Upload
vuongnhan
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
H a l a m a n | i
Laporan Kinerja Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016 telah selesai disusun dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.
Penyusunan LKj IP ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan
pertanggung-jawaban kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016 serta sebagai bahan evaluasi kami untuk dapat meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dalam rangka
mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Riau 2014-2016.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKj IP ini belum secara
sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran
tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2016.
Pada kesempatan ini disampaikan kepada seluruh aparatur Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Riau Tahun 2016 ini Saya ucapkan terima kasih. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah S.W.T
dan dapat mewujudkan perbaikan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau di masa yang akan datang.
Wassalammualaikum Wr. Wb.
Pekanbaru, 31 Desember 2016
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI RIAU
EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19720628 199703 2 004
H a l a m a n | ii
Laporan Kinerja Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR .................................................. .......................... i DAFTAR ISI ................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN..................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................... 1
1.2. Tujuan Pelaporan LKj IP ................................................. 2
1.3. Kedudukan, Tugas, Pokok Dan Fungsi............................ 2
1.4. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BP2T .............. 12
1.5. Rencana Strategis BP2T ................................................. 12
1.6. Sistematika Penyusunan LKj IP BP2T ............................. 17
BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................... 19
2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP2T Tahun 2016......... 19
2.2. Penetapan Kinerja BP2T Tahun 2016 ............................. 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................. 24
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja BP2T .............................. 24
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja BP2T................... 26
3.3. Realisasi Anggaran BP2T 2016........................................ 31
3.4. Capaian Prestasi dan Penghargaan................................. 33
BAB IV PENUTUP................................................................................. 34
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP2T Provinsi Riau
2. Pengukuran Kinerja BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
3. Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis BP2T Provinsi
Riau Tahun 2016
4. Penetapan Kinerja BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) BP2T Provinsi Riau
6. Pengukuran Kinerja Kegiatan BP2T Provinsi Riau
H a l a m a n | iii
Laporan Kinerja Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.1.
Tabel 2.1.
Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
Rencana Kinerja Tahunan BP2T Provinsi Riau
Tahun 2016 ...................................................................
Tabel 2.2. Penetapan Kinerja BP2T Provinsi Riau Tahun 2016.........
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja BP2T Provinsi Riau Tahun 2016.......
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran BP2T Provinsi Riau Tahun 2016.........
H a l a m a n | 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
P E N D A H U L U A N
1.1. LATAR BELAKANG
alam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, akan disusun pelaporan
kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016 sebagai
pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan urusan
penanaman modal berupa pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Tahun
Anggaran 2016.
Pelaporan kinerja ini berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Riau, rencana dan target kinerja yang ditetapkan,
pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis
atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pelayanan perizinan dan non
perizinan agar mampu eksis dan unggul, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Riau melakukan perencanaan dalam suatu tahapan yang konsisten dan
berkelanjutan agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil.
H a l a m a n | 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
1.2 TUJUAN PELAPORAN LKj IP
ujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016 adalah sebagai
memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Riau atas perjanjian kinerja yang telah disepakati
dan sebagai bahan analisis dalam rangka membuat kebijakan guna meningkatkan
kinerja serta perbaikan kesinambungan bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Riau dimasa yang akan datang.
1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, POKOK DAN FUNGSI
epala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di
bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, kemanan, dan kepastian hukum,
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau sebagai penyelenggara pelayanan
terpadu satu pintu dibentuk melalui Peraturan Gubernur Riau Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang
secara legal-formal berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas
tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah
Provinsi Riau.
