Upload
hoanghuong
View
238
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
HAK ASASI MANUSIA: HAK ASASI MANUSIA: BEBERAPA CATATANBEBERAPA CATATAN
Oleh:Rudi Rizki
Disampaikan pada Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia, diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Di Yogyakarta, 23-27 Januari 2006.
CATATAN TENTANG CATATAN TENTANG HUKUM HAK ASASI MANUSIAHUKUM HAK ASASI MANUSIAPENDAHULUANPENGERTIANINSTRUMEN HAMUPAYA NASIONALPELANGGARAN BERAT HAMPENUTUP
PENDAHULUAN
HAM BERAKAR DR BUDAYA, AGAMA, FILSAFATSTANDAR INTERNASIONAL PANDANGAN TTG HAM:– UNIVERSALISME– UNIVERSALISME RELATIF– PARTIKULARISME– PARTIKULARISME RELATIF
KEPEDULIAN THDP. HAMKEPEDULIAN THDP. HAM
PERGANTIAN REZIM :TUNTUTAN PELANGGARAN BERAT HAMREAKSI MASY. INT’L
– SPIRAL MODEL– Represif (Repression)– Penolakan (Denial)– Konsesi Taktis (Tactical Concession)– Status Preskripsi (Prescriptive Status)– Perilaku Taat Aturan (Rule Consistent Behavior)
PERGANTIAN REZIM :PERGANTIAN REZIM :TUNTUTAN PELANGGARAN BERAT HAMTUNTUTAN PELANGGARAN BERAT HAMREAKSI MASY. INT’L REAKSI MASY. INT’L
– SPIRAL MODEL– Represif (Repression)– Penolakan (Denial)– Konsesi Taktis (Tactical Concession)– Status Preskripsi (Prescriptive Status)– Perilaku Taat Aturan (Rule Consistent Behavior)
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
INHERENINHEREN; SEC. KODRATI MELEKAT PD DIRI MANUSIAUNIVERSALUNIVERSAL; BERLAKU UTK SEMUA TANPA DISKRIMINASIINALIENABLEINALIENABLE; TDK DPT DIINGKARIINDIVISIBLEINDIVISIBLE; TDK DPT DIBAGIINTERDEPENDENTINTERDEPENDENT; SALING TERGANTUNGHRS DILINDUNGI, DIHORMATI & HRS DILINDUNGI, DIHORMATI & DIPERTAHANKANDIPERTAHANKANTDK BOLEH DIKURANGI / DIRAMPAS OLEH TDK BOLEH DIKURANGI / DIRAMPAS OLEH SIAPAPUNSIAPAPUN
UU NO. 39/1999 TTG. HAMUU NO. 39/1999 TTG. HAM
SEPERANGKAT HAK YG MELEKAT PD SEPERANGKAT HAK YG MELEKAT PD HAKEKAT DAN KEBERADAAN MANUSIA HAKEKAT DAN KEBERADAAN MANUSIA SBG. MAHLUK TUHAN Y.M.E. DAN MRPKN. SBG. MAHLUK TUHAN Y.M.E. DAN MRPKN. ANUGERAHNYA, YG. WAJIB DIHORMATI, ANUGERAHNYA, YG. WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI DAN DILINDUNGI DIJUNJUNG TINGGI DAN DILINDUNGI OLEH NEGARA, HUKUM, PEMERINTAH OLEH NEGARA, HUKUM, PEMERINTAH DAN SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN DAN SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT DAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIAMARTABAT MANUSIA (Pasal 1)
PELANGGARAN HAMPELANGGARAN HAM
“… setiap perbuatan seseorang / sekelompokorang tmsk. aparat neg. baik sengaja / tdk / krn. kelalaian yg sec. melawan hukummengurangi, menghalangi, membatasi, danatau mencabut HAM seseorang yg dijaminoleh UU ini, dan tdk. mendapatkan / dikhawatirkan tdk akan memperolehpenyelesaian hk yg adil & benar, berdasarkanmekanisme hk yg berlaku (Psl 1 butir 6).
Hak-hak yg Tdk Dpt Dikurangi
Hak utk hidupHak utk tdk disiksaHak kebebasan pribadi, pikiran & hati nuraniHak beragamaHak utk tdk diperbudakHak utk diakui sbg pribadi & persamaan di hdpnhukumHak utk tdk dituntut hk yg berlaku surut
INSTRUMEN HAMINSTRUMEN HAM
PIAGAM PBBthe International Bill of Rights– DEKLARASI UNIVERSAL HAM/– KOVENAN HAK-HAK EKONOMI SOSIAL
DAN BUDAYA (ICESCR) – KOVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK
(ICCPR) + 2 PROTOKOL
PIAGAM PBBPIAGAM PBB
TUJUAN PBBTUJUAN PBB:UTK MENCAPAI KERJASAMA INT’L DLM MEMAJUKAN & MENDORONG PENGHARGAAN THDP. HAM & KEBEBASAN DASAR BAGI SEMUA ORANG, TANPA MEMBEDAKAN SUKU BANGSA, JENDER, BAHASA & AGAMA.
