Dr. Boli Sabon Max, S.H., M.Hum.

FAKUTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

JAKARTA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

BAB KE-5 TAHUN 2015

Tindak/Perbuatan Administrasi Negara

Bestuursdaad/Bestuurshandelingen

2

PEMERINTAH ARTI LUAS DAN SEMPITMenurut CF Strong

3

4 FUNGSI POKOK PEMERINTAHThe Classical Functions of Executieve

1. Memelihara ketertiban dan ketenangan (maintenance of peace and order) yaitu mengatasi gangguan internal (dari dalam negara) maupun eksternal (dari luar negara)

2. Fungsi pertahanan dan keamanan3. Fungsi diplomatik4. Fungsi keuangan dan perpajakan

4

PENYELENGGARA KEPENTINGAN KOLEKTIFMenurut Utrecht

Kepentingan administrasi negaraKepentingan badan hukum lain non-administrasi negaraKepentingan subjek hukum lain berdasarkan konsesi

(consessie) atau izin (verguning) dari pemerintahKepentingan subjek hukum lain yang disubsidi oleh

pemerintahKepentingan pemerintah dan subjek hukum lain yang

tergabung dalam perseroan terbatasKepentingan yayasan yang didirikan/diawasi pemerinahKepentingan koperasi yang dipimpin/diawasi pemerinahKepentingan perusahaan negaraKepentingan subjek hukum lain yg diberi kuasa delegatif

oleh peraturan per-UU

5

Bestuurhandelingen

6

KONSEP TINDAK ADMINISTRASI NEGARAC van Vollenhoven: pemeliharaan

kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah

Romeyn: perbuatan dari suatu alat perlengkapan pemerintah (bestuursorgaa) baik di dalam maupun di luar lapangan hukum administrasi negara

Van Poelje: manifestasi atau perwujudan bestuur

7

PEMBATASAN, KELELUASAAN, DAN CARA BERTINDAK

PEMBATASAN BERTINDAK: - Lihat asas yuridikitas (rechtmatigheid), legalitas (wetmatigheid), tujuan hukum (doelmatigheid), dan larangan tindakan administrator pada bab 3

KELELUASAAN BERTINDAK: - Lihat asas kebebasan kekuasaan pada bab 3

CARA BERTINDAK:- harus berdasarkan kebijakan pada ummnya

- sesuai asas freies ermessen- harus segera menurut keperluan dalam situasi

mendadak tetapi tidak melanggar excess de pouvoir dan detournement de pouvoir

- dengan alasan-alasan sesuai tanggung jawab administrasi negara8

Ciri Tindakan Bidang Hukum PublikTINDAKAN HUKUM: melahirkan hak dan

kewajibanSEPIHAK: tindakan mengatur dan memaksa

hanya oleh pemerintah dalam bentuk yang ditetapkan oleh kekuatan hukum yang mengikatnya

DI BIDANG PEMERINTAHAN: tidak merambah ke bidang lain kecuali ditetapkan oleh UU sebagai Voluntaire Jurisdictie

BERDASARKAN WEWENANG LUAR BIASA: wewenang yg khusus diberikan kepada pemerintah, tidak diberikan kepada badan swasta.

9

BAGIAN-BAGIAN TINDAK HUKUM PUBLIK

10

TINDAK BERSEGI SATUPENGATURAN: Regerings Besluit yaitu keputusan pelaksanaan

(politieks daad) sbg delegated legislation, yg bersifat umum, abstrak, berlaku terus-menerus (dauer haflig)

RENCANA: Plan, yaitu tindakan terpadu demi ketertiban ketika tindakan tsb selesai direalisasikan (planning, organization, actuiting, controling)

NORMA JABARAN: concrete normgeving, yaitu tindakan pemberian isi yang konkret dari ketentun umum yang mengikat.

LEGISLASI SEMU: pseudo-wetgeving, spiegel regelingen, wijs beleidsregels, policy rules, pembuatan peraturan kebijaksanaan, norma hukum bayangan, sebagai bagian dari freies ermessen dlm bentuk: pedoman, pengumuman, surat edaran, dll.

PENETAPAN: beschikking, administrative discretion, yaitu keputusan administrasi negara sbg realisasi peraturan. Sifatnya nyata (concreet), kasuistik(casuistis), dan individual (individualise-rend)

11

TINDAK ADMINISTRASI NEGARA DI BIDANG HUKUM PRIVAT

Administrasi negara berhubungan hukum (rechtsbetrekking) dengan subjek hukum privat berdasarkan hukum privat. Misalnya jual-beli (Psl 1457 KUHPerdata), sewa-menyewa (Psl 1548 KUHPerdata), pemborongan, hibah

Rechtsbetrekking Administrasi Negara dengan subjek hukum perdata dapat mempengaruhi hubungan keperdataan dlm masyarakat

Pemanfaatan lembaga keperdataan ada untung ruginya (lihat buku wajib hlm. 96-97)

Setiap perjnjian bersama pemerintah selalu didahului oleh suatu Keputusan Administrasi Negara terlebih dahulu12

