

3 EKUITAS DANA

3.1 EKUITAS DANA LANCAR

3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 3.1.2 Pendapatan Ditangguhkan 3.1.3 Cadangan Piutang 3.1.4 Cadangan Persediaan 3.1.5 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

3.1.6 Cadangan Aset Lancar Lainnya

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI

3.2.1 Diinvestasikan dalarn Investasi Jangka Panjang 3.2.2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3.2.3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 3.2.4 Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

3.3 EKUITAS DANA CADANGAN

3.3.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

3.4 RK PPKD (RK PEMDA)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Page 22: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 176 TAHUN 2016 Tanggal 13 September 2016

DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Kode Rekening Uraian

1 2

4

4

4

1

1 1

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah

4 1 1 01 Pajak Kendaraan Bermotor 4 1 1 01 01 A. Sedan, Jeep, Station Wagon 4 1 1 01 01 001 A.1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 4 1 1 01 01 002 A.2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 4 1 1 01 01 003 A.3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah Pusat) 4 1 1 01 01 004 A.4 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah Daerah) 4 1 1 01 01 005 A.5 Sedan, Jeep, Station Wagon (TNI/POLRI) 4 1 1 01 02 B. Bus, Micro Bus 4 1 1 01 02 001 B.1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 4 1 1 01 02 002 B.2 Bus, Micro Bus (Umum) 4 1 1 01 02 003 B.3 Bus, Micro Bus (Pemerintah Pusat) 4 1 1 01 02 004 B.4 Bus, Micro Bus (Pemerintah Daerah) 4 1 1 01 02 005 B.5 Bus, Micro Bus (TNI/POLRI) 4 1 1 01 03 C. Truck, Pick Up 4 1 1 01 03 001 C.1 Truck, Pick Up (Pribadi) 4 1 1 01 03 002 C.2 Truck, Pick Up (Umum) 4 1 1 01 03 003 C.3 Truck, Pick Up (Pemerintah Pusat) 4 1 1 01 03 004 C.4 Truck, Pick Up (Pemerintah Daerah) 4 1 1 01 03 005 C.5 Truck, Pick Up (TNI/POLRI) 4 1 1 01 04 D. Kendaraan Khusus 4 1 1 01 04 001 D.1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 4 1 1 01 04 002 D.2 Kendaraan Khusus (Umum) 4 1 1 01 04 003 D.3 Kendaraan Khusus (Pemerintah Pusat) 4 1 1 01 04 004 D.4 Kendaraan Khusus (Pemerintah Daerah) 4 1 1 01 04 005 D.5 Kendaraan Khusus (TNI/POLRI) 4 1 1 01 05 E. Sepeda Motor 4 1 1 01 05 001 E.1 Sepeda Motor (Pribadi) 4 1 1 01 05 002 E.2.Sepeda Motor (Pemerintah Pusat) 4 1 1 01 05 003 E.3.Sepeda Motor (Pemerintah Daerah) 4 1 1 01 05 004 E.4.Sepeda Motor (TNI/POLRI) 4 1 1 01 06 F. Mikrolet 4 1 1 01 06 001 F.1. Mikrolet 4 1 1 01 07 G. Kendaraan Roda Tiga 4 1 1 01 07 001 G.1. Kendaraan Roda Tiga 4 1 1 01 08 H. Minibus 4 1 1 01 08 001 H.1 Minibus (Pribadi) 4 1 1 01 08 002 H.2 Minibus (Pemerintah Pusat) 4 1 1 01 08 003 H.3 Minibus (Pemerintah Daerah) 4 1 1 01 08 004 H.4 Minibus (TNI/POLRI)

4 1 1 02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4 1 1 02 01 A. Sedan, Jeep, Station Wagon 4 1 1 02 01 001 A.1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 4 1 1 02 01 002 A.2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 4 1 1 02 01 003 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah Pusat) 4 1 1 02 01 004 A.4 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah Daerah)

Page 23: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

2

Kode Rekening Uraian

1 2

4 1 1 02 01 005 A.5 Sedan, Jeep, Station Wagon (TNI/POLRI) 4 1 1 02 02 B. Bus, Micro Bus 4 1 1 02 02 001 B.1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 4 1 1 02 02 002 B.2 Bus, Micro Bus (Umum) 4 1 1 02 02 003 B.3 Bus, Micro Bus (Pemerintah Pusat) 4 1 1 02 02 004 B.4 Bus, Micro Bus (Pemerintah Daerah) 4 1 1 02 02 005 B.5 Bus, Micro Bus (TNI/POLRI) 4 1 1 02 03 C. Truck, Pick Up 4 1 1 02 03 001 C.1 Truck, Pick Up (Pribadi) 4 1 1 02 03 002 0.2 Truck, Pick Up (Umum) 4 1 1 02 03 003 C.3 Truck, Pick Up (Pemerintah Pusat) 4 1 1 02 03 004 C.4 Truck, Pick Up (Pemerintah Daerah) 4 1 1 02 03 005 C.5 Truck, Pick Up (TNI/POLRI) 4 1 1 02 04 D. Kendaraan Khusus 4 1 1 02 04 001 D.1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 4 1 1 02 04 002 D.2 Kendaraan Khusus (Umum) 4 1 1 02 04 003 D.3 Kendaraan Khusus (Pemerintah Pusat) 4 1 1 02 04 004 D.4 Kendaraan Khusus (Pemerintah Daerah) 4 1 1 02 04 005 D.5 Kendaraan Khusus (TNI/POLRI) 4 1 1 02 05 E. Sepeda Motor 4 1 1 02 05 001 Sepeda Motor (Pribadi) 4 1 1 02 05 002 Sepeda Motor (Pemerintah Pusat) 4 1 1 02 05 003 Sepeda Motor (Pemerintah Daerah) 4 1 1 02 05 004 E.4 Sepeda Motor (TNI/POLRI) 4 1 1 02 06 F. Mikrolet 4 1 1 02 06 001 F.1. Mikrolet 4 1 1 02 07 G. Kendaraan Roda Tiga 4 1 1 02 07 001 G.1. Kendaraan Roda Tiga 4 1 1 02 08 H. Minibus 4 1 1 02 08 001 H.1 Minibus (Pribadi) 4 1 1 02 08 002 H.2 Minibus (Pemerintah Pusat) 4 1 1 02 08 003 H.3 Minibus (Pemerintah Daerah) 4 1 1 02 08 004 H.4 Minibus (TNI/POLRI)

4 1 1 03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 1 1 03 01 Premium 4 1 1 03 02 Pertamax 4 1 1 03 03 Pertamax Plus 4 1 1 03 04 Solar 4 1 1 03 05 Bio Solar 4 1 1 03 06 Gas/BBG 4 1 1 03 07 Pertamax DEX 4 1 1 03 08 Bio Pertamax 4 1 1 03 09 Premium (Industri) 4 1 1 03 10 Solar (Industri) 4 1 1 03 11 Pertamax (Industri) 4 1 1 03 12 Pertamax DEX (Industri) 4 1 1 03 13 Akra-Sol-2 (HSD) 4 1 1 03 14 Shell Super 4 1 1 03 15 Shell Super Extra 4 1 1 03 16 Shell Diesel 4 1 1 03 17 Shell Super (Industri) 4 1 1 03 18 Shell Super Extra (Industri) 4 1 1 03 19 HSD Diesel (Industri) 4 1 1 03 20 Primax 92 4 1 1 03 21 Primax 95 4 1 1 03 22 ADO-Diesel 4 1 1 03 23 HSD Solar 4 1 1 03 24 Akra-Sol-2 (HSD) (Industri) 4 1 1 03 25 HSD Solar (Industri)

Page 24: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

3

Kode Rekening Uraian

1 2

4 4 4 4 4

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

03 03 03 03 03

26 27 28 29 30

HSD Solar (Pertambangan) HSD SPC Power Diesel (Industri) Pertamina DEX Pertamina DEX (Industri) ADO-Retail

4 1 1 04 Pajak Air Tanah 4 1 1 04 01 Pajak air tanah 4 1 1 05 Pajak Hotel 4 1 1 05 01 Hotel Bintang Lima Berlian 4 1 1 05 02 Hotel Bintang Lima 4 1 1 05 03 Hotel Bintang Empat 4 1 1 05 04 Hotel Bintang Tiga 4 1 1 05 05 Hotel Bintang Dua 4 1 1 05 06 Hotel Bintang Satu 4 1 1 05 07 Hotel Melati Tiga 4 1 1 05 08 Hotel Melati Dua 4 1 1 05 09 Hotel Melati Satu 4 1 1 05 10 Motel 4 1 1 05 11 Cottage 4 1 1 05 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel 4 1 1 05 13 Wisma Pariwisata 4 1 1 05 14 _umah Kost

4 1 1 06 Pajak Restoran 4 1 1 06 01 Restoran 4 1 1 06 02 Rumah Makan 4 1 1 06 03 Cafe 4 1 1 06 04 Kantin 4 1 1 06 05 Katering/Jasa Boga

4 1 1 07 Pajak Hiburan 4 1 1 07 01 Thntonan Film/Bioskop 4 1 1 07 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 4 1 1 07 03 Kontes Kecantikan 4 1 1 07 04 Kontes Binaraga 4 1 1 07 05 Pameran 4 1 1 07 06 Diskotik 4 1 1 07 07 Karaoke 4 1 4 07 08 Klab Malam 4 1 1 07 09 Sirkus/Akrobat/ Sulap 4 1 1 07 10 Permainan Biliar 4 1 1 07 11 Permainan Golf 4 1 1 07 12 Permainan Boling 4 1 1 07 13 Pacuan Kuda 4 1 1 07 14 Balap Kendaraan Bermotor 4 1 1 07 15 Permainan Ketangkasan/Coin Game Machine (CGM) 4 1 1 07 16 Medika 4 1 1 07 17 Panti Pijat/Refleksi 4 1 1 07 18 Mandi Uap/ Spa 4 1 1 07 19 Fusat Kebugaran 4 1 1 07 20 Fertandingan Olahraga 4 1 1 07 21 Fermainan Ice Skating 4 1 1 07 23 Tempat Wisata, taman hiburan dan rekreasi 4 1 1 07 24 Driving Range

4 1 1 08 Pajak Reklame 4 1 1 08 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 4 1 1 08 02 Reklame Kain

Page 25: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

4

Kode Rekening Uraian

1 2

4 1 1 08 03 Rekleme Melekat/ Stiker 4 1 1 08 04 Reklame Selebaran 4 1 1 08 05 Reklame Berjalan 4 1 1 08 06 Reklame Udara 4 1 1 08 07 Reklame Apung 4 1 1 08 08 Reklame Suara 4 1 1 08 09 Reklame Film/ Slide 4 1 1 08 10 Reklame Peragaan

4 1 1 09 Pajak Penerangan Jalan 4 1 1 09 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 4 1 1 09 02 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 4 1 1 10 Pajak Parkir 4 1 1 10 01 Pajak Parkir

4 1 1 11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 1 11 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

4 1 1 12 Pajak Air Permukaan 4 1 1 12 01 Pajak Air Permukaan

4 1 1 13 Pajak Rokok 4 1 1 13 01 ?ajak Rokok

4 1 1 14 Pajak Bumi dan Bangunan. Pedesaan dan Perkotaan 4 1 1 14 01 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

4 12 Retribusi Daerah

4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum

4 1 2 01 01 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4 1 2 01 01 001 Mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus 4 1 2 01 01 002 Kendaraan tempel/gandengan 4 4

1 2 1 2

01 01

01 003 01 004

Kendaraan jenis keempat/kendaraan bermotor roda tiga Mobil penumpang umum

4 1 2 01 01 005 Pemakaian pangkalan taksi 4 1 2 01 01 006 Pemakaian pangkalan kajen IV

4 1 2 01 02 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 4 1 2 01 02 001 Penggantian biaya cetak peta

4 1 2 01 03 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 4 4

1 2 1 2

01 01

03 001 03 002

Pelayanan tera, tera ulang, ukuran takaran timbangan, dan perlengkapan serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus

4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pendidikan 4 4

1 2 01 04 001 Pelayanan Pendidikan Pengusahaan Ahli Perposan dan atau jasa Titipan 1 2 01 04 002 Retribusi pelatihan dokter hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja

4 1 2 01 04 003 Retribusi pendidikan dan pelatihan prajabatan 4 1 2 01 04 004 Retribusi pendidikan dan teknis fungsional 4 1 2 01 04 005 Retribusi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 4 1 2 01 04 006 Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 1 2 01 04 007 Jasa pendidikan/pelatihan/ asistensi/ penataan

4 1 2 01 06 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 4 1 2 01 06 001 Pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan

persyaratan pencegahan kebakaran

Page 26: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

4 4

4 4

4 4 4

4

5

Kode Rekening Uraian

1 2

4

4 4

1

1 1

2

2 2

01

01 01

06

06 06

002

003 004

Pemeriksaan atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran

Pengujian alat pemadam api ringan Pengujian peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran di luar alat pemadam api ringan

4 1 2 01 06 005 Pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran

4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4 1 2 01 14 001 Pengangkutan sampah perumahankumah tinggal 4 1 2 01 14 002 Pengangkutan sampah toko dan sejenisnya 4 1 2 01 14 003 Pengangkutan sampah dari lokasi industri dan sejenisnya 4 4 4

1 1 1

2 2 2

01 01 01

14 14 14

004 005 006

Pengangkutan sampah non B3 dari RS, poliklinik dan laboratorium Pengangkutan sampah dari. lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro Penyediaan tempati buangan/pemusnahan akhir sampah (TPA)

4 1 2 01 15 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 4 1 2 01 15 001 Sewa tanah makam untuk jangka waktu tiga tahun 4 1 2 01 15 002 Sewa tanah makam tumpangan 25% 4 1 2 01 15 003 Perpanjangan sewa tanah makam

4 1 2 01 24 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4 1 2 01 24 001 Rawat Jalan Kesehatan Dasar 4 1 2 01 24 002 Rawat Jalan Semi Spesialis/Spesialis 4 1 2 01 24 003 Perawatan Tindakan Khusus 4 1 2 01 24 004 Rawat Jalan Penunjang Kesehatan Sederhana 4 1 2 01 24 005 Rawat Inap Rumah Bersalin 4 1 2 01 24 006 Lain-lain Pelayanan Kesehatan 4 1 2 01 24 007 Poliklinik Spesialis Pagi 4 1 2 01 24 008 Kamar Gawat Darurat 4 1 2 01 24 009 Perawatan 4 1 2 01 24 010 Perawatan Isolasi perhari 4 1 2 01 24 011 Perawatan Bayi Sehat perhari 4 1 2 01 24 012 Perawatan Bayi Sakit perhari 4 1 2 01 24 013 Perawatan Dengan Blue Light Perhari 4 1 2 01 24 014 Pemeriksaan Patologi Klinik 4 1 2 01 24 015 Patologi Anatomi 4 1 2 01 24 016 Pemeriksaan Radio Diagnostik 4 1 2 01 24 017 Pemeriksaan Elektromedik 4 1 2 01 24 018 Tindakan Ringan Rumah Bersalin/Rawat Jalan/Rawat Inap 4 1 2 01 24 019 Pelayanan Tindakan Medik 4 1 2 01 24 020 Pelayanan Persalinan Kelas III 4 1 2 01 24 021 Tindakan Gigi dan Mulut 4 1 2 01 24 022 Rehabilitasi Medik 4 1 2 01 24 023 Perawatan Jenazah 4 1 2 01 24 024 Bedah Rawat Jalan/ODC 4 1 2 01 24 025 Tindakan Medik Khusus/Kosmetik 4 1 2 01 24 026 Pelayanan Khusus Rumah Sakit

1 2 01 26 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1 2 01 26 001 Pengendalian Menara Telekomunikasi

1 2 01 27 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 1 2 01 27 001 Pengendalian Lalu Lintas

1 2 01 28 Retribusi Pelayanan Pasar 1 2 01 28 001 Femakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Usaha Mikro 1 2 01 28 002 Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan

1 2 01 29 Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus

Page 27: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

6

Kode Rekening Uraian

1 2

4

4 4

1

1 1

2

2 2

01

01 01

29

30 30

001

001

4 1 2 02 4 1 2 02 01 4 1 2 02 01 001 4 1 2 02 01 002 4 1 2 02 01 004 4 1 2 02 01 005 4 1 2 02 01 006 4 1 2 02 01 007 4 1 2 02 01 008 4 1 2 02 01 009 4 1 2 02 01 011 4 1 2 02 01 014 4 1 2 02 01 015 4 1 2 02 01 016 4 1 2 02 01 017 4 1 2 02 01 018 4 1 2 02 01 019 4 1 2 02 01 020 4 1 2 02 01 021 4 1 2 02 01 022 4 1 2 02 01 023 4 1 2 02 01 024 4 1 2 02 01 025 4 1 2 02 01 026 4 1 2 02 01 027 4 1 2 02 01 028 4 1 2 02 01 029 4 1 2 02 01 030 4 1 2 02 01 031 4 1 2 02 01 032 4 1 2 02 01 033 4 1 2 02 01 034 4 1 2 02 01 035 4 1 2 02 01 036 4 1 2 02 01 037 4 1 2 02 01 044 4 1 2 02 01 046 4 1 2 02 01 047 4 1 2 02 01 048 4 1 2 02 01 050

4 2 02 01 052 4 2 02 01 053 4 2 02 01 054 4 2 02 01 055 4 2 02 01 057 4 2 02 01 058 4 2 02 01 059 4 2 02 01 060 4 2 02 01 087 4 2 02 01 088 4 2 02 01 089 4 2 02 01 090 4 2 02 01 091

Penyedotan Kakus/Tangki Septictank

Retribusi Pengolahan Limbah Cair Penyediaan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Buangan (LIBAB)

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian mobil derek Pemakaian pool kendaraan Pengujian unit industri tekstil dan unit produk tekstil Pengujian unit industri bahan bangunan Pengujian barang-barang unit industri kerajinan Pemakaian sarana praktek unit industri tekstil Pemakaian sarana praktek dan akomodasi unit industri bahan dan barang teknik Pemakaian sarana praktek dan workshop unit industri kerajinan Pemakaian ruang serba guna Nyi Ageng Serang Pemakaian mobil pompa dan mobil tangki Pemakaian mobil tangga dan motor pompa Pemakaian gedung dan peralatan pada Puslat Ketrampilan Tenaga Kebakaran Pemakaian korp musik Pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan Pemeriksaan laboratorium kesmavet emakaian fasilitas /peralatan peternakan

?emeriksaan pos/klinik kesehatan hewan. ?emakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan Pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan Pemakaian kios promosi bunga Pemakaian los promosi bunga Pemakaian kios terbuka promosi bunga Pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit Pemakaian lahan kebun bibit Pemakaian green house/lath house Pemakaian lahan taman anggrek ragunan Pemakaian pusat latihan pertanian TC Klender dan fasilitasnya. Pemakaian tempat penimbunan hasil hutan Pemakaian sarana / fasilitas kehutanan Pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu Pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan kayu Pemakaian fasilitas kehutanan di hutan kota/hutan wisata. Pemakaian laboratorium uji mutu pertanian Pemakaian sarana produksi/bengkel kerja UKM Pemakaian Lokasi untuk shooting film, rekaman dan sejenisnya Pemakaian plaza, ruangan dan taman Pemakaian ruang serba guna Pemakaian plaza taman, Jalan Silang monas, areal taman medan merdeka dan taman monumen Soekarno Hatta proklamator kemerdekaan RI untuk kegiatan perlombaan, sarasehan, acara ritual dan sejenisnya.

Pemakaian lokasi tempat usaha pada tempat olah raga Pemakaian wisma atlet

gedung olah raga dan gelanggang remaja diluar kegiatan olah raga peralatan gedung olah raga dan gelanggang remaja

toilet berjalan peralatan perawatan jenazah kendaraan jenazah dan kelengkapannya lokasi taman pemakaman Lantai Dasar Rusun Sewa Lantai Dasar Rusun Sewa Bell alat-alat besar dan / atau penunjang peralatan laboratorium dan mobilisasi peralatan ukur dan mobilisasi

Pemakaian Femakaian Femakaian Femakaian Pemakaian Pemakaian Pemakaian Pemakaian Pemakaian Pemakaian Pemakaian

Page 28: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

4 4

4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4

7

Kode Rekening Uraian

1 2

4 1 2 02 01 092 Pemakaian peralatan penelitian lingkungan 4 1 2 02 01 093 Pemakaian jasa uji laboratorium 4 4

1 2

1 2 02 02

01 094 01 095

Pemakaian peralatan penerangan jalan umum dan larnpu hias Pemakaian lokasi taman dan jalur hijau

4 1 2 02 01 096 Pemakaian peralatan pertamanan 4 1 2 02 01 097 Penggunaan bangunan di lokasi taman, jalur dan kebun bibit 4 1 2 02 01 103 Jasa Penggandaan 4 1 2 02 01 104 Jasa Pemeliharaan dan Perawatan 4 1 2 02 01 105 Jasa Penyimpanan 4 4 4 4 4

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

02 02 02 02 02

01 106 01 107 01 108 01 109 01 115

Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Grounding Test Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Spectrum Frekuensi Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi GPS Test Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller ?emakaian fasilitas promosi bunga

4 1 2 02 01 116 ?emakaian hasil fasilitas perlindungan tanaman 4 4

1 2 1 2

02 02

01 117 01 118

Pemakaian Pusat Gedung Kesenian Jakarta TIM Teater Pemakaian gedung Graha Bhakti Budaya

4 1 2 02 01 119 Pemakaian gedung kesenian Jakarta 4 1 2 02 01 120 Pemakaian gedung kesenian Miss Tjitjih 4 1 2 02 01 121 Pemakaian gedung wayang orang Barata 4 1 2 02 01 122 Pemakaian laboratorium tari Condet 4 4

1 2 1 2

02 02

01 123 01 124

Pemakaian tempat ruang pertemuan Gedung Jakarta SME's co ?emakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan

4 1 2 02 01 126 ?emakaian sarana pengelolaan perikanan 4 1 2 02 01 127 ?emakaian sarana penyimpanan promosi bunga 4 1 2 02 01 128 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan 4 4

1 2 1 2

02 02

01 129 01 130

Jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah Pemakaian penginapan Graha Wisata TMII

4 1 2 02 01 131 Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan 4 4 4 4 4

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

02 02 02 02 02

01 132 01 133 01 134 01 135 01 136

Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata TMII Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan Pemakaian/sewa tanah area pelabuhan milik Pemerintah Daerah Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap Penyediaan data dasar kualitas lingkungan

4 1 2 02 01 137 Perkampungan budaya betawi 4 1 2 02 01 138 Gedung balai latihan kesenian 4 1 2 02 01 139 Jasa Penataan 4 1 2 02 01 140 Jasa Penyusunan naskah sumber 4 4

1 2 1 2

02 02

01 141 01 142

Jasa pendidikan/pelatihan/asistensi penataan perpustakaan dan kearsipan Jasa penataan pengolahan bahan perpustakaan

4 1 2 02 01 143 Kemas ulang informasi 4 1 2 02 01 144 Pemakaian kios olahan pangan 4 1 2 02 01 145 Pemakaian lokasi kebun bibit

1 2 02 02 Retribusi Tempat Pelelangan 1 2 02 02 001 Pemakaian tempat pelelangan

1 2 02 06 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1 2 02 06 001 Pemakaian kolam renang 1 2 02 06 002 Pemakaian gedung olahraga 1 2 02 06 003 Pemakaian stadion olahraga 1 2 02 06 004 Pemakaian lapangan olahraga terbuka 1 2 1 2

02 02

06 005 06 006

Tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman Pertunjukan planetarium dan observarium

1 2 02 06 007 Pertunjukan multimedia

1 2 02 07 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1 2 02 07 001 Penjualan benih ikan 1 2 02 07 002 Penjualan bibit ternak 1 2 02 07 003 Penjualan bibit/hasil kebun

Page 29: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

4 4 4

8

Kode Rekening Uraian

1 2

4 1 2 02 07 004 Penjualan produk bio pestisida dan agen hayati 4 1 2 02 07 005 Pemanfaatan air bersih 4 1 2 02 07 006 Pemanfaatan ketenagalistrikan

4 1 2 02 08 Retribusi Potong Hewan 4 1 2 02 08 001 Pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di RPH

4 1 2 02 12 Retribusi Jasa Terminal 4 1 2 02 12 001 Pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang 4 1 2 02 12 002 Pemakaian fasilitas lainnya diterminal penumpang mobil bus 4 1 2 02 12 003 Pemakaian fasilitas terminal mobil barang 4 1 2 02 12 005 Pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal

4 1 2 02 13 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 4 1 2 02 13 001 Jasa kepelabuhan, kenavigasian dan perkapalan 4 1 2 02 13 002 Jasa pelayanan perhubungan udara

4 1 2 02 14 Retribusi Penyeberangan di Air 4 1 2 02 14 003 Jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

4 1 2 02 16 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 4 4

1 1

2 2

02 02

16 16

001 002

Pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat perciagangan UKM Pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha kecil

4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu

4 1 2 03 01 Retribusi Izin Trayek 4 1 2 03 01 001 Izin trayek mobil bus besar 4 1 2 03 01 002 Izin trayek mobil bus sedang 4 1 2 03 01 003 Izin trayek mobil bus kecil 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Gangguan 4 1 2 03 06 001 Izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan 4 4 4

1 1 1

2 2 2

03 03 03

06 06 06

002 003 004

Daftar ulang izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan Izin perluasan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan Penggantian surat izin tempat usaha berdasarkan undang gangguan ka_rena hilang atau rusak

4 1 2 03 09 Retribusi Izin Usaha Perikanan

4 1 2 03 33 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4 1 2 03 33 001 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung 4 1 2 03 33 002 Retribusi Izin Prasarana Bangunan

4 1 2 03 46 Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing 4 1 2 03 46 001 Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

4 13 Hasil Pen.gelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4 1 3 01 Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah 4 1 3 01 01 PDAM Jaya 4 1 3 01 02 PD Dharma Jaya 4 1 3 01 03 PD Pasar Jaya 4 1 3 01 04 PD Pembangunan Sarana Jaya 4 1 3 01 05 PD PAL Jaya

4 1 1

3 3

02 02 01

Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan.) PT Pembangunan Jaya

1 3 02 02 PT Food Station Cipinang 1 3 02 03 PT JIEP

Page 30: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

9

Kode Rekening Uraian

1 2

4 1 3 02 04 PT Delta Jakarta, Tbk 4 1 3 02 06 PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk 4 1 3 02 08 PT Ratax Armada 4 1 3 02 10 PT Kawasan Berikat Nusantara 4 1 3 02 13 PT Cemani Toka 4 1 3 02 14 PT Pakuan Internasional 4 1 3 02 15 PT Graha Sahari Surya Jaya 4 1 3 02 17 PT Asuransi Bangun AskricLa 4 1 3 02 18 PT Jakarta Propertindo 4 1 3 02 19 PT Bank DKI 4 1 3 02 20 PT Jakarta Toursindo

PT Jakarta Internasional Expo 4 1 3 02 21 4 1 3 02 22 PT Transportasi Jakarta 4 1 3 02 23 PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta 4 1 3 02 24 PT Mass Rapid Transit

4 1 3 03 Badan Pengelola 4 1 3 03 01 3P THR Lokasari

4 1 3 04 Joint Production. 4 1 3 04 01 Eks. Tanah Kabana/PT Jaya Fibrido Karsa Pratama

4 1 3 05 Royalty 4 1 3 05 01 PT Essence Indonesia 4 1 3 05 02 PT United Can Company Ltd.

