HOLDING BUMN MEMERLUKAN ADANYA STANDAR PROSEDUR OPERASI

Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020P-ISSN 0126-0227, E-ISSN 2722-0664https://mhn.bphn.go.id/

HOLDING BUMN MEMERLUKAN ADANYA STANDAR PROSEDUR OPERASI DALAM MENCAPAI ASPEK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK(Holding BUMN Requires Standard Operating Procedure

in Achieving Good Corporate Governance)

Yuni Priskila GintingMahasiswa Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan

The Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman No.50, RT.1/RW.4,Jakarta Selatan 2930e-mail : [email protected]

AbstrakPengelompokkan BUMN ke dalam Induk Perusahaan dimungkinkan terjadinya peningkatan penciptaan nilai pasar perusahaan (market value creation) yakni usaha untuk melipatgandakan nilai perusahaan yang ada saat ini. Di samping itu melalui Induk Perusahaan diharapkan akan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, karena akan memberikan fokus dan skala usaha yang lebih ekonomis, serta dianggap mampu menciptakan corporate leverage. SOP dalam holding BUMN sangat penting, karena terkait pemanfaatan aset yang dimiliki BUMN Induk. Sepanjang dilandasi dengan kajian kelayakan yang tepat serta memenuhi SOP dapat terlihat aset-aset yang mungkin tidak lagi bermanfaat dan apabila terjadi kerugian akibat aksi korporasi dapat terlihat kerugian yang dialami negara. SOP dapat diterapkan dalam kegiatan usaha BUMN sepanjang ditujukan untuk kepentingan holding BUMN sesuai dengan maksud dan tujuan, serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas-batas yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan anggaran dasar.Kata kunci: Induk Perusahaan, Standar Operasional Prosedur, Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

AbstractThe existence of State Owned Enterprises (SOE) as well as possible development of micro financial institution existence which is an attempt to double the current value of companies. In addition, the holding company is expected to be able to increase competitive advantage because it would give focus and scale of businesses that are more economical, and are able to create corporate leverage. SOP in holding SOE is very important, because it is related to use of assets that were owned by the SOE. All applied with feasibility study proper and meet SOP can look assets that might no longer benefit and when there loss as a corporate can look losses in natural countries. SOP can be applied in SOE business activities as long as it is aimed at holding SOE interests in accordance with the aims and objectives, and in accordance with policies according to within prescribed bounds regulations and the articles of association.Keywords: Holding Company, Standard Operating Procedure (SOP), Good Corporate Governance (GCG).

2Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020

Holding BUMN Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik

A. Pendahuluan Indonesia sebagai sebuah negara

berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara merata. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga harus didorong dengan meningkat-‐nya kesejahteraan rakyat Indonesia secara nyata. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.1 Pada saat ini, BUMN dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan beberapa perbaikan-‐perbaikan sistem manajemen untuk mengangkat kinerjanya. Perangkat perbaikan tersebut termasuk untuk menciptakan kontrol sistem. Paradigma BUMN secara simultan dapat diubah, termasuk mindset manajemen, karyawan dan sistem teknologinya harus dilakukan perbaikan.2

Keberadaan perusahaan terutama BUMN dalam perkembangan usahanya tidak dapat dipisahkan dengan masalah tanggung jawab sosial terhadap ling-‐kungannya. Lingkungan tersebut tidak

hanya mencakup pada lingkungan internalnya tetapi juga lingkungan eskternalnya.3 Lingkungan eksternal ini adalah lingkungan di luar perusahaan, jadi perusahaan juga harus memperhati-‐kan masyarakat dan lingkungan sekitar agar aktivitasnya dapat berjalan dengan seimbang. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai Corporate Social Responsibility.4

Setiap organisasi perusahaan baik swasta maupun pemerintah tentunya memiliki aset yang mempunyai nilai ekonomis jangka panjang, dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi guna menunjang perusahaan dalam mencapai tujuan. Karena fungsinya sebagai penunjang perusahaan, maka setiap aset yang dimiliki haruslah dikelola dengan efektif dan efisien sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat tertinggi bagi perusahaan. Penting adanya sebuah tindakan pendayagunaan aset dalam suatu perusahaan. Pendaya-‐gunaan aset yang juga dikatakan sebagai manajemen aset merupakan pengelolaan kekayaan yang mencakup proses meren-‐canakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, memperbaharui atau menghapuskan

1 Kusuma, RM.A.B., Lahirnya Undang-‐Undang Dasar 1945, (Jakarta: Fakultas Hukum, 2009), hlm. 474.2 Nanang dan Dumadi, “Privatisasi BUMN, Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam Sistem Ekonomi

Pasar”, (Jurnal Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Nomor 2 (2007): 73.3 Adjie Habib, Status Badan Hukum, Prinsip-‐Prinsip dan Tanggung jawab Sosial Perseroan Terbatas. (Bandung:

CV. Mandar Maju, 2008), hlm.74.4 Isa Wahyudi dan Busyra Azhery, Corporate Social Responsibility:Prinsip, Pengaturan dan Implementasi.

(Malang: In-‐Trans Publishing, 2008), hlm. XV.

3 Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020


A. Pendahuluan Indonesia sebagai sebuah negara

berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara merata. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga harus didorong dengan meningkat-‐nya kesejahteraan rakyat Indonesia secara nyata. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.1 Pada saat ini, BUMN dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan beberapa perbaikan-‐perbaikan sistem manajemen untuk mengangkat kinerjanya. Perangkat perbaikan tersebut termasuk untuk menciptakan kontrol sistem. Paradigma BUMN secara simultan dapat diubah, termasuk mindset manajemen, karyawan dan sistem teknologinya harus dilakukan perbaikan.2

Keberadaan perusahaan terutama BUMN dalam perkembangan usahanya tidak dapat dipisahkan dengan masalah tanggung jawab sosial terhadap ling-‐kungannya. Lingkungan tersebut tidak

hanya mencakup pada lingkungan internalnya tetapi juga lingkungan eskternalnya.3 Lingkungan eksternal ini adalah lingkungan di luar perusahaan, jadi perusahaan juga harus memperhati-‐kan masyarakat dan lingkungan sekitar agar aktivitasnya dapat berjalan dengan seimbang. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai Corporate Social Responsibility.4

Setiap organisasi perusahaan baik swasta maupun pemerintah tentunya memiliki aset yang mempunyai nilai ekonomis jangka panjang, dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi guna menunjang perusahaan dalam mencapai tujuan. Karena fungsinya sebagai penunjang perusahaan, maka setiap aset yang dimiliki haruslah dikelola dengan efektif dan efisien sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat tertinggi bagi perusahaan. Penting adanya sebuah tindakan pendayagunaan aset dalam suatu perusahaan. Pendaya-‐gunaan aset yang juga dikatakan sebagai manajemen aset merupakan pengelolaan kekayaan yang mencakup proses meren-‐canakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, memperbaharui atau menghapuskan

1 Kusuma, RM.A.B., Lahirnya Undang-‐Undang Dasar 1945, (Jakarta: Fakultas Hukum, 2009), hlm. 474.2 Nanang dan Dumadi, “Privatisasi BUMN, Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam Sistem Ekonomi

Pasar”, (Jurnal Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Nomor 2 (2007): 73.3 Adjie Habib, Status Badan Hukum, Prinsip-‐Prinsip dan Tanggung jawab Sosial Perseroan Terbatas. (Bandung:

CV. Mandar Maju, 2008), hlm.74.4 Isa Wahyudi dan Busyra Azhery, Corporate Social Responsibility:Prinsip, Pengaturan dan Implementasi.

