Upload
psetiadharma
View
580
Download
2
Tags:
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Presentation slides addressing the relation between the IPR system and protection of genetic resources, presented in Indonesian language.
Citation preview
HKI DAN SUMBER DAYA
ALAM HAYATI:
MENGHINDARI KONFLIK,
MENCARI SOLUSI
Prayudi Setiadharma, S.H., M.IP.
SDA HAYATI DAN HKI
Article 16.5. of the CBD:
“The Contracting Parties, recognizing that patents and other IPR may have an influence on the implementation of this Convention, shall cooperate in this regard subject to national legislation and international law in order to ensure that such rights are supportive of and do not run counter to its objectives.”
SDA HAYATI DAN HKI
Terdapat potensi konflik antara sistem
perlindungan HKI dengan ketentuan
yang ada pada CBD;
Konflik-konflik tersebut harus bisa
ditanggulangi;
Dalam kerangka hukum nasional
maupun internasional.
ISU SDA HAYATI YANG
TERKAIT DENGAN HKI
Pelestarian dan pemanfaatan SDA
Hayati secara berkesinambungan;
Alih Teknologi dalam rangka
Pelestarian dan Pemanfaatan SDA
Hayati secara berkesinambungan;
Hak bagi masyarakat pemangku
Pengetahuan Tradisional
PELESTARIAN SDA HAYATI
KONTRA: Insentif yang diperoleh industri dengan adanya Paten dianggap mendorong dihasilkannya teknologi-teknologi baru yang berdampak pada kerusakan SDA Hayati;
PRO: Dengan adanya perlindungan Paten, perusahaan2 akan merasa aman baik dalam berinvestasi dalam R&D di bidang pengelolaan SDA Hayati, maupun dalam mengadakan kesepakatan dengan penyedia sumber daya genetik.
SOLUSI:
INTERNAL Ordre-Public Tidak memberikan paten kepada invensi yang pelaksanaannya melanggar ketentuan per-UU-an merusak lingkungan hidup Pasal 7 huruf (a) UU no.14/2001
EKSTERNAL Ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan SDA Hayati/Lingkungan Hidup
ALIH TEKNOLOGI
KONTRA: Teknologi untuk pelestarian SDA Hayati dikuasai oleh negara-negara industri maju dan dilindungi dengan Paten, sehingga membuat teknologi tersebut terlalu mahal untuk dapat dijangkau oleh negara-negara berkembang
PRO: Pemilik Paten atas teknologi pelestarian SDA Hayati akan lebih “rela” mengalihkan teknologinya tersebut kepada negara-negara yang memiliki sistem perlindungan HKI yang memadai
SOLUSI:
INTERNAL melalui mekanisme
Lisensi, Lisensi Paksa, atau
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;
EKSTERNAL Ketentuan hukum lain
terkait dengan masalah alih
teknologi/investasi asing
PENGETAHUAN TRADISIONAL
Sistem HKI, khususnya Paten, dianggap
memberikan legitimasi dan mendukung
terjadinya “BIOPIRACY”
BIOPIRACY --> Eksploitasi komersial secara
tanpa hak terhadap Pengetahuan serta SDA
Hayati milik masyarakat tradisional;
Belum ada perlindungan hukum terhadap
Pengetahuan Tradisional di Indonesia
PENGETAHUAN TRADISIONAL
“Pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan
digunakan oleh suatu komunitas,
masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang
bersifat turun-temurun dan terus
berkembang sesuai dengan perubahan
lingkungan.” (definisi yang dipergunakan oleh UN Sub-Commission on Prevention of
Discrimination and Protection of Minorities)
ARTICLE 8.J. CBD Each contracting party shall … subject to its national
legislation:
…respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity;…
…promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices;…
…encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices.
Dapatkah PENGETAHUAN
TRADISIONAL dilindungi
sebagai HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL?
