Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)Anggit WahyuningsihFathia RofifahHalimahPuji RochmaniMoch. AditSiti Ranita SakinahUlfa Giny

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak (peranannya sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis), hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasilkerjaanya itu berupa benda immateril (benda yang tidak berwujud).

Sejarah Singkat HaKi di Indonesia

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalty.Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auterswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang hak cipta Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor  12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Fungsi Hak Kekayaan Intelektual1. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi

pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.

2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk

menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.

4. Sistem Paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru.

5. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan indrustri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.

6. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat. 

Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari  kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

Klasifikasi Hak Kekayaan IntelektualSecara umum, HaKI diklasifikasikan menjadi

2, yaitu:1. Hak Cipta

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Contoh Bentuk Hak Cipta, ialah: program komputer; sinematografi;fotografi;database; dankarya hasil pengalihwujudan

2. Hak Kekayaan Industri ( industrial property rights )

Hak Kekayaan Industri yaitu Hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi :

1. Paten2. Merk Dagang3. Hak desain industri4. Hak desain tata letak sirkuit

terpadu5. Rahasia dagang6. Varietas tanaman

Dasar Hukum Pelaksanaan HaKI di IndonesiaUndang-Undang Paten UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran

Negara RI Tahun 1989 Nomor 39) UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU

Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)

UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)

Undang-Undang Merek UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI

Tahun 1992 Nomor 81) UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19

Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)

UU nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Hak Cipta•UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)•UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)•UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)•UU nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Desain Industri•UU nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu•UU nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Rahasia Dagang•UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 242)

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN(Berlaku mulai 1 Agustus 2012)

Bukti/tanda telah mengajukan permohonan, bukan merupakan SertifikatPaten.Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan masing-masing rezim HKI hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir.