hasil pra musrenbangnas 2015 perkuatan kedaulatan pangan

HASIL PRA MUSRENBANGNAS 2015 PERKUATAN KEDAULATAN PANGAN

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Jakarta, 28 April 2015

KEMENTERIAN PERENCANAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ISI PAPARAN

I.   ARAH KEBIJAKAN II.   LINGKUP SASARAN NAWACITA DAN

K/L YANG BERKONTRIBUSI III.  HASIL PEMBAHASAN PRA-‐

MUSRENBANGNAS IV. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

2

I. ARAH KEBIJAKAN

3

INDIKATOR 2014 (baseline) 2016 2019

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan

-‐ Produksi padi (juta ton) 70,6 75,3 82,0

-‐ Produksi jagung (juta ton) 19,13 21,0 24,1

-‐ Produksi kedelai (juta ton) 0,92 1,4 2,6

-‐ Produksi gula (juta ton) 2,6 2,8 3,8

-‐ Produksi daging sapi (ribu ton) 452,7 506,2 755,1

-‐ Produksi ikan (juta ton) 12,4 14,8 18,8

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:

-‐ Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)

8,9 9,89 9,89

-‐ Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)

2,71 5,71 3,01

-‐ Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)

189,75 304,75 304,75

-‐ Pembangunan waduk)* 21

8 waduk baru dan

rehabilitasi 3 Waduk

49

ARAH KEBIJAKAN 1.  Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai untuk

mencapai swasembada dan peningkatan produksi protein hewani daging dan Gula : (i) pencetakan sawah baru 200 ribu ha; (ii) perluasan areal tanam dan penerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai 800 ribu ha; (iii) penyaluran bantuan budidaya padi dan jagung 500 ribu ha; (iv) pengadaan alat dan mesin pertanian 7.308 unit; (v) pengembangan 10 agroscience park dan 20 agrotechno park; (vi) penyaluran bantuan/subsidi pupuk; pengembangan 20 kawasan sentra perikanan; pengembangan pelabuhan perikanan; (vii) pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha tani 500 ribu ha, pembangunan layanan irigasi dan rehabilitasi irigasi 635 ribu ha, pembangunan 29 waduk.

2.  Stabilisasi harga dan pasokan pangan : (i) penyediaan cadangan beras pemerintah; (ii) pemantauan dan pengendalian harga pangan; (iii) pengendalian impor pangan melalui penegakan regulasi; (iv) peningkatan akses masyarakat terhadap pangan (Raskin).

3.  Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat : (i) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di 4.600 desa; (ii) penguatan pengawasan keamanan pangan; (iii) pengembangan kawasan mandiri pangan; (iv) promosi, advokasi dan kampanye untuk konsumsi ikan.

4.  Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan : (i) pengembangan asuransi pertanian; (ii) pengembangan benih yang adaptif terhadap perubahan iklim; (iii) pengendalian organisme penggangu tanaman dan penyakit hewan; (iv) penyaluran bantuan pangan pada saat terjadi bencana alam.

* Kumulatif 5 tahun

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN

4

II. LINGKUP SASARAN NAWACITA DAN K/L PELAKSANA

5

KEGIATAN DALAM RPJMN 2015-‐2019 -‐ NAWACITA

6

1)  Perluasan 1 juta ha lahan sawah baru 2)  Perluasan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa 3)  Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi 4)  Pembangunan pasar 5)  Penyediaan kapal pengangkut ternak 6)  Pengendalian konversi lahan 7)  Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar 8)  1.000 Desa Mandiri Benih 9)  Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di Kap sentra produksi 10)  Bank Pertanian dan UMKM 11)  Peningkatan kemampuan petani 12)  Pengendalian impor pangan 13)  Reforma agraria 9 juta ha 14)  1.000 Desa Pertanian Organik 15)  Peningkatan produksi ikan dan garam 16)  Pembangunan 49 Waduk Baru

KEGIATAN 2016 DAN K/L PELAKSANA

7

KEGIATAN SASARAN a.l: K/L

Peningkatan Produksi padi, jagung, kedelai, daging sapi, gula, cabai dan bawang merah

•  Perluasan areal tanam dan penerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai 800 ribu ha •  Penyaluran bantuan budidaya padi dan jagung 500 ribu ha •  Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian 7.308 unit •  Penyaluran subsidi pupuk •  Pengembangan areal tanaman tebu 40 ribu ha •  Pengembangan bibit ternak potong 500 ribu ekor •  Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah 4.600 ha •  Dukungan pembiayaan dan penguatan kelompok

