101
V - 1 A. RANCANGAN STANDAR PINTU UTAMA DAN DARURAT KAPAL PENUMPANG DAN RO-RO Rancangan standardisasi ini merupakan hasil kajian dari berbagai pedoman spesifikasi teknik pekerjaan yang ada.Pembahasan studi dilakukan dan/atau didasarkan pada berbagai sumber yang terkait dengan pembahasan A. Standar Pintu Utama dan Darurat Kapal Penumpang dan Ro-Ro. Dengan terselesaikannya Rancangan Standardisasi Standar Pintu Utama dan Darurat Kapal Penumpang dan Ro-Ro, selanjutnya akan dibahas dengan Kelompok Umum dari Gugus Kerja Kementerian Perhubungan pada Sub-Panitia Teknis Badan Litbang Perhubungan yang berada dibawah naungan Panitia Teknis Standardisasi Di Bidang Transportasi Laut Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Proses pembahasan yang dimulai dari Rapat Kelompok Bidang Keahlian, Rapat Gugus Kerja, Rapat Teknis dan Konsensus pada tingkat Sub-Panitia Teknis Badan Litbang Perhubungan yang kemudian Rapat Penetapan pada Panitia Teknis sesuai dengan mekanisme proses pembuatan standardisasi di Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan pembahasan untuk masing-masing tingkatan harus dihadiri oleh anggota panitia, nara sumber, konseptor dan tim editor dari perumusan standardisasi ini. Komposisi anggota panitia dan nara sumber harus memperhatikan keterwakilan para pemangku kepentingan yaitu antara lain : pemerintah, pakar, konsumen dan produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bantu pelayaran harus berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM). Rancangan standardisasi ini disusun sesuai dengan masing-masing tahapan kegiatan yang terdiri dari survey, investigasi BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

  • Upload
    lecong

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 1

A. RANCANGAN STANDAR PINTU UTAMA DAN DARURAT KAPAL PENUMPANG DAN RO-RO

Rancangan standardisasi ini merupakan hasil kajian dari berbagai pedoman spesifikasi teknik pekerjaan yang ada.Pembahasan studi dilakukan dan/atau didasarkan pada berbagai sumber yang terkait dengan pembahasan A. Standar Pintu Utama dan Darurat Kapal Penumpang dan Ro-Ro.

Dengan terselesaikannya Rancangan Standardisasi Standar Pintu Utama dan Darurat Kapal Penumpang dan Ro-Ro, selanjutnya akan dibahas dengan Kelompok Umum dari Gugus Kerja Kementerian Perhubungan pada Sub-Panitia Teknis Badan Litbang Perhubungan yang berada dibawah naungan Panitia Teknis Standardisasi Di Bidang Transportasi Laut Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Proses pembahasan yang dimulai dari Rapat Kelompok Bidang Keahlian, Rapat Gugus Kerja, Rapat Teknis dan Konsensus pada tingkat Sub-Panitia Teknis Badan Litbang Perhubungan yang kemudian Rapat Penetapan pada Panitia Teknis sesuai dengan mekanisme proses pembuatan standardisasi di Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan pembahasan untuk masing-masing tingkatan harus dihadiri oleh anggota panitia, nara sumber, konseptor dan tim editor dari perumusan standardisasi ini. Komposisi anggota panitia dan nara sumber harus memperhatikan keterwakilan para pemangku kepentingan yaitu antara lain : pemerintah, pakar, konsumen dan produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bantu pelayaran harus berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM). Rancangan standardisasi ini disusun sesuai dengan masing-masing tahapan kegiatan yang terdiri dari survey, investigasi

BAB V HASIL ANALISIS DAN

PEMBAHASAN

Page 2: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 2

dan desain, di mana dalam pelaksanaannya mengacu dan berpedoman pada norma, standar, pedoman dan manual (NSPM).

Rancangan Standardisasi ini mencakup persyaratan dan standar teknis yang harus dipenuhi, penentuan lokasi, dan sarana prasarana yang mendukung.

Rancangan Standardisasi ini mencakup Standar Pintu Utama dan Darurat Kapal Penumpang dan Ro-Ro.

1 Ruang lingkup

Standarisasi ini menetapkan ketentuan dan persyaratan, klasifikasi dan aplikasi pintu utama dan darurat, persyaratan bahan dan mutu, konstruksi, bentuk, dan ukuran.

Rancangan Standarisasi ini mencakup persyaratan dan standar teknis yang harus dipenuhi,dalam penerapan PintuUtama dan Darurat Kapal Penumpang dan Ro-Ro

Rancangan Standarisasi ini mencakup kegiatan pelaksanaan seluruh bangunan kapal khususnya pada bagian Pintu Utama dan Darurat Kapal Penumpang dan Ro-Ro

2 Acuan normatif

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan, 2008. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, Consolidated Edition 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009, Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.008/20/9/Djpl–2012 Tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 73/AP005/DRJD/2003 Tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyebrangan

Page 3: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 3

3 Istilah dan definisi

a. Keselamatan kapal

Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

b. Kapal

kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

c. Kapal Ro-Ro

kapal yang bisa memuat kendaraan yang berjalan masuk ke dalam kapal dengan penggeraknya sendiri dan bisa keluar dengan sendiri juga sehingga disebut sebagai kapal roll on - roll off disingkat Ro-Ro, untuk itu kapal dilengkapi dengan pintu rampa yang dihubungkan dengan moveble bridge atau dermaga apung ke dermaga.

4 Ketentuan dan persyaratan

Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam standar dan spesifikasi Standar Pintu Utama dan Darurat Kapal Penumpangdan Ro-Ro, memuat :

1) Persyaratan umum

a) Standarisasi pintu utama dan pintu darurat merupakan pintu kedap class A (sesuai persyaratan SOLAS Chapter II-1) juga mempertimbangkan standar pintu yang sudah ada seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), Japan Industrial Standar (JIS), American Society for Testing and Materials (ASTM), atau National Fire Protection Association (NFPA). Adapun contoh produk standarnya seperti :

(1) SNI No. 10-0865 tentang pintu baja kedap cuaca

(2) SNI No. 10-0868-1989 tentang pintu berongga di kabin kapal

(3) SNI No. 10-0869-1989 tentang pintu berongga di geladak cuaca kapal.

Page 4: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 4

(4) SNI No. 10-0974-1989 tentang pintu berongga di geladak cuaca kapal

(5) SNI No.7362-2007 pintu kedap air

(6) SNI ISO 6042:2007 pintu kedap cuaca satu daun

(7) ASTM F782-01 Standard Specification for Doors, Furniture, Marine

b) Standar Pintu juga tidak boleh bertentangan dengan KM 65 tahun 2009 tentang Standar Non Convention Vessel Standard terutama Chapter II Konstruksi point 2.28 dan 7.5.1 sampai dengan 7.5.14

c) Dalam evakuasi kapal yang menjadi ukuran keberhasilan adalah :

(1) Kesiapan alat keselamatan

(2) Kecepatan penumpang dan ABK keluar dari kapal.

(3) Kecepatan Badan SAR menyelamatkan korban yang selamat

d) Banyaknya penelitian tentang keselamatan kapal penumpang menunjukan / menghubungkan bahwa kecepatan evakuasi saat keadaan darurat di kapal sangat erat kaitannya dengan :

(1) penumpang.

Untuk mengarahkan penumpang dibutuhkan beberapa hal antara lain penempatan signet – signet yang jelas. Untuk mengantisipasi perilaku penumpang dapat dilakukan pemberian keterangan yang jelas kepada penumpang saat kejadian. Serta di Serta di beberapa artikel sangat menyarankan untuk melakukan simulasi evaluasi ketika masih dalam tahap perancangan/desain kapal dengan melihat berbagai resiko kondisi kapal maupun perilaku/behavior penumpang.Konsistensi pelaksanaan drill/latihan darurat di kapal

(2) Edukasi kepada penumpang tentang keselamatan serta pengenalan tata cara saat evakuasi

Page 5: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 5

(3) Bagaimana mengarahkan penumpang saat proses evakuasi saat evakuasi sehingga tidak terjadi kerumunan dan kepanikan

e) Saat terjadi kejadian bahaya untuk ukuran pintu tidak terlalu mempengaruhi dalam kecepatan evakuasi,serta jumlah pintu yang harus terpasang tidak dapat di standarisasi jumlahnya sebab sangat bergantung dengan desain kapal yang bersangkutan.

f) Untuk kecepatan menutup pintu dapat menggunakan SOLAS Chapter II-2 A Regulasi 9 point 4.1.1.4

g) Pengoperasian pintu utama dan pintu darurat dapat secara :

(1) Mekanik menggunakan tuas

(2) Hydraulic

(3) Pneumatik

(4) Elektrik

h) Petunjuk cara dan tatacara evakuasi penggunaan pintu darurat bila terjadi bahaya Untuk pintu darurat otomatis dapat digerakan dari anjungan dan disetiap pintu dilengkapi dengan alarm audio dan visual. Sesuai SOLAS Chapter II-1

i) Pelatihan dan pengecekan pintu kedap seharusnya dilaksanakan seminggu sekali sesuai dengan SOLAS Chapter II-1 Regulasi 21 untuk ABK dan penumpang.Untuk penumpang dapat juga diberikan sosialisasi melalui penayangan video keselamatan

2) Persyaratan khusus

a) Peraturan 13 (Solas)

(1) Tidak diizinkan ada pintu-pintu, lubang-lubang lalu orang atau lubang masuk : disekat tubrukan di bawah garis batas benaman, dan disekat melintang kedapair yang memisahkan sebuah ruang muatan dengan sebuah ruang muatan yang berdampingan atau dengan tempat penyimpanan bahan bakar tetap atau cadangan;

(2) Pintu-pintu kedapair yang dipasang disekat-sekat antara tempat penyimpanan bahan bakar

Page 6: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 6

tetap dan cadangan harus selalu dapat dimasuki;

(3) Di dalam ruangan-ruangan yang berisikan mesin-mesin penggerak utama dan bantu termasuk ketel-ketel yang melayani keperluan-keperluan pergerakan dan semua tempat penyimpanan bahan bakar, tidak lebih dari satu pintu yang terpisah dari pintu-pintu ke tempat-tempat penyimpanan bahan bakar dan terowongan-terowongan poros dapat dipasang dimasing-masing sekat melintang utama. Dimana dipasang dua poros atau lebih, maka terowongan-terowongan harus dihubungkan oleh sebuah jalan penghubung antara. Hanya harus ada satu pintu antara ruang mesin dan ruang ruang terowongan, dimana dipasang dua poros dan hanya dua pintu bila lebih dari dua poros. Semua pintu ini harus dari jenis geser dan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga ambangnya setinggi praktis dapat dilaksanakan. Perangkat tangan untuk menggerakkan pintu-pintu ini dari atas geladak sekat harus ditempatkan diluar ruangan-ruangan yang berisikan mesin-mesin jika yang demikian itu sesuai dengan tata susunan yang memenuhi syarat dari perangkat yang diperlukan.

(4) Pintu-pintu kedapair harus pintu-pintu geser atau pintu-pintu engsel atau pintu-pintu yang jenisnya sepadan dengannya. Pintu-pintu pelat yang dikencangkan hanya dengan baut-baut dan pintu-pintu yang disyaratkan untuk ditutup dengan menjatuhkan atau dengan tindakan menjatuhkan bobot tidak diizinkan;

(5) Pintu-pintu geser boleh salah satu : hanya dijalankan dengan tangan, atau dijalankan dengan tenaga maupun dengan tangan;

(6) Pintu-pintu kedapair yang diizinkan dapat dibagi dalam 3 kelas: kelas 1 pintu-pintu berengsel; kelas 2 pintu-pintu geser yang dijalankan dengan tangan; kelas 3 pintu-pintu geser yang dijalankan dengan tenaga maupun tangan;

Page 7: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 7

(7) Sarana untuk menjalankan pintu kedapair yang manapun, baik yang dijalankan dengan tenaga atau bukan, harus dapat menutup pintu selagi kapal dalam keadaan miring 150 ke sisi sembarang;

(8) Di semua kelas pintu kedapair harus dipasangi indikator-indikator yang memperlihatkan di semua stasiun pelayanan dari mana pintu-pintu itu tidak terlihat, apakah pintu-pintu itu terbuka atau tertutup. Jika sembarang pintu dari antara pintu-pintu kedapair itu, dari kelas apapun tidak dipasang sedemikian rupa sehingga memungkinkan pintu itu ditutup dari stasiun pengawasan pusat, harus dilengkapi sarana penghubung mekanis, listrik, teleponis, atau sarana penghubung lain apapun yang layak, yang memungkinkan perwira jaga dengan segera menghubungi orang yang bertanggung jawab untuk penutupan pintu-pintu yang bersangkutan, berdasarkan perintah-perintah sebelumnya;

(9) Pintu-pintu engsel (Kelas 1) harus dipasangi alat-alat penutup gerak cepat, seperti kait-kait, dapat dilayani dari masing-masing sisi sekat;

(10) Pintu-pintu geser yang dilayani dengan tangan (Kelas 2) boleh memiliki gerakan mendatar atau tegaklurus. Harus memungkinkan untuk menjalankan mekanisme di pintu itu sendiri dari ke dua sisi, dan sebagai tambahan, dari suatu tempat yang dapat dijangkau dari atas geladak sekat, dengan gerakan engkol penuh atau suatu gerakan lain yang menghasilkan jaminan keselamatan yang sama dan dari jenis yang disetujui. Penyimpangan-penyimpangan dari syarat pelayanan di kedua sisi dapat diizinkan, jika syarat ini tidak mungkin diterapkan karena reka bentuk ruangan-ruangan yang tidak memungkinkannya. Bila dijalankan dengan perangkat tangan, waktu yang diperlukan untuk melakukan penutupan pintu secara penuh dalam keadaan kapal tegak, harus tidak lebih dari 90 detik.

Page 8: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 8

(11) Pintu-pintu geser yang dijalankan dengan tenaga (Kelas 3) boleh memiliki gerakan tegak lurus atau mendatar. Jika sebuah pintu dikehendaki untuk dijalankan dengan tenaga dari pengawasan pusat, perangkat harus ditata sedemikian rupa sehingga pintu itu dapat juga dilayani dengan tenaga di pintu itu sendiri dari kedua sisi. Tata susunan itu harus sedemikian rupa sehingga pintu itu akan menutup secara otomatis jika dibuka oleh pengawas setempat setalah ditutup dari pengawas pusat, dan harus juga sedemikian rupa sembarang pintu dapat tetap ditutup oleh sistim sistim setempat yang akan mencegah pintu dibuka dari pengawas atas. Tangkai-tangkai pengatur setempat yang bersambung dengan perangkat tenaga harus dipasang di tiap sisi dari sekat dan harus ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang-orang melewati lubang pintu untuk memegang kedua tangkai itu dalam kedudukan terbuka tanpa dapat menjalankan mekanisme secara tidak sengaja pintu-pintu geser yang dijalankan dengan tenaga harus dipasangi perangkat tangan yang dapat dilayani di pintu itu sendiri di kedua sisi dan dari suatu tempat yang dapat dijangkau di atas galadak sekat, dengan gerakan engkol putar penuh atau suatu gerakan lain yang menghasilkan jaminan keselamatan yang sama dan dengan jenis yang disetujui. Ketentuan harus dibuat untuk memberi peringatan-peringatan dengan isyarat bunyi bahwa pintu telah mulai menutup dan akan bergerak terus sampai benar-benar menutup. Pintu-pintu harus memerlukan waktu yang cukup untuk menutup demi menjamin keselamatan;

(12) Sekurang-kurangnya harus ada dua sumber tenaga yang berdiri sendiri yang dapat membuka dan menutup semua pintu yang diawasi, yang tiap-tiap sumber itu dapat menjalankan semua pintu secara serentak. Kedua sumber tenaga itu harus diawasi dari stasiun pusat di anjungan yang dilengkapi

Page 9: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 9

dengan semua indikator yang diperlukan untuk mengkaji bahwa setiap sumber tenaga dari dua sumber tenaga itu dapat member pelayanan yang diperlukan secara memuaskan;

(13) Dalam hal kerja secara hidrolis, setiap sumber tenaga harus terdiri dari sebuah pompa yang dapat menutup semua pintu dalam waktu yang tidak lebih dari 60 detik. Sebagai tambahan, untuk keseluruhan instalasi harus ada akumulator hidrolis yang kapasitasnya cukup untuk menggerakkan semua pintu sedikit-dikitnya 3 kali, yakni buka – tutup – buka. Cairan yang digunakan haruslah cairan yang tidak membeku pada sembarang suhu yang dapat dialami kapal selama dalam pelayanannya;

(14) Pintu-pintu engsel kedapair berengsel (kelas 1) di dalam ruang-ruang penumpang, awak kapal dan ruang kerja hanya dibolehkan di atas sebuah geladak yang sisi bawahnya, di titik terendahnya di lambung sekurang-kurangnya 2,13 meter (7 kaki) di atas garis muat subdivisi yang terdalam;

(15) Pintu-pintu kedapair yang ambangnya di atas garis muat yang terdalam dan di bawah, garis yang diperincikan di dalam subparagraph yang terdahulu harus pintu-pintu geser dan boleh dijalankan dengan tangan (kelas 2), kecuali di kapal-kapal yang digunakan untuk pelayaran-pelayaran internasional jarak dekat dan disyaratkan mempunyai factor subdivisi 0,50 atau kurang yang di kapal-kapal itu semua pintu demikian harus dijalankan dengan tenaga. Bilamana tabung-tabung saluran yang berhubungan dengan muatan beku dan peranginan atau saluran-saluran tarikan buatan yang dipasang menembus lebih dari satu sekat kedapair subdivisi utama, pintu dilubang demikian harus dijalankan dengan tenaga;

(16) Pintu-pintu kedapair yang kadang-kadang boleh dibuka di laut, dan yang ambang-ambangnya ada di bawah garis muat

Page 10: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 10

subdivisi terdalam, harus pintu-pintu geser. Aturan-aturan berikut harus diterapkan:

(a) Bilamana jumlah pintu demikian (tidak termasuk pintu-pintu di jalan masuk ke terowongan-terowongan poros) lebih dari 5 (lima), semua pintu ini dan pintu-pintu di jalan masuk ke terowongan-terowongan poros atau ventilasi atau saluran tarikan paksa, harus dijalankan dengan tenaga (kelas 3) dan harus dapat ditutup secara serentak dari stasiun pusat yang ada di anjungan;

(b) Bilamana jumlah pintu demikian (tidak termasuk pintu-pintu di jalan masuk ke terowongan-terowongan poros) lebih dari 1 (satu), tetapi tidak lebih dari 5 (lima).

(aa) Dimana kapal tidak mempunyai ruang-ruang penumpang di bawah geladak sekat, semua pintu tersebut boleh digerakkan dengan tangan (Kelas 2);

(bb) Dimana kapal mempunyai ruang-ruang penumpang di bawah geladak sekat, semua pintu tersebut di atas, harus digerakkan dengan tenaga (Kelas 3), dan harus dapat ditutup secara serentak dari suatu stasiun pusat yang ada di anjungan.

(c) Di kapal yang manapun jika hanya ada dua pintu kedapair yang demikian, dan pintu-pintu itu untuk memasuki atau di dalam ruangan yang berisikan permesinan, badan pemerintah dapat mengizinkan kedua pintu itu dijalankan hanya dengan tangan (kelas 2).