4 14 Lain-Lain Pendapatan. Asli Daerah

4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 4 1 4 01 01 Pelepasan Hak Atas Tanah 4 1 4 01 02 Penjualan Brandgang 4 1 4 01 03 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai 4 1 4 01 04 Penjualan Mesin/Alat-alat Berat tidak terpakai 4 1 4 01 05 Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 4 1 4 01 07 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 4 1 4 01 08 Penjualan Drum Bekas 4 1 4 01 09 Penjualan Hasil Penebangan Pohon 4 1 4 01 10 Penjualan Lampu Hias Bekas 4 1 4 01 11 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 4 1 4 01 12 Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas 4 1 4 01 13 Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi 4 1 4 01 14 Penjualan Alat-alat Kesehatan tidak terpakai 4 1 4 01 15 Penjualan hasil pertanian 4 1 4 01 16 Penjualan hasil kehutanan 4 1 4 01 17 Penjualan hasil perkebunan 4 1 4 01 18 Fenjualan hasil peternalcan 4 1 4 01 19 Fenjualan hasil perikanan 4 1 4 01 20 Penjualan hasil sitaan 4 1 4 01 21 Penjualan kapal bekas

4 1 4 02 Hasil Penerimaan Pihak Ketiga 4 1 4 02 01 Rekomendasi HGB diatas HPL/EKS Tanah Kota Praja 4 4 4

1 1 1

4 4 4

02 02 02

01 01 01

001 002 003

Rekomendasi HGB diatas HPL/EKS oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Rekomendasi HGB diatas HPL/EKS oleh PT Jakarta Propertindo Rekomendasi Eks Tanah Kota Praja

4 1 4 02 01 004 Rekomendasi Lainnya 4 1 4 02 02 Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah

4 1 4 03 Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah

Page 31: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

4

4 4 4 4 4

10

Kode Rekening Uraian

1 2

4 1 4 03 01 Tanah 4 1 4 03 02 Gedung 4 1 4 03 03 Gudang 4 1 4 03 04 Rumah 4 1 4 03 04 001 Rumah Panggung 4 1 4 03 05 Ruangan

4 1 4 04 Hasil Lelang Titik Reklame 4 1 4 04 01 Hasil lelang titik reklame 4 1 4 04 02 Hasil Kerjasama Pemanfaatan Titik Reklame 4 1 4 04 03 Hasil Sewa Lahan dari Bangunan Gedung untuk Penyelenggaraan Reklame Non Aset

Pemda

4 1 4 05 Klaim Asuransi Aset 4 1 4 05 01 Gedung 4 1 4 05 02 Kendaraan

4 1 4 06 Jasa Giro 4 1 4 06 01 Jasa Giro Kas Daerah 4 1 4 06 02 Jasa Giro Pemegang Kas 4 1 4 06 03 Jasa Giro Dana Cadangan 4 1 4 06 04 Jasa Giro Kas Non Anggaran

4 1 4 07 Pendapatan Bunga 4 1 4 07 01 Rekening Deposito pada Bank 4 1 4 07 02 Bunga Deposito Dana Cadangan

4 1 4 08 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 4 1 4 08 01 Kerugian Uang Daerah 4 1 4 08 02 Kerugian Barang Daerah 4 1 4 08 03 Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler 4 1 4 08 03 001 Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat 4 1 4 08 03 002 Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Itjen Depdagri 4 1 4 08 03 003 Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler BPK

4 1 4 09 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 4 1 4 09 01 Hasil Eksekusi atas Jaminan Penawaran 4 1 4 09 02 Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan 4 1 4 09 03 Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame 4 1 4 09 04 Hasil Eksekusi atas Jaminan KTP Musiman 4 4

1 1

4 4

09 09

05 06

Hasil Eksekusi atas Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas (SJU) Hasil Eksekusi atas Jaminan Sanggah Banding

4 1 4 10 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 4 1 4 10 01 Fasilitas Sosial 4 1 4 10 02 Fasilitas Umum

4 1 4 11 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 4 1 4 11 01 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah 4 1 4 11 01 001 Cicilan uang muka rumah susun 4 1 4 11 01 002 Sewa beli rumah susun 4 1

1 4 4

11 11

01 02

003 Sewa pemakaian lantai dasar rumah susun sewa beli Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan

1 4 12 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 1 1 1 1

4 4 4 4

12 12 12 12

01 01 01 01

001 002 003

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan Masyarakat Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan Masyarakat Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan Masyarakat Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah

Page 32: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

11

Kode Rekening Uraian

1 2

4 1 4 12 01 004 Pendapatan APBD dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan 4 1 4 12 01 005 Pendapatan APBN dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan 4 1 4 12 01 006 Pendapatan BLUD yang Sah Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan 4 1 4 12 02 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD 4 1 4 12 02 001 Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD 4 1 4 12 02 002 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Daerah RSUD 4 1 4 12 02 003 Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah 4 1 4 12 02 004 Pendapatan APBD dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah RSUD 4 1 4 12 02 005 Pendapatan APBN dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah RSUD 4 1 4 12 02 006 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Badan Layanan Umum Daerah RSUD 4 1 4 12 03 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Perhubungan 4 1 4 12 03 001 Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Perhubungan 4 1 4 12 03 002 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Daerah Perhubungan 4 1 4 12 03 003 Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah 4 1 4 12 03 004 Pendapatan APBD dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Perhubungan 4 1 4 12 03 005 Pendapatan APBN dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Perhubungan 4 1 4 12 03 006 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Badan Layanan Umum Daerah Perhubungan 4 1 4 12 04 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Olahraga dan Pemuda 4 1 4 12 04 001 Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Olahraga dan Pemuda 4 1 4 12 04 002 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Daerah Olahraga dan Pemuda 4 1 4 12 04 003 Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah 4 1 4 12 04 004 Pendapatan APBD dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Olahraga dan 4 1 4 12 04 005 Pendapatan APBN dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Olahraga dan 4 1 4 12 04 006 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Badan Layanan Umum Daerah Dlahraga dan 4 1 4 12 05 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Kawasan dan Rekreasi 4 1 4 12 05 001 Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Kawasan dan 4 1 4 12 05 002 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Kawasan dan 4 1 4 12 05 003 Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah 4 1 4 12 05 004 Pendapatan APBD dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan 4 1 4 12 05 005 Pendapatan APBN dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan 4 4

1 1

4 4

12 12

05 06

006 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Badan Layanan Umum Daerah ?engelolaan Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Sarana Pendidikan

4 1 4 12 06 001 Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sarana Pendidikan 4 1 4 12 06 002 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Daerah Sarana Pendidikan 4 4 4

1 1 1

4 4 4

12 12 12

06 06 06

003 004 005

Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pendapatan APBD dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Sarana Pendapatan APBN dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Sarana

4 4

1 1

4 4

12 12

06 07

006 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Badan Layanan Umum Daerah Sarana Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengembangan Ekonami

4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

12 12 12 12 12 12 12

07 07 07 07 07 07 08

001 002 003 004 005 006

Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pengembangan Ekonomi Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Daerah Pengembangan Ekonomi Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pendapatan APBD dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Fengembangan Pendapatan APBN dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pengembangan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Badan Layanan Umum Daerah Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Fasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

4 1 4 12 08 001 Fendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Fasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

4 1 4 12 08 002 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Daerah Fasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

4 1 4 12 08 003 Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Fasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

4 1 4 12 08 004 Pendapatan APBD dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Fasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

4 1 4 12 08 005 Pendapatan APBN dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Fasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

4 1 4 12 08 006 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Badan Layanan Umum DaerahFasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Page 33: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

12

Kode Rekening Uraian

1 2

4

4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

12

12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 12 12

12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12

12 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

09

09 09 09

09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 11

11 11 11

11 11 11 12

12 12 12 12 12 12 13

14 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

001 002 003

004 005 006

001 002 003 004 005 006

001 002 003

004 005 006

001 002 003 004 005 006

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Wilayah I

Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Wilayah Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Wilayah I Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umurn Daerah Pengelola Rusun Wilayah I

Pendapatan APBD dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Pendapatan APBN dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Wilayah II Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Wilayah Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Wilayah II Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pendapatan APBD dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Pendapatan APBN dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Wilayah III

Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Wilayah Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Wilayah III Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Wilayah III

Pendapatan APBD dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Pendapatan APBN dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah RSUK

Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUK Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum Daerah RSUK Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Lay-anan. Umum Daerah Pendapatan APBD dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah RSUK Pendapatan APBN dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah RSUK Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Badan Layanan Umum Daerah RSUK Pendapatan dari. Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Pen-aringan

?endapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Marunda ?endapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Muara Baru

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Cakung Barat

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Tambora

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Rawa Bebek

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Pulo Gebang

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Jatirawasari

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Cipinang

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Pinus Elok

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Jatinegara Kaum

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Jatinegara Barat

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rusun Semper

I

Page 34: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

13

KODE REKENINC- URAIAN 1 2

1.3.4.01.13 Jembatan penyeberangan di atas air 1.3.4.01.14 Jembatan Balley 1.3.4.01.15 Konstruksi Jembatan Timbangan

1.3.4.02 Jaringan Air (Bangunan Air, Irigasi) 1.3.4.02.01 Bendungan 1.3.4.02.02 Waduk 1.3.4.02.03 Kanal Permukaan 1.3.4.02.04 Kanal Bawah Tanah 1.3.4.02.05 Jaringan Irigasi 1.3.4.02.06 Jaringan Air Bersih/Air Minum 1.3.4.02.07 Reservoir/Sumur Resapan 1.3.4.02.08 Pintu Air 1.3.4.02.09 Saluran Air 1.3.4.02.10 MCK 1.3.4.02.11 Bangunan Rumah Pompa 1.3.4.02.12 Bangunan Pantai 1.3.4.02.13 Saringan Sampah 1.3.4.02.14 Konstruksi Instalasi Pengolahan Sampah

Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL) 1.3.4.02.15

1.3.4.03 Instalasi Listrik dan Telepon 1.3.4.03.01 Instalasi listrik 1.3.4.03.02 Jaringan telepon 1.3.4.03.03 Instalasi Jaringan Utilitas PJU

1.3.4.04 Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 1.3.4.04.01 Lampu hias jalan 1.3.4.04.02 Lampu hias taman 1.3.4.04.03 Lampu penerang hutan kota 1.3.4.04.04 Lampu Penerangan Jalan Lingkungan 1.3.4.04.05 Lampu Sarana dan Prasarana Umum 1.3.4.04.06 Lampu Penerangan Gedung/Kantor

1.3.5 Aset Tetap Lainnya 1.3.5.01 Buku dan Kepustakaan 1.3.5.01.01 Buku matematika 1.3.5.01.02 Buku fisika 1.3.5.01.03 Buku kimia 1.3.5.01.04 Buku biologi 1.3.5.01.05 Buku biografi 1.3.5.01.06 Buku geografi 1.3.5.01.07 Buku astronomi 1.3.5.01.08 Buku arkeologi 1.3.5.01.09 Buku bahasa dan sastra 1.3.5.01.10 Buku keagamaan 1.3.5.01.11 Buku sejarah 1.3.5.01.12 Buku seni dan budaya 1.3.5.01.13 Buku ilmu pengetahuan umum 1.3.5.01.14 Buku ilmu pengetahuan sosial 1.3.5.01.15 Buku ilmu politik dan ketatanegaraan 1.3.5.01.16 Buku ilmu pengetahuan dan teknologi 1.3.5.01.17 Buku ensiklopedia

Page 35: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

14

Kode Rekening Uraian

1 2

4 4 25 04 ?T Duta Pertiwi 4 4 25 05 ?T Kempas Indah Indonesia 4 4 25 06 ?T Gerak Maju Abadi 4 4 25 07 iT Bakrie Investindo 4 4 25 08 PT Dharma Alumas Sakti 4 4 25 09 ?T Jaya Real Propertindo 4 4 25 10 PT Rointa Eka Jaya 4 4 25 11 PT Pasifik Bangun Mas 4 4 25 12 PT Duta Masa Nusa 4 4 25 13 PT Perwita Margasakti 4 4 25 14 PT Wahana Cipta Sejahtera 4 4 25 15 PT AGB Tuna 4 4 25 16 PT Pasifik Prima Buana Mas 4 4 25 17 PT Pesona Marga Mandiri 4 4 25 18 Yayasan Dharma Bhakti Mahaka 4 4 25 19 PT Metropolitan Kencana Tbk. 4 4 25 20 PT Gama Investa Lestari 4 4 25 21 PT Fajar Setia Mandiri 4 4 25 22 Yayasan Patmos 4 4 25 23 Yayasan Katholik Mardi Luhur 4 4 25 24 Yayasan Tiara Kasih 4 4 25 25 Yayasan Tunas Muda 4 4 25 26 Yayasan Pelatihan E dan P 4 4 25 27 Yayasan Pendidikan Bukit Sion 4 4 25 28 PT Grand Indonesia 4 4 25 29 Yayasan Bina Tugasku 4 4 25 30 PT Gading Raya Propertindo 4 4 25 31 PT Jaya Real Property 4 4 25 32 PT Bina Citra Tataswati 4 4 25 33 Yayasan Pendidikan Pembangunan Bangsa

4 1 4 26 Komisi, Potongan dan Reuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah 4 1 4 26 01 Penerimaan Komisi 4 1 4 26 02 Penerimaan Potongan 4 1 4 26 03 Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

4 1 4 95 Pendapatan Lain-lain 4 1 4 95 01 Pendapatan Lain-lain

4 1 4 96 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4 4 4

1 1 1

4 4 4

96 96 96

01 02 03

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

Pendidikan Kesehatan Pekerjaan

Umum 4 1 4 96 04 Fendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan

Rakyat 4 1 4 96 05 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan

R_uang 4 1 4 96 06 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan

Pembangunan 4 4

1 1

4 4

96 96

07 08

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan Lingkungan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

Eidup 4 1 4 96 09 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan

4 4 97 Pendapatan Sanksi Pajak 4 4 97 01 Pendapatan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor 4 4 97 01 001 Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Kendaraan Bermotor 4 4 97 01 002 Pendapatan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Page 36: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

15

Kode Rekening Uraian

1 2

4 1 4 97 02 Pendapatan Sanksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4 1 4 97 02 001 Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4 1 4 97 02 002 ?endapatan Sanksi Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4 1 4 97 03 ?endapatan Sanksi Pajak Pajak Air Tanah 4 1 4 97 03 001 ?endapatan Sanksi Bunga Pajak Air Tanah 4 1 4 97 03 002 ?endapatan Sanksi Denda Pajak Air Tanah 4 1 4 97 04 ?endapatan Sanksi Pajak Hotel 4 1 4 97 04 001 ?endapatan Sanksi Bunga Pajak Hotel 4 1 4 97 04 002 ?endapatan Sanksi Denda Pajak Hotel 4 1 4 97 04 003 ?endapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hotel 4 1 4 97 05 ?endapatan Sanksi Pajak Restoran 4 1 4 97 05 001 ?endapatan Sanksi Bunga Pajak Restoran 4 1 4 97 05 002 ?endapatan Sanksi Denda Pajak Restoran 4 1 4 97 05 003 ?endapatan Sanksi Kenaikan Pajak Restoran

1 4 97 06 ?endapatan Sanksi Pajak Hiburan 4 1 4 97 06 001 ?endapatan Sanksi Bunga Pajak Hiburan 4 1 4 97 06 002 ?endapatan Sanksi Denda Pajak Hiburan 4 1 4 97 06 003 Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hiburan 4 1 4 97 07 Pendapatan Sanksi Pajak Reklame 4 1 4 97 07 001 Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Reklame 4 1 4 97 07 002 Pendapatan Sanksi Denda Pajak Reklame 4 1 4 97 08 Pendapatan Sanksi Pajak Penerangan Jal.an 4 1 4 97 08 001 Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Penerangan Jalan 4 1 4 97 08 002 Pendapatan Sanksi Denda Pajak Penerangan Jalan 4 1 4 97 09 Pendapatan Sanksi Pajak Parkir 4 1 4 97 09 001 Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Parkir 4 1 4 97 09 002 Pendapatan Sanksi Denda Pajak Parkir 4 1 4 97 09 003 Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Parkir 4 1 4 97 10 Pendapatan Sanksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 1 4 97 10 001 Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 1 4 97 10 002 Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 1 4 97 10 003 Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermoto-: 4 1 4 97 11 Pendapatan Sanksi Pajak Air Permukaan 4 1 4 97 11 001 Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Pajak Air Permukaan 4 1 4 97 11 002 Pendapatan Sanksi Denda Pajak Pajak Air Permukaan 4 1 4 97 12 Pendapatan Sanksi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 4 97 12 001 Pendapatan Sanksi Bunga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 4 97 12 002 Pendapatan Sanksi Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 4 97 12 003 Pendapatan Sanksi Kenaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 4 97 13 Pendapatan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4 1 4 97 13 001 Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4 1 4 97 13 002 Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4 1 4 97 13 003 Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4 1 4 98 Pendapatan Denda Retribusi 4 1 4 98 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 4 1 4 98 01 001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4 1 4 98 01 002 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 4 1 4 98 01 003 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 4 1 4 98 01 004 Retribusi Pelayanan Pendidikan 4 1 4 98 01 005 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadarn Kebakaran 4 1 4 98 01 006 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4 1 4 98 01 007 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 4 1 4 98 01 008 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4 1 4 98 01 009 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 4 1 4 98 01 010 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Page 37: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

16

Kode Rekening Uraian

1 2

4 1 4 98 01 011 Retribusi Pelayanan Pasar 4 1 4 98 01 012 Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus 4 1 4 98 01 013 Retribusi Pengelohan Limbah Cair

4 1 4 98 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 4 1 4 98 02 001 Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah 4 1 4 98 02 002 Retribusi Tempat Pelelangan 4 1 4 98 02 003 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4 1 4 98 02 004 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 4 1 4 98 02 005 Retribusi Potong Hewan 4 1 4 98 02 006 Retribusi Terminal 4 1 4 98 02 007 Retribusi Pelayan.an Kepelabuhan 4 1 4 98 02 008 Retribusi Penyeberangan di Air 4 1 4 98 02 009 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

4 1 4 98 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 4 1 4 98 03 001 Retribusi Izin Trayek 4 1 4 98 03 002 Retribusi Izin Gangguan 4 1 4 98 03 003 Retribusi Izin Usaha Perikanan 4 1 4 98 03 004 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4 1 4 1

4 4

98 98

03 03

005 006

Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

4 1 4 1

4 4

99 99 01

Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Denda Keterlambatan Hasil Sewa Aset Daerah

4 1 4 99 01 001 Denda Keterlambatan Hasil Sewa Tanah 4 I 4 99 01 002 Denda Keterlambatan Hasil Sewa Gedung 4 1 4 99 01 003 Denda Keterlambatan Hasil Sewa Gudang 4 1 4 99 02 Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah 4 1 4 99 02 001 Denda Keterlambatan Pembangunan 4 I 4 99 02 002 Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi 4 1 4 1

4 4

99 99

03 04

Denda Keterlambatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisankan Denda Keterlambatan atas pelimpahan saldo rekening penerimaan pemba.yaran berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

4 1 4 100 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran 4 1 4 100 01 Pelanggaran Kebersihan 4 1 4 100 02 Pelanggaran Atas Izin Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan 4 1 4 100 03 Pelanggaran Atas Mendirikan Bangunan 4 1 4 100 04 Pelanggaran Atas Penggunaan Alat Meter Air

4 2 DANA PERIMBANGAN

4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 4 2 1 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 4 2 1 01 01 001 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4 2 1 01 01 002 Penerimaan Biaya Pemungutan PBB 4 2 4 2 4 2

1 1 1

01 01 01

01 03 03

003

001

Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Pusat yang diserahkan kembali ke daerah Eagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pa-ak Orang Penerimaan PPh PODN (Pasal 25 dan Pasal 29)

4 2 1 01 03 002 Penerimaan PPh Pasal 21

4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan. Pajak/Sumber Daya Alarn 4 2 1 02 01 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 4 2 1 02 02 Ragi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4 2 1 02 03 Ragi Hasil dari Dana Reboisasi 4 2 1 02 04 Ragi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)

Page 38: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

4

4

4 4 4 4

4

4

4

17

Kode Rekening Uraian

1 2

4 4

2 2

1 1

02 02

05 06

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan

4 2 1 02 07 Bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 4 2 1 02 08 Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 4 2 1 02 09 Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi 4 2 1 02 10 Bagi hasil dari Pertambangan Panas Bumi 4 2 1 02 11 Bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau

4 2 2 Dana Alokasi Umum

4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum

4 2 3 Dana Alokasi Khusus

4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus 4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 4 2 3 01 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 4 2 3 01 02 001 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 4 2 3 01 02 002 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 4 2 3 01 02 003 Tunjangan Profesi Guru 4 2 3 01 02 004 Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru 4 2 3 01 02 005 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 4 2 3 01 02 006 Akreditas Rumah Sakit 4 2 3 01 02 007 Akreditas Puskesmas 4 2 3 01 02 008 ,:aminan Persalinan 4 2 3 01 02 009 Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi UMKM

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4 3 1 Pendapatan Hibah

4 3 1 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 4 3 1 01 01 Pemerintah 4 3 1 01 01 001 Hibah untuk pembangunan MRT

4 3 1 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 1 02 01 Pemerintah Daerah

4 3 1 03 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

4 3 1 03 01 Badan/lembaga/organisasi swasta

4 3 1 03 01 001 Hibah dari PT. Jasa Raharja

3 1 04 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 3 1 04 01 Kelompok masyarakat/perorangan

3 1 05 Pendapatan Hibah dari Luar Negeri 3 1 05 01 Pendapatan Hibah dari Bilateral 3 1 05 02 Pendapatan Hibah dari Multilateral 3 1 05 03 Pendapatan Hibah dari Donor lainnya

3 2 Dana Darurat

3 2 01 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Beneana Alam 3 2 01 01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam

Page 39: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

18

Kode Rekening Uraian

1 .

2

4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 4 3 3 01 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

4 3 3 02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 4 3 3 02 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten

4 3 3 03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 4 3 3 03 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4 3 4 01 Dana Penyesuaian 4 3 4 01 01 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Non Sertifikasi 4 3 4 0 1 02 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Sertifikasi 4 3 4 01 03 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 4 3 4 0 1 04 Dana Insentif Daerah

4 3 4 02 Dana Otonomi Khusus 4 3 4 02 01 Dana Otonomi Khusus

4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi

4 3 5 02 Bantuan Keuangan dari Kabupaten 4 3 5 02 01 Bantuan Keuangan dari Kabupaten

4 3 5 03 Bantuan Keuangan dari Kota 4 3 5 03 01 Bantuan Keuangan dari Kota

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Page 40: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 176 TAHUN 2016 Tanggal 13 September 2016

DAFTAR KODE REKENING BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Kode Rekening Uraian

1 2

5.1 BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.1.1 BELANJA PEGAWAI 5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 5.1.1.01.01 Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.1.01.01.001 Uang Representasi 5.1.1.01.01.002 Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.01.003 Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.01.004 Tunjangan Beras 5.1.1.01.01.005 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.01.006 Iuran Asuransi Kesehatan 5.1.1.01.01.007 Uang Paket 5.1.1.01.01.008 Tunjangan Panitia Musyawarah 5.1.1.01.01.009 Tunjangan Komisi 5.1.1.01.01.010 Tunjangan Panitia Anggaran 5.1.1.01.01.011 Tunjangan Badan Kehormatan 5.1.1.01.01.012 Tunjangan Alat Kelengkapan. Lainnya 5.1.1.01.01.013 Tunjangan Perumahan 5.1.1.01.01.014 Uang Duka Wafat/Tewas 5.1.1.01.01.015 Uang Jasa Pengabdian 5.1.1.01.01.016 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 5.1.1.01.01.017 'runjangan Badan Musyawarah 5.1.1.01.01.018 Tunjangan Badan Legislasi Daerah 5.1.1.01.01.019 Tunjangan Badan Anggaran 5.1.1.01.01.020 Tunjangan Kesehatan DPRD 5.1.1.01.01.021 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

5.1.1.01.02 5.1.1.01.02.001 5.1.1.01.02.002 5.1.1.01.02.003 5.1.1.01.02.004 5.1.1.01.02.005 5.1.1.01.02.006 5.1.1.01.02.007 5.1.1.01.02.008 5.1.1.01.02.009

Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Kesehatan Tunjangan Khusus (PPh) Tunjangan Beras Uang Duka Wafat/Tewas Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan

Page 41: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

2

Uraian Kode

Rekening 1 2

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

5.1.1.01.03 Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil 5.1.1.01.03.001 Gaji Pokok 5.1.1.01.03.002 Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.03.003 Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03.004 Tunjangan Non Struktural 5.1.1.01.03.005 Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.03.006 Tunjangan Umum 5.1.1.01.03.007 Tunjangan Perbaikan Penghasilan/Insentif Khusus 5.1.1.01.03.008 Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja 5.1.1.01.03.009 Tunjangan Beras 5.1.1.01.03.010 Pembulatan Gaji 5.1.1.01.03.011 Iuran Asuransi Kesehatan 5.1.1.01.03.012 Uang Duka Wafat/Tewas 5.1.1.01.03.013 Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.03.014 Tunjangan Kinerja 5.1.1.01.03.015 Tunjangan PPh Tunjangan Kinerja 5.1.1.01.03.016 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.1.1.02.01.001 Tunjangan Kesejahteraan Pegawai 5.1.1.02.01.002 Tunjangan Transport Pejabat/Pegawai 5.1.1.02.01.003 Tunjangan Peningkatan Mutu Beras 5.1.1.02.01.004 Tunjangan Penghasilan Khusus/Deklarasi dan Lain-Lain 5.1.1.02.01.005 Tunjangan Peningkatan Penghasilan

5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 5.1.1.02.02.001 Tunjangan Khusus Pegawai/Pejabat 5.1.1.02.02.002 Tunjangan Protokol 5.1.1.02.02.003 Tunjangan Teleponis 5.1.1.02.02.004 Tunjangan Kelancaran Kegiatan Perencanaan 5.1.1.02.02.005 Tunjangan Pengawasan 5.1.1.02.02.006 Tunjangan Resiko/Pengelola Keuangan 5.1.1.02.02.007 Tunjangan Khusus Kecamatan 5.1.1.02.02.008 Tunjangan Khusus Kelurahan

5.1.1.01.02.010

5.1.1.02.03 5.1.1.02.03.001 5.1.1.02.03.002 5.1.1.02.03.003 5.1.1.02.03.004 5.1.1.02.03.005 5.1.1.02.03.006 5.1.1.02.03.007

5.1.1.02.04 5.1.1.02.04.001 5.1.1.02.04.002 5.1.1.02.04.003

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Tunjangan Pegawai Kepulauan Seribu Tunjangan Cuti Kepulauan Seribu Tunjangan Kematian Tunjangan Cuti Bersama Tunjangan Pemadam Kebakaran Tunjangan Beras Pemadam Kebakaran. Tunjangan Khusus Dinas Tramtib dan Linmas

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Tunjangan Khusus Tertentu Tunjangan Radiasi Tunjangan Pustakawan

5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5.1.1.02.05.001 Tunjangan Penghargaan Pegawai

Page 42: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

3

Uraian Kode

Rekening 1 2

5.1.1.02.05.002 Tunjangan Kinerja Daerah

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Biaya Pemungutan PBB Insentif Pemungutan Pajak Daerah Belanja Pajak Daerah

Biaya Kematian Pegawai Biaya Keraatian Pegawai Negeri Sipil Daerah

Biaya Cuti Bersama Pegawai Biaya Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Daerah

Biaya Guru NIP 15 Biaya Guru NIP 15

Belanja Penghasilan Lainnya Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Non Sertifikasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Sertifikasi

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Retribusi Daerah

Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat) Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)

Tunjangan Bendahara Tunjangan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran/Penerimaan Pembantu/Pengeluaran Pembantu Tunjangan Pengurus Barang/Penyimpan Barang

BELANJA BUNGA Bunga Utang Pinjaman Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Bunga Utang Obligasi Bunga Utang Obligasi

Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan. Pembayaran Pajak

BELANJA SUBSIDI Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Belanja Subsidi Kepada Lembaga

5.1.1.03

5.1.1.03.01 5.1.1.03.02

5.1.1.04 5.1.1.04.01 5.1.1.04.02 5.1.1.04.03

5.1.1.05 5.1.1.05.01

5.1.1.06 5.1.1.06.01

5.1.1.07 5.1.1.07.01

5.1.1.08 5.1.L08.01 5.1.1.08.02

5.1.1.09 5.1.1.09.01

5.1.1.10 5.1.1.10.01

5.1.1.11 5.1.1.11.01

5.1.1.11.02

5.1.2 5.1.2.01 5.1.2.01.01 5.1.2.01.02 5.1.2.01.03 5.1.2.01.04

5.1.2.02 5.1.2.02.01

5.1.2.03 5.1.2.03.01

5.1.3 5.1.3.01 5.1.3.01.01 5.1.3.01.02

Page 43: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

4

Uraian Kode

Rekening 1 2

5.1.3.01.03 5.1.3.01.04

5.1.4 5.1.4.01 5.1.4.01.01

5.1.4.02 5.1.4.02.01 5.1.4.02.02

5.1.4.03 5.1.4.03.01

5.1.4.04 5.1.4.04.01

5.1.4.05

5.1.4.05.01 5.1.4.05.02

5.1.4.06 5.1.4.06.01

Belanja Subsidi Kepada Badan Layanan Umum Belanja Subsidi Kepada BUMD

BELANJA HIBAH Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Provinsi... Pemerintah Kabupaten/Kota

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa Pemerintaban Desa...