(Malang: In-‐Trans Publishing, 2008), hlm. XV.

hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.5

Melihat kontribusi BUMN yang masih rendah, pembenahan serta pemberdayaan pada beberapa sektor BUMN harus lebih ditingkatkan lagi. Saat ini Pemerintah sedang memprioritaskan pada proses restrukturisasi BUMN untuk dapat membentuk efektivitas serta meningkatkan nilai perusahaan Negara. Kunci keberhasilan restrukturisasi BUMN terletak pada tindakan pemerintah secara tegas dalam memilih metode yang paling sesuai dalam pencapaian hasil, seperti efisiensi pengendalian kebijakan dan memperkuat mata rantai aktivitas untuk mencapai peningkatan nilai perusahaan.6 Melihat metode yang dijalankan di berbagai negara, terdapat beberapa metode restrukturisasi, seperti peng-‐gabungan, peleburan, dan pengambil-‐alihan (merger dan akuisisi), penjualan saham kepada publik (Initial Public Offering (IPO)), penjualan mitra strategis (strategic sale), penjualan kepada mene-‐jemen pengelola, kontrak manajemen, dan pembentukan holding company.

Pengaturan pengelolaan BUMN yang diatur dalam Undang-‐Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diderivasi dari teori negara kesejahteraan (welfare state) yang secara eksplisit dianut dalam UUD 1945, sejak dari pembukaan hingga pasal-‐pasalnya. Pembentuk UUD 1945 yang

diwarnai pemikiran negara kesejah-‐teraan (welfare state) mencita-‐citakan pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan mampu memaju-‐kan kesejahteraan umum. BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-‐besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-‐sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang ke-‐kuatan-‐kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor

5 A. Gima Sugiama, Metode Riset Bisnis dan Manajemen, (Bandung: Gudaya Intimarta,2015), hlm.15.6 Adhi Suryo Judhanto, “Pembentukan Holding Company BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”,

(E-‐jurnal: Spirit Pro Patria Volume IV Nomor 2 (2018): 154.



pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perda-‐gangan, serta konstruksi.

Perekonomian merupakan hal yang sangat fundamental bagi suatu Negara karena perekonomian menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan rakyat dalam sebuah negara. Terkait dengan upaya menyejahterakan rakyat, menurut W. Friedman, negara normalnya harus bertindak dalam 3 (tiga) dimensi umum yaitu:7

1. Negara bertindak sebagai regulator (de stuurende) yang mengendalikan atau mengemudikan perekonomian di mana di dalamnya negara bertindak sebagai wasit (jury).

2. Negara bertindak sebagai penyedia (de presterende) lebih-‐lebih dalam suatu negara yang berfalsafah sebagi negara kesejahteraan (welfare state).

3. Negara bertindak sebagai pengusaha (enterpreneur).

Suatu perusahaan dikatakan men-‐jadi pemegang kendali atas perusahaan lainnya apabila perusahaan tersebut dimil iki lebih dari setengah dari keseluruhan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan lainnya, atau apabila perusahaan me-‐miliki kewenangan untuk menentukan

komposisi Direksi suatu perusahaan lainnya.8 Undang-‐Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut prinsip hukum separate legal entity (badan hukum terpisah), artinya perseroan merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, terlepas misalnya pemegang saham memiliki 99,99% saham dalam perseroan. Karena holding company di Indonesia adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas, maka holding company di Indonesia tunduk pada aturan Undang-‐Undang Perseroan Terbatas.

Peraturan perundang-‐undangan di Indonesia, hingga saat ini belum ada yang mengatur secara khusus mengenai holding company atau parent company. Di dalam Undang-‐Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mengatur dan menjelaskan tentang penggabungan. Penggabungan perusahaan tersebut dapat ditempuh melalui merger, akuisisi, dan konsolidasi. Hal ini yang membuat langkah peme-‐rintah untuk membentuk holding com-‐pany BUMN sulit untuk direalisasikan. Sehubungan dengan belum lengkapnya ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai holding company atau parent company maka BUMN me-‐merlukan kepastian secara khusus dalam

7 Gunarto Suhardi, Revitalisasi BUMN, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), hlm.18 Dea Claudia, Aspek Hukum Holding Company dalam Perusahaan dengan Status Badan Usaha Milik Negara.

(Skripsi Sarjana UI, Depok, 2012). Sebuah kutipan dari Company Law (London: Blackstone Press limited, 1989) hlm. 28.



pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perda-‐gangan, serta konstruksi.

Perekonomian merupakan hal yang sangat fundamental bagi suatu Negara karena perekonomian menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan rakyat dalam sebuah negara. Terkait dengan upaya menyejahterakan rakyat, menurut W. Friedman, negara normalnya harus bertindak dalam 3 (tiga) dimensi umum yaitu:7

1. Negara bertindak sebagai regulator (de stuurende) yang mengendalikan atau mengemudikan perekonomian di mana di dalamnya negara bertindak sebagai wasit (jury).

2. Negara bertindak sebagai penyedia (de presterende) lebih-‐lebih dalam suatu negara yang berfalsafah sebagi negara kesejahteraan (welfare state).

3. Negara bertindak sebagai pengusaha (enterpreneur).

Suatu perusahaan dikatakan men-‐jadi pemegang kendali atas perusahaan lainnya apabila perusahaan tersebut dimil iki lebih dari setengah dari keseluruhan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan lainnya, atau apabila perusahaan me-‐miliki kewenangan untuk menentukan

komposisi Direksi suatu perusahaan lainnya.8 Undang-‐Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut prinsip hukum separate legal entity (badan hukum terpisah), artinya perseroan merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, terlepas misalnya pemegang saham memiliki 99,99% saham dalam perseroan. Karena holding company di Indonesia adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas, maka holding company di Indonesia tunduk pada aturan Undang-‐Undang Perseroan Terbatas.

Peraturan perundang-‐undangan di Indonesia, hingga saat ini belum ada yang mengatur secara khusus mengenai holding company atau parent company. Di dalam Undang-‐Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mengatur dan menjelaskan tentang penggabungan. Penggabungan perusahaan tersebut dapat ditempuh melalui merger, akuisisi, dan konsolidasi. Hal ini yang membuat langkah peme-‐rintah untuk membentuk holding com-‐pany BUMN sulit untuk direalisasikan. Sehubungan dengan belum lengkapnya ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai holding company atau parent company maka BUMN me-‐merlukan kepastian secara khusus dalam

7 Gunarto Suhardi, Revitalisasi BUMN, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), hlm.18 Dea Claudia, Aspek Hukum Holding Company dalam Perusahaan dengan Status Badan Usaha Milik Negara.

(Skripsi Sarjana UI, Depok, 2012). Sebuah kutipan dari Company Law (London: Blackstone Press limited, 1989) hlm. 28.

penerapan SOP terkait dengan holding company atau parent company.