(17) Jika pintu-pintu kedapair geser yang kadang-kadang harus dibuka di laut dengan maksud meratakan batubara dipasang diantara tempat-tempat penyimpanan bahan bakar di geladak-geladak antara di bawah geladak sekat, pintu-pintu itu harus digerakkan dengan tenaga. Pembukaan dan penutupan pintu-pintu ini harus dicatat di dalam buku

Page 11: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 11

harian sebagaimana yang ditetapkan oleh badan pemerintah;

(18) Jika badan pemerintah telah diyakinkan bahwa pintu-pintu demikian benar-benar diperlukan, pintu-pintu kedapair dengan konstruksi yang memenuhi syarat dapat dipasang di sekat-sekat kedapair yang membagi ruang-ruang muat geladak antara. Pintu-pintu tersebut boleh berengsel, gulung atau geser, tetapi tidak boleh dikendalikan dari jauh. Pintu-pintu itu harus dipasang sampai ketinggian yang paling tinggi dan sejauh mungkin dari kulit yang dapat dilaksanakan, tetapi bagaimanapun juga tepi-tepi tegak luar harus diletakkan harus diletakkan di suatu tempat yang jaraknya dari kulit tidak kurang dari seperlima lebar kapal, sebagaiamana yang ditentukan dalam Peraturan 2 Bab ini, jarak tersebut diukur tegaklurus sumbu simetri kapal setinggi garis muat subdivisi yang terdalam;

(19) Pintu-pintu demikian harus ditutup sebelum pelayaran dimulai dan harus tetap dalam keadaan tertutup selama dalam pelayaran, dan saat pintu-pintu itu dibuka di pelabuhan dan pintu-pintu itu ditutup sebelum kapal meninggalkan pelabuhan harus dicatat di dalam buku harian. Apabila pintu yang manapun dari pintu-pintu itu harus dapat dijangkau selama dalam pelayaran, pintu-pintu itu harus dipasangi perangkat yang dapat mencegah pintu-pintu terbuka tanpa dikehendaki. Bilamana diusulkan memasang pintu-pintu demikian, jumlah dan tata susunannya harus sesuai dengan pertimbangan khusus dari badan pmerintah;

(20) Semua pintu kedapair harus tetap dalam keadaan tertutup selama dalam pelayaran kecuali bilamana perlu dibuka untuk kepentingan pekerjaan di kapal , dan harus selalu dalam keadaan siap ditutup dengan segera.

Page 12: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 12

b) Peraturan 14 (Solas)

(1) Pintu-pintu dari lorong muatan dan batubara yang dipasang di bawah garis batas benaman harus mempunyai kekuatan yang cukup. Pintu-pintu itu harus ditutup secara berdayaguna dan dikencangkan kedapair sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, dan harus tetap tertutup Selama kapal berlayar;

(2) Pintu-pintu tersebut dalam keadaan bagaimanapun juga tidak boleh dipasang sedemikian rupa sehingga titik terendahnya berada di bawah garis muat subdivisi yang terdalam.

c) Peraturan 15 (Solas)

(1) Kerangka-kerangka dari pintu-pintu kedapair tegaklurus harus tanpa sponing di bagian bawah yang didalamnya kotoran dapat mengganjal dan menghalangi pintu dapat menutup dengan sempurna;

(2) Tiap-tiap pintu kedapair harus diuji dengan tekanan air hingga tinggi tekannya mencapai geladak sekat. Pengujian itu harus dilaksanakan sebelum kapal dilayarkan, apakah sebelum pintu itu dipasang atau sesudahnya.

d) Peraturan 21 (Solas)

(1) Latihan-latihan menggerakkan pintu-pintu kedapair harus dilakukan 1 kali setiap minggu. Di kapal-kapal yang waktu pelayarannyalebih dari 1 minggu, suatu latihan lengkap harus diselenggarakan sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, dan latihan-latihan lain setelah itu sekurang-kurangnya 1 kali setiap minggu selama pelayaran. Di semua kapal, semua pintu bertenaga dan berengsel yang kedapair di sekat-sekat melintang utama yang digunakan di laut, harus digerakkan setiap hari;

(2) Pintu-pintu kedapair dan semua mekanisme serta indikator yang dihubungkan padanya, semua katup yang penutupannya diperlukan untuk membuat kompartemen kedapair, dan

Page 13: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 13

semua katup yang kerjanya diperlukan, untuk pengawasan kerusakan sambungan-sambungan silang harus diperiksa secara berkala di laut sekurang-kurangnya 1 kali setiap minggu;

(3) Katup-katup, pintu-pintu dan mekanisme demikian harus ditandai dengan sepatutnya untuk memperoleh kepastian bahwa kesemuanya itu dapat digunakan dengan layak untuk memperoleh keselamatan yang setinggi-tingginya;

e) Peraturan 22 (Solas)

(1) Pintu-pintu berengsel, pintu-pintu muatan, pintu-pintu batubara dan lubang-lubang lain yang oleh peraturan ini disyaratkan untuk tetap dalam keadaan tertutup selama dalam pelayaran, harus ditutup sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Saat penutupan dan saat pembukaannya harus dicatat dalam buku harian.

(2) Catatan tentang semua latihan dan pemeriksaan yang disyaratkan harus dibukukan di dalam buku harian dengan catatan terpisah tentang adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin dijumpai.

5 Klasifikasi dan aplikasi pintu utama dan darurat

Pintu baja kedap cuaca untuk kapal kecilpintu luar pada bangunan atas dan rumah geladak yang direncanakan untuk mencegah masuknya pengaruh cuaca dari luar.Berdasarkan aplikasinya, pintu dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi :

Page 14: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 14

Tabel 5.1 Klasifikasi dan Aplikasi

KLASIFIKASI

APLIKASI

A Pintu sekat depan bangunan atas dan rumah geladak pada tingkat pertama di atas geladak lambung timbul.

B Pintu sekat depan bangunan atas dan rumah geladak pada tingkat kedua diatas geladak lambung timbul.

C

Pintu dinding samping dan dinding belakang bangunan atas dan rumah geladak pada tingkat pertama di atas geladak lambung timbul, dan pintu sekat depan rumah geladak pada tingkat ketiga atau lebih di atas geladak lambung timbul.

D Pintu dinding samping dan dinding belakang bangunan atas dan rumah geladak pada tingkat kedua diatas geladak lambung timbul.

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor SNI 7362:2007

6 Persyaratan bahan dan mutu

Keterangan bahan pintu baja kedap cuaca

Tabel 5.2 Keterangan Bahan Pintu Baja Kedap Cuaca

NO BAGIAN BAHAN

1 Pelat pintu JIS G 3101-SS41*

2 Penahan gasket Pelat baja

3 Gasket Karet sintetis tahan lama

4 Penegar JIS G 3101-SS41*

5 Ambang JIS G 3101-SS41*

Keterangan * SS41 dikenali menjadi SS400 sejak Januari 1991.

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor SNI 7362:2007

Page 15: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 15

7 Konstruksi, bentuk, dan ukuran

a. Konstruksi

1) Bukaan ke kanan (R) harus diartikan pintu dibuka ke arah kanan dan bukaan ke kiri (L) pintu dibuka ke arah kiri.

2) Ukuran dari lubang pintu dan pintu, ketebalan dari pelat pintu dan ukuran penegar sesuai Tabel 3.

3) Perlengkapan pada pintu sesuai JIS F 2330.

4) Gambar 1 sampai Gambar 8 menunjukkan bukaan ke kanan (R), dan sebaliknya bukaan ke kiri (L) .

5) Pintu harus dilengkapi dengan gagang pengunci, penahan penjepit dan kait sesuai keperluan.

b. Syarat penandaan

Pintu harus diberi tanda pada bagian yang mudah dilihat dengan mencantumkan : Nama/Logo perusahaan, tipe, nomor nominal dan arah bukaan.

c. Cara Penunjukan

Pintu ditunjuk dengan mencantumkan nama, kelas, nomor nominal, tebal pelat pintu, ukuran penegar, arah bukaan atau nomor SNI.

CONTOH Pintu baja kedap cuaca untuk kapal kecil A 10506-6-75 x 6 R atau SNI 7362 A 10506-6-75 x 6 R.

d. Ukuran

Agar memenuhi kelayakan dan keselamatan pelayaran, maka kapal yang akandirancang hendaknya benar-benar memperhatikan dimensi material yang digunakanbeserta rencana konstruksinya. Untuk membuat rencana konstruksi diperlukanreferensi berupa aturan-aturan yang telah teruji.

Page 16: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 16

Tabel 5.3. Ukuran Pintu Satuan dalam Milimeter

No N

om

inal

Ukuran luba

ng pintu

Ukuran pintu

Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C Klasifikasi D

Teba

l pela

t pintu

penegar

Teba

l pela

t pintu

penegar

Teba

l pela

t pintu

penegar

Teba

l pelat pintu

penegar

L≤9

0m

L<90m

L≤5

0m

L<90m

L≤9

0m

L<90m

L≤5

0m

L<90m

L≤5

0m

L<90m

1050 1000x500 1040x540 5,5 6 65x4,5 75x6 4,5 5 50x4,5 65x4,5 4,5 5 50x4,5 4,5 50x4,5 1150 1100x500 1140x540 5,5 6 65x4,5 75x6 4,5 5 50x4,5 65x4,5 4,5 5 50x4,5 4,5 50x4,5 1155 1100x550 1140x590 5,5 6 65x4,5 75x6 4,5 5 50x4,5 65x4,5 4,5 5 50x4,5 4,5 50x4,5 1160 1100x600 1140x640 5,5 6 65x4,5 75x6 4,5 5 50x4,5 65x4,5 4,5 5 50x4,5 4,5 50x4,5 1250 1200x500 1240x540 5,5 6 65x4,5 75x6 4,5 5 50x4,5 65x4,5 4,5 5 50x4,5 4,5 50x4,5 1255 1200x550 1240x590 5,5 6 65x4,5 75x6 4,5 5 50x4,5 65x4,5 4,5 5 50x4,5 4,5 50x4,5 1260 1200x600 1240x640 5,5 6 65x4,5 75x6 4,5 5 50x4,5 65x4,5 4,5 5 50x4,5 4,5 50x4,5 1350 1300x500 1340x540 5,5 6 65x4,5 75x6 4,5 5 50x4,5 65x4,5 4,5 5 50x4,5 4,5 50x4,5 1355 1300x550 1340x590 5,5 6 65x4,5 75x6 4,5 5 50x4,5 65x4,5 4,5 5 50x4,5 4,5 50x4,5 1360 1300x600 1340x640 5,5 6 65x4,5 75x6 4,5 5 50x4,5 65x4,5 4,5 5 50x4,5 4,5 50x4,5 1455 1400x550 1440x590 5,5 6 65x4,5 75x6 4,5 5 50x4,5 65x4,5 4,5 5 50x4,5 4,5 50x4,5 1460 1400x600 1440x640 5,5 6 65x4,5 75x6 4,5 5 50x4,5 65x4,5 4,5 5 50x4,5 4,5 50x4,5

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI)

Page 17: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 17

Tabel 5.4. Ukuran Berat

No Nomin

al

Berat Terhitung (Kg)

Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C Klasifikasi D

L≤50m

L<90m

L≤50m

L<90m

L≤50m

L<90m

1050 26,6 29,1 21,8 24,2 21,5 23,9 21,5 1150 29,2 31,8 23,9 26,5 23,5 26,1 23,5 1155 31,7 34,6 26,0 28,9 25,6 28,4 25,6 1160 34,3 37,4 28,1 31,2 27,7 30,8 27,7 1250 31,7 34,6 25,9 28,8 25,6 28,4 25,6 1255 34,5 37,6 28,2 31,3 27,8 30,9 27,8 1260 37,3 40,6 30,5 33,9 30,1 33,4 30,1 1350 34,2 37,4 28,0 31,1 27,6 30,7 27,6 1355 37,2 40,6 30,5 33,8 30,1 33,4 30,1 1360 40,2 43,9 32,9 36,5 32,5 36,1 32,5 1455 40,0 43,6 32,7 36,4 32,3 35,9 32,3 1460 43,2 47,1 35,3 39,3 34,9 38,8 34,9

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI)

Page 18: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 18

Keterangan:

1. L panjang kapal sesuai dengan peraturan untuk Konstruksi Kapal Baja

2. Pintu yang berpenegar satu masuk klasifikasi D, yang berpenegar dua masuk klasifikasilainnya.

3. Berat terhitung hanya menunjukkan berat pelat pintu.

4. Tebal pelat pintu menunjukkan nilai minimumnya.

5. Tebal pelat pintu untuk kapal pelayaran pedalaman dapat dikurangi 0,5 mm dari nilai yang tertera di atas. Tebal minimum adalah 4,5 mm.

B. RANCANGAN STANDAR SISTEM PERANGINAN DALAM KAMAR MESIN KAPAL PENUMPANG DAN RO-RO

Rancangan standardisasi ini merupakan hasil kajian dari berbagai pedoman spesifikasi teknik pekerjaan yang ada. Pembahasan studi dilakukan dan/atau didasarkan pada berbagai sumber yang terkait dengan pembahasan B. Standar Sistem Peranginan Dalam Kamar Mesin Kapal Penumpang dan Ro-Ro. Dengan terselesaikannya Rancangan Standar Sistem Peranginan Dalam Kamar Mesin Kapal Penumpang dan Ro-Ro, selanjutnya akan dibahas dengan Kelompok Umum dari Gugus Kerja Kementerian Perhubungan pada Sub-Panitia Teknis Badan Litbang Perhubungan yang berada dibawah naungan Panitia Teknis Standardisasi Di Bidang Transportasi Laut Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Proses pembahasan yang dimulai dari Rapat Kelompok Bidang Keahlian, Rapat Gugus Kerja, Rapat Teknis dan Konsensus pada tingkat Sub-Panitia Teknis Badan Litbang Perhubungan yang kemudian Rapat Penetapan pada Panitia Teknis sesuai dengan mekanisme proses pembuatan standardisasi di Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan pembahasan untuk masing-masing tingkatan harus dihadiri oleh anggota panitia, nara sumber, konseptor dan tim editor dari perumusan standardisasi ini. Komposisi anggota panitia dan nara sumber harus memperhatikan keterwakilan para pemangku kepentingan yaitu antara lain : pemerintah, pakar, konsumen dan produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bantu pelayaran harus berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM). Rancangan Standardisasi ini mencakup persyaratan

Page 19: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 19

dan standar teknis yang harus dipenuhi, penentuan lokasi danpenempatan.

1. Ruang lingkup

Standarisasi ini menetapkan ketentuan dan persyaratan, klasifikasi dan aplikasi system Peranginan dalam kamar mesin, persyaratan bahan dan mutu, konstruksi, bentuk, dan ukuran.

Rancangan Standarisasi ini mencakup persyaratan dan standar teknis yang harus dipenuhi,dalam penerapan system peranginan dalam kamar mesin kapal penumpang dan Ro-Ro.

Rancangan Standarisasi ini mencakup kegiatan pelaksanaan seluruh bangunan kapal khususnya pada bagian system peranginan dalam kamar mesin kapal penumpang dan Ro-Ro.

2. Acuan normatif

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan, 2008. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, Consolidated Edition 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009, Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.008/20/9/Djpl–2012 Tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 73/AP005/DRJD/2003 Tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan

3. Istilah dan definisi

a. Keselamatan kapal

Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Page 20: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 20

b. Kapal

kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

c. Kapal Ro-Ro

kapal yang bisa memuat kendaraan yang berjalan masuk kedalam kapal dengan penggeraknya sendiri dan bisa keluar dengan sendiri juga sehingga disebut sebagai kapal roll on - roll off disingkat Ro-Ro, untuk itu kapal dilengkapi dengan pintu rampa yang dihubungkan dengan moveble bridgeatau dermaga apung kedermaga.

d. Ketentuan dan persyaratan

Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam standar system peranginan dalam kamar mesin kapal penumpang dan Ro-Ro, memuat :

1) Persyaratan umum

a) Ventilasi dalam kapal adalah proses penggantian udara kotor dengan udara segar dari luar ke berbagai ruangan kapal, pada ventilasi alamiah pembaharuan udara didalam ruangan terjadi dengan sendirinya sebagai akibat dari perbedaan tekanan udara luar dengan tekanan udara di dalam ruangan kapal. Sedangkan pada sistem ventilasi mekanis dibedakan menjadi supply ventilation, exhaust ventilation dan gabungan antara supply dan exhaust ventilation system. Dalam ketiga sistem ventilasi mekanis yang telah diuraikan diatas, banyaknya udara yang dapat dimasukkan ke dalam ruangan kapal setiap jam tergantung dari kapasitas kipas yang dipergunakan. Data masing-masing tipe kipas umumnya disediakan oleh pabrik pembuatnya, yang penting ialah bahwa kapasitas kipas yang dipergunakan untuk tujuan ventilasi harus cukup kuat untuk mempertahankan atau mengatur komposisi kimia kelembaban udara dan temperatur udara di dalam masing-masing ruangan kapal sesuai dengan yang diperlukan.

b) Pada supply ventilation system, udara segar dimasukkan kedalam ruangan kapal dengan

Page 21: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 21

menggunakan kipas. Oleh karenanya tekanan udara di dalam kompartemen bertambah besar sehingga udara dalam ruangan yang panas dan kotor terdesak keluar melalui lubang angin yang tersedia. Kecepatan dan banyaknya udara dari luar yang masuk serta udara dalam yang keluar tergantung dari kapasitas kipas. Penyimpangan bila dibandingkan dengan kenyataan di dalam praktek. Penyebab penyimpangan tersebut diakibatkan antara lain :

(1) Perubahan arah aliran udara luar

(2) Perubahan arah pelayaran kapal

(3) percikan-percikan gelombang laut

kecepatan aliran udara /angin yang tinggi atau sama sekali tidak ada aliran udara /udara tenang.

Namun bila ditinjau dari segi kecepatan aliran udara yang berkisar antara 2 sampai 4 m per detik, hasil yang diperoleh dengan memakai rumus di atas akan mendekati kenyataan di dalam praktek (kecepatan aliran udara berada dalam lingkungan flauwekoelte dan lichte koelte menurut Beaufort scale)

c) Gambaran terhadap bahan dan konstruksi yang digunakan pada sistim peranginan dalam kamar mesin kapal penumpang dan kapal Ro-Ro adalah Sesuai dengan ISSA Ship StoreCode 59. persyaratan dan spesifikasi teknis sistim peranginan dalam kamar mesin kapal penumpang dan kapal Ro-Ro harus dapat mencegah berkumpulnya uap dari bahan bakar sesuai SOLAS Chapter II-1 Regulation 4 Point 2.2.2

2) Persyaratan khusus

a) Peraturan 25 (Solas)

(1) Pada umumnya, kipas-kipas ventilasi harus dipasang sedemikian rupa sehingga saluran-saluran yang menjangkau berbagai ruangan, tetap ada di dalam zona vertical utama;

(2) Jika sistim ventilasi menembus geladak-geladak, harus dilakukan tindakan pengamanan, di samping tindakan-tindakan yang berkaitan dengan keutuhan kebakaran

Page 22: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 22

geladak yang disyaratkan oleh Peraturan 23 BAb ini, untuk mengurangi kemungkinan asap dan gas-gas panas menerobos dari satu ruang geladak antara ke ruang geladak antara yang lain melalui sistim itu. Di samping syarat-syarat isolasi yang ditetapkan di dalam peraturan ini, saluran-saluran vertical, jika dianggap perlu harus diisolasi sebagaimana yang ditetapkan dalam table-tabel bersangkutan di dalam peraturan 20 Bab ini;

(3) Lubang-lubang masuk dan lubang-lubang keluar utama dari semua sistim ventilasi harus dapat ditutup dari luar ruangan yang mendapat ventilasi;

(4) Kecuali di dalam ruang-ruang muat, saluran-saluran ventilasi harusdibangun dari bahan-bahan berikut:

(a) Saluran-saluran dengan penampang melintang tidak kurang dari 0.075 m2 (116 inci persegi) dan semua saluran vertical yang melayani lebih dari suatu ruangan geladak antara tunggal, harus dikonstruksi dari baja atau bahan lain yang sepadan;

(b) Saluran-saluran dengan penampang melintang kurang dari 0.075 m2 (116 inci persegi) harus dikontruksi dari bahan-bahan yang tidak dpat terbakar. Jika saluran-saluran demikian menembus divisi-divisi klas A atau B harus diperhatikan benar-benar untuk menjamin integritas kebakaran divisi.

(c) Saluran-saluran pendek dengan penampang melintang pada umumnya tidak lebih dari 0.02 m2 (31 inci persegi) atau yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter (79 inci), tidak perlu dari bahan yang tidak dapat terbakar, dengan ketentuan bahwa semua syarat-syarat berikut ini dipenuhi:

(aa) Saluran dikonstruksi dari bahan dengan resiko kebakaran terbatas yang disetujui Badan Pemerintah;

Page 23: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 23

(bb) Saluran hanya digunakan di ujung akhir dari sistim ventilasi; dan

(cc) Saluran tidak ditempatkan dengan jarak yang kurang dari 0.6 meter (24 inci), diukur sepanjang saluran itu sampai ke penembusan divisi klas A atau B, termasuk langit-langit klas B menerus.