DEKLARASI UNIVERSAL HAMDEKLARASI UNIVERSAL HAMhak untuk hiduphak atas kebebasan & keamanan pribadihak untuk bebas daripenyiksaanhak partisipasi politikhak atas harta bendahak atas perkawinan & membentuk keluargahak utk bebas menge-mukakan pendapat & pikiran
hak untuk memelukagamakebebasan utk ber-kumpul & berapathak atas pekerjaanhak atas kehidupanyang layakhak atas pendidikanhak untuk menikmatikebudayaan
Deklarasi Wina
HAM adalah universal tp dlmpelaksanaannya disesuaikan dgn situasi / budaya lokalTdk dpt dipisah-pisahkanTdk dpt dicabut sewenang-wenang
Pembatasan Hak & Kebebasan
KesusilaanKetertiban / kepentingan umumMoralitas
Kovenan Hak-hak Sipil & PolitikHak hidupBebas dr penyiksaan & perlakuan / penghukuman kejam, tdkmanusiawi & merendahkanmartabatBebas dr perbudakan & kerja paksaHak atas kebebasaan & keamananpribadiHak tahanan atas perlakuanmanusiawiBebas dr penahanan krn utangBebas berpindah & bertempattinggalBebas dr penahanan krn utangBebas berpindah & bertempattinggal
Hak atas pengadilan yg jujurHak atas perlindungan dr hk ygsewenang-wenangHak persamaan dihadapan hukumHak privasiBebas berpikir, berkeyakinan & beragamaBebas berpendapat & berekspresiLarangan propaganda perang & diskriminasiHak berkumpul & berserikatHak utk menikah & berkeluargaHak anakHak berpolitikHak kesamaan di muka hukumHak-hak minoritas
Kovenan Hak-hak Sipil danPolitik (ICCPR)
Utk keperluan praktis perlindungan HAMImplementasi (Art. 2)Hak2 yg tdk dpt dikurangi Non-derogablerights (Art.4)Clawback provision (Art. 5)Pengawasan oleh HRC:– Wajib: laporan– Optional: antar negara
Protocol 1 ICCPRProsedur pengaduan individual tertulisNeg peserta protokol hrs mengakui kompetensi HRCSyarat:– Individu adalah korban ( tdk harfiah)– Tidak sedang dlm proses penyelesaian (nasional/int’l)– Exhaustion of local remedies– Tdk boleh anonim– Didukung fakta yg kuat
Protokol 2 ICCPRPenghapusan hukuman matiBoleh Reservasi pd waktu perang utk most serious crime
Kovenan Hak-hak EkonomiSosial dan Budaya (ICESCR
Tdk mengharuskan implementasi efektifdgn segeraLebih bersifat anjuran & programatik
…mengambil langkah2 semaksimal mungkinmenurut sumber daya yg tersedia …(Art. 2)
INSTRUMEN HAMINSTRUMEN HAM
KONVENSI GENOSIDAKONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RASKONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI WANITAKONVENSI ANTI PENYIKSAANKONVENSI HAK-HAK ANAK
GenosidaGenosida
Setiap tindakan yg dilakukan dgn maksud utkmenghancurkan, seluruh / sebagian, suatukelompok kebangsaan, etnis, ras / agama dgncara:– membunuh anggota klp.– menimbulkan kerusakan jasmani / rohani anggota klp.– memaksakan kondisi hidup yg dpt menimbulkan
kerusakan fisik pd seluruh / sebagian klp.– memaksakan pencegahan kelahiran pd klp.– pemindahan paksa anak-anak.