Belanja Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN...

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat Badan Layanan Umum

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Kelompok/Anggota Masyarakat

5.1.4.07 5.1.4.07.01 5.1.4.07.02 5.1.4.07.03 5.1.4.07.04 5.1.4.07.05 5.1.4.07.06 5.1.4.07.07 5.1.4.07.08

Belanja Hibah Dana BOS Belanja Hibah Dana BOS ke Belanja Hibah Dana BOS ke Belanja Hibah Dana BOS ke Belanja Hibah Dana BOS ke Belanja Hibah Dana BOS ke Belanja Hibah Dana BOS ke Belanja Hibah Dana BOS ke Belanja H:bah Dana BOS ke

SD/SDLB SMP/SMPLB/SMPT/SATAP SMA SMK SD/SDLB Swasta SMP/SMPLB/SMP'T/SATAP Swasta SMA Swasta SMK Swasta

Belanja Hibah BOP Belanja Hibah BOP Belanja Hibah BOP Madrasah Ibtidaiyah Negeri Belanja Hibah BOP Madrasah Tsanawiyah Negeri Belanja Hibah BOP Madrasah Aliyah Negeri Belanja Hibah BOP Pendidikan. Anak Usia Dini (PAUD)

BELANJA BANTUAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan... Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Keagamaan...

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

5.1.4.08 5.1.4.08.01 5.1.4.08.02 5.1.4.08.03 5.1.4.08.04 5.1.4.08.05

5.1.5 5.1.5.01 5.1.5.01.01 5.1.5.01.02

5.1.5.02 5.1.5.02.01

5.1.5.03 5.1.5.03.01

Page 44: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

5

Uraian Kode

Rekening 1 2

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga

Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan

Belanja Bantuan Sosial Tidak Terprogram Belanja Bantuan Sosial Tidak Terprogram

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Masyarakat (Penataan Kampung )

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Masyarakat (Penataan Kampung)

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa PTN

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi...

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa._.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa...

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

5.1.5.08

5.1.5.08.01

5.1.5.04 5.1.5.04.01

5.1.5.05 5.1.5.05.01

5.1.5.06 5.1.5.06.01

5.1.5.07 5.1.5.07.01

5.1.5.09 5.1.5.09.01

5.1.5.10 5.1.5.10.01

5.1.6

5.1.6.01 5.1.6.01.01

5.1.6.02 5.1.6.02.01

5.1.6.03 5.1.6.03.01

5.1.6.04 5.1.6.04.01

5.1.6.05 5.1.6.05.01

5.1.7

5.1.7.01 5.1.7.01.01 5.1.7.01.02

5.1.7.02 5.1.7.02.01

5.1.7.03 5.1.7.03.01

Page 45: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

6

Kode Rekening Uraian

1 2 5.1.7.04

5.1.7.04.01 5.1.7.04.02 5.1.7.04.03

5.1.7.05 5.1.7.05.01

5.1.8 5.1.8.01 5.1.8.01.01

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga

5.2. 5.2.1 5.2.1.01 5.2.1.01.01 5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.1.01.04 5.2.1.01.05 5.2.1.01.06 5.2.1.01.07 5.2.1.01.08 5.2.1.01.09

Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium

BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS

Kepanitiaan, Tim, Kelompok Kerja dalam Kegiatan (dimatikan) Tim Pengadaan Barang dan Jasa (dimatikan) Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (dimatikan) Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis (dimatikan) Tim Perencanaan Pengadaan Tanah (dimatikan) Tim Persiapan Pengadaan Tanah (dimatikan) Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (dimatikan) Pengurus dan Penyimpanan Barang (dimatikan) Pejabat Pembuat Komitmen (dimatikan)

5.2.1.02 5.2.1.02.01 5.2.1.02.02 5.2.1.02.03

Honorariru.m Non PNS Honorarium Tenaga Ahlifinstruktur/Nara Sumber (dimatikan) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Kepani.tiaan, Tim, Kelompok Kerja dalam. Kegiatan (Non PNS) (dimatikan)

Uang Lembur Uang Lembur PNS (dimatikan) Uang Lembur Non PNS Uang Makan Lembur PNS dan Non PNS (dimatikan) Uang Transport Lembur PNS dan Non PNS (dimatikan)

Biaya Pegawai BOS/Honorarium Pengelolaan Dana BOS Honorarium Operasional Pengelolaan Dana BOS

Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga (dimatikan) Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (dimatikan)

Biaya Perjalanan Kegiatan Rapat Dalam Kota (DKI Jakarta) Biaya Perjalanan Kegiatan Rapat Dalam Kota (DKI Jakarta) Transport Peserta Rapat/Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Kegiatan Lainnya Dalam Kota (PNS) (dimatikan) Transport Peserta. Rapat/Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Kegiatan Lainnya Dalam Kota (Non PNS) (dimatikan)

5.2.1.03 5.2.1.03.01 5.2.1.03.02 5.2.1.03.03 5.2.1.03.04

5.2.1.04 5.2.1.04.01

5.2.1.05 5.2.1.05.01 5.2.1.05.02

5.2.1.06 5.2.1.06.01 5.2.1.06.02

5.2.1.06.03

Page 46: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

7

Kode

Rekening Uraian

1 2

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.01.03 5.2.2.01.04

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis (dimatikan) 5.2.2.01.10 Belanja Alat Laboratorium 5.2.2.01.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Loraba/Penghargaan/Sourvenir 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 5.2.2.01.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.17 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum 5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 5.2.2.01.19 Belanja Tong Sampah 5.2.2.01.20 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keteramplian 5.2.2.01.21 Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan 5.2.2.01.22 Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan 5.2.2.01.23 Belanja Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban

Belanja Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup 5.2.2.01.24 5.2.2.01.25 Belanja Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana

Belanja Barang Pakai Habis Olahraga 5.2.2.01.26 5.2.2.01.27 Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan 5.2.2.01.28 Belanja Barang Pakai Habis Tranportasi dan Lalu Lintas 5.2.2.01.29 Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan 5.2.2.01.30 Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan. 5.2.2.01.31 Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman

Belanja Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air 5.2.2.01.32 5.2.2.01.33 Belanja Rarang Pakai Habis Bangunan 5.2.2.01.34 Belanja Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan 5.2.2.01.35 Belanja Barang Pakai Habis Saluran 5.2.2.01.36 Belanja Barang Pakai Habis Sandang 5.2.2.01.37 Belanja Barang Pakai Habis Pangan 5.2.2.01.38 Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

5.2.2.02 5.2.2.02.01 5.2.2.02.02 5.2.2.02.03 5.2.2.02.04 5.2.2.02.05 5.2.2.02.06 5.2.2.02.07 5.2.2.02.08 5.2.2.02.09 5.2.2.02.10

Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Bibit Ternak Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Kimia Belanja Bahan Laboratorium Belanja Bahan dan Pangan Belanja Bahan Makanan Ternak/Binatang Belanja Bahan Percontohan Belanja Ban. Kendaraan Dinas Operasional

Page 47: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

8

Uraian Kode

Rekening 1 2

5.2.2.02.11 5.2.2.02.12 5.2.2.02.13 5.2.2.02.14 5.2.2.02.15 5.2.2.02.16 5.2.2.02.17 5.2.2.02.18 5.2.2.02.19 5.2.2.02.20 5.2.2.02.21 5.2.2.02.22 5.2.2.02.23 5.2.2.02.24 5.2.2.02.25 5.2.2.02.26 5.2.2.02.27 5.2.2.02.28 5.2.2.02.29 5.2.2.02.30

5.2.2.03 5.2.2.03.01 5.2.2.03.02 5.2.2.03.03 5.2.2.03.04 5.2.2.03.05 5.2.2.03.06 5.2.2.03.07 5.2.2.03.08 5.2.2.03.09 5.2.2.03.10 5.2.2.03.11 5.2.2.03.12 5.2.2.03.13 5.2.2.03.14 5.2.2.03.15 5.2.2.03.16 5.2.2.03.17 5.2.2.03.18 5.2.2.03.19 5.2.2.03.20 5.2.2.03.21 5.2.2.03.22 5.2.2.03.23 5.2.2.03.24 5.2.2.03.25 5.2.2.03.26 5.2.2.03.27 5.2.2.03.28 5.2.2.03.29 5.2.2.03.30

Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional Belanja Ban Alat-Alat Berat Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional Belanja Aki Sepeda Motor Dinas Operasional Belanja Aki Alat-Alat Berat Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional Belanja Suku Cadang Alat-Alat Berat Belanja Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai Belanja BBG Kendaraan Bermotor Belanja Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus Belanja Papan Nama Kepemilikan Aset

Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos Belanja Paket/Pengiriman Belanja Sertifikasi Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Instrumen Keuangan Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum Belanja Jasa Pengukuran Tanah Belanja Jasa Jalan/Tol Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TAL Belanja Penambahan Daya Belanja Registrasi/Keanggotaan Belanja Perizinan/Perpanjangan Senjata Api Belanja Perawatan Pasien Tidak Mampu Belanja Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan Belanja Jasa Operator Busway Belanja Jasa Pengamanan Busway Belanja Jasa Tiketing Busway Belanja Jasa Pemindahan Benda Bersejarah Belanja Pelayanan Santunan Sosial Belanja SPP Siswa Kurang Mampu Belanja Pelayanan Kesehatan Korban Bencana Belanja Jasa Pengolahan Sampah

Page 48: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

14

5.2.2.20.03.029 Belanja Pemeliharaan Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Materia1Bahan Baku

Kode Rekening

1 Uraian

2

5.2.2.20.04 5.2.2.20.04.001 5.2.2.20.04.002 5.2.2.20.04.003 5.2.2.20.04.004 5.2.2.20.04.005 5.2.2.20.04.006 5.2.2.20.04.007 5.2.2.20.04.008 5.2.2.20.04.009 5.2.2.20.04.010 5.2.2.20.04.011 5.2.2.20.04.012 5.2.2.20.04.013 5.2.2.20.04.014 5.2.2.20.04.015 5.2.2.20.04.016 5.2.2.20.04.017 5.2.2.20.04.018 5.2.2.20.04.019 5.2.2.20.04.020 5.2.2.20.04.021 5.2.2.20.04.022 5.2.2.20.04.023 5.2.2.20.04.024 5.2.2.20.04.025 5.2.2.20.04.026 5.2.2.20.04.027 5.2.2.20.04.028 5.2.2.20.04.029 5.2.2.20.04.030 5.2.2.20.04.031 5.2.2.20.04.032 5.2.2.20.04.033 5.2.2.20.04.034 5.2.2.20.04.035 5.2.2.20.04.036

5.2.2.20.03.030 5.2.2.20.03.031 5.2.2.20.03.032 5.2.2.20.03.033 5.2.2.20.03.034 5.2.2.20.03.035 5.2.2.20.03.036 5.2.2.20.03.037 5.2.2.20.03.038 5.2.2.20.03.039 5.2.2.20.03.040 5.2.2.20.03.041

Belanja Pemeliharaan Tanah Asrama Karyawan Belanja Pemeliharaan Tanah Gelanggang Remaja Belanja Pemeliharaan Tanah Balai Rakyat/Karang Taruna Belanja Pemeliharaan Tanah Waduk Belanja Pemeliharaan Tanah Pintu Air Belanja Pemeliharaan Tanah Saluran Air Belanja Pemeliharaan Tanah Jalan Belanja Pemeliharaan Tanah Kebun Binatang Belanja Pemeliharaan Tanah Prasarana Jalan Belanja Pemeliharaan Tanah Makam Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Olahraga Belanja Pemeliharaan Tanah IPAL

Belanja Pemeliharaan Alat-Mat Berat Belanja Pemeliharaan Traktor Belanja Pemeliharaan Buldozer Belanja Pemeliharaan Stoom Wals Belanja Pemeliharaan Eskavator Belanja Pemeliharaan Dump Truk Belanja Pemeliharaan Crane

Kendaraan Penyapu Jalan Mesin Pengolah Semen Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis) Mesin Giling Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) Mesin Pengisi Air Tanah Dalam (Injection Well) Mesin Pengukur Tinggi Muka Air (AWLR) Mesin Pengukur Penurunan Muka Tanah (Ekstenso) Mesin Pengolah Air Laut Menjadi Air Tanah Asphalt Cutter Greader

Belanja Pemeliharaan Tyre Roller Belanja Pemeliharaan Fork Lift Belanja Pemeliharaan Breaker Belanja Pemeliharaan Molen Truck Belanja Pemeliharaan Pompa Beton Belanja Pemeliharaan Asphalt Sprayer Belanja Pemeliharaan Cold Milling Belanja Pemeliharaan Beatching Plant Belanja Pemeliharaan Asphalt Mixing Plant Belanja Pemeliharaan Asphalt Finisher Belanja Pemeliharaan Shovel Loader Belanja Pemeliharaan Stone Crusher Belanja Pemeliharaan Asphalt Reciciling Belanja Pemeliharaan Mobil Derek Belanja Peaneliharaan Jet Spayer Belanja Pemeliharaan Road Reader Belanja Pemeliharaan Dredger Belanja Pemeliharaan Ponton Belanja Pemeliharaan Gondola Gedung

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemellharaan Pemeliharaan

Page 49: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

15

Kode

Rekening Uraian

1 2

Belanja Pemeliharaan Mechanical Elektrical Gedung Belanja Pemeliharaan Vacum Truck Belanja Pemeliharaan Mesin Pengolah Biodiesel Belanja Pemeliharaan Mobile Refueling Unit (MRU) Belanja Pemeliharaan Alat Pipe/Box Jacking

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan. Darat Bermotor Sedan Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Jeep Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mficro Bus Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Track Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja) Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran/Mobil Pompa B

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Pemeliharaan Gerobak Belanja Pemeliharaan Pedati/Delman/Dokar/Bendi/Cidomo/Andong Belanja Pemeliharaan Becak Belanja Pemeliharaan Sepeda Belanja Pemeliharaan Karavan Belanja Pemeliharaan Kontainer Belanja Pemeliharaan Direksi Keet

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor Belanja Pemeliharaan Kapal Motor Belanja Pemeliharaan Kapal Feri Belanja Pemeliharaan Speed Boat Belanja Pemeliharaan Motor Boat/Motor Tempel Belanja Pemeliharaan Hydro Foil Belanja Pemeliharaan Jet Foil Belanja Pemeliharaan Kapal Tug Boat Belanja Pemeliharaan Kapal Tanker Belanja Pemeliharaan Kapal Kargo Belanja Pemeliharaan Long Boat Belanja Pemeliharaan Kapal Tunda/Tongkang Belanja Pemeliharaan Alat Penarik Kapal Belanja Pemeliharaan Alat Penarik Jaring

e1 anjaPemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

Sepeda Motor Lift/Elevator Tangga Berja.lan Dinas Operasional Khusus Pompa Portabel Mini Bus

5.2.2.20.04.037 5.2.2.20.04.038 5.2.2.20.04.039 5.2.2.20.04.040 5.2.2.20.04.041

5.2.2.20.05 5.2.2.20.05.001 5.2.2.20.05.002 5.2.2.20.05.003 5.2.2.20.05.004 5.2.2.20.05.005 5.2.2.20.05.006 5.2.2.20.05.007 5.2.2.20.05.008 5.2.2.20.05.009 5.2.2.20.05.010 5.2.2.20.05.011

5.2.2.20.05.012 5.2.2.20.05.013 5.2.2.20.05.014 5.2.2.20.05.015 5.2.2.20.05.016 5.2.2.20.05.017

5.2.2.20.06 5.2.2.20.06.001 5.2.2.20.06.002 5.2.2.20.06.003 5.2.2.20.06.004 5.2.2.20.06.005 5.2.2.20.06.006 5.2.2.20.06.007

5.2.2.20.07 5.2.2.20.07.001 5.2.2.20.07.002 5.2.2.20.07.003 5.2.2.20.07.004 5.2.2.20.07.005 5.2.2.20.07.006 5.2.2.20.07.007 5.2.2.20.07.008 5.2.2.20.07.009 5.2.2.20.07.010 5.2.2.20.07.011 5.2.2.20.07.012 5.2.2.20.07.013

5.2.2.20.08 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor 5.2.2.20.08.001 Belanja Pemeliharaan Perahu Layar

Page 50: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

16

Uraian Kode

Rekening 1 2

Belanja Pemeliharaan Perahu Sampan Belanja Pemeliharaan Perahu Tongkang Belanja Pemeliharaan Perahu Karet Belanja Pemeliharaan Perahu Rakit Belanja Pemeliharaan Perahu Sekoci Belanja Pemeliharaan Perahu Barang

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Udara Belanja Pemeliharaan Pesawat Kargo Belanja Pemeliharaan Pengadaan Pesawat Penumpang Belanja Pemeliharaan Pesawat Helikopter Belanja Pemeliharaan Pesawat Pemadam Kebakaran Belanja Pemeliharaan Pesawat Capung Belanja Pemeliharaan Pesawat Terbang Ampibi Belanja Pemeliharaan Pesawat Terbang Layang

5.2.2.20.08.002 5.2.2.20.08.003 5.2.2.20.08.004 5.2.2.20.08.005 5.2.2.20.08.006 5.2.2.20.08.007

5.2.2.20.09 5.2.2.20.09.001 5.2.2.20.09.002 5.2.2.20.09.003 5.2.2.20.09.004 5.2.2.20.09.005 5.2.2.20.09.006 5.2.2.20.09.007

5.2.2.20.10 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel 5.2.2.20.10.001 Belanja Pemeliharaan Mesin Las 5.2.2.20.10.002 Belanja Pemeliharaan Mesin Bubut 5.2.2.20.10.003 Belanja Pemeliharaan Mesin Dongkrak 5.2.2.20.10.004 Belanja Pemeliharaan Mesin Kompresor 5.2.2.20.10.005 Belanja Pemeliharaan Mesin Press 5.2.2.20.10.006 Belanja Pemeliharaan Mesin Gurinda 5.2.2.20.10.007 Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 5.2.2.20.10.008 Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Listrik 5.2.2.20.10.009 Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Service 5.2.2.20. 10.010 Belanja Pemeliharaan Perkakas Pengangkat 5.2.2.20.10.011 Belanja Pemeliharaan Perkakas Standar 5.2.2.20. 10.012 Belanja Pemeliharaan Perkakas Khusus 5.2.2.20.10.013 Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Kerja 5.2.2.20.10.014 Belanja Pemeliharaan Peralatan Tukang 5.2.2.20.10.015 Belanja Pemeliharaan Mesin Pemotong 5.2.2.20.10.016 Belanja Pemeliharaan Mesin Teknologi Robot 5.2.2.20. 10.017 Belanja Pemeliharaan Mesin Oven 5.2.2.20. 10.018 Belanja Pemeliharaan Mesin Pembuka Roda 5.2.2.20.10.019 Belanja Pemeliharaan Mesin Praktikum

5.2.2.20.11 5.2.2.20.11.001 5.2.2.20.11.002 5.2.2.20.11.003 5.2.2.20.11.004 5.2.2.20.11.005 5.2.2.20.11.006 5.2.2.20.11.007 5.2.2.20.11.008 5.2.2.20.11.009 5.2.2.20.11.010

5.2.2.20.12 5.2.2.20.12.001 5.2.2.20.12.002 5.2.2.20.12.003

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Pemeliharaan Penggiling Hasil Pertanian Belanja Pemeliharaan Alat Pengering Gabah Belanja Pemeliharaan. Mesin Bajak Belanja Pemeliharaan Alat Penetas Belanja Pemeliharaan Alat Pengolahan Belanja Pemeliharaan Alat Peternakan Belanja Pemeliharaan Alat Pertamanan Belanja Pemeliharaan Screen House Belanja Pemeliharaan Alat Panen Belanja Pemeliharaan Alat Penyimpanan

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Belanja Pemeliharaan Mesin Hitung Belanja Pemeliharaan Mesin Stensil

Page 51: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

17

Uraian Kode

Rekening 1 2

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan

Mesin Fotocopy Mesin Cetak Mesin Jilid Mesin Potong Kertas Mesin Penghancur Kertas Papan Tulis Elektronik Papan Visual/Elektronik/Digital/Display Tabung Pemadam Kebakaran Mesin Faxmile Mesin Absensi Mesin Nomorator/Validasi Mesin Perporasi Mesin Press/Laminating

5.2.2.20.12.004 5.2.2.20.12.005 5.2.2.20.12.006 5.2.2.20.12.007 5.2.2.20.12.008 5.2.2.20.12.009 5.2.2.20.12.010 5.2.2.20.12.011 5.2.2.20.12.012 5.2.2.20.12.013 5.2.2.20.12.014 5.2.2.20.12.015 5.2.2.20.12.016

5.2.2.20.13 5.2.2.20.13.001 5.2.2.20.13.002 5.2.2.20.13.003 5.2.2.20.13.004 5.2.2.20.13.005 5.2.2.20.13.006 5.2.2.20.13.007 5.2.2.20.13.008 5.2.2.20.13.009 5.2.2.20.13.010 5.2.2.20.13.011 5.2.2.20.13.012 5.2.2.20.13.013 5.2.2.20.13.014 5.2.2.20.13.015 5.2.2.20.13.016 5.2.2.20.13.017

5.2.2.20.14 5.2.2.20.14.001 5.2.2.20.14.002 5.2.2.20.14.003 5.2.2.20.14.004 5.2.2.20.14.005 5.2.2.20.14.006 5.2.2.20.14.007 5.2.2.20.14.008 5.2.2.20.14.009

5.2.2.20.14.010 5.2.2.20.14.011 5.2.2.20.14.012

5.2.2.20.15 5.2.2.20.15.001 5.2.2.20.15.002 5.2.2.20.15.003

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Meja Gambar Belanja Pemeliharaan Almari Belanja Pemeliharaan Brankas Belanja Pemeliharaan Filling Kabinet Belanja Pemeliharaan White Board Belanja Pemeliharaan Penunjuk Waktu Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih/Kebersihan Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air Belanja Pemeliharaan Alat Grambar Belanja Pemeliharaan. Alat Ukur Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gambar Belanja Pemeliharaan Rak Besi Belanja Pemeliharaan Tenda Peleton Belanja Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran Belanja Pemeliharaan Alat Fogging Belanja Pemeliharaan Partisi/Penyekat Ruang

Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Komputer Mainframe/Server Belanja Pemeliharaan Komputer/PC Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop Belanja Pemeliharaan Printer Belanja Pemeliharaan Scaner Belanja Pemeliharaan Monitor/Display Belanja Pemeliharaan CPU Belanja Pemeliharaan UPS/Stabilizer Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, d11) Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak Belanja Pemeliharaan PC Tablet

Belanja Pemeliharaan Mebeulair Belanja Pemeliharaan Meja Kerja Belanja Pemeliharaan Meja Rapat Belanja Pemeliharaan Meja Makan

Page 52: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

18

Kode

Rekening Uraian

1 2

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan. Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan

Kursi Kerja Kursi. Rapat Kursi Makan Tempat Tidur Sofa Rak Buku/TV/Kemban.g Lemari Diswar/Buffet Meja Belajar Kursi Belajar Papan Tulis/White Board Papan Pengumuman Bangku Istirahat Bangku Tunggu

5.2.2.20.15.004 5.2.2.20.15.005 5.2.2.20.15.006 5.2.2.20.15.007 5.2.2.20.15.008 5.2.2.20.15.009 5.2.2.20.15.010 5.2.2.20.15.011 5.2.2.20.15.012 5.2.2.20.15.013 5.2.2.20.15.014 5.2.2.20.15.015 5.2.2.20.15.016 5.2.2.20.15.017

5.2.2.20.16 5.2.2.20.16.001 5.2.2.20.16.002 5.2.2.20.16.003 5.2.2.20.16.004 5.2.2.20.16.005 5.2.2.20.16.006 5.2.2.20.16.007 5.2.2.20.16.008 5.2.2.20.16.009

5.2.2.20.17 5.2.2.20.17.001 5.2.2.20.17.002 5.2.2.20.17.003 5.2.2.20.17.004 5.2.2.20.17.005 5.2.2.20.17.006 5.2.2.20.17.007

5.2.2.20.18 5.2.2.20.18.001 5.2.2.20.18.002 5.2.2.20.18.003 5.2.2.20.18.004 5.2.2.20.18.005 5.2.2.20.18.006 5.2.2.20.18.007 5.2.2.20.18.008 5.2.2.20.18.009 5.2.2.20.18.010 5.2.2.20.18.011

