Upload
ngoque
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
HAK ATAS TANAH
SEKUNDER/DERIVATIF
YAITU HAK ATAS TANAH YANG TIDAK LANGSUNG BERSUMBER PADA HAK BANGSA INDONESIA DAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMILIK TANAH DENGAN CARA PERJANJIAN PEMBERIAN HAK ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN CALON PEMEGANG HAK YANG BERSANGKUTAN.
YANG TERMASUK HAK ATAS TANAH SEKUNDER ADALAH:
- HAK GUNA BANGUNAN
- HAK PAKAI
- HAK SEWA
- HAK USAHA BAGI HASIL
- HAK GADAI
- HAK MENUMPANG
Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi
Hasil dan Hak Menumpang, sifatnya
adalah sementara, artinya sebagai suatu
lembaga pada suatu ketika akan
dihapuskan karena pada asasnya Hukum
Agraria tidak memperbolehkan adanya
pemerasan.
Khusus untuk tanah pertanian pada
dasarnya wajib dikerjakan sendiri
(Pasal 10 UUPA).
HAK SEWA
Peraturan (dasar hukumnya)
Pasal 44 dan 45 UUPA.
Pengertian
Hak Sewa adalah hak yang memberi
wewenang untuk menggunakan tanah
milik pihak lain dengan kewajiban
membayar uang sewa pada tiap-tiap
waktu tertentu.
Hak sewa ini dalam hukum adat dikenal
dengan istilah “jual tahunan”.
UANG SEWA
penguasaan yuridis penguasaan
fisik
(Hak Milik) ( Hak Sewa)
Pemilik Penyewa
TANAH
Sifat dan Ciri-ciri
(1) Bersifat pribadi, dalam arti tidak dapat dialihkan tanpa izin pemiliknya;
(2) Dapat diperjanjikan, hubungan sewa putus bila penyewa meninggal dunia;
(3) Tidak terputus bila Hak Milik dialihkan;
(4) Tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan;
(5) Dapat dilepaskan;
(6) Tidak perlu didaftar, cukup dengan perjanjian yang dituangkan diatas akta otentik atau akta bawah tangan
.
Subyek (pasal 45 UUPA)
(1) Warganegara Indonesia;
(2) Badan Hukum Indonesia;
(3) Warganegara asing yang
berkedudukan di Indonesia;
(4) Badan hukum asing yang mempunyai
perwakilan di Indonesia.
Jangka waktu
Tergantung perjanjian, dengan memperhatikan pasal 26 ayat 2 UUPA.
Terjadinya
(1) karena perjanjian;
(2) konversi.
Luas Tanah
(1) Untuk tanah pertanian: dibatasi dengan UU No. 56/Prp/1960;
(2) Untuk tanah bangunan : tidak ada pembatasan.
HAK GADAI
Peraturan (dasar hukumnya)
(1) Pasal 53 UUPA;
(2) UU No. 56/Prp/1960
Pengertian
Hak Gadai adalah hubungan hukum
antara seseorang dengan tanah milik
orang lain yang telah menerima uang
gadai daripadanya, yang memberi
wewenang kepadanya untuk
menggunakan atau mengambil manfaat
dari tanah tersebut.
UANG GADAI
penguasaan yuridis penguasaan
fisik
(Hak Milik) ( Hak Gadai)
Pemilik Pemegang gadai
TANAH
Sifat dan Ciri-ciri (1) Jangka waktunya terbatas;
(2) Hak menebus dapat beralih kepada ahli waris;
(3) Tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai;
(4) Dapat dibebani hak atas tanah yang lain, dalam arti dapat dianak-gadaikan (onderverpanden);
HAK GADAI I HAK GADAI II
TANAH TANAH
UANG GADAI I UANG GADAI II
S1 S2 S3
(5) Dapat dialihkan kepada pihak ketiga (=
memindah-gadaikan/doorverpanden);
UANG GADAI
TANAH TANAH
Uang Gadai Penebusan uang gadai
S1 S2 S3
(6) Tidak hapus bila hak atas tanah dialihkan kepada pihak lain;
uang gadai
Tanah Pengalihan HM
Uang Gadai
(7) Uang gadai dapat ditambah (= mendalami gadai);
S2 S1 S3
Jangka waktu
(1) Untuk tanah pertanian adalah 7 tahun
(pasal 7 UU No. 56/Prp/1960);
(2) Untuk tanah bangunan, tidak tertentu
(hukum adat).