Genosida: – Kejahatan menurut hk. int’l– Termasuk: konspirasi, hasutan, percobaan– Pertanggungjawaban secara individual– Perintah atasan bukan alasan pembenar– Pengadilan int’l / nasional– Yurisdiksi universal– Norma Hukum Internasional tertinggi
Konvensi Dskriminasi Ras
Diskriminasi ras: Setiap pembedaan, pengucilan, larangan / preferensi berdasarkan, ras, warnakulit, asal usul, kebangsaan / etnis, bertujuan / berakibat meniadakan /mengurangi pengakuan, penikmatan, / pelaksanaan persamaan thdp HAM dlm bidang politik, ekonomi, sosial, budaya / bid2 kehidupan lainnya.‘Affirmative Action’ bukan merupakandiskriminasi
MEKANISME INTERNASIONAL
Majelis Umum:– studi & rekomendasi utk merealisasikan HAM– tujuan akhir semua laporan HAM– membentuk organ-organ tambahan (UNICEF, UNHCR,
Dekolonisasi, Apartheid)Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC)– rekomendasi pemajuan penghormatan & penaatan
HAM– menerima laporan– Koordinator kegiatan dgn lembaga lain & LSM– Pelaksanaan: CHR, Subkom Diskriminasi & Subkom
Perlindungan Minoritas
Prosedur ECOSOC– Resolusi 1503:
menerima pengaduan individualCHR menentukan tindakan
Komisi ttg Status Wanita– Laporan & rekomendasi kpd ECOSOC– Menerima laporan CEDAW
UNESCO– Pendidikan, sains, budaya
ILO– Laporan negara– Pengaduan dari asosiasi buruh atau pengusaha– Pengaduan antar negara– Pengaduan ttg kebebasan berserikat
Komite HAM berdasarkan ICCPR:– Wajib; ttg langkah-langkah yg dilakuan
pemerintah & kemajuan yg dicapai– Fakultatif (Optional)
Pengaduan antar negaraPengaduan individual
ICESCR– Komite Hak Ekonomi, Sosial & Kultural
Pengadilan HAM Int’l
Nuremberg & TokyoAd hoc:– ICTY– ICTR
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Yurisdiksi:– Genosida– Kejahatan thdp. Kemanusiaan– Kejahatan Perang
SUMBER HUKUM HAM NASIONAL
INSTRUMEN HAM INTERNASIONALPANCASILA & UUD 1945KUHP & KUHAP UU KETENAGAKERJAANUU POLITIK KEPPRES 50/1993 TTG. KOMNAS HAMTAP MPR/XVII/1998UU NO. 39/1999 TTG. HAMUU 26/2000 TTG PENGADILAN HAMAmandemen Ke-II UUD 1945
RATIFIKASI INDONESIARATIFIKASI INDONESIA
KONVENSI HAK POLITIK WANITAKONVENSI APARTHEID DLM OLAHRAGAKONVENSI DISKRIMINASI WANITAKONVENSI HAK ANAKKONVENSI ANTI PENYIKSAANKONVENSI DISKRIMINASI RASIALKONVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIKKONVENAN HAK-HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA
RENCANA AKSI NASIONALRENCANA AKSI NASIONALHAMHAM
RENCANA RATIFIKASIRENCANA RATIFIKASI:KONVENSI GENOSIDAKONVENSI TENAGA KERJA MIGRANKONVENSI PERBUDAKAN
KOMNAS HAMKOMNAS HAM
TUJUAN: MENCIPTAKAN SITUASI YG KONDUSIF BAGI PERLINDUNGAN HAMFUNGSI:– PEMANTAUAN– PENGKAJIAN– SOSIALISASI– MEDIASI
UU NO. 39/99 TTG HAMUU NO. 39/99 TTG HAM
BERDASARKAN TAP MPR XVII/1998106 PASAL XI BAB
UU NO. 39/99 TTG HAMUU NO. 39/99 TTG HAM
Hak:untuk hidupberkeluarga & melanjutkan keturunanmengembangkan dirimemperoleh keadilanatas kebebasanpribadi
atas rasa amanatas kesejahteraanturut serta dlmpemerintahanwanitaanak
UU NO. 39/99 TTG HAMUU NO. 39/99 TTG HAM
PENGUATAN KOMNAS HAMDASAR PENDIRIAN PENGADILAN HAM
UU NO. 26/2000 TTG UU NO. 26/2000 TTG PENGADILAN HAMPENGADILAN HAM
PELANGGARAN BERAT HAM:PELANGGARAN BERAT HAM:GENOSIDAKEJAHATAN THDP. KEMANUSIAAN – Pembunuhan Sengaja– Penyiksaan– Deportasi / Pemindahan Paksa– Perkosaan– Pemusnahan Penjarahan Hak Milik
TANGGUNG JAWAB NEGARA TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PELANGGARAN BERAT HAMATAS PELANGGARAN BERAT HAM
INVESTIGASI, ADILI PELAKU, HUKUM BILA TERBUKTI BERSALAHSANTUNAN / REHABILITASI / KOMPENSASI BAGI KORBAN
PELANGGARAN BERAT HAMPELANGGARAN BERAT HAMGross, Systematic Violation of H. Rts. / Consistent Pattern of H Rts Violation
Penghilangan OrangPenyiksaanPembunuhan sewenang-wenang
UU 39/1999 (Penjelasan Ps 104):Pembunuhan sewenang-wenangPenyiksaanPenghilangan OrangDiskriminasi Sistematis
UU 26/2000: Genosida & Kejahatan thdp kemanusiaan
internationalhuman rights law international
humanitarian lawlaw of war / law of armed
conflictjus in bello
law of peacejus ad bellum
“serious violations”
“grave breaches”
“aggression”
internationalcriminal law
Interrelated spheres of international law
PENUTUPPENUTUP
IMPLEMENTAS IMPLEMENTAS EFEKTIF: EFEKTIF: –– LegislasiLegislasi–– JudisialJudisial–– AdministrtasiAdministrtasi
SOSIALISASI SOSIALISASI PEMBANGUNAN BUDAYA HAMPEMBANGUNAN BUDAYA HAM