• Kementan • Kemen Kop UKM

Peningkatan Produksi Ikan dan Garam

•  Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan 22 unit •  Pembangunan kapal ikan > 30 GT 35 unit dan 10-‐30 GT 237 unit •  Pengembangan perbenihan 540 unit dan benih induk unggul •  Pembangunan sarana dan prasarana budidaya air tawar, air payau, mina politan dan tambak •  Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha garam

• KKP

Perluasan sawah baru •  Pencetakan areal sawah baru 200 ribu ha • Kementan

Pembangunan infrastruktur pertanian •  Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air di tingkat usaha tani, termasuk didalamnya perbaikan irigasi 500 ribu ha

•  Pengembangan dan reahabiliatsi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak 236 ribu ha •  Pembangunan waduk 29 buah •  Rehabilitasi layanan jaringan irigasi permukaan 322 ribu ha •  Pembangunan gudang dan fasilitas pengolahan hasil pertanian 392 unit

• Kementan

• Kemen PU & PR

• Kemen PU & PR • Kemen PU & PR • Kementan

Reforma Agraria •  i IP4T (Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah); redistribusi lahan, dan Prona

•  Penyediaan lahan pangan dari lahan HPK

• Kemen ATR • Kemen LHK

Pembangunan Desa Mandiri benih •  Pemantapan pembangunan 1.000 desa mandiri benih (sudah dimulai tahun 2015) •  Pengawasan dan serti\ikasi benih

• Kementan

Perluasan pertanian lahan kering di luar Jawa dan Bali

•  Perluasan tanaman hortikultura, perkebunan dan tanaman hijau makanan ternak di lahan kering 250 ribu ha

• Kementan

Pengembangan Pertanian Organik •  Pengembangan pertanian organik berbasis tanaman buah, sayur, dan perkebunan 75 dea •  Pengembangan System Rice of Intensi\ication (SRI) 250 ribu ha

• Kementan

• Kementan

Pembangunan pasar tradisional •  Pembangunan pasar tradisional tipe A & B 220 unit • Kemendag

III. HASIL PEMBAHASAN PRA-‐MUSRENBANGNAS

8

9

1.  Kegiatan utama yang dibahas di dalam Forum Pra Musrenbangnas ini mencakup: (1) Perluasan 1 juta ha lahan sawah baru; (2) Perluasan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa; (3) Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi; (4) Pembangunan pasar; (5) Pengendalian konversi lahan; (6) Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar; (7) 1.000 Desa Mandiri Benih; (8) Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di Kap sentra produksi; (9) Peningkatan kemampuan petani (di antaranya melalui ATP, ASP); (10) Reforma agraria 9 juta ha; (11) 1.000 Desa Pertanian Organik; (12) Pembangunan 49 Waduk Baru.

2.  Adapun untuk Kegiatan Pembentukan Bank Pertanian dan UMKM dalam bentuk penyampaian rencana penyusunan oleh Pemerintah Pusat; dan Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan dan Garam dibahas di Kelompok Agenda KemariKman

3.  Forum Pra Musrenbangnas dihadiri perwakilan 33 prov (diluar DKI) dan perwakilan KL (Kementan, KemenPU Pera, Kemendag, Kemen ATR, KemenKop UKM, KemenLHK) à Telah dapat menyepakaK target dan lokus kegiatan pada masing-‐masing provinsi.

§ Untuk hasil kesepakan > target awal RKP maka perlu dibahas alokasi pendanaannya.

§  Terdapat kegiatan yang masih perlu dibahas lebih lanjut di dalam forum Rapat Koordinasi Kementerian.

BUTIR KESEPAKATAN

3.  Total anggaran yang disepakaK mencapai Rp. 8.057,12 Milyar dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp. 284,1 Milyar untuk tambahan pembangunan gudang dan fasilitas pengolahan panen, tambahan areal cetak sawah, opKmalisasi, dan kesuburan lahan, tambahan Desa Mandiri Benih, Desa Pertanian Organik (SRI).

4.  Beberapa masukan/catatan yang diberikan Pemerintah daerah di antaranya terkait:

a.  Sinkronisasi kegiatan di daerah dengan K/L (menu kegiatan di dalam aplikasi e-‐musrenbang)

b.  Payung hukum: insenKf petani; bank pertanian c.  Kewenangan pusat-‐daerah. Misal. penetapan lahan pangan

berkelanjutan; jaringan irigasi. d.  Penyesuaian unit cost untuk perluasan sawah dan irigasi,

terutama di wilayah Kmur Indonesia.

10

REKAP TARGET

11

NO KEGIATAN TARGET RPJMN/RKP KESEPAKATAN LOKASI

1 Perluasan 1 juta ha lahan sawah baru

200.000 ha 215.246 ha 28 prov

2 Perluasan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa

250.000 ha 215.575 ha

12 prov

3 Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi

500.000 ha 605.698 ha 26 prov

4 • Pembangunan 49 Waduk Baru • Peningkatan dan rehabilitasi irigasi primer-‐sekunder

• 8 waduk • Peningkatan dan rehabilitasi irigasi primer-‐sekunder

Usulan Pemda dan KL telah sesuai telah dibahas di Rakortek KemenPU Pera (8 waduk)

5 prov

5 Pembangunan pasar • Pasar Rakyat : 100 Tipe A; 120 Tipe B oleh Kemendag

207 pasar 32 prov

6 Pengendalian konversi lahan • Audit lahan 225 paket 33 prov

REKAP TARGET

12

NO KEGIATAN TARGET RPJMN/RKP KESEPAKATAN LOKASI

7 Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar

OpKmasi dan pemulihan kesuburan 275.000 ha lahan

302.070 ha 32 prov

8 1.000 Desa Mandiri Benih 2015: Pembangunan 1000 desa mandiri benih 2016: Pengawalan dan pendampingan

1.056 desa 33 prov

9 Peningkatan kemampuan petani (di antaranya melalui ATP, ASP)

10 ASP, 20 ATP Belum sempat dibahas. Untuk lokasi ASP ATP masih perlu disepakaK dengan Pem Prov dan Kab

10 Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di Kap sentra produksi

392 unit gudang dan fasilitas pengolahan

654 unit (gudang dan fasilitas pengolahan)

33 prov

11 Reforma agraria 9 juta ha Inventarisasi P4T: 2,5 juta bidang; Redistribusi tanah 1,1 juta bidang

IP4T=186.678 bidang; redistribusi=117.550 bidang; prona=742.084 bidang

22 prov

12 1.000 Desa Pertanian Organik

• 250.000 ha SRI 145.760 ha SRI 23 prov

13

PROVINSI Perluasan areal sawah baru Rancangan

RKP Kesepakatan

SUMATERA 55.700 49.017 Aceh 10.500 10.500 Sumatera Utara 1.600 1.100 Sumatera Barat 1.500 500 Riau 3.800 1.035 Jambi 10.000 5.000 Sumatera Selatan 9.300 10.000 Bengkulu 900 5.000 Lampung 4.500 5.282 Kep. Bangka Belitung 13.000 10.000 Kepulauan Riau 600 600 JAWA 800 4.000 DKI Jakarta - Jawa Barat 800 4.000 Jawa Tengah - DI Yogyakarta - Jawa Timur - Banten - BALI - NUSA TENGGARA 22.400 44.400 Bali - Nusa Tenggara Barat 13.000 8.500 Nusa Tenggara Timur 9.400 35.900

PROVINSI Perluasan areal sawah baru

Rancangan RKP Kesepakatan

KALIMANTAN 58.850 58.850 Kalimantan Barat 21.500 21.500 Kalimantan Tengah 20.350 20.350 Kalimantan Selatan 8.000 8.000 Kalimantan Timur 5.500 5.500 Kalimantan Utara 3.500 3.500 SULAWESI 50.250 44.904 Sulawesi Utara 1.300 1.660 Sulawesi Tengah 15.000 13.500 Sulawesi Selatan 16.500 7.000 Sulawesi Tenggara 12.500 12.644 Gorontalo 1.850 7.000 Sulawesi Barat 3.100 3.100 MALUKU - PAPUA 12.000 14.075 Maluku 1.500 4.000 Maluku Utara 1.700 2.100 Papua Barat 2.600 1.775 Papua 6.200 6.200 INDONESIA 200.000 215.246

• Cetak sawah akan dilakukan di 11 dari 15 prov sentra produksi padi, dan 17 di luar prov sentra à memperkuat distribusi padi/beras di luar daerah sentra.

