HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN: PP, Fa, CV, … · UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS Diselenggarakan oleh: IKATAN NOTARIS INDONESIA Bekerjasama dengan -FHUI ... - KOPERASI - YAYASAN - PERKUMPULAN

HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN:

PP, Fa, CV, PERKUMPULAN & YAYASAN

Oleh: Dr. Miftahul Huda, SH, LLM

Disampaikan Dalam:

PENYEGARAN & PEMBEKALAN

UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS

Diselenggarakan oleh:

IKATAN NOTARIS INDONESIA

Bekerjasama dengan

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN-FHUI

AUDITORIUM - FHUI

DEPOK, 14 APRIL 2018

Dr Miftahul Huda/Huda&Co 1

2

PENDAHULUAN

“SUBYEK HUKUM”

Dr Miftahul Huda/Huda&Co

3

SUBYEK HUKUM

• USAHA = KEGIATAN » BISNIS» SPV (SPECIAL PURPOSE VEHICLE)

• “MENJALANKAN” PERUSAHAAN

• DPT DIJALANKAN OLEH = - INDIVIDU

- KUMPULAN INDIVIDU

- BU + BH

- INCORPORATED/UNINCORPORATED

- PP

- Fa

- CV

- PT

- KOPERASI

- YAYASAN

- PERKUMPULAN

- PD

- BP

- DLL

RESIKO » MITIGASI » SPV »VEHICLE » SUBYEK HUKUM

PT BIASA

PT PMDN

PT PMA

PT PERSERO

PT TBK

SUBYEK HUKUM


4

HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN

• PENDAHULUAN

• PENGERTIAN?

• TUJUAN?

• JENIS/BENTUK & DASAR HUKUM?

• PEMBENTUKAN & KEPENGURUSAN?

• TANGGUNG JAWAB – INTERNAL & EXTERNAL?

• PEMBUBARAN & PEMBERESAN?


5

TUJUAN & JENIS/BENTUK?

• TUJUAN: • Bekerja sama (modal + ketrampilan + orang?)

• Menjalankan perusahaan

• Mencari untung?

• Terus menerus

• Terang-terangan?

• JENIS/ : • Persekutuan Perdata (Maatschap)?

BENTUK • Firma (Fa)?

• Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap - CV)?

• Perkumpulan/Perhimpunan?

• Perseron Terbatas?

• Koperasi?

• Yayasan?

• Dana Pensiun?

• BHMN?



APA ISSUE POKOK?

• Pasal 1338: Pasal 1320 – Pasal 1337 KUH PERDATA

• Pasal 1320 – Syarat Subyektif = Kesepakatan & Kecakapan

• Subyek Hukum = Individu & Badan Usaha (BU)/Badan Hukum (BH)?

• ISSUE POKOK = (1) SIAPA YANG BERWENANG (BERTINDAK) ‘MEWAKILI’?

(2) BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB (INTERNAL DAN) EXTERNAL?

• DUE DILIGENCE » LEGAL AUDIT = LEGAL OPINION

PERSEKUTUAN PERDATA = PP ?


8

PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP)

• PENGERTIAN: Persetujuan+‘Kontribusi Sesuatu’+Bagi Untung–1618 * Kontribusi Sesuatu: ‘Uang’ – Barang – Skill - 1619 • DASAR HUKUM: Ps 1618 - Ps 1646 KUH Perdata • PEMBENTUKAN: ‘Persetujuan’- Kontrak? – Pasal 1618 KUH Perdata • TANGGUNGJAWAB SEKUTU: Internal Para Sekutu – 1624-1641 BW External – Pihak Ketiga – 1642-1645 * Pasal 1643+Pasal 1644+Pasal 1645? • PEMBUBARAN: Pasal 1646 – 1652 KUH Perdata


9

PERSEKUTUAN PERDATA

A B C D

ABCD & REKAN

AD???

KEKAYAAN

25% 50% 20% 5%

Para

Sekutu

Perjanjian/kesepakatan Para Sekutu


10

PROSES PENDIRIAN PP

AD ABCD & REKAN

PENDAFTARAN AD PADA

PN SETEMPAT

A B

PENGUMUMAN BN-RI

● SK DOMISILI ● NPWP ● REKENING

C D ? ?


FIRMA = Fa ?


