Hak atas Nama Domain Internet di Indonesia

Tesis Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh: Edward Nicodemus Lontah

NPM 322010011

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga 2013

iii

Pengantar Ketertarikan penulis terhadap topik nama

domain internet sudah dimulai sejak studi aras sarjana. Ia lantas menghasilkan sebuah naskah berjudul “Pelanggaran Pendaftaran Nama Domain Internet dengan menggunakan Merek secara tidak berhak dalam praktik hukum Indonesia” yang disetujui dan diuji di hadapan sidang penguji skripsi FH UKSW pada akhir Agustus 2007.

Pada awalnya, penulis hendak menyusun sebuah penelitian hukum yang berpijak dari pendapat Lawrence Lessig yang menyatakan bahwa ruang lingkup pengaturan nama domain tidak dapat diatur secara murni oleh kekuatan dan kedaulatan pemerintah karena internet beroperasi secara lintas-teritori1. Pendapat Lessig ini secara implisit menegaskan keberpihakannya pada konsep regulating by code. Konsep ini berseberangan dengan konsep regulating by law. Sederhananya, untuk mengatur cyberspace, aturannya tidak sepenuhnya harus disusun oleh para penyusun undang-undang yang sebagian besar dari mereka adalah para juris. Pendapat ini menjadi justifikasi bagi para tukang coding program komputer untuk membuat aturan mandiri. Semacam hukum kebiasaan ala cyber. Code as Law.

Dua jempol penulis acungkan kepada dua pembimbing hebat yaitu bapak Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum. dan bapak Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H.

1 Lawrence Lessig, Code Version 2.0, Basic Books, New York, 2006.

i

Berkat kritik, arahan, rangsangan pemikiran serta diskusi yang intens, penulis akhirnya menemukan sisi lain dari aspek hukum tata kelola nama domain internet yang tak kalah menarik dan belum pernah dikaji secara preskriptif di Indonesia. Hasilnya adalah naskah yang sedang Anda baca ini.

Naskah ini berhasil diselesaikan penulis dalam rentang waktu 18 bulan, terhitung sejak terbitnya SK Rektor UKSW tentang Penetapan Pembimbing Tesis bagi penulis tanggal 13 September 2011 hingga pertengahan Maret 2013. Kalau hanya untuk menyusun satu naskah singkat dan sederhana seperti ini, penulis juga sependapat 18 bulan itu sudah sangat keterlaluan dan sedikit kurang ajar. Untuk itu, dengan kerendahan hati, ijinkan penulis pada kesempatan ini untuk bersyukur dan mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani proses penyelesaian studi hingga perampungan naskah ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada segenap pimpinan aras universitas di UKSW, bapak Khrisna Djaja Darumurti, S.H., M.H. selaku pimpinan FH UKSW juga kepada bapak Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi MIH FH UKSW yang telah memfasilitasi studi penulis hingga berhasil menyandang gelar Magister Hukum.

Saat memutuskan untuk melanjutkan studi di MIH FH UKSW, penulis memilih untuk menanggalkan karir yang sedang dibangun serta tugas dan tanggung jawab di lingkup pekerjaan. Untuk itu, ada ucapan terima kasih dari penulis kepada bapak Willi Toisuta,

bapak Eka Simanjuntak, ibu Merry Sitompul dan bapak Dharmaputra Palekahelu bersama rekan-rekan sejawat di Willi Toisuta and Associates (WTA), Institute for Good Governance and Regional Development (IGGRD) dan Bina Darma Training Center (BDTC) yang mendukung keputusan penulis untuk melanjutkan studi namun tetap melibatkan penulis secara freelance dalam program-program WTA dan IGGRD sehingga hasilnya sangat membantu penulis untuk menyokong pembiayaan studi di Salatiga.

Terima kasih untuk bapak Janes Parengkuan dan ibu Selfi Pangerapan yang terus memperjuangkan bantuan biaya studi bagi penulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Juga untuk bapak Praseno Hadi dan ibu Moudy Paat yang telah memfasilitasi penulis menerima bantuan biaya studi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan penuh kasih, penulis haturkan rasa hormat dan terima kasih pada Soufanya Sabrina Parengkuan, S.H., M.H., juga bagi mereka yang selalu mengingatkan, meluangkan waktu dan bermurah hati menyediakan fasilitas dalam proses perampungan naskah final tesis ini. Penulis sebut mereka dengan hormat Angelia Novita Karwur, S.I.Kom., Selly G. Lumansik dan ibu Widya Kurniawati, S.Si. selaku Sekretaris Program Studi MIH FH UKSW.