• Perlu segera mempersiapkan langkah-langkah, khususnya alokasi pendanaan, penyusunan SID, ketersediaan air, petani, dan status lahan clear

1. Perluasan Areal Sawah Baru (ha)

14

2. Perluasan pertanian lahan kering (ha) NO

PROVINSI

Perluasan Pertanian Lahan Kering


SUMATERA 61.590 57.240 1 Aceh 19.200,00 17.050,00 2 Sumatera Utara 5.650,00 5.450,00 3 Sumatera Barat 5.820,00 5.220,00 4 Riau 2.600,00 2.300,00 5 Jambi 3.590,00 3.390,00 6 Sumatera Selatan 3.850,00 3.650,00 7 Bengkulu 4.660,00 4.560,00 8 Lampung 10.850,00 10.650,00 9 Kep. Bangka Belitung 4.520,00 4.320,00 10 Kepulauan Riau 850,00 650,00 JAWA 25.935 21.765 11 DKI Jakarta -‐ -‐ 12 Jawa Barat 9.470,00 8.000,00 13 Jawa Tengah 2.765,00 1.965,00 14 DI Yogyakarta 1340 1140 15 Jawa Timur 10.050,00 8.650,00 16 Banten 2.310,00 2.010,00 BALI -‐ NT 21.660 17.460 17 Bali 1.950,00 1.250,00 18 Nusa Tenggara Barat 5.260,00 4.260,00 19 Nusa Tenggara Timur 14.450,00 11.950,00

NO PROVINSI

Perluasan Pertanian Lahan Kering


KALIMANTAN 18.300 15.900 20 Kalimantan Barat 8.750,00 8.150,00 21 Kalimantan Tengah 3.150,00 2.950,00 22 Kalimantan Selatan 3.250,00 2.950,00 23 Kalimantan Timur 1.000,00 800,00 24 Kalimantan Utara 2.150,00 1.050,00 SULAWESI 94.490 88.840 25 Sulawesi Utara 4.350,00 3.850,00 26 Sulawesi Tengah 9.450,00 8.550,00 27 Sulawesi Selatan 31.090,00 27.940,00 28 Sulawesi Tenggara 34.525,00 34.525,00 29 Gorontalo 3.825,00 3.225,00 30 Sulawesi Barat 11.250,00 10.750,00 MALUKU -‐ PAPUA 28.025 14.370 31 Maluku 4.180,00 -‐ 32 Maluku Utara 3.920,00 3.920,00 33 Papua Barat 10.450,00 10.450,00 34 Papua 9.475,00 -‐ INDONESIA 250.000 215.575

• Perluasan pertanian lahan kering akan diarahkan untuk hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

• Masih perlu dibicarakan untuk memenuhi target 250 ribu ha.

3. Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi

15

NO PROVINSI

Pengembangan jaringan irigasi dan opKmasi air di Kngkat usaha tani (termasuk perbaikan irigasi)


SUMATERA 119.000 197.444 1 Aceh 12.000 25.000 2 Sumatera Utara 25.000 25.000 3 Sumatera Barat 20.000 20.000 4 Riau 16.000 8.700 5 Jambi 5.000 24.000 6 Sumatera Selatan 24.000 40.070 7 Bengkulu 2.000 8.000 8 Lampung 11.000 42.674

9 Kepulauan Bangka Belitung 4.000 4.000

10 Kepulauan Riau -‐ -‐ JAWA 227.600 227.600 11 DKI Jakarta -‐ -‐ 12 Jawa Barat 66.000 66.000 13 Jawa Tengah 64.000 64.000 14 DI Yogyakarta 3.600 3.600 15 Jawa Timur 86.000 86.000 16 Banten 8.000 8.000

NO PROVINSI

Pengembangan jaringan irigasi dan opKmasi air di Kngkat usaha tani (termasuk perbaikan irigasi)


BALI -‐ NT 24.400 53.900 17 Bali 5.000 5.000 18 Nusa Tenggara Barat 13.000 13.000 19 Nusa Tenggara Timur 6.400 35.900 KALIMANTAN 98.000 64.050 20 Kalimantan Barat 19.000 19.000 21 Kalimantan Tengah 47.000 24.650 22 Kalimantan Selatan 27.000 15.400 23 Kalimantan Timur 4.000 4.000 24 Kalimantan Utara 1.000 1.000 SULAWESI 24.000 49.404 25 Sulawesi Utara -‐ 6.160 26 Sulawesi Tengah 10.000 13.500 27 Sulawesi Selatan 6.000 7.000 28 Sulawesi Tenggara 5.000 12.644 29 Gorontalo 1.000 7.000 30 Sulawesi Barat 2.000 3.100 MALUKU -‐ PAPUA 7.000 13.300 31 Maluku 1.000 4.000 32 Maluku Utara 1.000 2.100 33 Papua Barat 1.000 1.000 34 Papua 4.000 6.200 INDONESIA 500.000 605.698

Mencakup kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat usahatani (tersier) à perlu disinkronkan kembali dengan lokasi cetak sawah dan pembangunan/rehab jaringan primer dan sekunder yang ada.