12

(PERSEKUTUAN) FIRMA (Fa)

• PENGERTIAN: Perikatan+Menjalankan Usaha+Nama Bersama – 16 KUHD * Kontribusi Sesuatu: ‘Uang’ – Barang – Skill - 1619 • DASAR HUKUM: Ps 16 – 35 KUHD + 15 KUHD + 1618-1652 KUH Perdata • PEMBENTUKAN: ‘Kontrak’- Akta Otentik? – Pasal 22 KUHD * Pendaftaran – PN – Publikasi di Berita Negara (Ps 22, 23, 24, 27, 28 KUHD) • TANGGUNGJAWAB SEKUTU: Internal Para Sekutu – 1624-1641 BW External – Pihak Ketiga – 17 + 18 KUHD

• PEMBUBARAN & PEMBERESAN: Pasal 31 – 34 KUHD


13

Fa

A B C D

Fa SEJAHTERA

AD???

KEKAYAAN

25% 50% 20% 5%


Para

Sekutu

Terdapat sekutu yang ‘dikecualikan’


14

PROSES PENDIRIAN Fa

AD Fa SEJAHTERA

PENDAFTARAN AD PADA

PN SETEMPAT

A B

PENGUMUMAN BN-RI


C D ? ?


PERSEKUTUAN KOMANDITER = CV ?


16

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

• PENGERTIAN: Persekutuan “Secara Melepas Uang”? – 19 KUHD

* Sekutu Aktif? + Sekutu Pasif?

• DASAR HUKUM: Ps 19 – 23 KUHD + 15 KUHD + 1618-1652 KUH Per

• PEMBENTUKAN: ‘Kontrak’- Akta Otentik? – Pasal 22 KUHD

* Pendaftaran – PN – Publikasi di Berita Negara

(Ps 22, 23, 24, 27, 28 KUHD)

• TANGGUNGJAWAB SEKUTU: Sekutu Pasif ?

Sekutu Aktif ? – 20 + 21 KUHD

• PEMBUBARAN & PEMBERESAN: Pasal 31 – 34 KUHD


17

CV

A B C D

CV MAKMUR

AD???

KEKAYAAN

25% 50% 20% 5%


Para

Sekutu

Terdapat 2 jenis sekutu: Sekutu Pasif & Sekutu Aktif


18

PROSES PENDIRIAN CV

AD CV MAKMUR

PENDAFTARAN AD PADA

PN SETEMPAT

A B

PENGUMUMAN BN-RI


C D ? ?


PERKUMPULAN ?


PERKUMPULAN

1. PENGERTIAN? 2. TUJUAN?

3. JENIS/BENTUK & DASAR HUKUM?

4. PEMBENTUKAN & KEPENGURUSAN?

5. ORGAN-ORGAN & KEPENGURUSAN?

6. TANGGUNG JAWAB INTERNAL & EKSTERNAL?

7. PEMBUBARAN & PEMBERESAN?

8. PENUTUP


LARAR BELAKANG?

• DUALISME PENGATURAN PERKUNPULAN (DI HB/’RI’)?

1. S-1870 – 64 = ORANG-ORANG EROPA & YANG DISAMAKAN?

2. S-1939 – 570 = ORANG-ORANG INDONESIA (BUMI PUTERA)?

• PERKUMPULAN SEBAGAI ‘BH’ = DIAKUI/DISAHKAN OLEH GUBERNUR JENDRAL BERSAMA RAAD VAN INDIE – UNTUK PERKUMPULAN 30 TAHUN/LEBIH. KURANG 30 TAHUN DIAKUI/DISAHKAN OLEH GUBERNUR JENDRAL]

• SEJAK DITERBITKANNYA S-1933-69 = PERKUMPULAN DAPAT DIDIRIKAN UNTUK WAKTU TIDAK TERBATAS.

• KUH PERDATA, BUKU III, BAB KESEMBILAN TTNG PERKUMPULAN (PASAL 1654 – PASAL 1655) + S-1870-64 (28 MARET 1870) TTNG PERKUMPULAN2 BERBADAN HUKUM + UU NO 16/2001 TTNG YAYASAN & PERUBAHANNYA » RUU PERKUMPULAN


PERKUMPULAN (ASSOCIATION)

• PENGERTIAN: Selain “perseroan” sejati (persetujuan+‘kontribusi sesuatu’+

bagi untung [Ps 1618+1619 KUHPer] ‘diakui’ (dikenal) perhimpunan orang sebagai “perkumpulan” yang ‘diakui oleh ‘kekuasaan’ atau diperbolehkan – untuk maksud tertentu - sepanjang tidak bertentangan dengan UU atau kesusilaan (Ps 1653)

• DASAR HUKUM: Ps 1653 - Ps 1665 KUHPer • PEMBENTUKAN: ‘Persetujuan’ - ‘Surat Pendirian’ = AD – Pasal 1618 KUHPer • SUBYEK HUKUM: Berkuasa melakukan tindakan2 perdata (1654) • SIAPA BERWENANG : “Para Pengurus” sesuai dengan ‘surat pendirian’ &

reglemen2-nya – berwenang mewakili (1655)/ Perkumpulan mendapatkan manfaat/ Disetujui kemudian diratifikasi (1656). ± Jika tak ada pengurus – yang berwenang – tak seorangpun berwenang

kecuali dg persetujuan atau ratifikasi di atas (1657) • KEWAJIBAN PENGURUS: Perhitungan & Pertanggungan kpd semua anggota (1658).


