Upload
doandien
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Aturan yang terhimpun dalam buku himpunan peraturan
akademik ini mencakup aturan yang ada dan berlaku pada
saat buku ini disusun. Aturan terbaru atau perubahan aturan
yang berlaku setelah buku ini diterbitkan dapat dilihat di situs
himpunan peraturan akademik Universitas Indonesia
(http://hpa.ui.ac.id)
2
PENGANTAR
Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Rektor nomor 492/SK/R/UI/2008, tentang Pembentukan
Program Vokasi Universitas Indonesia dan Keputusan Rektor nomor 509/SK/R/UI/2008, tentang
Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma (D3) Fakultas di Lingkungan Universitas
Indonesia ke Program Vokasi Universitas Indonesia, tertanggal 19 Mei 2008, dan akan
dimulainya masa perkuliahan tahun akademik 2014/2015, maka perlu disusun buku himpunan
peraturan Pendidikan Vokasi sebagai rujukan kegiatan pelaksanaan pendidikan Program Diploma
di Universitas Indonesia.
Buku Himpunan Peraturan Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Tahun Akademik
2014/2015, merupakan buku panduan bagi mahasiswa Program Vokasi Universitas Indonesia
dalam menjalani kegiatan di Program Vokasi Universitas Indonesia. Buku ini berisi berbagai
peraturan yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia, baik dalam bentuk ketetapan Majelis Wali
Amanat, Keputusan Rektor maupun dalam bentuk Keputusan Ketua Program Vokasi Universitas
Indonesia yang bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh semua Sivitas Program Vokasi
Universitas Indonesia.
Perlu diketahui bahwa himpunan peraturan pendidikan ini, mengatur berbagai aspek kegiatan
pendidikan agar mahasiswa Program Vokasi Universitas Indonesia, dapat menjalankan
pendidikanya secara tertib dan teratur, bersama-sama dengan Warga Universitas Indonesia yang
lain.
Peraturan pendidikan ini hendaknya dipelajari dan dipahami dengan baik, sehingga dalam proses
belajar-mengajar di Program Vokasi di Universitas Indonesia, dapat tercipta suasana pendidikan
yang baik.
Semoga buku Himpunan Peraturan Program Vokasi dapat menjadi rujukan dan bermanfaat bagi
Sivitas Program Vokasi Universitas Indonesia.
Jakarta, Juli 2014
Ketua,
ttd
Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA
NIP 195805301986091001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii I. UMUM
1. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor : 008/SK/MWA-UI/2004 5
tentang Perubahan Ketetapan MWA-UI Nomor : 005/SK/MWA-UI/2004, tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia. 2. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 004/SK/MWA-UI/2008 9
tentang Norma Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia 3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 492/SK/R/UI/2008 11
Tentang Pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia II KALENDER AKADEMIK
1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia: 1237/SK/R/UI/2014, tentang Perbaikan 14
Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1004/SK/R/UI/2014, tentang Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2014/2015 III. BIAYA PENDIDIKAN
1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 0667/SK/R/UI/2014, tentang 23
Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Tahun Akademik 2014/2015 IV. REGISTRASI
1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 450A/SK/R/UI/2006, tentang 32
Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia 3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 482/SK/R/UI/2006, tentang 36
Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia V. PENDIDIKAN
1. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 006/Peraturan/MWA- 40
UI/2005 Tentang Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Pada Program Pendidikan di Universitas Indonesia. 2. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 005/SK/R/UI/2008 Tentang 43
Penyelenggaraan Perkuliahan Pada Semester Pendek di Universitas Indonesia. 3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 491/SK/R/UI/2004, tentang 46
Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Pendidikan di Universitas Indonesia. 4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 835/SK/R/UI/2006, tentang 50
Transfer Kredit dan Pembebasan Mata Kuliah di Universitas Indonesia 5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 838A/SK/R/UI/2006, tentang 54
Administrasi Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Indonesia 6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 012A/SK/R/UI/2007, tentang 57
Ketentuan Penyelenggaraan Pembelajaran Mahasiswa Universitas Indonesia 7. Keputusan Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia Nomor: 076/SK/KPV/UI/2008 65
tentang Tata Tertib Ujian Mahasiswa Program Vokasi Universitas Indonesia
3
5
KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR :008/SK/MWA-UI/2004
TENTANG
PERUBAHAN KETETAPAN MWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 005/SK/MWA-
UI/2004 TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang : 1. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan, di dalam menjalankan
proses pendidikan harus mampu menciptakan suasana yang mendukung terciptanya
komunikasi atau dialog, kejujuran intelektual, keterbukaan untuk perubahan yang
konstruktif dan menghormati hak individu;
2. bahwa perubahan status Universitas Indonesia menjadi Badan Hukum Milik Negara
memerlukan penyesuaian peraturan tata tertib yang ada;
3. bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu ditetapkan Tata Tertib Kehidupan Kampus
Universitas Indonesia yang baru dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi
Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas
Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Mentcri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang
Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/ DIKTI/Kep/2001
Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman
Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wa1i Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-
UI/2002 Tentang Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas
Indonesia 2002 - 2004;
8. Keputusan Majelis Wa1i Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA- UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.
Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No.258/SAU/ UI/2003 tanggal 22
Desember 2003 perihal penetapan Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas
Indonesia oleh Majelis Wali Amanat.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA
BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1
Dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:
a. Kehidupan kampus adalah kegiatan yang berada di dalam atau di luar area Universitas Indonesia yang menggunakan nama atau atribut Universitas Indonesia;
b. Warga Universitas Indonesia adalah sivitas akademika Universitas, anggota Majelis Wali Amanat
Universitas Indonesia, dan karyawan Universitas Indonesia;
6
c. Sivitas akademika Universitas Indonesia adalah tenaga akademik Universitas Indonesia, dan peserta
didik Universitas Indonesia;
d. Tenaga Akademik adalah Pegawai Universitas Indonesia yang diangkat oleh Universitas Indonesia
yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada
masyarakat;
e. Pegawai Universitas Indonesia adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah sebagai PNS dan
pegawai yang diangkat oleh Universitas Indonesia.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Warga Universitas Indonesia harus mendasari setiap aktivitasnya dengan kejujuran.
(2) Ketetapan Majelis Wali Amanat ini bertujuan mengatur perilaku setiap Warga Universitas Indonesia
dalam setiap aktivitasnya agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Universitas
Indonesia.
BAB III
PERILAKU DALAM KEGIATAN AKADEMIK
Pasal 3
Dalam menjalankan proses akademik, Sivitas Akademika dilarang:
a. menempatkan dirinya dalam posisi konflik kepentingan;
b. melakukan kecurangan;
c. memberi ataupun menerima bantuan yang tidak diizinkan; dan d. melakukan plagiat karya akademik orang lain.
Pasal 4
Sivitas Akademika Universitas Indonesia dilarang :
a. mengakses, membuang, merusak informasi, materi atau properti orang lain tanpa izin;
b. mengakses, membuang tanpa izin, menyembunyikan atau merusak catatan, file atau materi akademik
dari perpustakaan dan Unit Pelaksana Teknis lain;
c. membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia;
d. memakai tanpa izin materi, sistem, website dan/atau perangkat lunak pendidikan; dan
e. berperilaku tidak sopan yang berkaitan dengan norma-norma moral dan kesusilaan.
Sivitas Akademika Universitas Indonesia harus :
Pasal 5
a. mencapai yang terbaik dalam penelitian, pendidikan, pengajaran, dan penerapan pengetahuan;
b. menegakkan objektivitas keilmuan dalam melakukan penelitian, pendidikan, pengajaran dan penerapan
pengetahuan pada bidang keahliannya;
c. berpartisipasi secara efektif mencapai visi dalam menjalankan misi universitas; dan
d. konsisten dan bertanggungjawab dalam kebebasan akademik.
BAB IV
PERILAKU DALAM KEGIATAN NON-AKADEMIK
Pasal 6
Warga Universitas Indonesia dilarang:
a. merusak properti Universitas Indonesia;
b. menyalahgunakan atau mengagunkan properti Universitas Indonesia; dan
c. menyalahgunakan teknologi, sistem informasi, termasuk data dan informasi milik Universitas
Indonesia.
7
Warga Universitas Indonesia dilarang:
Pasal 7
a. melakukan perubahan informasi tertulis yang resmi yang menimbulkan ketidakbenaran informasi
kepada Warga Universitas Indonesia; dan
b. memberikan keterangan/kesaksian palsu.
Warga Universitas Indonesia dilarang:
Pasal 8
a. memiliki, menjual dan mengkonsumsi minuman keras;
b. memproduksi, menjual, mendistribusikan, memiliki dan menggunakan obat-obatan terlarang atau
narkotik;
c. melakukan atau mencoba untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain cedera;
d. membawa senjata tajam, senjata api, atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan orang lain ke
dalam kampus;
e. menggunakan bahan beracun berbahaya secara melanggar peraturan yang berlaku;
f. membuat atau mensirkulasikan laporan atau informasi yang tidak benar mengenai kebakaran, ledakan,
kejahatan atau jenis emerjensi lainnya; g. melakukan intimidasi dan bentuk lain yang sifatnya mengancam orang lain;
h. mengganggu aktifitas dan ketentraman Universitas Indonesia;
i. melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnisitas, gender, orientasi seksual,
orientasi politik, dan cacat fisik; dan
j. melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual.
BAB V KETENTUAN
SANKSI Pasal 9
(1) Pelanggaran terhadap Ketetapan Majelis Wali Amanat ini diancam dengan sanksi.
(2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan lisan atau tulisan; dan atau
b. denda; dan atau
c. kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya; dan
d. larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan Universitas Indonesia; dan atau
e. dicabut kedudukannya sebagai Warga Universitas Indonesia.
Pasal 10
(1) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada
Warga Universitas Indonesia yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran Ketetapan Majelis Wali
Amanat ini setelah mendengar pertimbangan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2),
Dewan Guru Besar, atau organ Universitas Indonesia lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
dan atau
(2) Rektor berwenang menjatuhkan satu atau lebih jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2)
kepada pelanggar; dan atau
(3) Berdasarkan kewenangan yang diberikan Rektor, Dekan/Ketua Lembaga/Direktur memberikan
tindakan awal, berupa peringatan lisan atau tulisan, denda, kewajiban mengganti semua kerusakan
dan atau kerugian yang ditimbulkannya, atau larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan
Universitas Indonesia, sambil menunggu keputusan akhir Rektor;
(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab Warga
Universitas Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
BAB VI KETENTUAN
PENUTUP Pasal 11
Dengan berlakunya Ketetapan Majelis Wali Amanat ini maka tidak berlaku lagi:
a. Peraturan Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus
Universitas Indonesia;
b. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 098/SK/R/UI/1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia.
c. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan
Kampus Universitas Indonesia.
Pasal 13
Ketetapan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Agustus 2004
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,
ttd
Kartini Muljadi
9
KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 004 /TAP/MWA-UI/2008
TENTANG
NORMA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIDIKAN VOKASI
DI UNIVERSITAS INDONESIA
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang
menyelenggarakan program pendidikan vokasi mengemban tugas untuk dapat
menghasilkan lulusan yang mempunyai kesiapan dalam penerapan keahlian tertentu di
bidangnya masing-masing;
b. bahwa penyelenggaraan programpen didikan vokasi di Universitas Indonesia dituntut
untuk dapat memenuhi kebutuhan dan akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah;
c. bahwa dalam menyelenggarakan program pendidikan vokasi perlu
mengacu pada norma yang berlaku bagi semua fakultas di lingkungan
Universitas Indonesia;
d. bahwa berdasarkan butir a sampai dengan c diatas, perlu ditetapkan
norma tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi dengan
suatu Ketetapan Majelis Wali Amanat.
Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.61Tahun1999 tentangPenetapan Perguruan Tinggi Negara
Sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah No.152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia
Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNo.45/U/2000 tentang Kurikulum Inti
Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri PendidikanNasional No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian
Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan
Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman
Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana
di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 37/MPN.A4/KP/2007 tentang
Pengangkatan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2007 – 2012
Memperhatikan : 1. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 17/SK/SAU/UI/2007
tentang Panitia Khusus Norma Penyelenggaraan Program Vokasi.
2. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 425/SAU/UI/2007 tentang
Penetapan Norma Penyelenggaraan Program Vokasi dalam Ketetapan MWA
Menetapkan:
MEMUTUSKAN
Pertama: Norma Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia adalah sebagai
berikut:
10
(1) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang
bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menerapkan keahlian dan ketrampilan di
bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global.
(2) Jenjang Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia dapat terdiri dari Program Diploma I,Diploma
II, Diploma III, dan Diploma IV dengan beban studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Calon peserta program vokasi Universitas Indonesia berijazah SLTA atau sederajat, lulus seleksi
yang diadakan sesuai dengan tujuan program, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan
Universitas.
(4) Setiap jenjang dan program Pendidikan Vokasi ditetapkan oleh Universitas atas usul penyelenggara
yang dalam hal ini adalah fakultas atau lembaga pengelola program pendidikan vokasi di Universitas
Indonesia yang ditetapkan kemudian.
(5) Penyelenggara mengajukan usulan kurikulum dari masing-masing jenjang danprogram pendidikan
vokasi untuk ditetapkan oleh Universitas, denganmencantumkan azas dan tujuan, kualifikasi lulusan,
beban dan masa studi, isi kurikulum dan penanggung jawab kurikulum, sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
(6) Beban pengajaran pada program pendidikan vokasi harus lebih mengutamakan beban mata kuliah
ketrampilan dibandingkan dengan beban mata kuliah teori.
(7) Penyelenggara program vokasi menggunakan sistem akademik terpadu yang telah diatur oleh
Universitas.
(8) Proses belajar mengajar menggunakan sistem pengajaran yang sesuai dengan tujuan program, serta
menjamin interaksi antara staf pengajar atau instruktur dengan peserta program pendidikan.
(9) Dalam menyelenggarakan program pendidikan vokasi harus tersedia fasilitas pendukung
pembelajaran yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.
(10) Pengajar atau instruktur program vokasi harus mempunyai kualifikasi
a. Berijazah Magister (S2) atau yang setara dalam bidangnya .
b. Memiliki keahlian yang diakui oleh asosiasi profesi atau instansi yang terkait dalam bidangnya .
(11) Pengecualian terhadap kualifikasi dalam ayat (10) dapat diberikan kepada setiap orang yang
mempunyai keahlian dengan prestasi luar biasa, yang dibuktikan dengan sertifikasi dari asosiasi
profesi dan atau lembaga sertifikasi terkait, untuk kemudian diangkat menjadi pengajar atau
instruktur dengan keputusan pimpinan Universitas.
(12) Lulusan program pendidikan vokasi Universitas Indonesia menggunakan sebutan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
(13) Penjaminan mutu program pendidikan vokasi dilakukan oleh pakar program vokasi dengan sertifikasi keahlian yang sesuai, baik yang berada di Badan Penjaminan Mutu Akademik maupun
dengan membentuk badan penjaminan mutu tersendiri.