Parent company atau holding com-‐pany merupakan penciptaan Perseroan yang khusus disiapkan memegang saham Perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan kontrol yang nyata (with or with actual control).9 Perusahaan holding sering disebut juga sebagai holding company, parent com-‐pany, atau controlling company. Munir Fuadi mengartikan holding company adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau meng-‐atur satu atau lebih perusahaan tersebut.10

Perusahaan holding company bia-‐sanya terbentuk karena adanya proses konglomerasi, yaitu pemusatan beberapa perusahaan anak untuk kemudian ber-‐gabung dalam perusahaan induk. Seiring dengan terus berkembangnya industri usaha di Indonesia, maka pengendalian usaha melalui pembentukkan holding company telah menjadi suatu kebutuhan bisnis yang harus dilakukan untuk menghadapi persaingan. Pada holding

company terdapat konsentrasi saham dengan tujuan untuk mencapai pengaruh pada perusahaan tertentu atau cabang perusahaan tertentu atau dengan maksud mengendalikannya. Holding company merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang atas namanya sendiri, mengeluarkan saham badan usaha lain dengan deviden yang tercapai dengan-‐nya. Dimana perusahaan induk melalui kekayaan sahamnya sebesar 40-‐50% dapat mengendalikan sejumlah anak perusahaan yang kembali lagi melalui pemilikan saham menguasai perusahaan-‐perusahaan anak lainnya.11

Anak perusahaan holding company BUMN yang mengalami pailit akan memberikan dampak. Pertama, seluruh harta kekayaan debitor anak perusahaan pailit disita untuk kepentingan kreditor,12 terlepas dari status Persero maupun bukan Persero pada anak perusahaan holding, akan tetapi anak perusahaan pailit kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaan sendiri.13 Induk perusahaan dan anak perusahaan sama-‐sama memiliki entitas hukum, sehingga berlaku pula hak dan kewajiban yang

9 Website/internet: Holding Company, Fungsi dan Pengaturannya. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3562/holding-‐company-‐-‐fungsi-‐dan-‐pengaturannya/ (diakses 14 Maret 2020).

10 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.84.

11 Yuli Indrawati, Aktualisasi Hukum Keuangan Negara dalam Privatisasi BUMN,(Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012), hlm.18.

12 Pasal 21 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-‐Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

13 Pasal 24 Undang-‐Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



terbatas dalam lapangan harta kekayaan (limited liability). Prinsip limited liability mengenai harta kekayaan terpisah, bermakna bahwa harta kekayaan pemegang saham (share holders) dengan harta kekayaan badan hukum benar-‐benar terpisah.14 Apabila badan hukum memiliki utang, maka pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggung-‐jawaban untuk pembayaran utang badan hukum tersebut, demikian sebaliknya. Selain itu, kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham sebatas modal yang disetorkan ke dalam Perseroan.

Holding company menjadi isu stra-‐tegis bagi kelompok perusahaan. Dalam holding company penyelarasan berbagai aspek bisnis, optimalisasi pengelolaan sumber daya dan portfolio bisnis yang berujung peningkatan nilai tambah perusahaan, serta institusionalisasi sistem dapat ditampung. Kenyataannya me-‐mang masih banyak dijumpai holding company yang belum dikelola dengan baik sehingga justru menjadi beban baik bagi perusahaan induk maupun anak perusahaan serta afiliasinya, dan nilai tambah yang diharapkan meleset.

Terkait dengan itu untuk meng-‐optimalkan kinerja BUMN dan membuat struktur BUMN yang lebih baik pemerintah mengadakan program untuk mem-‐perbaiki sistem BUMN di Indonesia,

melalui retrukturasi, profitisasi dan privatisasi. Dalam program restrukturisasi terdapat salah satu fokus utama dari Kementrian BUMN dalam rangka pem-‐binaan BUMN yaitu melalui program rightsizing. Program rightsizing BUMN adalah program utama dari program retrukturisasi/penataan kembali BUMN dengan cara pemetaan secara lebih tajam, dan dilakukan regrouping/kon-‐solidasi, untuk mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang lebih ideal.15

Perusahaan holding sering disebut juga holding company atau controlling company. Yang dimaksud dengan peru-‐sahaan holding adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut biasanya (walaupun tidak selamanya) suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-‐bidang bisnis yang sangat berbeda-‐beda.16

Melalui pengelompokkan BUMN ke dalam holding dimungkinkan terjadinya peningkatan penciptaan nilai pasar perusahaan (market value creation) yakni usaha untuk melipatgandakan nilai perusahaan yang ada saat ini. Di samping itu melalui holding diharapkan pula akan dapat meningkatkan keunggulan kom-‐

14 Putu Edgar Tanaya dan Kadek Agus Sudiarawan, “Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca berlakunya Undang-‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3, No. 1, 2017, 117-‐126, hlm. 5.

15 Kementerian BUMN, Master Plan Kementerian BUMN 2004-‐2014, hlm 80.16 Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002),

hlm. 83.



terbatas dalam lapangan harta kekayaan (limited liability). Prinsip limited liability mengenai harta kekayaan terpisah, bermakna bahwa harta kekayaan pemegang saham (share holders) dengan harta kekayaan badan hukum benar-‐benar terpisah.14 Apabila badan hukum memiliki utang, maka pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggung-‐jawaban untuk pembayaran utang badan hukum tersebut, demikian sebaliknya. Selain itu, kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham sebatas modal yang disetorkan ke dalam Perseroan.

Holding company menjadi isu stra-‐tegis bagi kelompok perusahaan. Dalam holding company penyelarasan berbagai aspek bisnis, optimalisasi pengelolaan sumber daya dan portfolio bisnis yang berujung peningkatan nilai tambah perusahaan, serta institusionalisasi sistem dapat ditampung. Kenyataannya me-‐mang masih banyak dijumpai holding company yang belum dikelola dengan baik sehingga justru menjadi beban baik bagi perusahaan induk maupun anak perusahaan serta afiliasinya, dan nilai tambah yang diharapkan meleset.

Terkait dengan itu untuk meng-‐optimalkan kinerja BUMN dan membuat struktur BUMN yang lebih baik pemerintah mengadakan program untuk mem-‐perbaiki sistem BUMN di Indonesia,

melalui retrukturasi, profitisasi dan privatisasi. Dalam program restrukturisasi terdapat salah satu fokus utama dari Kementrian BUMN dalam rangka pem-‐binaan BUMN yaitu melalui program rightsizing. Program rightsizing BUMN adalah program utama dari program retrukturisasi/penataan kembali BUMN dengan cara pemetaan secara lebih tajam, dan dilakukan regrouping/kon-‐solidasi, untuk mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang lebih ideal.15

Perusahaan holding sering disebut juga holding company atau controlling company. Yang dimaksud dengan peru-‐sahaan holding adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut biasanya (walaupun tidak selamanya) suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-‐bidang bisnis yang sangat berbeda-‐beda.16

Melalui pengelompokkan BUMN ke dalam holding dimungkinkan terjadinya peningkatan penciptaan nilai pasar perusahaan (market value creation) yakni usaha untuk melipatgandakan nilai perusahaan yang ada saat ini. Di samping itu melalui holding diharapkan pula akan dapat meningkatkan keunggulan kom-‐

14 Putu Edgar Tanaya dan Kadek Agus Sudiarawan, “Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca berlakunya Undang-‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3, No. 1, 2017, 117-‐126, hlm. 5.