4. Pembangunan Waduk

Prov. Sulawesi Utara: Waduk Kuwil Kawangkoan

Prov. NTT: Waduk Kolhua

Prov. Banten: Waduk Sindangheula

Prov. Aceh: Waduk Rukoh

Prov. Jawa Barat: 1.  Waduk Ciawi 2.  Waduk Sukamahi 3.  Waduk Cipanas

Prov. Lampung: Waduk Sukoharjo

•  Rencana kegiatan pembangunan irigasi dan waduk telah sesuai dengan usulan daerah dan Kemen PU Pera

•  Volume dan kegiatan tetap

5. Pembangunan pasar

17

PROVINSI Kesepakatan SUMATERA 59 1 Aceh 2 Sumatera Utara 11 3 Sumatera Barat 7 4 Riau 7 5 Jambi 4 6 Sumatera Selatan 7 7 Bengkulu 4 8 Lampung 6 9 Kepulauan Bangka Belitung 6 10 Kepulauan Riau 7 JAWA 41 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 12 13 Jawa Tengah 12 14 DI Yogyakarta 4 15 Jawa Timur 10 16 Banten 3 BALI -‐ NUSA TENGGARA 18 17 Bali 7 18 Nusa Tenggara Barat 5 19 Nusa Tenggara Timur 6

PROVINSI Kesepakatan

KALIMANTAN 26 20 Kalimantan Barat 6 21 Kalimantan Tengah 8 22 Kalimantan Selatan 3 23 Kalimantan Timur 4 24 Kalimantan Utara 5 SULAWESI 42 25 Sulawesi Utara 7 26 Sulawesi Tengah 6 27 Sulawesi Selatan 12 28 Sulawesi Tenggara 6 29 Gorontalo 6 30 Sulawesi Barat 5 MALUKU -‐ PAPUA 21 31 Maluku 4 32 Maluku Utara 5 33 Papua Barat 4 34 Papua 8 INDONESIA 207

6. Pengendalian konversi lahan

18

PROVINSI

AUDIT


SUMATERA 67 67 Aceh 8 8 Sumatera Utara 11 11 Sumatera Barat 8 8 Riau 5 5 Jambi 6 6 Sumatera Selatan 9 9 Bengkulu 4 4 Lampung 10 10 Kepulauan Bangka Belitung 3 3 Kepulauan Riau 3 3 JAWA 69 69 DKI Jakarta -‐ -‐ Jawa Barat 15 15 Jawa Tengah 24 24 DI Yogyakarta 3 3 Jawa Timur 23 23 Banten 4 4 BALI -‐ NUSA TENGGARA 16 16 Bali 4 4 Nusa Tenggara Barat 6 6 Nusa Tenggara Timur 6 6

PROVINSI AUDIT


KALIMANTAN 29 29 Kalimantan Barat 8 8 Kalimantan Tengah 6 6 Kalimantan Selatan 9 9 Kalimantan Timur 5 5 Kalimantan Utara 1 1 SULAWESI 32 32 Sulawesi Utara 4 4 Sulawesi Tengah 4 4 Sulawesi Selatan 3 3 Sulawesi Tenggara 5 5 Gorontalo 3 3 Sulawesi Barat 13 13 MALUKU -‐ PAPUA 12 12 Maluku 3 3 Maluku Utara 3 3 Papua Barat 4 4 Papua 2 2 INDONESIA 225 225

Audit lahan merupakan salah satu langkah untuk mengendalikan konversi lahan, untuk itu dibutuhkan kerjasama antara Pem Pusat dan Pem Prov/Kab serta langkah pengawalan di tingkat lapangan.