Untuk rekan seangkatan di MIH FH UKSW, bapak Laurens Koibur, bapak Decky Wospakrik, bapak Jaime Xavier, Om Ferry R. Rorimpandey, Ade Lapailaka, Sandy Bonai, Edwin Tampake, Mariske Tampi, ibu Septy Dompas, bapak Marino, bapak

Suhandi dan sejawat yang tidak sempat penulis sebut, terima kasih atas segala diskusi, intrik dan interaksi intens kita selama kelas berlangsung. Terima kasih untuk rekan seperjuangan penulis, bapak Rio Maramis dan ibu Lendy Pongantung, bapak Cliff Nicolaas dan ibu Shanty Sudibyo serta ibu Pearly Lahema dan bapak Recky Tumbe. Juga untuk Keluarga besar Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Minahasa di Salatiga (Pinaesaan Salatiga) dan rekan-rekan Pemuda Jemaat GMIM Yerusalem Paldua, Manado.

Tak lupa untuk Mama dan Papa di Manado, Toar Sumakul dan Mediawaty Tevi Lontah bersama Jeremy, Kenzo dan Joshua di Salatiga, serta keluarga besar Lontah-Mogot di Taratara, Tomohon dan sekitarnya. Dukungan kalian baik lewat doa, promosi, kepercayaan dan motivasi maupun dalam bentuk sandang, pangan dan papan sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian studi dan hidup merantau selama belasan tahun di Salatiga.

Akhir kata, selamat membaca. Kritik dan saran sangat diharapkan guna mendorong perkembangan kajian aspek hukum tata kelola nama domain internet di Indonesia.

Manado, Juni 2013 Penulis

“Untuk Fanya, Chickz dan Chockz... ”

Daftar Isi Pengantar ............................................................. i Daftar Isi .............................................................. ii Daftar Peraturan dan Putusan Pengadilan ............ iii Daftar Tabel dan Skema ........................................ iv Daftar Singkatan .................................................. v Abstrak ................................................................. vi

BAB I Pendahuluan ........................................... 1-10 1.1 Latar Belakang Masalah ................... 1 1.2 Rumusan Masalah ........................... 7 1.3 Tujuan Penelitian ............................. 7 1.4 Manfaat Penelitian ............................ 7 1.5 Metode Penelitian ............................. 7

1.5.1 Pendekatan Penelitian ........... 7 1.5.2 Sumber Penelitian ................. 9 1.5.3 Unit Amatan dan Unit

Analisa .................................. 10

Bab II Status Hak atas Nama Domain .............. 11-48 2.1 Konstruksi Hukum Status Hak atas

Nama Domain .................................. 11 2.2 Konsep Hak atas Nama Domain

dalam UU ITE dan PP 82/2012 ......... 18 2.3 Konsep Hak atas Nama Domain

dalam Rejim Pengaturan ICANN ....... 25 2.3.1 Hakikat Nama Domain .......... 26 2.3.2 Sistem Nama Domain ............ 27 2.3.3 Otoritas atas Pengelolaan

Nama Domain ....................... 30 2.3.4 Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Nama Domain ICANN ............ 41 2.4 Konsep Hak atas Nama Domain

dalam Rejim Pengaturan PANDI ........ 43 2.5 Unsur-unsur Hukum Perikatan

dalam beberapa Pengaturan Hak atas Nama Domain ........................... 46

Bab III Nama Domain sebagai Obyek Trust 49-69

ii

3.1 Tidak Memadainya Konsep Perjanjian Sewa-Menyewa dalam KUHPerdata ..................................... 49

3.2 Hakikat Trust ................................... 55 3.3 Nama Domain sebagai Obyek Trust ... 60

3.3.1 Konstruksi Hukum Nama Domain sebagai Obyek Trust . 60

3.3.2 Justifikasi Penggunaan Konsep Trust sebagai Landasan Pengaturan Hak atas Nama Domain di Indonesia .............................. 61

3.4 Struktur Lembaga Trust Nama Domain ............................................ 65 3.3.1 Struktur Lembaga Trust Top-

Level Domain (TLD) ................ 66 3.3.2 Struktur Lembaga Trust

Indonesia Country Code Top-Level Domain (ccTLD .id) ......... 68

Bab IV Penutup ................................................ 70-71

4.1 Kesimpulan .................................... 70 4.2 Saran ............................................. 70

Daftar Pustaka .................................................... vii

Daftar Peraturan dan Putusan Pengadilan

Peraturan Nasional • Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHPidana) • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek (UU Merek) • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012)

• Kebijakan Umum Nama Domain PANDI (PANDI-DNP/2012-001)

• Kebijakan Pendaftaran Nama Domain PANDI (PANDI-DNP/2012-002)

• Kode Praktek PANDI (PANDI-DNP/2012-003)

Peraturan Internasional • IANA RFC: 1591 - Domain Name System

Structure and Delegation (March 1994) • ICANN ICP-1: Internet Domain Name System

Structure and Delegation (ccTLD Administration and Delegation) (May 1999)

