GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Menimbang : a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak, kewajiban,
peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945;
b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk
diskriminasi, sehingga hak-haknya belum terpenuhi secara
maksimal;
c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dan peran
penyandang disabilitas, perlu adanya kepastian hukum
sebagai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
- 2 -
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44301);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Convenant on Economic, Social and Culture
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- 3 -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4558);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5251);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
- 4 -
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyadang Cacat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3754);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 5 -
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di
wilayah Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik,
mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui
hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif
berdasarkan kesamaan hak.
7. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas
yang disandang seseorang.
8. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang menyediakan peluang atau
akses yang sama kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan
potensi dalam segala aspek penyelenggaraan bernegara dan
bermasyarakat.
9. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan
atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau
meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang
disabilitas.
10. Martabat adalah nilai kehormatan atau harga diri yang melekat pada
hakikat keberadaan setiap penyandang disabilitas sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Kuasa.
11. Penghormatan adalah hal yang membangkitkan kesadaran dalam menilai
dan menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas
dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
12. Pemajuan adalah hal yang terkait dengan upaya mendorong atau
menggerakkan semangat, komitmen, maupun tindakan nyata terhadap
perubahan kondisi penyandang disabilitas dari tingkat yang kurang baik
menjadi baik dan menjadi terbaik.
13. Perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk
melindungi, membentengi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang
disabilitas serta mencegah, menangkal, dan menghindarkan segala
- 6 -
sesuatu yang dapat mengganggu, mengurangi, membatasi, mempersulit,
menghambat atau menghapus hak dari siapapun.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang
disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi
diri sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau
kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang
disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek
kehidupan dan penghidupan.
16. Pengusaha adalah:
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
17. Perusahaan adalah:
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, mi