5.2.2.20.19 5.2.2.20.19.001 5.2.2.20.19.002

Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur/Rumah Tangga Belanja Pemeliharaan Tabung Gas Belanja Pemeliharaan Kompor Gas Belanja Pemeliharaan Lemari Makan/Lemari Dapur Belanja Pemeliharaan Dispenser Belanja Pemeliharaan Kulkas Belanja Pemeliharaan Rak Piring Belanja Pemeliharaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/GarpuiPisau Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Dapur Belanja Pemeliharaan Water Heater

Belanja Pemeliharaan Penghias Ruangan. Rumah Tangga Belanja Pemeliharaan Lampu Hias Belanja Pemeliharaan Jsm Dinding/Meja Belanja Pemeliharaan Lemari Hias Belanja Pemeliharaan Meja Hias Belanja Pemeliharaan Hiasan Belanja Pemeliharaan Vertikal Blind/Korden Belanja Pemeliharaan Aquarium

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio Belanja Pemeliharaan Kamera Belanja Pemeliharaan Handycam Belanja Pemeliharaan Proyektor/Terawang Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Visual Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Video dan Film Belanja Pemeliharaan Peralatan Cetak Film Belanja Pemeliharaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV Belanja Pemeliharaan CCTV Belanja Pemeliharaan Sound System Belanja Pemeliharaan Amplifier Belanja Pemeliharaan Teropong/Teleskop

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi Belanja Pemeliharaan Telepon Belanja Pemeliharaan Faximili

Page 53: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

19

Kode

Rekening Uraian 1 2

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan

Radio SSB Radio HF/FM Radio VHF Radio UHF Alat Sandi Alat Komunikasi Sosial Peralatan Pemancar MF/MW Peralatan Pemancar HF/SW Peralatan Pemancar VHF/FM Peralatan Pemancar UHF Jaringan Radio Link Jaringan Internet Jaringan LAN Jaringan Teknologi Informasi Receiver Handy Talkie

5.2.2.20.19.003 5.2.2.20.19.004 5.2.2.20.19.005 5.2.2.20.19.006 5.2.2.20.19.007 5.2.2.20.19.008 5.2.2.20.19.009 5.2.2.20.19.010 5.2.2.20.19.011 5.2.2.20.19.012 5.2.2.20.19.013 5.2.2.20.19.014 5.2.2.20.19.015 5.2.2.20.19.016 5.2.2.20.19.017 5.2.2.20.19.018

5.2.2.20.20 5.2.2.20.20.001 5.2.2.20.20.002 5.2.2.20.20.003 5.2.2.20.20.004 5.2.2.20.20.005 5.2.2.20.20.006 5.2.2.20.20.007 5.2.2.20.20.008 5.2.2.20.20.009 5.2.2.20.20.010 5.2.2.20.20.011 5.2.2.20.20.012 5.2.2.20.20.013 5.2.2.20.20.014 5.2.2.20.20.015 5.2.2.20.20.016 5.2.2.20.20.017 5.2.2.20.20.018 5.2.2.20.20.019 5.2.2.20.20.020

5.2.2.20.21 5.2.2.20.21.001 5.2.2.20.21.002 5.2.2.20.21.003 5.2.2.20.21.004 5.2.2.20.21.005 5.2.2.20.21.006 5.2.2.20.21.007 5.2.2.20.21.008 5.2.2.20.21.009 5.2.2.20.21.010 5.2.2.20.21.011 5.2.2.20.21.012

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Belanja Pemeliharaan Timbangan Belanja Pemeliharaan Teodolite Belanja Pemeliharaan Alat Uji Emisi Belanja Pemeliharaan Alat GPS Belanja Pemeliharaan Kompas/Peralatan Navigasi Belanja Pemeliharaan Bejana Ukur Belanja Pemeliharaan Barometer Belanja Pemeliharaan Seismograph Belanja Pemeliharaan Ultrasonograph Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Universal Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Test Inteligensi Belanja Pemeliharaan Tes Alat Kepribadian Belanja Pemeliharaan Alat Tes Klinis

Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Pemetaaan Darat/Udara/Lau.t Belanja Pemeliharaan Ukur Geodesi Belanja Pemeliharaan Uji Emisi Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengujian Konstruksi Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Telimetri Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Umum Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran THT Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Mata Belanja Pemeliharaan. Alat-Alat Kedokteran Bedah Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Anak Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kardiologi Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Neurologi Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Orthopedi Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Hewan

Page 54: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

20

Uraian

2

Kode

Rekening 1

5.2.2.20.21.013 5.2.2.20.21.014 5.2.2.20.21.015 5.2.2.20.21.016 5.2.2.20.21.017 5.2.2.20.21.018 5.2.2.20.21.019

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Farmasi Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Penyakit Dalam/Internis Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran KB Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Radiologi Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kamar Operasi Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ruang HCU/ICCU Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ruang Kamar Perawatan

5.2.2.20.22 Belanja Pemeliharaa 5.2.2.20.22.001 Belanja Pemeliharaan. 5.2.2.20.22.002 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.003 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.004 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.005 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.006 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.007 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.008 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.009 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.010 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.011 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.012 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.013 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.014 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.015 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.016 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.017 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.018 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.019 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.020 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.22.021 Belanja Pemeliharaan

n Alat-Alat Laboratorium Alat-Alat Laboratorium Biologi Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi Alat-Alat Laboratorium Kimia Alat-Alat Laboratorium Pertanian Alat-Alat Laboratorium Peternakan Alat-Alat Laboratorium Perkebunan Alat-Alat Laboratorium Perikanan Alat-Alat Laboratorium Bahasa Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah Alat-Alat Laboratorium Kesehatan Alat-Alat Laboratorium Mikrobiologi Alat-Alat Laboratorium Hidrokimia Alat-Alat Laboratorium Model Hidrolika Alat-Alat Laboratorium Buatan Alat-Alat Laboratorium Lapangan Alat-Alat Uji Laboratorium Alat-Alat Laboratorium Kehutanan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan Hewan/Kesmavet Alat-Alat Laboratorium Tanaman Alat-Alat Laboratorium Beatching Plant Alat-Alat Laboratorium AMP

Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Belanja Pemeliharaan Bendungan Belanja Pemeliharaan Waduk Belanja Pemeliharaan Kanal Permukaan Belanja Pemeliharaan Kanal Bawah Tanah Belanja Pemeliharaan Jaringan. Irigasi Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum Belanja Pemeliharaan Reservoir/Sumur Resapan/Sumur Bor Belanja Pemeliharaan Pintu Air Belanja Pemeliharaan Saluran Air Belanja Pemeliharaan MCK Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah Pompa Belanja Pemeliharaan Bangunan Pantai Belanja Pemeliharaan Saringan Sampah Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL)

Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja Pemeliharaan Lampu Hias Jalan Belanja Pemeliharaan Lampu Hias Taman Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Hutan Kota.

5.2.2.20.23 5.2.2.20.23.001 5.2.2.20.23.002 5.2.2.20.23.003 5.2.2.20.23.004 5.2.2.20.23.005 5.2.2.20.23.006 5.2.2.20.23.007 5.2.2.20.23.008 5.2.2.20.23.009 5.2.2.20.23.010 5.2.2.20.23.011 5.2.2.20.23.012 5.2.2.20.23.013 5.2.2.20.23.014 5.2.2.20.23.015

5.2.2.20.24 5.2.2.20.24.001 5.2.2.20.24.002 5.2.2.20.24.003

Page 55: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

21

Uraian Kode

Rekening 1 2

Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasarana Umura Belanja ?emeliharaan Lampu Penerangan Gedung/Kantor

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon Belanja Pemeliharaan. Instalasi Jaringan Utilitas PJU

5.2.2.20.24.004 5.2.2.20.24.005 5.2.2.20.24.006

5.2.2.20.25 5.2.2.20.25.001 5.2.2.20.25.002 5.2.2.20.25.003

5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.2.2.20.26.001 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 5.2.2.20.26.002 Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan 5.2.2.20.26.003 Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 5.2.2.20.26.004 Belanja Pemeliharaan Gedung Gudang 5.2.2.20.26.005 Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah 5.2.2.20.26.006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Monumen 5.2.2.20.26.007 Belanja Pemeliharaan Tugu Peringatan 5.2.2.20.26.008 Belanja Pemeliharaan Gedung Asrama Karyawan 5.2.2.20.26.009 Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan 5.2.2.20.26.010 Belanja Pemeliharaan Gedung Sarana Olahraga 5.2.2.20.26.011 Belanja Pemeliharaan Gedung Balai Rakyat/Karang Taruna 5.2.2.20.26.012 Belanja Pemeliharaan Gedung Sarana/Tempat Ibadah 5.2.2.20.26.013 Belanja Pemeliharaan Gedung Panti Sosial/Panti Jompo 5.2.2.20.26.014 Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Susun 5.2.2.20.26.015 Belanja Pemeliharaan Kandang Binatang 5.2.2.20.26.016 Belanja Pemeliharaan Terminal 5.2.2.20.26.017 Belanja Pemeliharaan Dermaga Laut 5.2.2.20.26.018 Belanja Pemeliharaan Halte Bus 5.2.2.20.26.019 Belanja Pemeliharaan DIPO Sampah 5.2.2.20.26.020 Belanja Pemeliharaan Transito Sampah 5.2.2.20.26.021 Belanja Pemeliharaan Batas Wilayah/Tugu Titik Kontrol 5.2.2.20.26.022 Belanja Pemeliharaan Air Mancur 5.2.2.20.26.023 Belanja Pemeliharaan Gedung Bengkel 5.2.2.20.26.024 Belanja Pemeliharaan Gedung Kesenian/Kebudayaan 5.2.2.20.26.025 Belanja Pemeliharaan Mercu Suar 5.2.2.20.26.026 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Pasar 5.2.2.20.26.027 Belanja Pemeliharaan Taman 5.2.2.20.26.028 Belanja Pemeliharaan Landas Pacu Pesawat 5.2.2.20.26.029 Belanja Pemeliharaan Rambu Darat 5.2.2.20.26.030 Belanja Pemeliharaan Rambu Laut/Sungai 5.2.2.20.26.031 Belanja Pemeliharaan Rambu Udara 5.2.2.20.26.032 Belanja Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan 5.2.2.20.26.033 Belanja Pemeliharaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)

5.2.2.20.27 5.2.2.20.27.001 5.2.2.20.27.002 5.2.2.20.27.003 5.2.2.20.27.004 5.2.2.20.27.005 5.2.2.20.27.006 5.2.2.20.27.007

Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan Belanja Pemeliharaan Buku Matematika Belanja Pemeliharaan Buku Fisika Belanja Pemeliharaan Buku Kimia Belanja Pemeliharaan Buku Biologi Belanja Pemeliharaan Buku Biografi Belanja Pemeliharaan Buku Geografi Belanja Pemeliharaan Buku Astronomi

Page 56: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

22

Uraian Kode

Rekening 1 2

5.2.2.20.27.008 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.009 Belanja Pemeliharaan. 5.2.2.20.27.010 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.011 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.012 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.013 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.014 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.015 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.016 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.017 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.018 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.019 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.020 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.021 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.022 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.023 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.024 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.025 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.026 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.027 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.028 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.029 Belanja F'emeliharaan 5.2.2.20.27.030 Belanja Femeliharaan 5.2.2.20.27.031 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.032 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.033 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.034 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.035 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.036 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.037 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.038 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.27.039 Belanja Pemeliharaan

Buku Arkeologi Buku Bahasa dan Sastra Buku Keagamaan Buku Sejarah Buku Seni dan Budaya Buku Ilmu Pengetahuan Umum Buku Ilmu Pengetahuan Sosial Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Buku Ensiklopedia Buku Kamus Bahasa Buku Ekonomi dan Keuangan Buku Industri dan Perdagangan Buku Peraturan Perundang-undangan Buku Naskah Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk) Mikrofilm Peta/Atlas/ Globe Buku Umum Buku Cerita Rakyat Buku Filsafat Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Buku Arsitektur Buku Geodesi Buku Olahraga Buku Geologi Buku Kedokteran Buku Bahan Ajar Barang Perpustakaan Peta Wilayah Karya Graftha Alat Peraga Pendidikan

5.2.2.20.28 5.2.2.20.28.001 5.2.2.20.28.002 5.2.2.20.28.003 5.2.2.20.28.004 5.2.2.20.28.005 5.2.2.20.28.006 5.2.2.20.28.007 5.2.2.20.28.008 5.2.2.20.28.009 5.2.2.20.28.010 5.2.2.20.28.011

5.2.2.20.29 5.2.2.20.29.001 5.2.2.20.29.002 5.2.2.20.29.003 5.2.2.20.29.004 5.2.2.20.29.005

Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Pemeliharaan Lukisan/Foto Belanja Pemeliharaan Patung Belanja Pemeliharaan Ukiran Belanja Pemeliharaan Pahatan Belanja Pemeliharaan Batu Alam Belanja Pemeliharaan Maket/Miniatur/Diorama Belanja Pemeliharaan Alat Musik Kesenian Belanja Pemeliharaan Barang Kesenian Belanja Pemeliharaan Benda-Benda Bersejarah Belanja Pemeliharaan Barang Kerajinan Seni Belanja Pemeliharaan Pakaian Adat Nusantara

Belanja Pemeliharaan Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja Pemeliharaan Hewan Kebun Binatang Belanja Pemeliharaan Temak Belanja Pemeliharaan Tanaman Belanja Pemeliharaan Binatang Peliharaan Belanja Pemeliharaan Tanaman Perkebunan

Page 57: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

23

Uraian Kode

Rekening 1 2

5.2.2.20.29.006 Belanja Pemeliharaan Tanaman Hortikultura 5.2.2.20.29.007 Belanja Pemeliharaan Tanaman Khusus/Langka

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan Belanja Pemeliharaan Senjata Api Belanja Pemeliharaan Radar Belanja Pemeliharaan Mobil Water Canon Belanja Pemeliharaan Detektor Logam Belanja Pemeliharaan Alarm/Sirene Belanja Pemeliharaan Senjata Bius/Gas

Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Belanja Pemeliharaan Rambu Darat Belanja Pemeliharaan Rambu Laut/Sungai Belanja Pemeliharaan Rambu Udara

Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Belanja Pemeliharaan Taman Air Mancur Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau

Belanja Pemeliharaan Pagar Belanja Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan Belanja Pemeliharaan Pagar Taman

5.2.2.20.30 5.2.2.20.30.001 5.2.2.20.30.002 5.2.2.20.30.003 5.2.2.20.30.004 5.2.2.20.30.005 5.2.2.20.30.006

5.2.2.20.31 5.2.2.20.31.001 5.2.2.20.31.002 5.2.2.20.31.003

5.2.2.20.32 5.2.2.20.32.001 5.2.2.20.32.002

5.2.2.20.33 5.2.2.20.33.001 5,2.2.20.33.002

5.2.2.20.34 Belanja Pemeliharaan Alat dan Sarana Olah Raga 5.2.2.20.34.001 Belanja Pemeliharaan Alat Olahraga Lapangan/Out Door 5.2.2.20.34.002 Belanja Pemeliharaan Alat Olahraga Air 5.2.2.20.34.003 Belanja Pemeliharaan Alat Olahraga Udara 5.2.2.20.34.004 Belanja Pemeliharaan Alat Olahraga Dalam Ruangan/Hall/In Door 5.2.2.20.34.005 Belanja Pemeliharaan Alat Olahraga Fitness

5.2.2.21 5.2.2.21.01 5.2.2.21.02 5.2.2.21.03 5.2.2.21.04 5.2.2.21.05 5.2.2.21.06 5.2.2.21.07 5.2.2.21.08 5.2.2.21.09 5.2.2.21.10

r 5.2.2.22.01

Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning) Belanja Jasa Konsultansi Telmologi Informasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer Belanja Jasa Konsultansi Management/Keuangan/SDM Belanja Jasa Konsultansi Hukum/Politik/Ekonomi/ Sosial/Budaya Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal Belanja Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering) Belanja Jasa Konsultansi Perancangan (Design)

Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.23 5.2.2.23.01 5.2.2.23.02

5.2.2.24

Page 58: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

24

Kode Rekening Uraian

1 2

5.2.2.24.01 5.2.2.24.02

5.2.2.25 5.2.2.25.01 5.2.2.26 5.2.2.26.01

5.2.2.27 5.2.2.27.01

5.2.2.28 5.2.2.28.01 5.2.2.28.02

5.2.2.29 5.2.2.29.01

5.2.2.30 5.2.2.30.01

5.2.2.31 5.2.2.31.01 5.2.2.31.01.001 5.2.2.31.01.002

Belanja Barang Yang Akan Dijual kepada Masyarakat Belanja Barang Yang Akan Dijual kepada Pihak Ketiga

Belanja Pembayaran Utang Pajak PPN dan PPh Belanja Pembayaran Utang Pajak PPN dan PPh Belanja Pembayaran Pengembalian Utang Pajak Belanja Pembayaran Pengembalian Utang Pajak

Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Belanja Tenaga Ablifinstruktur/Nara Sumber

Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

Belanja Pembulatan Belanja Pembulatan

Belanja Efisiensi Belanja Efisiensi

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kepesertaan Biaya Uang Saku/Transport

5.2.2.31.02 Biaya Sosia_lisasi 5.2.2.31.02.001 Biaya Kepesertaan 5.2.2.31.02.002 Biaya Uang Saku/Transport

Biaya Bimbingan Teknis Biaya Kepesertaan Biaya Uang Saku/Transport

Belanja Diklat Kepemimpinan Biaya Kepesertaan Biaya Uang Saku/Transport Biaya Uang Ujian dan Test

Belanja Peserta Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kepada Masyarakat Biaya Uang Saku/Transport (dimatikan)

Belanja Biaya Insentif Pengawasan Belanja Biaya Insentif Pengawasan

5.2.2.31.03 5.2.2.31.03.001 5.2.2.31.03.002

5.2.2.31.04 5.2.2.31.04.001 5.2.2.31.04.002 5.2.2.31.04.003

5.2.2.32 5.2.2.32.01

5.2.2.33 5.2.2.33.01

5.2.3 5.2.3.01 5.2.3.01.01 5.2.3.01.02 5.2.3.01.03 5.2.3.01.04 5.2.3.01.05

BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Menengah Lanjutan Pertama

Kesehatan Rumah Sakit Kesehatan Puskesmas Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah

Page 59: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

25

Kode

Rekening Uraian

1 2

Belanja Modal

Belanja Modal Kejuruan Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal

Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah

Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus Sarana Sosial Panti Asuhan Sarana Sosial Panti Jompo Sarana Umum Terminal Sarana Umum Dermaga Sarana Umum Lapangan Terbang Permtis Sarana Umum Rumah Potong Hewan Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan Sarana Umum Pasar Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah

5.2.3.01.06

5.2.3.01.07

5.2.3.01.08 5.2.3.01.09 5.2.3.01.10 5.2.3.01.11 5.2.3.01.12 5.2.3.01.13 5.2.3.01.14 5.2.3.01.15 5.2.3.01.16 5.2.3.01.17 5.2.3.01.18

Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan

Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan

5.2.3.02 5.2.3.02.01 5.2.3.02.02 5.2.3.02.03 5.2.3.02.04 5.2.3.02.05 5.2.3.02.06 5.2.3.02.07 5.2.3.02.08 5.2.3.02.09

Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tarnan Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan. Rakyat Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Ibadah Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Stadion Olahraga Belanja Modal Pengadaan Tanah Perumahan Belanja Modal Pengadaan. Tanah Pertanian Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan Belanja Modal Pengadaan Tanah Perikanan Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan Belanja Modal Pengadaan Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku Belanja Modal Pengadaan Tanah Asrama Karyawan Belanja modal Pengadaan Tanah Gelanggang Remaja Belanja modal Pengadaan Tanah Balni Rakyat/Karang Taruna Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk Belanja Modal Pengadaan Tanah Pintu Air Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Belanja Modal Pengadaan Tanah Kebun. Binatang Belanja Modal Pengadaan Tanah Prasarana Jalan Belanja Modal Pengadaan Tanah Makam Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Olahraga Belanja Modal Pengadaan Tanah IPAL Belanja Modal Sertifikasi Tanah

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat Belanja Modal Pengadaan Traktor Belanja Modal Pengadaan Buldozer Belanja Modal Pengadaan Stoom Wals Belanja Modal Pengadaan Eskavator Belanja Modal Pengadaan Dump Truk Belanja Modal Pengadaan Crane Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Semen Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)

5.2.3.01.19 5.2.3.01.20 5.2.3.01.21 5.2.3.01.22 5.2.3.01.23 5.2.3.01.24 5.2.3.01.25 5.2.3.01.26 5.2.3.01.27 5.2.3.01.28 5.2.3.01.29

5.2.3.01.30 5.2.3.01.31 5.2.3.01.32 5.2.3.01.33 5.2.3.01.34 5.2.3.01.35 5.2.3.01.36 5.2.3.01.37 5.2.3.01.38 5.2.3.01.39 5.2.3.01.40 5.2.3.01.41 5.2.3.01.42

Page 60: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

26

Kode

Rekening 1

Uraian

2 5.2.3.02.10 5.2.3.02.11 5.2.3.02.12 5.2.3.02.13 5.2.3.02.14 5.2.3.02.15 5.2.3.02.16 5.2.3.02.17 5.2.3.02.18 5.2.3.02.19 5.2.3.02.20 5.2.3.02.21 5.2.3.02.22 5.2.3.02.23 5.2.3.02.24 5.2.3.02.25 5.2.3.02.26 5.2.3.02.27 5.2.3.02.28 5.2.3.02.29 5.2.3.02.30 5.2.3.02.31 5.2.3.02.32 5.2.3.02.33 5.2.3.02.34 5.2.3.02.35 5.2.3.02.36 5.2.3.02.37 5.2.3.02.38 5.2.3.02.39 5.2.3.02.40 5.2.3.02.41

Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan

Mesin Giling Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) Mesin. Pengisi Air Tanah Dalam (Injection Well) Mesin Pengukur Tinggi Muka Air (AWLR) Mesin Pengukur Penurunan Muka Tanah (Ekstenso Mesin Pengolah Air Laut Menjadi Air Tanah Asphalt Cutter Greader Tyre Roller Fork Lift Breaker Molen Truck Pompa Beton Asphalt Sprayer Cold Milling Beatching Plant Asphalt Mixing Plant Asphalt Finisher Shovel Loader Stone Crusher Asphalt Reciling Mobil Derek Jet Spayer Road Reader Dredger Ponton Gondola Gedung Mechanical Elektrical Gedung Vacum Truck Mesin Pengolah Biodiesel Mobile Refueling Unit (MRU) Alat Pipe/Box Jacking

5.2.3.03 5.2.3.03.01 5.2.3.03.02 5.2.3.03.03 5.2.3.03.04 5.2.3.03.05 5.2.3.03.06 5.2.3.03.07

5.2.3.03.08 5.2.3.03.09 5.2.3.03.10 .2.3.03.11

,.2.3.03.12

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Tinja) Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Kebakaran/Mobil Pompa Belanja Modal Pengadaan

Alat-Alat Angkutan Darat Alat-Alat Angkutan Darat Alat-Alat Angkutan Darat Alat-Alat Angkutan Darat

Alat-Alat Angkutan Darat

Bermotor Boks Bermotor Pick Up Bermotor Ambulan.s Bermotor Pemadam

Bermotor Sepeda Motor

Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Jeep Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak,

Page 61: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

27

Kode

Rekening Uraian

1 2

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tangga Berjalan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pompa Portabel Belanja Modal Pengadaan Box dan Akesoris Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan. Darat Bermotor Mini Bus

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Gerobak Belanja Modal Pengadaan Pedati/Delman/Dokar/Bendi/Cidomo/Andong Belanja Modal Pengadaan Becak Belanja Modal Pengadaan Sepeda Belanja Modal Pengadaan Karavan Belanja Modal Pengadaan Kontainer Belanja Modal Pengadaan Direksi Keet

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor Belanja Modal Pengadaan Kapal Feri Belanja Modal Pengadaan Speed Boat Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel Belanja Modal Pengadaan Hydro Foil Belanja Modal Pengadaan Jet Foil Belanja Modal Pengadaan Kapal Tug Boat Belanja Modal Pengadaan Kapal Tanker Belanja Modal Pengadaan Kapal Kargo Belanja Modal Pengadaan Long Boat Belanja Modal Pengadaan Kapal Tunda/Tongkang Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik Kapal Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik Jaring

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Perahu Layar Belanja Modal Pengadaan Perahu Sampan Belanja Modal Pengadaan Perahu Tongkang Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet Belanja Modal Pengadaan Perahu Rakit Belanja Modal Pengadaan Perahu Sekoci Belanja Modal Pengadaan Perahu Barang

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Udara Belanja Modal Pengadaan Pesawat Kargo Belanja Modal Pengadaan Pesawat Penumpang Belanja Modal Pengadaan Pesawat Helikopter Belanja Modal Pengadaan Pesawat Pemadam Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Pesawat Capung Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang Ampibi Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang Layang

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Mesin Las Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut

5.2.3.03.13 5.2.3.03.14 5.2.3.03.15

5.2.3.03.16 5.2.3.03.17 5.2.3.03.18

5.2.3.04 5.2.3.04.01 5.2.3.04.02 5.2.3.04.03 5.2.3.04.04 5.2.3.04.05 5.2.3.04.06 5.2.3.04.07

5.2.3.05 5.2.3.05.01 5.2.3.05.02 5.2.3.05.03 5.2.3.05.04 5.2.3.05.05 5.2.3.05.06 5.2.3.05.07 5.2.3.05.08 5.2.3.05.09 5.2.3.05.10 5.2.3.05.11 5.2.3.05.12 5.2.3.05.13

5.2.3.06 5.2.3.06.01 5.2.3.06.02 5.2.3.06.03 5.2.3.06.04 5.2.3.06.05 5.2.3.06.06 5.2.3.06.07

5.2.3.07 5.2.3.07.01 5.2.3.07.02 5.2.3.07.03 5.2.3.07.04 5.2.3.07.05 5.2.3.07.06 5.2.3.07.07

5.2.3.08 5.2.3.08.01 5.2.3.08.02

Page 62: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

Kode

Rekening Uraian 1 2

5.2.3.08.03 5.2.3.08.04 5.2.3.08.05 5.2.3.08.06 5.2.3. 08. 07 5.2.3.08.08 5.2.3.08.09 5.2.3.08.10 5.2.3.08.11 5.2.3.08.12 5.2.3.08.13 5.2.3.08.14 5.2.3.08.15 5.2.3.08.16 5.2.3.08.17 5.2.3.08.18 5.2.3.08.19

Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal

Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan. Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan. Pengadaan Pengadaan Pengadaan

Mesin Dongkrak Mesin Kompresor Mesin Press Mesin Gurinda Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Perkakas Bengkel Listrik Perkakas Bengkel Service Perkakas Pengangkat Perkakas Standar Perkakas Khusus Perkakas Bengkel Keija Peralatan Tukang Mesin Pemotong Mesin Teknologi Robot Mesin Oven Mesin Pembuka Roda Mesin Praktikum

5.2.3.09 5.2.3.09.01 5.2.3.09.02 5.2.3.09.03 5.2.3.09.04 5.2.3.09.05 5.2.3.09.06 5.2.3.09.07 5.2.3.09.08 5.2.3. 09.09 5.2.3.09.10