(5) Jika ruang tertutup tangga tapak diberi ventilasi, saluran atau saluran-saluran (jika ada) harus diambil dari kamar kipas terpisah dari saluran-saluran lain di dalam sistim ventilasi dan tidak boleh melayani ruangan lain yang manapun;

(6) Semua ventilasi dengan tenaga, kecuali ventilasi ruang mesin dan ruang-ruang muat dan sistim pengganti apapun yang mungkin dipersyaratkan oleh paragraph h peraturan ini, harus dipasang alat-alat pengawas yang dikelompokkan sedemikian sehingga semua kipas dapat dihentikan dari manapun dari dua kedudukan terpisah yang harus ditempatkan sejauh yang dapat dilaksanakan. Alat-alat pengawas untuk ventilasi dengan tenaga yang melayani ruang-ruang mesin harus juga dikelompok-kelompokkan sedemikian rupa sehingga dapat dilayani dari dua kedudukan, satu diantaranya harus ada di luar ruangan-ruangan demikian. Kipas-kipas yang melayani sistim-sistim ventilasi dengan tenaga di ruang muat harus dapat diberhentikan dari temapt yang aman di luar ruangan-ruangan demikian.

(7) Sistim ventilasi yang melewati ruang-ruang akomodasi atau ruangan-ruangan berisikan bahan-bahan yang dapat terbakar, saluran-saluran buang dari dapur masak harus dengan konstruksi divisi-divisi kelas A. Masing-masing saluran buang harus dipasangi:

(a) penahan gemuk yang mud dilepas untuk dibersihkan;

(b) katup peredam kebakaran yang ditempatkan di ujung bawah saluran;

Page 24: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 24

(c) penataan-penataan yang dapat dilayani dari dalam ruang masak, untuk penutupan kipas buang; dan

(d) sarana-sarana yang dipasang tetap untuk memadamkan api di dalam saluran.

(8) Pengaturan-pengaturan demikian jika dapat dilaksanakan harus diambil berkenaan dengan stasiun-stasiun pengawasan di luar ruang-ruang mesin untuk menjamin bahwa ventilasi, penglihatan dan keadaan bebas asap dipertahankan, sehingga bila terjadi kebakaran, permesinan dan perlengkapan yang ada di dalamnya dapat diawai dan terus berfungsi secara efektif. Sarana-sarana pengganti dan terpisah dari prnyaluran udara harus diperlengkapkan, pemasukan-pemasukan udra dari dua sumber penyaluran harus dipasang sedemikian rupa sehingga resiko kedua pemasukan untuk menarik asap secara bersamaan hingga serendah-rendahnya. Atas keputusan Badan Pemerintah, syarat-syarat demikian tidak perlu diterapkan bagi stasiun-stasiun pengawasan yang terletak di, dan lubang-lubang di geladak terbuka, atau dimana penataan-penataan penutupan setempat harus mempunyai dayaguna yang sama;

(9) Saluran-saluran yang diadakan untuk ventilasi ruang-ruang mesin katagori A pada umumnya tidak boleh melalui ruang akomodasi, ruang pelayanan atau stasiun-stasiun pengawasan, kecuali jika Badan pemerintah memberi keringanan terhadap syarat-syarat ini, dengan ketentuan bahwa:

(a) Saluran-saluran dikonstruksi dari baja, dan diisolasi sesuai dengan standar A-60, atau

(b) Saluran-saluran dikonstruksi dari baja dan dipasangi katup peredam kebakaran otomatis di dekat batas yang ditembus dan diisolasi sesuai dengan standar A-60 dari ruang mesin sampai ke suatu titik yang sekurang-kurangnya 5 meter (16 kaki) setelah katup peredam kebakaran.

Page 25: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 25

(10) Saluran-saluran untuk ventilasi ruang-ruang akomodasi, ruang-ruang pelayanan, atau stasiun-stasiun pengawasan pada umumnya tidak boleh melewati ruang-ruang mesin kategori A, kecuali jika badan pemerintah memberi keringanan terhadap syarat ini, dengan ketentuan bahwa saluran-saluran itu harus dibuat dari baja atau dipasangi katup peredam kebakaran otomatis di dekat batas-batas yang ditembus.

b) Peraturan 30 (Solas)

(1) Untuk ruangan-ruangan kategori khusus harus ada sistim ventilasi dengan tenaga efektif yang cukup memberi sekurang-kurangnya 10 kali pertukaran udara setiap jam. Sistim ventilasi untuk ruangan-ruangan demikian harus benar-benar terpisah dari sistim ventilasi lain dan harus dalam keadaan jalan pada setiap saat bilamana di dalam ruangan demikian ada kendaraan. Badan pemerintah dapat mensyaratkan untuk menambah jumlah pertukaran udara bilamana kendaraan-kendaraan sedang dinaikkan atau sedang diturunkan.

(2) Ventilasi harus sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya lapisan udara dan terbentuknya kantong-kantong udara.

(3) Di anjungan harus dilengkapi dengan sarana-sarana untuk menunjukkan hilang atau berkurangnya kapasitas ventilasi yang disyaratkan.

(4) Ketentuan-ketentuan tambahan yang hanya berlaku bagi ruangan-ruangan katagori khusus yang ada di atas geladak sekat.

c) Peraturan 31 (Solas)

(1) Di dalam setiap ruang muat demikian harus dilengkapi dengan sistim ventilasi dengan tenaga yang efektif yang cukup memberikan sekurang-kurangnya 10 kali pertukaran udara dalam setiap jam. Sistim untuk ruang-ruang muat demikian harus sama sekali terpisah dari sistim-sistim ventilasi lain dan harus bekerja

Page 26: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 26

pada setiap saat bilamana di dalam ruang-ruang demikian ada kendaraan-kendaraan.

(2) Ventilasi itu harus demikian rupa untuk dapat mencegah terbentuknya lapisan udara dan terbentuknya kantong-kantong udara.

(3) Di anjungan navigasi harus dilengkapi dengan sarana-sarana untuk menunjukan setiap adanya kehilangan atau berkurangnya kapasitas ventilasi yang dipersyaratkan.

d) Peraturan 45 (Solas)

(1) Ventilasi dengan tenaga di ruang-ruang mesin harus dapat dihentikan dari suatu posisi di luar ruang-ruang mesin yang dapat dijangkau dengan mudah.

(2) Tata susunan dan penempatan bukaan-bukaan di geladak tangki muat darimana dapat terjadi keluar gas harus sedemikian rupa sehingga dapat menurunkan hingga serendah-rendahnya kemungkinan masuknya gas ke dalam ruangan-ruangan tertutup yang mengandung dumber penyalaan, atau mengumpul di sekitar permesinan dan perlengkapan geladak yang dapat mengakibatkan terjadinya bahaya penyalaan kebakaran. Bagaimanapun juga ketinggian lubang buang di atas geladak dan kecepatan keluarnya gas itu harus ditentukan berdasarkan jarak setiap lubang buang dari bukaan lubang rumah geladak atau sumber penyalaan manapun.

(3) Tata susunan lubang-lubang masuk dan lubang-lubang buang dari ventilasi dan bukaan-bukaan lubang rumah geladak dan bukaan bukaan batas bangunan atas dan bukaan-bukaan lainnya harus sedemikian sehingga melengkapi ketentuan-ketentuan paragraph (a) peraturan ini. Ventilasi demikian. Khususnya untuk ruang-ruang permesinan harus ditempatkan sejauh praktis dapat dilaksanakan. Dalam hal ini pertimbangan harus diberikan bilamana kapal diperlengkapi untuk memuat atau membongkar di buritan. Sumber-sumber

Page 27: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 27

penyalaan seperti perlengkapan listrik harus ditata sedemikian untuk menghindari bahaya ledakan.

(4) Kamar-kamar pompa muat harus dengan ventilasi mekanik dan buangan-buangan dari kipas - kipas buang harus disalurkan ke suatu tempat yang aman di geladak terbuka. Ventilasi ruangan-ruangan ini harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengurangi hingga serendah-rendahnya kemungkinan terkumpulnya uap-uap yang dapat menyala. Jumlah pergantian udara harus sekurang-kurangnya 20 kali setiap jam, dengan dasar isi kotor ruangan. Saluran-saluran udara harus ditata sedemikian sehingga semua ruangan memperolh ventilasi secara efektif. Ventilasi harus dari tipe isap.

e) Peraturan 76 (Solas)

(1) Semua ventilasi dengan tenaga, kecuali ventilasi ruang muat dan ruang permesinan, harus dilengkapi dengan pengawasan-pengawasan induk yang ditempatkan sedemikian di luar ruangan permesinan di posisi-posisi yang dapat dijangkau dengan mudah dan cepat, sehingga tidak perlu mendatangi lebih daripada 3 stasiun untuk menghentikan semua kipas ventilasi ke ruangan-ruangan yang selain ruang-ruang permesinan dan ruang-ruang muat. Ventilasi ruang permesinan harus dilengkapi dengan pengawasan induk yang dapat dilayani dari suatu posisi di luar ruang permesinan.

(2) Isolasi yang efisien harus dikenakan pada saluran-saluran buang dari dapur masak, di mana saluran-saluran buang itu menerobos ruang-ruang akomodasi.

Page 28: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 28

f) Persyaratan dan spesifikasi teknis sistim peranginan dalam kamar mesin kapal penumpang dan kapal Ro-Ro

Tabel 5.5. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis Sistim Peranginan dalam Kamar Mesin Kapal Penumpang dan Kapal Ro-Ro

Tipe R

uangan

Mekanis Natural Kenaikan

temperature ( 0 C

)

Ganti udara

dalam m

enit

Masuk

Keluar

Masuk

Keluar

Ruang Bagasi ya 8 15

Ruang Batteray ya ya 2

Ruang gudang ya 15 10

Ruang bosun ya ya 20

Ruang Daging ya 6 4

Kamar Layar Ya ya 6

Ruang CO2 ya ya 8 6

R. Muatan Kering ya ya 30

Tangki dalam ya ya 20

Bengkel Listrik ya 6 6

R. Mesin Elevator ya ya 8 6

Gudang alat mesin ya 11 20

R. genrt. Darurat ya ya 8 10

Dapur dan Pantri ya ya 6 1

Ruang Sampah ya 6

Ruang gyro ya 6 4

Page 29: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 29

Gudang tali ya ya 20

Ruang Cuci ya 6 4

Bengkel Mesin ya 6 6

R. Mesin Utama ya ya

Gudang Cat ya ya 6 6

Muatan Dingin ya ya 60

Jalan Poros ya Ya 10

R. Mesin Kemudi ya ya 8 6

Gd. Makanan kering

ya 4 4

R. Tangki kotoran ya ya 8 6

KM. Mandi &WC ya 6 4

Rumah kemudi 10

Sumber : Data diolah

C. RANCANGAN STANDAR RUANG KABIN PENUMPANG KAPAL RO-RO YANG BERLAYAR DI LAUT LEBIH DARI 8 JAM

Rancangan standardisasi ini merupakan hasil kajian dari berbagai pedoman spesifikasi teknik pekerjaan yang ada. Pembahasan studi dilakukan dan/atau didasarkan pada berbagai sumber yang terkait dengan pembahasan Standar Ruang Kabin Penumpang Kapal Ro-Ro yang berlayar di Laut Lebih dari 8 jam

Dengan terselesaikannya Rancangan Standar Ruang Kabin Penumpang Penumpang Kapal Ro-Ro yang berlayar di Laut Lebih dari 8 jam , selanjutnya akan dibahas dengan Kelompok Umum dari Gugus Kerja Kementerian Perhubungan pada Sub-Panitia Teknis Badan Litbang Perhubungan yang berada dibawah naungan Panitia Teknis Standardisasi Di Bidang Transportasi Laut Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Proses pembahasan yang dimulai dari Rapat Kelompok Bidang Keahlian, Rapat Gugus Kerja, Rapat Teknis dan Konsensus pada

Page 30: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 30

tingkat Sub-Panitia Teknis Badan Litbang Perhubungan yang kemudian Rapat Penetapan pada Panitia Teknis sesuai dengan mekanisme proses pembuatan standardisasi di Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan pembahasan untuk masing-masing tingkatan harus dihadiri oleh anggota panitia, nara sumber, konseptor dan tim editor dari perumusan standardisasi ini. Komposisi anggota panitia dan nara sumber harus memperhatikan keterwakilan para pemangku kepentingan yaitu antara lain :pemerintah, pakar, konsumen dan produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bantu pelayaran harus berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM). Rancangan standardisasi ini disusun sesuai dengan masing-masing tahapan kegiatan yang terdiri dari survey, investigasi dan desain, di mana dalam pelaksanaannya mengacu dan berpedoman pada norma, standar, pedoman dan manual (NSPM).

Rancangan Standardisasi ini mencakup persyaratan dan standar teknis yang harus dipenuhi, penentuan lokasi, penempatan yang mendukung.

1. Ruang lingkup

Standarisasi ini menetapkan ketentuan dan persyaratan, klasifikasi dan aplikasi Ruang Kabin Penumpang Kapal Ro-Ro yang berlayar di Laut Lebih dari 8 Jam.

Rancangan Standarisasi ini mencakup persyaratan dan standar teknis yang harus dipenuhi,dalam ruang kabin kapal penumpang dan Ro-Ro yang berlayar di laut lebih dari 8 jam..

Rancangan Standarisasi ini mencakup kegiatan pelaksanaan seluruh bangunan kapal khususnya ruang kabin kapal penumpang dan Ro-Ro yang berlayar di laut lebih dari 8 jam.

2. Acuan normatif

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut, 1974)

Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan, 2008. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Page 31: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 31

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009, Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.008/20/9/Djpl–2012 Tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 73/AP005/DRJD/2003 Tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyebrangan

3. Istilah dan definisi

a. Keselamatan kapal

Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

b. Kapal

kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

c. Kapal Ro-Ro

kapal yang bisa memuat kendaraan yang berjalan masuk kedalam kapal dengan penggeraknya sendiri dan bisa keluar dengan sendiri juga sehingga disebutse bagai kapal roll on - roll off disingkat Ro-Ro, untuk itu kapal dilengkapi dengan pintu rampa yang dihubungkan dengan moveble bridgeatau dermaga apung ke dermaga.

d. Pelayanan

Suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan

e. Ruangpenumpang

ruang-ruang yang diperuntukkan bagi akomodasi dan digunakan oleh para penumpang, tidak termasuk ruangan-ruangan untuk bagasi, perbekalan, makanan dan pos.

Page 32: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 32

Ruangan-ruangan yang terletak di bawah garis batas benaman yang digunakan untuk akomodasi dan digunakan oleh para awak kapal akan dianggap sebagai ruangan penumpang

4. Ketentuan dan persyaratan

Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam standar dan spesifikasi Standar Ruang Kabin Penumpang Kapal Ro-Ro yang Berlayar di Laut Lebih dari 8 Jam, memuat :

a. Persyaratan umum

1) Standar Ruang Kabin Penumpang Kapal Ro-Ro yang Berlayar di Laut Lebih dari 8 Jam adalah persyaratan pelayanan minimal kapal penyeberangan secara teknis dan aspek kenyamanan pelanggan penumpang diatur di dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. AP.005/3/13/DPRD/94 tentang Petunjuk Teknis Persyaratan Pelayanan Minimal Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.SK.73/AP005/DRJD/2003 tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.

2) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK 73/AP005/DRJD/2003 tentang Persyaratan Minimal Angkutan Penyeberangan Perusahaan angkutan penyeberangan yang melakukan usaha angkutan penyeberangan harus memenuhi persyaratan pelayanan untuk penumpang, pemuatan kendaraan dikapal penyeberangan, kecepatan kapal dan pemenuhan jadwal operasi kapal.

3) Persyaratan Untuk ukuran ruang kabin penumpang disesuaikan dengan design kapal yang telah disetujui oleh regulator.

4) Untuk ukuran tempat duduk dan tempar tidur per penumpang dapat menggunakan standar dari surat keputusam Dirjen Perhubungan Darat No.SK 73/AP005/DRJD/2003 tentang standar pelayanan minimal angkutan penyebrangan.

5) Untuk persyaratan lebar minimal gangway dapat menggunakan standar dari SOLAS Chapter II-2.

6) Persyaratan dan spesifikasi teknis fasilitas Ruang Kabin. Persyaratan Dapat menggunakan standar dari Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Dara No. SK

Page 33: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 33

73/AP005/DRJD/2003 tentang standar pelayanan minimal angkutan penyebrangan.

b. Persyaratan khusus

Ruang Kabin Penumpang Kapal Ro-Ro yang Berlayar di Laut Lebih dari 8 Jam, harusmemenuhiketentuansebagai berikut:

1) Persyaratan pelayanan untuk penumpang;

2) Persyaratan pelayanan untuk pemuatan kendaraan diatas kapal penyeberangan;

3) Persyaratan pelayanan kecepatan kapal, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a) Kapal pelayanan ekonomi untuk kendaraan mempunyai kecepatan pelayanan (service speed) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) knot per jam;

b) Kapal pelayanan non-ekonomi untuk kendaraan mempunyai kecepatan rata-rata pelayanan (service speed) sekurang kurangnya 15 (limabelas) knot.

4) Persyaratan pelayanan pemenuhan jadwalkapal, meliputi hal-hal berikut ini:

a) Jadwal perjalanan kapal,

b) Jadwal siap operasi (stand by),

c) Jadwal istirahat (off),

d) Jadwal docking.

Persyaratan pelayanan untuk penumpang dapat diuraikan lebih detail menjadiBeberapa bagian dibawah ini :

a) Persyaratan pelayanan kenyamanan penumpang terdiri dari ;

(1) Waktu atau lama berlayar, terdiri dari :

(a) Kategori 1, lama pelayaran s/d 1 jam,

(b) Kategori 2, lama pelayaran 1 s/d 4 jam,

(c) Kategori 3, lama pelayaran 4 s/d 8 jam,

(d) Kategori 4, lama pelayaran 8 s/d 12 jam,

(e) Kategori 5, lama pelayarandiatas 12 jam.

(2) Waktu turun naik penumpang dan/atau bongkar muat kendaraan,

Page 34: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 34

(3) Kelas-kelas tempat duduk penumpang, dibedakan menjadi beberapa bagian :

(a) Tempat duduk kelas ekonomi,

(b) Tempat duduk kelas non-ekonomi bisnis,

(c) Tempat duduk kelas non-ekonomi eksekutif.

Persyaratan konstruksi kapal untuk pelayanan penumpang, dibedakan menjadi beberapa bagian :

a) Luas Ruangan,

b) Tempat penumpang,

(1) Penumpang geladak terbuka,

(2) Penumpang geladak tertutup,

(3) Penumpang kamar.

c) Tempat duduk,

d) Gang / jalanlewat orang,

e) Kamar mandi dan WC / peturasan,

f) Sistem lubang angin / ventilasi,

g) Dapur dan kantin / kafetaria,

h) Ruang publik (public area).

Persyaratan jalan penumpang keluar/masuk kapal (gangway).

Dalam kegiatan turun naik penumpang harus dapat tercipta kondisi yang tertib, lancar, teratur, aman dan nyaman dengan demikian jalan keluar masuk kapal harus sesuai dengan jumlah penumpang yang akan turun naik kapal.

c. Ruangan dan fasilitas

Sedangkan persyaratan minimal konstruksi kapal untuk pelayanan penumpang pada kapal ferry ro-ro adalah sebagai berikut:

1) Luas ruangan:

Luas lantai tempat duduk/tempat tidur penumpang kurang lebih 60% luas geladak ruangan.

Page 35: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 35

2) Penumpang:

a) Penumpang geladak terbuka:

luas lantai untuk kursi/bangku per orang berukuran 0,30-0,45 m2

b) Penumpang geladak tertutup:

(1) Tinggi tenda/atapmunimal 1,90m;

(2) Luas lantai untuk kursi/bangku per orang berukuran 0,30-0,65 m2

c) Penumpang kamar:

(1) Kapasitas maksimal tiap kamar untuk 6 (enam) orang;

(2) Harus mempunyai tempat tidur tetap, berukuran minimal 1,80 m panjang dan 0,70 m lebar;

(3) Luas lantai per orang minimal 1,36 m2

Khusus untuk kapal-kapal sungai karena keterbatasan ruangan, diperboleh membuat ruangan tidur secara tatami(tanpa ranjang/bed) dengan luas lantai per orang minimal 1,26 m2.