15 Kementerian BUMN, Master Plan Kementerian BUMN 2004-‐2014, hlm 80.16 Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002),

hlm. 83.

petitif, karena akan memberikan fokus dan skala usaha yang lebih ekonomis, mampu menciptakan corporate leverage. BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam melakukan kerjasama atau perikatan hukum antara BUMN dengan Mitra (pihak yang bekerja sama dengan BUMN yang terdiri dari anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau pihak lain untuk mencapai tujuan bersama) diwajibkan untuk memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang menjadi pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan tujuan dari badan usaha.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum atas Standard Operating Procedure (SOP) kerja sama yang men-‐cerminkan aspek-‐aspek Good Corporate Governance? dan bagaimana implemen-‐tasi Standard Operating Procedure (SOP) kerja sama yang menguntungkan se-‐hingga dapat mewujudkan pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan? Pada saat ini, BUMN dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan beberapa perbaikan sistem manajemennya untuk mengangkat

kinerjanya. Perangkat perbaikan tersebut termasuk untuk menciptakan kontrol sistem. Paradigma BUMN secara simultan dapat diubah, termasuk mindset mana-‐jemen, karyawan dan sistem teknologi-‐nya harus dilakukan perbaikan17. Sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja, efisiensi dan profesionalisme pada holding company BUMN diperlukan sebuah prinsip yang dipercaya dapat mendorong terjadinya peningkatan kinerja dari perusahaan, prinsip tersebut adalah prinsip Good Corporate Governance.

B. Metode PenelitianMetode (method), secara harafiah

berarti cara. Selain itu metode atau metodik berasal dari bahasa greeka, metha (melalui atau melewati) dan hodos (jalan atau cara).18 Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-‐norma hukum secara tertulis yang dikaitkan dengan praktik dan persepsi yang dilakukan narasumber,19 serta meneliti norma hukumnya berda-‐sarkan teori hukum khususnya teori kepastian hukum guna memastikan setiap BUMN sudah memiliki Standard Operating Procedure (SOP).

17 Safri Nugraha, “Privatisasi BUMN antara Harapan dan Kenyataan”, Jurnal Hukum Bisnis Volume No.26 No.1 Tahun (2007): 16.

18 Sulistyowati Irianto & Shidra, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 97.

19 Simatupang, Dian Puji, Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi, (Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013), hlm.5.



C. PembahasanPembinaan dan pengelolaan BUMN,

terdapat pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN. Kewenangan Menteri Keuangan dalam kedudukannya sebagai pengelola kekayaan negara terkait dengan urusan permodalan/kepemilikan. Sedangkan kewenangan Menteri BUMN terkait dengan urusan operasional/manajerial yang dalam hal ini dilakukan dalam kedudukannya selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Persero dan selaku pemilik modal pada Peru-‐sahaan Umum (Perum), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pel impahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014 serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-‐2025, seluruh instansi/lembaga Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (Good Corporate Governance). Terkait dengan hal tersebut, Kementerian

BUMN pada dasarnya telah mulai melak-‐sanakannya sejak Tahun 2007 yang dimulai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja setiap jabatan di Kementerian BUMN.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam peraturan tersebut tahun 2009 secara khusus telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Negara BUMN dan beberapa tim lain untuk mendukung pelaksanaan Reformasi B irokras i d i Kementer ian BUMN. Reformasi Birokrasi yang dilakukan telah menghasilkan beberapa output antara lain Standard Operating Procedure (SOP). Sejak dikeluarkannya Permen BUMN PER-‐03/MBU/2017 untuk dapat membuat Standard Operating Procedure (SOP) kerja sama yang paling menguntungkan dan juga mencerminkan aspek-‐aspek Good Corporate Governance sehingga dapat mewujudkan pengambilan kepu-‐tusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi Good Corporate Go-‐vernance menjadi suatu kebutuhan dan tuntutan yang harus dilakukan oleh BUMN agar tetap eksis dalam persaingan global dunia usaha. Implementasi Good Corporate Governance mendorong BUMN menjalankan aktivitas bisnisnya secara amanah dengan memperhatikan standar etika bisnis yang berlaku dalam rangka menciptakan nilai perusahaan (corporate value) dalam jangka panjang. BUMN harus dapat mengelola asetnya dengan benar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Sebab aset yang dimiliki



C. PembahasanPembinaan dan pengelolaan BUMN,

terdapat pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN. Kewenangan Menteri Keuangan dalam kedudukannya sebagai pengelola kekayaan negara terkait dengan urusan permodalan/kepemilikan. Sedangkan kewenangan Menteri BUMN terkait dengan urusan operasional/manajerial yang dalam hal ini dilakukan dalam kedudukannya selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Persero dan selaku pemilik modal pada Peru-‐sahaan Umum (Perum), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pel impahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014 serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-‐2025, seluruh instansi/lembaga Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (Good Corporate Governance). Terkait dengan hal tersebut, Kementerian

BUMN pada dasarnya telah mulai melak-‐sanakannya sejak Tahun 2007 yang dimulai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja setiap jabatan di Kementerian BUMN.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam peraturan tersebut tahun 2009 secara khusus telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Negara BUMN dan beberapa tim lain untuk mendukung pelaksanaan Reformasi B irokras i d i Kementer ian BUMN. Reformasi Birokrasi yang dilakukan telah menghasilkan beberapa output antara lain Standard Operating Procedure (SOP). Sejak dikeluarkannya Permen BUMN PER-‐03/MBU/2017 untuk dapat membuat Standard Operating Procedure (SOP) kerja sama yang paling menguntungkan dan juga mencerminkan aspek-‐aspek Good Corporate Governance sehingga dapat mewujudkan pengambilan kepu-‐tusan bisnis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi Good Corporate Go-‐vernance menjadi suatu kebutuhan dan tuntutan yang harus dilakukan oleh BUMN agar tetap eksis dalam persaingan global dunia usaha. Implementasi Good Corporate Governance mendorong BUMN menjalankan aktivitas bisnisnya secara amanah dengan memperhatikan standar etika bisnis yang berlaku dalam rangka menciptakan nilai perusahaan (corporate value) dalam jangka panjang. BUMN harus dapat mengelola asetnya dengan benar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Sebab aset yang dimiliki

belum tentu membawa nilai keuntungan. Demikian pula sebaliknya, memiliki aset sedikit bukan pula membawa kerugian. Semua tergantung pada kemampuan perusahaan untuk dapat mengelola asetnya secara optimal.

Menurut SK-‐16/S .MBU/2012 pengukuran terhadap penerapan Good Corporate Governance dilakukan dalam bentuk:1. Penilaian (Assessment) yaitu program

untuk mengidentifikasi pelaksanaan Good Corporate Governance di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Gover-‐nance di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun.

2. Evaluasi (Review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya.

Indikator atau parameter penilaian dan evaluasi dalam penerapan Good Corporate Governance pada BUMN dike-‐lompokan dalam 6 (enam) faktor atau aspek yang terdiri dari:1. Pemegang saham dan RUPS/Pemilik

Modal.2. Komitmen terhadap penerapan tata

kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan.