Subyek (Pasal 45 UUPA)
Warganegara Indonesia (pasal 9 ayat 2 UUPA);
Terjadinya
(1) karena jual gadai; dan
(2) konversi.
Luas Tanah
(1) Untuk tanah pertanian: dibatasi dengan UU No. 56/Prp/1960;
(2) Untuk tanah bangunan, tidak tertentu (hukum adat).
Hapusnya
(1) Penebusan oleh pemberi gadai (=pemilik
tanah);
(2) 7 tahun untuk tanah pertanian;
(3) Dicabut untuk kepentingan umum;
(4) Tanahnya musnah.
Besarnya uang penebusan gadai
(Pasal 7 ayat 2 UU No. 56/Prp/1960)
Rumus : (7 + 1/2) - waktu berlangsungnya gadai x uang gadai
7
HAK USAHA BAGI HASIL
Peraturan (dasar hukumnya)
(1) UUPA : Pasal 5;
(2) Luar UUPA:
- UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
- PMPA Nomor 4/1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil;
- Inpres No. 13/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2/1960;
- Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Pertanian No. 211/1980 - 714/KPTSUM/9/1980 tentang Juklak Inpres No. 13 Tahun 1980.
Pengertian
Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak
seseorang atau badan hukum
(Penggarap) untuk menyelenggarakan
usaha pertanian di atas tanah kepunyaan
pihak lain (pemilik), dengan perjanjian
bahwa hasilnya akan dibagi di antara
keduanya menurut imbangan yang telah
disetujui.
Sifat dan Ciri-ciri
(1) Jangka waktunya terbatas;
(2) Tidak dapat dialihkan tanpa izin pemilik;
(3) Tidak dapat hapus bila hak milik beralih;
(4) Tidak hapus bila penggarap meninggal dunia,
tetapi hapus apabila pemilik meninggal;
(5) Didaftar menurut peraturan khusus
(UU No. 2/1960);
(6) Pada waktunya akan dihapuskan.
Jangka waktu
(1) Untuk tanah sawah, minimum 3 tahun;
(2) Untuk tanah kering, minimum 5 tahun (Pasal 4 UU No. 2/1960).
Subyek : Warganegara Indonesia
(1) Subyek yang membagi-hasilkan:
- Pemilik;
- Penyewa;
- Pemegang Hak Gadai.
(2) Subyek dapat menjadi Penggarap:
- Warganegara Indonesia (pasal 9 UUPA);
- Koperasi Tani/Desa (Inpres No. 13/1980).
Terjadinya
(1) karena perjanjian; dan
(2) konversi.
Luas Tanah
Maksimum 3 hektar
(Pasal 4 UU No. 2/1960).
Hapusnya
(1) Jangka waktunya berakhir;
(2) Atas persetujuan kedua belah pihak sebelum
jangka waktu berakhir;
(3) Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan
pemilik, dalam hal apabila pemilik ternyata
kepentingannya dirugikan oleh penggarap,
misalnya penggarap tidak jujur, tidak
mengusahakan dengan baik tanah garapannya,
dan lain-lain;
(4) Tanahnya musnah.
HAK MENUMPANG
Peraturan (dasar hukumnya)
Pasal 53 UUPA.
Pengertian
Hak Menumpang adalah hak yang memberi kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan orang lain.
(istilah: numpang sari/magersari).
Hak menumpang ini sebenarnya termasuk species Hak Pakai, akan tetapi pada Hak Menumpang hubungan hukumnya lemah, mudah diputuskan oleh pemilik tanah pekarangan, karena dalam hak menumpang ini tidak dikenal bayaran (gratis).
Sifat dan Ciri-ciri
(1) Hak yang sangat lemah;
(2) Tidak ada pembayaran sewa;
(3)Sewaktu-waktu jika pemilik tanah
memerlukan tanahnya, hak tersebut
hapus;
(4) Turun temurun;
(5) Tidak dapat dialihkan
Jangka waktu
Tidak tetap, tergantung si pemilik tanah.
Subyek
Warganegara Indonesia
Terjadinya
(1) karena perjanjian (izin pemilik tanah);
(2) karena konversi.
Hapusnya
(1) Pengakhiran hubungan;
Tukon tali: “pesangon” yang diberikan
pemilik kepada yang menumpang yang
terkena pengosongan;
(2) Dicabut untuk kepentingan umum;
(3) Dilepaskan oleh pemilik;
(4) Tanahnya musnah.