Kedua: Implementasi penyelenggaraan program pendidikan vokasi secara terpadu dan mandiri
diselesaikan selambat-lambatnya tahun 2012 dan dapat dilakukan secara bertahap.
Ketiga: Untuk menjaga kualitas program pendidikan vokasi, perlu diatur kewenangan penyelenggara
dalam mengelola sumber daya sehingga tercapai partisipasi yang optimal sesuai dengan tujuan program
pendidikan.
Keempat : Semua peraturan pelaksanaan dari norma ini diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.
Kelima : Ketetapan Majelis Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :
Majelis Wali Amanat
Universitas Indonesia
Ketua,
ttd
dr.H.Purnomo Prawiro
11
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 492/SK/R/UI/2008
TENTANG
PEMBENTUKAN PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa dalam Rencana Strategis Universitas Indonesia (2007-2012) salah satu sasaran
yang harus dicapai oleh Universitas Indonesia dalam sistem manajemen Akademik
adalah tertatanya pengelolaan Program Diploma dalam satu wadah yang terpisah dari
Program Sarjana, Magister, dan Doktor untuk menunjang Universitas Indonesia
menjadi Universitas Riset;
b. bahwa untuk tercapainya sasaran tersebut perlu membentuk Program Vokasi
Universitas Indonesia;
c. bahwa pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia tersebut perlu ditetapkan
dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi
sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas
Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-
UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-
UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode
2007-2012;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-
UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas
Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-
UI/2008 tentang Norma Vokasi
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang
Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia; dan
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang
Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia.
M E M U T U S K A N:
Menetapkan: Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pembentukan Program Vokasi
Universitas Indonesia;
Pertama - Membentuk Program Vokasi Universitas Indonesia;
Kedua - Program Vokasi Universitas Indonesia bertugas menata dan menyelenggarakan
pendidikan Vokasi yang ada di lingkungan Universitas Indonesia;
Ketiga - Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia segera menyusun personalia pengelola dan
rencana kerja;
Keempat - Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia bertanggung jawab kepada Rektor
Universitas Indonesia melalui Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya;
12
Kelima - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 2008
Rektor,
ttd
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP. 131 881 133
14
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR : 1237/SK/R/UI/2014
TENTANG
PERBAIKAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR
1004/SK/R/UI/2014 TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2014/2015
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1004/SK/R/UI/
2014 telah ditetapkan Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2014/2015 tetapi masih terdapat kesalahan dalam lampiran sehingga perlu diperbaiki; b. bahwa untuk memberikan pedoman yang berlaku umum bagi Fakultas/Departemen/ Program dan Sivitas Akademika di lingkungan Universitas Indonesia dalam
melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, perlu diatur secara umum Kalender Akademik Universitas Indonesia; c. bahwa perbaikan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1004/SK/ R/UI/2014 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia; 4. Peraturan Pemerintanh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA- UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia; 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia; 10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia; 11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia; 12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1004/SK/R/UI/2014 tentang Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2014/2015;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Perbaikan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1004/SK/R/UI/2014
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Indonesia
Nomor 1004/SK/R/UI/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
15
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 2014
Rektor,
ttd
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP 195706261985031002
16
No
Program/Kelas/Jalur Masuk
Pendaftaran
Ujian Seleksi
Pengumuman
Daftar Ulang
1 Vokasi
PPKB 17 Feb. – 25 April 2014 -- 29 Mei 2014 17 – 18 Juni 2014
SIMAK UI 5 Mei – 6 Juni 2014 22 Juni 2014 23 Juli 2014 5 – 6 Ags 2014
2 Sarjana Kelas Reguler
SNMPTN & Prestasi Olimpiade Sains 3 Feb. – 7 Maret 2014 -- 27 Mei 2014 17 – 18 Juni 2014
SBMPTN 12 Mei – 6 Juni 2014 17 Juni 2014 16 Juli 2014 5 – 6 Ags 2014
SIMAK-UI 5 Mei – 6 Juni 2014 22 Juni 2014 23 Juli 2014 5 – 6 Ags 2014
3 Sarjana Kelas Khusus Internasional
Talent Scouting 17 Feb. – 25 April 2014 -- 29 Mei 2014 5 – 6 Ags 2014
SIMAK-UI 5 Mei – 6 Juni 2014 15 Juni 2014 23 Juli 2014 5 – 6 Ags 2014
4 Sarjana Kelas Paralel
PPKB 17 Feb. – 26 April 2014 -- 29 Mei 2014 5 – 6 Ags 2014
SIMAK-UI 5 Mei – 6 Juni 2014 22 Juni 2014 23 Juli 2014 5 – 6 Ags 2014
5 Sarjana Kelas Ekstensi
Ujian Masuk Ekstensi 16 Juni – 18 Juli 2014 10 Agustus 2014 18 Agust 2014 21 Agustus 2014
6 Magister
Gelombang I 17 Feb. – 4 April 2014 13 April 2014 18 Mei 2014 17 – 20 Juni 2014
Gelombang II /SIMAK-UI 5 Mei – 6 Juni 2014 22 Juni 2014 23 Juli 2014 7 – 8 Ags 2014
7 Doktor
Gelombang I 17 Feb. – 4 April 2014 13 April 2014 18 Mei 2014 19 – 20 Juni 2014
Gelombang II /SIMAK-UI 5 Mei – 6 Juni 2014 22 Juni 2014 23 Juli 2014 7 – 8 Ags 2014
8 Profesi
Gelombang I 17 Feb. – 4 April 2014 13 April 2014 18 Mei 2014 19 – 20 Juni 2014
Gelombang II /SIMAK-UI 5 Mei – 6 Juni 2014 22 Juni 2014 23 Juli 2014 7 – 8 Ags 2014
9 Spesialis
Gelombang I 17 Feb. – 4 April 2014 13 April 2014 18 Mei 2014 19 – 20 Juni 2014
Gelombang II /SIMAK-UI 5 Mei – 6 Juni 2014 22 Juni 2014 23 Juli 2014 7 – 8 Ags 2014
10 Mahasiswa Asing
Seleksi Mahasiswa Asing 2 Jan. – 15 April 2014 - 30 Mei 2014 22 Agustus 2014
Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1237/SK/R/UI/2014
KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2014/2015
I. SEMESTER GASAL I.1. PENERIMAAN MAHASISWA BARU
No.
Jam Kegiatan/Program/Kelas Tanggal
1 Orientasi Belajar Mahasiswa (OBM)
Sarjana Kelas Reguler (SNMPTN) 20 -- 26 Juni 2014 07.00 – 17.00
Sarjana Kelas Reguler (SBMPTN, SIMAK), Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional
8 – 14 Agustus 2014
07.00 – 17.00
2. Latihan Paduan Suara
Sarjana Kelas Reguler 15,16,17,23, 24 Agustus 2014 08.00 – 13.00
Sarjana Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi
15,16,17,23, 24 Agustus 2014
13.00 – 17.00
3. Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan
Sarjana Semua Kelas (Reguler, Paralel, Internasional) dan Program Vokasi
17,Agustus 2014
07.00 – 17.00
4.. Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Tingkat Universitas
Sarjana Semua Kelas (Reguler, Paralel, Internasional) dan Program Vokasi
18 Agustus 2014
07.00 - 17.00
5. Display UKM
Sarjana Kelas Reguler (SNMPTN, SBMPTN, SIMAK) 19 Agustus 2014 07.00 – 17.00
Sarjana Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi
20 Agustus 2014
07.00 – 17.00
6. Program Cinta Kampus
Sarjana Kelas Reguler 20 Agustus 2014 07.00 – 17.00
Sarjana Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi
19 Agustus 2014
07.00 – 17.00
7. Orientasi Kegiatan Kampus (OKK)
Sarjana Kelas Reguler 21 Agustus 2014 07.00 – 17.00
Sarjana Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi
22 Agustus 2014
07.00 – 17.00
8. Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Tingkat Fakultas
Sarjana Semua Kelas (Reguler, Paralel, Internasional) dan Program Vokasi
25, 26 Agustus 2014
07.00 - 17.00
9. Penutupan KAMABA dan Pembagian Jaket Kuning
Sarjana Kelas Reguler 28 Agustus 2014
07.00 – 13.00
Sarjana Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi
27 Agustus 2014
07.00 – 13.00
10. Penyambutan Mahasiswa Baru
Sarjana Kelas Reguler 29 Agustus 2014 07.00 – 17.00
Sarjana Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi
30 Agustus 2014
07.00 – 17.00
I.2. KEGIATAN AWAL MAHASISWA BARU
17
18
No. K e g i a t a n T a n g g a l
1. Proses pengajuan evaluasi BOP-B dan cicilan Biaya Pendidikan di Fakultas/PPs
/Program Vokasi
13 – 30 Mei 2014
2. Pemutakhiran data tagihan Biaya Pendidikan di Sistem BP 2 – 14 Juni 2014
3. Pelaksanaan pembayaran Biaya Pendidikan (dengan sistem Host to host) 22 Juli – 8 Agustus 2014
No. K e g i a t a n T a n g g a l
1. Registrasi akademik secara on-line menggunakan SIAK NG (hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran)
Pengisian IRS Internal (untuk matakuliah program studi yang bersangkutan) 7 – 15 Agustus 2014
Pengisian IRS Eksternal (untuk mata kuliah lintas program studi) 18 – 22 Agustus 2014
No. K e g i a t a n T a n g g a l
1. Batas akhir pengajuan dosen status PKWT Semester Gasal 2014/2015 29 Agustus 2014
2. Penarikan data SIAK untuk perhitungan remunerasi bulan September 1 September 2014
3. Pengajuan usulan Skema Penugasan Dosen Semester Gasal 2014/2015 1 September 2014
4. Penetapan Skema Penugasan Dosen Semester Gasal 2014/2015 10 September 2014
5. Batas akhir permintaan ijin dosen pengampu Mata Kuliah Lintas Fakultas 15 September 2014
6. Batas akhir perubahan beban pengajaran di SIAK NG 30 September 2014
7. Penarikan data SIAK untuk perhitungan remunerasi bulan Oktober 2014 -- Januari 2015 1 Oktober 2014
No. K e g i a t a n T a n g g a l 1. Kegiatan Perkuliahan dan Ujian (UTS dan UAS) 1 Sept 2014. – 02 Jan. 2015
2. Batas akhir pengunggahan nilai Ujian Semester Gasal 2013/2014 ke dalam SIAK NG (kecuali Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi)
6 Januari 2015 (pukul 16.00)
No.
K e g i a t a n
T a n g g a l
1. Rapat penetapan kelulusan Tahap I 31 Oktober 2014
2. Rapat penetapan kelulusan Tahap II 24 Januari 2015
3. Batas akhir pengunggahan karya ilmiah ke laman UI-ana 28 Februari 2015
11.
Ujian Kompetensi Bahasa Inggris bagi mahasiswa baru
13 September 2014
07.00 -- 17.00
I.3. REGISTRASI ADMINISTRASI MAHASISWA LAMA
I.4. REGISTRASI AKADEMIK (PENGISIAN IRS/PERWALIAN)
I.5. BATAS AKHIR PENETAPAN PENUGASAN DOSEN
I.6. PERKULIAHAN DAN UJIAN
I.7. BATAS AKHIR PENETAPAN KELULUSAN DAN PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH
19
No. K e g i a t a n T a n g g a l
1. Pendaftaran dan dan Pembayaran biaya wisuda 22 Des 2014 – 24 Jan 2015
2.
Pemberian Selamat kepada Wisudawan oleh Rektor dan Dekan, serta Gladi Resik:
Program Sarjana (Kelas Reguler,Internasional & Ekstensi) dan Vokasi (D3) 5 Feb. 2015 (14.00 – 16.00)
Program Pascasarjana (Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor) 6 Feb. 2015 (14.00 – 16.00)
3.