Tindak hukum publik

Tindak hukum privat

Jabatan

Kewenangan

(bewoegdheid)

Subjek hukum

Kecakapan(bekwaam

heid)

13

-

Atribusi- Delegasi- Mandat

Jabatan(ambt))

Kewenangan

(bevoegdheid; legal power;

competence)

SKEMA TINDAK HUKUM PUBLIK vs PRIVAT

BEBERAPA JENIS TINDAK ADMINISTRASI NEGARA DI BIDANG HUKUM PRIVATPERJANJIAN PERDATA

BIASA- sesuai syarat Pasal 1320

KUHPerdataPERJANJIAN MENGENAI

WEWENANG PEMERINTAHAN

- Perjanjian mengenai cara penggunaan wewenang bebas dari pemerintah (freies ermessen, delegasi perat per-UU, droit function)

PERJANJIAN MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

- Perjanjian tentang transaksi benda tetap dengan klausula tertentu (lihat hlm. 99)

PERJANJIAN MENGENAI JUAL BELI BARANG DAN JASA

- Kontrak standar- Kontrak adhesi

14

KLASIFIKASI TINDAK ADMINISTRASI NEGARAMENURUT SIFATNYA- Bersifat perintah, pelayanan, pembangunanMENURUT AKIBATNYA- Berakibat hukum, tidak berakibat hukumMENURUT DAYA LAKUNYA- Berlaku umum, khusus (individual)MENURUT OPOSABILITASNYA- intern, eksternMENURUT MANIFESTASINYA- unilateral, bilateral, multiateralMENURUT STRUKTURNYA- Sederhana, kompleksMENURUT JANGKA WAKTUNYA- einmahlig, dauerhaftig15

KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA

Keputusan administrasi negara (beschikking, beslissingen, acte administratif), harus dibedakan dengan regerings (wet dan verordeningen)

Unsur-unsur beschikking:- Tindakan hukum- Bersifat sepihak- Dalam bidang pemerintahan- Dilakukan oleh badan pemerintah- Berdasarkan kewenangan yang luar biasa

16

SYARAT-SYARAT KEPUTUSAN YG SAH

DIBUAT OLEH ORGAN YANG BERWENANG- Pejabat eksekutif membuat beschkking, pejabat legislatif

membuat regeling, pejabat yudikatif membuat vonis- Pejabat eksekutif pun ada macam-macam lembaga kementerian

dan non kementerianTIDAK MEMUAT KEKURANGAN YURIDIS- Tidak mengandung dwang (paksaan), dwaling (kekhilafan),

bedrog (penipuan)HARUS DIBERI BENTUK- Lisan (mondelinge beschikking)- Tertulis (schriftelijke beschikking): formal atau informalISI DAN TUJUAN HARUS SESUAI DENGAN PERATURAN DASARNYA- Pemberian IMB jangan diberi syarat untuk meminta sebagian

tanah buat pelebaran jalan

17

PEMBATALAN KEPUTUSANBATAL MUTLAK- (absolut nietig): pembatalan oleh hakim karena

adanya suatu kekurangan yang esensil. Pembatalan bersifat ex-tunc

BATAL DEMI HUKUM- (nietig van rehtswege): akibat suatu perbuatan

dianggap tidak ada tanpa diperlukan putusan pengadilan atau badan lain yang berkompeten. Pembatalan bersifat ex-tunc

DAPAT DIBATALKAN- (vernietigbaar): perbuatan dan akibatnya

dianggap sah sampai waktu pembatalan oleh hakim atau lembaga lain yang berkompeten. Pembatalan karena ada suatu kekurangan dan bersifat ex-nunc18

PENCABUTAN KEPUTUSANKeputusan yang memenuhi syarat-syarat kebatalanKeputusan g isinya belum diberitahukan kepada yang

bersangkutanKeputusan yang menguntungkan jika yang

bersangkutan lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

Keputusan yg menguntungkan tidak boleh dicabut jika pencbutan berdampak keadaan yg semula sah menjadi tidak sah

Akibat keputusan yang salah, terjadi keadaan yg tidak sah, maka keadaan yg tidak sah itu tdk boleh ditiadakan dg cara mencabut keputusan

Pencabutan keputusan harus memenuhi persyaratan yg sama ketika keputusan itu dibuat (asas contrarius actus)19

KEPUTUSAN TUN (KTUN): UU 51/2009Pasal 1 angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

20

KEPUTUSAN YG BUKAN KTUNPasal 2 UU 9/2004• KTUN yg merupakan perbuatan hukum perdata;KTUN yg merupakan pengaturan yang bersifat umum;KTUN yg masih memerlukan persetujuan;• KTUN yg dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP

dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya;

KTUN yg dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KTUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

21

KTUN YANG DIPERLUASPasal 3 UU 5/86

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan,sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan KTUN.

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka setelah lewat 4 bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

22

KTUN DIPERSEMPITPasal 49 UU 5/86

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23

ALASAN GUGATAN KTUNPasal 53 (2) UU 9/2004

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ke PTUN adalah:Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

24

Terima

Kasih