H a l a m a n | 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Riau mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Koordinasi kegiatan survey di lapangan terhadap permohonan perizinan dan non
perizinan;
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat dengan koordinasi instansi terkait;
4. Pengelolaan informasi perizinan dan non perizinan;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
6. Pelaksanaan pelayanan teknis adminstrasi Badan;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, susunan organisasi Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Riau, terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretaris, terdiri dari :
1) Sub Bagian Perencanaan Pogram
2) Sub Bagian Umum;
3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Perizinan dan Rekomendasi
1) Tim Teknis
4. Bidang Survey
1) Tim Teknis
5. Bidang Penanganan Pengaduan
1) Tim Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, tugas dan fungsi masing-masing
unit kerja pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau adalah :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian
Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan Serta Sub Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi :
H a l a m a n | 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
1) Penyelenggaraan perencanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program, Sub
Bagian Keuangan dan Perlengkapan Serta Sub Bagian Umum;
2) Penyelenggaraaan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan Program,
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta Sub Bagian Umum;
3) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas
dan fungsi pada Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan serta Sub Bagian Umum;
4) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Perencanaan Program,
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Serta Sub bagian Umum;
5) Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, antara lain:
1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, dengan tugas :
a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian
Perencanaan Program berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan
secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis
untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil
kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai
bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan Program secara rutin
maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan
kemampuan;
H a l a m a n | 5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
g. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis
maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok
Sub Bagian Perencanaan Program secara rutin maupun berkala sebagai
bahan dasar pemecahan masalah;
i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Sub Bagian
Perencanaan Program berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep
naskah dinas yang dibutuhkan;
j. Melaksanakan pekerjaan penyusunan rencana kegiatan, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
k. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan
Program berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
penyempurnaannya;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris
secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
2) Kepala Sub Bagian Umum, dengan tugas:
a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Umum
berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan;
b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan
secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis
untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil
kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
H a l a m a n | 6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai
bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan Sub BagianUmum secara rutin maupun berkala
untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis
maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok
Sub Bagian Umum secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar
pemecahan masalah;
i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Sub Bagian Umum
berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang
dibutuhkan;
j. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan
dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
k. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan
formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat,
ujian diklat, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai (KARPEG),
Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
l. Melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan setelah berkoordinasi
dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
m. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Umum
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
penyempurnaannya;
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris
secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
H a l a m a n | 7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dengan tugas:
a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra
sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan
secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis
untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil
kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai
bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan secara
rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan
kemampuan;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris Badan tentang
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis
maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan secara rutin maupun berkala
sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia
konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. Melaksanakan urusan adminsitrasi keuangan, pengelolaan anggaran,
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta urusan perlengkapan
dan peralatan kantor
H a l a m a n | 8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
k. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan
dan Perlengkapan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai
bahan penyempurnaannya;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris
secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
2. Kepala Bidang Perizinan dan Rekomendasi
Bidang Perizinan dan Rekomendasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
urusan pada bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi
pengelolaan pelayanan, meneliti kelengkapan administrasi serta pengawasan
prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perizinan dan Rekomendasi
mempunyai fungsi :
1) Penyelenggaraan perencanaan pada bidang pelayanan perizinan dan non
perizinan;
2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada bidang pelayanan perizinan dan non
perizinan;
3) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas
dan fungsi pada bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
4) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang pelayanan perizinan dan non
perizinan;
5) Pengelolaan penyusunan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dan
non perizinan;
6) Pengelolaan penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
7) Pengelolaan pemeriksaan atau penelitian berkas permohonan perizinan dan
non perizinan;
8) Pengelolaan pemrosesan perizinan dan non perizinan serta mengkoordinasikan
dengan tim teknis;
9) Pengelolaan penyerahan perizinan dan non perizinan yang telah selesai kepada
pemohon.
H a l a m a n | 9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
10) Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bidang Perizinan dan Rekomendasi terdiri dari Tim Teknis yang merupakan
kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah
terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan masukan/saran teknis
terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta bertanggungjawab kepada
Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perizinan dan Rekomendasi.
Tim Teknis mempunyai tugas :
1) Memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan perizinan dan non
perizinan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perizinan dan
Rekomendasi;
2) Membantu menyebarluaskan informasi dan mensosialisasikan berbagai
kebijakan dan peraturan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan;
3) Menyediakan bahan dan petunjuk teknis yang berkenaan dengan perizinan
dan non perizinan;
4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
3. Kepala Bidang Survey
Bidang Survey mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada kegiatan
survey lapangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil survey
terhadap permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Survey mempunyai fungsi:
1) Penyelenggaraan perencanaan pada kegiatan survey lapangan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil survey terhadap permohonan
perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas padakegiatan survey lapangan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil survey terhadap
permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
3) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas
dan fungsi pada kegiatan survey lapangan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan hasil survey terhadap permohonan perizinan dan non
perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
H a l a m a n | 10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
4) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kegiatan survey lapangan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil survey terhadap
permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
5) Pengelolaan administrasi peninjauan lapangan atau survey;
6) Pengelolaan perencanaan peninjauan lapangan atau survey;
7) Pengelolaan pelaksanaan peninjauan lapangan atau survey bersama tim
teknis, kabupaten/kota dan instansi terkait diluar provinsi;
8) Pengelolaan pelaporan hasil peninjauan lapangan dan survey;
9) Penyelenggaraantugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bidang Survey terdiri dari Tim Teknis yang merupakan kelompok kerja yang
terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai
kewenangan untuk memberikan masukan/saran teknis dan melaksanakan
survey bersama Kabupaten/Kota dan instansi terkait di luar Provinsi dalam
rangka penerbitan perizinan dan non perizinan serta bertanggungjawab kepada
Kepala Badan melalui Kepala Bidang Survey.