Wisuda
Program Pascasarjana (Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor) 7 Feb. 2015 (09.00 – 11.00)
Program Sarjana (Kelas Reguler, Paralel, Internasional & Ekstensi) dan Vokasi 7 Feb. 2015 (14.30 – 16.30)
No. K e g i a t a n T a n g g a l
1 Pengisian Borang Evaluasi Internal Semester (Evisem) 1 – 31 Oktober 2014
No. K e g i a t a n T a n g g a l
1 Pengisian Borang EPSBED 24 – 26 Maret 2015
2 Batas Waktu Penyampaian EPSBED 7 April 2015
No. Program/Kelas/
Jalur Masuk
Pendaftaran
Ujian Seleksi
Pengumuman
Daftar Ulang
1 Profesi 6 Oktober-14 November 2014 30 November 2014 22 Desember 2014 14 – 17 Januari 2015
2 Spesialis 6 Oktober-14 November 2014 30 November 2014 22 Desember 2014 14 – 17 Januari 2015
3 Magister 6 Oktober-14 November 2014 30 November 2014 22 Desember 2014 14 – 17 Januari 2015
4 Doktor 6 Oktober-14 November 2014 30 November 2014 22 Desember 2014 14 – 17 Januari 2015
5 Mahasiswa Asing 12 Mei – 10 Oktober 2014 -- 27 Oktober 2014 14 – 17 Januari 2015
No. K e g i a t a n T a n g g a l
1. Proses pengajuan evaluasi BOP-B dan cicilan Biaya Pendidikan di Fakultas/PPs /Program Vokasi
3 Nov – 5 Des 2014
2. Pemutakhiran data tagihan Biaya Pendidikan di Sistem BP 8 – 24 Des 2014
3. Pelaksanaan pembayaran Biaya Pendidikan (dengan sistem Host to host) 12 – 26 Januari 2015
I.8. WISUDA
I.9. PENGISIAN BORANG EVALUASI PROGRAM STUDI
I.10. PENGISIAN BORANG EVALUASI PROGRAM STUDI BERBASIS EVALUASI DIRI (EPSBED)
II. SEMESTER GENAP II.1. PENERIMAAN MAHASISWA BARU
II.2. REGISTRASI ADMINISTRASI MAHASISWA LAMA (termasuk mahasiswa Angkatan 2014 yang diterima pada Semester Gasal 2014/2015)
20
No. K e g i a t a n T a n g g a l
1. Registrasi akademik secara on-line menggunakan SIAK NG (hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran)
Pengisian IRS Internal (untuk matakuliah program studi yang bersangkutan) 23 Januari – 3 Februari 2015
Pengisian IRS Eksternal (untuk mata kuliah lintas program studi) 4 – 6 Februari 2015
No. K e g i a t a n T a n g g a l 1. Batas akhir pengajuan dosen status PKWT Semester Genap 2014/2015 6 Februari 2015
2. Penarikan data SIAK untuk perhitungan remunerasi bulan Februari 9 Februari 2015
3. Pengajuan usulan Skema Penugasan Dosen Semester Genap 2014/2015 9 Februari 2015
4. Penetapan Skema Penugasan Dosen Semester Genap 2014/2015 13 Februari 2015
5. Batas akhir permintaan ijin dosen pengampu Mata Kuliah Lintas Fakultas 17 Februari 2015
6. Batas akhir perubahan beban pengajaran di SIAK NG 6 Maret 2015 (Pkl. 12.00 WIB)
7. Penarikan data SIAK untuk perhitungan remunerasi bulan Maret -- Agustus 2015 6 Maret 2015
No. K e g i a t a n T a n g g a l
1. Kegiatan Perkuliahan dan Ujian (UTS dan UAS) 9 Feb – 12 Juni 2015
2. Batas akhir pengunggahan nilai Ujian Semester Genap 2012/2013 ke dalam SIAK NG (kecuali Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi)
29 Juni 2015 (pukul 16.00)
No. K e g i a t a n T a n g g a l
1. Rapat penetapan kelulusan Tahap I 31 Maret 2015
2. Rapat penetapan kelulusan Tahap II 17 Juli 2015
3. Batas akhir pengunggahan karya ilmiah ke laman UI-ana 28 Agustus 2015
No. K e g i a t a n T a n g g a l 1. Pendaftaran dan pembayaran biaya wisuda 6 Juli – 8 Agustus 2015
2. Pemberian Selamat kepada Wisudawan oleh Rektor dan Dekan serta Gladi Resik
Program Sarjana (Kelas Paralel dan Ekstensi) dan Vokasi 25 Agustus 2015 (14.00 – 16.00)
Program Pascasarjana (Profesi, Spesialis dan Doktor) 26 Agustus 2015 (14.00 – 16.00)
Program Sarjana (Kelas Reguler dan Internasional) 27 Agustus 2015 (14.00 – 16.00)
3. Pelaksanaan Wisuda
Program Sarjana (Kelas Reguler dan Internasional) 28 Agustus 2015 (14.30 – 16.30)
Program Pascasarjana (Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor) 29 Agustus 2015 (09.00 – 11.00)
Program Sarjana (Kelas Paralel dan Ekstensi) dan Vokasi 29 Agustus 2015 (14.30 – 16.30)
II.3. REGISTRASI AKADEMIK (PENGISIAN IRS/PERWALIAN)
BATAS AKHIR PENETAPAN PENUGASAN DOSEN
II.5. PERKULIAHAN DAN UJIAN
II.6. BATAS AKHIR PENETAPAN KELULUSAN DAN PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH
II.7. WISUDA
21
No. K e g i a t a n T a n g g a l
1 Pengisian Borang Evaluasi Internal Semester (Evisem) 1 – 30 April 2015
No. K e g i a t a n T a n g g a l 1 Pengisian Borang EPSBED Semester Genap 2013/2014 15-17 September 2015
2 Batas Waktu Penyampaian EPSBED Semester Genap 2013/2014 6 Oktober 2015
No. K e g i a t a n T a n g g a l
1 Periode registrasi akademik (perwalian) on-line menggunakan SIAK NG 19 Mei – 1 Juni 2015
2 Pelaksanaan Pembayaran Biaya Pendidikan sesuai dengan jumlah tagihan. 2 – 11 Juni 2015
3 Periode perkuliahan (termasuk periode ujian) 15 Juni – 14 Agustus 2015
4 Batas akhir pengunggahan nilai ujian semester pendek ke dalam SIAK NG 20 Agustus 2015 (pukul 16.00)
5 Rapat penetapan kelulusan peserta semester pendek 25 Agustus 2015
II.8. PENGISIAN BORANG EVALUASI PROGRAM STUDI
II.9. PENGISIAN BORANG EVALUASI PROGRAM STUDI BERBASIS EVALUASI DIRI (EPSBED)
III. SEMESTER PENDEK
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Mei 2014
ttd
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP.195706261985031002
23
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR : 0667/SK/R/UI/2014
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM VOKASI,
PROGRAM SARJANA, (S1) EKTENSI, PROGRAM SARJAN (S1) PARALEL, PROGRAM
SARJANA (S1) KELAS INTERNASIONAL, PRGRAM MAGISTER (S2), PROGRAM
DOKTORAL (S3), PROGRAM PROFESI, PROGRAM SPESIALIS (SP), PROGRAM
KERJASAMA DAERAH DAN INDUSTRI (KSDI) DAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING
TAHUN AKADEMIK 2014/2015
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang : a. bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan
Hukum, selain dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat
bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi dan usaha-
usaha PTN Badan Hukum, kerja sama Tridarma, pengelolaan kekayaan negara
yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dan atau sumber lain yang
sah;
b. bahwa biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia terdiri dari
Biaya Operasional Pendidikan (BOP) atau Tuition Fee (TF), Dana Kesejahteraan
Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP) atau Admission Fee (AF), Dana
Pengembangan (DP), dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP);
c. bahwa besarnya Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Universitas Indonesia
Tahun Akademik 2014/2015 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
Universitas Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 202 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk
dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Indonesia;
6. Peraturan Mendikbud Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di
lingkungan Kemendikbud;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-
UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-
UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga
Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-
UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 450A/SK/R/UI/2006 tentang
Registrasi Administrasi Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang
Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
24
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang
Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1065/SK/R/UI/2009 tentang
Peneyelenggaraan Perkuliahan Matrikulasi untuk Program Magister & Doktor di
Universitas Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM VOKASI, PROGRAM
SARJANA, (S1) EKTENSI, PROGRAM SARJAN (S1) PARALEL,
PROGRAM SARJANA (S1) KELAS INTERNASIONAL, PRGRAM
MAGISTER (S2), PROGRAM DOKTORAL (S3), PROGRAM PROFESI,
PROGRAM SPESIALIS (SP), PROGRAM KERJASAMA DAERAH DAN
INDUSTRI (KSDI) DAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING TAHUN
AKADEMIK 2014/2015.
BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1
.
(1) Universitas adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara.
(2) Rektor adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan Universitas Indonesia.
(3) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu seseorang yang terdaftar sebagai
mahasiswa/peserta didik dan telah memperoleh Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), yang akan dan
atau sedang mengikuti/menempuh pendidikan pada suatu program pendidikan di Universitas
Indonesia.
(4) Mahasiswa Baru adalah sebutan bagi mahasiswa/peserta didik baru atau mahasiswa yang lulus
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dan dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa Baru Universitas
Indonesia Tahun Akademik 2014/2015.
(5) Penyandang Dana/Sponsor adalah orang/individu atau badan/lembaga/institusi yang menanggung
sebagian atau seluruh biaya pendidikan untuk dan atas nama mahasiswa Universitas Indonesia.
(6) Biaya Pendidikan (BP) adalah keseluruhan biaya/dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi
di Universitas Indonesia yang ditanggung dan wajib dibayarkan oleh mahasiswa/orang tua
mahasiswa atau penyandang dana/sponsor.
(7) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pembelajaran.
(8) Tuition Fee (TF) adalah biaya operasional pendidikan bagi Warga Negara Asing (WNA) dan
mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI) serta Program Profesi lanjutan
dari Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional.
(9) Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) adalah komponen biaya/dana untuk keperluan
operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan
mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit
kegiatan mahasiswa.
(10) Dana Pengembangan (DP) adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan,
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.
(11) Admission Fee (AF) adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan
peningkatan kualitas pendidikan Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI) dan
Warga Negara Asing (WNA).
(12) Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) adalah komponen biaya/dana untuk keperluan penyediaan
perlengkapan penunjang bagi mahasiswa baru, seperti pembuatan Kartu Indentitas Mahasiswa
(KIM), pengadaan jaket almamater berikut perlengkapan dan atributnya, termasuk sarana dan atau
peralatan yang diperlukan dalam rangka pendaftaran dan penyambutan mahasiswa baru serta
sosialisasi peraturan akademik dan sistem pendidikan di Universitas Indonesia;
25
(13) Biaya Matrikulasi adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan
kegiatan matrikulasi/penyesuaian pendidikan.
(14) Biaya Pendidikan Mahasiswa Pertukaran Pelajar adalah biaya pendidikan bagi mahasiswa yang
menjalani Program Pertukaran Pelajar dan sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra
UI di Dalam maupun Luar Negeri.
(15) Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri adalah biaya registrasi bagi mahasiswa yang
sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra UI di Luar Negeri atau mahasiswa dengan
status akademik ‘overseas’.
(16) Kode Biaya Pendidikan (Kode BP) adalah kode untuk menentukan besaran biaya pendidikan tiap-
tiap program studi/peminatan dan atau kelompok/rumpun ilmu pada setiap jenjang/program
pendidikan.
BAB II
Komponen Biaya Pendidikan
Pasal 2
(1) Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Progam Vokasi, Program Sarjana (S1) Ekstensi, Program
Sarjana (S1) Paralel, Program Magister (S2), Program Doktoral (S3), Program Profesi dan Program
Spesialis (Sp) terdiri dari:
a. Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
b. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM);
c. Dana Pengembangan (DP);
d. Dana Penunjang Pendidikan (DPP).
(2) Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI) dan Warga
Negara Asing (WNA) terdiri dari:
a. Tuition Fee (TF); dan b. Admission Fee (AF).
Pasal 3
(1) Biaya Operasional Pendidikan, selanjutnya disingkat BOP, adalah komponen biaya/dana untuk
keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pembelajaran selama 1 (satu) periode
perkuliahan semester/term berjalan.
(2) Dana Kesejahteraaan dan Fasilitas Mahasiswa, selanjutnya disingkat DKFM, adalah komponen
biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan
kesejahteraan mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran serta pengembangan fasilitas dan unit-
unit kegiatan mahasiswa selama 1 (satu) periode perkuliahan semester/term berjalan.
(3) Dana Pengembangan, selanjutnya disingkat DP, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan
pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
(4) Dana Penunjang Pendidikan, selanjutnya disingkat DPP, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan penunjang pendidikan, seperti pembuatan Kartu Identitas
Mahasiswa (KIM), pengadaan jaket almamater beserta atribut dan kelengkapan lainnya, pendaftaran
dan penyambutan mahasiswa baru, serta sosialisasi peraturan akademik dan sistem pendidikan.
(5) Tuition Fee, untuk selanjutnya disingkat TF, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan
operasional penyelenggaraaan pendidikan atau BOP bagi mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)
dan Program Sarjana/S1 Kelas Khusus Internasional (KKI).
(6) Admission Fee, untuk selanjutnya disingkat AF, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan
pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa
Warga Negara Asing (WNA) dan Program Sarjana /S1 Kelas Khusus Internasional (KKI).
Pasal 4
(1) BOP, AF dan DPP merupakan komponen biaya/dana pendidikan yang ditanggung dan dibayarkan
setiap semester/term, sejak semester/term pertama tahun akademik pertama hingga mahasiswa yang
bersangkutan dinyatakan Lulus atau Putus Studi.
(2) BOP, TF dan DKFM ditanggung dan wajib dibayarkan setiap semester/term secara bersamaan,
setiap kali mahasiswa yang bersangkutan melakukan registrsi administrasi dan atau registrasi
26
akademik periode semester/term 1 (semester gasal) maupun Semester/Term 2 (Semester Genap)
tahun akademik yang bersangkutan.
Pasal 5
(1) DP. AF, dan DPP merupakan komponen biaya/dana pendidikan yang ditanggung dan dibayarkan
pada Semester Pertama Tahun Akademik Pertama saja dan hanya satu kali selama mahasiswa yang
bersangkutan masih terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik pada program studi/peminatan dalam
kelompok/rumpun ilmu pada jenjang/program pendidikan yang ditempuh.
(2) DP. AF, dan DPP wajib dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran komponen biaya/dana
pendidikan lainnya pada masa pembayaran biaya pendidikan yang ditentukan atau masa registrasi
Administrasi Mahasiswa Baru untuk jenjang/program pendidikan yang bersangkutan.
BAB III
BESARAN BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 6
(1) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Vokasi Tahun Akademik 2014/2015 adalah
sebagaimana tersebut pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
(2) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Ekstensi Tahun Akademik
2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
(3) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Paralel Tahun Akademik
2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Surat Keputusan ini.
(4) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Magistera (S2) Tahun Akademik 2014/2015
adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Surat Keputusan ini.
(5) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Doktoral (S3) Tahun Akademik 2014/2015
adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran V Surat Keputusan ini.
(6) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Profesi Tahun Akademik 2014/2015 adalah
sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Surat Keputusan ini.
(7) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Spesialis 1 (Sp-1) Tahun Akademik 2014/2015
adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Surat Keputusan ini.
(8) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Ekstensi Tahun Akademik
2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
(9) Besaran TF dan AF bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI)
Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Surat Keputusan ini.
(10) Besaran TF dan AF bagi Warga Negara Asing (WNA) yang diterima sebagai Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran X Surat Keputusan ini.
Pasal 7
(1) Besaran BOP dan DP seta TF dan AF sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) sampai (10)
merupakan nilai nominal atau besaran standar, dan menjadi standar tagihan bagi mahasiswa/orang
tua mahasiswa/penyandang dana/sponsor.
(2) Besaran BOP dan DP tiap-tiap program studi/peminatan dalam kelompok/rumpun ilmu pada semua
jalur/program pendidikan, terkandung di dalamnya komponen Dana Kesejahteraan dan Fasilitas
Mahasiswa (DKFM) sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
(3) Besaran BOP dan DP tiap-tiap program studi/peminatan dalam kelompok/rumpun ilmu pada semua
jalur/program pendidikan, terkandung di dalamnya komponen Dana Penunjang Pendidikan (DPP)
sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
(4) Besaran masing-masing komponen biaya/dana pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayar oleh
mahasiswa/orang tua mahasiswa/penyandang dana/sponsor, merupakan besaran/jumlah yang pasti
(fixed price), tidak dapat dikurangi da atau diringankan.
27
BAB IV
BIAYA MATRIKULASI
Pasal 8 (1) Mahasiswa Baru yang terdaftar dan atau diwajibkan mengikuti kegiatan matrikulasi, wajib
membayar Biaya Matrikulasi sesuai dengan durasi semester/term yang diperlukan.
(2) Besaran Biaya Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan besaran
standar BOP per semester/term untuk program studi/peminatan dalam kelompok/rumpun ilmu.
(3) Biaya Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan/dilunasi pada masa
Registrasi Administrasi Mahasiswa Baru atau sebelum mengikuti kegiatan matrikulasi pada periode
semester/term berjalan.
BAB V
BIAYA REGISTRASI STATUS KULIAH DI LUAR NEGERI
Pasal 9
(1) Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mintra Universitas di Luar
Negeri dan atau terdaftar dengan status ‘overseas’ diwajibkan membayar Biaya Registrasi Status
Kuliah di Luar Negeri.
(2) Besaran Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri bagi mahasiswa yang sedang
menjalani/mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra Universitas di Luar Negeri dan atau
terdaftar dengan status ’Overseas’ pada Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebagaimana
ditetapkan dan tersebut dalam Lampiran XI Surat Keputusan ini.
BAB VI
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PERTUKARAN PELAJAR
Pasal 10
(1) Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra Universitas di Dalam maupun di
Luar Negeri dan atau terdaftar dengan status sebagai ‘Mahasiswa Pertukaran Pelajar’ atau
‘Student Exchange’ tetap diwajibkan membayar/melunasi biaya pendidikan yang ditanggung dan
wajib dibayarkan di Universitas untuk periode semester/term berjalan.