3) Tempat duduk;

a) Bangku :

(1) Tempat duduk memanjag yang menjadi satu, tanpa sekat sandaran tangan;

(2) Kapasitas tiap bangku tidak boleh melebihi 6 orang untuk satu sisi keluar menuju gang/jalan lalu orang;

(3) Luas bangku per orang minimal 0,30 m2

(4) Bangku dapat ditempatkan pada ruangan penumpang geladak terbuka.

b) Kursi :

(1) Tempat duduk bersandaran tangan untuk masing-masing penumpang dan ditempatkan secara berderet;

(2) Luas ukuran kursi minimal 0,30 m2 tiap kursi;

Page 36: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 36

c) Kursi reklining (reelining seat) :

(1) Tempat duduk dengan sandaran pungung yang dapat diatur dan ditempatkan pda ruangan penumpang geladak tertutup, yang merupakan tempat duduk kelas bisnis dan eksekutif ;

(2) Luas ukuran kursi minimal 0,50 m2 tiap kursi;

(3) Ukuran dari kursi untuk penumpang kapal ferry ro-ro sesuai dengan klasifikasi waktu berlayar dan fasilitasnya.

4) Gang/jalan melintas untuk orang/penumpang :

jarak antara(lebar) dari gang tempat untuk melintas orang/penumpang, adalah sebagai berikut :

a) Sampai dengan100 penumpang, jarak minimal 0,80 m;

b) Di atas 100 penumpang, jarak minimal 1,00 m;

c) Di atas 1.000 penumpang, jarak minimal 1,20 m;

d) Sudut kemiringan tangga penumpang yang menghubungkan antar geladak, tidak boleh melebihi 45

5) Kamar mandi dan WC/kakus :

untuk penumpang harus tersedia kamar madi dan wc/kakus, dengan jumlah minimal sebagai berikut :

a) Dari 12 sampai 50 penumpang, 2 kamar mandi dan wc/kakus, selanjutnya untuk setiap 50 atau bagian dari 50 penumpang sampai 500 penumpang, harus ada tambahan 1 kamar mandi dan wc/kakus;

b) Lebih dari 500 penumpang, untuk setiap 100 atau bagian dari 100 penumpang, harus ada tambahan 1 wc/kakus

c) Kamar mandi dan wc/kakus dibagi untuk pria dan wanita, serta harus dilengkapi dengan dinding-dinding pemisah yang cukup;

d) Harus terdapat persediaan air pada tempat-tempat air dengan jumlah sedikitnya 1/6 dari jumlah kamar mandi dan wc/kakus, sejauh perlengkapan

Page 37: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 37

kamar mandi dan wc/kakus masih belum memenuhi hal tersebut secara cukup;

e) Untuk kapal dengan penumpang tidak lebih dari 12 orang, paling sedikit harus ada satu kamar mandi dan satu wc/kakus bagi awak kapal, yang harus dapat digunakan juga untuk penumpang;

f) Untuk kapal yang melayani kategori 3 dan 4 (pembagian menurut jam berlayar), harus tersedia cukup waktu bagi penumpang untuk mandi;

g) Kamar mandi dan wc/kakus karus terpisah dari ruang akomodasi dengan baik dan ruang-ruang tersebut hsrus cukup luas serta cukup sirkulasi udaranya, dengan penataanruangan dan konstruksi sehingga memudahkan penyaluran air dan kotoran dalm pembersihanya.

6) Sistem lubang angin/ventilasi udara dan penerangan :

a) Ruang akomodasi penumpang harus diberikan lubang angin/ventilasi udara yang cukup;

b) Ruang akomodasi penumpang di geladak tertutup, harus memakai sistem penghisdan (exhaust) dan sirkulasi udara minimal 10 kali per jam;

c) Ruang akomodasi penumpang kelas bisnis dan eksekutif, harus memakai fan atausistem air conditioning (penyejuk ruangan);

d) Ruang akomodasi penumpang harus mendfapat cukup cahaya melalui kaca pada tingkap-tingkap sisi, atau melalui kaca-kaca lain yang dipasng untuk itu;

e) Pada malam hari tiap-tiap ruangan harus diberi penerangan yang cukup;

f) Kapal yang berukuran di atas 2.500 m3 keatas harus menyediakan ruanganuntuk keperluan perawatan orang sakit (klinik & kamar perawatan) dengan sistem ventilasi udara tersendiri, begiytu pula untuk pembuangan air dan kotoran harus dengan sisitem pencuci kuman sebelum dibuang keluar kapal.

Page 38: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 38

7) Dapur dan kafetaria :

a) Dapur tidak boleh ditempatkan di geladak kendaraan (car deck);

b) Dapur harus mempunyai sistem lubang angin/ventilasi udara dan pembuangan air kotor yang terpisah dengan ruang akomodasi;

c) Kompor yang digunakan harus jenis kompor listrik;

d) Bila menggunakan sistem pembakaran dengan gas, tangki penyimpan gas harus terpisah dan pada saliran gas masuk harus dipasang minimal satu buah keran penutup cepat(shut-off valve) yang terletak diluar ruang dapur;

e) Untuk pelayanan penumpanang, diizinkjan penempatan kafetaria di ruang penumpang;

f) Kafetaria harus menggunakan kompor/alat pemanas listrik;

g) Sistem lubang angin/ventilasi udara dan pembuangan air kotorharus terpisah dengan ruang penumpang;

h) Pengelola/petugas kafetaria wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan

8) Ruang rekreasi (public area) dan ruang ibadah :

a) Kapal yang memuat lebih dari 50 penumpang, dapat menyediakan ruangan terbuka untuk tempat santai/rekreasi bagi penumpang;

b) Kapal penumpang wajib menyediakan ruangan untuk tempat ibadah, dengan luas yang sesuai jumlah penumpang dan ruang kapal yangtersedia, serta harus selalu dijaga kebersihan dan kerapihannya.

Page 39: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 39

Tabel 5.6. Fasilitas Ruang Akomodasi Penumpang

No. Jam Belayar Kelas Tempat Dukuk/Luasm2

Urinoir/WC K.Mandi

Sistem SirkulasiUdara

P. Addreser Musik

CCTV Video

1 Sampaidengan 1,0 jam

Ekonomi Geladak Terbuka

Bangku/0,3 m2 Urinoir/WC Terbuka ada -

Geladak Tertutup

Bangku/0,3 m2 Urinoir/WC Terbuka ada -

Bisnis Kursi /0,4 m2 Urinoir/WC Fan ada -

2 Diatas 1,0 jam s/d 4 jam

Ekonomi Bangku/0,3 m2 Urinoir/WC Terbuka Ada Bisnis Kursi /0,4 m2 Urinoir/WC Fan Ada Ada Eksekutif K.Reklining/0,5 m2 Urinoir/WC AC Ada Ada

3 Diatas 4 jams/d 8 jam Ekonomi Bangku/0,3 m2 Urinoir/WC Fan Ada Ada Bisnis Kursi /0,4 m2 Urinoir/WC Fan/AC Ada Ada Eksekutif K.Reklining/0,5 m2 Urinoir/WC AC Ada Ada

4 Diatas 8 jams/d 12 jam Ekonomi Bangku/0,3 m2 Urinoir/WC Fan Ada Ada Bisnis Kursi /0,4 m2 Urinoir/WC Fan/AC Ada Ada Eksekutif K.Reklining/0,5 m2 Urinoir/WC/KM AC Ada Ada

5 Diatas 12 jam Ekonomi Bangku/0,3 m2 Urinoir/WC Fan Ada Ada Bisnis Kursi /0,4 m2 Urinoir/WC Fan/AC Ada Ada Eksekutif K.Reklining/0,5 m2 Urinoir/WC/KM AC Ada Ada

Sumber : SK 73/AP005/DRJD/2003

Page 40: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 40

D. RANCANGAN STANDAR RUANG MUATAN BARANG DAN KENDARAAN PADA KAPAL RO-RO

Standardisasi ini menetapkan ketentuan dan Standar Ruang Muatan Barang dan Kendaraan pada Kapal Ro-Ro.

Rancangan Standardisasi ini mencakup persyaratan ruang muat barang dan kendaraan.

1. Ruang lingkup

Standarisasi ini menetapkan ketentuan dan persyaratan, spesifikasi kapal, karakteristik, dan ukuran.

Rancangan Standarisasi ini mencakup persyaratan dan standar teknis yang harus dipenuhi, spesifikasi kapal, karakteristik, dan ukuran standar ruang muatan barang dan kendaraan pada kapal penumpang Ro-Ro.

2. Acuan normatif

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut, 1974)

Non Convention Vessel Standard Indonesian Flagged,2009 (Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia, 2009)

Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan, 2008. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, Consolidated Edition 2004

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009, Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.008/20/9/Djpl–2012 Tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 73/AP005/DRJD/2003 Tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyebrangan

Page 41: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 41

3. Istilah dan definisi

a. Keselamatan kapal

Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

b. Kapal

kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energilainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

c. Kapal Ro-Ro

kapal yang bisa memuat kendaraan yang berjalan masuk kedalam kapal dengan penggeraknya sendiri dan bisa keluar dengan sendiri juga sehingga disebut sebagai kapal roll on - roll off disingkat Ro-Ro, untuk itu kapal dilengkapi dengan pintu rampa yang dihubungkan dengan moveble bridgeatau dermaga apung ke dermaga.

d. Ruang muat

Semua ruangan yang digunakan untuk menempatkan muatan.

e. Ruang muatan kapal RO- RO

ruangan yang lazimnya tak dibagi-bagi yang bentuk sembarang dan membentang pada salah satu sebagian panjang atau keseluruhan panjang kapal dimana barang-barang terbungkus atau curah, di dalam atau diatas kereta rel atau mobil ,kendaraan, termasuk mobil tangki, gerbong tangki,trailer, petikemas, palet, tangki yang dapat dilepas atau pada unit pemuatan yang serupa atau yang lain yang umumnya dapat dimuati atau dibongkar dalam arah mendatar.

f. Ruang muatan kapal RO RO terbuka

Ruang muat RO RO salah satu dari berikut yang terbuka kedua ujungnya atau terbuka disalah satu ujungnya dan dilengkapi dengan ventilasi alam yang memadai yang efektif pada panjang keseluruhannya melalui bukaan-bukaan yang tetap pada pelat sisi atau geladak sesuai dengan yang disyaratkan oleh Badan Pemerintah.

Page 42: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 42

g. Ruang muatan kapal RO RO tertutup

Ruang muatan kapal RO RO yang pada ruang muatnya tidak terbuka juga bukan merupakan geladak cuaca.

4. Ketentuan dan persyaratan

Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam standar dan spesifikasi Standar RuangMuatan Barang dan Kendaraan pada Kapal Penumpang Ro-Ro, memuat:

a. Umum

Pada umumnya pengertian tentang ruang muatan barang maupun kendaraan, posisinya berada di geladak kapal. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka terlebih dahulu ditelaah mengenai geladak itu sendiri dan cakupannya.

b. Persyaratan

1) Dalam Bagian G bahan Kapal seksi 20 Konstruksi Baja pada poin 20.17 geladak

a) Umum

Tebal pelat geladak tidak boleh kurang dari tebal yang diperlukan untuk mendapatkan kekuatan unsur konstruksi memanjang namun tidak boleh kurang dari 0,01 mm per mm jarak gading juga tidak boleh kurang dari yang diminta pada klausul ini.

b) Pelat geladak

Tebal pelat setiap geladak harus tidak boleh kurang dari yang diperoleh persamaan berikut:

� = s√h250 + 2,50 mm

dimana:

t = tebal pelat geladak dalam mm

s = jarak penegar dalam mm

h = tinggi beban dalam meter, ditentukan sebagai berikut:

(1) Geladak atau sebagian geladak yang membentuk atas tangki, yang lebih besar dari berikut :

Page 43: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 43

(a) Dua per tiga jarak dari atas tangki ke puncak pipa limpah.

(bb) Dua per tiga jarak dari atas tangki ke geladak sekat atau geladak lambung timbul mana yang sesuai.

(2) Untuk geladak dimana muatan atau barang ditempatkan, tinggi adalah tinggi geladak antara pada sisi kapal dimana berat muatan kurang dari atau setara dengan 720 kg/m3, jika berat muatan melebihi 720 kg/m3, tinggi muatan harus disesuaikan.

(3) Untuk geladak terbuka yang ditempati muatan, tinggi muatan adalah 3,65 meter. Jika muatan geladak yang diangkut melebihi 2640 kg/m3, tinggi harus ditambah secara proporsional sesuai tambahan beban yang diterima konstruksi.

(4) Di tempat lain tinggi harus diperoleh dari persamaan sebagai berikut:

(aa) Geladak lambung timbul terbuka tanpa geladak di bawahnya

ℎ = 0,02� + 0,75 �����

(bb) Geladak lambung timbul terbuka yang memiliki geladak di bawahnya, geladak akil, geladak bangunan atas, di depan tengah kapal 0,50 L

ℎ = 0,02� + 0,50 �����

(cc) Geladak lambung timbul di dalam bangunan atas, setiap geladak di bawah geladak lambung timbul, geladak bangunan atas antara 0,25 L di depan dan 0,20 L di belakang tengah kapal

ℎ = 0,01� + 0,60 �����

(dd) Di tempat lain

ℎ = 0,01� + 0,30 �����

c) Tambahan persyaratan untuk penguatan geladak kendaraan

(1) Beban roda

Page 44: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 44

(aa) Geladak mobil – roda tunggal pada setiap ujung poros : P = 0,5 kali beban sumbu dalam ton. Roda ganda pada tiap ujung poros : P = 0,4 kali beban sumbu dalam ton.

(bb) Truk forklift dengan roda ban karet:

� Dengan roda depan tunggal:

� = 1,2 V + Tn1

dimana:

P = kapasitas truk dalam ton

V = berat truk forklift dalam ton

T = kapasitas truk forklift dalam ton

n1 = jumlah roda depan tunggal

� Dengan dua roda depan:

� = 1,2 V + T1,2n2

dimana:

P = kapasitas truk dalam ton

V = berat truk forklift dalam ton

T = kapasitas truk forklift dalam ton

n2 = jumlah roda ganda

(cc) Truk palet dengan ban baja

Penguatan tertentu harus dipasang terutama pada daerah dimana truk palet biasanya digunakan. Di luar daerah tersebut tebal pelat dapat dikurangi secara bertahap menjadi normal di daerah dimana truk jarang atau tidak pernah beroperasi.

(2) Pelat geladak atau pelat alas dalam

(aa) Pada geladak atau alas dalam yang dimuati kendaraan (mobil, truk dan lain-lain) tebal pelat tidak boleh kurang dari yang diperoleh dari persamaan berikut:

Page 45: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 45

� = k�P (1 − 0,1�P) + 1 mm

dimana:

P = beban roda dalam ton

k = 5,2 untuk roda dengan ban karet bertekanan

k = 6,0 untuk roda dengan ban karet pejal

k = 7,8 untuk roda dengan ban baja

persamaan untuk tebal pelat berlaku untuk beban roda sampai 16 ton. Untuk beban roda yang lebih besar, tebal pelat ditentukan oleh otoritas yang berwenang.

(bb) Apabila jarak antar balok geladak melintang atau membujur berbeda dari 700 mm, tebal pelat boleh dikoreksi dengan 6% untuk roda karet dan 3% untuk roda baja untuk setiap perbedaan 100 mm.

(cc) Persamaan di atas didasarkan pada asumsi bahwa roda memiliki diameter normal (300 – 1000 mm untuk ban bertekanan, 100 – 300 mm untuk ban karet pejal, dan 75 – 100 mm untuk roda baja). Jika diameternya berbeda dari nilai tersebut, tebal pelat ditentukan oleh otoritas yang berwenang.

(dd) Untuk jarak antara balok geladak atau pembujur geladak, dimensi roda, dan pengaturan penegar lainnya yang ekstrim, tebal pelat ditentukan oleh otoritas yang berwenang.

(3) Balok geladak dan pembujur geladak

(aa) Geladak kendaraan dapat memiliki balok geladak melintang atau membujur. Balok geladak melintang harus memiliki modulus penampang melintang tidak kurang dari yang diperoleh persamaan berikut:

� Z = 5,2 �� "1 + #$,%& '�()*+, 1 <

2,5 �����

Page 46: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 46

� Z = 121 − 17)� "1 + #$,%& '�()*+, 1 ≥

2,5 �����

dimana:

P = beban roda dalam ton

1 = jarak yang tidak ditumpu dari balok dalam meter

s = jarak antara balok dalam meter

(bb) Balokgeladak melintang ditempat dimana bongkar muat dilakukan oleh truk forklift dengan ban karet harus mempunyai modulus tidak boleh kurang dari yang diperaoleh persamaan berikut:

� Z = 6,5� "1 − 0,9)(1 + #$,%& '�(

dimana:

P = beban roda dalam ton

1 = jarak yang tidak ditumpu dari balok dalam meter (untuk balok geladak yang tidak ditumpu oleh penumpu geladak atau pilar jarak yang tidak ditumpu harus ditambah 10%)

s = jarak antara balok dalam meter

5. Spesifikasi Kapal, Karakteristik, dan Ukuran

a. Spesifikasi Kapal dan Kapasitas Kapal

No

Jenis kapal

Ukuran

kapal m

inimum

(G

RT

)

Kendaraan

Truk-8 ton

Penum

pang

Jarak pelayaran

(km)

1 2

Kapal ferry RO-RO Kapal barang / penumpang (non RO-RO)

500 300 150 300 150 50

15 11 7 - - -

500 300 100 500 300 100

100-500 50-150 0-75

200-1000 100-250 50-150

Page 47: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 47

b. Karakteristik Kapal Penumpang (GRT)

Bobot GRT

Panjang Loa (m)

Lebar (m)

Draft (m)

500 1.000 2.000 3.000 5.000 8.000 10.000 15.000 20.000 30.000

51 68 88 99 120 142 154 179 198 230

10,2 11,9 13,2 14,7 16,9 19,2 20,9 22,8 24,7 27,5

2,9 3,9 4,0 4,5 5,2 5,8 6,2 6,8 7,5 8,5

c. Karakteristik Kapal Ferry (GRT)

Bobot GRT

Panjang Loa (m)

Lebar (m)

Draft (m)

1.000 2.000 3.000 4.000 6.000 8.000 10.000 13.000

73 90 113 127 138 155 170 188

14,3 16,2 18,9 20,2 21,8 22,4 25,4 27,1

3,7 4,3 4,9 5,3 5,9 6,1 6,5 6,7

d. Karakteristik Kapal Penumpang dan Barang (GRT)

Bobot GRT

Panjang Loa (m)

Lebar (m)

Draft (m)

700 1.000 2.000 3.000 5.000 8.000 10.000 15.000

58 64 81 92 109 126 137 153

9,7 10,4 12,7 14,2 16,4 18,7 19,9 22,3

3,7 4,2 4,9 5,7 6,8 8,0 8,5 9,3

Page 48: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 48

E. RANCANGAN STANDAR ISOLASI KEBAKARAN UNTUK SEKAT DAN GELADAK KAPAL

Standarisasi ini menetapkan ketentuan dan Standar Isolasi Kebakaran untuk Sekat dan Geladak Kapal pada Kapal Ro-Ro.

Rancangan Standardisasi ini mencakup persyaratan Isolasi Kebakaran untuk sekat dan geladag kapal .

1. Ruang lingkup

Standarisasi ini menetapkan ruang lingkup, acuan normative, istilah dan definini, ketentuan dan persyaratan, dan bahan plat ship.

Rancangan Standarisasi ini mencakup ruang lingkup, acuan normative, istilah dan definini, ketentuan dan persyaratan, dan bahan plat ship Isolasi Kebakaran untuk Sekat dan Geladak Kapal.

Rancangan Standarisasi ini mencakup kegiatan pelaksanaan seluruh Isolasi Kebakaran untuk Sekat dan Geladak Kapal.

2. Acuan normatif

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Pelayaran.