Tim Teknis mempunyai tugas :
1) Memberikan pertimbangan teknis untuk pelaksanaan peninjauan lapangan
atau survey dalam penerbitan perizinan dan non perizinan;
2) Menyiapkan bahan dan peralatan serta petunjuk teknis yang berkenaan
dengan peninjauan lapangan atau survey;
3) Melaksanakan peninjauan lapangan atau survey;
4) Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan peninjauan lapangan atau survey
secara tertulis;
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
H a l a m a n | 11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
4. Kepala Bidang Penanganan Pengaduan
Bidang Penanganan Pengaduan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
urusan pada bidang perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penanganan Pengaduan
mempunyai fungsi :
1) Penyelenggaraan perencanaan pada bidang perizinan dan non perizinan yang
diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugaspada bidang perizinan dan non perizinan
yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
3) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas
dan fungsi pada bidang perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
4) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang perizinan dan non perizinan
yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
5) Pengelolaan urusan administrasi penyelesaian pengaduan pelaksanaan
perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu;
6) Pengelolaan koordinasi penyelesaian pengaduan pelaksanaan perizinan dan
non perizinan bersama Tim Teknis, Kabupaten/Kota dan Instansi terkait diluar
provinsi;
7) Pengelolaan urusan peninjauan lapangan, penyelesaian pengaduan
pelaksanaan perizinan dan non perizinan bersama Tim Teknis,
Kabupaten/Kota dan Instansi terkait diluar Provinsi;
8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan
yang telah diterbitkan;
9) Penyelenggaraantugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
H a l a m a n | 12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
Tim Teknis mempunyai tugas :
1) Memberikan pertimbangan teknis untuk pelaksanaan peninjauan lapangan
atau survey dalam penerbitan perizinan dan non perizinan;
2) Menyediakan bahan, peralatan dan petunjuk teknis yang berkenaan dengan
permasalahan dan penyelesaian pengaduan perizinan dan non perizinan;
3) Melaksanakan peninjauan lapangan untuk mencek dan meyelesaikan
permasalahan terhadap pengaduan;
4) Menyiapkan laporan dan saran pertimbangan secara tertulis kepada Kepala
Bidang Penanganan Pengaduan;
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibetikan oleh Kepala Bidang.
1.4 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BP2T
alam meningkatkan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Riau, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau
terdiri dari (dua) indikator, yaitu :
1. Angka Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan
2. Jumlah Berita Acara Perizinan dan Non Perizinan.
1.5 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BP2T
enstra SKPD memiliki kedudukan yang strategis yaitu berfungsi untuk
menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai
implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
daerah.
Sejalan dengan hal tersebut bahwa penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja
instansi Pemerintahan Provinsi Riau maka disusunnya rencana strategis Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan
berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau dan bersifat indikatif.
H a l a m a n | 13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
1. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau sebagai salah satu Badan
dari Pemerintah Provinsi Riau, dalam menetapkan visinya mengacu pada Visi
Provinsi Riau dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsinya. Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau misi Provinsi Riau yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana
Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019, yaitu:
“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya
melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya
lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.
Memperhatikan visi Provinsi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan
paradigma dan peranan perencanaan pada masa mendatang, maka Visi Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau adalah adalah:
“Menjadi Lembaga Pelayanan Perizinan yang Prima”,
dengan penjabaran makna visi adalah :
1) Prima dalam pelayanan, memiliki makna bahwa penyelenggaraan proses
pelayanan perizinan dan non perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Provinsi Riau menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan
pelayanan yang prima, yaitu :
Mengutamakan pelanggan;
Sistem yang efektif;
Melayani dengan hati nurani;
Melakukan perbaikan yang berkelanjutan;
Memberdayakan pelanggan.