Putusan Pengadilan Internasional • Pitman Training Limited and PTC Oxford

Limited v. Nominet U.K. and Pearson Professional Limited (Pitman Publishing

iii

iii

Division), High Court of Justice, 1997 F1984, WIPR, 1997. (Inggris)

• Umbro International Inc. v. 3263851 Canada Inc., 1999 Va. Cir. LEXIS 1; 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1786 (Circuit Court of Fairfax County, Virginia) (February 3, 1999). (Amerika Serikat)

• Rose Marie Dorer and Forrms, Inc. v. Brian Arel, 03/09/99, No.98-266-A, 1999 U.S. Dist. LEXIS 13558. (Amerika Serikat)

• An Appellate Case v. the decision of Virginia District Court under Umbro Int’l, Inc. v. 3263851 Canada Inc., 259 Va.759, 529 S.E.2d 80 (The Virginia Supreme Court) (Va.2000) (Amerika Serikat)

Daftar Tabel dan Skema

Tabel 1. Unsur Hukum Perikatan dalam Rejim Pengaturan Nama Domain di Indonesia ....................................... 47

Tabel 2. Unsur Hukum Perikatan dalam Rejim Pengaturan ICANN ................ 47

Skema 1. Struktur Lembaga Trust Top-Level Domain (TLD) ................................. 66

Skema 2. Struktur Lembaga Trust Indonesia Country Code Top-Level Domain (ccTLD .id) ...................................... 68

iv

Daftar Singkatan

ACPA U.S. Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act

ccTLD Country Code Top-Level Domain DARPA U.S. Defence Advanced Research Projects

Agency DNS Domain Name System DOC U.S. Department of Commerce DOD U.S. Department of Defence GAC ICANN’s Government Advisory Committee GAO U.S. General Accounting Office gTLD Generic Top-Level Domain gTLD-MOU Generic Top-Level Domain Memorandum of

Understanding between ICANN & U.S. Department of Commerce

HKI Hak Kekayaan Intelektual IAB Internet Architecture Board IAHC International Ad Hoc Commitee IANA Internet Assigned Numbers Authority ICANN Internet Corporation for Assigned Names

and Numbers INTA International Trademark Association IP Address Internet Protocol Address ITAG IANA Transition Advisors Group ITU The International Telecommunication

Union KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Burgerlijk Wetboek) MoU Memorandum of Understanding NSF U.S. National Science Foundation NSI Network Solutions Inc. NTIA U.S. National Telecommunications and

Information Administration PANDI Pengelola Nama Domain Indonesia PP 82/2012 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

v

iii

RIPE Reseaux IP Europeens SLD Secondary-Level Domain SRI Stanford Research Institute SRS Shared Registration System TLD Top-Level Domain U.S. United States of America UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution

Policy UKSW Universitas Kristen Satya Wacana USC-ISI Information Sciences Institute of University

of Southern Carolina

UU ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

UU Merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

WIPO World Intellectual Property Organization

Abstrak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak spesifik menentukan sumber status hak atas nama domain internet. Ketidakjelasan sumber status hak atas nama domain akan menimbulkan ketidak pastian hukum ketika kaidah tentang hak atas nama domain dalam UU ITE diperlukan sebagai petunjuk otoritatif dalam penyelesaian kasus hak atas nama domain.

Di satu sisi, pengalokasian hak atas nama domain berada dalam otoritas Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), sebuah institusi nirlaba yang berkedudukan di Amerika Serikat. Lembaga ini berhak memonopoli semua sistem pengelolaan dan pendaftaran nama domain berdasarkan kontrak dengan otoritas perdagangan Amerika Serikat (U.S. Department of Commerce). Menarik untuk dikaji, bagaimana negara (Indonesia) seharusnya mengatur perlindungan hukum terkait pengalokasian hak atas nama domain.

Penelitian ini hendak memecahkan isu hukum tentang status hak atas nama domain dalam UU ITE dan model pengaturan tentang status hak atas nama domain yang lahir dari perjanjian pendaftaran nama domain. Tesis yang berhasil dipertahankan penulis yaitu: (1) status hak atas nama domain dalam UU ITE adalah hak perseorangan yang berasal dari bidang hukum perikatan atas harta kekayaan dalam KUHPerdata; (2) hak atas nama domain tidak dapat dikonstruksikan sebagai hak yang lahir dari suatu perjanjian sewa-menyewa sehingga prinsip-prinsip dalam perjanjian Trust yang digunakan oleh ICANN sebagai instrumen pengalokasian hak atas nama domain global dapat digunakan sebagai landasan model pengaturan tentang pengalokasian hak atas nama domain di Indonesia.

Kata Kunci: Nama Domain Internet, Perjanjian Trust, Tata Kelola Internet

iii