5.2.3.10 5.2.3.10.01 5.2.3.10.02 5.2.3.10.03 5.2.3.10.04 5.2.3.10.05 5.2.3.10.06 5.2.3.10.07 5.2.3.10.08 5.2.3.10.09 5.2.3.10.10 5.2.3.10.11 5.2.3.10.12 5.2.3.10.13 5.2.3.10.14 5.2.3.10.15 5.2.3.10.16

5.2.3.11 5.2.3.11.01 5.2.3.11.02 5.2.3.11.03 5.2.3.11.04 5.2.3.11.05

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian Belanja Modal Pengadaan Alat Pengering Gabah Belanja Modal Pengadaan Mesin Bajak Belanja Modal Pengadaan Alat Penetas Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Belanja Modal Pengadaan Alat Peternakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pertamanan Belanja Modal Pengadaan Screen House Belanja Modal Pengadaan Alat Panen Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung Belanja Modal Pengadaan Mesin Stensil Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik Belanja Modal Pengadaan Papan Visual/Elektronik/Digital/Display Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Belanja Modal Pengadaan Mesin Nomorator/Validasi Belanja Modal Pengadaan Mesin Perporasi Belanja Modal Pengadaan Mesin Press/Laminating

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar Belanja Modal Pengadaan Almari Belanja Modal Pengadaan Brankas Belanja Modal Pengadaan Filijng Kabinet Belanja Modal Pengadaan White Board

Page 63: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

29

Kode

Rekening Uraian

1 2

5.2.3.11.06 Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih/Kebersihan 5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan. Alat Gambar 5.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 5.2.3.11.12 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gambar 5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan Rak Besi 5.2.3.11.14 Belanja Modal Pengadaan Tenda Peleton 5.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 5.2.3.11.16 Belanja Modal. Pengadaan Alat Fogging 5.2.3.11.17 Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruang 5.2.3.11.18 Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Uang (Money Detector)

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 5.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan CPU 5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabili7er 5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard

Disk, Speaker, dll) 5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak 5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan PC Tablet

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 5.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan. Kursi Rapat 5.2.3.13.06 Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan 5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa 5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 5.2.3.13.11 Belanja Modal Pengadaan Diswar/Buffet 5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar 5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar 5.2.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis/White Board 5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman 5.2.3.13.16 Belanja Modal Pengadaan Bangku Istirahat 5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 5.2.3.13.18 Belanja Modal Pengadaan Bangku Injakan Kaki Siswa

5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur/Rumah Tangga 5.2.3.14.01 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas

Page 64: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

30

Kode

Rekening Uraian 1 2

Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal

Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan

Kompor Gas Lemari Makan/Lemari Dapur Dispenser Kulkas Rak Piring Piring/ Gelas/Mangkok/Cangkir/ Sendok/ Garpu/Pisau Alat-Alat Dapur Water Heater

5.2.3.14.02 5.2.3.14.03 5.2.3.14.04 5.2.3.14.05 5.2.3.14.06 5.2.3.14.07 5.2.3.14.08 5.2.3.14.09

5.2.3.15 5.2.3.15.01 5.2.3.15.02 5.2.3.15.03 5.2.3.15.04 5.2.3.15.05 5.2.3.15.06

5.2.3.16 5.2.3.16.01 5.2.3.16.02 5.2.3.16.03 5.2.3.16.04 5.2.3.16.05 5.2.3.16.06 5.2.3.16.07 5.2.3.16.08 5.2.3.16.09 5.2.3.16.10 5.2.3.16.11 5.2.3.16.12

5.2.3.17 5.2.3.17 .01 5.2.3.17.02 5.2.3.17.03 5.2.3.17.04 5.2.3.17.05 5.2.3.17.06 5.2.3.17.07 5.2.3.17.08 5.2.3.17.09 5.2.3.17.10 5.2.3.17.11 5.2.3.17.12 5.2.3.17.13 5.2.3.17.14 5.2.3.17.15 5.2.3.17.16 5.2.3.17.17 5.2.3.17.18

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja Belanja Modal Pengadaan Lemari Hias Belanja Modal Pengadaan Meja Hias Belanja Modal Pengadaan Hiasan Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Belanja Modal Pengadaan Kamera Belanja Modal Pengadaan Handycam Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Terawang Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja Modal Pengadaan. Peralatan Studio Video dan Film Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak Film Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV Belanja Modal Pengadaan CCTV Belanja Modal Pengadaan Sound System Belanja Modal Pengadaan Amplifier Belanja Modal Pengadaan Teropong/Teleskop Belanja Modal Pengadaan Microphone

Belanja Modal Pengadaan Mat-Alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Telepon Belanja Modal Pengadaan Faximili Belanja Modal Pengadaan Radio SSB Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM Belanja Mcdal Pengadaan Radio VHF Belanja Modal Pengadaan Radio UHF Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF Belanja Modal Pengadaan Jaringan Radio Link Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet Belanja Modal Pengadaan Jaringan LAN Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi Belanja Modal Pengadaan Receiver Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie

Page 65: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

31

Kode

Rekening Uraian

1 2

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Timbangan Belanja Modal Pengadaan Teodolite Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi Belanja Modal Pengadaan Alat GPS Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur Belanja Modal. Pengadaan Barometer Belanja Modal Pengadaan Seismograph Belanja Modal Pengadaan Ultrasonograph Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Test Inteligensi Belanja Modal Pengadaan Tes Alat Kepribadian Belanja Modal Pengadaan Alat Tes Klinis Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Pemetaaan Darat/Udara/Laut Belanja Modal Pengadaan Ukur Geodesi Belanja Modal Pengadaan Uji Emisi Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Alat Pengukuran Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Alat Pengujian Konstruksi Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Telimetri Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran THT Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Mata Belanja Modal Pengadaan. Alat-Alat Kedokteran Bedah Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kardiologi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Neurologi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Orthopedi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Hewan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyakit Dalam/Internis Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran KB Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Radiologi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kamar Operasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ruang HCU/ICCU Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ruang Kamar Perawatan

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Belanja Mcdal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perkebunan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perikanan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah

5.2.3.18 5.2.3.18.01 5.2.3.18.02 5.2.3.18.03 5.2.3.18.04 5.2.3.18.05 5.2.3.18.06 5.2.3.18.07 5.2.3.18.08 5.2.3.18.09 5.2.3.18.10 5.2.3.18.11 5.2.3.18.12 5.2.3.18.13 5.2.3.18.14 5.2.3.18.15 5.2.3.18.16 5.2.3.18.17 5.2.3.18.18 5.2.3.18.19 5.2.3.18.20

5.2.3.19 5.2.3.19.01 5.2.3.19.02 5.2.3.19.03 5.2.3.19.04 5.2.3.19.05 5.2.3.19.06 5.2.3.19.07 5.2.3.19.08 5.2.3.19.09 5.2.3.19.10 5.2.3.19.11 5.2.3.19.12 5.2.3.19.13 5.2.3.19.14 5.2.3.19.15 5.2.3.19.16 5.2.3.19.17 5.2.3.19.18 5.2.3.19.19

5.2.3.20 5.2.3.20.01 5.2.3.20.02 5.2.3.20.03 5.2.3.20. 04 5.2.3.20.05 5.2.3.20.06 5.2.3.20.07 5.2.3.20.08 5.2.3.20.09

Page 66: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

Kode

Rekening Uraian

1 2

5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 5.2.3.20.11 Belanja Modal Pengadaan. Alat-Alat Laboratorium Mikrobiologi 5.2.3.20.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Hidrokimia 5.2.3.20.13 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Model Hidrolika 5.2.3.20.14 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Buatan 5.2.3.20.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lapangan 5.2.3.20.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Uji Laboratorium 5.2.3.20.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kehutanan 5.2.3.20.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan Hewan/Kesmavet 5.2.3.20.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Tanaman 5.2.3.20.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Beatching Pla.nt 5.2.3.20.21 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium AMP

5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.2.3.21.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over 5.2.3.21.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Under Pass 5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Monorail/Subway/Busway 5.2.3.21.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Negara 5.2.3.21.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi 5.2.3.21.07 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kabupaten 5.2.3.21.08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan 5.2.3.21.09 Belanja Modal Pengadaan Bahu Jalan/Trotoar 5.2.3.21.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Landas Pacu Pesawat

5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 5.2.3.22.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung 5.2.3.22.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Ponton 5.2.3.22.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang 5.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan diatas Air 5.2.3.22.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Balley 5.2.3.22.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Timbang

5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 5.2.3.23.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan 5.2.3.23.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk 5.2.3.23.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 5.2.3.23.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Bawah Tanah 5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir/Sumur Resapan/Sumur Bor 5.2.3.23.07 5.2.3.23.08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Air 5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi MCK 5.2.3.23.11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Rumah Pompa 5.2.3.23.12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pantai 5.2.3.23.13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saringan. Sampah 5.2.3.23.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan Sampah 5.2.3.23.15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah

(IPAK/IPAL)

5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

Page 67: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

Konstruksi/Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/Pembelian Konstruksi/Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian Konstruksi/ Pembelian

Gedung Sarana/Tempat Ibadah Gedung Panti Sosial/Panti Jompo Gedung Rumah Susun Kandang Binatang Terminal Dermaga Laut Halte Bus DIPO Sampah Transito Sampah Taman Air Mancur Landas Pacu Pesawat Batas Wilayah/Tugu Titik Kontrol Mercu Suar Rambu Darat Rambu Laut/ Sungai Rambu Udara Gedung Bengkel Pagar Pengaman Jalan Gedung Kesenian/Kebudayaan Sarana dan Prasarana Gedung

33

Uraian Kode

Rekening 1 2

5.2.3.24.01 5.2.3.24.02 5.2.3.24.03 5.2.3.24.04 5.2.3.24.05 5.2.3.24.06

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Modal Pengadaan Lampu Modal Pengadaan Lampu Modal Pengadaan Lampu Modal Pengadaan Lampu Modal Pengadaan Lampu Modal Pengadaan Lampu

Hias Jalan Hias Taman Penerangan Hutan. Kota Penerangan Jalan Lingkungan Penerangan Sarana dan Prasarana Umum Penerangan Gedung/Kantor

5.2.3.27 5.2.3.27.01

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Utilitas PJU

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Asrama Karyawan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Pendidikan dan Pelatihan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Olahraga Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Balai Rakyat/Karang Taruna Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Mcdal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Pasar Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika

5.2.3.25 5.2.3.25.01 5.2.3.25.02 5.2.3.25.03

5.2.3.26 5.2.3.26.01 5.2.3.26.02 5.2.3.26.03 5.2.3.26.04 5.2.3.26.05 5.2.3.26.06 5.2.3.26.07 5.2.3.26.08 5.2.3.26.09 5.2.3.26.10 5.2.3.26.11

5.2.3.26.12 5.2.3.26.13 5.2.3.26.14

5.2.3.26.16 5.2.3.26.17 5.2.3.26.18 5.2.3.26.19 5.2.3.26.20 5.2.3.26.21 5.2.3.26.22 5.2.3.26.23 5.2.3.26.24 5.2.3.26.25 5.2.3.26.26 5.2.3.26.27 5.2.3.26.28 5.2.3.26.29 5.2.3.26.30 5.2.3.26.31 5.2.3.26.32

5.2.3.26.33

Page 68: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

34

Uraian Kode

Rekening 1 2

5.2.3.27.02 5.2.3.27.03 5.2.3.27.04 5.2.3.27.05 5.2.3.27.06 5.2.3.27.07 5.2.3.27.08 5.2.3.27.09 5.2.3.27.10 5.2.3.27.11 5.2.3.27.12 5.2.3.27.13 5.2.3.27.14 5.2.3.27.15 5.2.3.27.16 5.2.3.27.17 5.2.3.27.18 5.2.3.27.19 5.2.3.27.20 5.2.3.27.21 5.2.3.27.22 5.2.3.27.23 5.2.3.27.24 5.2.3.27.25 5.2.3.27.26 5.2.3.27.27 5.2.3.27.28 5.2.3.27.29 5.2.3.27.30

1 5.2.3.27.31 5.2.3.27.32 5.2.3.27.33 5.2.3.27.34 5.2.3.27.35 5.2.3.27.36 5.2.3.27.37 5.2.3.27.38 5.2.3.27.39

5.2.3.28 5.23.28.01 5.23.28.02 5.23.28.03 5.23.28.04 5.23.28.05 5.23.28.06 5.23.28.07 5.23.28.08

Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Luldsan/Foto Belanja Modal Pengadaan Patung Belanja Modal Pengadaan Ukiran Belanja Modal Pengadaan Pahatan Belanja Modal Pengadaan Batu Alam Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Kesenian Belanja Modal Pengadaan Barang Kesenian

Buku Fisika Buku Kimia Buku Biologi Buku Biografi Buku Geografi Buku Astronomi Buku Arkeologi Buku Bahasa dan Sastra Buku Keagamaan Buku Sejarah Buku Seni dan Budaya Buku Ilmu Pengetahuan Umum Buku Ilmu Pengetahuan Sosial Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Buku Ensiklopedia Buku Kamus Bahasa Buku Ekonomi dan Keuangan Buku Industri dan Perdagangan Buku Peraturan Perundang-undangan Buku Naskah Terbitan. Berkala (Jurnal, Compact Disk) Mikrofilm Peta/Allas/Globe Buku Umum Buku Cerita Rakyat Buku Filsafat Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Buku Arsitektur Buku Geodesi Buku Olahraga Buku Geologi Buku Kedokteran Buku Bahan Ajar Barang Perpustakaan Peta Wilayah Karya Grafika Alat Peraga Pendidikan

Page 69: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

35

Kode Rekening Uraian

1 2

5.23.28.09

Belanja Modal Pengadaan Benda-Benda Bersejarah 5.23.28.10 Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan Seni 5.23.28.11 Belanja Modal Pengadaan Pakaian Adat Nusantara

5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 5.2.3.29.01 Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang 5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 5.2.3.29.04 Belanja Modal Pengadaan Binatang Peliharaan 5.2.3.29.05 Belanja Modal Pengadaan Tanaman Perkebunan 5.2.3.29.06 Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hortikultura 5.2.3.29.07 Belanja Modal Pengadaan Tanaman Khusus/Langka

,5.2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 1 5.2.3.30.01 Belanja Modal Pengadaan Senjata Api 5.2.3.30.02 Belanja Modal Pengadaan Radar 5.2.3.30.03 Belanja Modal Pengadaan Mobil Water Canon 5.2.3.30.04 Belanja Modal Pengadaan Borgol 5.2.3.30.05 Belanja Modal Pengadaan Sangkur/Bayonet 5.2.3.30.06 Belanja Modal Pengadaan Perisai/Tameng 5.2.3.30.07 Belanja Modal Pengadaan Detektor Logam 5.2.3.30.08 Belanja Modal Pengadaan Rompi Anti Peluru 5.2.3.30.09 Belanja Modal Pengadaan Pentungan 5.2.3.30.10 Belanja Modal Pengadaan Helm 5.2.3.30.11 Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene 5.2.3.30.12 Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter 5.2.3.30.13 Belanja Modal Pengadaan Kawat Berduri 5.2.3.30.14 Belanja Modal Pengadaan Gas Air Mata 5.2.3.30.15 Belanja Modal Pengadaan Senjata Bius/Gas

5.2.3.31 Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga 5.2.3.31.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lapangan/Out Door 5.2.3.31.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Air 5.2.3.31.03 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara 5.2.3.31.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Dalam Ruangan/Hall/In Door 5.2.3.31.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Fitness

5.2.3.32 Belanja Modal Dana BOS 5.2.3.32.01 Belanja Modal Dana BOS

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T PURNAMA

Page 70: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 176 TAHUN 2016 Tarmgal 13 September 2016

DAFTAR KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

6 PEMBIAYAAN DAERAH

Uraian Kode

Rekening 1

2

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Bea Perolehan Halc Atas Tanah dan Bangunan Pajak Air Permukaan Pajak Rokok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

6 1

6 1 1 6 1 1 01 6 1 1 01 01 6 1 1 01 01 001 6 1 1 01 01 002 6 1 1 01 01 003 6 1 1 01 01 004 6 1 1 01 01 005 6 1 1 01 01 006 6 1 1 01 01 007 6 1 1 01 01 008 6 1 1 01 01 009 6 1 1 01 01 010 6 1 1 01 01 011 6 1 1 01 01 012 6 1 1 01 01 013 6 1 1 01 01 014

6 1 1 01 02 6 1 1 01 02 001 6 1 1 01 02 002 6 1 1 01 02 003 6 1 1 01 02 004 6 1 1 01 02 005 6 1 1 01 02 006 6 1 1 01 02 007 6 1 1 01 02 008 6 1 1 01 02 009 6 1 1 01 02 010 6 1 1 01 02 011 6 1 1 01 02 012

6 6 6 6 6 6 6 6

6 1 1 01 02 019

6 1 1 01 02 013 6 1 1 0102 014 6 1 1 01 02 015 6 1 1 01 02 016 6 1 1 01 02 017 6 1 1 01 02 018

1 1 01 02 020 1 1 01 02 021 1 1 01 02 022 1 1 01 02 023 1 1 01 02 024 1 1 01 02 025 1 1 01 02 026 1 1 01 02 027 1 1 01 02 028 1 1 01 02 029 1 1 01 02 030 1 1 01 02 031 1 1 01 02 032 1 1 01 02 033

Retribusi Daerah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Pelayanan Pendidikan Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa Retribusi Pemeriksaan. Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Pengujian Kapal Perikanan Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Retribusi Pemanfaatan Air Bersih Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu Retribusi Jasa Legalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan Retribusi Jasa Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Retribusi Jasa Legalisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Retribusi Persampahan/Kebersihan Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Retribusi Pengukuran Situasi Tanah Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur Jalan, Jembatan, Saluran atau Utilitas

Retribusi Penataan Perpetakan. pada Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan Sekunder Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan Retribusi Pemeliharaan Data dan Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Retribusi Tempat Penginapan Nelayan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Retribusi Tempat Rekreasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Potong Hewan Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah

6 6 6 6 6 6

Page 71: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

2

Uraian

2 6 1 1 01 02 034

6 1 1 01 02 025 Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketena,gakerjaan Milik Pemda Retribusi Penyedotan Kakus

6 1 1 01 02 036 Retribusi Jasa Terminal 6 1 1 01 02 037

Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian dan Perkapalan 6 1 1 01 02 038 Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan

6 1 1 01 02 039 Retribusi Izin Trayek

6 1 1 01 02 040 Retribusi Izin. Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan

6 1 1 01 02 041 Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian

6 1 1 01 02 042 Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan 6 1 1 01 02 043 Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan 6 1 1 01 02 044 Izin Gangguan Undang-Undang Gangguan 6 1

1 01 02 045 Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan 6 1 1 01 02 046 Retribusi Perizinan Bidang Peternakan 6 1 1 01 02 047 Retribusi Perizinan Bidang Perikanan 6 1 1 01 02 048 Retribusi Izin Usaha Industri. Pariwisata 6 1 1 01 02 049 Retribusi Izin Ketenagalistrikan 01 02 050 Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan dan Penga_nglzutan Tanah 6 1 1 01 02 051 Retribusi Pertarabangan Umum

6 1 1 01 02 052 Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi 6 1 1 01 02 053 Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 6 1 1 01 02 054 Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga 6 1 1 01 02 055 Retribusi Izin Pemakaian Pesawat

6 1 1 01 02 056 Retribusi Izin Pemakaian Instalasi 6 1 1 01 02 057 Retribusi Izin Pemakaian Mesin 6 1 1 01 02 058 Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan 6 1 1 01 02 059 Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kirnia Berbahaya 6 1 1 01 02 060 Retribusi Izin Lembaga Pelatihan Kerja 6 1

1 01 02 061 Retribusi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja 6 1 1 01 02 062 Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma 6 1 1 01 02 063 Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja 6 1 1 01 02 064 Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari 6 1 1 01 02 065 Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman 6 1 1 01 02 066 Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota 6 1 1 01 02 067 Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan 6 1 1 01 02 068 Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci 6 1 1 01 02 069 Retribusi Perijinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan 6 1 1 01 02 070 Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah 6 1 1 01 02 071 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

6 1 1 01 02 072 Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan 6 1 1 01 02 073 Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan 6 1 1 01 02 074 Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan 6 1 1 01 02 075 Retribusi Izin Pemberian Plat Nomor Bangunan 6 1 1 01 02 076 Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair 6 1 1 01 02 077 Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak

6 1 1 01 02 080 Retribusi Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota 6 1 1 01 02 081 Retribusi Tempat Khusus Parkir 6 1 1 01 02 082 Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan 6 1 1 01 02 083 Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan 6 1 1 01 02 084 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 6 1 1 01 02 085 Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limba_h Berbahaya Beracun (B3)

6 1 1 01 02 078 Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelen.gkap 6 1 1 01 02 079 Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung

Kode Rekening

1

6 1 1 01 03 6 1 1 01 03 001 6 1 1 01 03 002 6 1 1 01 03 003 6 1 1 01 03 004 6 1 1 01 03 005 6 1 1 01 03 006 6 1 1 01 03 007

6 1 1 01 04 6 1 1 01 04 001 6 1 1 01 04 002 6 1 1 01 04 003 6 1 1 01 04 004 6 1 1 01 04 005

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Badan Pengelola Joint Production Royalty Hasil Sewa Aset Daerah Hasil Kerja Sama Aset Daerah

Lain-Lain Perxdapatan Asli Daerah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Sewa Hasil Lelang Titik Reklame Klaim Asuransi Aset

Page 72: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

3

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1

6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1

1 01 04 006 Jasa Giro

1 01 04 007 Pendapatan Bunga 1 01 04 008 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

1 01 04 009 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 1 01 04 010 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 1 01 04 011 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

1 01 04 012 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah

1 01 04 013 Biaya Administrasi Surat Keterangan Asal (SKA) Barang 1 01 04 014 Sumbangart Jaminan Keselamatan di luar jam ketja (Premi)

1 01 04 015 Petjanjian Kerjasama Taman Marga Satwa Ragunan

1 01 04 016 Sumbangan dari Perum Jasa Raharja

1 01 04 017 Penerimaan pemakaian rumah kaca

1 01 04 018 Pemakaian rusun sederhana Marunda

1 01 04 019 Pemakaian rusun sederhana Kapuk

1 01 04 020 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

1 01 04 021 Pendapatan Denda Pajak 1 01 04 022 Pendapatan. Denda Retribusi

01 04 023 Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 01 04 024 Hasil Tagih 01 04 025 Pembayaran PDAM dan Listrik Rumah Susun 01 04 026 Penerimaan Kontribusi BUMD dan FT Patungan 01 04 027 Nilai Strategis Reklame 01 04 028 Hasil Kerjasama Aset Daerah 01 04 029 Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan 02 01 Bagi Hasil Pajak 02 01 001 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 02 01 002 Bagi Hasil dari Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan 02 01 003 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang

Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21)

6 1 1 02 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 6 1 1 02 02 001 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 6 1 1 02 02 002 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 6 1 1 02 02 003 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 6 1 1 02 02 004 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) 6 6

1 1

1 1

02 02

02 02

005 006

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan

6 1 1 02 02 007 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 6 1 1 02 02 008 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 6 1 1 02 02 009 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 6 1 1 02 02 010 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

6 1 1 02 03 Dana Mokasi Umum 6 1 1 02 03 001 Dana Alokasi Umum

6 1 1 02 04 Dana Alokasi Khusus 6 1 1 02 04 001 Dana Alokasi Khusus

6 6

1 1

1 1

03 03 01

Pelarnpauan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah

6 1 1 03 01 001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 6 1 1 03 01 002 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 6 6 6

1 1 1

1 1 1

03 03 03

01 01 01

003 004 005

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Pendapatan Hibah dari Luar Negeri

6 1 1 03 02 Dana Darurat 6 1 1 03 02 001 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam

6 6

1 1

1 1

03 03

03 03 001

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

6 1 1 03 03 002 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 6 1 1 03 03 003 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota

6 1 1 03 04 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Page 73: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

4

6 1 1 03 04 0C1 6 1 1 03 04 0C2

Dana Penyesuaian Dana Otonomi Khusus

Kode Rekening

1 Uraian

2

6 1 1 03 05 6 1 1 03 05 001 6 1 1 03 05 002 6 1 1 03 05 003

6 1 1 04 01 033 6 1 1 04 01 034 6 1 1 04 01 035 6 1 1 04 01 036 6 1 1 04 01 037 6 1 1 04 01 038 6 1 1 04 01 039 6 1 1 04 01 040 6 1 1 04 01 041 6 1 1 04 01 042 6 1 1 04 01 043 6 1 1 04 01 044 6 1 1 04 01 045 6 1 1 04 01 046 6 1 1 04 01 047 6 1 1 04 01 048 6 1 1 04 01 049 6 1 1 04 01 050 6 1 1 04 01 051 6 1 1 04 01 052 6 1 1 04 01 053 6 1 1 04 01 054 6 1 1 04 01 055 6 1 1 04 01 056 6 1 1 04 01 057

6 1 1 04 6 1 1 04 01 6 1 1 04 01 001 6 1 1 04 01 002 6 1 1 04 01 003 6 1 1 04 01 004 6 1 1 04 01 005 6 1 1 04 01 006 6 1 1 04 01 007 6 1 1 04 01 008 6 1 1 04 01 009 6 1 1 04 01 01C 6 1 1 04 01 011 6 1 1 04 01 012 6 1 1 04 01 013 6 1 1 04 01 014 6 1 1 04 01 015 6 1 1 04 01 016 6 1 1 04 01 017 6 1 J. 04 01 018 6 1 1 04 01 019 6 1 1 04 01 020 6 1 1 04 01 021 6 1 1 04 01 022 6 1 1 04 01 023 6 1 1 04 01 024 6 1 1 04 01 025 6 1 1 04 01 026 6 1 1 04 01 027 6 1 1 04 01 028 6 1 1 04 01 029 6 1 1 04 01 030 6 1 1 04 01, 031 6 1 1 04 01 032

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Kabupaten Bantuan Keuangan dari Kota

Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tunjangan Beras Pimpinan dan. Anggota DPRD Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pimpinan dan Anggota DPRD Iuran Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD Tunjangan Panitia Musyawarah Pimpinan dan. Anggota DPRD Tunjangan Komisi Pimpinan dan Anggota DPRD Tunjangan Panitia Anggaran Pimpinan dan Anggota DPRD Tunjangan Badan Kehormatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Tunjangan Perumahan Pimpinan. dan Anggota DPRD Uang Duka Wafat/Tewas Pimpinan dan Anggota DPRD Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Gaji Pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tunjangan Keluarga Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tunjangan Jabatan Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tunjangan Kesehatan Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tunjangan Khusus (PPh) Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tunjangan Beras Daerah dan Wakil Kepala Daerah Uang Duka Wafat/Tewas Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pembulatan Gaji Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Tunjangan Keluarga Pegawai Negeri Sipil Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Tunjangan Non Struktural Pegawai Negeri Sipil Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tunjangan Khusus (PPh)/'runjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tunjangan Beras Pegawai Negeri Sipil Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil Iuran Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Uang Duka Wafat/Tewas Pegawai Negeri Sipil Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Tunjangan Transport Pejabat/Pegawai Tunjangan Peningkatan Mutu Beras Tunjangan Penghasilan Khusus/Deklarasi dan Lain-Lain Tunjangan Peningkatan Penghasilan Tunjangan Khusus Pegawai/Pejabat Tunjangan Protokol Tunjangan Teleponis Tunjangan Kelancaran Kegiatan Perencanaan Tunjangan Pengawasan Tunjangan Resiko/Pengelola Keuangan Tunjangan Pegawai Kepulauan Seribu Tunjangan Cuti Kepulauan Seribu Tunjangan Kematian Tunjangan Cuti Bersama Tunjangan Pemadam. Kebakaran Tunjangan Beras Pemadam Kebakaran Tunjangan Khusus Dinas Tramtib dan Linmas Tunjangan Khusus Tertentu Tunjangan. Radiasi Tunjangan Pustakawan