● VOTING RIGHTS : Kecuali ditentukan lain – masing2 anggota berhak untuk mengeluarkan suara yang sama (jumlah & sifat?)–Sedangkan keputusan diambil = Suara Terbanyak (1659)

● TANGGUNG JAWAB: Anggota tak bertanggung jawab secara pribadi

untuk perikatan perkumpulan – pelunasan utang dg penjualan kekayaan perkumpulan (1661)

● PEMBUBARAN: Perkumpulan yang disahkan/diakui – menurut UU. Jika

tak ada anggota – PN atas permintaan Kejaksaan – pembubaran dpt dilakukan (1662). Lainnya, pembubaran sesuai dengan Surat Pendirian = Anggaran Dasar (1663).

± Pada waktu pembubaran anggota yang masih ada

atau yang paling akhir ada wajib melunasi utang perkumpulan sejumlah adanya kekayaan, jika ada sisa dapat dibagi, diambil & dipindahkan ke ahli waris (1665). Sebaliknya para ahli waris bertanggung jawab thd para berpiutang – spt ketentuan waris (paragraf 2 & 3 1665).

● PENGALIHAN HAK: Jika tidak ditentukan lain, hak anggota bersifat

perseorangan dan tidak berpindah kpd ahli warisnya (1664).

● Ps 1664 v. Ps 1665 ???


24

“PERKUMPULAN”

A B C D

PERHIMPUNAN “X”

AD???

KEKAYAAN

25% 50% 20% 5%

Perjanjian/kesepakatan para anggota/pendiri

Para

Anggota

Kepengurusan/organ2 ?


PROSES PENDIRIAN PERKUMPULAN ?

AD PERKUMPULAN “X”

PENDAFTARAN (PADA

PIHAK BERWENANG

A B

PENGUMUMAN BN-RI


C D ? ?


YAYASAN ?


PENGERTIAN ?

• Yayasan = “Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota” (Ps 1(1) UU No 16/2001)


DASAR HUKUM ?

• UU No 16/2001 Tentang Yayasan – 6 Agustus 2001;

• UU No 28/2004 Tentang Perubahan UU No 16/2001 Tentang Yayasan - 6 Oktober 2004;

• PP No 63/2008 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan – 23 Sept. 2008;

• PP No 2/2013 Tentang Perubahan Permenkumham No 63/2008 – 02 Januari 2013;

• Permenkumhan No 5/2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

• Permenkumhan No 2/2016 Tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AD serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan AD dan Perubahan Data Yayasan;

• UU No 3/1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan – 1 Pebruari 1982


PRINSIP-PRINSIP UMUM YAYASAN BERDASARKAN UU NO 16/2001 TENTANG YAYASAN & UU No 28/2004

1. Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih atau berdasarkan ‘surat wasiat’.

2. Orang asing dapat mendirikan yayasan – PP

3. Yayasan memperoleh BH setelah Akta Pendirian disahkan Menkumham.

4. Kewenangan pemberian pengesahan Akta Pendirian dilaksanakan oleh KaKanwil Kemenkumham.

5. Yayasan = BH – Tujuan - Bidang = sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.


ORGAN YAYASAN ?

6. Yayasan mempunyai 3 organ = Pembina, Pengurus & Pengawas + dilarang perangkapan posisi antar ke 3 organ.

7. Pembina = yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina pendiri yayasan dan atau orang lain yang berdedikasi

8. Pembina berwenang: a. Merubah AD; b. Mengangkat & memberhentikan

anggota Pengurus & anggota Pengawas; c. Menetapkan kebijakan umum

berdasarkan AD; d. Mengesahkan program kerja dan

rancangan anggaran tahunan; e. Menetapkan keputusan

penggabungan atau pembubaran yayasan.

9. Rapat gabungan Pengurus & Pengawas dapat mengangkat

anggota Pembina.