3. Dewan komisaris/dewan pengawas.4. Direksi.5. Pengungkapan dan keterbukaan

informasi.

6. Faktor lainnya.Faktor-‐faktor yang diuji kesesuaian

penerapannya dalam suatu parameter atau sub indikator ditetapkan atas dasar klasifikasi sebagai berikut:1. Diseminasi/sosial isasi Standard

Operating Procedure (SOP) /kebijakan/aturan main.

2. Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)/Kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN (pemegang saham/RUPS, dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi) termasuk kelengkapan muatan Standard Operating Procedure (SOP)/Kebijakan/aturan main.

3. Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses.

4. Rencana pelaksanaan atas proses sesuai Standard Operating Procedure (SOP) /Kebijakan/aturan main.

5. Pelaksanaan proses di organ BUMN sesuai Standard Operating Procedure (SOP) /kebijakan/aturan main.

6. Keluaran atau output atas proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN.

7. Kual i tas keluaran output yang dihasilkan.

Business judgment rule merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan. Business judgment rule memberikan perlindungan terhadap pimpinan perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila



tindakan pimpinan perusahaan didasar-‐kan pada itikad baik dan sifat kehati-‐hatian.20 Dalam hal ini pejabat biro hukum di masing-‐masing BUMN perlu mengelaborasi dan menginventarisasi hal-‐hal yang tetap perlu dijalankan dari peraturan terdahulu dan permasalahan-‐permasalahan yang selama ini dihadapi ketika berpedoman pada Permen BUMN 13/2014. Standard Operating Procedure (SOP) itu sangat penting karena terkait pemanfaatan aset yang dimiliki BUMN Induk.

Aset yang tak termanfaatkan ini dalam dunia bisnis menjadi beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Standard Operating Procedure (SOP) harus secara jelas mengatur tata cara peman-‐faatan aset. Pertama, menyangkut kerja-‐sama dengan pihak ketiga apakah itu akan menggunakan skema-‐skema seperti Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO), Kerjasama Usaha, Kerja-‐sama Operasional, sewa dan pinjam pakai. Perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama antara lain : 1. Kerjasama dilakukan dengan memper-‐

hatikan asas transparansi, kemandi-‐rian, akuntabilitas, pertanggung-‐jawaban, kemanfaatan, dan kewa-‐jaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan.

2. Kerjasama dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diper-‐

kenankan melakukan kerja sama tanpa batas waktu, kecuali untuk kerja sama dalam bentuk pendirian perusahaan patungan (joint venture company).

3. Kerjasama mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau anak perusa-‐haan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN dan peningkatan peran serta usaha nasional.

4. Selain Organ Persero atau Organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses dan peng-‐ambilan keputusan mengenai kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan; dan/atau

5. Direksi bertanggung jawab atas pelak-‐sanaan kerja sama untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain.21

Sebagai perbandingan, business judgment rule banyak berjalan meletak-‐kan keputusan bisnis yang tidak menarik melewati penelitian hukum. Perlindungan yang dapat dicapai oleh pejabat perusahaan dan direktur dengan business judgment rule mungkin tidak begitu kuat. Pimpinan peruahaan memiliki duty of care dan duty of loyalty kepada perusahaan dan pemegang saham. Untuk menentu-‐kan apakah pimpinan perusahaan me-‐langgar kewajiban untuk berhati-‐hati, pengadilan menggunakan business judgment rule dan fairness standard.

20 Bryan A Garener, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (st. Paul MN: Thomson Group, 2004), hlm 545.21 Pasal 4 NOMOR PER-‐03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1147



tindakan pimpinan perusahaan didasar-‐kan pada itikad baik dan sifat kehati-‐hatian.20 Dalam hal ini pejabat biro hukum di masing-‐masing BUMN perlu mengelaborasi dan menginventarisasi hal-‐hal yang tetap perlu dijalankan dari peraturan terdahulu dan permasalahan-‐permasalahan yang selama ini dihadapi ketika berpedoman pada Permen BUMN 13/2014. Standard Operating Procedure (SOP) itu sangat penting karena terkait pemanfaatan aset yang dimiliki BUMN Induk.

Aset yang tak termanfaatkan ini dalam dunia bisnis menjadi beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Standard Operating Procedure (SOP) harus secara jelas mengatur tata cara peman-‐faatan aset. Pertama, menyangkut kerja-‐sama dengan pihak ketiga apakah itu akan menggunakan skema-‐skema seperti Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO), Kerjasama Usaha, Kerja-‐sama Operasional, sewa dan pinjam pakai. Perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama antara lain : 1. Kerjasama dilakukan dengan memper-‐

hatikan asas transparansi, kemandi-‐rian, akuntabilitas, pertanggung-‐jawaban, kemanfaatan, dan kewa-‐jaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan.

2. Kerjasama dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diper-‐

kenankan melakukan kerja sama tanpa batas waktu, kecuali untuk kerja sama dalam bentuk pendirian perusahaan patungan (joint venture company).

3. Kerjasama mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau anak perusa-‐haan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN dan peningkatan peran serta usaha nasional.

4. Selain Organ Persero atau Organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses dan peng-‐ambilan keputusan mengenai kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan; dan/atau

5. Direksi bertanggung jawab atas pelak-‐sanaan kerja sama untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain.21

Sebagai perbandingan, business judgment rule banyak berjalan meletak-‐kan keputusan bisnis yang tidak menarik melewati penelitian hukum. Perlindungan yang dapat dicapai oleh pejabat perusahaan dan direktur dengan business judgment rule mungkin tidak begitu kuat. Pimpinan peruahaan memiliki duty of care dan duty of loyalty kepada perusahaan dan pemegang saham. Untuk menentu-‐kan apakah pimpinan perusahaan me-‐langgar kewajiban untuk berhati-‐hati, pengadilan menggunakan business judgment rule dan fairness standard.

20 Bryan A Garener, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (st. Paul MN: Thomson Group, 2004), hlm 545.21 Pasal 4 NOMOR PER-‐03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, Berita


Pengadilan menganalisis kedua ke-‐wajiban tersebut dengan berbeda, tergantung kepada apakah transaksi yang menjadi tantangan melibatkan direktur yang tidak berkepentingan, atau yang berkepentingan.

Skema pemanfaatan aset dengan pihak ketiga ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-‐13/MBU/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri BUMN PER-‐03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN PER-‐04/MBU/08/2017. Kerja sama dilakukan berdasar-‐kan pada kemanfaatan yang paling opti-‐mal bagi BUMN, yang dalam pelak-‐sanaannya disesuaikan dengan karak-‐teristik dan/ atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan masing-‐masing BUMN. Kerja sama yang dilaku-‐kan oleh BUMN meliputi kerja sama dimana BUMN sebagai rekan kerja sama atapun kerja sama di mana BUMN sebagai pihak yang mencari Mitra.

Standard Operating Procedure (SOP) pendayagunaan aset juga memiliki kedudukan yang penting sehubungan dengan penghapusbukuan aset yang tidak produktif. Penghapusbukuan aset BUMN saat ini merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara yang mana terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri

BUMN Nomor PER-‐22/MBU/12/2014. Penghapusbukuan ataupun pemindah-‐tanganan dapat dilakukan untuk meng-‐antisipasi bilamana terdapat aset yang tidak dapat didayagunakan secara optimal.