International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut, 1974)

Non Convention Vessel Standard Indonesian Flagged,2009 (Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia, 2009)

Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan, 2008. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, Consolidated Edition 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009, Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.008/20/9/Djpl–2012 Tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Page 49: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 49

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 73/AP005/DRJD/2003 Tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyebrangan

3. Istilah dan definisi

a. Keselamatan kapal

keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

b. Kapal

kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

c. Kapal Ro-Ro

kapal yang bisa memuat kendaraan yang berjalan masuk kedalam kapal dengan penggeraknya sendiri dan bisa keluar dengan sendiri juga sehingga disebut sebagai kapal roll on - roll off disingkat Ro-Ro, untuk itu kapal dilengkapi dengan pintu rampa yang dihubungkan dengan moveble bridge atau dermaga apung ke dermaga.

d. Standar Uji bakar

pengujian benda kerja dari sekat atau geladak yang bersangkutan dipanasi didalam tanur uji sampaikira-kira sesuai dengan lengkung suhu waktu standar.

e. Pemisah kelas "A"

pemisah-pemisah yang terbentuk oleh sekat-sekat dan geladak-geladak

f. Pemisah kelas "B"

pemisah-pemisah yang terbentuk oleh sekat, geladak, langit-langit atau lapisan.

g. Pemisah Kelas "C”

pemisah yang dibuat dari bahan-bahan yang tidak dapat terbakar yang disetujui. Bahan-bahan itu tidak perlu bersesuaian dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan lewatnya asap dannyala api atau tidak dibatasi terhadap

Page 50: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 50

kenaikan suhu. Lapisan kayuyang mudah terbakar dapat diizinkan dengan ketetentuan memenuhi persyaratan.

h. Langit-langit atau lapisan-lapisan kelas "B" yang menyeluruh

langi-langit atau lapisan-lapisan klas "B" yang hanya berakhir di pemisah kelas "A" atau "B".

i. Baja atau bahan lain yang sepadan

dimana terdapat kata-kata "Baja bahan lain yang sepadan" berarti setiap bahan yang sifatnya sendiri atau karena diisolasi memiliki sifat-sifat itu sendiri yang sepadan dengan baja pada akhir pengenaan uji bahan standar (misalnya logam paduan aluminium dengan isolasi yang layak).

j. Rambat nyala api rendah

berarti bahwa permukaan bahan yang sedemikian rupa sehingga akan membatasi perambatan nyala api dengan selayaknya, hal ini ditentukan oleh Badan Pemerintah erdasarkan prosedur pengujian yang telah diadakan.

k. Zona

bagaian-bagian dari badan kapal, bangunan atas dan rumah geladak oleh pemisah kelas "A" yang panjang rata-ratanya di geladak yang manapun pada umumnya tidak melebihi dari 40 m (131 kaki).

4. Ketentuan dan persyaratan

Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam standar dan spesifikasiStandar Isolasi Kebakaran untuk Sekat dan Geladak Kapal, memuat :

a. Persyaratan umum

1) Sistem isolasi yang dipasang pada bagian kapal yang vertical maupun horizontal merupakan system perisai panas untuk menahan menjalarnya kebakaran dari bagian yang satu kebagian yang lain.

2) Fungsi umum dari isolasi adalah mencegah masuknya panas yang merambat dan anak buah kapal dapat terlindung dalam ruangan akomodasi disaat terjadi kebakaran. Peraturan mengenai konstruksi system isolasi dalam chapter II -2 regulation 57 merupakan dasar pemilihan jenis peindung perisai penahan panas yang dipasang baik pada dinding vertical maupun horizontal.

Page 51: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 51

3) Pelindung panas yang dipasang hendaklah suatu jenis pelindung yang telah mengalami Fire Test Procedure untuk bagian-bagian kelas A dan B dimana rekomendasi Fire Test Procedure ini merupakan resolusi dari inter gobermental organization

b. Persyaratan khusus

1) Sekat-sekat di dalam zona vertikal utama

a) Untuk kapal-kapal yang mengangkut lebih dari 36 penumpang,semua sekat yang tidak dipersyaratkan sebagai divisi kelasAA@harus paling tidak kelasAB@atau kelasAC@.

b) Untuk kapal-kapal yang mengangkut tidak lebih dari 36 penumpang, semua sekat di dalam ruang akomodasi dan layananyang tidak dipersyaratkan sebagai divisi kelas AA@harus palingtidak divisi kelasAB@atau kelasAC@.

c) Semua divisi tersebut dapat dihadapkan dengan bahan yangmudah terbakar.

2) Tindakan- tindakan Keselamatan

Isolasi Kebakaran untuk Sekat dan Geladak Kapaldalam SOLAS diuraikan secara panjang lebar yang terbagi dalam Bagian B tentang Tindakan- tindakan Keselamatan Mencegah Kebakaran untuk Kapal Penumpang yang Mengangkut Lebih dari 36 orang penumpang khususnya dalam Peraturan 20 tentang integritas kebakaran sekat-sekat dan geladak-geladak yaitu sebagai berikut.

a) Disamping memenuhi ketentuan-ketentuan khusus untuk integritas sekat-sekat dan geladak-geladak yang disebutkan di mana pun di dalam peraturan Bagian ini, integritas kebakaran minimum semua sekat dan geladak harus sebagaimana yang disyaratkan di dalam Tabel 1 sampai 4 peraturan ini. Jika, disebabkan oleh suatu tata-susunan struktur khusus di kapal, nilai integritas dari divisi-divisi yang mana pun menurut pengalaman sulit ditentukan berdasar table-tabel di atas, nilai-nilai demikian harus ditentukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pemerintah.

Page 52: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 52

b) Syarat-syarat berikut akan rnengarahkan penerapan tabel-tabel itu :

(1) Tabel 1 harus berlaku bagi sekat-sekat yang membatasi zona-zona vertikal atau zona-zona horizontal utama.

Tabel 2 harus berlaku bagi sekat-sekat yang tidak membatasi zona-zona vertikal utama atau zona-zona horizontal.

Tabel 3 harus berlaku bagi geladak-geladak yang rnembentuk undak-undak di dalam zona-zona vertikal utama atau zona-zona horizontal batas.

Tabel 4 harus berlaku bagi geladak-geladak yang tidak membentuk undak-undak di dalam zona-zona vertikal utama atau zona-zona horizontal batas.

(2) Untuk maksud penentuan standar integritas kebakaran yang layak yang harus diterapkan kepada batas-batas antara ruangan-ruangan yang berdampingan, ruangan-ruangan demikian digolongkan sesuai dengan risiko kebakaran ruangan-ruangan itu sebagaimana yang dipaparkan di dalam katagori (1) sampai (14) di bawah. Di mana isi dan penggunaan ruangan adalah sedemikian rupa sehingga ada keragu-raguan atas peng-golongannya, untuk memenuhi maksud peraturan ini, harus diperlakukan sebagai ruangan di dalam kategori yang sesuai dengan keadaan yang memiliki syarat-syarat batas yang paling mengikat. Judul masing-masing kategori dimaksudkan untuk menunjukkan kekhususan daripada pem-batasan. Nomor di dalam tanda-tanda kurung di depan masing-masing kategori mengacu lajur yang digunakan atau nomor urut di dalam tabel-tabel.

(a) Stasiun-stasiun pengawas

Ruangan-ruangan yang berisi sumber-sumber tenaga dan penerangan darurat.

Rumah kemudi dan kamar peta.

Page 53: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 53

Ruangan-ruangan yang berisi perlengkapan radio kapal.

Stasiun-stasiun pengawas dan pencatat kebakaran.

Kamar pengawas untuk mesin penggerak bilamana ditempatkan di luar ruang mesin penggerak.

Ruangan-ruangan yang berisi stasiun-stasiun sistim dan perlengkapan kebakaran terpusat.

Ruangan-ruangan yang berisi stasiun-stasiun sisitim dan perlengkapan pemberitahuan umum darurat terpusat.

(b) Tangga-tangga tapak

Tangga-tangga tapak di dalam, elevator dan eskalator (lain daripada yang seluruhnya terdapat di dalam ruang-ruang mesin) untuk penumpang dan awak kapal serta ruangan-ruangan dibatasi untuk tujuan itu.

Dalam hubungan ini, tangga tapak yang tertutup hanya di satu tingkat saja harus dianggap sebagai bagian dari ruangan yang tidak terpisahkan oleh pintu kebakaran.

(c) Lorong-lorong

Lorong-lorong penumpang dan awak kapal.

(d) Stasiun-stasiun Penanganan Sekoci-sekoci Penolong dan Rakit-rakit Penolong dan Stasiun-stasiun Embarkasi.

(e) Ruangan-ruangan geladak terbuka dan tempat-tempat untuk berjalan-jalan yang dipagari yang merupakan stasiun-stasiun embarkasi dan penurunan sekoci penolong dan rakit penolong.

(f) Ruangan-ruangan geladak Terbuka.

Ruangan-ruangan geladak lerbuka dan tempat-tempat untuk berjalan-jalan yang dipagari yang bebas dari stasiun-stasiun

Page 54: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 54

ernbarkasi dan penurunan sekoci penolong dan rakit penolong.Ruang angin-angin (ruangan di luar bangunan-bangunan atas dan rumah-rumah geladak).

(g) Ruang-ruang akomodasi dengan Risiko Kebakaran yang kecil.

Kabin-kabin yang berisl perabot rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga dengan risiko kebakaran terbatas.

Tempal-tempat umum yang berisi perabot rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga dengan risiko kebakaran terbatas.

Tempat-tempat umum yang berisi perabot rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga dengan risiko kebakaran terbatas dan luas geladaknya kurang dari 50 meter persegi (540 kaki persegi).

Kantor-kantor dan apotik-apotik yang berisi perabot rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga dengan risiko kebakaran terbatas.

(h) Ruang-ruang akomodasi dengan risiko kebakaran sedang.

Tempat-tempat umum yang berisi perabot rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga dengan risiko kebakaran terbatas dan luas geladaknya 50 meter persegi (540 kaki persegi) dan lebih.

Lemari-lemari dan tempat-tempat penyimpanan keci1 yang terpencil di dalam ruang-ruang akomodasi.

Toko-toko.

Ruangan-ruangan pemutaran dan penyimpanan film.

Dapur-dapur memasak makanan (yang tidak berisi nyala api terbuka).

Lemari-lemari perabot pembersihan (di dalamnya tidak disimpan cairan-cairan

Page 55: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 55

yang dapat menyala).

Laboratorium-laboratorium (di dalamnya tidak disimpan cairan-cairan yang dapat menyala).

Apotik-apotik.

Kamar-kamar pengeringan kecil (memiliki luas ge!adak 4 meter persegi (43 kaki persegi) atau kurang).

Kamar-kamar untuk menyimpan rempah-rempah.

(i) Ruang-ruang Akomodasi dengan risiko kebakaran vang lebih besar.

Ruang-ruang umum yang berisi perabot rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga lain daripada dengan risiko kebakaran terbatas dan memiliki luas geladak 50 meter persegi (540 kaki persegi) dan lebih.

Tempat-tempat pangkas rambut dan salon-salon kecantikan.

(j) Ruang-ruang Saniter dan Ruang-ruang serupa.

Fasilitas-fasilitas saniter, kamar mandi pancuran air, (kamar-kamar mandi berendam, kamar-kamar kecil umum, dll.).

Kamar-kamar penatu kecil.

Daerah kolam renang tertutup.

Kamar-kamar pelayanan.

Ruang-ruang penyediaan yang terpisah di dalam ruang-ruang akomodasi.

Fasilitas-fasilitas saniter khusus harus dianggap sebagai sebagian dari ruangan dimana fasilitas khusus tersebut terdapat.

(k) Tangki-tangki, Ruang-ruang kosong dan ruang-ruang mesin bantu dengan resiko kebakaran kecil atau tanpa risiko kebakaran.

Page 56: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 56

Tangki-tangki air yang merupakan bagian dari bangunan kapal.

Ruang-ruang kosong dan tangki-tangki kosong pemisah.

Ruang-ruang mesin bantu yang berisi mesin yang tidak memiliki sistem pelumasan tekan dan dimana penyimpanan zat-zat yang dapat terbakar di tempat itu dilarang, sepertinya:

Kamar kipas ventilasi dan pengaturan keadan udara; kamar mesin jangkar; kamar instalasi kemudi; ruang perlengkapan sayap penyeimbang; kamar motor penggerak listrik; ruangan-ruangan yang berisi papan-papan penghubung seksi dan perlengkapan listrik semata-mata bukan tranformator listrik yang berisi minyak (di atas 10 kVa); terowongan-terowongan poros dan terowongan-terowongan pipa; ruang- ruang pompa dan mesin pendingin (tidak menangani atau menggunakan cairan-cairan yang dapat menyala).

Tabung-tabung tertutup yang melayani ruang-ruang tersebut di atas.

Tabung-tabung tertutup lain, seperti tabung-tabung pipa dan kabel.

(l) Ruang-ruang mesin bantu, Ruang-ruang muatan, Ruangan-ruangan Jenis Khusus. Tangki-tangki muatan dan Tangki-tangki Minyak lain serta ruang-ruang lain yang serupa dengan risiko kebakaran sedang.

Tangki-tangki minyak muatan.

Ruang-ruang muatan, lubang-lubang tabung dan lubang-lubang palka.

Kamar-kamar yang didinginkan.

Tangki-tangki bahan bakar minyak (yang ditempatkan di dalam ruangan terpisah tanpa mesin).

Page 57: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 57

Terowongan-terowongan poros dan terowongan-terowongan pipa yang memungkinkan untuk menyimpan zat-zat yang dapat terbakar.

Ruang-ruang mesin bantu sebagaimana di dalam kategori (10) yang berisi mesin dengan pelumasan tekan atau tempat yang boleh untuk menyimpan zat-zat yang dapat terbakar.

Stasiun-stasiun pengisian bahan bakar minyak.

Ruangan – ruangan yang berisi transformator – transformator berisi minyak (di atas 10 kVa).

Ruang-ruang yang berisi turbin uap dan mesin uap torak menggerakkan generator bantu dan motor-motor bakar kecil dengan daya sampai 112 kW yang menjalankan generator-generator darurat, pompa-pompa percik, pompa penyiram atau pompa kebakaran, pompa-pompa lensa dll.

Ruang-ruang jenis khusus (hanya berlaku Tabel 1 dan Tabel 3).

Tabung-tabung tertutup yang melayani ruangan-ruangan tersebut di atas.

(m) Ruang-ruang mesin dan Dapur-dapur Induk.

Kamar-kamar mesin penggerak induk (lain daripada kamar-kamar motor Listrik penggerak kapal) dan kamar-kamar ketel.

Ruang-ruang mesin bantu lain daripada yang disebutkan di dalam katagori (10) dan (11) yang berisi motor bakar atau instalasi pembakaran minyak, pemanas atau pompa.

Dapur-dapur induk dan tambahan-tambahannya.

Page 58: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 58

Tabung-tabung dan selubung-selubung ke ruangan-ruangan tersebut di atas.

(n) Gudang-gudang, Bengkel-bengkel, Ruang-ruang penyiapan, dll.

Ruang-ruang penyiapan utama yang tidak merupakan tambahan dari dapur-dapur.

Ruang penatu utama.

Kamar-kamar pengeringan besar (memiliki luas geladak lebih dari 4 meter persegi (43 kaki persegi).

Berbagai gudang.

Kamar-kamar pos dan bagasi.

Ruangan-ruangan tempat sampah.

Bengkel-bengkel (bukan bagian dari ruang-ruang mesin, dapur-dapur, dll.).

(o) Ruangan-ruangan lain yang dalamnya dimuat cairan-cairan yang dapat menyala.

Kamar-kamar lampu.

Gudang-gudang cat.

Gudang-gudang yang berisi zat-zat cair yang dapat menyala (termasuk bahan pewarna, obat-obatan, dsb.).

Laboratorium-laboratorium (di dalam mana ditempatkan cairan- cairan yang dapat menyala).

(3) Batas antara dua ruangan yang letaknya berdampingan terdapat suatu nilai integritas kebakaran. nilai tersebut harus berlaku dalam segala hal.

(4) Dalam menentukan standar integritas kebakaran yang dapat digunakan untuk batas antara dua ruangan di dalam zona vertikal atau zona horizontal yang tidak dilindungi oleh sistim percik otomatik yang memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan 12 Bab ini atau antara zona-zona demikian tidak satupun yang dilindungi sedemikian itu, nilai

Page 59: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 59

yang lebih besar daripada ke dua nilai di dalam Tabel yang harus dipakai.

(5) Dalam menentukan standar integritas kebakaran yang dapat dipakai untuk batas antara dua ruangan di dalam zona vertikal dan zona mendatar utama yang dilindungi oleh sistem percik otomatik yang memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan 12 Bab ini atau antara zona-zona demikian yang kedua-duanya dilindungi, nilai-nilai yang lebih kecil daripada dua nilai yang tertera di dalam Tabel harus dipakai. Dalam hal-hal dimana daerah dengan percik ketemu dengan daerah tanpa percik dalam ruang akomodasi dan ruang pelayanan, nilai-nilai yang lebih tinggi dari kedua nilai yang tertera dalam tabel harus digunakan untuk pembagian antara daerah-daerah.

(6) Di mana ruangan-ruangan yang berdampingan dalam nomor katagori yang sama dan judul "1" muncul di dalam tabel-tabel, sebuah sekat atau geladak antara ruangan-ruangan demikian tidak perlu dipasang jika dianggap tidak perlu oleh Badan Pemerintah. Misalnya dalam katagori (12) sekat tidak perlu disyaratkan antara dapur dan ruang-ruang penyiapan tambahannya. dengan ketentuan bahwa sekat-sekat dan geladak-geladak ruang penyiapan mempertahankan integritas batas-batas dapur. Namun, sebuah sekat perlu dipasang di antara dapur dan ruang mesin, sekalipun ke dua ruangan itu dalam katagori (12).

(7) Dimana judul “2” muncul di dalam Tabel-tabel, maka nilai isolasi yang lebih kecil hanya dapat diizinkan jika sekurang-kurangnya salah satu dari ruangan-ruangan yang bergabung dilindungi sistim percik otomatis yang memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan 12 Bab ini.

(8) Lepas daripada ketentuan-ketentuan Peraturan 19 Bab ini, tiada syarat-syarat khusus untuk bahan-bahan atau integritas

Page 60: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 60

batas jika di dalam Tabel hanya tertera tanda panjang.

(9) Badan Pemerintah, berkenaan dengan ruangan-ruangan kategori (S), harus rnenentukan, apakah nilai-nilai isolasi dalam Tabel 1 dan Tabel 2 itu harus diberlakukan kepada ujung-ujung dari rumah-rumah geladak dan bangunan-bangunan atas, dan apakah nilai-nilai isolasi dalam Tabel 3 atau Tabel 4 itu harus diberlakukan kepada geladak-geladak cuaca. Tiada suatu syarat pun dari katagori (5) dari Tabel 1 sampai tabel 4 rnengharuskan penutupan ruangan·ruangan yang rnenurut pendapat Badan Pemerintah tidak perlu ditutup.

(10) Langit-langit atau lapisan-lapisan klas "B" bersinambung, dalam hubungannya dengan geladak-geladak atau sekat-sekat yang sesuai, dapat diterima sebagai yang bekerja sama secara menyeluruh atau sebagian untuk isolasi dan integritas suatu pemisah yang disyaratkan.

(11) Dalam menyetujui perincian-perincian perlindungan terhadap kebakaran bangunan, Badan Pemerintah harus memperhatikan risiko atas penerusan panas di titik potong dan akhir dari penghalang-penghalang panas yang dipersyaratkan.