ORGAN YAYASAN – Lanjut 1

10. Pengurus melaksanakan ‘kepengurusan’ yayasan untuk kepentingan & tujuan yayasan serta mewakili yayasan baik di dalam mapun di luar pengadilan – dapat mengangkat (dan memberhentikan ‘pelaksana kegiatan’).

11. Pengurus (susunannya) sedikitnya terdiri dari: (a) seorang Ketua,

(b) seorang Sekretaris & (c) seorang Bendahara. 12. Pengurus diangkat oleh (Rapat) Pembina untuk jangka waktu 5

(lima) tahun, tetapi setiap saat dapat diberhentikan. 13. Pengurus tidak berwenang: a. Mengikat yayasan sebagai

penjamin utang; b. Mengalihkan kekayaan

yayasan, kecuali dengan persetujuan Pembina;

c. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.


ORGAN YAYASAN – Lanjut 2

14. Pengawas melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat

kepada Pengurus & sedikitnya satu orang.

15. Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh (Rapat) Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

16. Pengawas dapat memberhentikan sementara (suspension) anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.


KEWAJIBAN PENGURUS ?

17. Pengurus wajib: a. Membuat dan menyimpan catatan (hak & kewajiban) sehubungan dengan kegiatan yayasan;

b. Membuat dan menyimpan dokumen keuangan (berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan;

c. Menyusun Laporan Tahunan (selambatnya 5 bulan sejak tanggal tahun buku ditutup) yang sedikitnya berisi (i) Laporan keadaan & kegiatan yayasan; (ii) Laporan keuangan berisi posisi keuangan pada akhir periode, laporan arus kas, laporan aktivitas & catatan laporan keuangan).

18. Laporan Tahunan: (i) harus ditandatangani oleh Pengurus dan

Pengawas (jika terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani, harus menyebutkan alasannya; dan (ii) disahkan oleh Rapat Pembina.

19. Ikhtisar Laporan Tahunan: (i) diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan; dan (ii) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia (bagi yayasan memperoleh bantuan Rp500 juta atau lebih atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20 miliar & yayasan ybs wajib diaudit oleh Akuntan Publik.


KEWAJIBAN PENGURUS – Lanjut ?

20. Kewajiban penyesuaian AD yayasan yang telah didaftarkan di PN & diumumkan dalam TBN atau didaftarkan di PN & mempunyai izin dari instansi terkait adalah 5 (lima) tahun sejak 6 Agustus 2002 (UU No 16/2001 diundangkan 6 Agustus 2001 & berlaku efektif 6 Agustus 2002).


HASIL USAHA ?

21. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

22. Kekayaan yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan baik secara

langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, karyawan atau pihak lain yang berkepentingan terhadap yayasan.

23. Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang

dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan.

24. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

25. Yayasan dapat melakukan penyertaan modal dalam berbagai

bentuk usaha yang bersifat prospektif maksimum 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.


KEKAYAAN YAYASAN ?

26. Kekayaan yayasan dapat berbentuk: uang atau barang.

27. Kekayaan yayasan (selain jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri) dapat diperoleh dari:

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. Wakaf – hal ini berlaku ketentuan hukum perwakafan;

c. Hibah;

d. Hibah wasiat;

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan AD yayasan & peraturan per-uu-an yang berlaku.


YAYASAN UU NO 16/2001 TENTANG YAYASAN & UU No 28/2004

A B D E

YAYASAN “X”

PENGAWAS PENGURUS

AP/AD

KEKAYAAN 3 ORGAN YAYASAN:

1. PEMBINA 2. PENGURUS 3. PENGAWAS

►FIDUCIARY DUTY ?

►INTRA VIRES v. ULTRA VIRES ?

►PIERCING THE CORPORATE VEIL?

PEMBINA

C

BARANG UANG


Miftahul Huda/Huda&Co 38

PROSES PENDIRIAN YAYASAN (Ps 9-26 UU 16/2001 & UU 28/2008 jo Ps 8-19 PP 63/2004)

AP/AD

YYS ABC

AKTA NOTARIS

PENGESAHAAN MENTERI

DAFTAR YAYASAN MENTERI

(Ps 5)

A B

PENGUMUMAN TBN-RI

MENTERI (Ps 24)

● SALINAN AP

+ ● SK DOMISILI ● NPWP ● REKENING ● BUKTI SETOR ● SP Pendiri –

Keabsahan kekayaan awal

YYS = BH (Ps 11(1) jo

Ps 9(2)

BANK ACCOUNT YYS


PEMBUBARAN & LIKUIDASI YAYASAN (Bab X = Ps 62-Ps 68 UU 16/2001)