Pemilihan cara pendayagunaan aset tetap dilakukan berdasarkan karakteristik penggunaan/pemanfaatan aset tetap oleh mitra. Dalam hal karakteristik penggunaan/pemanfaatan aset tetap membutuhkan waktu yang panjang (jangka panjang), pendaya-‐gunaan aset tetap dilakukan dengan cara Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Operasi (KSO), atau Kerjasama Usaha (KSU), kecuali memenuhi syarat-‐syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, dapat dilakukan dengan cara sewa jangka panjang.

Salah satu cara dari penghapusan adalah dengan pemindahtanganan melalui penjualan. Untuk melepaskan aset itu diperlukan kehati-‐hatian agar terhindar dari kerugian negara yang terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Disinilah kedudukan Standard Operating Procedure (SOP) terkait pen-‐dayagunaan aset itu penting untuk memastikan aset yang akan dilepas memang sudah tidak dapat didaya-‐gunakan secara optimal dengan demikian terdapat kepastian untuk menghindari adanya unsur melawan hukum pada keputusan tentang pelepasan aset.

Dalam konteks holdingisasi, pen-‐jualan aset-‐aset tidak produktif anak



perusahaan tetap harus bersesuaian dengan prinsip-‐prinsip penjualan aset pada holding, yakni bahwa penjualan aset itu menguntungkan bagi perusa-‐haan. Penjualan dilakukan harus secara berjenjang dari lelang terbuka, penawaran terbatas sampai penunjukan langsung. Penjualan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham tertentu ataupun RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar BUMN tersebut.

Holding company BUMN memiliki keistimewaan sebagai anak perusahaan holding yakni statusnya dipersamakan dengan BUMN itu sendiri. Maksud dipersamakan dalam hal ini yaitu berupa keistimewaan menjalankan dan mengem-‐bangkan bisnis tertentu yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak atau sumber-‐sumber daya alam yang penting bagi negara. Meskipun perusahaan induk sebagai BUMN dan anak perusahaan belum tentu berstatus BUMN.22 Akan tetapi, status badan hukum anak perusa-‐haan yang berstatus bukan Persero, baik secara organisatoris dan tata cara pen-‐diriannya tetap tunduk pada Undang-‐Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Fokus utama didalam program restrukturisasi dari kementerian BUMN dalam rangka pembinaan BUMN yaitu program rightsizing. Program rightsizing BUMN adalah program utama dari program restrukturisasi/penataan kembali BUMN dengan cara pemetaan secara lebih tajam dan dilakukan regrouping/konsolidasi, untuk mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang ideal.23 Untuk mewujudkan program rightsizing, maka terdapat model-‐model yang dapat dilakukan BUMN melalui share holder action, yaitu stand alone, merger/konsilidasi, holding, divestasi, dan likuidasi. Perkembangan terkini menun-‐jukan bahwa bentuk holding company menjadi bentuk usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia.24

Implementasi program rightsizing BUMN melalui holdingisasi BUMN dilandasi dengan cita-‐cita untuk semakin meningkatkan kinerja BUMN dan kontribusinya bagi perekonomian nasional, yang pada akhirnya adalah mewujudkan cita-‐cita konstitusi keseim-‐bangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi. Kemudian, penentuan harga harus dilakukan dengan transparan oleh tim penilai atau profesi penilai tertentu. Atau, meminta pendapat dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi setempat,

22 Nanda Narendra Putra, Isu Monopoli dan Kepailitan di Tengah Holding BUMN Tambang, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a376d99c3672/isu-‐monopoli-‐dan kepailitan-‐di-‐tengah-‐holding bumn-‐tambang ; vide Pasal 2A ayat (7) PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN

23 Muhammad Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2010), hlm 12.

24 Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia, (Jakarta : Erlangga, 2013), hlm 2



perusahaan tetap harus bersesuaian dengan prinsip-‐prinsip penjualan aset pada holding, yakni bahwa penjualan aset itu menguntungkan bagi perusa-‐haan. Penjualan dilakukan harus secara berjenjang dari lelang terbuka, penawaran terbatas sampai penunjukan langsung. Penjualan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham tertentu ataupun RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar BUMN tersebut.

Holding company BUMN memiliki keistimewaan sebagai anak perusahaan holding yakni statusnya dipersamakan dengan BUMN itu sendiri. Maksud dipersamakan dalam hal ini yaitu berupa keistimewaan menjalankan dan mengem-‐bangkan bisnis tertentu yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak atau sumber-‐sumber daya alam yang penting bagi negara. Meskipun perusahaan induk sebagai BUMN dan anak perusahaan belum tentu berstatus BUMN.22 Akan tetapi, status badan hukum anak perusa-‐haan yang berstatus bukan Persero, baik secara organisatoris dan tata cara pen-‐diriannya tetap tunduk pada Undang-‐Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Fokus utama didalam program restrukturisasi dari kementerian BUMN dalam rangka pembinaan BUMN yaitu program rightsizing. Program rightsizing BUMN adalah program utama dari program restrukturisasi/penataan kembali BUMN dengan cara pemetaan secara lebih tajam dan dilakukan regrouping/konsolidasi, untuk mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang ideal.23 Untuk mewujudkan program rightsizing, maka terdapat model-‐model yang dapat dilakukan BUMN melalui share holder action, yaitu stand alone, merger/konsilidasi, holding, divestasi, dan likuidasi. Perkembangan terkini menun-‐jukan bahwa bentuk holding company menjadi bentuk usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia.24

Implementasi program rightsizing BUMN melalui holdingisasi BUMN dilandasi dengan cita-‐cita untuk semakin meningkatkan kinerja BUMN dan kontribusinya bagi perekonomian nasional, yang pada akhirnya adalah mewujudkan cita-‐cita konstitusi keseim-‐bangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi. Kemudian, penentuan harga harus dilakukan dengan transparan oleh tim penilai atau profesi penilai tertentu. Atau, meminta pendapat dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi setempat,

22 Nanda Narendra Putra, Isu Monopoli dan Kepailitan di Tengah Holding BUMN Tambang, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a376d99c3672/isu-‐monopoli-‐dan kepailitan-‐di-‐tengah-‐holding bumn-‐tambang ; vide Pasal 2A ayat (7) PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN

23 Muhammad Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2010), hlm 12.

24 Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia, (Jakarta : Erlangga, 2013), hlm 2

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan juga terhadap nilai NJOP dapat dikonsultasikan pada kantor pelayanan pajak setempat.

Penjualan aset BUMN memerlukan proses yang tidak sederhana. Bahkan, kalau menyalahi prosedur bisa dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Karena itulah, ketaatan terhadap seluruh peraturan perundang-‐undangan menjadi mutlak, demikian pula terhadap anak-‐anak perusahaan BUMN. Standard Operating Procedure (SOP) di BUMN Induk bisa juga diadaptasi Standard Operating Procedure (SOP) bagi anak-‐anak perusahaan. Ini berarti tahapan-‐tahapan dalam pemanfaatan aset di anak perusahaan bisa disamakan dengan di BUMN Induk. Jadi, prosedur penjualan aset anak perusahaan itu sama dengan penjualan aset oleh sebuah BUMN.