2) Tanggap terhadap keluhan, memiliki makna bahwa keluhan pelanggan
merupakan peluang bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau
untuk memperbaiki kinerja pelayanannya. Pengelolaan pengaduan/ keluhan
pelanggan memiliki tujuan antara lain:
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang mereka
peroleh;
Menciptakan image bahwa penyelenggaraan pelayanan sangat serius
dalam memandang masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan
kualitas pelayanan;
Mengidentifikasi aspek-aspek yang lemah dari penyelenggara pelayanan
yang perlu diperbaiki.
Menghemat pengeluaran dengan melakukan penyelesaian masalah
dimana terjadi tanpa keterlibatan pihak ketiga;
H a l a m a n | 14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
Menghindari terjadinya penumpukan masalah
2. Misi
Untuk mewujudkan visinya serta mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia dalam unsur organisasi, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Riau merumuskan misi sebagai berikut:
1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan
akuntabel.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
4) Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan.
Makna yang terkandung dalam masing-masing misi tersebut adalah:
1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan
akuntabel, memiliki makna cepat dalam waktu penyelesaian, akurat artinya
dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel dengan ukuran yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memiliki makna bahwa
sumber daya manusia pelayanan merupakan faktor kunci keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan, peningkatan profesionalisme dan kompetensi
pegawai merupakan suatu keharusan termasuk melakukan pembinaan
melalui peningkatan kesejahteraan dan karier pegawai .
3) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan, memiliki makna bahwa
penyelenggaraan pelayanan yang prima tidak mungkin terwujud tanpa
ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai termasuk penerapan
sistem IT dan mekanisme kerja yang transparan, efisien dan akuntabel
4) Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan,
fasilitas penanganan pengaduan haruslah tersedia pada unit pelayanan
publik hal ini sangat penting guna mendukung kinerja pelayanan.
Penanganan pengaduan disediakan dalam rangka menampung aspirasi
masyarakat guna perbaikan institusi dimasa yang akan datang.
3. Tujuan
Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Riau, maka perlu dijabarkan kembali dalam rumusan tujuan yang mengarah
H a l a m a n | 15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan
dalam merealisasikan visi dan misi tersebut, antara lain:
1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
2) Meningkatkan sumber daya manusia pelayanan yang profesional.
3) Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.
4) Meningkatkan penyelsaian penanganan pengaduan masyarakat.
4. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai merupakan penjabaran dari tujuan yang mengacu
pada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau
Tahun 2015 – 2019.
Berdasarkan hal tersebut uraian sasaran dan indikator yang ingin dicapai, adalah
:
1) Meningkatnya penyebaran informasi perizinan dan non perizinan
2) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang
cepat, akurat dan akuntabel
3) Penerbitan perizinan dan non perizinan yang akurat
4) Meningkatkan pengendalian penerbitan perizinan dan non perizinan
5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan PTSP Provinsi Riau dan
Kabupaten/Kota
6) Meningkatnya profesionalisme aparatur pelayanan.
7) Meningkatnyakualitasperizinandan non perizinanberbasis IT
8) Meningkatnyaakurasihasil survey
9) Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan perizinan dan non
perizinan kepada masyarakat.
5. Kebijakan
Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya adalah sebagai
berikut :
1) Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.
2) Meningkatkan akurasi hasil survey.
3) Meningkatkan pengendalian perizinan dan non perizinan.
4) Meningkatkan kualitas kelembagaan PTSP
H a l a m a n | 16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan dan
pelatihan yang profesional.
6) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan peizinan dan
survey.
7) Meningkatkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat.
Tabel 1.1
Misi, Tujuan, SasarandanKebijakan
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas pelayanan Perizinan yang cepat, akurat
dan akuntabel
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan prima
Meningkatnya penyebaran informasi perizinan dan non perizinan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat dan akurat dan akuntabel
Penerbitan perizinan dan non perizinan yang akurat
Meningkatkan pengendalian penerbitan perizinan dan non perizinan
Meningkatkan kapasitas kelembagaan PTSP Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota
Meningkatkan mutu Pelayanan perizinan dan non perizinan
Meningkatkan akurasi hasil survey
Meningkatkan pengendalian perizinan dan non perizinan
Meningkatkan kualitas kelembagaan PTSP
2. Meningkatkan Kualitas sumber Daya manusia
Meningkatkan sumberdaya manusia pelayanan yang professional
Meningkatnya profesionalisme aparatur pelayanan
Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia Melalui bimbingan Dan pelatihan yang profesional
3. Meningkatkan Sarana dan prasarana pelayanan
Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan
Meningkatnya kualitas perizinandan non perizinan berbasis IT
Meningkatnya akurasi hasil
survey
Meningkatkan Penyediaan sarana Dan prasarana Pelayanan perizinan dan survey
4. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
Meningkatkan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat
Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat
Meningkatkan kinerja Penanganan pengaduan Masyarakat
H a l a m a n | 17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj IP BP2T
alam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan informasi kinerja menurut capaian
sasaran-sasaran strategis yang didukung dengan capaian program melalui
kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun Anggaran
2016 dan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2016. Sistematika penulisan Laporan Kinerja
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini menjelaskan tentang penjelasan umum yang berisikan latar belakang,
maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, aspek strategis serta
sistematika penyusunan laporan.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada Bab ini menjelaskan tentang Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, tujuan,
sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan
dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Riau.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan
analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan sistematis
keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala permasalahan yang dihadapi
serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
BAB IV PENUTUP
Pada Bab ini menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau serta strategi pemecahan masalah yang
akan dilakukan di masa mendatang.