5. Bahan plat ship

Dalam pembangunan kapal bahan baja yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan SNI dalam sekat dan geladak-geladak kapal harus memenuhi ketentuan BKI standar, ASTM A1313 EH36/AH36 : Steels/Mid Steels-Plate-Ship Plate sebagai berikut :

SIZE WEIGHT

t x w x l

4,5 mm x 5’ x 20’ 328 kg

6 mm x 5’ x 20’ 438 kg

Page 61: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 61

8 mm x 5’ x 20’ 583 kg

9 mm x 5’ x 20’ 656 kg

10 mm x 5’ x 20’ 729 kg

12 mm x 5’ x 20’ 875 kg

14 mm x 5’ x 20’ 1021 kg

15 mm x 5’ x 20’ 1094 kg

16 mm x 5’ x 20’ 1167 kg

18 mm x 5’ x 20’ 1313 kg

19 mm x 5’ x 20’ 1386 kg

21 mm x 5’ x 20’ 1531 kg

22 mm x 5’ x 20’ 1604 kg

25 mm x 5’ x 20’ 1823 kg

SIZE WEIGHT

3/16” x 5’ x 20’ 347 kg

1/4” x 5’ x 20’ 463 kg

5/16” x 5’ x 20’ 579 kg

3/8” x 5’ x 20’ 695 kg

7/16” x 5’ x 20’ 810 kg

1/2” x 5’ x 20’ 926 kg

9/16” x 5’ x 20’ 1042 kg

5/8” x 5’ x 20’ 1158 kg

11/16” x 5’ x 20’ 1274 kg

3/4” x 5’ x 20’ 1389 kg

Page 62: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 62

13/16” x 5’ x 20’ 1505 kg

7/8” x 5’ x 20’ 1620 kg

15/16” x 5’ x 20’ 1736 kg

1” x 5’ x 20’ 1852 kg

SIZE WEIGHT

t x w x l

4,5 mm x 6’ x 20’ 394 kg

6 mm x 6’ x 20’ 525 kg

8 mm x 6’ x 20’ 700 kg

9 mm x 6’ x 20’ 788 kg

10 mm x 6’ x 20’ 875 kg

12 mm x 6’ x 20’ 1050 kg

14 mm x 6’ x 20’ 1225 kg

15 mm x 6’ x 20’ 1313 kg

16 mm x 6’ x 20’ 1400 kg

18 mm x 6’ x 20’ 1575 kg

19 mm x 6’ x 20’ 1664 kg

21 mm x 6’ x 20’ 1838 kg

25 mm x 6’ x 20’ 2188 kg

SIZE WEIGHT

3/16” x 6’ x 20’ 417 kg

1/4” x 6’ x 20’ 556 kg

Page 63: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 63

5/16” x 6’ x 20’ 695 kg

3/8” x 6’ x 20’ 834 kg

7/16” x 6’ x 20’ 972 kg

1/2” x 6’ x 20’ 1112 kg

9/16” x 6’ x 20’ 1251 kg

5/8” x 6’ x 20’ 1390 kg

11/16” x 6’ x 20’ 1529 kg

3/4” x 6’ x 20’ 1667 kg

13/16” x 6’ x 20’ 1806 kg

7/8” x 6’ x 20’ 1945 kg

15/16” x 6’ x 20’ 2084 kg

1” x 6’’ x 20’ 2223 kg

F. RANCANGAN STANDAR FASILITAS PENUMPANG KAPAL KELAS EKONOMI YANG BERLAYAR DI LAUT LEBIH DARI 8 JAM

Standardisasi ini menetapkan ketentuan dan Standar Fasilitas Penumpang Kapal Kelas Ekonomi Yang Berlayar di Laut lebih dari 8 jam.

Rancangan Standardisasi ini mencakup persyaratan Fasilitas Penumpang Kelas Ekonomi.

1. Ruang lingkup

Standardisasi ini bertujuan menetapkan ketentuan dan persyaratan dari fasilitas yang harus dimiliki untuk penumpang kapal kelas ekonomi yang berlayar di laut lebih dari 8 (delapan) jam. Standar ini diaplikasikan khusus dalam lingkungan kapal penumpang terhadap aspek-aspek kegiatan operasional kapal penumpang.

Standardisasi ini mencakup fasilitas yang terdapat pada kapal penumpang yang berlayar lebih dari 8 (delapan) jam dalam

Page 64: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 64

ukuran kamar, fasilitas tempat tidur dan bangku, fasilitas sanitari pada kapal, sistem peranginan dan fasilitas lainnya yang terkait dengan kebutuhan penumpang kelas ekonomi yang berlayar lebih dari 8 (delapan) jam.

2. Acuan normatif

International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, Consolidated Edition 2004

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009, Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.008/20/9/Djpl–2012 Tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 73/AP005/DRJD/2003 Tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyebrangan.

3. Istilah dan definisi

a. Standar

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan iptek serta

pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

b. Pelabuhan

tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dankeamanan pelayaran dankegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Page 65: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 65

c. Kapal

kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah..

d. Penumpang

Adalah seseorang yang hanya menumpang kapal laut, tetapi tidak termasuk awak yang mengoperasikan dan melayani moda transportasi.

e. Pelayanan

suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan

f. Ruang penumpang

ruang-ruang yang diperuntukkan bagiakomodasi dan digunakan oleh para penumpang, tidak termasuk ruangan-ruangan untuk bagasi, perbekalan, makanan dan pos. Ruangan-ruangan yang terletak di bawah garis batas benaman yang digunakan untuk akomodasi dan digunakan oleh para awak kapal akan dianggap sebagai ruangan penumpang

g. Lama Pelayaran

Lama Pelayaran adalah selang waktu antara saat kapal meninggalkan pelabuhan untuk memulai pelayaran sampai kapal tiba di pelabuhan tempat pelayaran itu berakhir.

h. Garis Muat

Garis muat subdivisiyang terdalam adalah garis air pada keadaan sarat terbesar yang diizinkan oleh persyaratan subdivisi.

i. Panjang Kapal

Panjang kapal adalah panjang yang diukur antara garis tegak lurus diujung garis muat subdivisi yang terdalam.

j. Geladak Antara Atas

Geladak antara atas adalah geladak di bawah geladak cuaca atau di kapal dengan bukaan lambung, geladak di bawah gelada katas.

Page 66: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 66

k. Geladak Antara Bawah

Geladak antara bawah adalah geladak di bawah geladak antara atas

l. Isi Kotor Ruangan

Isi kotor ruangan adalah isi yang diukur antara geladak dan antara permukaan gading-gading atau lapisan-lapisan pada lambung kapal

4. Ketentuan dan persyaratan

Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam standar dan spesifikasi Standar Fasilitas Penumpang Kapal Kelas Ekonomi yang Berlayar di Laut Lebih dari 8 (delapan) Jam, memuat :

a. Ruang Akomondasi

Ruang umum, koridor, toilet, kabin, rumah sakit, bioskop, ruang permainan dan hobi, tempat pangkas rambut, dapur yang tidak terdapat peralatan masak, dan tempat-tempat sejenis lainnya.

1) Ruang Akomodasi Tertutup

a) Jumlah penumpang yang diijinkan di kabin dan kompartemen yang dilengkapi dengan tempat tidur tetap atau sofa yang dapat digunakan sebagai tempat tidur harus ditentukan oleh jumlah tempat tidue, dengan catatan harus tersedia setidak-tidaknya 1 meter persegi untuk bergerak bebas, untuk setiap penumpang.

b) Tempat tidur harus :

(1) Tidak boleh lebih dari dua tingkat dan terpisah secara vertikal tidak kurang dari 650 mm

(2) Memiliki panjang minimum 1,9 meter dan lebar minimum 600 mm dan

(3) Dibuat dan diatur sedemikian rupa untuk mudah keluar dan masuk

c) Tinggi ruangan kabin dan lounge harus tidak boleh kurang dari 1,9 meter, dengan catatan hal ini boleh berkurang disisi ruangan untuk persiapan camber, saluran peranginan atau perpipaan.

d) Jalan laluan yang menuju pintu keluar harus memiliki tinggi bersih, tidak kurang dari 1,9 meter dan lebar bersih 750 mm.

Page 67: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 67

2) Ruang Akomodasi Terbuka

a) Akomodasi untuk jumlah penumpang yang sesuai dengan sub devisi dari kapal sebagaimana ditentukan. Dalam keadaan apapun luasan yang disediakan tidak boleh kurang dari 0,85 meter persegi per penumpang

b) Untuk kapal kelas 1A, kelas 1B dan kelas 1C adalah jumlah penumpang yang dapat dimuat pada area bebas digeladak dengan luasan tidak kurang dari 0,85 meter persegi per penumpang

c) Untuk kelas 1D dan kelas1E, jumlah penumpang yang dapat dimuat pada ruang bebas di geladak dengan luasan tidak kurang dari 0,55 meter persegi per penumpang di geladak utama dan 0,85 meter persegi per penumpang untuk ruangan selain yang terletak di geladak utama

d) Pada kelas 1E, otoritas yang berwenang boleh mengijinkan pengurangan menjadi 0,4 meter persegi untuk tiap penumpang pada ruang bebas di geladak utama

b. Ruang Penumpang

1) Ruangan dibawah garis margin yang digunakan untuk akomodasi dan digunakan untuk penumpang selain dari ruangan layanan.

2) Termasuk ruangan yang disediakan dibawah garis margin untuk akomodasi dan yang digunakan awak kapal

3) Ruang penumpang harus dipisahkan dengan sekat dari kamar awak kapal, ruang muatan dan ruang lainnya.

4) Ruang penumpang harus memenuhi persyaratan tingkat kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Ruang penumpang harus dilengkapi ventilasi dan penerangan yang cukup.

6) Ruang penumpang tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang mesin dan ruang ketel.

7) Ruang penumpang harus aman terhadap hujan, angin dan panas matahari.

8) Geladak terendah yang boleh digunakan sebagai geladak penumpang adalah geladak teratas yang terletak dibawah garis air,dengan ketentuan geladak dimaksud

Page 68: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 68

harus mendapatkan ventilasi,penerangan dan tingkap sisi yang cukup.

9) Dikapal harus tersedia perlengkapan akomodasi penumpang yang cukup.

10) Untuk setiap penumpang geladak harus tersedia ruangan degan luas geladak sekurang-kurangnya 1,12 m2 ditambah dengan 0,37 m2 luas geladak untuk ruang peranginan.

11) Untuk setiap penumpang kamar harus tersedia ruangan sekurang-kurangnya 3,10 m3, ditambah dengan 0,37 m2 luas geladak untuk ruang peranginan.

12) Di kapal,berdasarkan daerah pelayarannya, harus tersedia perbekalan yang cukup bagi penumpang.

13) Di kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta dapur untuk penumpang sesuai dengan persyaratan.

c. Ruang Publik

Ruang publik mencakup semua ruangan termasuk ruang makan, bar, ruang merokok, ruang bersantai, ruang rekreasi, ruang perawatan anak dan perpustakaan.

d. Area Bebas

Area bebas di geladak adalah area bebas di geladak yang dikurangi dengan area yang digunakan untuk palka, jendela cahaya, companionway, selubung kamar mesin, penompang, tiang kapal, ventilator, ruang navigasi, alat keselamatan jiwa dan ruang yang diperuntukan untuk muatan dan lain-lain. Ketika tempat duduk tetap di pasang di sekeliling ruangan, pengukuran harus diambil dari belakang dari tempat duduk

1) Dalam menghitung area bebas yang disediakan untuk penumpang, tempat yang digunakan sebagai berikut juga harus dikurangkan :

a) Jalan dibagian dalam yang lebar bersihnya kurang dari 750 mm

b) Jalan di geladak terbuka yang lebar bersihnya kurang dari 450mm

c) Jalan diantara rumah geladak dan kubu-kubu atau pagar yang lebar bersihnya kurang dari 750 mm

d) Toilet dan tempat cuci tangan

Page 69: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 69

e) Ruangan lain yang dianggap oleh Otoritas yang berwenang tidak sesuai untuk penumpang

2) Dalam menentukan lebar bersih dari jalan, pengukurannya harus diambil dari tepi tempat duduk yang terpasang.

a) Akomodasi duduk

Akomodasi duduk harus tersedia untuk setiap penumpang yang diijinkan naik diatas kapal untuk waktu pelayaran 30 menit atau lebih. Apabila dipasang tempat duduk tetap yang menerus, disyaratkan besaran tempat duduk minimum 475 mm per penumpang

b) Pada pelayaran yang waktunya 15 sampai kurang dari 30 menit harus dilengkapi dengan tempat duduk untuk paling kurang 75 persen dar jumlah penumpang yang tercantum dalam sertifikat. Untuk pelayaran yang lamanya kurang dari 15 menit, harus tersedia 40 persen tempat duduk dari jumlah penumpang yang tercantum dalam sertifikat

c) Tempat duduk yang terpasang tetap harus ditempatkan sedemikian rupa agar selalu siap menuju jalan penyelamatan. Tempat duduk harus diatur sebagai berikut :

(1) Jalan yang panjangnya 4,5 meter atau kurang, lebarnya harus tidak kurang dari 600 mm.

(2) Jalan yang panjangnya lebih dari 4,5 meter, lebarnya harus tidak kurang dari 750 mm

(3) Apabila tempat duduk berupa barisan yang menghadap ke satu arah, jarak antara bagian depan tempat duduk dan bagian depan tempat duduk lainnya tidak boleh kurang dari 750 mm

(4) Secara umum, tempat duduk yang dapat dipindah atau tempat duduk sementara harus diatur sebagaimana tempat duduk yang dipasang tetap

(5) Otoritas yang berwenang dapat memberikan pertimbangan khusus tentang tempat duduk dalam hal apabila dapat ditunjukan bahwa penyelamatan dari ruangan di mana tempat duduk berada dapat dilakukan secara cepat

Page 70: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 70

melalui jendela atau bukaan lainnya dekat tempat duduk.

(6) Tempat duduk tidak boleh dipasang di ruang antara rumah geladak atau bangunan atas dan kubu-kubu atau pagar atau bagian dalam dari jalan laluan tertutup apabila lebar dari ruangan tersebut kurang dari 1 meter

d) Fasilitas toilet

(1) Kapal, kecuali yang beroperasi pada pelayaran pendek dengan waktu kurang lebih 15 menit atau kurang, harus dilengkapi dengan fasilitas toilet sesuai dengan ketentuan berikut :

(a) Penumpang tanpa tempat tidur

(b) Sd 50 penumpang – 1 wc dan 1 wastafel

(c) 51 sd 100 penumpang – 2 wc dan 2 wastafel

(d) Untuk setiap penambahan 100 penumpang atau kelebihannya – 1 wc atau 1 urinoir, 1 wastafel

e) Penumpang dengan tempat tidur

(1) Jumlah wc dan wastafel dan pancuran diperoleh dengan membagi jumlah penumpang dibagi 5. Jika kelebihannya lebih dari 2, maka jumlah wc dan wastafel ditambah 1.

(2) Apabila disediakan lebih dari 1 wc, maka jumlah wc harus dipisahkan secara proporsional untuk penggunaan oleh perempuan dan diberi tanda yang jelas pada bagian luarnya. Pintu masuk ke wc laki-laki dan perempuan harus diatur sedemikian rupa untuk memberikan akses yang tidak terhalang dan privasi kepada pengguna. Ruang yang ada wc nya harus cukup luas sesuai kegunaannya, mempunyai lapisan bagian dalam yang mudah dibersihkan, diterangi dengan baik, berventilasi dan dikeringkan ke atmosfir atau melalui saluran buang dan secara efektif terlindung dari cuaca dan air laut

Page 71: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 71

3) Air tawar dingin dan untuk kapal dengan penumpang bertempat tidur, harus tersedia air tawar panas atau alat untuk memanaskan air di tempat cuci tangan.

4) Tempat pancuran dan wastafel harus mempunyai ukuran yang cukup dan terbuat dari bahan permukaannya halus, tidak mudah retak, mengelupas atau berkarat.

5) Semua ruang wc harus mempunyai ventilasi ke udara terbuka

6) Perlengkapan sanitasi yang ditempatkan di ruang wc harus dilengkapi air pembilas yang cukup, tersedia setiap saat dan dapat dikontrol secara independen.

f) Akomodasi sanitar harus memenuhi persyaratan berikut :

(1) Lantai harus dari bahan yang mudah dibersihkan, kedap kelembaban dan harus dikeringkan dengan baik

(2) Sekat harus kedap air sampai dengan sekurang-kurangnya 200 mm diatas ketinggian lapisan geladak

(3) Ruang wc harus tidak berhubungan langsung dengan ruangan tempat menyimpan dan menyiapkan makanan atau ruang makan

(4) Ruang wc harus ditempatkan secara baik namun terpisah dari ruang tidur dan sejauh memungkinkan terpisah dari kamar mandi. Apabila ada lebih dari 1 wc didalam suatu kompartemen, harus diberi tabir yang memadai untuk menjamin privasi

G. RANCANGAN STANDAR PENERANGAN KAPAL PENUMPANG

Rancangan Standar ini mencakup ketentuan tentang persyaratan, perencanaan penerangan kapal. Disertai dengan instalasi, jenis perangkat yang digunakan, pemeriksaan dan perawatan.

1. Ruang lingkup

Standardisasi ini bertujuan menetapkan ketentuan dan persyaratan dari Penerangan Kapal Penumpang. Standar ini diaplikasikan

Page 72: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 72

khusus dalam lingkungan kapal penumpang terhadap aspek-aspek kegiatan operasional kapal penumpang.

Standardisasi ini kelengkapan penerangan kapal penumpang sesuai dengan tata letak dan kondisi ruangan.

2. Acuan normatif

International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, Consolidated Edition 2004

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009, Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.008/20/9/Djpl–2012 Tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 73/AP005/DRJD/2003 Tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyebrangan

3. Istilah dan definisi

a. Standar

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan iptek serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

b. Pelabuhan

tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antar moda transportasi.

Page 73: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 73

c. Kapal

kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

d. Penumpang

Adalah seseorang yang hanya menumpang kapal laut, tetapi tidak termasuk awak yang mengoperasikan dan melayani moda transportasi.

e. Pelayanan

Suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan

f. Ruang Penumpang

ruang-ruang yang diperuntukkan bagin akomodasi dan digunakan oleh parapenumpang, tidak termasuk ruangan-ruangan untuk bagasi, perbekalan, makanan dan pos. Ruangan-ruangan yang terletak di bawah garis batas benaman yang digunakan untuk akomodasi dan digunakan oleh para awak kapal akan dianggap sebagair uangan penumpang

g. Lama Pelayaran

Lama Pelayaran adalah selang waktu antara saat kapal meninggalkan pelabuhan untuk memulai pelayaran sampai kapal tiba di pelabuhan tempat pelayaran itu berakhir.

h. Garis Muat

Garis muat subdivisi yang terdalam adalah garis air pada keadaan sarat terbesar yang diizinkan oleh persyaratan subdivisi.

i. Panjang Kapal

Panjang kapal adalah panjang yang diukur antara garis tegak lurus diujung garis muat subdivisi yang terdalam.

j. Geladak Antara Atas

Geladak antara atas adalah geladak di bawah geladak cuaca atau di kapal dengan bukaan lambung, geladak di bawah gelada katas.