(2) Besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang terdaftar dengan status ‘Student Exchange’ atau
‘Mahasiswa Pertukaran Pelajar’ pada tahun akademik 2014/2015 adalah sama dengan besaran
standar BOP yang ditanggung dan wajib dibayarkan di Universitas.
BAB VII
JADWAL DAN CARA PEMBAYARAN
Pasal 11
(1) Pembayaran biaya pendidikan wajib dilaksanakan pada masa pembayaran atau masa registrasi
administrasi periode semester/term berjalan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Kalender
Akademik tahun akademik yang bersangkutan.
(2) Pembayaranbiaya pendidikan tiap-tiap semester/term dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan atu diwakilkan.
(3) Pembayaran wajib dilaksanakan melalui mekanisme/prosedur dan tata cara pembayaran yang
ditetapkan Universitas, secara ‘Hos to Host’ maupun secara Manual.
Pasal 12
(1) Pembayaran secara ‘host to Host’ hanya dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran
secara on-line dengan memanfaatkan teknologi ‘electric delivery-payment switching’ yang tersedia
pada Automatic Teller Machine (ATM) maupun kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan
oleh Bank yang bekerjasama dengan Universitas.
28
(2) Pembayaran secara Manual dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran tunai,
disetorkan langsung atau ditransfer ke rekening Universitas melalui Teller pada Bank yang ditunjuk
Pusar Administrasi Universitas.
(3) Pembayaran secara manual dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin/persetujuan dari Direktorat
Keuangan Pusat Administrasi Universitas.
(4) Pembayaran secara manual wajib mencantumkan secara jelas Nama Mahasiswa dan Nomor Pokok
Mahasiswa (NPM) serta melaporkan dan atau menyerahkan bukti sah (Asli) pembayaran biaya
pendidikan untuk dan atas nama mahasiswa yang bersangkutan kepada Direktorat Keuangan Pusat
Administrasi Universitas.
(5) Biaya transfer dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pembayaran yang dilakuka secara manual
dibebankan kepada mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyandang dana/sponsor.
(6) Kegagalan pembayaran secara manual yang dilakukan melalui mekanisme/prosedur transfer yang
menyebabkan keterlambatan pembayaran dan atau dikenakan sanksi/denda menjadi tanggung jawab
mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyandang dana/sponsor.
BAB VIII
SANKSI
Pasal 13
(1) Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Penyandang Dana/Sponsor yang melakukan pembayaran biaya
pendidikan di luar mekanisme/prosedur/tata cara yang telah ditetapkan Universitas dianggap belum
membayar biaya pendidikan atau belum melaksanakan registrasi administrasi, dan mahasiswa yang
bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta didik pada periode semester/term berjalan.
(2) Mahasiswa yang terlambat membayar biaya pendidikan periode semester/term berjalan, atau
membayar setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan atau masa pembayaran yang telah
ditentukan dan atau disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya
pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayarkan pada kurun waktu atau masa pembayran biaya
pendidikan periode semester/term berjalan.
(3) Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi dan satuan /unit kerja yang berada di lingkungan
Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi, dengan alasan apapun dilarang menerima
pembayaran biaya pendidikan dari mahasiswa/orang tua mahasiswa maupun dari penyandang
dana/sponsor.
(4) Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi dan satuan/unit kerja yang berada di lingkungan
Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi yang menerima pembayaran biaya pendidikan dari
mahasiswa/orang tua mahasiswa maupun dari penyandang dana/sponsor, dikenakan denda sebesar
50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima, dan diwajibkan membayarkan/menyetorkan
semua dana yang diterima beserta dendanya ke rekening Universitas melalui mekanisme/prosedur
pembayaran yang ditentukan Pusat Administrasi.
BAB IX
BEASISWA
Pasal 14
(1) Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan atau persyaratan dapat memperoleh beasiswa dari
Universitas, Pemerintah atau sumber lainnya.
(2) Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari Universitas diatur tersendiri
oleh Rektor.
(3) Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar Universitas mengikuti
ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.
BAB X
PENGUNDURAN DIRI
Pasal 15 (1) Mahasiswa Baru yang telah terdaftar dan atau telah membayr/melunasi biaya pendidikan
semester/term berjalan dan mengundurkan diri, wajib membuat pernyataan pengunduran diri secara
29
tertulis bermeterai cukup dan menyampaikan kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan Pusat
Administrasi Universitas Indonesia.
(2) Biaya pendidikan yang telah dibayarkan untuk dan atas nama mahasiswa yang mengundurkan diri,
dengan alasan apapun, tidak dapat dikembalikan dan atau dialihkan untuk pembayaran biaya
pendidikan untuk dan atas nama dirinya pada program pendidikan lain maupun untuk mahasiswa
lain.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 16
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
(3) Sejak diberlakukannya Keputusan ini maka semua ketentuan dalam Keputusan Rektor yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2014
Pj. Rektor Universitas Indonesia,
ttd
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP 195706261985031002
30
Lampiran : 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia
Nomor: 0667/SK/R/UI/2014, tanggal 1 April 2014
Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2014/2015
PROGRAM VOKASI
NO
PROGRAM STUDI/PEMINATAN RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN
BOP DP TOTAL
1 Perumahsakitan Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000
2 Fisioterapi Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000
3 Okupasi Terapi Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000
4 Akuntansi:
- Keuangan Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000
- Teknologi Sistem Informasi Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000
- Sektor Publik Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000
5 Manajemen Informasi dan Dokumen Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000
6 Komunikasi:
- Penyiaran Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000
- Hubungan Masyarakat Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000
- Periklanan Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000 7 Administrasi Asuransi dan Aktuaria Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000 8 Administrasi Keuangan dan Perbankan Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000 9 Administrasi Perkantoran dan Sekretari Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000
10 Administrasi Perpajakan Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000
11 Pariwisata Rp 7.000.000 Rp 6.500.000 Rp 13.500.000
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 April 2014
Pj. Rektor Universitas Indonesia,
ttd
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP. 195706261985031002
32
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 450A/SK/R/UI/2006
Tentang
REGISTRASI MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pada setiap awal semester, mahasiswa Universitas Indonesia diwajibkan
melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 405/SK/R/UI/2004 perlu
disesuaikan dengan perkembangan dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
Rektor Universitas Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi
Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas
Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-
UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Registrasi Mahasiswa Universitas
Indonesia.
BAGIAN PERTAMA
Pengertian
Pasal 1
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :
1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di
Universitas Indonesia;
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya dan seni;
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian
tertentu;
5. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
6. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar lunas biaya pendidikan yang menjadi
kewajibannya untuk semester yang akan berjalan atau mahasiswa yang membayar biaya pendidikan
yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan melalui mekanisme cicil, tunda bayar,
sponsor ataupun bentuk lain yang telah memperoleh persetujuan universitas;
7. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang
menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan;
8. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang telah memperoleh izin tidak mengikuti kegiatan akademik
untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester;
9. Registrasi Administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif di
program studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan;
10. Registrasi Akademik adalah kegiatan administratif guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada fakultas/departemen/program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan;
33
11. Kartu Identitas Mahasiswa adalah kartu mahasiswa berbasis smartcard beserta aplikasinya yang
dikeluarkan oleh Universitas Indonesia;
12. Kartu Mahasiswa – Anjungan Tunai Mandiri (KM-ATM) adalah kartu mahasiswa yang dikeluarkan
oleh UI bersama bank BNI sebagai identitas diri mahasiswa serta dapat memberikan kemudahan dalam
melakukan transaksi keuangan pada bank BNI;
13. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/catur wulan oleh
mahasiswa dan pembayarannya bisa diwakilkan untuk keperluan penyelenggaraan proses
pembelajaran;
14. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester
oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan
kemahasiswaan Universitas Indonesia;
15. Uang Pangkal (UP) adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru
program Sarjana Reguler untuk menunjang pelaksanaan pendidikan;
16. Dana Pengembangan (DP) adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa jenjang pendidikan Diploma,
Sarjana Ekstensi, Magister, Doktor, dan Spesialis untuk mengembangkan sarana dan prasarana fisik
khususnya praktikum, dan fisik lainnya;
17. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan;
18. Tuition Fee adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa Kelas Khusus Internasional
dan mahasiswa warga asing untuk digunakan sebagai keperluan penyelenggaraan dan pembinaan
pendidikan/pembelajaran;
19. Admission Fee adalah biaya yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru program
kelas khusus internasional dan mahasiswa warga asing Universitas Indonesia untuk menunjang
kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, KM-ATM, tabungan awal, perpustakaan, buku
peraturan akademik, dan lain-lain;
20. Biaya pendidikan terdiri atas BOP, DKFM, UP, DP, DPP, atau Tuition Fee dan Admission Fee;
BAGIAN KEDUA
Program Pendidikan
Pasal 2
Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/ atau
profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan:
a. Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister
dan Jenjang Pendidikan Doktor;
b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas program Pendidikan Diploma III dan program Pendidikan
Diploma IV;
c. Jenjang Pendidikan Profesi dapat terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan
jenjang ketiga.
BAGIAN KETIGA
Masa Registrasi
Pasal 3
(1) Registrasi Administrasi semester gasal (term 1) dilaksanakan mulai awal sampai dengan pertengahan
bulan Agustus tahun yang bersangkutan;
(2) Registrasi Administrasi semester genap (term 2) dilaksanakan mulai awal sampai dengan pertengahan
bulan Januari tahun yang bersangkutan;
(3) Registrasi Administrasi semester pendek (term 3) dilaksanakan mulai pertengahan sampai dengan
akhir bulan Mei tahun yang bersangkutan;
(4) Registrasi Akademik semester gasal dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai
dengan akhir bulan Agustus tahun yang bersangkutan;
(5) Registrasi Akademik semester genap dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai
dengan akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan;
34
(6) Registrasi Akademik semester pendek dilaksanakan dalam kurun waktu mulai awal minggu keempat
bulan Mei sampai dengan akhir minggu pertama bulan Juni tahun yang bersangkutan;
(7) Dalam hal tertentu, registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), dan (6) disesuaikan dengan jadwal masing-masing fakultas/program.
Registrasi Administrasi
Pasal 4
(1) Mahasiswa pemegang KM-ATM melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui pendebetan
langsung ke universitas dari tabungan KM-ATM sepanjang saldo akhir pada masa registrasi
administrasi mencukupi;
(2) Untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa wajib mencukupi
saldo tabungan untuk pembayaran biaya pendidikan di tambah saldo minimal sesuai peraturan yang
berlaku pada Bank BNI sebelum masa registrasi administrasi.
Pasal 5
(1) Mahasiswa bukan pemegang KM-ATM atau Kartu Identitas Mahasiswa melakukan pembayaran biaya
pendidikan secara tunai di Bank BNI yang ditunjuk dengan menyebutkan nomor dan nama mahasiswa;
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan;
(3) Tanda bukti pembayaran terdiri atas:
a. lembar pertama untuk penyetor (mahasiswa);
b. lembar kedua untuk fakultas;
c. lembar ketiga untuk departemen/program studi;
d. lembar keempat untuk universitas melalui fakultas;
e. lembar kelima untuk bank BNI.
(4) Lembar kedua dan ketiga dipergunakan untuk melaksanakan registrasi akademik.
Pasal 6
(1) Mahasiswa pemegang Kartu Identitas Mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan dengan
menggunakan mekanisme Host to Host;
(2) Pembayaran dilakukan melalui ATM Bank yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia atau
melalui Teller pada Bank tertentu yang ditunjuk oleh Universitas Indonesia.
Pasal 7
Mahasiswa sebagaimana pada Pasal 4 dan Pasal 5 dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui
pemindah bukuan/transfer, clearing antar bank BNI atau melalui bank lain dalam batas waktu yang cukup
dengan menyebutkan secara jelas nomor, nama mahasiswa dan rekening penerima Universitas Indonesia.
Registrasi Akademik
Pasal 8
(1) Registrasi akademik dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
a. Mahasiswa mengisi isian rencana studi secara on-line;
b. Hasil pengisian pada butir a disetujui oleh penasehat akademik;
(2) Nama mahasiswa tidak akan tercatat sebagai peserta kuliah apabila belum berstatus sebagai mahasiswa
aktif;
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang registrasi akademik akan diatur tersendiri.
BAGIAN KEEMPAT
Sanksi
Pasal 9
(1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi, akan memperoleh status sebagai
mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan;
(2) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi akademik tidak dapat mengikuti kegiatan akademik
pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan;
35
(3) Mahasiswa yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dibebankan
pembayaran biaya pendidikan;
(4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik 2 (dua) semester
berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa universitas tanpa pemberitahuan dari
pihak universitas;
(5) Mahasiswa aktif yang tidak menyelesaikan pembayaraan sesuai dengan kesepakatan hingga berakhir
masa semester berjalan dikenakan denda sebesar 25 % dari jumlah yang belum dibayarkan;
(6) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibayarkan pada semester berikutnya.
Registrasi Administrasi Pengecualian
Pasal 10
Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), dengan berbagai alasan tetap
menginginkan statusnya untuk menjadi mahasiswa aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi
dengan prosedur :
a. Memperoleh persetujuan fakultas/program pascasarjana;
b. Mahasiswa datang ke Direktorat Keuangan universitas untuk memperoleh izin membayar biaya
pendidikan dengan terlebih dahulu membayar denda sebesar 50 % dari biaya pendidikan yang menjadi
kewajibannya untuk semester berjalan;
c. Izin yang diperoleh dibawa oleh mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan yang menjadi
kewajibannya secara manual;
d. Mahasiswa menyerahkan fotocopy bukti bayar kepada Direktorat Keuangan universitas untuk
verifikasi.
BAGIAN KELIMA
Pengembalian Biaya Pendidikan
Pasal 11
(1) Dalam hal mahasiswa mengundurkan diri/putus studi sebelum perkuliahan dimulai, biaya pendidikan
dikembalikan 90% dari pembayaran semester sedang berjalan;
(2) Mahasiswa yang keluar/mengundurkan diri setelah perkuliahan dimulai tidak dapat menuntut
pengembalian biaya pendidikan;
(3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah batas akhir penetapan kelulusan sesuai kalender akademik
universitas tidak dapat menuntut pengembalian biaya pendidikan.
BAGIAN KEENAM
Penutup
Pasal 12
(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
(2) Dengan diberlakukannya keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor:
405/SK/R/UI/2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 13
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2006
Rektor,
ttd
Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431
36
KEPUTUSAN REKTOR UNlVERSITAS INDONESIA
Nomor: 482/SK/R/UI/2006
Tentang
KARTU IDENTITAS MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Kartu Identitas Mahasiswa adalah identitas mahasiswa yang bersangkutan
sebagai mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik di lingkungan Universitas
Indonesia;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
Universitas Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi
Negeri Sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia
sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 07/SK/MWA-UI/2002
tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003
tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 636A/SK/UI/2004 tentang
Perubahan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 151/SK/R/UI/2000 Tentang Kartu
Mahasiswa Universitas Indonesia.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Kartu Identitas Mahasiswa Universitas
Indonesia.