7. Pemulihan kualitas kesuburan lahan

19

NO PROVINSI

OpKmasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan

Lahan Rancangan

RKP Kesepakatan

SUMATERA 86.000 106.990 1 Aceh 15.000 15.000 2 Sumatera Utara 12.000 12.000 3 Sumatera Barat 12.000 10.700 4 Riau 5.000 3.500 5 Jambi 8.000 8.000 6 Sumatera Selatan 14.000 19.090 7 Bengkulu 5.000 6.000 8 Lampung 14.000 28.500 9 Kep Bangka Belitung 1.000 4.000 10 Kepulauan Riau -‐ 200 JAWA 62.000 62.000 11 DKI Jakarta -‐ -‐ 12 Jawa Barat 18.000 18.000 13 Jawa Tengah 18.000 18.000 14 DI Yogyakarta 1.000 1.000 15 Jawa Timur 20.000 20.000 16 Banten 5.000 5.000 BALI -‐ NT 28.000 13.000 17 Bali 5.000 5.000

18 Nusa Tenggara Barat 15.000 belum dibahas

19 Nusa Tenggara Timur 8.000 8.000

NO PROVINSI

OpKmasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan

Lahan Rancangan

RKP Kesepakatan

KALIMANTAN 35.000 50.135 20 Kalimantan Barat 14.000 24.185 21 Kalimantan Tengah 4.000 8.950 22 Kalimantan Selatan 10.000 10.000 23 Kalimantan Timur 4.000 4.000 24 Kalimantan Utara 3.000 3.000 SULAWESI 54.000 58.320 25 Sulawesi Utara 6.000 7.670 26 Sulawesi Tengah 8.000 9.650 27 Sulawesi Selatan 26.000 26.000 28 Sulawesi Tenggara 4.000 5.000 29 Gorontalo 6.000 6.000 30 Sulawesi Barat 4.000 4.000 MALUKU -‐ PAPUA 10.000 11.625 31 Maluku 3.000 3.000 32 Maluku Utara 3.000 4.625 33 Papua Barat 1.000 1.000 34 Papua 3.000 3.000 INDONESIA 275.000 302.070

20

PROVINSI

Pemantapan pembangunan 1.000 desa mandiri benih

(penguatan penangkar benih)


SUMATERA 321 377 Aceh 40 100 Sumatera Utara 46 46 Sumatera Barat 60 60 Riau 25 25 Jambi 25 25 Sumatera Selatan 50 50 Bengkulu 25 21 Lampung 40 40 Kepulauan Bangka Belitung 10 10 Kepulauan Riau -‐ -‐ JAWA 197 197 DKI Jakarta -‐ -‐ Jawa Barat 55 55 Jawa Tengah 55 55 DI Yogyakarta 15 15 Jawa Timur 55 55 Banten 17 17 BALI -‐ NUSA TENGGARA 90 90 Bali 20 20 Nusa Tenggara Barat 35 35 Nusa Tenggara Timur 35 35

PROVINSI Pemantapan pembangunan 1.000 desa

mandiri benih (penguatan penangkar benih)


KALIMANTAN 152 152 Kalimantan Barat 45 45 Kalimantan Tengah 30 30 Kalimantan Selatan 40 40 Kalimantan Timur 27 27 Kalimantan Utara 10 10 SULAWESI 175 175 Sulawesi Utara 28 28 Sulawesi Tengah 30 30 Sulawesi Selatan 50 50 Sulawesi Tenggara 25 25 Gorontalo 20 20 Sulawesi Barat 22 22 MALUKU -‐ PAPUA 65 65 Maluku 16 16 Maluku Utara 15 15 Papua Barat 16 16 Papua 18 18 INDONESIA 1.000 1.056

Desa Mandiri Benih yang akan dibangun adalah 1000 desa. Namun, terdapat tambahan dari Aceh sebanyak 60 desa dan pengurangan dari Bengkulu sebanyak 4 desa sehingga jumlah Desa Mandiri Benih menjadi 1.056 desa.