Page 74: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 74

k. Geladak Antara Bawah

Geladak antara bawah adalah geladak di bawah geladak antara atas

l. Isi Kotor Ruangan

Isi kotor ruangan adalah isi yang diukur antara geladak dan antara permukaan gading-gading atau lapisan-lapisan pada lambung kapal

4. Ketentuan dan persyaratan

Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam standar dan spesifikasi Standar Penerangan Kapal Penumpang, memuat :

a. Penerangan Kapal Penumpang

1) Penginstalasian

a) Jenis lampu yang dipasang disesuaikan tempatnya (biasa, kedap air, kedap ledak, dsb)

b) Penempatannya harus sedemikian hingga terlindung/terbebas dari bahaya mekanis, tetes/cipratan air dll.

c) Untuk tempat tertentu yang dikategorikan penting (dari segi keselamatan/safety) diusahakan untuk disuplai lewat 2 (dua) rangkaian terpisah, seperti ;

(1) Kamar mesin & kamar kendali (control) (2) Dapur besar (3) Gang (4) Tangga ke geladak sekoci (5) Ruang duduk & makan untuk penumpang

dan awak kapal Setidak-tidaknya (misal karena kapal kecil) saluran/rangkaian kedua disuplai lewat sumber darurat.

d) Socket hanya boleh ditempatkan pada lokasi yang benar-benar aman/terlindung dari bahaya mekanis (tidak boleh di ruang palka), juga tidak boleh ditempatkan pada lokasi dengan tingkat bahaya tinggi, seperti ruang boiler, underfloor machinery, dekat fuel oil (FO), lub. oil (LO), separator dsb.

b. Komponen

1) Seluruh bagian perangkat penerangan dari jenis pemakaian di kapal

Page 75: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 75

2) Pemilihan berdasar kebutuhan (tergantung tempat & kondisi sekitar)

c. Lampu Darurat

Untuk waktu selama 36 jam, lampu darurat harus dapat memenuhi:

1) lampu penerangan darurat harus tersedia dan berfungsi pada setiap lokasi berkumpul dan lokasi evakuasi pada saat terjadi bahaya pada kapal;

2) Pada seluruh tempat pelayanan, seperti: ruang akomodasi, gang, tangga dan pintu darurat untuk mencapai tempat berkumpul atau embarkasi;

3) Ruang mesin utama dan mesin bantu termasuk ruang untuk generator dan ruang kendali pada ruang mesin;

4) Pada seluruh tempat kendali permesinan dan setiap swicthboard panel darurat;

5) Disetiap posisi penyimpanan pakaian pemadam kebakaran;

6) Penempatannya pada bagian kontrol kemudi di ruangmesin kapal

7) Ditempatkan dekat dengan pompa kebakaran, pompa sprinkle dan pompa bilga darurat serta pada motor starter.

d. Pemeriksaan dan Perawatan

1) Pemeriksaan dan Perawatan dilakukan pada setiap kapal guna memenuhi fungsinya sebagai penerangan didasarkan pada kuat cahaya dan kondisi perangkat penerangan, serta umur dari perangkat tersebut dan kabel serta konektornya.

2) Pemeriksaan dan Perawatan dilakukan setiap 6 bulan dengan bukti kartu record.

H. RANCANGAN STANDAR TANGGA KAPAL PENUMPANG

Rancangan Standar ini mengarah kepada ketentuan tangga seperti fasilitas, penempatan dan kegunaan.Rancangan standardisasi ini merupakan hasil kajian dari berbagai pedoman spesifikasi teknik pekerjaan yang ada. Pembahasan studi dilakukan dan/atau didasarkan pada berbagai sumber yang terkait dengan pembahasan Standardisasi

Page 76: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 76

1. Ruang lingkup

Standardisasi ini bertujuan menetapkan ketentuan dan persyaratan dari fasilitas yang harus dimiliki untuk Tangga Kapal Penumpang. Standar ini diaplikasikan khusus dalam lingkungan kapal penumpang terhadap aspek-aspek kegiatan operasional kapal penumpang.

Standardisasi ini mencakup jenis tangga pada kapal penumpang yang digunakan di bagian –bagian kapal yang membutuhkan fasilitas tangga untuk pelayanan operasi kapal dan lalu lintas penumpang seperti : tangga tapak dan panjat, tangga akomodasi, tangga portable, tangga pandu, tangga untuk pelayanan orang cacat phisik.

2. Acuan normatif

International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, Consolidated Edition 2004

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009, Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.008/20/9/Djpl–2012 Tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 73/AP005/DRJD/2003 Tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyebrangan

3. Istilah dan definisi

a. Standar

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan iptek serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Page 77: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 77

b. Pelabuhan

tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dankeamanan pelayaran dankegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

c. Kapal

kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

d. Penumpang

Adalah seseorang yang hanya menumpang kapal laut, tetapi tidak termasuk awak yang mengoperasikan dan melayani moda transportasi.

e. Pelayanan

suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan

f. Ruang penumpang

ruang-ruang yang diperuntukkan bagiakomodasi dan digunakan oleh para penumpang, tidak termasuk ruangan-ruangan untuk bagasi, perbekalan, makanan dan pos. Ruangan-ruangan yang terletak di bawah garis batas benaman yang digunakan untuk akomodasi dan digunakan oleh para awak kapal akan dianggap sebagai ruangan penumpang

g. Lama Pelayaran

Lama Pelayaran adalah selang waktu antara saat kapal meninggalkan pelabuhan untuk memulai pelayaran sampai kapal tiba di pelabuhan tempat pelayaran itu berakhir.

h. Garis Muat

Garis muat subdivisiyang terdalam adalah garis air pada keadaan sarat terbesar yang diizinkan oleh persyaratan subdivisi.

Page 78: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 78

i. Panjang Kapal

Panjang kapal adalah panjang yang diukur antara garis tegak lurus diujung garis muat subdivisi yang terdalam.

j. Geladak Antara Atas

Geladak antara atas adalah geladak di bawah geladak cuaca atau di kapal dengan bukaan lambung, geladak di bawah gelada katas.

k. Geladak Antara Bawah

Geladak antara bawah adalah geladakn di bawah geladak antara atas

l. Isi Kotor Ruangan

Isi kotor ruangan adalah isi yang diukur antara geladak dan antara permukaan gading-gading atau lapisan-lapisan pada lambung kapal

4. Ketentuan dan persyaratan

Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam standar dan spesifikasiStandar Tangga Kapal Penumpang, memuat :

a. Tangga tapak dan panjat

Tangga tapak dan panjat harus disediakan dengan ukuran dan jumlah yang cukup di kapal untuk memberikan kesiapan akses dari satu geladak ke geladak lainnya, dan secara khusus ke geladak embarkasi sekoci dan atau rakit penolong. Apabila jarak dari bagian atas ambang ke langit-langit di ruangan mana saja diperlukan akses untuk pengoperasian kapal melebihi 1,2 meter, dan harus disediakan tangga panjat. Tangga tapak dan tangga panjat harus diposisikan dan diatur secara efektif untuk menghindari terjadinya kerumunan pada bagian-bagian kapal.

1) Tangga tapak yang dibuat harus dipasang untuk memberikan akses langsung ke geladak atau kompartemen yang memuat penumpang lebih dari 12 orang. Dimana tangga tapak harus :

a) Memiliki lebar, diukur antara bagian dalam pegangan tangan atau pagar yang diperoleh dari tabel 1berikut :

Page 79: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 79

Tabel 5.7. Lebar Minimum Tangga Tapak

Jumlah penumpang yang dapat ditampung dalam kompartemen

Lebar minimum (mm)

Melebihi Tidak Melebihi

12 600 12 25 650 25 100 750 100 125 1000 125 150 1250 150 175 1500 175 200 1750

Catatan :

Apabila jumlah penumpang dalam setiap kompertemen melebihi 200 orang maka lebar minimum tangga tapak harus 1750 mm ditambah 25 mm untuk setiap kelebihan sampai 25 penumpang

b) Dilengkapi dengan pegangan tangan dengan tinggi vertikal tidak kurang dari 859 mm diatas tapak, dan dipasang sedemikian rupa sehingga tidak ada rintangan pada atau diatas pegangan yang akan memutus genggaman. Dengan catatan dalam hal tangga tapak mempunyai langkah atau tingkatan yang tingginya tidak melebihi 1 meter, pegangan tangan boleh dihilangkan dengan catatan dipasang pegangan lain yang sesuai

c) Dilengkapi dengan pegangan pemisah dibagian teah tangga apabila lebar tangga 1500 mm atau lebih

d) Memiliki tinggi bersih diatas permukaan tapak tidak kurang dari 1,9 meter.

e) Memiliki kenaikan anak tangga yang tidak kurang dari 200 mm dan tidak melebihi 225 mm.

f) Memiliki lebar pijakan tidak kurang dari 150 mm.

g) Memiliki sudut terhadap bidang vertikal tidak kurang dari 450 untuk jumlah penumpang melebihi 200 dan 370 apabila jumlahnya 200 atau kurang/

Page 80: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 80

h) Pada kapal pelayaran samudra, sejauh memungkinkan, arah tangga harus condong kedepan atau kebelakang dan tidak boleh melintang kapal.

i) Mendapat penerangan yang cukup siang dan malam.

j) Memiliki permukaan anti slip pada pijakan

2) Tangga panjat dibuat boleh dipasang untuk memberikan akses langsung ke geladak atau kompartemen yang memuat 12 penumpang atau kurang. Tangga panjat jika diijinkan dipasang harus memenuhi :

a) Memiliki lebar yang diukur dari bagian dalam rel pegangan tangan atau perintang tidak boleh kurang dari 600 mm

b) Dilengkapi dengan sarana untuk pegangan yang sesuai

c) Memiliki tinggi undakan tidak kurang dari 200 mm dan tidak lebih dari 250 mm

d) Memiliki lebar pijakan tidak kurang dari 100 mm

e) Memiliki sudut terhadap bidang vertikal tidak kurang dari 220.

f) Pada kapal pelayaran samudra, sejauh memungkinkan, arah tangga harus condong ke depan atau ke belakang dan tidak boleh melintang kapal.

g) Mendapat penerangan yang cukup siang dan malam

h) Memiliki permukaan anti slip pada pijakan

b. Tangga Akomodasi

Setiap tangga akomodasi atau tangga kapal harus :

1) Minimal mempunyai lebar 55 cm dan

2) Dilengkapi dengan tiang penyangga dan teralis yang rapi, rantau atau pagar pada kedua sisi.

3) Jarak antara tiang penyangga tidak boleh lebih dari 4 meter dan dipasang secara baik untuk menghindari pergeseran

4) Pagar harus mempunyai tinggi tidak kurang dari 1 meter, dengan teralis atau rantai antara pada tinggi kurang dari 50 cm

Page 81: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 81

5) Tangga akomodasi atau tangga kapal harus dibuat sederhana sehingga perubahan terhadap sarat kapal atau tinggi diatas dermaga dapat disesuaikan dengan mudah

6) Jika memungkinkan, tangga akomodasi harus mempunyai platform atas yang mempunyai kili-kili, alur anti slip dan dilengkapi roda atau pada bagian bawahnya

7) Setiap penyesuaian yang diperlukan disebabkan perubahan ketinggian lambung kapal tidak boleh menjadikan alur atau pijakan tangga menjadi miring sehingga kehilangan kemampuan menahan pijakan dengan mantap.

8) Papan penahan belakang (duckboard) harus dipasang untuk memberikan injakan kaki yang aman pada kemiringan dengan sudut kecil

9) Jarak antara puncak tangga kapal atau tangga dan kapal harus dilindungi pada tiap sisinya dengan terali, rantai kencang atau perlengkapan lain yang sesuai, dengan rantai antara pada ketinggian yang sesuai dengan pegangan dan perlindungan antara dari tangga kapal

10)Jika ujung atas bersandar pada atau sama rata dengan puncak terali atau kubu, harus disediakan pijakan tangga yang kokoh dan dipasang secara baik dan dilengkapi dengan terali yang cukup untuk menjamin keselamatan orang untuk menuju ke dan dari tangga kapal tersebut

11) Jika memungkinkan, tangga akomodasi tidak boleh digunakan dengan sudut yang lebih besar dari 55 derajat terhadap horisontal

12) Jika bagian bawah tanggal kapal dipasangi roda, tangga tersebut harus dilengkapi atau dilindungi sedemikian sehingga dapat mencegah terperangkapnya kaki pengguna dan tangga tersebut harus diletakan pada posisi yang tidak membatasi gerak bebas roda tersebut

13)Tangga kapal tidak boleh diturunkan diantara daratan dengan kapal sedemikian sehingga tangga kapal tersebut mungkin hancur atau rusak karena benturan kapal

14) Pemeliharaan harus dilakukan dengan hati-hati untuk mendeteksi retakan, karat atau korosi pada tangga kapal

15) Setiap kerusakan yang dapat menyebabkan bahaya harus diperbaiki sebelum kembali digunakan.

Page 82: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 82

c. Tangga Portabel

1) Tangga portabel tidak boleh digunakan untuk naik ke kapal kecuali cara lain yang lebih aman tidak memungkinkan

2) Tangga portabel harus dibuat dengan baik, cukup kuat dan dirawat dengan baik

3) Ketika tangga digunakan :

a) Bagian atasnya harus dinaikkan setidaknya 1 meter diatas tempat pendaratan

b) Setiap penyangganya harus bersandar pada dasar yag kuat dan mendatar

c) Tangga harus diamankan sehingga tidak tergelincir, jatuh atau bergeser kesamping

4) Tangga harus digunakan pada sudut 600 dan 750 dari horisontal.

d. Tangga Pandu

Persyaratan untuk tangga pandu dan kerekan mekanis pengangkat tangga pandu sesuai dengan SOLAS, 1974, kode dan amandemennya

e. Tangga untuk pelayanan orang cacat phisik

1) Tangga untuk pelayanan orang cacat phisik digunakan untuk melayani penumpang yang memiliki cacat phisik dan memiliki kombinasi antara anak tangga dan jalan pada tangga tersebut untuk pergerakkan kursi roda atau sejenis lainnya yang merupakan alat bantu orang yang cacat phisiknya.

2) Tangga untuk keperluan ini harus dibuat dengan baik, cukup kuat dan dirawat dengan baik dan diperlengkapi karpet anti slip untuk pencegahan tergelincirnya penumpang yang memiliki cacat phisik pada saat naik atau turun.

3) Penggunaan tangga :

a) Penempatan tangga berada pada saat naik ke kapal dan juga didaerah akomodasi.

b) Setiap penyangganya harus bersandar pada dasar yang kuat dan mendatar

c) Tangga harus diamankan sehingga tidak tergelincir, jatuh atau bergeser kesamping

Page 83: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 83

I. RANCANGAN STANDAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI KAPAL PENUMPANG YANG BERLAYAR LEBIH DARI 8 JAM

Rancangan standardisasi ini merupakan hasil kajian dari berbagai pedoman spesifikasi teknik pekerjaan yang ada. Pembahasan studi dilakukan dan/atau didasarkan pada berbagai sumber yang terkait dengan pembahasan Standardisasi

1. Ruang lingkup

Standardisasi ini bertujuan menetapkan ketentuan dan persyaratan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang harus dimiliki kapal penumpang yang berlayar lebih dari 8 (delapan) jam. Standar ini diaplikasikan khusus dalam lingkungan kapal penumpang terhadap aspek-aspek kegiatan operasional kapal penumpang.

Standardisasi ini mencakup fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat pada kapal penumpang yang berlayar lebih dari 8 (delapan) jam, berupa kamar kesehatan, obat-obatan, tenaga medis dan hal lainnya yang terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan bagi kapal penumpang yang berlayar lebih dari 8 (delapan) jam.

2. Acuan normatif

World Health Organization, International Medical Guide For Ships 3rd Edition, 2007

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009, Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.008/20/9/Djpl–2012 Tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 73/AP005/DRJD/2003 Tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.

Page 84: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 84

3. Istilah dan definisi

a. Standar

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan iptek serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

b. Kapal

kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

c. Penumpang

Adalah seseorang yang hanya menumpang kapal laut, tetapi tidak termasuk awak yang mengoperasikan dan melayani moda transportasi.

d. Pelayanan

suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan

e. Lama Pelayaran

Lama Pelayaran adalah selang waktu antara saat kapal meninggalkan pelabuhan untuk memulai pelayaran sampai kapal tiba di pelabuhan tempat pelayaran itu berakhir.

f. Pelabuhan

tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dankeamanan pelayaran dankegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Page 85: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 85

g. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

h. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

i. Obat-obatan

Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia termasuk obat tradisional.

4. Ketentuan dan persyaratan

Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam standar dan spesifikasi Standar Fasilitas Penumpang Kapal Kelas Ekonomi yang Berlayar di Laut Lebih dari 8 (delapan) Jam, memuat :

a. Fasilitas Kesehatan di Kapal

Sebuah unit medis dengan obat-obatan dan peralatan medis

1) Sebuah ruang perawatan untuk orang sakit dan terluka. Kamar ini harus dilengkapi dan dilengkapi untuk tujuan tersebut.

2) Satu atau lebih paramedis yang bertanggung jawab untuk pertolongan pertama medis dan perawatan medis.

3) peralatan komunikasi modern untuk bertukar informasi pasien dan saran pengobatan dengan rumah sakit atau institusi medis di darat .

4) Satu set peraturan, rekomendasi, dan prosedur membimbing konstruksi, operasi dan pemeliharaan rumah sakit / teluk sakit. Ini harus mencakup persediaan peralatan medis dan obat-obatan dan spesifikasi kompetensi yang diperlukan dari bertanggung jawab medis.

Page 86: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 86

5) Prosedur untuk setiap kapal, mengenai posisi orang yang bertanggung jawab, petunjuk rinci yang relevan kapal dalam keadaan darurat, prosedur pelatihan dan log. Analisis risiko on-board kapal harus dijelaskan dan prosedur terkait dengan ini.

6) Sebuah buku log untuk mencatat semua kasus dan pengobatan yang diberikan di kapal.

b. Lokasi Fasilitas Kesehatan

Elemen-elemen berikut harus dipertimbangkan ketika sebuah fasilitas kesehatan di kapal di rancang:

1) Kemampuan untuk membawa orang yang terluka di tandu dari tempat kecelakaan yang paling mungkin terjadi ke fasilitas kesehatan. Perhatian khusus harus diberikan pada:

a) Sudut antara koridor dan pintu. Seluruh tandu yang berada di atas kapal harus mudah dipindahkan melalui ke / dari kabin dalam posisi horizontal.

Gambar 5.1. Tata Letak Kamar di Kapal.

b) Jarak dari fasiitas kesehatan dengan tempat pemindahan pasien keluar dari kapal. Apabila ada sarana lift, maka tandu dapat dibawa dalam posisi horisontal, untuk mencapai lokasi pemindahan atau helipad tersebut.

Page 87: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 87

c) Jika tidak menggunakan sarana lift dan menggunakan tangga, maka harus diperhitungkan kemiringan dari tangga agar proses evakuasi menjadi mudah.

2) Ruang perawatan harus memiliki lemari terpisah, sebaiknya dapat diakses dari kedua sisi. Juga harus ada fasilitas cuci yang tepat. Untuk kapal penangkap ikan, kebutuhannya adalah sebuah kamar mandi yang berdampingan dengan bak mandi. Untuk berbagai jenis luka (kebakaran, tumpahan bahan kimia dan lainnya) penggunaan air adalah bagian penting dari pengobatan.

3) Ruang perawatan tersebut Itu harus dilengkapi dengan pengatur suhu/ air conditioner, sehingga tingkat kenyamanan dapat terpenuhi.

4) Harus ada sebuah kamar/ kabin terdekat untuk menampung pasien yang memerlukan perawatan jangka panjang. Kabin ini dapat berfungsi sebagai akomodasi tidur hingga untuk keperluan darurat.

5) Harus memungkinkan untuk mengubah ruang tidur di dekatnya menjadi fasilitas ruang isolasi.

6) Ruang perawatan harus memiliki minimal dua sumber daya listrik keadaan darurat. Catu daya tersebut cukup untuk mengoperasikan semua peralatan medis termasuk lampu operasi.

c. Ukuran dan Bentuk Fasilitas Kesehatan

1) Ruang yang cukup untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik adalah dengan ukuran seluaas 6 meter persegi.

2) Ruang fasilitas kesehatan tersebut dan diperlengkapi dengan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan, namun petugas medis harus dapat menjangkau pasien atau peralatan tanpa harus melangkah, seperti: pasien, obat-obatan, Peralatan medis yang diperlukan, Telepon / intercom, tombol lampu dan lainnya.

3) Memastikan bahwa keempat sisi dari tempat tidur perawatan mudah untuk dilalui oleh petugas kesehatan untuk memudahkan pemeriksaan pasien.

4) untuk ruang perawatan sebaiknya berdekatan atau menggunakan kamar untuk perawatan lebih lanjut jika diperlukan.

Page 88: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 88

5) Lampu di atas meja periksa atau pengobatan harus memiliki minimal 750 lux, dan meja petugas medis setidaknya 300 lux. Dianjurkan untuk memiliki lampu operasi dengan lensa.

6) Dalam kasus luka bakar dan tumpahan bahan kimia, dari sudut pandang medis untuk dapat membilas pasien dengan air di meja pemeriksaan atau pengobatan. Hal ini memerlukan penutup lantai yang tahan air dan saluran pembuangan air di lantai.

Gambar 5. 2 Perlengkapan Ruang Perawatan

Ruang perawatan memerlukan perlengkapan yang sesuai untuk kondisi di laut. Beberapa hal harus dipertimbangkan, seperti:

1) Lemari untuk menyimpan obat dan peralatan lainnya harus memiliki keamanan yang memadai. Lemari sebaiknya menggunakan laci bukan tipe rak untuk penyimpanan obat-obatan, karena hal ini lebih jelas dalam penggunaan sehingga lebih efektif. Hal tersebut juga mempermudah kontrol dan isi ulang.