Page 74: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 1 04 01 058 Tunjangan Penghargaan Pegawai 6 6

1 1 04 01 059 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1 1 04 01 060 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

6 1 1 04 01 061 Biaya Pemungutan PBB 6 1 1 04 01 062 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 6 6

1 1 04 01 063 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Non Sertifikasi 1 1 04 01 064 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Sertiftkasi

6 1 1 04 01 065 Tunjangan Badan Musyawarah 6 1 1 04 01 066 Tunjangan Badan Legislasi Daerah 6 1 1 04 01 067 Tunjangan Badan Anggaran 6 1 1 04 01 068 Iuran. Asuransi Kesehatan 6 1 1 04 01 069 Tunjangan Khusus Kecamatan 6 1 1 04 01 070 Tunjangan Khusus Kelurahan 6 1 1 04 01 071 Tunjangan Kinerja Daerah 6 1 1 04 01 072 Belanja Pajak Daerah 6 1 1 04 01 073 Biaya Kematian Pegawai Negeri Sipil Daerah 6 1 1 04 01 074 Biaya Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Daerah 6 1 1 04 01 075 Biaya Guru NIP 15 6 1 1 04 01 076 Belanja Retribusi Daerah 6 1 1 04 01 077 Tunjangan Kesehatan DPRD 6 1 1 04 01 078 Tunjangan Fungsional Umum 6 1 1 04 01 079 Tunjangan Kinerja 6 1 1 04 01 080 Tunjangan PPh Tunjangan Kinerja 6 1 1 04 01 081 Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat) 6 6

1 1 04 01 082 Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6 1 1

1 04 01 083 1 04 01 084

Tunjangan Bendahara Penerima/Pengeluaran/Penerimaan Tunjangan Pengurus Barang/Penyimpanan Barang

6 1 1 04 01 085 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (J'KM)

6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 6 1 1 04 02 001 Honorarium Kepanitiaan, Tim, Kelompok Kerja dalam Kegiatan 6 1 1 04 02 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6 1 1 04 02 003 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 6 1 1 04 02 004 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6 1 1 04 02 005 Uang Lembur PNS 6 1 1 04 02 006 Uang Lembur Non PNS 6 1 1 04 02 007 Honorarium Operasional Pengelolaan Dana BOS 6 1 1 04 02 008 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaa_n 6 1 1 04 02 009 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 6 1 1 04 02 010 Uang Makan Lembur PNS dan Non PNS 6 1 1 04 02 011 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 6 1 1 04 02 012 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 6 1 1 04 02 013 Uang Perjalanan Kegiatan Dalam Kota 6 1 1 04 02 014 Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah 6 1 1 04 02 015 Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah 6 1 1 04 02 016 Uang Transport Lembur PNS dan Non PNS 6 1 1 04 02 017 Honorarium Bendahara Pengeluaran/Penerimaan 6 1 1 04 02 018 Honorarium Pengurus dan Penyimpanan Barang 6 1 1 04 02 019 Honorarium Pejabat Pembuat Komitraen 6 1 1 04 02 020 Honorarium Kepanitiaan, Tim, Kelompok Kerja dalam Kegiatan (Non PNS) 6 1 1 04 02 021 Transport Peserta Rapat/Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Kegiatan

Lainnya Dalam Kota (PNS) 6 1 1 04 02 022 Transport Peserta Rapat/Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Kegiatan

Lainnya Dalam Kota (Non PNS)

1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1 1 04 03 001 Belanja Alat Tulis Kantor 1 1 04 03 002 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 1

1 04 03 003 1 04 03 004

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1 1 04 03 005 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 1 04 03 006 Belanja Baha_n Bakar Minyak/Gas 1 1 04 03 007 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 1 04 03 008 Belanja Pengisian Tabung Gas 1 1 04 03 009 Belanja Barang Pakai Hahis 1 1 04 03 010 Belanja Alat Laboratorium 1 1 04 03 011 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1 1 04 03 012 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir

Page 75: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

6

6 1 1 04 03 013 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi

6 1 1 04 03 014 Belanja Perkakas Ketja

6 1 1 04 03 015 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis

6 1 1 04 03 016 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi

6 1 1 04 03 017 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum

6 1 1 04 03 018 Belanja Bahan Peraga

6 1 1 04 03 019 Belanja Tong Sampah 6 1 1 04 03 020 Belanja Bahan Baku Bangunan

6 1 1 04 03 021 Belanja Bahan/Bibit Tanaman

6 1 1 04 03 022 Belanja Bibit Temak 6 1 1 04 03 023 Belanja Bahan Obat-Obatan 6 1 1 04 03 024 Belanja Bahan Kimia 6 1 1 04 03 025 Belanja Bahan Laboratorium 6 1 1 04 03 026 Belanja Bahan dan Pangan 6 1 1 04 03 027 Belanja Bahan Makanan Ternak/Binatang 6 1 1 04 03 028 Belanja Bahan Percontohan 6 1 1 04 03 029 Belanja Ban Kendaraan. Dinas Operasional 6 1 1 04 03 030 Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus 6 1 1 04 03 031 Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional 6 1 1 04 03 032 Belanja Ban Alat-Mat Berat 6 1 1 04 03 033 Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional 6 1 1 04 03 034 Belanja Aki Sepeda Motor Dinas Operasional 6 1 1 04 03 035 Belanja Aki Alat-Alat Berat 6 1 1 04 03 036 Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 6 1 1 04 03 037 Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus 6 1 1 04 03 038 Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional 6 1 1 04 03 039 Belanja Suku Cadang Alat-Mat Berat 6 1 1 04 03 040 Belanja Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai 6 1 1 04 03 041 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 6 1 1 04 03 042 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 6 1 1 04 03 043 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 6 1 1 04 03 044 Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset 6 1 1 04 03 045 Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai 6 1 1 04 03 046 Belanja BBG Kendaraan Bermotor 6 1 1 04 03 047 Belanja Telepon 6 1 1 04 03 048 Belanja Air 6 1 1 04 03 049 Belanja Listrik 6 1 1 04 03 050 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 6 1 1 04 03 051 Belanja Surat Kabar/Majalah 6 1 1 04 03 052 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 6 1 1 04 03 053 Belanja Paket/Pengiriman 6 1 1 04 03 054 Belanja Sertifikasi 6 1 1 04 03 055 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 6 1 1 04 03 056 Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum 6 1 1 04 03 057 Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6 1 1 04 03 058 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

6 1 1 04 03 059 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 6 1 1 04 03 060 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 6 1 1 04 03 061 Belanja Jasa Jalan/Tol 6 1 1 04 03 062 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TAL

6 1 1 04 03 063 Belanja Penambahan Daya 6 1 1 04 03 064 Belanja Registrasi/Keanggotaan 6 1 1 04 03 065 Belanja Perizinan/Perpanjangan Senjata Api 6 1 1 04 03 066 Belanja Perawatan Pasien Tidak Mampu

6 1 1 04 03 067 Belanja Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu 6 1 1 04 03 068 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan 6 1 1 04 03 069 Belanja Jasa Operator Busway 6 1 1 04 03 070 Belanja Jasa Pengamanan Busway 6 1 1 04 03 071 Belanja Jasa Tiketing Busway- 6 1 1 04 03 072 Belanja Jasa Pemindahan Benda Bersejarah 6 1 1 04 03 073 Belanja Pelayanan Santunan Sosial

6 1 1 04 03 074 Belanja SPP Siswa Kurang Mampu 6 1 1 04 03 075 Belanja Pelayanan Kesehatan Korban Bencana 6 1 1 04 03 076 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6 1 1 04 03 077 Belanja Operasional BLUD 6 1 1 04 03 078 Belanja Jasa Penanganan/Penanggulangan Sampah 6 1 1 04 03 079 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 6 1 1 04 03 080 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 6 1 1 04 03 081 Belanja Jasa Operator Bus Sekolah 6 1 1 04 03 082 Belanja Jasa Operator Kapal Penyeberangan

Kode Rekening

1 Uraian

2

Page 76: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

7

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1 04 03 083 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1 04 03 084 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 1 04 03 085 Belanja Jasa Service 1 04 03 086 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 04 03 087 Belanja Minyak Pelumas 1 04 03 088 Belanja Jasa KIR 1 04 03 089 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 04 03 090 Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 1 04 03 091 Belanja Cetakan Umum

6 1 1 04 03 092 Belanja Cetalcan Khusus 6 1 1 04 03 093 Belanja Penjilidan 6 1 1 04 03 094 Belanja Fotocopy 6 1 1 04 03 095 Belanja Sewa Rumah Jabatan 6 1 1 04 03 096 Belanja Sewa Rumah Dinas 6 1 1 04 03 097 Belanja Sewa Gedung 6 1 1 04 03 098 Belanja Sewa Kantor 6 1 1 04 03 099 Belanja Sewa Tempat 6 1 1 04 03 100 Belanja Sewa Gudang 6 1 1 04 03 101 Belanja Sewa Lapangan 6 1 1 04 03 102 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6 1 1 04 03 103 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 6 1 1 04 03 104 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 6 1 1 04 03 105 Belanja Sewa Eskavator 6 1 1 04 03 106 Belanja Sewa Buldoser 6 1 1 04 03 107 Belanja Sewa Dump Truck 6 1 1 04 03 108 Belanja Sewa Mesin Giling 6 1 1 04 03 109 Belanja Sewa Shovel Loder

6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1

1 123 Belanja Sewa Sound System 1 124 Belanja Sewa Alat Kesenian 1 125 Belanja Sewa Alat Olahraga 1 126 Belanja Sewa Alat Kerja 1 127 Belanja Sewa Level/Panggung 1 128 Belanja Sewa Alat/Peraga 1 129 Belanja/Uang Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 1 1 1 1 1 1 1 1

04 03

1 1 04 03 110 Belanja Sewa Tyre Roller 1 1 04 03 111 Belanja Sewa Asphalt Finisher 1 1 04 03 112 Belanja Sewa Direksi Kett 1 1 04 03 113 Belanja Sewa Generator Set 1 1 04 03 114 Belanja Sewa Kontainer/Trailer 1 1 04 03 115 Belanja Sewa Crane 1 04 03 116 Belanja Sewa Meja/Kursi 1 04 03 117 Belanja Sewa Komputer dan Printer 1 04 03 118 Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 1 04 03 119 Belanja Sewa Tenda 1 04 03 120 Belanja Sewa Pakaian Adat/Traclisional 1 04 03 121 Belanja Sewa Mesin Foto Copy 1 04 03 122 Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya

04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Belanja/Uang Makanan dan Minuman Rapat Belanja/Uang Makanan dan Minuman Tamu Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Laboratorium Belanja Pakaian Kerja Praktikum Belanja Pakaian Kerja Bengkel Belanja Pakaian Kerja POLSUS Belanja Pakaian KORPRI Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Batik Traciisional Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian KORPS Musik Belanja Pakaian PASICBRA Belanja Pakaian Jas/Safari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Kuliah/ SPP-D3/ S1/ S2/ S3

Page 77: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

8

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 1 04 03 153 Uang Buku-D3/S1/S2/S3 6 1 1 04 03 154 Uang Saku-D3/S1/S2/S3 6 1 1 04 03 155 Uang Tunjangan Belajar-D3/S1/S2/S3 6 1 1 04 03 156 Uang Pembuatan Karya Tulis-D3/S1/S2/S3 6 1 1 04 03 157 Uang Test/Ujian-D3/S1 /S2 /S3 6 1 1 04 03 158 Belanja Pemeliharaan Bahu Jalan/Trotoar 6 1 1 04 03 159 Biaya Kepersertaan 6 1 1 04 03 160 Biaya Uang Saku 6 1 1 04 03 161 Biaya Uang Ujian/Test 6 1 1 04 03 162 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah 6 1 1 04 03 163 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah 6 1 1 04 03 164 Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah 6 1 1 04 03 165 Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Luar Daerah 6 6

1 1

1 04 03 166 1 04 03 167

Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas Belanja Pemeliharaan Jalan Fly Over

6 1 1 04 03 168 Belanja Pemeliharaan Jalan Under Pass 6 1 1 04 03 169 Belanja Pemeliharaan Jalan Monorail/Subway/Busway 6 1 1 04 03 170 Belanja Pemeliharaan Jalan Landas Paeu Pesawat 6 1 1 04 03 171 Belanja Pemeliharaan Jalan Negara 6 1 1 04 03 172 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi 6 1 1 04 03 173 Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten 6 1 1 04 03 174 Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan 6 1 1 04 03 175 Belanja Pemeliharaan Jembatan Gantung 6 1 1 04 03 176 Belanja Pemeliharaan Jembatan Ponton 6 1 1 04 03 177 Belanja Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang 6 1 1 04 03 178 Belanja Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan diatas Air 6 1 1 04 03 179 Belanja Pemeliharaan Jembatan Balley 6 1 1 04 03 180 Belanja Pemeliharaan Jembatan Timbang 6 1 1 04 03 181 Belanja Pemeliharaan Tanah Kantor 6 1 1 04 03 182 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sa_kit 6 1 1 04 03 183 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas 6 6

1 1

1 04 03 184 1 04 03 185

Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Lanjutan Pertama

6 1 1 04 03 186 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan

6 1 1 04 03 187 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan

6 1 1 04 03 188 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa / Khusus 6 1 1 04 03 189 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus 6 1 1 04 03 190 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan 6 1 1 04 03 191 Belanja Pemeliharaan Tanah sarana Sosial Panti Jompo 6 1 1 04 03 192 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Umum Terminal 6 1 1 04 03 193 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Umum Dermaga 6 1 1 04 03 194 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis 6 1 1 04 03 195 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan 6 1 1 04 03 196 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelela~ Ikan 6 1 1 04 03 197 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Umum Pasar 6 1 1 04 03 198 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah

6 1 1 04 03 199 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Umum Taman 6 1 1 04 03 200 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat 6 1 1 04 03 201 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Umum Ibadah 6 1 1 04 03 202 Belanja Pemeliharaan Tanah Sarana Stadion Olahraga 6 1 1 04 03 203 Belanja Pemeliharaan Tanah Perumahan 6 1 1 04 03 204 Belanja Pemeliharaan Tanah Pertanian 6 1 1 04 03 205 Belanja Pemeliharaan Tanah Perkebunan 6 1 1 04 03 206 Belanja Pemeliharaan. Tanah Perikanan 6 1 1 04 03 207 Belanja Pemeliharaan Tanah Petemakan 6 1 1 04 03 208 Belanja Pemeliharaan Tanah Perkampungan 6 1 1 04 03 209 Belanja Pemeliharaan Tanah Pergudangan/Tempat Penimbu_nan Material Bahan

Baku 6 1 1 04 03 210 Belanja Pemeliharaan Tanah Asrama Karyawan 6 1 1 04 03 211 Belanja Pemeliharaan Tanah Gelanggang Remaja 6 1 1 04 03 212 Belanja Pemeliharaan Tanah Balai Rakyat/Karang Taruna 6 1 1 04 03 213 Belanja Pemeliharaan Tanah Waduk 6 1 1 04 03 214 Belanja Pemeliharaan Tanah Pintu Air 6 1 1 04 03 215 Belanja Pemeliharaan Tanah Saluran Air 6 1 1 04 03 216 Belanja Pemeliharaan Tanah Jalan

Page 78: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

Kode Rekening Uraian

1 2

9

6 1 1 04 03 272

6 1 1 04 03 273 6 1 1 04 03 274 6 1 1 04 03 275 6 1 1 04 03 276 6 1 1 04 03 277 6 1 1 04 03 278 6 1 1 04 03 279

6 1 1 04 03 264 6 1 1 04 03 265 6 1 1 04 03 266 6 1 1 04 03 267

6 1 1 04 03 268 6 1 1 04 03 269 6 1 1 04 03 270

6 1 1 04 03 271

6 1 1 04 03 217 Belanja 6 1 1 04 03 218 Belanja 6 1 1 04 03 219 Belanja 6 1 1 04 03 22:0 Belanja 6 1 1 04 03 221 Belanja 6 1 1 04 03 222 Belanja 6 1 1 04 03 223 Belanja 6 1 1 04 03 224 Belanja 6 1 1 04 03 225 Belanja 6 1 1 04 03 225 Belanja 6 1 1 04 03 227 Belanja 6 1 1 04 03 228 Belanja 6 1 1 04 03 229 Belanja 6 1 1 04 03 230 Belanja 6 1 1 04 03 231 Belanja 6 1 1 04 03 232 Belanja 6 1 1 04 03 233 Belanja 6 1 1 04 03 234 Belanja 6 1 1 04 03 235 Belanja 6 1 1 04 03 236 Belanja 6 1 1 04 03 237 Belanja 6 1 1 04 03 238 Belanja 6 1 1 04 03 239 6 1 1 04 03 240 6 1 1 04 03 241 6 1 1 04 03 242 6 1 1 04 03 243 6 1 1 04 03 244 6 1 1 04 03 245 6 1 1 04 03 246 6 1 1 04 03 247 6 1 1 04 03 248 6 1 1 04 03 249 6 1 1 04 03 250 6 1 1 04 03 251 6 1 1 04 03 252 6 1 1 04 03 253 6 1 1 04 03 254 6 1 1 04 03 255 6 1 1 04 03 256 6 1 1 04 03 257 6 1 1 04 03 258 6 1 1 04 03 259 6 1 1 04 03 260 6 1 1 04 03 261 6 1 1 04 03 262 6 1 1 04 03 263

Bermotor Sedan Bermotor Jeep Bermotor Station Wagon Bermotor Bus

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Milwo Bus Belanja Pemeliharaan. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan. Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Am-nulans Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran/Mobil Pompa Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift; Elevator Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tangga Berjalan

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasior_al Khusus

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pompa Portabel

Belanja Pemeliharaan Gerobak Belanja Pemeliharaan Pedati/Delman/Dokar/Bendi/Cidomo/Andong Belanja Pemeliharaan Becak Belanja Pemeliharaan Sepeda Belanja Pemeliharaan Karavan Belanja Pemeliharaan Kontainer Belanja Pemeliharaan Direksi Keet

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja. Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan

Pemelihara Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan

an Tanah Kebun Binatang Tanah Prasarana Jalan Tanah Makam Tanah Sarana Olahraga Tanah IPAL Traktor Buldozer Stoom Wals Eskavator Dump Truk Crane Kendaraan Penyapu Jalan Mesin Pengolah Semen Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis) Mesin Giling Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) Mesin Pengisi Air Tanah Dalam (Iniection Well) Mesin Pengukur Tinggi Muka Air (AWLR) Mesin Pengukur Penurunan Muka Tanah (Ekstens,n) Mesin Pengolah Air Laut Menjadi Air Tanah Asphalt Cutter Greader 'ryre Roller Fork Lift Breaker Molen Truck Pompa Beton Asphalt Sprayer Cold Milling Beatching Plant Asphalt MiXing Plant Asphalt Finisher Shovel Loader Stone Crusher Asphalt Reciciling Mobil Derek Jet Spayer Road Reader Dredger Ponton Alat-Alat Angkutan Darat Alat-Alat Angkutan Darat Alat-Alat Angkutan Darat Alat-Alat Angkutan Darat

Page 79: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

10

Uraian Kode

Rekening 1

2

6 6 6 6 6 6

6 1 1 04 03 28) Belanja Pemeliharaan Kapal Motor 6 1 1 04 03 281 Belanja Pemeliharaan Kapal Feri 6 1 1 04 03 289 Belanja Pemeliharaan Speed Boat 6 1 1 04 03 283 Belanja Pemeliharaan Motor Boat/Motor Tempel 6 1 1 04 03 284 Belanja Pemeliharaan Hydro Foil 6 1 1 04 03 285 Belanja Pemeliharaan Jet Foil 6 1 1 04 03 286 Belanja Pemeliharaan Kapal Tug Boat 6 1 1 04 03 287 Belanja Pemeliharaan Kapal Tanker 6 1 1 04 03 288 Belanja Pemeliharaan Kapal Kargo 6 1 1 04 03 289 Belanja Pemeliharaan Long Boat 6 1 1 04 03 290 Belanja Pemeliharaan Kapal Tunda/Tongkang 6 1 1 04 03 29: Belanja Pemeliharaan Alat Penarik Kapal 6 1 1 04 03 292 Belanja Pemeliharaan Alat Penarik Jaring

1 1 04 03 293 Belanja Pemeliharaan Perahu Layar 1 1 04 03 294 Belanja Pemeliharaan Perahu Sampan 1 1 04 03 295 Belanja Pemeliharaan Perahu Tongkang 1 1 04 03 296 Belanja Pemeliharaan Perahu Karet 1 1 04 03 297 Belanja Pemeliharaan Perahu Rakit 1 1 04 03 298 Belanja Pemeliharaan Perahu Sekoci 1 1 04 03 299 Belanja Pemeliharaan Perahu Barang 1 1 04 03 300 Belanja Pemeliharaan Pesawat Kargo 1 1 04 03 301 Belanja Pemeliharaan Pengadaan Pesawat Penumpang 1 1 04 03 302 Belanja Pemeliharaan Pesawat Helikopter 1 1 04 03 303 Belanja Pemeliharaan Pesawat Pemadam Kebakaran 1 1 04 03 304 Belanja Pemeliharaan Pesawat Capung 1 1 04 03 305 Belanja Pemeliharaan Pesawat Terbang Ampibi 1 1 04 03 306 Belanja Pemeliharaan Pesawat Terbang Layang 1 1 04 03 307 Belanja Pemeliharaan Mesin Las 1 1 04 03 308 Belanja Pemeliharaan Mesin Bubut

1 1 04 03 309 Belanja Pemeliharaan Mesin Dongkrak

1 1 04 03 310 Belanja Pemeliharaan Mesin Kompresor

1 1 04 03 311 Belanja Pemeliharaan Mesin Press

1 1 04 03 312 Belanja Pemeliharaan Mesin Gurinda

1 1 03 313 Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam

1 1 03 314 Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Listrik

1 1 03 315 Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Service

1 1 03 316 Belanja Pemeliharaan Perkakas Pengangkat

1 1 03 317 Belanja Pemeliharaan Perkakas Standar

1 1 03 318 Belanja Pemeliharaan Perkakas Khusus

1 1 03 319 Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Kerja

1 1 03 320 Belanja Pemeliharaan Peralatan Tukang

1 1 03 321 Belanja Pemeliharaan Mesin Pemotong

1 1 03 322 Belanja Pemeliharaan Mesin Teknologi Robot

1 1 03 323 Belanja Pemeliharaan Mesin. Oven

1 1 03 324 Belanja Pemeliharaan Mesin Pembuka Roda

1 1 03 325 Belanja Pemeliharaan Mesin Praktikum

1 1 03 326 Belanja Pemeliharaan Penggiling Hasil Pertanian

1 1 03 327 Belanja Pemeliharaan Alat Pengering Gabah 1 1 03 1 1 03 1 1 03

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03 6 1 1 04 03

328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

Belanja Pemeliharaan Mesin Bajak Belanja Pemeliharaan Alat Penetas Belanja Pemeliharaan Alat Pengolahan Belanja Pemeliharaan Alat Peternakan Belanja Pemeliharaan Alat Pertamanan Belanja Pemeliharaan Screen Hou.se Belanja Pemeliharaan Alat Panen Belanja Pemeliharaan Alat Penyimpanan Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Belanja Pemeliharaan Mesin Hitung Belanja Pemeliharaan Mesin Stensil Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy Belanja Pemeliharaan Mesin Cetak Belanja Pemeliharaan Mesin Jilid Belanja Pemeliharaan Mesin Potong Kertas Belanja Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas Belanja Pemeliharaan Papan Tulis Elektronik Belanja Pemeliharaan Papan Visual/Elektronik/Digital/Display- Belanja Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Pemeliharaan Mesin Faxmile Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi Belanja Pemeliharaan Mesin Nomorator/Validasi

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Page 80: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

11

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 1 04 03 350 Belanja Pemeliharaan Mesin Perporasi 6 1 1 04 03 351 Belanja Pemeliharaan Mesin Press/Laminating 6 1 1 04 03 352 Belanja Pemeliharaan Meja Gambar 6 1 1 04 03 353 Belanja Pemeliharaan Almari 6 1 1 04 03 354 Belanja Pemeliharaan Brankas 6 1 1 04 03 355 Belanja Pemeliharaan Filling Kabinet 6 1 1 04 03 355 Belanja Pemeliharaan White Board 6 1 1 04 03 357 Belanja Pemeliharaan Penunjuk Waktu 6 1 1 04 03 358 Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih/Kebersihan 6 1 1 04 03 359 Belanja Pemeliharaan Alat Penclingin 6 1 1 04 03 360 Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 6 1 1 04 03 361 Belanja Pemeliharaan Alat Gambar 6 1 1 04 03 362 Belanja Pemeliharaan Alat Ukur 6 1 1 04 03 363 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gambar 6 1 1 04 03 364 Belanja Pemeliharaan Rak Besi 6 1 1 04 03 365 Belanja Pemeliharaan Tenda Peleton 6 1 1 04 03 366 Belanja Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran 6 1 1 04 03 367 Belanja Pemeliharaan Alat Fogging 6 1 1 04 03 368 Belanja Pemeliharaan Partisi/Penyekat Ruang 6 1 1 04 03 369 Belanja Pemeliharaan Komputer Mainframe/Server 6 1 1 04 03 370 Belanja Pemeliharaan Komputer/PC 6 1 1 04 03 371 Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book/Laptop 6 1 1 04 03 372 Belanja Pemeliharaan Printer 6 1 1 04 03 373 Belanja Pemeliharaan Scaner 6 1 1 04 03 374 Belanja Pemeliharaan Monitor/Display 6 1 1 04 03 375 Belanja Pemeliharaan CPU 6 1 1 04 03 376 Belanja Pemeliharaan UPS/Stabilizer 6 1 1 04 03 377 Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard,

Hard Disk, Speaker, dll) 6 1 1 04 03 378 Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer 6 1 1 04 03 379 Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak 6 1 1 04 03 380 Belanja Pemeliharaan Partisi/Penyekat Ruang 6 1 1 04 03 38.1 Belanja Pemeliharaan Meja Kerja 6 1 1 04 03 382 Belanja Pemeliharaan Meja Rapat 6 1 1 04 03 383 Belanja Pemeliharaan Meja Makan 6 1 1 04 03 384 Belanja Pemeliharaan Kursi Kerja 6 1 1 04 03 385 Belanja Pemeliharaan Kursi Rapat 6 1 1 04 03 386 Belanja Pemeliharaan Kursi Makan 6 1 1 04 03 387 Belanja Pemeliharaan Tempat Tidur 6 1 1 04 03 388 Belanja Pemeliharaan Sofa 6 1 1 04 03 389 Belanja Pemeliharaan Rak Buku/TV/Kembang 6 1 1 04 03 390 Belanja Pemeliharaan Lemari 6 1 1 04 03 391 Belanja Pemeliharaan Diswar/Buffet 6 1 1 04 03 392 Belanja Pemeliharaan Meja Belajar

Belanja Pemeliharaan Kursi Belajar 6 1 1 04 03 393 6 1 1 04 03 394 Belanja Pemeliharaan Papan Tulis/White Board 6 1 1 04 03 395 Belanja Pemeliharaan Papan Pengunauman 6 1 1 04 03 396 Belanja Pemeliharaan Bangku Istirahat 6 1 1 04 03 397 Belanja Pemeliharaan Bangku Tun.ggu 6 1 1 04 03 398 Belanja Pemeliharaan Tabung Gas 6 1 1 04 03 399 Belanja Pemeliharaan Kompor Gas 6 1 1 04 03 400 Belanja Pemeliharaan Lemari Makan/Lemari Dapur 6 1 1 04 03 401 Belanja Pemeliharaan Dispenser 6 1 1 04 03 402 Belanja Pemeliharaan Kulkas 6 1 1 04 03 403 Belanja Pemeliharaan Rak Piring 6 1 1 04 03 404 Belanja Pemeliharaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau 6 1 1 04 03 405 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Dapur 6 1 1 04 03 406 Belanja Pemeliharaan Lampu Hias 6 1 1 04 03 407 Belanja Pemeliharaan Jam Dinding/Meja 6 1 1 04 03 408 Belanja Pemeliharaan Lemari Hias 6 1 1 04 03 409 Belanja Pemeliharaan Meja Hias 6 1 1 04 03 410 Belanja Pemeliharaan Hiasan 6 1 1 04 03 411 Belanja Pemeliharaan Vertikal Blind/Korden 6 1 1 04 03 412 Belanja Pemeliharaan Kamera 6 1 1 04 03 413 Belanja Pemeliharaan Handycam 6 1 1 04 03 414 Belanja Pemeliharaan Proyektor/Terawang 6 1 1 04 03 415 Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Visual 6 1 1 04 03 416 Belanja Pemeliharaan Peralatan Stu.dio Video dan Filra 6 1 1 04 03 417 Belanja Pemeliharaan Peralatan Cetak Film 6 1 1 04 03 418 Belanja Pemeliharaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV

Page 81: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

12

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 1 04 03 419 Belanja Pemeliharaan CCTV 6 1 1 04 03 4233 Belanja Pemeliharaan Sound System 6 1 1 04 03 421 Belanja Pemeliharaan Amplifier 6 1 1 04 03 422 Belanja Pemeliharaan Teropong/Teleskop 6 1 1 04 03 423 Belanja Pemeliharaan Telepon 6 1 1 04 03 424 Belanja Pemeliharaan Faximili 6 1 1 04 03 425 Belanja Pemeliharaan Radio SSB 6 1 1 04 03 426 Belanja Pemeliharaan Radio HF/ FM 6 1 1 04 03 427 Belanja Pemeliharaan Radio VHF 6 1 1 04 03 428 Belanja Pemeliharaan Radio UHF 6 1 1 04 03 429 Belanja Pemeliharaan Alat Sandi 6 1 1 04 03 430 Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Sosial 6 1 1 04 03 431 Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemancar MF/MW 6 1 1 04 03 432 Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemancar HF/SW 6 1 1 04 03 433 Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemancar VHF/FM 6 1 1 04 03 434 Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemancar UHF 6 1 1 04 03 435 Belanja Pemeliharaan Jaringan Radio Link 6 1 1 04 03 435 Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet 6 1 1 04 03 437 Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN 6 1 1 04 03 438 Belanja Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi 6 1 1 04 03 439 Belanja Pemeliharaan Receiver 6 1 1 04 03 440 Belanja Pemeliharaan Handy Talkie 6 1 1 04 03 441 Belanja Pemeliharaan Timbangan 6 1 1 04 03 442 Belanja Pemeliharaan Teodolite 6 1 1 04 03 443 Belanja Pemeliharaan Alat Uji Emisi 6 1 1 04 03 444 Belanja Pemeliharaan. Alat GPS 6 1 1 04 03 445 Belanja Pemeliharaan Kompas/Peralatan Navigasi 6 1 1 04 03 446 Belanja Pemeliharaan Bejana Ukur 6 1 1 04 03 447 Belanja Pemeliharaan Barometer 6 1 1 04 03 448 Belanja Pemeliharaan Seismograph 6 1 1 04 03 449 Belanja Pemeliharaan Ultrasonograph 6 1 1 04 03 450 Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Universal 6 1 1 04 03 451 Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Test Inteligensi 6 1 1 04 03 452 Belanja Pemeliharaan Tes Alat Kepribadian 6 1 1 04 03 453 Belanja Pemeliharaan Alat Tes Klinis 6 1 1 04 03 454 Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Pemetaaan Darat/Udara/Laut 6 1 1 04 03 455 Belanja Pemeliharaan Ukur Geodesi 6 1 1 04 03 456 Belanja Pemeliharaan Uji Emisi 6 1 1 04 03 457 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Penguk-uran 6 1 1 04 03 458 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengujian Konstruksi 6 1 1 04 03 459 Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Telimetri 6 1 1 04 03 460 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Umum 6 1 1 04 03 461 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 6 1 1 04 03 462 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran THT 6 1 1 04 03 463 Belanja Pemeliharaan. Alat-Alat Kedokteran Mata 6 1 1 04 03 4€4 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 6 1 1 04 03 465 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran Anak 6 1 1 04 03 466 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan 6 1 1 04 03 467 Belanja Pemeliharaan Alat-Al.at Kedokteran Kulit dan Kelamin 6 1 1 04 03 468 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kardiologi

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Neurologi 6 1 1 04 03 469 6 1 1 04 03 47C Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Orthopedi 6 1 1 04 03 471 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Hewan 6 1 1 04 03 472 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Farmasi 6 1 1 04 03 473 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Penyakit Dala.m/Internis 6 1 1 04 03 474 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran KB 6 1 1 04 03 478 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Radiologi 6 1 1 04 03 476 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kamar Operasi 6 1 1 04 03 477 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ruang HCU/ICCU 6 1 1 04 03 478 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ruang Kamar Perawatan 6 1 1 04 03 479 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Biologi 6 1 1 04 03 480 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi 6 1 1 04 03 481 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kimia 6 1 1 04 03 482 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian 6 1 1 04 03 483 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan 6 1 1 04 03 484 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Perkebunan 6 1 1 04 03 485 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Perikanan 6 1 1 04 03 486 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa

Page 82: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

13

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 1 04 03 487 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah 6 1 1 04 03 488 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 6 1 1 04 03 489 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Mikrobiologi 6 1 1 04 03 490 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Hicirokimia 6 1 1 04 03 491 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Model Hidrolika 6 1 1 04 03 492 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Buatan 6 1 1 04 03 493 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Lapangan 6 1 1 04 03 494 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Uji Laboratorium 6 1 1 04 03 495 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kehutanan 6 1 1 04 03 495 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan Hewan/Kesmav-et 6 1 1 04 03 497 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Tanaman 6 1 1 04 03 498 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Beatching Plant 6 1 1 04 03 499 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium AMP 6 1 1 04 03 500 Belanja Pemeliharaan Bendungan 6 1 1 04 03 501 Belanja Pemeliharaan Waduk 6 1 1 04 03 502 Belanja Pemeliharaan Kanal Permukaan 6 1 1 04 03 503 Belanja Pemeliharaan Kanal Bawah Tanah 6 1 1 04 03 504 Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi 6 1 1 04 03 505 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum 6 1 1 04 03 506 Belanja Pemeliharaan Reservoir/Sumur Resapan/Sumur Bor 6 1 1 04 03 507 Belanja Pemeliharaan Pintu Air 6 1 1 04 03 508 Belanja Pemeliharaan Saluran Air 6 1 1 04 03 509 Belanja Pemeliharaan MCK 6 1 1 04 03 510 Belanja Pemeliharaan Bangunan Rumah Pompa 6 1 1 04 03 511 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pantai 6 1 1 04 03 512 Belanja Pemeliharaan Saringan Sampah 6 1 1 04 03 513 Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah 6 1 1 04 03 514 Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPALJ 6 1 1 04 03 515 Belanja Pemeliharaan Lampu Hias Jalan 6 1 1 04 03 516 Belanja Pemeliharaan Lampu Hias Taman 6 1 1 04 03 517 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Hutan Kota 6 1 1 04 03 518 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan 6 1 1 04 03 519 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasarana Umum 6 1 1 04 03 520 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Gedung / Kantor 6 1 1 04 03 521 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 6 1 1 04 03 522 Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon 6 1 1 04 03 523 Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Utilitas PJU 6 1 1 04 03 524 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 6 1 1 04 03 525 Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan 6 1 1 04 03 526 Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 6 1 1 04 03 527 Belanja Pemeliharaan Gedung Gudang 6 1 1 04 03 528 Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah 6 1 1 04 03 529 Belanja Pemeliharaan Bangunan Monumen 6 1 1 04 03 53C Belanja Pemeliharaan Tugu Peringatan 6 1 1 04 03 531 Belanja Pemeliharaan Gedung Asrama Karyawan 6 1 1 04 03 532 Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan 6 1 1 04 03 533 Belanja Pemeliharaan Gedung Sarana Olahraga 6 1 1 04 03 534 Belanja Pemeliharaan Gedung Balai. Rakyat/Karang Taruna 6 1 1 04 03 535 Belanja Pemeliharaan Gedung Sarana/Tempat Ibadah 6 1 1 04 03 536 Belanja Pemeliharaan Gedung Panti Sosial/Panti Jompo 6 1 1 04 03 537 Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Susun 6 1 1 04 03 538 Belanja Pemeliharaan Kandang Binatang 6 1 1 04 03 539 Belanja Pemeliharaan Terminal 6 1 1 04 03 540 Belanja Pemeliharaan Dermaga Laut 6 1 1 04 03 541 Belanja Pemeliharaan Halte Bus 6 1 1 04 03 542 Belanja Pemeliharaan DIPO Sampah 6 1 1 04 03 543 Belanja Pemeliharaan Transito Sampah 6 1 1 04 03 544 Belanja Pemeliharaan Batas Wilayah/Tugu Titik Kontrol 6 1 1 04 03 545 Belanja Pemeliharaan Air Mancur 6 1 1 04 03 546 Belanja Pemeliharaan Gedung Bengkel 6 1 1 04 03 547 Belanja Pemeliharaan Gedung Kesenian/Kebudayaan 6 1 1 04 03 548 Belanja Pemeliharaan Mercu Suar 6 1 1 04 03 549 Belanja Pemeliharaan Buku Matematika 6 1 1 04 03 550 Belanja Pemeliharaan Buku Fisika 6 1 1 04 03 551 Belanja Pemeliharaan Buku Kimia 6 1 1 04 03 552 Belanja Pemeliharaan Buku Biologi 6 1 1 04 03 553 Belanja Pemeliharaan Buku Biografi 6 1 1 04 03 554 Belanja Pemeliharaan Buku Geografi 6 1 1 04 03 555 Belanja Pemeliharaan Buku Astronomi 6 1 1 04 03 556 Belanja Pemeliharaan Buku Arkeologi

Page 83: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

14

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 1 04 03 557 Belanja Pemeliharaan Buku Bahasa dan Sa,stra 6 1 1 04 03 558 Belanja Pemeliharaan Buku Keagamaan 6 1 1 04 03 559 Belanja Pemeliharaan Buku Sejarah 6 1 1 04 03 560 Belanja Pemeliharaan Buku Seni dan Budaya 6 1 1 04 03 561 Belanja Pemeliharaan Buku. Ilmu Pengetahuan Umum 6 1 1 04 03 562 Belanja Pemeliharaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 6 1 1 04 03 563 Belanja Pemeliharaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan 6 1 1 04 03 564 Belanja Pemeliharaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6 1 1 04 03 565 Belanja Pemeliharaan Buku Ensiklopedia 6 1 1 04 03 566 Belanja Pemeliharaan Buku Kamus Bahasa 6 1 1 04 03 567 Belanja Pemeliharaan Buku Ekonomi dan Keuangan 6 1 1 04 03 568 Belanja Pemeliharaan Buku Industri dan Perdagangan 6 1 1 04 03 569 Belanja Pemeliharaan Buku Peraturan Perundang-undangan 6 1 1 04 03 570 Belanja Pemeliharaan Buku Naskah 6 1 1 04 03 571 Belanja Pemeliharaan Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk) 6 1 1 04 03 572 Belanja Pemeliharaan Mikrofilm 6 1 1 04 03 573 Belanja Pemeliharaan Peta/Atlas/Globe 6 1 1 04 03 574 Belanja Pemeliharaan Buku Umum 6 1 1 04 03 575 Belanja Pemeliharaan Buku Cerita Ralcyat 6 1 1 04 03 576 Belanja Pemeliharaan Buku Ffisafat 6 1 1 04 03 577 Belanja Pemeliharaan Bulcu. Ilmu Pengetahuan Praktis 6 1 1 04 03 578 Belanja Pemeliharaan Buku Arsitektur 6 1 1 04 03 579 Belanja Pemeliharaan Buku Geodesi 6 1 1 04 03 580 Belanja Pemeliharaan Buku Olahraga 6 1 1 04 03 581 Belanja Pemeliharaan Buku Geologi 6 1 1 04 03 582 Belanja Pemeliharaan Buku Kedokteran 6 1 1 04 03 583 Belanja Pemeliharaan Buku Bahan Ajar 6 1 1 04 03 58 Belanja Pemeliharaan Barang Perpustakaan 6 1 1 04 03 585 Belanja Pemeliharaan Peta Wilayah 6 1 1 04 03 586 Belanja Pemeliharaan Karya Grafika 6 1 1 04 03 587 Belanja Pemeliharaan Alat Peraga Pendidikan 6 1 1 04 03 588 Belanja Pemeliharaan Lukisan./Foto 6 1 1 04 03 589 Belanja Pemeliharaan Patung 6 1 1 04 03 590 Belanja Pemeliharaan Ukiran 6 1 1 04 03 591 Belanja Pemeliharaan Pahatan 6 1 1 04 03 592 Belanja Pemeliharaan Batu Alara 6 1 1 04 03 593 Belanja Pemeliharaan Maket/Miniatur/Diorama 6 1 1 04 03 594 Belanja Pemeliharaan Alat Musik Kesenian 6 1 1 04 03 595 Belanja Pemeliharaan Barang Kesenian 6 1 1 04 03 596 Belanja Pemeliharaan Benda-Benda Bersejarah 6 1 1 04 03 597 Belanja Pemeliharaan Barang Kerajinan Seni 6 1 1 04 03 598 Belanja Pemeliharaan Pakaian Adat Nusantara 6 1 1 04 03 599 Belanja Pemeliharaan. Hewan Kebun Binatang 6 1 1 04 03 600 Belanja Pemeliharaan Ternak 6 1 1 04 03 601 Belanja Pemeliharaan Tanaman 6 1 1 04 03 602 Belanja Pemeliharaan Binatang Peliharaan 6 1 1 04 03 603 Belanja Pemeliharaan Tanaman Perkebunan 6 1 1 04 03 604 Belanja Pemeliharaan Tanaman Hortikultura 6 1 1 04 03 605 Belanja Pemeliharaan Tanaman Khusus/Langka 6 1 1 04 03 606 Belanja Pemeliharaan Senjata Api 6 1 1 04 03 607 Belanja Pemeliharaan Radar 6 1 1 04 03 608 Belanja Pemeliharaan Mobil Water Canon 6 1 1 04 03 609 Belanja Pemeliharaan Detektor Logam 6 1 1 04 03 610 Belanja Pemeliharaan Alarm/Sirene 6 1 1 04 03 611 Belanja Pemeliharaan Senjata Bius/Gas 6 1 1 04 03 612 Belanja Pemeliharaan Rambu Darat 6 1 1 04 03 613 Belanja Pemeliharaan Rarabu Laut/Sungai 6 1 1 04 03 614 Belanja Pemeliharaan Ra_mbu Udara 6 1 1 04 03 615 Belanja Pemeliharaan Taman Air Mancur 6 1 1 04 03 616 Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 6 1 1 04 03 617 Belanja Pemeliharaan Pagar Penga_man Jalan 6 1 1 04 03 618 Belanja Pemeliharaan Pagar Taman 6 1 1 04 03 619 Belanja Pemeliharaan Alat Olah Raga Lapangan/Out Door 6 1 1 04 03 620 Belanja Pemeliharaan Alat Olah Raga Air 6 1 1 04 03 621 Belanja Pemeliharaan Alat Olah Raga Udara 6 1 1 04 03 622 Belanja Pemeliharaan Alat Olah Raga Dalam Ruangan/Hall/In Door 6 1 1 04 03 623 Belanja Pemeliharaan Alat Olah Raga Fitness 6 1 1 04 03 624 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 6 1 1 04 03 625 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Page 84: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

6 6 6 6 6 6 6 6

15

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 1 04 03 626 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 6 1 1 04 03 627 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 6 1 1 04 03 628 Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 6 1 1 04 03 629 Belanja Jasa Konsultansi Management/Keuan.gan/SDM 6 1 1 04 03 630 Belanja Jasa Konsultansi Hukum/Politik/Ekon.omi/Sosial/Budaya 6 1 1 04 03 631 Belanja. Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal 6 1 1 04 03 632 Belanja Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM 6 6

1 1

1 1

04 04

03 03

633 634

Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga Belanja Jasa Pengurusan Perkara Hukum

6 1 1 04 03 635 Belanja Air Rumah Susun 6 1 1 04 03 636 Belanja Listrik Rumah Susun 6 1 1 04 03 637 Belanja/Uang Malcanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 6 1 1 04 03 638 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 6 1 1 04 03 639 Belanja Jasa Boga 6 1 1 04 03 640 Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja 6 1 1 04 03 641 Belanja Jasa Asuransi, Perbankan dan Keuangan 6 1 1 04 03 642 Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Penclidikart, Pengembangan Sumber Daya

Manusia, Kependudukan 6 1 1 04 03 643 Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, Pemotretan 6 1 1 04 03 644

Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama (Pest Control) dan Fu_migasi 6 1 1 04 03 645

Belanja Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan dan Penyampaian. Barang 6 1 1 04 03 646 Belanja Jasa Penjahitan/Konveksi 6 1 1 04 03 647 Belanja Jasa Impor/Ekspor 6 1 1 04 03 648 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 6 1 1 04 03 649 Belanja Jasa Penyewaan 6 1 1 04 03 650 Belanja Jasa Penyelaman 6 1 1 04 03 651 Belanja Jasa Akomodasi 6 1 1 04 03 652 Belanja Jasa Angkutan Penumpang 6 1 1 04 03 653 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 6 1 1 04 03 654 Belanja Jasa Pengelolaan Aset 6 1 1 04 03 655 Belanja Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering) 6 1 1 04 03 656 Belanja Jasa Perancangan (Design) 6 1 1 04 03 657 Belanja Pemeliharaan Taman 6 1 1 04 03 658 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Pasar 6 1 1 04 03 659 Belanja Pemeliharaan PC Tablet 6 1 1 04 03 660 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyaralcat 6 1 1 04 03 661 Belanja Barang yang akan diserahican kepada pihalc ketiga 6 1 1 04 03 662 Belanja Barang yang akan clijual kepada masyarakat 6 1 1 04 03 663 Belanja Barang yang akan dijual kepada pihak ketiga 6 1 1 04 03 664 Belanja Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi 6 1 1 04 03 665 Belanja Pemeliharaan Landas Pacu Pesawat 6 1 1 04 03 666 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 6 1 1 04 03 667 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 6 1 1 04 03 668 Belanja Jasa Rawat Jalan (khusus Pimpinan Daerah) 6 1 1 04 03 669 Belanja Jasa Rawat Inap Pimpinan (khusus Daerah)

Belanja Jasa Tindakan Medis (khusus Pimpinan Daerah) 6 1 1 04 03 670 6 1 1 04 03 671 Belanja Jasa Pemeriksaan Penunjang (khusus Pimpinan Daerah) 6 1 1 04 03 672

6 1 1 04 03 673 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (khusus Pimpinan Daerah) Uang Saku/Transport

6 1 1 04 03 674 Biaya Kepersertaan 6 1 1 04 03 675 Uang Saku/Transport 6 1 1 04 03 676 Biaya Kepersertaan 6 1 1 04 03 677 Uang Test/Uang Ujian S-2 6 1 1 04 03 678 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 6 1 1 04 03 679 Uang Saku S-1 6 1 1 04 03 680 Uang Tunjangan Belajar S-1

1 1 04 03 681 Uang Kuliah SPP S-2 1 1 04 03 682 Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus 1 1 04 03 683 Belanja Operasional RT dan RW 1 1 04 03 684 Belanja Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 1 1 04 03 685 Belanja Personal Siswa Mislcin 1 1 04 03 686 Belanja BBN-KB 1 1 04 03 687 Belanja Papan Nama Kepemilikan Aset 1 1 04 03 688 Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah

Page 85: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

16

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 1 04 03 689 Belanja Pemeliharaan Gondola Gedung 6 1 1 04 03 690 Belanja Pemeliharaan Mechanical Elektrical Gedung 6 1 1 04 03 691 Belanja Pembayaran Utang Pajak PPN dan PPh 6 1 1 04 03 692 Belanja Pembayaran Pengembalian Utang Pajak 6 1 1 04 03 693 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 6 1 1 04 03 694 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 6 1 1 04 03 693 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 6 1 1 04 03 696 Belanja Pelayanan Keluarga Berencana 6 1 1 04 03 697 Belanja Public Service Obligation (PSO) 6 1 1 04 03 698 Belanja Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan 6 1 1 04 03 699 Belanja Pemeliharaan Vacum Truck 6 1 1 04 03 700 Belanja Pembulatan 6 1 1 04 03 701 Belanja Jasa Advokat Bidang Perdata 6 1 1 04 03 702 Belanja Jasa Advokat Bidang TUN 6 1 1 04 03 703 Belanja Jasa Advokat Bidang Pidana 6 1 1 04 03 704 Belanja Pemeliharaan Mesin Pengolah Biodiesel 6 1 1 04 03 705 Belanja Pemeliharaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) 6 1 1 04 03 706 Belanja Pemeliharaan Mobile Refueling Unit (MRU) 6 1 1 04 03 707 Belanja Jasa Operator Teknisi 6 1 1 04 03 708 Belanja Pemeliharaan Aquarium 6 1 1 04 03 709 Belanja Pemeliharaan Alat Pipe/Box Jacking 6 1 1 04 03 710 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan. Keterampilan 6 1 1 04 03 71: Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan 6 1 1 04 03 712 Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan 6 1 1 04 03 713 Belanja Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban 6 1 1 04 03 71 Belanja Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup 6 1 1 04 03 715 Belanja Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana 6 1 1 04 03 716 Belanja Barang Pakai Habis Olahraga 6 1 1 04 03 717 Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan 6 1 1 04 03 718 Belanja Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas 6 1 1 04 03 719 Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan 6 1 1 04 03 720 Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan 6 1 1 04 03 721 Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman 6 1 1 04 03 722 Belanja Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air 6 1 1 04 03 723 Belanja Barang Pakai Habis Bangunan 6 1 1 04 03 724 Belanja Barang Pakai Habis Jalan dan Jembata_n 6 1 1 04 03 725 Belanja Barang Pakai Habis Saluran 6 1 1 04 03 726 Belanja Barang Pakai Habis Sandang 6 1 1 04 03 727 Belanja Barang Pakai Habis Pangan 6 1 1 04 03 728 Belanja Efi.siensi 6 1 1 04 03 729 Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) 6 1 1 04 03 730 Belanja Pengolahan Air Linabah 6 1 1 04 03 731 Belanja Ganti Rugi Kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas 6 1 1 04 03 732 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 6 1 1 04 03 733 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus 6 1 1 04 03 734 Belanja Pemeliharaan Water Heater 6 1 1 04 03 735 Biaya Kepersertaan 6 1 1 04 03 736 Biaya Uang Saku/Transport 6 1 1 04 03 737 Biaya Kepersertaan 6 1 1 04 03 738 Biaya Uang Saku/Transport 6 1 1 04 03 739 Biaya Kepersertaan 6 1 1 04 03 740 Biaya Uang Saku/Transport 6 1 1 04 03 741 Biaya Kepersertaan 6 1 1 04 03 742 Biaya Uang Saku/Transport 6 1 1 04 03 743 Biaya Uang Ujian/Test 6 1 1 04 03 744 Belanja Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan 6 1 1 04 03 745 Biaya Uang Saku/Transport 6 1 1 04 03 746 Belanja Biaya Insentif Pengawasan 6 1 1 04 03 747 Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

6 1 1 04 04 Belanja Modal 6 1 1 04 04 001 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 6 1 1 04 04 002 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit 6 1 1 04 04 003 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas 6 1 1 04 04 004 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak

6 1 1 04 04 005 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar dan Se.kolah Menengah Lanjutan Pertaraa

6 1 1 04 04 006 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan

Page 86: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

Kode Rekening

1

6 1 1 04 04 007

6 1 1 04 04 008 6 1 1 04 04 009 6 1 1 04 04 010 6 1 1 04 04 011 6 1 1 04 04 012 6 1 1 04 04 013 6 1 1 04 04 014 6 1 1 04 04 015 6 1 1 04 04 016 6 1 1 04 04 017 6 1 1 04 04 018 6 1 1 04 04 019 6 1 1 04 04 020 6 1 1 04 04 021 6 1 1 04 04 022 6 1 1 04 04 023 6 1 1 04 04 024 6 1 1 04 04 025 6 1 1 04 04 026 6 1 1 04 04 027 6 1 1 04 04 028 6 1 1 04 04 029

6 1 1 04 04 030 6 1 1 04 04 031 6 1 1 04 04 032 6 1 1 04 04 033 6 1 1 04 04 034 6 1 1 04 04 035 6 1 1 04 04 036 6 1 1 04 04 037 6 1 1 04 04 038 6 1 1 04 04 039 6 1 1 04 04 040 6 1 1 04 04 041 6 1 1 04 04 042 6 1 1 04 04 043 6 1 1 04 04 044 6 1 1 04 04 045 6 1 1 04 04 046 6 1 1 04 04 047 6 1 1 04 04 048 6 1 1 04 04 049 6 1 1 04 04 050 6 1 1 04 04 051 6 1 1 04 04 052 6 1 1 04 04 053 6 1 1 04 04 054 6 1 1 04 04 055

6 1 1 04 04 056 6 1 1 04 04 057 6 1 1 04 04 058 6 1 1 04 04 059 6 1 1 04 04 060 6 1 1 04 04 061 6 1 1 04 04 062 6 1 1 04 04 063 6 1 1 04 04 064 6 1 1 04 04 065 6 1 1 04 04 066 6 1 1 04 04 067 6 1 1 04 04 068 6 1 1 04 04 069 6 1 1 04 04 070