8. Desa Mandiri Benih

21

PROVINSI Peternakan


KALIMANTAN 14 18 Kalimantan Barat 2 2 Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan 6 6 Kalimantan Timur 4 4 Kalimantan Utara 2 6 SULAWESI 19 78 Sulawesi Utara 1 12 Sulawesi Tengah 3 9 Sulawesi Selatan 12 31 Sulawesi Tenggara 1 13 Gorontalo 8 Sulawesi Barat 2 5 MALUKU -‐ PAPUA 2 21 Maluku 1 3 Maluku Utara 6 Papua Barat 4 Papua 1 8 INDONESIA 122 392

PROVINSI Peternakan


SUMATERA 27 99 Aceh Sumatera Utara 6 18 Sumatera Barat 6 26 Riau 6 14 Jambi 3 11 Sumatera Selatan 2 9 Bengkulu 2 Lampung 2 21 Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau JAWA 48 123 DKI Jakarta Jawa Barat 9 20 Jawa Tengah 13 46 DI Yogyakarta 3 14 Jawa Timur 15 36 Banten 8 7 BALI -‐ NUSA TENGGARA 12 53 Bali 3 18 Nusa Tenggara Barat 9 22 Nusa Tenggara Timur 13

Desa Mandiri Benih (Peternakan)

9. Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di Kap sentra produksi

22

PROVINSI Kesepakatan

SUMATERA 191 1 Aceh 22 2 Sumatera Utara 23 3 Sumatera Barat 24 4 Riau 24 5 Jambi 24 6 Sumatera Selatan 23 7 Bengkulu 13 8 Lampung 23

9 Kepulauan Bangka Belitung 13

10 Kepulauan Riau 2 JAWA 102 11 DKI Jakarta 12 Jawa Barat 29 13 Jawa Tengah 25 14 DI Yogyakarta 9 15 Jawa Timur 21 16 Banten 18 BALI -‐ NT 67 17 Bali 21 18 Nusa Tenggara Barat 22 19 Nusa Tenggara Timur 24

PROVINSI Kesepakatan KALIMANTAN 68 20 Kalimantan Barat 17 21 Kalimantan Tengah 16 22 Kalimantan Selatan 18 23 Kalimantan Timur 15 24 Kalimantan Utara 2 SULAWESI 155 25 Sulawesi Utara 27 26 Sulawesi Tengah 31 27 Sulawesi Selatan 29 28 Sulawesi Tenggara 24 29 Gorontalo 19 30 Sulawesi Barat 25 MALUKU -‐ PAPUA 71 31 Maluku 22 32 Maluku Utara 7 33 Papua Barat 17 34 Papua 25 INDONESIA 654

Pembangunan gudang dan fasilitas pengolahan ditujukan untuk komoditas TP, horti, kebun, dan peternakan

10. Reforma Agraria 9 juta Ha Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Provinsi Redistribusi Lahan IP4T PRONA

SUMATERA 6.500 -‐ 237.521 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat 2.000 30.077 Riau 22.900 Jambi Sumatera Selatan 62.177 Bengkulu Lampung 4.500 119.057 Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau 3.310 JAWA 25.250 75.178 259.246 DKI Jakarta Jawa Barat 20.000 50.000 102.086 Jawa Tengah 1.500 4.178 106.000 DI Yogyakarta 150 20.000 35.000 Jawa Timur Banten 3.600 1.000 16.160 BALI -‐ NUSA TENGGARA -‐ 1.000 13.000 Bali 1.000 13.000 Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Provinsi Redistribusi Lahan IP4T PRONA

KALIMANTAN -‐ -‐ 82.767 Kalimantan Barat 24.650 Kalimantan Tengah 25.454 Kalimantan Selatan 31.713 Kalimantan Timur 550 Kalimantan Utara 400 SULAWESI 66.800 63.000 105.650 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan 25.000 20.000 48.300 Sulawesi Tenggara 20.000 20.000 39.100 Gorontalo 13.300 13.000 8.200 Sulawesi Barat 8.500 10.000 10.050 MALUKU -‐ PAPUA 19.000 47.500 43.900 Maluku Maluku Utara 5.000 2.500 23.200 Papua Barat 4.000 20.000 10.700 Papua 10.000 25.000 10.000 INDONESIA 117.550 186.678 742.084

§  Rencana kegiatan tersebut masih tentatif dan memerlukan kerjasama dengan Pem Provinsi dan Kabupaten. §  Untuk provinsi yang kosong belum disampaikan oleh Kemen ATR

11. Desa Pertanian Organik

•  Desa pertanian Organik melipuK : (i) Pertanian organik berbasis horKkultura, perkebunan, dan tanaman pangan/SRI; (ii) pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik/UPPO.