2) Ruang perawatan harus memuat:

a) Sebuah tempat tidur rumah sakit dengan tipe roda dan rem.

b) Lemari dengan laci cocok untuk menyimpan obat obatan di kapal

c) Meja kantor

d) Kursi

Page 89: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 89

e) Nakas

f) Meja periksa atau pengobatan dengan roda.

g) Buku rak untuk literatur medis

h) Lemari loker untuk pakaian tidur, handuk, pakaian medis dll

i) Loudspeaker telepon atau headset (panggilan nomor yang sama dengan fasilitas medis cadangan)

j) Alat komunikasi

3) Penggunaan label obat atau untuk peralatan lainnya sehingga memudahkan pencarian atau pengambilan.

4) Harus ada ruang yang cukup di sekitar keempat sisi tempat tidur pemeriksaan atau pengobatan untuk petugas medis bekerja.

5) Sebuah botol oksigen harus disimpan di dekat tempat tidur. Oksigen harus dipasang dan siap untuk digunakan dengan semua tabung dan perangkat hisap yang dapat diajangkau dengan mudah oleh pasien. Botol cadangan oksigen juga disiapkan pada ruang perawatan. Pemasangan unit konsentrasi oksigen adalah sebuah alternatif yang layak untuk dipertimbangkan

6) Pintu ke rumah sakit harus dapat dilihat secara jelas dan diberi label.

7) Apabila diperlukan untuk mengisolasi pasien yang menderita penyakit menular. Persyaratan ruang isolasi adalah:

a) Jika tidak ada ruang isolasi permanen, minimal harus ada rencana tertulis pemakaian ruang yang digunakan untuk kebutuhan tersebut.

b) Ruangan harus diberi label yang jelas ketika sedang digunakan sebagai bangsal isolasi.

c) Ketika memasuki ruangan, harus ada ruang untuk mengenakan / melepas pakaian steril pada masuk / keluar, untuk menghindari penyakit menular ke seluruh kapal.

d) Kabin harus memiliki akses langsung ke kamar mandi yang terpisah termasuk toilet dan wastafel.

e) Ukuran kabin dan fasilitas kebersihan yang menghubungkan harus tepat. Fasilitas ini akan berhubungan dengan ukuran kru, sesuai dengan

Page 90: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 90

peraturan. Penting untuk memperhatikan fakta jelas, bahwa pasien dengan ukuran yang sama, independen dari kapal dan ukuran awak. Akibatnya ukuran fasilitas akan tergantung pada berapa banyak pasien yang akan menerima perawatan pada saat yang sama, mengingat setiap pasien mendapat ruang yang cukup.

f) Untuk memudahkan membersihkan fasilitas agar tetap bersih. Dinding atau permukaan menggunakan bahan yang mudah dibersihkan.

g) Penutup lantai harus mudah untuk di bersihkan namun tidak licin.

h) Pisahkan alat makan, piring dan hidangan harus disediakan. Mereka juga harus dicuci secara terpisah dari hidangan lainnya. Mungkin layak untuk menggunakan alat makan sekali pakai.

i) Alas tempat tidur dan handuk terpisah untuk pasien yang terisolasi harus disediakan. Masalah lain yang paling kritis adalah ventilasi dan kemungkinan untuk membuat zona di-antara.

j) Perlengkapan dan peralatan harus sedemikian dibuat sehingga memenuhi persyaratan untuk kapal jenis tertentu dapat dipenuhi.

d. Cadangan fasilitas kesehatan darurat

Kemungkinan bahwa fasilitas kesehatan yang terdapat di kapal rusak, atau tidak bisa diakses karena kebakaran atau alasan lain. Pada tahap desain dan pelaksanaan, harus fasilitas medis darurat (fasilitas medis sekunder) di lokasi yang terpisah dengan fasilitas medis utama.

Sebuah ruang yang biasanya digunakan untuk tujuan lain, untuk dapat digunakan atau dirubah menjadi fasilitas medis darurat. Faktor-faktor berikut ini harus dipertimbangkan, seperti:

1) Area ruangan yang memadai

2) Jarak yang cukup dekat untuk mengangkat korban ke tempat pemindahan korban untuk penanganan selanjunya di darat.

3) Ruang yang cukup untuk pasien berbaring di tandu secara horisontal

Page 91: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 91

4) Pencahayaan yang cukup, sumber daya darurat yang memadai untuk peralatan medis.

5) Tempat untuk mencuci tangan dan air bersih

6) Loudspeaker telepon atau headset

7) Alat komunikasi nirkabel

8) Tempat penyimpanan seluruh peralatan yang digunakan dengan aman dan mudah diakses.

e. Isolasi

Penyebaran penyakit menular di kapal dapat dicegah atau setidaknya berkurang dengan mengisolasi pasien. Tujuan isolasi adalah untuk membatasi berbagai jenis penularan yang terjadi, seperti:

1) Kontak langsung, misal infeksi luka

2) Droplet penyebaran, misal influenza

3) Penyebaran melalui cairan, misal demam tipus demam dan diare menular

Terdapat 2 (dua) jenis isolasi yang dapat dilakukan dalam penanggulangan penyakit menular di kapal. Adapun jenis isolasi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Isolasi Ketat

Isolasi ketat digunakan terutama untuk penyakit yang menyebar melalui fekal-oral. Interaksi pasien dengan pasien atau orang lain harus dibatasi dan pasien tersebut harus dibawa ke fasilitas kesehatan di kapal atau ke kamar khusus.

Kamar khusus selain ruang fasilitas kesehatan harus ditempatkan di sudut kapal yang tenang dan hal-hal yang tidak diperlukan seperti: karpet dan jok dikeluarkan untuk memudahkan pembersihan dan desinfeksi.

Pasien sebaiknya dirawat oleh tenaga kesehatan atau awak kapal yang telah dilengkapi dengan pelatihan tentang kesehatan. Kunjungan oleh penumpang atau awak kapal lainnya tidak diizinkan. Dalam hal peralatan makan, sebaiknya digunakan peralatan sekali pakai. Jika hal ini tidak tersedia, peralatan tersebut harus direbus selama 20 menit setelah digunakan, demikian juga dengan seprai dan handuk harus direbus atau didisinfeksi.

Page 92: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 92

Feses dan urin harus dimasukkan ke dalam pispot atau botol dan dibuang di WC pembilasan khusus. Di pelabuhan, pihak yang berwenang akan memberikan instruksi untuk pembuangan.

Jarum dan benda tajam lain yang mungkin terinfeksi harus ditempatkan dalam wadah jarum untuk selanjutnya dibuang di pelabuhan. Mencuci tangan, baik oleh pasien dan perawat adalah prosedur yang paling efektif untuk mencegah penyebaran melalui fekal-oral

2) Standar isolasi

Pasien yang diidentifikasi terkena penyakit menular harus diisolasi di sebuah ruangan atau kamar khusus di kapal. Sedangkan dalam kasus penularan droplet, seperti: influenza dan infeksi pernafasan menular lainnya. Dianjurkan pasien memakai masker saat menyusui dan menerima kunjungan dari penumpang atau awak kapal jika diijinkan oleh petugas yang berwenang. Sedangkan aturan yang ketat untuk peralatan tidak berlaku pada jenis penyakit ini.

f. Perlengkapan

Banyak prosedur umum di RS memerlukan beberapa item yang berbeda dari peralatan dan obat. Sekalipun obat-obatan dengan baik terorganisir, mencari tiap jenis obat-obatan atau peralatan bisa membuang - buang waktu, dan ada risiko bahwa prosedur terganggu karena satu atau lebih item yang hilang. Peralatan dan perlengkapan medis yang harus dilengkapi di kapal adalah berikut:

1) vena akses / Infus

a) Desinfektan

b) Tissue untuk mencuci

c) Intravena kateter (Venflon)

d) jarum suntik 10 ml untuk pembilasan melewati katup

e) botol dengan larutan garam fisiologis

f) Needle (kuning) untuk aspirating larutan garam

g) Pita kuat

h) Kontainer dengan cairan infus (larutan garam fisiologis atau larutan Ringer)

i) Tabung set dengan ruang tetes

Page 93: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 93

2) Penutupan Luka

a) Desinfektan

b) Pencucian jaringan

c) steril cakupan bagi jaringan

d) anestesi (Keluaran: Xylocain, lidokain)

e) Needle (biru) untuk anaesthetizing

f) Needle (kuning) untuk aspirating anestesi

g) Jarum suntik 10 ml

h) jarum dengan benang terpasang

i) Jarum pemegang

j) Stapler

k) Bedah pinset

l) Gunting

m) Kasa untuk berpakaian

n) Tape

o) Staple remover

3) Perawatan luka

a) Desinfektan

b) Pencuci jaringan

c) Pinset bedah (forceps bergigi untuk pembedahan)

d) Tang Haemostat

e) Gunting

f) Scalpel

g) Mangkuk pembersih

h) Kain steril

i) Kasa spons

j) Sarung Tangan Karet

4) Assisted ventilasi

a) Guedel tabung saluran udara

b) Masker untuk wajah dan sambungan oksigen

c) Oksigen

Page 94: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 94

5) Kateterisasi

a) Kain steril

b) Sarung tangan karet

c) kompres steril

d) Kateter

e) Gel anestesi

f) Jarum suntik

g) Pinset

h) Mangkuk atau kantung kemih

g. Tenaga Medis

Di kapal penumpang sesuai dengan ukuran dan daerah pelayarannya harus tersedia seorang dokter dibantu oleh juru rawat, kamar perawatan dan perlengkapannya serta obat-obatan yang memenuhi syarat.

h. Pelatihan dan latihan

Konvensi internasional tentang Standar pelatihan, sertifikasi dan Watchkeeping untuk pelaut , seperti yang termuat dalam konvensi STCW Tahun 1978 dan direvisi Tahun 2000, menyatakan persyaratan minimum bagi pertolongan pertama dan pelatihan medis untuk para awak kapal.

Untuk memastikan bahwa keterampilan para awak kapal pada tingkat yang memuaskan dalam pertolongan pertama, disarankan bahwa awak kapal menjalani pelatihan penyegaran secara berkala. Demikian juga, setiap kapal harus memiliki rencana untuk pelatihan personil dalam cara menggunakan peralatan medis dan fasilitas medis dalam perawatan untuk orang sakit dan terluka. Adapun latihan tersebut mencakup, antara lain:

1) Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan.

2) Pemindahan pasien dari lokasi kecelakaan dengan menggunakan ke fasilitas kesehatan di kapal.

3) Prosedur untuk pemeriksaan medis dan pengobatan

4) Prosedur komunikasi untuk mencari saran dari dokter/ tenaga kesehatan di daratan melalui radio atau alat komunikasi lainnya

5) Penggunaan obat

6) Penggunaan alat kesehatan

Page 95: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 95

7) Evakuasi atau pemindahan korban dari fasilitas kesehatan ke geladak untuk evakuasi keluar dari kapal dengan menggunakan helikopter atau dengan cara lainnya.

8) Pemulihan dan perawatan pasien termasuk perawatan untuk hipotermia

J. RANCANGAN STANDAR INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH KAPAL PENUMPANG

Rancangan Standar ini memuat ketentuan jenis limbah dan instalasi yang harus dilakukan serta jenis perangkat yang dapat digunakan untuk instalasi pengelolaan limbah kapal penumpang.Rancangan standardisasi ini merupakan hasil kajian dari berbagai pedoman spesifikasi teknik pekerjaan yang ada. Pembahasan studi dilakukan dan/atau didasarkan pada berbagai sumber yang terkait dengan pembahasan Standardisasi

1. Ruang Lingkup

Standardisasi ini bertujuan menetapkan ketentuan dan persyaratan dari Instalasi Pengelolaan Limbah Kapal Penumpang. Standar ini diaplikasikan khusus dalam lingkungan kapal penumpang terhadap aspek-aspek kegiatan operasional kapal penumpang.

Standardisasi ini mencakup fasilitas instalasi pengelolaan limbah yang terdapat pada kapal penumpang untuk pengelolaan limbah kapal selama berlayar.

2. Acuan Normatif

International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, Consolidated Edition 2004

MARPOL (Marine Pollution) 1973/1978

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Tentang Perkapalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009, Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.008/20/9/Djpl–2012 Tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

Page 96: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 96

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 73/AP005/DRJD/2003 Tentang Persyaratan Pelayanan Minimal Angkutan Penyebrangan

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

3. Istilah dan Definisi

a. Standar Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan iptek serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

b. Pelabuhan

Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

c. Kapal

Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

d. Penumpang

Adalah seseorang yang hanya menumpang kapal laut, tetapi tidak termasuk awak yang mengoperasikan dan melayani moda transportasi.

e. Pelayanan

Suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan

f. Ruang penumpang

Ruang-ruang yang diperuntukkan bagian komodasi dan digunakan oleh para penumpang, tidak termasuk ruangan-

Page 97: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 97

ruangan untuk bagasi, perbekalan, makanan dan pos. Ruangan-ruangan yang terletak di bawah garis batas benaman yang digunakan untuk akomodasi dan digunakan oleh para awak kapal akan dianggap sebagai ruangan penumpang

g. Lama Pelayaran

Lama Pelayaran adalah selang waktu antara saat kapal meninggalkan pelabuhan untuk memulai pelayaran sampai kapal tiba di pelabuhan tempat pelayaran itu berakhir.

h. Garis Muat

Garis muat subdivisi yang terdalam adalah garis air pada keadaan sarat terbesar yang diizinkan oleh persyaratan sub divisi.

i. Panjang Kapal

Panjang kapal adalah panjang yang diukur antara garis tegak lurus diujung garis muat sub divisi yang terdalam.

j. Geladak Antara Atas

Geladak antara atas adalah geladak di bawah geladak cuaca atau di kapal dengan bukaan lambung, geladak di bawah geladak atas.

k. Geladak Antara Bawah

Geladak antara bawah adalah geladak di bawah geladak antara atas

l. Isi Kotor Ruangan

Isi kotor ruangan adalah isi yang diukur antara geladak dan antara permukaan gading-gading atau lapisan-lapisan pada lambung kapal

m. Difinisi – difinisi

1) Sampah adalah semua jenis sisa makanan dari atas kapal dan sisa operasional tidak termasuk ikan segar dan bagian – bagian lainnya, yang dihasilkan selama pengoperasian kapal secara normal yang diharuskan dibuang secara terus menerus atau secara berkala kecuali zat – zat yang mana telah dicantumkan dalam aturan – aturan lainnya pada konvensi terakhir.

2) Daerah khusus adalah wilayah laut karena alasan – alasan teknis yang diakui sehubungan dengan oseanografi dan ekologi serta sifat – sifat khusus lalu lintasnya, penerapan

Page 98: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 98

cara – cara khusus yang mengikat dalam hal pencegahan pencemaran laut oleh sampah.

3) Limbah adalah sisa suatu usaha dan /atau kegiatan.Pada instalasi pengelolaan limbah penumpang kapal perlu dibedakan jenis-jenis dari limbah tersebut. Mengingat sifat dari limbah yang dibedakan disini adalah sebagai berikut :

a) Limbah cair

Berasal dari limbah kotoran dari mandi, cuci, toilet.dll penumpang

b) Limbah padat

Berasal dari sampah-sampah makanan, pembungkus makanan dll penumpang.

4. Ketentuan dan Persyaratan

Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam standar dan spesifikasi Standar Instalasi Pengelolaan Limbah Kapal Penumpang, memuat :

a. Ketentuan

1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah dan bahan lain dari pengoperasian kapal ke perairan.

2) Limbah sebagaimana dimaksud meliputi :

a) Sisa minyak kotor

b) Sampah; dan

c) Kotoran manusia

3) Bahan lain sebagaimana dimaksud meliputi :

a) Air balas;

b) Bahan kimia berbahaya dan beracun; dan

c) Bahan yang mengandung zat perusak ozon.

d) Limbah dan bahan lain sebagaimana dimaksud harus wajib ditampung di kapal dan dipindahkan ke fasilitas penampungan yang ada di pelabuhan atau terminal khusus

e) Limbah dan bahan lain yang ada di kapal sebagaimana dimaksud hanya dapat dibuang ke perairan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 99: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 99

f) Persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi :

(1) Jarak pembuangan;

(2) Volume pembuangan; dan

(3) Kualitas buangan.

g) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuangan limbah dan bahan lain yang ada di kapal diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

b. Instalasi

1) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu wajib dilengkapi peralatan pencegahan dan bahan penanggulangan pencemaran dikapal

2) Peralatan pencegahan pencemaran untuk kapal dengan jenis dan ukuran tertentu

a) Untuk kapal dengan ukuran GT 100 (seratus Gross Tonnage) atau lebih dan/atau ukuran mesin penggerak utama 200 HP (dua ratus horse power) atau lebih paling sedikit harus memiliki peralatan pencegahan pencemaran oleh minyak yang meliputi :

(1) Peralatan pemisah air dan minyak (oily water separator);

(2) Tangki penampungan minyak kotor (sludge tank);

(3) Standar sambungan pembuangan (standard discharge connection);

b) Untuk kapal yang memuat bahan cair beracun paling sedikit harus memiliki peralatan pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun yang meliputi :

(1) Pompa stripping; dan

(2) Tangki endap (slop tank);

c) Untuk kapal dengan pelayar 15 (lima belas) orang atau lebih harus memiliki peralatan pencegahan pencemaran oleh kotoran yang meliputi:

(1) Alat pengolah kotoran;

(2) Alat penghancur kotoran; dan / atau

(3) Tangki penampung kotoran dan sambungan pembuangan standar.

Page 100: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 100

d) Untuk setiap kapal paling sedikit harus memiliki peralatan pencegahan pencemaran oleh sampah yang meliputi :

(1) Bak penampungan sampah; dan

(2) Penandaan;

e) Untuk kapal dengan ukuran GT 400 (empat ratus Gross Tonnage :) atau lebih paling sedikit harus memiliki peralatan pencegahan pencemaran udara yang meliputi:

(1) Penyaringan gas buang; dan

(2) Peralatan system pendingin dan pemadaman kebakaran yang tidak menggunakan bahan perusak lapisan ozon.

(3) Peralatan pencegahan dan bahan penanggulangan pencemaran untuk kapal dengan jenis dan ukuran tertentu sebagaimana dimaksud meliputi :

(a) Alat pelokalisir minyak;

(b) Alat penghisap minyak;

(c) Bahan penyerap minyak; dan

(d) Bahan pengurai minyak.

(e) Peralatan pencegahan dan bahan sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar teknis peralatan pencegahan dan bahan penanggulangan pencemaran yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Perangkat Instalasi

1) Teknologi pengolahan limbah ramah lingkungan harus tersertifikasi, bebas resiko, ekonomis, hemat air, dan memberikan kenyamanan bagi penumpang.

2) Teknologi pengolahan biologis standar menggunakan organisme biologis untuk mengolah limbah.Selain itu terdapat juga teknologi bioreaktor membran yang dapat dilengkapi dengan elektrokoagulator.

3) Pengolahan limbah yang ramah lingkungan lainnya adalah dengan separator minyak yang dilengkapi dengan vakum.Sistem ini tepat digunakan pada kapal kecil dengan 10 orang penumpang.

Page 101: HASIL ANALISIS DAN BAB V PEMBAHASAN - …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000241...produsen dengan komposisi yang seimbang satu sama lain. Berdasarkan Undang-undang

V - 101

4) Penggunaan food waste disposer pada kapal dapat meningkatkan kehigienisan dapur kapal. Umumnya alat ini dilengkapi dengan motor berdaya ¾ hp dan alat pemotong.

5) Food waste disposer pada kapal umumnya mampu menampung sampah makanan dari 300 porsi makanan tiap harinya.

6) Pembuangan limbah kapal dengan destruksi termal menggunakan api plasma. Limbah organik dan sampah padat lainnya diangkut oleh injektor dengan tekanan udara ke dalam suatu tempat yang kemudian dikenai api plasma sehingga terjadi reaksi gasifikasi termal pada limbah tersebut.