Standard Operating Procedure (SOP) dapat dianggap sebagai dasar hukum dan sebagai penyelamat pimpinan perusahaan. Oleh karenanya Standard Operating Procedure (SOP) antara satu BUMN dengan BUMN lain memang dapat berbeda-‐beda karena jenis dan bidang usaha yang berbeda-‐beda. Dan klausula terkait pemberian wewenang kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan proses pengambilan keputusan yang cepat, tepat perlu dimuat dalam Standard Operating Procedure (SOP) sebagai ben-‐teng pertahanan bagi pimpinan peru-‐sahaan dalam mengelola bisnis BUMN. Kriteria yang digunakan dalam menen-‐tukan tiap jenis tindakan tentunya akan

berbeda setiap bagian, tidak mungkin sama. Mitigasi risiko juga dapat dilakukan dengan permohonan pendampingan kepada BPKP dan Jamdatun. Hanya saja BPKP dan Jamdatun sering kali tidak bisa memberikan justifikasi apabila tidak ada aturan main atau landasan peraturannya. Oleh karenanya exit clause atas suatu tindakan bisnis yang menuntut kecepatan dan ketetapan dapat diberikan kepada pimpinan perusahaan melalui Standard Operating Procedure (SOP).

D. Penutup Standard Operating Procedure (SOP)

dalam holding BUMN sangat penting, karena terkait pemanfaatan aset yang dimiliki BUMN Induk. Dalam pemanfaatan aset prosedur penjualan aset harus diperhatikan karena memungkinkan terdapat aset yang tidak lagi bermanfaat. Aset yang tak termanfaatkan ini dalam dunia bisnis menjadi beban yang me-‐ngurangi keuntungan perusahaan. Sebagai organiasi yang mewadahi kegiatan ekonomi, utamanya Direksi harus mampu melakukan terobosan, pembaharuan, serta upaya menangkap peluang dengan melakukan terobosan, pembaharuan serta upaya menangkap peluang dengan penuh pertimbangan dalam menghadapi resiko usaha, karena sebagaimana layaknya sebuah bisnis dalam keadaan tertentu bisa memberikan keuntungan dan bisa mengalami kerugian. Paradigma fungs i BUMN sebagai kepanjangan tangan dari negara yang dilaksanakan berdasarkan paradigma



bisnis, telah cukup menjadi landasan untuk turut ambil bagian dalam setiap peluang usaha, termasuk melakukan kegiatan usaha yang dapat mendatang-‐kan keuntungan bagi BUMN.

Pendayagunaan aset yang juga disebut sebagai manajemen aset25 merupakan suatu proses sistematis yang mempertahankan, meng-‐upgrade dan mengoperasikan aset dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, reha-‐bilitasi dan penghapusan aset yang terkait dengan identifikasi aset yang dibutuhkan, kebutuhan dana, perolehan aset, sistem dukungan logistik dan pemeliharaan aset dan penghapusan atau pembaharuan aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis dan keuangan dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis dan kemu-‐dian untuk memperoleh dan memper-‐tahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan.26

Namun demikian menghadapi perkembangan dunia bisnis yang semakin terbuka dan kompetitif, aksi BUMN harus dapat dirumuskan secara terencana dan terstruktur serta dilaksanakan secara profesional. Prinsip-‐prinsip tata kelola perusahaan yang baik tentu tidak boleh dikesampingkan (Good Corporate Gover-‐

nance), dimana proses dan mekanisme pelaksanaannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-‐undangan serta etika berusaha yang mencerminkan transparency, accountability, responsi-‐bility, independency dan fairness. Dengan demikian, Standard Operating Procedure (SOP) dapat diterapkan dalam kegiatan usaha BUMN sepanjang ditujukan untuk kepentingan holding BUMN sesuai dengan maksud dan tujuan, serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas-‐batas yang ditentukan Peraturan Perundang-‐Undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

Tindakan bisnis yang dilakukan holding BUMN tidak boleh mengandung niat jahat (mens rea), dan dilakukan dengan penuh kehati-‐hatian. Sebelum melakukan sebuah tindakan, holding BUMN dapat menunjuk sebuah konsultan independen, baik konsultan teknis, konsultan bisnis, konsultan hukum, maupun bidang profesi lainnya untuk melakukan kegiatan dan memberikan opini terkait tindakan bisnis tersebut. Petunjuk yang didapatkan dari konsultan independen dapat dimasukan dalam Standard Operating Procedure (SOP), demikian juga penunjukan konsultan independen ini harus dimasukan dalam Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan, sebagai salah satu prinsip kehati-‐hatian. Dengan demikian proses pengambilan suatu tindakan yang

25 Refly Harun, BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara, (Jakarta:BalaiPustaka,2019), hlm. 27.26 Dahlan Iskan, Memasuki Era BUMN Multinasional Corporation,(Jakarta:Elex Media Komputindo,2013), hlm.

36.



bisnis, telah cukup menjadi landasan untuk turut ambil bagian dalam setiap peluang usaha, termasuk melakukan kegiatan usaha yang dapat mendatang-‐kan keuntungan bagi BUMN.

Pendayagunaan aset yang juga disebut sebagai manajemen aset25 merupakan suatu proses sistematis yang mempertahankan, meng-‐upgrade dan mengoperasikan aset dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, reha-‐bilitasi dan penghapusan aset yang terkait dengan identifikasi aset yang dibutuhkan, kebutuhan dana, perolehan aset, sistem dukungan logistik dan pemeliharaan aset dan penghapusan atau pembaharuan aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis dan keuangan dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis dan kemu-‐dian untuk memperoleh dan memper-‐tahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan.26

Namun demikian menghadapi perkembangan dunia bisnis yang semakin terbuka dan kompetitif, aksi BUMN harus dapat dirumuskan secara terencana dan terstruktur serta dilaksanakan secara profesional. Prinsip-‐prinsip tata kelola perusahaan yang baik tentu tidak boleh dikesampingkan (Good Corporate Gover-‐

nance), dimana proses dan mekanisme pelaksanaannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-‐undangan serta etika berusaha yang mencerminkan transparency, accountability, responsi-‐bility, independency dan fairness. Dengan demikian, Standard Operating Procedure (SOP) dapat diterapkan dalam kegiatan usaha BUMN sepanjang ditujukan untuk kepentingan holding BUMN sesuai dengan maksud dan tujuan, serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas-‐batas yang ditentukan Peraturan Perundang-‐Undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

Tindakan bisnis yang dilakukan holding BUMN tidak boleh mengandung niat jahat (mens rea), dan dilakukan dengan penuh kehati-‐hatian. Sebelum melakukan sebuah tindakan, holding BUMN dapat menunjuk sebuah konsultan independen, baik konsultan teknis, konsultan bisnis, konsultan hukum, maupun bidang profesi lainnya untuk melakukan kegiatan dan memberikan opini terkait tindakan bisnis tersebut. Petunjuk yang didapatkan dari konsultan independen dapat dimasukan dalam Standard Operating Procedure (SOP), demikian juga penunjukan konsultan independen ini harus dimasukan dalam Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan, sebagai salah satu prinsip kehati-‐hatian. Dengan demikian proses pengambilan suatu tindakan yang

25 Refly Harun, BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara, (Jakarta:BalaiPustaka,2019), hlm. 27.26 Dahlan Iskan, Memasuki Era BUMN Multinasional Corporation,(Jakarta:Elex Media Komputindo,2013), hlm.