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
Pengertian
Pasal 1
1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang
diselenggarakan oleh Universitas Indonesia;
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya, seni, dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas;
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
5. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
6. Registrasi Administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif pada
prograrn studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan;
7. Registrasi Akademik adalah kegiatan guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada
fakultas/departemen/program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan;
8. Kartu Identitas Mahasiswa adalah kartu mahasiswa berbasis smartcard beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia;
37
Program Pendidikan
Pasal 2
Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/ atau
profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan:
a. Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister
dan Jenjang Pendidikan Doktor;
b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas Jenjang Pendidikan Diploma III dan Diploma IV;
c. Jenjang Pendidikan Profesi dapat terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan
jenjang ketiga.
Kartu Identitas Mahasiswa berfungsi sebagai:
Fungsi
Pasal 3
a. Identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik di Universitas Indonesia;
b. Alat untuk berbagai transaksi yang akan diatur secara tersendiri.
Spesifikasi Kartu Identitas Mahasiswa
Pasal 4
Kartu Identitas Mahasiswa mempunyai spesifikasi :
a. Terbuat dari bahan plastik yang diberi microchip;
b. Combi dengan kapasitas memory 64 kbytes Java contact dan contactless;
c. Pre-printed card;
d. Tidak memiliki magnetic stripe;
e. Bagian muka kartu berisi foto mahasiswa (berwarna) dengan ukuran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, nama mahasiswa, nomor identitas mahasiswa serta bulan dan tahun diterbitkannya kartu;
f. Bagian belakang kartu berisi barcode yang mencerminkan identitas mahasiswa;
g. Isi kartu terdiri atas dan tidak terbatas pada identitas pribadi, foto, ciri pengenal, serta informasi lainnya
yang diperlukan.
Persyaratan
Pasal 5
Kartu Identitas Mahasiswa hanya dapat diperoleh atau dimiliki oleh mereka yang berstatus sebagai
mahasiswa Universitas Indonesia.
Pasal 6
(1) Bagi mahasiswa yang Kartu Identitas Mahasiswanya hilang, dapat diberikan kartu pengganti;
(2) Permintaan penggantian Kartu Identitas Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melampirkan keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib;
(3) Penggantian Kartu Identitas Mahasiswa dikenakan biaya pembuatan kartu pengganti sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Masa Berlaku
Pasal 7
(1) Kartu Identitas Mahasiswa berlaku selama yang bersangkutan berstatus mahasiswa Universitas
Indonesia;
(2) Kartu Identitas Mahasiswa yang berfungsi sebagai kartu identitas diri untuk mengikuti kegiatan
akademik di Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku apabila mahasiswa:
a. dalam status tidak aktif;
b. dalam status cuti;
c. dinyatakan lulus;
d. mengundurkan diri;
e. putus studi;
38
f. dicabut statusnya sebagai mahasiswa;
g. meninggal dunia.
Ketentuan Peralihan
Pasal 8
(1) Surat keputusan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2006 dan seterusnya;
(2) Bagi mahasiswa angkatan 2005 dan sebelumnya tetap berlaku surat keputusan Rektor Universitas
Indonesia Nomor 151/R/SK/UI/2000.
Penutup Pasal 9
(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut;
(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Agustus 2006
Rektor
ttd
Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431
40
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDOENSIA
NOMOR : 006 /Peraturan/MWA-UI/2005
TENTANG
EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA
PADA PROGRAM PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang : a. bahwa berdasarkan PP nomor 152/2000, salah satu tugas Senat Akademik Universitas
adalah menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan dan
kepribadian civitas akademika universitas;
b. bahwa sebagai bagian dari hal tersebut di atas, perlu ditetapkan kebijakan tentang
evaluasi hasil belajar mahasiswa pada program pendidikan di Universitas Indonesia
dengan Peraturan Majelis Wali Amanat.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi
Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas
Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 270);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang
Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor
01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; dan
10.Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor
006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas
Indonesia.
Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 237/SAU/UI/ 2005, tanggal 9
Agustus 2005 perihal Penetapan naskah Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa Pada Program
Pendidikan di Universitas Indonesia.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DI
UNIVERSITAS INDONESIA
41
BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan: 1. Evaluasi hasil belajar adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil
belajar;
2. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan di Universitas;
4. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan
akademik, dan/atau profesi, dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta
ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai
dengan sasaran kurikulum;
5. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang
diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu)
jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing -masing
diiringi oleh 1-2 (satu sampai dengan dua) jam kegiatan terstruktur dan 1-2 (satu sampai dengan dua)
jam kegiatan mandiri;
6. Evaluasi akhir studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan
kelulusannya dalam suatu program studi; dan
7. Putus studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan
studinya.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Asas
Pasal 2
Evaluasi hasil belajar harus secara andal dan sahih mencerminkan pencapaian hasil belajar mahasiswa
sesuai dengan tujuan pendidikan suatu program studi.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Evaluasi hasil belajar bertujuan mengukur dan menilai proses dan hasil belajar mahasiswa selama masa
studinya di Universitas.
BAB III
ASPEK YANG DIUKUR
Pasal 4
Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah:
a) Kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, yang disesuaikan
dengan jenis dan jenjang tujuan belajar yang akan dicapai untuk setiap mata kuliah; dan
b) Perilaku profesional, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan
berinteraksi dan bekerja sama.
BAB IV JADWAL
EVALUASI
Pasal 5
(1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dan menyeluruh sesuai dengan mata kuliah.
(2) Evaluasi dilakukan selama mahasiswa mengikuti rangkaian kegiatan yang dirancang.
(3) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.
42
BAB V METODE
EVALUASI
Pasal 6
(1) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran dan
keadilan.
(2) Evaluasi dapat dilakukan dengan:
a) ujian;
b) tugas; dan
c) observasi.
BAB VI PELAKSANAAN
EVALUASI
Pasal 7
(1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen
untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
(2) Setelah nilai akhir suatu mata kuliah ditetapkan, tidak ada evaluasi untuk memperbaiki nilai tersebut
dalam semester yang sama.
BAB VII KELULUSAN DAN
PUTUS STUDI
Bagian Pertama
Kelulusan
Pasal 8
(1) Hasil akhir studi mahasiwa ditetapkan oleh Rektor.
(2) Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan untuk lulus diberi predikat kelulusan.
(3) Kelulusan dalam satu program pendidikan dinyatakan dalam bentuk ijazah dan gelar.
Bagian Kedua
Putus Studi
Pasal 9
(1) Evaluasi putus studi mahasiswa dilaksanakan secara berkala.
(2) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria penilaian dan persyaratan kelulusan dalam masa studi yang
telah ditetapkan dinyatakan putus studi.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10
Hal-hal yang memerlukan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan ini diatur dalam Surat Keputusan Rektor.
Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam peraturan ini, peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2005
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,
ttd
Kartini Muljadi, SH.
43
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 005/SK/R/UI/2008
Tentang
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PADA SEMESTER PENDEK
DI UNIVERSITAS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
Menimbang : a.
b.
c.
bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Indonesia terdapat waktu libur
antara akhir semester genap dan awal semester gasal tahun akademik berikutnya
yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan perkuliahan guna mempercepat
lulusan;
bahwa banyaknya masukan tentang penyelenggaraan perkuliahan semester pendek
agar dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan perkuliahan guna mempercepat
lulusan, dan
bahwa masukan tentang penyelenggaraan perkuliahan semester pendek perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas
5.
Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang
6.
Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-
7.
UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012, dan
Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-
UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN PADA SEMESTER
PENDEK DI UNIVERSITAS INDONESIA.
BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1
(1) Semester pendek adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 8--10 minggu kuliah ekivalen dengan
12--14 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 1--2
minggu kegiatan penilaian;
(2) Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester pendek sama dengan kegiatan akademik yang
dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap.
44
BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada semester pendek di Universitas Indonesia adalah:
a. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan waktu libur antar semester dengan
program kegiatan akademik agar dapat mempercepat kelulusan;
b. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai.
BAB III
SIFAT
Pasal 3
Penyelenggaraan semester pendek tidak merupakan kewajiban setiap fakultas/program studi.
BAB IV
BEBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 4
Beban satuan kredit semester (SKS) maksimum yang dapat diambil adalah 12 SKS.
Pasal 5
(1) Mata kuliah yang diselenggarakan pada semester pendek terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan
oleh masing-masing fakultas/program studi;
(2) Jumlah peserta yang dipersyaratkan untuk diselenggarakannya mata kuliah seperti tersebut pada pasal 5
ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan efisiensi pelaksanaan.
BAB V
PESERTA
Pasal 6
Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan seperti tersebut pada Pasal 4 dan 5 harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
(1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap;
(2) Mendaftarkan diri untuk mengikuti semester pendek;
(3) Melaksanakan pembayaran biaya pendidikan untuk mengikuti semester pendek.
BAB VI
BIAYA
Pasal 7
Biaya untuk mengikuti perkuliahan pada semester pendek ditentukan oleh masing-masing fakultas/program
pascasarjana, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
BAB VII
PENCATATAN
Pasal 8
Pencatatan hasil perolehan nilai mata kuliah pada semester pendek, akan diadministrasikan pada semester
pendek.
45
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9
(1) Dengan pemberlakuan Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor
222/SK/R/UI/2003 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan pada Semester Pendek di Universitas
Indonesia dinyatakan tidak berlaku;
(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian ;
(3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
Rektor
ttd
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP. 131 881 133
46
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 491/SK/R/UI/2004
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN PENDIDIKAN
DI UNIVERSITAS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa masih beranekaragam peraturan dan tata cara penyelesaian kegiatan
pendidikan di Universitas Indonesia pada program pendidikan akademik, vokasi,
profesi, dan spesialis;
b. bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan tata cara penyelesaian kegiatan
pendidikan, antara lain Penetapan Kelulusan, Kegiatan Wisuda, Penerbitan Ijazah
dan Penerbitan Tranksrip Akademik Universitas Indonesia pada program pendidikan
akademik, vokasi, profesi, dan spesialis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas
Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan
Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang
Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-
UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-
UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi
Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 212/SK/R/UI/1999 tentang
Penerbitan Ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Indonesia.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA
CARA PENYELESAIAN KEGIATAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS
INDONESIA
BAB I
Pengertian
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Rektor adalah pemimpin Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan Universitas Indonesia;
3. Fakultas adalah unsur penyelenggara Kegiatan Akademik Universitas Indonesia dalam bidang
dan/atau disiplin ilmu tertentu
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas;
47
5. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana Akademik dan unsur pengembangan ilmu
pengetahuan lintas Fakultas pada tingkat Pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh Fakultas dan
kedudukannya setara dengan Fakultas;
6. Ketua Program Pascasarjana adalah pemimpin pelaksana Akademik dan unsur pengembangan ilmu
pengetahuan lintas Fakultas pada tingkat pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh Fakultas, dan
kedudukannya setara dengan Dekan Fakultas;
7. Departemen adalah pengelola sumber daya Akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
pelaksana pendidikan akademik, profesional dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu,
teknologi dan budaya;
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang
diselenggarakan oleh Universitas Indonesia;
9. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan
terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
10. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta
didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
11. Pendidikan Spesialis adalah jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan profesi yang
bertujuan untuk penguasaan keprofesian yang mantap dalam bidan tertentu yang dilandasi kemampuan
akademik yang kokoh;
12. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki
pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang terdiri atas diploma 3 dan diploma 4;
13. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik;
14. Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan dari perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan profesi dan spesialis;
15. Sebutan vokasi adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan dari perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi;
16. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik terjadwal yang meliputi antara lain perkuliahan,
ujian, pratikum dan kegiatan laboratorium;
17. Masa Studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada
program studinya;
18. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang
diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu;
19. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester (SKS) yang wajib diperoleh mahasiswa selama
masa studinya;
20. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan
akademik dan/atau profesional berdasarkan suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat
menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
21. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif
dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif.
BAB II
PROSES PENETAPAN KELULUSAN
Pasal 2
(1) Mahasiswa yang dapat diikutsertakan dalam proses penetapan kelulusan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Indonesia baik secara administratif maupun secara
akademik;
b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan oleh Universitas Indonesia;
c. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan pada pendidikan akademik,
vokasi, profesi dan spesialis yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi (pemenuhan
48
jumlah SKS yang disyaratkan termasuk skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi yang telah diperbaiki)
dengan IPK lebih tinggi atau sama dengan IPK minimum yang disyaratkan.
(2) Proses penetapan kelulusan dilakukan dalam suatu “rapat penetapan kelulusan” yang dilakukan
menjelang akhir semester sesuai kalender akademik Universitas Indonesia dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Rapat dipimpin oleh pimpinan fakultas/Program Pascasarjana atau yang ditunjuk;
b. Anggota rapat ditentukan oleh pimpinan fakultas/Program Pascasarjana atas usul program studi/
departemen;
c. Hasil rapat dituangkan dalam suatu Berita Acara;
d. Tanggal Berita Acara menjadi tanggal kelulusan;
e. Tanggal kelulusan harus dalam batas masa studi.
BAB III PENYAMPAIAN DATA
LULUSAN Pasal 3
(1) Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana mengirimkan data lulusan kepada Rektor sesuai dengan
ketentuan dan Kalender Akademik yang berlaku di Universitas Indonesia, dalam bentuk dokumen
elektronik (disket), dan cetakannya (print-out).
(2) Data lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
a. Nomor Urut;
b. Nomor Mahasiswa;
c. Nama Mahasiswa sesuai dengan nama yang terdaftar di Universitas Indonesia;
d. Nama Mahasiswa sesuai dengan ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya;
e. Tanggal Lahir;
f. Tempat Lahir;
g. Jenis Kelamin;
h. Program Studi;
i. Tanggal Lulus;
j. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
k. Predikat;
l. Judul Tugas Akhir/Proyek Mahasiswa/Skripsi/Tesis/Disertasi.
(3) Data lulusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat disampaikan secara bertahap sebagai
berikut:
a. Tahap pertama, satu (1) bulan sebelum tanggal wisuda;
b. Tahap kedua, tiga (3) minggu sebelum tanggal wisuda;
c. Tahap ketiga, dua (2) minggu sebelum tanggal wisuda;
BAB IV
WISUDA
Pasal 4
Lulusan Universitas Indonesia yang akan mengikuti kegiatan Wisuda diwajibkan untuk mendaftarkan diri
ke Panitia Pelaksana Wisuda dan membayar biaya wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V
IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK
Pasal 5
(1) Format baku ijazah maupun transkrip akademik Universitas Indonesia diatur tersendiri dalam Surat
Keputusan Rektor;
(2) Prosedur penerbitan ijazah ataupun transkrip akademik diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor;
(3) Gelar akademik, sebutan vokasi, sebutan profesi, dan sebutan spesialis diberikan kepada lulusan sesuai
dengan peraturan yang berlaku di Universistas Indonesia.
49
Pasal 6
(1) Ijazah dan transkrip akademik akan diterbitkan dan diserahkan oleh Universitas Indonesia, apabila
mahasiswa telah dinyatakan lulus sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2;
(2) Ijazah dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Ketua Program Pascasarjana;
(3) Transkrip akademik yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia dinyatakan sah apabila
ditandatangani oleh Direktur Pendidikan;
(4) Ijazah dan transkrip akademik dikeluarkan hanya satu kali.