Secara DEFINISI…
“Hak Kekayaan Intelektual adalah hak
yang timbul dari aktivitas intelektual
manusia dalam bidang industri, ilmu
pengetahuan, sastra, dan seni” (WIPO)
PATEN
Perlu ada INVENTOR sebagai pihak yang berhak atas Paten terhadap INVENSI yang dihasilkannya;
Harus memenuhi syarat Kebaruan, Memiliki Langkah Inventif, dan Dapat Diterapkan Dalam Industri;
Harus melalui prosedur yang panjang dan seringkali melibatkan investasi dengan nilai yang tidak sedikit
SISTEM HKI KONVENSIONAL
Berdasarkan konsep hak kepemilikan individu;
Dipergunakan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dari invensi/ciptaan yang dilindungi sepanjang masa perlindungannya masih berlaku;
Idealnya berfungsi sebagai “reward” atas invensi yang dihasilkan sekaligus “incentive” untuk menghasilkan invensi-invensi berikutnya, sehingga lebih bersifat “encouragement” ketimbang “preservation”
HKI vs PENGETAHUAN TRADISIONAL
Pada hakikatnya, Pengetahuan Tradisional sulit untuk dapat dilindungi dalam sistem perlindungan HKI yang konvensional karena perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar;
Namun demikian, dalam praktik sangat mungkin terjadi misappropriation dimana sesuatu yang sesungguhnya adalah Pengetahuan Tradisional diklaim sebagai sebuah invensi yang kemudian berhasil dipatenkan
MENGAPA BISA TERJADI
MISAPPROPRIATION? Kelemahan pada sistem pemeriksaan substantif paten ketergantungan pada dokumen tertulis sebagai prior art;
Ketentuan 35 US Code § 102 publikasi dari luar Amerika Serikat harus berupa dokumen paten atau tertulis;
Tidak ada sistem pendokumentasian secara tertulis dan komprehensif terhadap Pengetahuan Tradisional yang ada di Indonesiasia
BAGAIMANA PENGETAHUAN
TRADISIONAL SEBAIKNYA
DILINDUNGI?
Menciptakan sistem perlindungan sui-generis
dalam konteks HKI secara luas;
Membangun database Pengetahuan
Tradisional yang komprehensif;
Memasukkan skema benefit-sharing yang
adil;
Idealnya dilakukan juga dalam konteks
kerjasama internasional/regional
CONTOH PERLINDUNGAN SUI-
GENERIS DALAM KONTEKS HKI:
UU no. 29/2000 tentang PVT
Amanat TRIPS untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman;
Sistem perlindungan paten di Indonesia mengecualikan tumbuh-tumbuhan dan hewan selain mikro-organisme;
Mengatur perlindungan terhadap varietas lokal milik masyarakat berikut penamaannya
BAGAIMANA PENGETAHUAN
TRADISIONAL SEBAIKNYA
DILINDUNGI?
Menciptakan sistem perlindungan sui-generis
dalam konteks HKI secara luas;
Membangun database Pengetahuan
Tradisional yang komprehensif;
Memasukkan skema benefit-sharing yang
adil;
Idealnya dilakukan juga dalam konteks
kerjasama internasional/regional
DATABASE PENGETAHUAN
TRADISIONAL Pencegahan misappropriation;
Mendukung sistem perlindungan paten dalam hal menyediakan dokumen tertulis mengenai Pengetahuan Tradisional;
Bentuk awal pengakuan terhadap keberadaan suatu Pengetahuan Tradisional dan hak masyarakat pemangkunya
BAGAIMANA PENGETAHUAN
TRADISIONAL SEBAIKNYA
DILINDUNGI? Menciptakan sistem perlindungan sui-generis dalam konteks HKI secara luas;
Membangun database Pengetahuan Tradisional yang komprehensif;
Memasukkan skema benefit-sharing yang adil;
Idealnya dilakukan juga dalam konteks kerjasama internasional/regional
HAL LAIN YANG PERLU
DIPERHATIKAN Karakteristik masyarakat tradisional yang
kurang peduli dengan sistem modern,
walaupun menyangkut kepentingan mereka
sendiri;
Posisi tawar masyarakat tradisional yang
relatif lemah, terutama dalam hal ekonomi;
Perlu inisiatif dan peran aktif pemerintah
Sekian dan Terima-kasih!
Copyright © 2007
Prayudi Setiadharma, S.H., M.IP.
E-mail: [email protected]
SUMBER BACAAN
Agus Sardjono, Hak Kekayaan
Intelektual dan Pengetahuan
Tradisional, (Alumni, 2006)
Graham Dutfield, Intellectual Property
Rights, Trade and Biodiversity,
(Earthscan Publications Ltd., 2002)