•  Pembahasan di Pra Musrenbangnas baru mencakup SRI (seperK Tabel di samping) 24

PROVINSI

Pengembangan System Rice of IntensificaKon (SRI)


KALIMANTAN 12.000 12.000 Kalimantan Barat 3.000 3.000 Kalimantan Tengah 1.000 1.000 Kalimantan Selatan 4.000 4.000 Kalimantan Timur 2.000 2.000 Kalimantan Utara 2.000 2.000 SULAWESI 45.500 11.250 Sulawesi Utara 4.000 Sulawesi Tengah 3.000 3.500 Sulawesi Selatan 32.000 Sulawesi Tenggara 2.500 2.500 Gorontalo 1.000 1.750 Sulawesi Barat 3.000 3.500 MALUKU -‐ PAPUA 2.500 2.500 Maluku -‐ Maluku Utara 1.500 1.500 Papua Barat -‐ Papua 1.000 1.000 INDONESIA 250.000 145.760

PROVINSI

Pengembangan System Rice of IntensificaKon (SRI)


SUMATERA 63.500 44.700 Aceh 15.000 15000 Sumatera Utara 9.000 Sumatera Barat 8.000 9.000 Riau 3.000 3.000 Jambi 3.500 3.500 Sumatera Selatan 7.500 7.500 Bengkulu 2.000 6.200 Lampung 15.000 Kepulauan Bangka Belitung -‐ Kepulauan Riau 500 500 JAWA 105.000 64.610 DKI Jakarta -‐ Jawa Barat 32.000 Jawa Tengah 35.000 22.190 DI Yogyakarta 4.000 Jawa Timur 30.000 38.420 Banten 4.000 4.000 BALI -‐ NUSA TENGGARA 21.500 10.700 Bali 4.000 8.200 Nusa Tenggara Barat 15.000 Nusa Tenggara Timur 2.500 2.500

IV. TINDAK LANJUT

25

BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN

MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

KEDAULATAN PANGAN

Pembukaan 1 juta lahan sawah baru

Reforma agraria 9 juta Ha Perbaikan dan

pemb. Jaringan irigasi,

bendungan, pasar, dan sarpras

transportasi

Stop konversi lahan produk[f

Pemulihan kualitas

kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri

Benih Gudang dgn fasilitas

pengolahan pasca panen di sentra

produksi; SLIN

Pendirian bank pertanian &

UMKM

Peningkatan kemampuan

petani /nelayan/

pembudidaya ikan Pemb. Agribisnis kerakyatan

Pengendalian impor pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda

Kemendag; Kemen Pertanian; KKP

Kemen Pertanian; KKP Kemen Perindustrian; Pemda

Bank Indonesia; Kemen Koperasi; Kemen Keuangan

Kemen Pertanian; KKP Kemen BUMN; Pemda

Kemen Pertanian; KLH/BPLH Pemda (BUMDes-‐ Dana Desa)

Pemda; Kemen Agraria & TTR

Kemen PU; Kementan; KKP Kemendag; Pemda

Keterkaitan Stakeholder dalam Upaya Pencapaian Kedaulatan Pangan

Slide - 16

Tindak Lanjut

27

1.  Dibutuhkan kesamaan pemahaman kegiatan-kegiatan untuk masing-masing sasaran Nawacita antara Pemerintah pusat (KL terkait) dengan Pemerintah daerah.

2.  Hasil kesepakatan Pra Musrenbangnas agar digunakan di dalam penyusunan Renja KL dan Renja SKPD.

3.  Pemerintah pusat dan daerah dapat mencermati kembali target dan lokasi kegiatan, terutama untuk kegiatan yang belum sesuai dengan target awal.

4.  Memastikan kegiatan yang belum dibahas di dalam Pra Musrenbangnas dapat dibahas di dalam Rakonis Kementerian.

TERIMA KASIH

ARAH KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN

KETAHANAN PANGAN

•  Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai untuk mencapai swasembada dan peningkatan produksi protein hewani daging dan Gula

•  Pengembangan perikanan •  Peningkatan layanan jaringan irigasi

•  Stabilisasi harga dan pasokan pangan

•  Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat

•  Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan

KETAHANAN AIR

•  Peningkatan kondisi sumber air dan ekosistemnya

•  Peningkatan kapasitas dan kualitas air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-‐hari

•  Peningkatan kapasitas air untuk PLTA, dan kebutuhan sosial dan ekonomi produkKf lainnya

•  Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap dampak daya rusak air termasuk perubahan iklim

•  Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu

PERDAGANGAN

•  Peningkatan kuanKtas sarana distribusi

•  Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sarana perdagangan

•  Pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas di pasar domesKk

Documents

hasil pra musrenbangnas 2015 perkuatan kedaulatan pangan