Pasal 7
(1) Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal kelulusannya;
(2) Apabila dalam waktu lebih dari 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya ijazah dan transkrip akademik tidak
diambil oleh yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan dikenakan biaya administrasi yang
ditentukan oleh pimpinan fakultas/ program pascasarjana;
(3) Universitas Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap ijazah yang tidak diambil oleh yang
bersangkutan dalam waktu satu tahun sejak diterbitkan.
Pasal 8
(1) Gelar akademik, sebutan vokasi, sebutan profesi dan sebutan spesialis sesuai dengan pasal 5 ayat (3)
dicantumkan dalam ijazah;
(2) Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dicantumkan pula nama bidang keahlian
yang bersangkutan secara lengkap.
BAB PENUTUP
Pasal 9
(1) Dengan pemberlakuan Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor
212/SK/R/UI/1999, tentang penerbitan ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Indonesia
dinyatakan tidak berlaku;
(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila terdapat kesalahan,
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Agustus 2004
Rektor,
ttd
Usman Chatib Warsa NIP. 130 358 431
50
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 865/SK/R/UI/2008
TENTANG
TRANSFER KREDIT DAN PEMBEBASAN MATA KULIAH
DI UNIVERSITAS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
Menimbang: a.
b.
c.
c.
bahwa telah dilaksanakan Program Internasionalisasi Universitas Indonesia sebagai salah
satu strategi pengembangan fungsi-fungsi akademik Universitas Indonesia agar dapat
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang
unggul dan mempunyai daya saing di tingkat internasional;
bahwa adanya berbagai kerja sama di bidang pendidikan antara Universitas
Indonesia dengan berbagai pendidikan tinggi di luar negeri;
bahwa banyak program pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia yang
menerapkan peraturan tentang transfer kredit dan pembebasan mata kuliah seperti mata
kuliah pada matrikulasi dan mata kuliah prasyarat;
sehubungan butir a, b dan c di atas, dan untuk penjaminan mutu proses transfer kredit di
lingkungan Universitas Indonesia serta mendukung Program Internasionalisasi diperlukan
adanya ketentuan terkait dengan transfer kredit dan pembebasan mata kuliah yang
ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
Mengingat :
1.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 3.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia
5.
sebagai Badan Hukum Milik Negara. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003
6.
tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007
7.
tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012. Keputusan Rektor nomor 835/SK/R/UI/2006 tentang Transfer Kredit dan Pembebasan
Mata Kuliah di Universitas Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TRANSFER KREDIT DAN PEMBEBASAN
MATA KULIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.
BAB I
Pengertian
Pasal 1
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :
1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Rektor adalah pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan Universitas Indonesia.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas.
4. Ketua Program adalah Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
51
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di
Universitas Indonesia.
6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian
tertentu.
8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
9. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar lunas biaya pendidikan yang menjadi
kewajibannya untuk semester yang akan berjalan atau mahasiswa yang membayar biaya pendidikan
yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan melalui mekanisme cicil, tunda bayar,
sponsor ataupun bentuk lain yang telah memperoleh persetujuan universitas.
10. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang
menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan.
11. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan
akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar
peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran
kurikulum.
12. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran perhargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh
selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam
praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan
terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. 13. Transfer Kredit disingkat TK adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah beban studi (SKS) yang telah
diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi baik dalam statusnya sebagai mahasiswa
Universitas Indonesia atau bukan mahasiswa Universitas Indonesia, hasil dari suatu proses evaluasi
oleh Unit Transfer Kredit pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Indonesia.
14. Unit Transfer Kredit adalah suatu panitia adhoc yang dibentuk dengan keputusan dekan untuk
melakukan evaluasi atas permohonan transfer kredit yang diajukan oleh mahasiswa.
15. Pembebasan mata ajar adalah suatu proses evaluasi terhadap kompetensi seorang mahasiswa terhadap
suatu mata ajar prasyarat (di luar kurikulum) yang diwajibkan untuk diikuti sehingga yang
bersangkutan dibebaskan dari kewajiban untuk mengikuti mata ajar tersebut.
BAB II Program
Pendidikan Pasal 2
Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau
profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan :
a. Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister
dan Jenjang Pendidikan Doktor;
b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas program pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan
Diploma IV;
c. Jenjang Pendidikan Profesi terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang
ketiga.
BAB III Eligibilitas
Transfer Kredit Pasal 3
(1) Mahasiswa yang sedang mengikuti suatu program studi dapat mengajukan permohonan untuk
memperoleh transfer kredit atas mata ajar yang telah diperoleh di luar program studi yang sedang
diikutinya.
(2) Materi kuliah yang dimohonkan untuk memperoleh transfer kredit dapat berasal dari:
a. program pertukaran mahasiswa yang sah;
52
b. program kelas khusus internasional;
c. program sandwich;
d. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik program studi di lingkungan Universitas
Indonesia maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi;
e. program perolehan kredit akademik di Universitas Indonesia.
(3) Mata ajar yang dapat dimohonkan untuk memperoleh transfer kredit harus memenuhi syarat berikut:
a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata ajar yang terdapat pada kurikulum program
studi yang sedang diikuti;
b. mata ajar tersebut diperoleh dalam 5 (lima) tahun;
c. apabila diperoleh dari luar Universitas Indonesia, berasal dari perguruan tinggi yang program
studinya memperoleh akreditasi minimal B atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi internasional.
Beban studi maksimum yang dapat di transfer
Pasal 4
(1) Beban studi (SKS) yang dapat ditransfer pada program studi jenjang sarjana adalah sebanyak-
banyaknya 75 persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada
program studi yang sedang diikuti.
(2) Beban studi (SKS) yang dapat ditransfer pada program profesi adalah sebanyak-banyaknya 50 persen
dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada program studi yang
sedang diikuti.
(3) Beban studi (SKS) yang dapat ditransfer pada program studi jenjang magister adalah sebanyak-
banyaknya 50 persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada
program studi yang sedang diikuti.
(4) Beban studi (SKS) yang dapat ditransfer pada program studi jenjang doktor adalah sebanyak-
banyaknya 50 persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada
program studi yang sedang diikuti.
Mekanisme Transfer Kredit
Pasal 5
(1) Mahasiswa mengajukan permohonan transfer kredit kepada Dekan/Ketua Program dan melampirkan
transkrip resmi yang berisi mata ajar yang akan ditransfer kreditnya.
(2) Apabila berasal dari program kelas khusus internasional atau program sandwich, mahasiswa cukup
menyerahkan transkrip resmi dari perguruan tinggi luar negeri yang menjadi mitra dalam program
kelas khusus internasional/program sandwich, kepada Dekan untuk disahkan dengan keputusan
Dekan/Ketua Program.
(3) Dekan/Ketua Program menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Unit
Transfer Kredit yang berada di bawah Dekan/Ketua Program untuk melakukan proses evaluasi
terhadap transkrip resmi yang diajukan mahasiswa.
(4) Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4, dan ketentuan lain
yang berlaku di masing-masing fakultas/program selama tidak bertentangan dengan keputusan ini.
(5) Unit transfer kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) memberikan rekomendasi kepada Dekan terhadap jumlah SKS berikut nilainya yang dapat di transfer untuk disahkan dengan keputusan
Dekan/Ketua Program.
(6) SKS yang ditransfer akan direkam dalam transkrip akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB IV
Eligibilitas Pembebasan Mata Ajar
Pasal 6 Permohonan untuk pembebasan mata ajar harus memenuhi persyaratan berikut: a. diajukan oleh mahasiswa aktif;
b. mata kuliah yang tidak diperhitungkan bebannya (nol SKS);
c. mata kuliah yang terdapat dalam program matrikulasi dan/atau mata ajar prasyarat (di luar kurikulum).
53
Mekanisme Pembebasan Mata Ajar
Pasal 7
(1) Mahasiswa mengajukan permohonan pembebasan mata ajar kepada Dekan/Ketua Program dan
melampirkan transkrip resmi yang dimiliki berisi mata ajar yang akan dijadikan acuan pembebasan
mata ajar;
(2) Dekan/Ketua Program menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit
transfer kredit yang berada di bawah Dekan/Ketua Program untuk melakukan proses evaluasi terhadap
transkrip resmi yang diajukan mahasiswa;
(3) Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 6, dan ketentuan lain yang berlaku di
masing-masing fakultas/program selama tidak bertentangan dengan keputusan ini;
(4) Unit transfer kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memberikan rekomendasi kepada
Dekan terhadap sejumlah mata ajar yang dibebaskan untuk disahkan dengan keputusan Dekan/Ketua
Program;
(5) Mata kuliah yang dibebaskan diberi beban nol SKS dan akan direkam dalam transkrip akademik sesuai
ketentuan yang berlaku.
BAB V
Penutup
Pasal 8
(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
(2) Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor nomor 835/SK/R/UI/2006 tentang Transfer
Kredit dan Pembebasan Mata Kuliah di Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
(3) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Agustus 2008
Rektor,
ttd
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri NIP. 131 881 133
54
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 838A/SK/R/UI/2007
TENTANG
ADMINISTRASI HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
Menimbang: a bahwa Universitas Indonesia sejak tahun akademik 2006/2007 telah menerapkan
satu sistem administrasi akademik menggunakan sistem informasi akademik next
generation (SIAK NG) untuk semua jenjang pendidikan di Universitas Indonesia;
b bahwa pendokumentasian hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dari sistem
SIAK NG;
c bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan
Rektor tentang administrasi hasil belajar mahasiswa Universitas Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi
Negeri Sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas
Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan MWA-UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan
Rektor Universitas Indonesia;
8. Keputusan MWA-UI Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum
Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor UI Nomor 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan
Studi Mahasiswa Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor UI Nomor 491/SK/R/UI/2004 tentang Tatacara Penyelesaian
Kegiatan Pendidikan di Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor UI Nomor 450A/SK/R/UI/2006 tentang Registrasi Mahasiswa
Universitas Indonesia.
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG
ADMINISTRASI HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:
Pengertian
Pasal 1
1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di
Universitas Indonesia;
2. Aplikasi Sistem Informasi Akademik Next Generation (SIAK-NG) adalah aplikasi yang berbasiskan
web yang digunakan untuk membantu menunjang kegiatan akademik di Universitas Indonesia dan
dapat diakses oleh pengguna yang terhubung kejaring Internet;
3. Administrasi hasil belajar mahasiswa adalah kegiatan pendokumentasian hasil belajar mahasiswa
menggunakan SIAK NG berbentuk daftar nilai semester, riwayat akademik dan transkrip akademik;
4. Daftar nilai semester adalah dokumen nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa di
Universitas Indonesia dalam satu semester;
5. Riwayat akademik adalah dokumen nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa selama
55
menjadi mahasiswa Universitas Indonesia;
6. Transkrip akademik adalah dokumen nilai mata kuliah dari seorang mahasiswa yang telah dinyatakan
lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu di Universitas Indonesia;
7. Direktorat Pendidikan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
Daftar Nilai Semester
Pasal 2
(1) Daftar nilai semester dikeluarkan setiap akhir semester setelah semua nilai mata kuliah selesai
dimasukkan ke dalam SIAK NG;
(2) Daftar nilai semester memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor dan pendidikan
terakhir), pembimbing akademik, fakultas, program studi, kekhususan/kosentrasi, jenjang pendidikan,
kode mata kuliah, judul mata kuliah, satuan kredit semester (SKS), nilai huruf, indeks prestasi semester
(IPS), dan indeks prestasi kumulatif (IPK);
(3) Daftar nilai semester hanya dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai
dengan kebutuhan;
(4) Daftar nilai semester yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh bagian administrasi pendidikan
fakultas/program pascasarjana.
Sistem Penilaian dan Indeks Prestasi
Pasal 3
(1) Sistem penilaian di Universitas Indonesia menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E,
dengan bobot masing-masing 4,00; 3,70; 3,30; 3,00; 2,70; 2,30; 2,00; 1,70; 1,00; dan 0,00 (nol);
(2) Mata kuliah yang belum selesai seperti kerja praktek, seminar, skripsi, tesis dan disertasi diberi nilai
huruf BS, dan tidak diperhitungkan dalam perolehan SKS, IPS maupun IPK;
(3) SKS yang di transfer diberi nilai huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang
diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total SKS yang di transfer;
(4) Sejumlah mata kuliah yang dibebaskan untuk tidak diambil oleh mahasiswa seperti mata kuliah pada
program matrikulasi diberi nilai huruf DB tanpa SKS (nol SKS);
(5) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena sesuatu alasan yang sah,
untuk sementara diberi nilai huruf I (incomplete) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan
dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan harus sudah berubah
menjadi nilai huruf selain I atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka nilai huruf I akan
berubah menjadi nilai huruf E;
(6) Mahasiswa aktif yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
satu semester akan diberi nilai E;
(7) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir semester akan direkam dengan nilai T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester (bobot nol);
(8) Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah memiliki nilai minimal C sehingga mata
kuliah tersebut memiliki dua nilai yang keduanya memiliki nilai minimal C, maka SKS dan kedua nilai
tersebut diperhitungkan dalam penghitungan IPK;
(9) Bagi mahasiswa karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh
matakuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.
Pasal 4
(1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi mahasiswa dalam suatu perkuliahan;
(2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari indeks prestasi semester (IPS) dan
indeks prestasi kumulatif (IPK);
(3) Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung melalui perkalian antara jumlah nilai kredit mata kuliah
dengan nilai bobot setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah yang diambil;
(4) Besarnya IPS diperoleh dari nilai semua mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam satu semester,
kecuali mata kuliah yang memiliki nilai huruf BS, dan TK;
56
(5) Besarnya IPK diperoleh dari semua mata kuliah yang memiliki nilai C atau lebih baik dari C, kecuali
mata kuliah yang memiliki nilai huruf BS, TK, T, dan DB.
Riwayat Akademik
Pasal 5
(1) Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, pembimbing akademik, dan
program studi tentang keberhasilan studi mahasiswa;
(2) Riwayat akademik dapat dicetak oleh mahasiswa yang bersangkutan, pembimbing akademik, dan
bagian administrasi pendidikan fakultas/program pascasarjana sesuai dengan kebutuhan;
(3) Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa;
(4) Riwayat akademik yang akan digunakan sebagaimana ayat (3) di atas disahkan oleh Wakil Dekan
bidang akademik Fakultas/Wakil Ketua Program Pascasarjana.
Transkrip Akademik
Pasal 6
(1) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa, pendidikan sebelumnya,
jenjang pendidikan, program studi, kekhususan/konsentrasi, daftar mata kuliah berikut kode mata
kuliah, nilai huruf, jumlah SKS yang dipersyaratkan, jumlah SKS yang diperoleh, IPK, keberhasilan
studi mahasiswa per semester, judul skripsi/tesis/disertasi, nomor ijazah dan tahun lulus;
(2) Seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa akan masuk dalam transkrip akademik;
(3) Status mahasiswa yang cuti maupun tidak aktif pada semester tertentu terekam dalam transkrip
akademik;
(4) IPK yang tercantum dalam transkrip akademik ditetapkan dari seluruh mata kuliah yang memiliki nilai
C atau nilai lebih baik dari C, kecuali nilai huruf BS, TK, T, dan DB;
(5) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris;
(6) Transkrip akademik diterbitkan hanya satu kali sebagai kelengkapan lulusan mahasiswa Universitas
Indonesia.