H a l a m a n | 18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
PERENCANAAN KINERJA
2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BP2T TAHUN 2016
alam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2016, Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Riau memuat target kinerja yang hendak dicapai
pada Tahun 2016. Dalam dokumen Rencana Kinerja Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2015 telah diidentifikasi sasaran
strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2016 berdasarkan bidang kewenangan yang
dimilikinya dengan indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian
sasaran.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau
Tahun 2016 memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran,
program/kegiatan, serta indikator dan target kinerja program/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2016.
Rencana Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016
tertera dalam tabel berikut :
Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
1 Peningkatan kinerja
tim teknis pada
Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Optimalisasi koordinasi tim teknis survey
perizinan dan non perizinan melalui jumlah
persentase survey pengajuan proses
perizinan dan non perizinan yang akurat dan
tepat waktu
100 %
2 Meningkatnya
kualitas Pengelolaan
Diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat
melalui Pengukuran Mutu pelayanan
Nilai Interval
Konversi IKM
H a l a m a n | 19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
Penanganan
Pengaduan/Keluhan
Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
perizinan dan non perizinan 81.26 – 100
Persentase laporan pengaduan masyarakat
yang diterima dan telah ditindaklanjuti
100 %
pengaduan
terselesaikan
Sinkronisasi program penanganan
pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dan non perizinan
1 Laporan
3 Meningkatnya
kegiatan pelayanan
perizinan dan non
perizinan yang
menunjang
percepatan investasi
dan penanaman
modal
Tersedianya sistem informasi pelayanan
perizinan yang terukur dan dapat dijadikan
sebagai penunjang kinerja pelayanan
1 paket
Tersedianya media informasi yang akurat
tentang perizinan dan non perizinan
3 Jenis
Terselenggaranya rapat teknis perizinan dan
non perizinan dengan instansi teknis
terkait, masyarakat/ dunia usaha
1 Paket
4 Meningkatnya
komunikasi dan
koordinasi dalam
penguatan kapasitas
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pelayanan terpadu se-
Provinsi Riau
Tersedianya wadah komunikasi dan
koordinasi dalam penyelenggaraan
pelayanan terpadu se-Provinsi Riau
1 Laporan
2.2 PENETAPAN KINERJA BP2T TAHUN 2016
enetapan kinerja merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dengan Kepala Daerah dalam
mewujudkan target kinerja tahunan untuk mencapai target kinerja menengah
yang tercantum dalam dokumen perencanaan Tahun 2016.
Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Riau Tahun 2016 disusun oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau
dengan sebutan Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau
Tahun 2016 yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2015.
Penetapan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016
meliputi 3 (tiga) sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut
dilakukan melalui 7 (tujuh) indikator kinerja beserta targetnya yang dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
H a l a m a n | 20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
Tabel 2.2
Penetapan Kinerja (PENJA) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatkan
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
- Jumlah Sistem Aplikasi
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan
3 Aplikasi
Perizinan dan
Non Perizinan
- Jumlah Media Informasi tentang
Perizinan dan Non Perizinan
3 Jenis Media
Informasi
- Nilai Mutu Pelayanan (IKM) BP2T
Provinsi Riau
Nilai Interval
Konversi IKM =
80
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
2 Meningkatkan
Kualitas Hasil
Survey dan Pengendalian
Penerbitan
Perizinan dan Non Perizinan PTSP
- Jumlah Penerbitan Perizinan dan
Non Perizinan sesuai Mekanisme
Survey
94 Berita Acara
Survey
- Jumlah Laporan Inventarisasi
dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan ke
Provinsi
12 Laporan
- Persentase Pengaduan terhadap Perizinan dan Non PErizinan
yang dikeluarkan PTSP Provinsi
di 12 Kabupaten/Kota
100 %
3 Meningkatkan
Kinerja PTSP dalam
Mendukung keberhasilan
pelaksanaan tugas
dan fungsi pelayanan
- Capaian kesepakatan
kelembagaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) se- Provinsi Riau
100 %
- Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan
2 Dokumen
Pelaksanaan dan pencapaian target atas 3 sasaran strategis di atas, Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Riau pada tahun 2016 menetapkan 7 (tujuh) program dan
27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran murni sebesar Rp.