36.

berkaitan dengan holding BUMN dapat didukung dengan kajian dari konsultan independen yang menggunakan justi-‐fikasi profesional. Setelah semua langkah kehati-‐hatian diambil, namun holding BUMN tetap mengalami kerugian maka hal tersebut adalah suatu kerugian bisnis.

Standard Operating Procedure (SOP) dapat menjadi salah satu kunci pelaksa-‐naan prinsip kehati-‐hatian. Selain mem-‐buat Standard Operating Procedure (SOP) yang memuat petunjuk konsultan inde-‐penden, atas seluruh tindakan yang akan dilakukan perlu juga untuk dimintakan pendapat hukum dari Jaksa Pengacara Negara atau Jaksa Agung Muda perdata dan Tata Usaha Negara apakah tindakan bisnis tersebut relatif aman untuk dilakukan. Menurut Kementerian BUMN, Direksi harus berani dan berpendapat. Direksi harus kembali ke business judgment rule, yang dalam pengambilan keputusan bisnis, Direksi akan memper-‐hitungkan untung dan ruginya. Direksi dapat mengambil keputusan untuk melakukan tindakan bisnis. Lebih lanjut apabila proses pengambilan keputusan bisnis tersebut harus melalui waktu yang panjang dan cukup lama. Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) untuk tindakan-‐tindakan bisnis yang lebih detil dan mendesak diperlukan oleh Perseroan, sehingga Direksi dapat ber-‐gerak cepat dalam mengambil keputusan.

Hukum Indonesia belum mengatur mengenai bentuk perusahaan holding company. Perlakuan terhadap BUMN, khususnya terhadap BUMN berbentuk

persero masih seperti layaknya institusi pemerintah. Kepemilikan saham suatu perusahaan yang sangat besar atas perusahaan lainnya menjadikan peru-‐sahaan tersebut menjadi perusahaan induk atau disebut juga sebagai holding company. Perusahaan induk yang meru-‐pakan pemegang saham memiliki hak-‐hak sebagaimana hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-‐Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di antaranya adalah menerima deviden. Ketika menyaksikan berbagai rapat antara DPR dengan pemerintah maupun dengan BUMN, seringkali anggota DPR terlalu masuk mencampuri urusan kebijakan internal BUMN. Bahkan, dalam beberapa kasus, DPR juga ikut menentu-‐kan keputusan internal BUMN. Oleh karena itu, jika ingin BUMN berkinerja lebih baik dan mampu menjadi peru-‐sahaan kelas global, sudah saatnya dila-‐kukan moratorium atas intervensi politik dengan membatasi masuknya unsur politik di BUMN. Kuncinya adalah bila holding company terbentuk maka Standard Operating Procedure (SOP) harus sebagai pedoman BUMN yang independen untuk menjalankan roda pengelolaan BUMN secara profesional dan bebas dari intervensi politik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BukuAbdulkadir, Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat, (Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2010).Adjie, Habib, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung jawab Sosial Perseroan

Terbatas (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).Garener, Bryan A, Black’s Law Dictionary, Eight Edition (St. Paul MN: Thomson Group, 2004).Iskan, Dahlan, Memasuki Era BUMN Multinasional Corporation (Jakarta: Elex Media

Komputindo, 2013).Kusuma, RM.A.B., Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Fakultas Hukum, 2009).Munir, Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis (Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 2002).Refly, Harun, BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara (Jakarta: Balai Pustaka, 2019)Simatupang, Dian Puji, Petunjuk Penelitian Usulan Penelitian Disertasi (Jakarta: Program

Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013).Sugiama, A. Gima, Metode Riset Bisnis dan Manajemen (Bandung: Gudaya Intimarta, 2015).Suhardi, Gunarto, Revitalisasi BUMN (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007).Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia (Jakarta :

Erlangga, 2013).Sulistyowati, Irianto dan Shidra, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi (Jakarta:

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009).Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan

Implementasi (Malang: In-Trans Publishing, 2008).Yuli, Indrawati, Aktualisasi Hukum Keuangan Negara dalam Privatisasi BUMN (Jakarta:

Kencana Persada Media Group, 2012).

B. MakalahClaudia, Dea, “Aspek Hukum Holding Company dalam Perusahaan dengan Status Badan

Usaha Milik Negara”. (Skripsi Sarjana UI, Depok, 2012). Sebuah kutipan dari Company Law (London: Blackstone Press limited, 1989)

Edgar, Putu, Tanaya dan Kadek Agus Sudiarawan, “Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 3, No. 1, (2017)

Judhanto, Adhi Suryo, “Pembentukan Holding Company BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, E-jurnal: Spirit Pro Patria Volume IV Nomor 2 (2018)

Kementrian BUMN, Master Plan Kementrian BUMN 2004-2014



Nanang dan Dumadi, Privatisasi BUMN, Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam Sistem Ekonomi Pasar, Jurnal Akses:Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Nomor 2, 2007

Nugraha, Safri, Privatisasi BUMN antara Harapan dan Kenyataan, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume No.26 No. 1 Tahun 2007)

C. InternetHolding Company, Fungsi dan Pengaturannya. https://www.hukumonline.com/klinik/

detail/ulasan/cl3562/holding-company--fungsi-dan-pengaturannya/ (diakses 14 Maret 2020)

Putra, Nanda Narendra, Isu Monopoli dan Kepailitan di Tengah Holding BUMN Tambang, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a376d99c3672/isu-monopoli-dan kepailitan-di-tengah-holding bumn-tambang ; vide Pasal 2A ayat (7) PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN

D. Peraturan Perundang-UndanganUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik NegaraUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran UtangUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasPER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, Berita




BIODATA PENULIS

Dr.(C) Yuni Priskila Ginting,S.H.,M.H., lahir di Jakarta dan penulis saat ini masih berstatus sebagai Mahasiswa Kandidat Doktor Hukum di Universitas Pelita Harapan Jakarta. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Tangerang tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) dibidang hukum bisnis dari Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan Jakarta dan menyelasaikan pendidikannya pada tahun 2018. Penulis pernah bekerja di TRANS TV dan Perum Produksi Film Negara. Penulis merupakan anggota PERADI yang sekarang ini berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum. Penulis juga aktif sebagai Dosen tamu di bidang hukum pidana, hukum bisnis dan dibidang hak kekayaan intelektual (HAKI) dibeberapa Universitas Swasta. Karya Tulis Ilmiah yang Penulis pernah tulis tentang “Modus Tindak Pidana Narkotika sebagai Tindak Pidana Asal pada Tindak Pidana Pencucian Uang” dan ”Transaksi Keuangan Mencurigakan Dari Hasil Perdagangan Narkotika Sebagai Tindak Pidana Asal Pada Tindak Pidana Pencucian Uang” yang diterbitkan di Universitas Pelita Harapan.

Documents

HOLDING BUMN MEMERLUKAN ADANYA STANDAR PROSEDUR OPERASI