Ketentuan Peralihan
Pasal 7
(1) Penghitungan IPK bagi mahasiswa angkatan 2005 dan sebelumnya yang lulus tahun 2006 dan
seterusnya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah memiliki nilai C, maka yang
diperhitungkan dalam penghitungan IPK adalah SKS dan nilai yang terakhir saja;
b. Tidak diperkenankan menghapus mata kuliah yang telah diambil dan/atau telah memiliki nilai
minimal C;
c. Nilai E, D, TK, BS, T dan DB terekam dalam transkrip akademik.
(2) Penghitungan IPK bagi mahasiswa yang lulus sebelum tahun 2006 mengikuti
ketentuan sebagaimana diatur oleh masing-masing fakultas. Penutup Pasal 8
(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2006
Rektor,
ttd.
Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431
57
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 012A/SK/R/UI/2007
Tentang
Ketentuan Penyelenggaraan Pembelajaran Mahasiswa Universitas Indonesia
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia sejak tahun akademik 2006/2007 telah menerapkan
satu sistem administrasi akademik menggunakan SIAK NG untuk semua program studi dan jenjang pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia; b. bahwa pada setiap awal semester, mahasiswa Universitas Indonesia untuk dapat mengikuti kegiatan akademik diwajibkan melakukan registrasi administrasi dan akademik; c. bahwa telah dikembangkan administrasi pendidikan yang terpadu melalui penggunaan sistem berbasis teknologi informasi di Universitas Indonesia untuk semua jenjang pendidikan; d. sehubungan butir a, b dan c di atas, diperlukan adanya ketentuan penyelenggaraan pembelajaran mahasiswa dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan UI sebagai
BHMN; 5. Keputusan MWA UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia; 6. Keputusan MWA UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 7. Peraturan MWA UI Nomor 006/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Evaluasi Hasil
Belajar mahasiswa Pada Program Pendidikan di Universitas Indonesia; 8. Keputusan Rektor UI Nomor 450A/SK/R/UI/2006 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Keputusan Rektor Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pembelajaran Mahasiswa
Universitas Indonesia.
BAGIAN PERTAMA
Pengertian
Pasal 1
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di
Universitas Indonesia;
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya dan seni;
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian
tertentu;
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
58
6. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar lunas biaya pendidikan yang menjadi
kewajibannya untuk semester yang akan berjalan atau mahasiswa yang membayar biaya pendidikan
yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan melalui mekanisme cicil, tunda bayar,
sponsor ataupun bentuk lain yang telah memperoleh persetujuan universitas;
7. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang
menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan;
8. Registrasi administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif di
program studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan;
8. Registrasi akademik adalah kegiatan administratif guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik
pada fakultas/departemen/program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan;
9. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan
akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar
peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran
kurikulum;
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu;
11. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan
kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman
belajar, dan beban penyelenggaraan program;
12. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
13. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh
selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam
praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan
terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri;
14. Evaluasi hasil belajar adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar;
15. Evaluasi akhir studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan
kelulusannya dalam suatu program studi;
16. Putus studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan
studinya;
17. Direktorat Pendidikan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik;
18. Direktorat PPSI (Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi) adalah unsur pembantu pimpinan di
bidang pengembangan sistem informasi dan penggunaannya secara operasional, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Wakil Rektor
Bidang Non-Akademik.
BAGIAN KEDUA
Program Pendidikan
Pasal 2
Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau
profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan:
a. Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister
dan Jenjang Pendidikan Doktor;
b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas program Pendidikan Diploma III;
c. Jenjang Pendidikan Profesi terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang
ketiga.
BAGIAN KETIGA
Masa Registrasi
Pasal 3
(1) Registrasi administrasi semester gasal (term 1) dilaksanakan mulai awal sampai dengan pertengahan
bulan Agustus tahun yang bersangkutan;
(2) Registrasi administrasi semester genap (term 2) dilaksanakan mulai awal sampai dengan pertengahan
59
bulan Januari tahun yang bersangkutan;
(3) Registrasi administrasi semester pendek (term 3) dilaksanakan mulai pertengahan sampai dengan
akhir bulan Mei tahun yang bersangkutan;
(4) Registrasi akademik semester gasal dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai
dengan akhir bulan Agustus tahun yang bersangkutan, kecuali satu dan lain hal disesuaikan dengan
jadwal masing-masing fakultas/program;
(5) Registrasi akademik semester genap dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai
dengan akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan, kecuali satu dan lain hal disesuaikan dengan
jadwal masing-masing fakultas/program;
(6) Registrasi akademik semester pendek dilaksanakan dalam kurun waktu mulai pertengahan sampai dengan akhir bulan Mei tahun yang bersangkutan, kecuali satu dan lain hal disesuaikan dengan jadwal
masing-masing fakultas/program yang melaksanakan semester pendek.
Sanksi
Pasal 4
(1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi tidak dapat melakukan registrasi
akademik;
(2) Mahasiswa yang melakukan registrasi administrasi, namun tidak melakukan registrasi akademik
hingga batas waktu yang ditentukan, namanya tidak akan tercantum dalam daftar peserta mata kuliah.
BAGIAN KEEMPAT
Persyaratan Administrasi Registrasi Akademik
Pasal 5 (1) Tersedianya kalender akademik;
(2) Tersedianya kurikulum program studi sesuai jenjangnya;
(3) Adanya jadwal kelas mata kuliah setiap semester;
(4) Tersedianya pembimbing akademik.
Sistem Informasi Akademik Next Generation (SIAK NG)
Pasal 6
(1) Sistem informasi akademik next generation (SIAK NG) adalah sistem informasi yang berlaku di
Universitas Indonesia untuk mendukung pelaksanaan registrasi akademik, proses perkuliahan, proses
evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
(2) Pengguna SIAK NG memiliki account yang dapat terdiri atas beberapa peran (role) yang diatur
sebagai berikut:
a. Peran Direktorat Pendidikan:
Melihat kalender akademik untuk tingkat universitas;
Menyusun kurikulum untuk tingkat universitas berdasarkan jenjang pendidikan;
Melakukan konfirmasi perubahan nilai manual dari fakultas/program;
b. Peran Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Ketua Program di fakultas/program dapat melakukan
persetujuan isian rencana studi (IRS) bagi mahasiswa yang bermasalah dengan IRS-nya;
c. Peran Sub Direktorat Registrasi Direktorat Pendidikan:
Membuat kalender akademik untuk tingkat universitas;
Melakukan konfirmasi perubahan nilai manual dari fakultas/program berdasarkan surat
keterangan dari fakultas/program yang bersangkutan;
d. Peran Sub Bagian Akademik di program studi tertentu:
Mengganti term berjalan di program studi yang bersangkutan;
Membuat kalender akademik untuk program studi yang bersangkutan;
Menyusun dan mengubah kurikulum untuk program studi yang bersangkutan;
Membuat dan menawarkan jadwal kelas mata kuliah, jadwal ujian, jadwal sidang serta
menyusun paket kelas mata kuliah untuk mahasiswa baru (bilamana dibutuhkan);
Menentukan kurikulum yang akan diterapkan ke mahasiswa;
Melakukan verifikasi dari pengajuan mata kuliah spesial seperti skripsi, tesis, disertasi, dan
60
sebagainya yang dilakukan oleh mahasiswa;
Mengisi absensi kelas mata kuliah atas permintaan dosen pengajar (bilamana dosen yang
bersangkutan tidak dapat melakukan pengisian absensi karena alasan tertentu);
Mencetak laporan rutin awal term, laporan rutin akhir term, laporan insidentil, dan laporan
statistik;
Mengubah status mahasiswa ke status tertentu yang diperbolehkan seperti cuti, dan
sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku;
Mengajukan usulan perubahan nilai terhadap seorang atau sekelompok mahasiswa yang
mengikuti kelas mata kuliah tertentu, berdasarkan surat permohonon pengubahan nilai yang
diajukan oleh dosen koordinator/dosen pengajar kelas mata kuliah dan telah disahkan dengan surat keterangan dari wakil dekan bidang akademik fakultas yang bersangkutan atau wakil
ketua program;
e. Peran Dosen Pengajar di program studi tertentu:
Melihat kalender akademik;
Melihat jadwal kelas mata kuliah, jadwal ujian, serta jadwal sidang di program studi yang
bersangkutan;
Melihat daftar peserta kelas mata kuliah yang diajarkannya;
Mengisi absensi kehadiran dosen untuk kelas mata kuliah yang diajarkannya;
Mengisi satuan acara pengajaran (SAP) untuk kelas mata kuliah yang diajarkannya;
Mengisi komponen penilaian dan nilai akhir untuk kelas mata kuliah yang diajarkannya;
f. Peran Dosen Pembimbing akademik di program studi tertentu:
Melihat kalender akademik;
Melihat jadwal kelas mata kuliah, jadwal ujian, serta jadwal sidang di program studi yang
bersangkutan;
Melakukan persetujuan terhadap IRS mahasiswa pada masa registrasi akademik;
g. Peran Dosen Pembimbing skripsi/tesis/disertasi/kerja praktek/magang di program studi tertentu:
Melihat kalender akademik;
Melihat jadwal kelas mata kuliah, jadwal ujian, serta jadwal sidang di program studi yang
bersangkutan;
Mengisi catatan bimbingan untuk mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah spesial
seperti skripsi/tesis/disertasi/kerja praktek/magang bimbingannya;
h. Peran Mahasiswa di program studi tertentu:
Melihat ringkasan data akademik;
Melihat riwayat akademik yang sudah dijalani mahasiswa selama ini;
Melihat riwayat data pembayaran;
Melihat kalender akademik;
Mengisi dan mengubah isian data mahasiswa (IDM) yang berfungsi sebagai biodata
mahasiswa;
Melihat jadwal kelas mata kuliah, jadwal ujian, serta jadwal sidang di program studi yang
bersangkutan;
Mengisi isian rencana studi (IRS) pada masa registrasi akademik yang telah ditentukan
program studi masing-masing;
Melihat rencana perkuliahan dari kelas mata kuliah yang diambil saat ini;
Mengajukan permohonan mata kuliah spesial seperti skripsi/tesis/disertasi/kerja
praktek/magang;
i. Peran Operator SIAK-NG:
Memasukkan data nilai mata kuliah tertentu atas usul pimpinan Fakultas/Program
Pascasarjana;
Memasukkan data absensi perkuliahan pada semester dan tahun tertentu atas usul pimpinan
Fakultas/Program Pascasarjana.
Keamanan Sistem Informasi
Pasal 7
61
(1) Untuk dapat mengakses sistem informasi yang ada di Universitas Indonesia, seorang sivitas akademika
di lingkungan Universitas Indonesia harus memiliki username dan password yang diberikan sesuai
dengan identitasnya yang memungkinkan pengguna masuk ke sistem informasi yang ada di Universitas
Indonesia sesuai otorisasi yang dimilikinya;
(2) Seluruh pengguna sistem wajib menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan informasi tersebut
secara benar serta bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam mengakses sistem;
(3) Setiap perubahan peranan (role) atau hak akses untuk administrasi pendidikan wajib dilaporkan oleh
pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana kepada Direktorat Pendidikan dan Direktorat PPSI untuk
memastikan otorisasi penggunaan sistem;
(4) Seluruh pengguna wajib melaporkan setiap perubahan peranan (role), jika paling lambat dua minggu
setelah terjadi mutasi, perubahan peranan (role) belum dilaporkan secara resmi oleh atasan langsung
yang bersangkutan kepada Direktorat Pendidikan dan Direktorat PPSI;
(5) Kelalaian atau keterlambatan akan pemberitahuan perubahan peranan (role) pada ayat (3) tersebut
dapat dikenakan sanksi akademik dan jabatan, tergantung dari akibat yang ditimbulkan dari kelalaian
tersebut;
(6) Penyalahgunaan username dan password adalah tindakan yang dapat dikenai sanksi akademik dan jabatan.
Kalender Akademik
Pasal 8
(1) Kalender akademik merupakan pedoman yang berlaku umum bagi fakultas/program dan sivitas
akademika di lingkungan Universitas Indonesia dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
(2) Kalender akademik sebagaimana ayat (1) diterbitkan satu kali dalam satu tahun dengan Surat
Keputusan Rektor, dan memuat:
a. Masa pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan akademik)
mahasiswa baru;
b. Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;
c. Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
d. Periode perkuliahan;
e. Periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
f. Batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda;
(3) Program studi tidak berhak mengubah masa registrasi administrasi dan batas akhir penetapan lulusan;
(4) Yang berhak mengubah masa registrasi administrasi dan batas akhir penetapan lulusan adalah
Universitas.
Kurikulum
Pasal 9
(1) Mahasiswa dalam studinya di Universitas Indonesia mengikuti suatu jenjang pendidikan
sesuai dengan kurikulum program studi dimana mahasiswa terdaftar;
(2) Kurikulum sebagaimana ayat (1) memuat:
a. Jumlah kredit yang harus dipenuhi mahasiswa sebagai syarat kelulusan;
b. Maksimal masa studi yang boleh diambil mahasiswa selama mengikuti pendidikan di program
studi dimana ia terdaftar;
c. Jenis, kedudukan, sifat mata kuliah, dan nilai kredit;
d. Pencantuman secara jelas mata kuliah prasyarat;
e. Jumlah kredit mata kuliah kompetensi utama yang menjadi penciri program studi;
f. Jumlah kredit mata kuliah konsentrasi atau kekhususan atau peminatan yang merupakan mata kuliah pendukung yang gayut dengan kompetensi utama;
g. Jumlah kredit mata kuliah pilihan;
h. Distribusi mata kuliah persemester.
(3) Kurikulum suatu program studi untuk jenjang pendidikan atau program pendidikan tertentu
diadministrasikan dalam bentuk struktur sebagai berikut:
a. Kode kurikulum dicatat dengan format aa.bb.cc.dd-yyyy dimana 11 digit pertama merupakan kode program studi tersebut di Universitas Indonesia dan 4 digit terakhir merupakan tahun
62
diberlakukannya kurikulum tersebut;
b. Aturan mengenai penyusunan sebuah kurikulum baru di suatu program studi ditetapkan secara
tersendiri.
Jadwal Kuliah
Pasal 10
(1) Setiap menjelang awal semester, fakultas/program menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan suatu
kurikulum;
(2) Jadwal kuliah sebagaimana ayat (1) di atas mencakup:
a. Nama kelas mata kuliah;
b. Jenis kelas, untuk membedakan penyelenggaraan kelas mata kuliah apakah pagi atau malam;
c. Koordinator kelas mata kuliah sebagai penanggung jawab kelas mata kuliah tersebut;
d. Hari dan jam kuliah;
e. Tempat/ruang kuliah;
f. Dosen pengajar.