4.372.910.650,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus
Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah). Sedangkan pada anggaran perubahan
H a l a m a n | 21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
DPPA Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau pada tahun 2015 terjadi
penurunan anggaran menjadi sebesar Rp. 4.435.910.650,- (Empat Milyar Empat
Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh
Rupiah).
H a l a m a n | 22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja BP2T
engukuran Kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja kegiatan dan tingkat
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kinerja
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.
Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Riau, pada Tahun 2016 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai
melalui melalui 2 (dua) program utama yang merupakan program wajib yang diproses
untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan Renstra Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Provinsi Riau.
Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi
sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini :
No Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian
1 ≥ 85% Sangat Baik
2 70% sampai dengan < 85% Baik
3 55% sampai dengan < 70% Cukup
4 Kurang dari 55% Kurang
Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan 7 (tujuh))
indikator dan target kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan
antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.
H a l a m a n | 23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
Rincian capaian kinerja pada masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel
berikut ini :
Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
1 Meningkatkan
Pelayanan
Perizinan dan
Non Perizinan
- Jumlah Sistem Aplikasi
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
1 Aplikasi
Perizinan
dan Non
Perizinan
1 Aplikasi
Perizinan
dan Non
Perizinan
98,9
- Jumlah Media Informasi
tentang Perizinan dan
Non Perizinan
- Persentase Pelaksanaan
Koordinasi Perizinan
dan Non Perizinan.
3Jenis
Media
Informasi
100%
3 Jenis
Media
Informasi
87,7
- Nilai Mutu Pelayanan
(IKM) BP2T Provinsi
Riau
Nilai
Interval
Konversi
IKM = 80
Nilai Interval
Konversi IKM
= 83,56
97,8
2 Meningkatkan
Kualitas Hasil
Survey dan
Pengendalian
Penerbitan
perizinan dan
non perizinan
- Jumlah Penerbitan
Perizinan dan Non
Perizinan sesuai
Mekanisme Survey
94 Berita
Acara
Survey
88 Berita
Acara Survey
92,20
- Jumlah Laporan
Inventarisasi dan
Verifikasi Perizinan dan
Non Perizinan yang
dilimpahkan ke Provinsi
12
Laporan
12 Laporan 95,21
- Capaian kesepakatan
kelembagaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(PTSP) se- Provinsi Riau
100 % 100 % 100
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator
dan target kinerja sasaran strategis termasuk kategori capaian “Sangat Baik” artinya
capaian kinerja diatas 85%.
H a l a m a n | 24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja BP2T
engukuran Kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja kegiatan dan tingkat
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kinerja
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. Evaluasi kinerja dilakukan
terhadap hasil pengukuran kinerja dan capaian sasaran, dimana setiap
capaian indikator kinerja dijelaskan dalam pelaksanaan program kerja yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja dan Penetapan Kinerja Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016.
Analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Riau Tahun 2016 mencakup 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016,
dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran I - Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan prima yang menunjang
percepatan investasi dan penanaman modal.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran adalah “Meningkatnya Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan” dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sasaran
sebesar % termasuk kategori capaian “sangat baik”.
Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi, dengan kegiatan :
1. Peningkatan Sistem Informasi / Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan
2. Pembuatan Data Survey Perizinan dan Non Perizinan Berbasis SIG
3. Sosialisasi, Promosi dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan
H a l a m a n | 25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
Capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Realisasi %
Capaian Pagu Realisasi
%
Penye
rapan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah
sistem aplikasi
pelayanan
perizinan dan non
perizinan
1
aplikasi
perzi-nan
dan
non perizi-
nan
1
aplikasi
perizinan dan non
perizinan
100 Rp.93.657.200.
00
Rp92.630.20
0.00
98,9
Jumlah perangkat
Database Survey
Perizinan
dan Non
Perizinan berbasis
Sistem
Informasi Geografis
1 paket 1 paket 100 Rp.193.993.350,00
Rp.180.237.675,00
92,9
Jumlah
Media Informasi
tentang
Perizinan
dan Non Perizinan
3 Jenis
Media
Informa-si
3 Jenis
Media
Informasi
100 Rp.286.989.200
,00
Rp.251.896.2
00,00
87,7
Nilai Mutu
Pelayanan (IKM) BP2T
Provinsi
Riau
Nilai
Interval
Konversi IKM
80
Nilai
Interval
Konversi IKM
82,25
100 Rp.114.474.400
,00
Rp.112.024.4
00,00
97,8
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :
Tersedianya informasi perizinan dan non perizinan yang akurat pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016.
Terwujudnya informasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang perizinan an
non perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun
2016
H a l a m a n | 26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
Meningkatnya kualitas pengelolaan penanganan pengaduan atau keluhan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
dengan terukurnya Mutu Pelayanan perizinan dan non perizinan.
Sasaran II - Meningkatkan Kualitas Hasil Survey dan Pengendalian Penerbitan
Perizinan dan Non Perizinan PTSP
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja tim teknis Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Riau, dimana proses perizinan dan non perizinan yang
diajukan disurvey dengan melibatkan tim teknis sehingga proses perizinan dan non
perizinan dapat direalisasikan dengan cepat, akurat dan tepat waktu serta
meningkatkan kualitas pengendalian penerbitan perizinan dan non perizinan di 12
Kabupaten/Kota.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran adalah “Meningkatkan Kualitas Hasil
Survey dan Pengendalian Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan PTSP” melalui
3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sasaran sebesar % termasuk kategori
capaian “sangat baik”.
Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Peningkatan Iklim
Investarsi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan :
1. Peningkatan Kinerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
2. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
Capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Indikator
Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Realisa
si
%
Capaian Pagu Realisasi
%
Penyerapan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah penerbitan
perizinan dan
non perizinan yang sesuai
dengan
mekanisme survey
100 Berita
Acara
Survey
100 Berita
Acara
Survey
100 Rp.629.937.80
0,00
Rp616.642.5
00,00.
97,8
Laporan
Monitoring dan
1
Laporan
1
laporan
100 Rp.108.178.90
0,00
Rp.104.338.9
00,00 96,4
H a l a m a n | 27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
Eavaluasi Perizinan dan
Non Perizinan
yang telah
dikeluarkan
Monev Monev
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :
Tersedianya laporan hasil observasi dan peninjauan lapangan (survey lapangan)
dari Tim Teknis terhadap permohonan perizinan dan non perizinan, apakah
ditolak atau diterbitkan.
Tersedianya jumlah data yang akurat tentang perizinan dan Non perizinan
penanaman modal dalam negeri/penanaman modal asing sebanyak 12
Kabupaten/kota.
Sasaran III - Meningkatkan Kinerja PTSP dalam mendukung keberhasi;lan
pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi program
pelayanan terpadu satu pintu kabupaten/kota se- Provinsi Riau, sehingga
terkendalinya pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai
dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran adalah “Meningkatkan Kinerja PTSP
dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan”
melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100 %
termasuk kategori capaian “sangat baik”.
Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Peningkatan Iklim
Invetarisasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan :
1. Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se- Provinsi Riau
Capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Indikator
Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Realisa
si
% Capai
an
Pagu Realisasi %
Penye
rapan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Capaian
Kesepakatan
Kelembagaan
100 % 100 % 100 % Rp.222.920.300,0
0
Rp.207.646.800,
00
93,14
H a l a m a n | 28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
PTSP Se-Provinsi Riau
Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :
Tersedianya bahan masukan /rekomendasi dalam menyelenggarakan perizinan
dan non perizinan.
Tersedianya dokumen standar pelayanan ( SP ) dan standar operasional prosedur
( SOP ) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Riau sesuai dengan aturan
peraturan perundang –undangan.
3.4 Realisasi Anggaran BP2T Tahun 2016
alam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2016 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau
berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang
melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi
belanja daerah menurut fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau
termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi.
Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Riau yang dialokasikan pada ABPD Provinsi Riau Tahun
2015 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 19.794.021.248,- (Sembilan Belas
Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus
Empat Puluh Delapan Rupiah), dengan uraian serta realisasi anggaran sebagai
berikut:
H a l a m a n | 29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Riau Tahun 2016
I. PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00
II. BELANJA DAERAH 19.794.021.248,00 16.877.569.250,00 85,27
1. Belanja Tidak Langsung 15.358.110.598,00 12.677.559.895,00 82,55
2. Belanja Langsung 4.435.910.650,00 4.200.009.355,00 94,68
a. Belanja Pegawai 453.960.000,00 441.460.000,00 97,25
b. Belanja Barang dan Jasa 3.359.660.650,00 3.171.738.355,00 94,41
c. Belanja Modal 622.290.000,00 586.811.000,00 94,30
%No. Uraian Jumlah (Rp.) Realisasi (Rp.)
Sumber : Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan BP2T Provinsi Riau.
Anggaran Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membiayai
Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS sebesar
Rp.15.358.110.598,00 (lima belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu
lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp. 12.677.559.859,00,- (dua
belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus
lima puluh sembilan rupiah) atau 82,55 persen.
Anggaran Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp.4.435.910.650,00,- (empat milyar empat
ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) terealisasi
sebesar Rp.4.200.009.355,- (empat milyar dua ratus juta sembila ribu tiga ratus lima puluh lima
rupiah) atau 94,68 persen digunakan untuk melaksanakan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan pada 7
(tujuh) program.
3.4 Capaian Prestasi dan Penghargaan
adan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau sebagai instansi
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara transparan,
cepat, efisien, dan akuntabel, dapat dikatakan telah berupaya memberikan
citra pelayanan aparat birokrasi secara keseluruhan dengan memberikan
kesan yang positif dalam melayani masyarakat dan menyelenggarakan administrasi di
bidang perizinan dan non perizinan. Untuk mencapai visi dan misi Badan Pelayanan
H a l a m a n | 30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
Perizinan Terpadu Provinsi Riau, terdapat beberapa program dan kegiatan yang
dilaksanakan dengan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja melalui pencapaian target dan indikator kinerja utama.
Pencapaian sasaran strategis berupa meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
proses pelayanan perizinan dan non perizinan telah terukur melalui pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhan. Jumlah nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat yang
mencapai 83,56 dengan kategori mutu pelayanan “A (Sangat Baik)”,
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau telah memperoleh beberapa
penghargaan, yaitu :
Penilaian terbaik Ombudsman terkait kualifikasi kepatuhan terhadap Pelayanan
Publik
H a l a m a n | 31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
P E N U T U P
Mengenai pencapaian sasaran strategis berupa meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam
penguatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pelayanan terpadu se-Provinsi Riau
terlaksana sesuai dengan target yang diukur melalui ketersediaan wadah komunikasi dan
koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu se- Provinsi Riau, dimana
melalui wadah ini dapat diketahui permasalahan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
di Kabupaten/Kota se - Provinsi Riau sekaligus memperoleh kebijakan sebagai solusi bersama
untuk perbaikan kinerja pelayanan terpadu satu pintu se - Provinsi Riau dimasa yang akan
datang yang tertuang dalam laporan kegiatan.
terwujudnya penyajian informasi perizinan dan non perizinan untuk masyarakat.
Untuk memperoleh pencapaian sasaran strategis dan target yang maksimal kedepan, maka
perlu upaya peningkatan kinerja pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, dengan
melakukan beberapa hal sebagai berikut :
1. Menyesuaikan pencapaian target indikator kinerja yang efektif dan efisien dengan
penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang mempertimbangkan tujuan
organisasi secara tepat.
2. Mengoptimalkan mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan BP2T Provinsi
Riau secara pro aktif melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar
pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target indikator kinerja
yang telah ditetapkan.
3. Memperkuat koordinasi antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dengan
kabupaten/kota se - Provinsi Riau dengan membentuk suatu forum koordinasi/komunikasi
antar penyelenggara pelayanan terpadu se - Provinsi Riau.
H a l a m a n | 32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BP2T Provinsi Riau Tahun 2016
Melalui hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016 ini
diharapkan dapat dijadikan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang
dalam Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.
Kedepan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau akan melakukan berbagai langkah
yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, sehingga terwujud
transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama. Selain itu juga berupaya untuk
melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan
kepada masyarakat.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Riau ini dibuat, dan diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang
akuntabilitas kinerja pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau
Tahun 2015.
Pekanbaru, 31 Desember 2016
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI RIAU
EVAREFITA, SE, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004