Click here to load reader

GUBERNUR SUMATERA BARAT - jdih. 2015.pdf · PDF fileberinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GUBERNUR SUMATERA BARAT - jdih. 2015.pdf · PDF fileberinteraksi dengan lingkungan dan...

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak, kewajiban,

peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,

penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk

diskriminasi, sehingga hak-haknya belum terpenuhi secara

maksimal;

c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dan peran

penyandang disabilitas, perlu adanya kepastian hukum

sebagai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak

penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan

Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

- 2 -

Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera

Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1646);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang

Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44301);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan

International Convenant on Economic, Social and Culture

Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,

Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4557);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

International Covenant On Civil and Political Rights

(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

- 3 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4558);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4967);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038;

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5063);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

(Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5251);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- 4 -

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyadang Cacat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3754);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- 5 -

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di

wilayah Sumatera Barat.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

6. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik,

mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif

berdasarkan kesamaan hak.

7. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas

yang disandang seseorang.

8. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang menyediakan peluang atau

akses yang sama kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan

potensi dalam segala aspek penyelenggaraan bernegara dan

bermasyarakat.

9. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan

atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau

meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang

disabilitas.

10. Martabat adalah nilai kehormatan atau harga diri yang melekat pada

hakikat keberadaan setiap penyandang disabilitas sebagai anugerah

Tuhan Yang Maha Kuasa.

11. Penghormatan adalah hal yang membangkitkan kesadaran dalam menilai

dan menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas

dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

12. Pemajuan adalah hal yang terkait dengan upaya mendorong atau

menggerakkan semangat, komitmen, maupun tindakan nyata terhadap

perubahan kondisi penyandang disabilitas dari tingkat yang kurang baik

menjadi baik dan menjadi terbaik.

13. Perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk

melindungi, membentengi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang

disabilitas serta mencegah, menangkal, dan menghindarkan segala

- 6 -

sesuatu yang dapat mengganggu, mengurangi, membatasi, mempersulit,

menghambat atau menghapus hak dari siapapun.

14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang

disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi

diri sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau

kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang

disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek

kehidupan dan penghidupan.

16. Pengusaha adalah:

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

17. Perusahaan adalah:

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang

perseorangan, mi

Search related