17

Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan

Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan Belanja Modal Pengadaan Tanah. Sarana Sosial Panti Jompo Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga Belanja Modal Pengadaan. Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang PerinEs Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Belanja Modal Pengadaan Tanah. Sarana Umum Taman Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Ibadah Belanja Modal Pengadaan. Tanah Sarana Stadion Olahraga Belanja Modal Pengadaan Tanah Perumahan Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan Belanja Modal Pengadaan Tanah Perikanan Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan Belanja Modal Pengadaan Tanah Perguda_ngan/Tempat Penimbunan Material Baku. Belanja Modal Pengadaan Tanah Asrama Karyawan Belanja modal Pengadaan Tanah Gelanggang Remaja Belanja modal Pengadaan Tanah Balai Rakyat/Karang Taruna Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk Belanja Modal Pengadaan Tanah Pintu Air Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Belanja Modal Pengadaan Tanah Kebun Binatang Belanja Modal Pengadaan Tanah Prasarana Jalan Belanja Modal Pengadaan Tanah Makam Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Olahraga Belanja Modal Pengadaan Tanah IPAL Belanja Modal Pengadaan Traktor Belanja Modal Pengadaan Buldozer Belanja Modal Pengadaan Stoom Wals Belanja Modal Pengadaan Eskavator Belanja Modal Pengadaan Dump Truk Belanja Modal Pengadaan Crane Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Semen Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis) Belanja Modal Pengadaan Mesin Giling Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengisi Air Tanah Dalam (Injection Well) Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengukur Tinggi Muka Air (AWLR) Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengukur Penurunan Muka Tanah (Ekstenso)

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Laut Menjacii Air Tanah Belanja Modal Pengadaan Asphalt Cutter Belanja Modal Pengadaan Greader Belanja Modal Pengadaan Tyre Roller Belanja Modal Pengadaan Fork Lift Belanja Modal Pengadaan Breaker Belanja Modal Pengadaan Molen Truck Belanja Modal Pengadaan Pompa Beton Belanja Modal Pengadaan Asphalt Sprayer Belanja Modal Pengadaan Cold Milling Belanja Modal Pengadaan Beatching Plant Belanja Modal Pengadaan Asphalt Mixing Plant Belanja Modal Pengadaan Asphalt Finisher Belanja Modal Pengadaan Shovel Loader Belanja Modal Pengadaan Stone Crusher

Uraian

2

Page 87: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

18

Kode Rekening Uraian

1 2

6 04 04 071 Belanja Modal Pengadaan Asphalt Reciling 6 04 04 072 Belanja Modal Pengadaan Mobil Derek 6 04 04 073 Belanja Modal Pengadaan Jet Spayer 6 04 04 074 Belanja Modal Pengadaan Road Reader 6 04 04 075 Belanja Modal Pengadaan Dredger 6 04 04 076 Belanja Modal Pengadaan Ponton 6 6 6

04 04 04

04 04 04

077 078 079

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan Belanja Modal Pengadaan. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Jeep Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon

6 6 6 6 6 6 6 6

04 04 04 04 04 04 04 04

04 04 04 04 04 04 04 04

080 081 082 083 084 085 086 087

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pic.k Up Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran/ Mobil Pompa

6 1 1 04 04 088 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

6 6 6 6 6

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

04 04 04 04 04

04 04 04 04 04

089 090 091 092 093

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevatcer Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tangga Berjalan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pompa Porta-bel Belanja Modal Pengadaan Gerobak

6 6

1 1

1 1

04 04

04 04

094 095

Belanja Modal Pengadaan Pedati/Delman/Dokar/Bendi/Cidomo/Andong Belanja Modal Pengadaan Becak

6 1 1 04 04 096 Belanja Modal Pengadaan Sepeda 6 1 1 04 04 097 Belanja Modal Pengadaan Karavan 6 1 1 04 04 098 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 6 1 1 04 04 099 Belanja Modal Pengadaan Direksi Keet 6 1 1 04 04 100 Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor 6 1 1 04 04 101 Belanja Modal Pengadaan Kapal Feri 6 1 1 04 04 102 Belanja Modal Pengadaan Speed Boat 6 1 1 04 04 103 Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel 6 1 1 04 04 104 Belanja Modal Pengadaan Hydro Foil 6 1 1 04 04 105 Belanja Modal Pengadaan. Jet Foil 6 1 1 04 04 106 Belanja Modal Pengadaan Kapal Tug Boat 6 1 1 04 04 107 Belanja Modal Pengadaan Kapal Tanker 6 1 1 04 04 108 Belanja Modal Pengadaan Kapal Kargo 6 1 1 04 04 109 Belanja Modal Pengadaan Long Boat 6 1 1 04 04 110 Belanja Modal Pengadaan Kapal Tunda/Tongkang 6 1 1 04 04 111 Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik Kapal 6 1 1 04 04 112 Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik Jaring 6 1 1 04 04 113 Belanja Modal Pengadaan Perahu Layar 6 1 1 04 04 114 Belanja Modal Pengadaan Perahu Sampan 6 1 1 04 04 115 Belanja Modal Pengadaan Perahu Tongkang 6 1 1 04 04 116 Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet 6 1 1 04 04 117 Belanja Modal Pengadaan Perahu Ralcit

1 1 04 04 118 Belanja Modal Pengadaan Perahu Sekoci 1 1 04 04 119 Belanja Modal Pengadaan Perahu Barang 1 1 04 04 120 Belanja Modal Pengadaan Pesawat Kargo 1 1 04 04 121 Belanja Modal Pengadaan Pesawat Penumpang 1 1 04 04 122 Belanja Modal Pengadaan Pesawat Helikopter 1 1 04 04 123 Belanja Modal Pengadaan Pesawat Pemadam Kebakaran 1 1 04 04 124 Belanja Modal Pengadaan Pesawat Capung 1 1 04 04 125 Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang Ampibi 1 1 04 04 126 Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang Layang 1 1 04 04 127 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 1 1 04 04 128 Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut 1 1 04 04 129 Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak 1 1 04 04 130 Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor 1 1 04 04 131 Belanja Modal Pengadaan Mesin Press 1 1 04 04 132 Belanja Modal Pengadaan Mesin Gurinda 1 1 04 04 133 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 1 1 04 04 134 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 1 1 04 04 135 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service 1 1 04 04 136 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat

Page 88: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

19

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 1 04 04 137 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standar 6 1 1 04 04 138 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus 6 1 1 04 04 139 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 6 1 1 04 04 140 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tu.kang 6 1 1 04 04 14:. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 6 1 1 04 04 142 Belanja Modal Pengadaan Mesin Teknologi Robot 6 1 1 04 04 143 Belanja Modal Pengadaan Mesin Oven 6 1 1 04 04 144, Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembuka Roda 6 1 1 04 04 145 Belanja Modal Pengadaan Mesin Praktikum 6 1 1 04 04 146 Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian 6 1 1 04 04 147 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengering Gabah 6 1 1 04 04 148 Belanja Modal Pengadaan Mesin Bajak 6 1 1 04 04 149 Belanja Modal Pengadaan Alat Penetas 6 1 1 04 04 150 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan 6 1 1 04 04 151 Belanja Modal Pengadaan Alat Peternakan 6 1 1 04 04 152 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertamanan 6 1 1 04 04 153 Belanja Modal Pengadaan Screen House 6 1 1 04 04 154 Belanja Modal Pengadaan Alat Panen 6 1 1 04 04 155 Belanja Modal Pengadaan Mat Penyimpanan 6 1 1 04 04 15€ Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 6 1 1 04 04 157 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 6 1 1 04 04 158 Belanja Modal Pengadaan Mesin Stensil 6 1 1 04 04 159 Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy 6 1 1 04 04 160 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak 6 1 1 04 04 161 Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid 6 1 1 04 04 162 Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas 6 1 1 04 04 163 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 6 1 1 04 04 164 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik 6 1 1 04 04 165 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual/Elektronik/Digital/Display 6 1 1 04 04 166 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 6 1 1 04 04 167 Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 6 1 1 04 04 168 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 6 1 1 04 04 169 Belanja Modal Pengadaan Mesin Nomorator/Validasi 6 1 1 04 04 170 Belanja Modal Pengadaan Mesin Perporasi 6 1 1 04 04 171 Belanja Modal Pengadaan Mesin Press/Laminatin.g 6 1 1 04 04 172 Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar 6 1 1 04 04 173 Belanja Modal Pengadaan Almari 6 1 1 04 04 174 Belanja Modal Pengadaan Brankas 6 1 1 04 04 175 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 6 1 1 04 04 176 Belanja Modal Pengadaan White Board 6 1 1 04 04 177 Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu 6 1 1 04 04 178 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih/Kebersihan 6 1 1 04 04 179 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 6 1 1 04 04 180 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa. Air 6 1 1 04 04 181 Belanja Modal Pengadaan Alat Gambar 6 1 1 04 04 182 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 6 1 1 04 04 183 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gambar 6 1 1 04 04 184 Belanja Modal Pengadaan Rak Besi 6 1 1 04 04 185 Belanja Modal Pengadaan Tenda Peleton 6 1 1 04 04 186 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 6 1 1 04 04 187 Belanja Modal Pengadaan Alat Fogging 6 1 1 04 04 188 Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruang 6 1 1 04 04 189 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 6 1 1 04 04 190 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 6 1 1 04 04 191 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 6 1 1 04 04 192 Belanja Modal Pengadaan Printer

Belanja Modal Pengadaan Scaner 6 1 1 04 04 193 6 1 1 04 04 194 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 6 1 1 04 04 195 Belanja Modal Pengadaan CPU 6 1 1 04 04 196 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 6 1 1 04 04 197 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard,

Hard Disk, Speaker, d11) 6 1 1 04 04 198 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 6 1 1 04 04 199 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak 6 1 1 04 04 200 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 6 1 1 04 04 201 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 6 1 1 04 04 202 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 6 1 1 04 04 203 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6 1 1 04 04 204 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

Page 89: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

20

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 1 04 04 205 Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan 6 1 1 04 04 205' Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 6 1 1 04 04 207 Belanja Modal Pengadaan Sofa 6 1 1 04 04 208 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 6 1 1 04 04 209 Belanja Modal Pengadaan Lemari 6 1 1 04 04 210 Belanja Modal Pengadaan Diswar/Buffet 6 1 1 04 04 211 Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar 6 1 1 04 04 212 Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar 6 1 1 04 04 213 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board 6 1 1 04 04 214 Belanja Modal Pengadaan Papan. Pengumuman 6 1 1 04 04 215 Belanja Modal Pengadaan Bangku Istirahat 6 1 1 04 04 216 Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 6 1 1 04 04 217 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 6 1 1 04 04 218 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 6 1 1 04 04 219 Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan/Lemari Dapur 6 1 1 04 04 220 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 6 1 1 04 04 221 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 6 1 1 04 04 222 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 6 1 1 04 04 223 Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/ Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau. 6 1 1 04 04 224 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur 6 1 1 04 04 225 Belanja Modal Pengadaan La_mpu Hias 6 1 1 04 04 226 Belanja Modal Pengadaan Jam. Dinding/Meja 6 1 1 04 04 227 Belanja Modal Pengadaan Lemari Hias 6 1 1 04 04 228 Belanja Modal Pengadaan Meja Hias 6 1 1 04 04 229 Belanja Modal Pengadaan Hiasan 6 1 1 04 04 230 Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden 6 1 1 04 04 23: Belanja Modal Pengadaan Kamera 6 1 1 04 04 232 Belanja Modal Pengadaan Handycam 6 1 1 04 04 233 Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Terawang 6 1 1 04 04 23 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 6 1 1 04 04 235 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 6 1 1 04 04 236 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak Filra 6 1 1 04 04 237 Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV 6 1 1 04 04 238 Belanja Modal Pengadaan CCTV 6 1 1 04 04 239 Belanja Modal Pengadaan Sound System 6 1 1 04 04 240 Belanja Modal Pengadaan Amplifier 6 1 1 04 04 241 Belanja Modal Pengadaan Teropong/Teleskop 6 1 1 04 04 242 Belanja Modal Pengadaan Telepon 6 1 1 04 04 243 Belanja Modal Pengadaan Faximili 6 1 1 04 04 244 Belanja Modal Pengadaan Radio SSB 6 1 1 04 04 245 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM 6 1 1 04 04 246 Belanja Modal Pengadaan Radio VHF 6 1 1 04 04 247 Belanja Modal Pengadaan Radio UHF 6 1 1 04 04 248 Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi 6 1 1 04 04 249 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 6 1 1 04 .04 250 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/M'W 6 1 1 04 04 251 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW 6 1 1 04 04 252 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM 6 1 1 04 04 253 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF 6 1 1 04 04 254 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Radio Link 6 1 1 04 04 255 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet 6 1 1 04 04 256 Belanja Modal Pengadaan Jaringan LAN 6 1 1 04 04 257 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi 6 1 1 04 04 258 Belanja Modal Pengadaan Receiver 6 1 1 04 04 259 Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie 6 1 1 04 04 260 Belanja Modal Pengadaan Timbangan 6 1 1 04 04 261 Belanja Modal Pengadaan Teodolite 6 1 1 04 04 262 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi 6 1 1 04 04 263 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 6 1 1 04 04 264 Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralata_n Navigasi 6 1 1 04 04 265 Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur 6 1 1 04 04 266 Belanja Modal Pengadaan Barometer 6 1 1 04 04 267 Belanja Modal Pengadaan Seismograph 6 1 1 04 04 268 Belanja Modal Pengadaan Ultrasonograph 6 1 1 04 04 269 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal 6 1 1 04 04 270 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Test Inteligensi 6 1 1 04 04 271 Belanja Modal Pengadaan Tes Alat Kepribadian 6 1 1 04 04 272 Belanja Modal Pengadaan Alat Tes Kfinis 6 1 1 04 04 273 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Pemetaaan Darat/Udara/Laut 6 1 1 04 04 274 Belanja Modal Pengadaan Ukur Geodesi

Page 90: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

21

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 1 04 04 275 Belanja Modal Pengadaan Uji Emisi 6 1 1 04 04 276 Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Alat Pengukuran 6 1 1 04 04 277 Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Alat Pengujian Konstruksi 6 1 1 04 04 278 Belanja Modal Pengadaan A1at Ukur Telimetri 6 1 1 04 04 279 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 6 1 1 04 04 280 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 6 1 1 04 04 281 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran THT 6 1 1 04 04 282 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Mata 6 1 1 04 04 283 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 6 1 1 04 04 284 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak 6 1 1 04 04 285 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan 6 1 1 04 04 286 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 6 1 1 04 04 287 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kardiologi 6 1 1 04 04 288 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Neurologi 6 1 1 04 04 289 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Orthopedi 6 1 1 04 04 290 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Hewan 6 1 1 04 04 291 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi 6 1 1 04 04 292 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyakit Dalam/Internis 6 1 1 04 04 293 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran. KB 6 1 1 04 04 294 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Radiologi 6 1 1 04 04 295 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kamar Operasi 6 1 1 04 04 296 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ruang HCU/ICCU 6 1 1 04 04 297 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ruang Karnar Perawatan 6 1 1 04 04 298 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi 6 6

1 1

1 1

04 04

04 04

299 300

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia

6 1 1 04 04 30: Belanja Modal Pengadaan. Alat-Alat Laboratorium Pertanian 6 1 1 04 04 302 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Petemakan. 6 1 1 04 04 303 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perkebunan 6 1 1 04 04 304 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perikanan 6 1 1 04 04 305 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa 6 1 1 04 04 306 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah 6 1 1 04 04 307 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 6 1 1 04 04 308 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Mikrobiologi 6 1 1 04 04 309 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Hidrokimia 6 1 1 04 04 310 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Model Hidrolika 6 1 1 04 04 311 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Buatan

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lapangan 6 1 1 04 04 312 6 1 1 04 04 313 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Uji Laboratorium 6 1 1 04 04 314 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kehutanan 6 1 1 04 04 315 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan Hewa_n/Kesmavet

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Tanaman Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Beatching Plan.t Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium AMP Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Under Pass Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Monorali/Subway/Bu.sway Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Negara Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Kabupaten Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan Belanja Modal Pengadaan Bahu Jalan/Trotoar Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Ponton Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan diatas Air

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Balley Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Timbang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Bawah Tanah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum

6 1 1 04 04 316 6 1 1 04 04 317 6 1 1 04 04 318 6 1 1 04 04 319 6 1 1 04 04 320 6 1 1 04 04 321 6 1 1 04 04 322 6 1 1 04 04 323 6 1 1 04 04 324 6 1 1 04 04 325 6 1 1 04 04 326 6 1 1 04 04 327 6 1 1 04 04 328 6 1 1 04 04 329 6 1 1 04 04 330 6 1 1 04 04 331

6 1 1 04 04 332 6 1 1 04 04 333 6 1 1 04 04 334 6 1 1 04 04 335 6 1 1 04 04 336 6 1 1 04 04 337 6 1 1 04 04 338 6 1 1 04 04 339

Page 91: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

22

Kode Rekening Uraian

1 2

6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6

6

6

6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 04 04 340

1 04 04 341 1 04 04 342 1 04 04 343 1 04 04 344 1 04 04 345 1 04 04 345 1 04 04 347 1 04 04 348 1 04 04 349 1 04 04 350 1 04 04 351 1 04 04 352 1 04 04 353

1 04 04 354 1 04 04 355 1 04 04 356 1 04 04 357 1 04 04 358 1 04 04 359 1 04 04 360 1 04 04 361 1 04 04 362 1 04 04 363 1 04 04 364 1 04 04 365

1 04 04 366

1 04 04 367

1 04 04 368

1 04 04 369

1 04 04 370 1 04 04 371 1 04 04 372 1 04 04 373 1 04 04 374 1 04 04 375 1 04 04 376 1 04 04 377 1 04 04 378 1 04 04 379 1 04 04 380 1 04 04 381 1 04 04 382 1 04 04 383 1 04 04 384 1 04 04 385 1 04 04 386 1 04 04 387 1 04 04 388

1 04 04 389 1 04 04 390 1 04 04 391 1 04 04 392 1 04 04 393 1 04 04 394 1 04 04 395 1 04 04 396

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir/Sumur Resapan/Sumur Bor Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi MCK Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Rumah Pompa Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pantai Belanja Modal Pengadaan Konstruksi. Saringan Sampah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan Sampah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasarana Umum

Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Gedung/Kantor Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Utilitas PJU Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas Belanja ModaI Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Asrama Karyawan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Pendidfican dan Pelatihan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Olahraga

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Balai Rakyat/Karang Taruna

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana/Tempat Ibadah

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Panti Sosial/Panti Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Susun Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Kandang Binatang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Terminal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Dermaga Laut Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Halte B-us Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian DIPO Sampah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Transito Sampah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Air Mancur Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Landas Pacu Pesawat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Batas Wilayah/Tugu Titik Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Mercu Suar Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rambu Darat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rambu Laut/Sungai

• Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rambu Udara Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Bengkel Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar Pengaman Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kesenian/Kebudayaan

Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi Belanja Modal Pengadaan Buku Astronomi Belanja Modal Pengadaan Buku Arkeologi

Page 92: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

23

Uraian Kode

Rekening 1

2

6 1 1 04 04 397 Belanja Modal. Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra

6 1 1 04 04 398 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagara aa.n 6 1 1 04 04 399 Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah

6 1 1 04 04 400 Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya 6 1 1 04 04 401 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

6 1 1 04 04 402 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial

6 1 1 04 04 403 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan 6 1 1 04 04 404 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

6 1 1 04 04 405 Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia 6 1 1 04 04 406 Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa 6 1 1 04 04 407 Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan 6 1 1 04 04 408 Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan Perdagangan 6 1 1 04 04 409 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan 6 1 1 04 04 410 Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah 6 1 1 04 04 41: Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk) 6 1 1 04 04 412 Belanja Modal Pengadaan Mikrofilm 6 1 1 04 04 413 Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe 6 1 1 04 04 41 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum 6 1 1 04 04 415 Belanja Modal Pengadaan Buku Cerita Rakyat 6 1 1 04 04 416 Belanja Modal Pengadaan Buku Filsafat 6 1 1 04 04 417 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 6 1 1 04 04 418 Belanja Modal Pengadaan Buku Arsitektur 6 1 1 04 04 419 Belanja Modal Pengadaan Buku Geodesi 6 1 1 04 04 420 Belanja Modal Pengadaan Buku Olahraga 6 1 1 04 04 421 Belanja Modal Pengadaan Buku Geologi 6 1 1 04 04 422 Belanja Modal Pengadaan Buku Kedokteran 6 1 1 04 04 423 Belanja Modal Pengadaan Buku Bahan Ajar 6 1 1 04 04 424 Belanja Modal Pengadaan Barang Perpustakaan 6 1 1 04 04 425 Belanja Modal Pengadaan Peta Wilayah 6 1 1 04 04 426 Belanja Modal Pengadaan Karya Grafika 6 1 1 04 04 427 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Pendidikan 6 1 1 04 04 428 Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto 6 1 1 04 04 429 Belanja Modal Pengadaan Patung

6 1 1 04 04 430 Belanja Modal Pengadaan Ukiran 6 1 1 04 04 431 Belanja Modal Pengadaan Pahatan 6 1 1 04 04 432 Belanja Modal Pengadaan Batu Alam 6 1 1 04 04 433 Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama 6 1 1 04 04 434 Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Kesenian 6 1 1 04 04 435 Belanja Modal Pengadaan Barang Kesenian 6 1 1 04 04 436 Belanja Modal Pengadaan Benda-Benda Bersejarah

6 1 1 04 04 437 Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan Seni

6 1 1 04 04 438 Belanja Modal Pengadaan Pakaian Adat Nusantara 6 1 1 04 04 439 Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang 6 1 1 04 04 440 Belanja Modal Pengadaan Ternak

6 1 1 04 04 441 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 6 1 1 04 04 442 Belanja Modal Pengadaan Binatang Peliharaan

6 1 1 04 04 443 Belanja Modal Pengadaan Tanaman Perkebunan 6 1 1 04 04 444 Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hortikultura 6 1 1 04 04 445 Belanja Modal Pengadaan. Tanaman Khusus/Lan.gka 6 1 1 04 04 446 Belanja Modal Pengadaan Senjata Api 6 1 1 04 04 447 Belanja Modal Pengadaan Radar 6 1 1 04 04 448 Belanja Modal Pengadaan Mobil Water Canon 6 1 1 04 04 449 Belanja Modal Pengadaan Borgol 6 1 1 04 04 450 Belanja Modal Pengadaan Sangkur/Bayonet 6 1 1 04 04 451 Belanja Modal Pengadaan Perisai/Tameng

6 1 1 04 04 452 Belanja Modal Pengadaan Detektor Logara 6 1 1 04 04 453 Belanja Modal Pengadaan Rompi Anti Peluru

6 1 1 04 04 454 Belanja Modal Pengadaan Pentungan

6 1 1 04 04 455 Belanja Modal Pengadaan Helm

6 1 1 04 04 456 Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene 6 1 1 04 04 457 Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter

6 1 1 04 04 458 Belanja Modal Pengadaan Kawat Berduri 6 1 1 04 04 459 Belanja Modal Pengadaan Gas Air Mata 6 1 1 04 04 460 Belanja Modal Pengadaan Senjata Bius/Gas 6 1 1 04 04 461 Belanja Modal Alat Olah Raga Lapangan/Out Door 6 1 1 04 04 462 Belanja Modal Alat Olah Raga Air 6 1 1 04 04 463 Belanja Modal Alat Olah Raga Udara 6 1 1 04 04 464 Belanja Modal Alat Olah Raga Dalam Ruangan/Hall/In Door 6 1 1 04 04 465 Belanja Modal Alat Olah Raga Fitness 6 1 1 04 04 466 Belanja Modal Dana BOS 6 1 1 04 04 467 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Landas Pacu Pesawat

Page 93: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

6 04 05 6 04 05 6 04 05 6 04 05 6 04 05 6 04 05 6 04 05

6 1 1 04 06 6 1 1 04 06 6 1 1 04 06 6 1 1 04 06 6 1 1 04 06

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

24

Kode Rekening Uraian

1 2

6 1 1 04 04 468 Belan Pasar Bela_n Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Gas ( Belan Belan Belan Belan Belan

ja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana dan Prasarana Gedung

ja Modal Pengadaan PC Tablet ja Modal Pengadaan Alat Deteksi Uang (Money Detectar) ja Modal Pengadaan Box dan Acesoris Angkutan Darat Bermotor ja Modal Sertifikasi Tanah ja Modal Pengadaan Gondola Gedung ja Modal Pengadaan Mechanical Elektrical Gedung ja Modal Pengadaan Bangku Injakan Kaki Siswa ja Modal Pengadaan Microphone ja Modal Pengadaan Vacum Truck ja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Biodiesel ja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian. Stasiun Pengisian Bahan Bakar

SPBG) ja Modal Pengadaan Mobile Refueling Unit (MRU) ja Modal Pengadaan Alat Pipe/Box Jacking ja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus ja Modal Pengadaan Water Heater ja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

6 1 1 04 04 6 1 1 04 04 6 1 1 04 04 6 1 1 04 04 6 1 1 04 04

Belanja Bunga Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank Bunga Utang Obligasi Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak

Belanja Subsidi Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Belanja Subsidi Kepada Lembaga Belanja Subsidi Kepada Badan Layanan Umum Belanja Subsidi Kepada BUMD

Belanja Hibah Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi... Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa... Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN... Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat Badan Layanan Umum Kelompok/Anggota Masyarakat Belanja Hibah Dana Bos ke SD/SDLB Belanja Hibah Dana Bos ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Belanja Hibah BOP

469 470 471 472 473 474 473 476 477 478 479

480 481 482 483 484

00: 002 003 004 005 006

001 002 003 004

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1

1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 1 04 08 001 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan... 1 04 08 002 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Keagamaan... 1 04 08 003 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 1 04 08 004 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik... 1 04 08 005 Belanja Bantuan Kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 04 08 006 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 1 04 08 007 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu 1 04 08 008 Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga 1 04 08 009 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan 1 04 08 010 Belanja Bantuan Sosial Tidak Terprogram 1 04 08 011 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Masyarakat (Penataan

Kampung) 6 1 1 04 08 012

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Siswa (Belanja Personal Siswa Miskin)

6 1 1 04 09 Belanja Ba,gi Hasil 6 1 1 04 09 001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi...

Page 94: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS...Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun

28

Kode Rekening Uraian

1 2

6 2 3 17 02 Obligasi Nomor 6 2 3 17 02 001 Obligasi Nomor ... 6 2 3 17 02 002 Obligasi Nomor ... 6 2 3 17 02 003 Obligasi Nomor ... 6 2 3 17 02 004 Obligasi Nomor ... 6 2 3 17 02 005 Obligasi Nomor ... 6 2 3 17 02 006 Obligasi Nomor ... 6 2 3 17 02 CeD7 Dst

6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah 6 2 4 01 Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah 6 2 4 01 01 Pemerintah

6 2 4 02 Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain 6 2 4 02 01 Pemerintah Daerah ...

6 2 4 03 Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir 6 2 4 03 01 Dana Bergulir PPMK/PEMK Kepada Perorangan dan Kelompok Masyarakaz

6 3 Sisa Lebih Pembiavaan Anzgaran Tahun Berkenaan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T PURNAMA