● DASAR/‘ALASAN’ = (a) JANGKA WAKTU BERAKHIR - AD;

PEMBUBARAN (b) TUJUAN – AD TELAH/TIDAK TERCAPAI; (Ps 62) (c) PUTUSAN PN, KARENAN: - MELANGGAR TIBUM & KESUSILAAN; - PAILIT YG/& TAK MAMPU BAYAR UTANG; ATAU - PAILIT YG/& HARTA TAK CUKUP UNTUK MELUNASI; PAKIBAT PEMBUBARAN = (a) WAJIB DIIKUTI LIKUIDASI; DAN (Ps 63) (b) YAYASAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN

HUKUM KECUALI UNTUK PEMBERESAN KEKAYAANNYA # LIKUIDATOR DITUNJUK OLEH PEMBINA – ALASAN (a) & (b); - JIKA TIDAK = PENGURUS BERTINDAK SBG LIKUIDATOR # LIKUIDATOR DITUNJUK PN – ALASAN (c) ● TUGAS

LIKUIDATOR = 1. Pengumuman Pembubaran & Proses Likuidasi dalam SK: (Ps 65, 66 & 67) - Paling lambat 5 hari sejak penunjukan; 2. Pengumaman hasil likuidasi dalam SK: - Paling lambat 30 hari sejak proses likuidasi berakkhir; - Jika tidak dilakakan = tidak berlaku bagi Pihak Ketiga; # Sisa hasil Likuidasi diserahkan kpd Yayasan lain atau Negara

39


PENGGABUNGAN YAYASAN

(Ps 57-61 UU 16/2001 jo Ps 1(2), 27-33 & 61 PP 63/2004)

• PENGERTIAN = # PENGGABUNGAN: PERBUATAN HUKUM 1 YYS/LEBIH – MENGGA-

BUNGKAN DIRI DENGAN YYS LAIN – AKTIVA & PASIVA BERALIH KARENA HUKUM KEPADA YYS YANG MENERIMA PENGGABUNGAN STATUS YYS YANG MENGGABUNGKAN DIRI “BUBAR” KARENA HUKUM TANPA LIKUIDASI (1(2) PP 63/2004 jo Ps 57(1) UU 16/2001).

• HAL2 YG PERLU = PENGGABUNGAN MEMPERHATIKAN (Ps 57(2)):

DIPERHATIKAN (a) KETIDAK-MAMPUAN MELAKSANAKAN KEGIATAN; (b) KEGIATAN SEJENIS; (c) TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN BERTENGANG

DENGAN AD, KETERTIBAN UMUM & KESUSILAAN.

DISETUJUI = KUORUM = PALING SEDIKIT ¾ JUMLAH ANGGOTA PEMBINA HADIR/ KEPUTUSAN DAN DIESTUJUI PALING SEDIKIT ¾ JUMLAH ANGGOTA PEMBINA PEMBINA YANG HADIR (Ps 57(4) PP 63/2004)


PROSEDUR PENGGABUNGAN (Ps 27 PP 63/2004)

1. RANCANGAN = (a) NAMA & KEDUDUKAN YYS; (b) ALASAN; (c) IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN; (d) KETERAANGAN KEGIATAN UTAMA; (e) RINCIAN MASALAH YANG TIMBUL; (f) CARA PENYELESAIAN MASALAH – KEGIATAN & KARYAWAN; (g) PERKIRAAN JANGKA WAKTU – PENYELESAIAN; (h) KETERANGAN NAMA PEMBINA, PENGURUS & PENGAWAS; (i) RANCANGAN PERUBAHAN AD – RANCANGAN AKTA

PENGGABUNGAN. 2. AKTA RANCANGAN = [1]. PERSETUJUAN PEMBINA; PENGGABUNGAN [2]. AKTA NOTARIIL + BAHASA INDONESIA 3. PERSETUJUAN/ = PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN AD DILAMPIRI

PEMBERITAHUAN SALINAN AKTA PENGGABUNGAN - MENTERI PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI UNTUK DICATAT DALAM DAFTAR YYS (Ps 32 PP 63/2004) 4. PENGUMUMAN = HASIL PENGGABUNGAN DIUMUMKAN DALAM SATU SKH ATAU

LEBIH – 30 HARI (Ps 33 PP 63/2004)


SEKIAN

&

TERIMA KASIH

42

Documents

HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN: PP, Fa, CV, … · UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS Diselenggarakan oleh: IKATAN NOTARIS INDONESIA Bekerjasama dengan -FHUI ... - KOPERASI - YAYASAN - PERKUMPULAN