(3) Mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi dapat diselenggarakan di beberapa kelas mata kuliah
atau biasa disebut juga kelas paralel;
(4) Mata kuliah spesial adalah mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi tanpa
adanya waktu, ruangan atau dosen pengajar tertentu seperti skripsi, tesis, atau disertasi.
Pembimbing Akademik
Pasal 11
(1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh
fakultas/program;
(2) Pembimbing akademik sebagaimana ayat (1) memiliki tugas:
a. mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan kepada
mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan diambil; b. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit yang dapat diambil;
c. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.
Proses Perwalian
Pasal 12
(2) Mahasiswa mengisi isian rencana studi (IRS) secara on-line berdasarkan kelas mata kuliah yang
ditawarkan di jadwal kelas mata kuliah dan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan ke
mahasiswa tersebut;
(3) Jumlah SKS yang diperbolehkan untuk diambil disesuaikan dengan indeks prestasi semester (IPS)
mahasiswa tersebut dalam 1 (satu) semester sebelumnya atau 2 (dua) semester sebelumnya bila IPS 1
(satu) semester sebelumnya tidak tersedia;
(4) Jumlah SKS yang diperbolehkan untuk diambil khusus untuk semester pendek mengikuti ketentuan
yang berlaku tentang semester pendek;
(5) IRS dinyatakan bermasalah jika:
a. Mahasiswa mengambil mata kuliah dengan jadwal kuliah yang bentrok;
b. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi;
c. Mahasiswa mengambil SKS lebih daripada jumlah SKS yang diperbolehkan;
d. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas yang disediakan.
(6) Dosen pembimbing akademik (PA) tidak dapat menyetujui IRS mahasiswa yang bermasalah;
(7) IRS bermasalah dikirimkan ke Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Ketua Program untuk
diputuskan lebih lanjut;
(8) Cara pengisian IRS secara online yang diberlakukan, ditentukan oleh masing-masing program studi
dengan 3 pilihan yaitu:
Cara pengisian IRS otomatis adalah proses pengisian IRS di mana IRS yang diajukan mahasiswa
akan diperiksa oleh sistem, tidak melalui pembimbing akademik (PA), dan apabila tidak
memenuhi persyaratan sistem maka IRS tidak tersimpan, jika sudah memenuhi persyaratan, IRS
langsung disimpan ke sistem;
63
Cara pengisian IRS dengan persetujuan PA adalah proses pengisian IRS di mana IRS yang
diajukan mahasiswa, diperiksa oleh sistem sesuai data kurikulumnya, kemudian IRS mahasiswa
tersebut dikirimkan ke PA untuk disetujui atau dikirimkan ke Wakil Dekan Bidang
Akademik/Wakil Ketua Program;
Cara pengisian IRS dengan semi otomatis adalah proses pengisian IRS di mana IRS yang diajukan
mahasiswa, diperiksa oleh sistem, dan apabila tidak memenuhi persyaratan sistem maka IRS
dikirimkan ke PA, tetapi jika sebaliknya maka mahasiswa dapat memilih apakah IRS tersebut
akan dikirimkan ke PA atau langsung disimpan ke sistem.
Proses Perkuliahan
Pasal 13
(1) Dosen atau tim dosen menyiapkan satuan acara pengajaran (SAP) untuk mata kuliah tertentu yang
menjadi tanggung jawabnya;
(2) Staf administrasi yang ditunjuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan agar terlaksananya kegiatan perkuliahan;
(3) Selama proses perkuliahan berlangsung, dosen mengisi absensi kehadiran dosen;
(4) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah tatap
muka yang ditentukan;
(5) Absensi perkuliahan diadministrasikan oleh sub bagian akademik program studi.
(1) Evaluasi terdiri dari:
b. Evaluasi mata kuliah;
c. Evaluasi putus studi;
d. Evaluasi akhir studi.
BAGIAN KELIMA Evaluasi Hasil
Belajar Mahasiswa Pasal 14
(2) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran dan
keadilan;
(3) Evaluasi mata kuliah dapat dilakukan dengan ujian, tugas, dan observasi.
Evaluasi Mata kuliah
Pasal 15
(1) Dosen atau tim dosen melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa pada setiap semester terhadap suatu
mata kuliah yang diikutinya untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa;
(2) Dosen atau tim dosen memasukkan nilai akhir mahasiswa kedalam sistem administrasi akademik yang
berlaku di Universitas Indonesia sesuai dengan jadwal kalender akademik yang berlaku;
(3) Daftar nilai ujian yang sudah diisikan oleh dosen melalui sistem/aplikasi harus dicetak minimal 2
rangkap dan ditandatangani dosen yang bersangkutan dimana satu rangkap untuk diserahkan ke pusat
administrasi fakultas sebagai bukti otentik, satu rangkap lain disimpan oleh dosen sebagai arsip;
(4) Setelah nilai akhir suatu mata kuliah ditetapkan, tidak ada evaluasi untuk memperbaiki nilai tersebut
dalam semester yang sama;
(5) Apabila dosen atau tim dosen tidak memasukkan nilai akhir sesuai jadwal, maka seluruh peserta
mata kuliah akan diadministrasikan dengan nilai B;
(6) Nilai tersebut sebagaimana ayat (5) akan diubah menjadi nilai sebenarnya (bagi mahasiswa yang
memperoleh nilai lebih baik dari B) apabila dosen atau tim dosen menyampaikan nilai akhir kepada
Wakil Dekan Bidang Akademik melalui mekanisme perubahan nilai sebelum jadwal pemasukan nilai
semester berikutnya.
Evaluasi Putus Studi
Pasal 16
(1) Evaluasi putus studi mahasiswa untuk berbagai jenjang pendidikan diatur secara tersendiri;
(2) Bagi mahasiswa yang dinyatakan putus studi dapat memperoleh riwayat akademik selama mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia.
64
Evaluasi Akhir Studi Pasal 17
(1) Penetapan kelulusan mahasiswa pada akhir studinya di Universitas Indonesia ditentukan secara
tersendiri dengan surat keputusan Rektor;
(2) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dari suatu program studi akan memperoleh ijazah dan transkrip
akademik;
(3) Ketentuan tentang transkrip akademik dan riwayat akademik diatur secara tersendiri dengan surat
keputusan Rektor.
BAGIAN KEENAM
Penutup
Pasal 18
(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2007
Rektor,
Ttd.
Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431
65
KEPUTUSAN KETUA
PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 076/SK/KPV/UI/2008
TENTANG
TATA TERTIB UJIAN MAHASISWA PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA
KETUA PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang: a bahwa Program Vokasi Universitas Indonesia dalam menjalankan proses pendidikan harus mampu
menciptakan suasana yang mendukung kejujuran intelektual; b. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan Program Vokasi di Universitas Indonesia diperlukan
tata tertib ujian; c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Program Vokasi
Universitas Indonesia. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004, tentang Perubahan Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia;
4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 492/SK/R/UI/2008 tentang Pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia;
5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 509/SK/R/UI/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma (D3) Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia ke Program Vokasi Universitas Indonesia;
6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 696A/SK/R/UI/2008 tentang Penyelenggaraan Program Vokasi Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 364/SK/R/UI/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Vokasional Universitas Indonesia.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA TERTIB UJIAN MAHASISWA PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA.
Pertama : Tata tertib ujian bagi mahasiswa Program Vokasi Universitas Indonesia sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Dikeuarkan di Jakarta Pada tanggal 1 Oktober 2008
Ketua,
ttd
Dr. Muhammad Hikam, MSc. NIP 19600528 198202 1001
66
Lampiran: Surat Keputusan Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia Nomor : 076/SK/KPV/UI/2008, tanggal 1 Oktober 2008.
TATA TERTIB UJIAN MAHASISWA PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA.
I. UJIAN DI RUANG KELAS
1. Para peserta ujian yang terlambat (dengan alasan apapun) lebih dari 30 menit dari saat dimulainya ujian tidak diperkenankan mengikuti ujian, sedangkan kepada mahasiswa yang terlambat 10 menit setelah dimulainya ujian harus melapor kepada Ketua Pelaksana Ujian atau Koordinator Ujian, dan mengisi formulir keterlambatan masuk ujian;
2. Para peserta ujian yang sudah masuk ruang dan telah menerima soal dianggap telah mengikuti ujian dan tidak dibenarkan keluar dari ruang ujian, kecuali dianggap ujian telah selesai;
3. Para peserta ujian wajib membawa Kartu Rencana Studi (KRS) yang berlaku; 4. Para peserta ujian wajib meninggalkan buku, catatan, kertas dan lain sebagainya yang dianggap dapat
ataupun tidak dapat membantu penyelesaian soal-soal ujian di tempat yang ditentukan oleh pengawas ujian, kecuali untuk ujian open book;
5. Selama pelaksanaan ujian, peserta ujian DILARANG : a. keluar masuk ruangan, termasuk ke kamar kecil; b. mengganggu jalannya ujian; c. merokok; d. memakai sandal dan sepatu sandal yang bagian belakangnya tidak tertutup atau bertali; e. menggunakan dan mendengarkan alat musik seperti walkman atau sejenisnya; f. pinjam meminjam alat tulis; g. menggunakan alat komunikasi seperti handphone, pager dan lain-lain termasuk untuk dijadikan alat
hitung; h. meninggalkan tempat ujian tanpa seizin pengawas ujian; i. meninggalkan tempat ujian sebelum 60 menit pelaksanaan ujian berlalu; j. melihat pekerjaan ujian peserta lain; k. memperlihatkan pekerjaan kepada peserta lain; l. berbicara satu sama lain; m. membawa contekan/catatan dalam bentuk apapun pada saat pelaksanaan ujian, baik yang membantu
maupun tidak, dan dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk kalkulator yang diisi rumus/contekan dalam memori;
n. menggunakan disket/USB/CD/alat penyimpan lainnya milik pribadi selama pelaksanaan ujian di laboratorium komputer baik sengaja atau tidak;
o. mencontek atau memberi contekan pada saat pelaksanaan ujian; dan p. meminta pihak lain untuk mengerjakan ujian dan/atau mengerjakan ujian untuk orang lain.
II. UJIAN DI RUANG LABORATORIUM
pelaksanaan ujian di ruang laboratorium komputer, mahasiswa WAJIB:
1. duduk pada tempat yang ditentukan oleh Pengawas Ujian; 2. menggunakan USB/Disket/CD milik Program Vokasi UI Bidang Studi masing-masing, dilarang menggunakan
milik pribadi; 3. mengerjakan seluruh soal ujian di drive komputer yang ditentukan, dengan terlebih dahulu membuat folder
di drive komputer tersebut dengan diberi nama : Nama Anda_ NPM _Mata Kuliah_Nama Dosen atau yang ditentukan dalam soal;
4. menyimpan file yang sedang dikerjakan setiap saat. Resiko kehilangan file jika terjadi suatu masalah karena file tidak disimpan setiap saat menjadi resiko Peserta Ujian;
5. memberitahukan kepada Pengawas Ujian untuk memindahkan hasil ujian di drive komputer ke Flash Disk/USB yang dipegang oleh Pengawas Ujian setelah selesai ujian. Didepan Pengawas Ujian, Peserta Ujian WAJIB melihat proses pemindahan tersebut dan memastikan bahwa file yang telah tersimpan di Flash Disk/USB dapat dibuka dan dibaca sesuai dengan yang telah dikerjakan;
6. mengembalikan soal ujian yang telah diisi NPM, No. Urut, No. Komputer dan Nama Dosen, kemudian menandatangani absen ujian untuk kedua kalinya setelah memastikan bahwa prosedur point e dan f telah
67
berjalan dengan baik (dengan tanda tangan kedua, Peserta Ujian menyatakan bahwa telah memindahkan hasil ujian dari drive komputer ke Flash Disk/USB dengan baik);
7. tetap di ruang dan dilarang meninggalkan ruang ujian sebelum poin e dan f telah diselesaikan dengan baik;
8. peserta ujian yang tidak mengembalikan soal ujian akan dikenakan sanksi yaitu dianggap tidak mengikuti ujian tersebut.
III. SANKSI
1. Para peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dikenakan sanksi seperti yang tersebut di poin 2
dibawah dan tidak dicarikan tempat magang. Khusus pelanggaran tidak membawa KRS pada saat ujian, mahasiswa diberikan kesempatan maksimal 3 (tiga) kali selama periode ujian untuk meminta surat izin mengikuti ujian yang dikeluarkan sekretariat. Jika lebih dari 3 (tiga) kali tidak diizinkan mengikuti ujian dengan alasan apapun.
2. Para peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian Mata Kuliah akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yaitu : a. Sanksi minimal bagi peserta ujian yang melanggar poin 5 a sampai dengan 5 h diatas adalah
penghentian pelaksanaan ujian bagi peserta tersebut pada saat ditemukannya pelanggaran dan berkas hasil ujian tetap diperiksa sampai dengan batas penghentian ujian;
b. Sanksi minimal bagi peserta yang melanggar point 5i sampai dengan 5o di atas untuk pertama kali, dinyatakan tidak lulus/gugur (mendapat nilai E) dalam mataujian yang diambil pada waktu pelanggara n terjadi dan peserta juga tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk mataujian-mataujian yang tersisa berikutnya;
c. Sanksi minimal bagi peserta yang melanggar point 5p untuk pertama kali dinyatakan gugur untuk semua Mata Kuliah pada semester terjadi pelanggaran;
d. Untuk semua pelanggaran kedua kali untuk point b dan c di atas, peserta akan memperoleh sanksi seperti di atas dan mahasiswa tidak dapat melaksanakan registrasi administrasi di Program Vokasi UI pada semester berikutnya;
e. Untuk semua pelanggaran ketiga kali untuk point b dan c, peserta akan dikeluarkan sebagai mahasiswa Program Vokasi UI.
3. Mahasiswa yang tidak hadir mengikuti ujian akan diberikan nilai nol untuk ujian tersebut dan tidak dapat mengikuti ujian susulan.
IV. UJIAN SUSULAN
1. Ujian susulan (termasuk laboratorium harian dan kuis) hanya dapat diberikan jika mahasiswa tersebut
memenuhi salah satu syarat di bawah ini : a. Dirawat inap di Rumah Sakit, dengan dibuktikan adanya surat keterangan dokter atau rumah sakit yang
menunjukkan penyakit yang diderita, surat keterangan rawat inap dari rumah sakit (RS), copy bukti administrasi pembayaran dari RS, copy resep dan copy hasil laboratorium, yang telah dilegalisir oleh dokter Pusat Kesehatan Mahasiswa UI.
b. Keluarga inti langsung yaitu ayah, ibu, adik kandung, kakak kandung, suami/istri, anak kandung meninggal dunia pada hari tersebut atau dikebumikan di hari tersebut.
2. Berkas pengajuan ujian susulan (formulir dan kelengkapannya) harus diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah mahasiswa keluar dari rumah sakit atau keluarga inti meninggal dunia dan/atau dikebumikan.
Ketua,
ttd
Dr. Muhammad Hikam, MSc. NIP 19600528 198202 1001