BAHAN KULIAH

HUKUM PEMBUKTIAN(Perkara Perdata)

Heri HartantoFakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

TUJUAN PEMBUKTIAN

• Memberikan kepastian kpd Hakim ttg kebenaran hak/peristiwa /hubungan hukum yang disampaikan dalam persidangan baik oleh Penggugat atau Tergugat

• Bagi Penggugat, pembuktian bertujuan untuk menunjukan kebenaran hak/peristiwa /hubungan hukum yg menjadi dasar gugatan

• Bagi Tergugat, pembuktian bertujuan untuk menunjukan kebenaran hak/peristiwa /hubungan hukum dasar bantahan

• Menjadi dasar pertimbangan hakim

ASAS DALAM PEMBUKTIAN

• AUDI ET LATERAM PARTEM

• IUS CURIA NOVIT

• UNUS TESTIS NULLUS TESTIS

• ACTORI INCUMBIT PROBATIO

• NEGATIVA NON SUNT PROBANDA

BEBAN PEMBUKTIAN

Secara prinsip ada pada Penggugat

Pengecualian :UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU 5/1999 tentang Antinomopoli

UU Lingkungan Hidup

Hakim PASIF TOTAL Aktif Argumentatif

• Hakim sebagai Penegak Hukum yang memiliki hati nurani• Bukti bohong/palsu apakah hakim harus percaya?• Hakim harus berperan aktif menilai bukti, kemudian menyingkirkan bukti yang

diduga bohong/palsu• Pasal 125 (1) HIRJika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

TANTANGAN HAKIM AKTIF ARGUMENTATIF

• Bukti bohong/palsu dari Penggugat, diakui oleh Tergugat

• Penggungat dan Tergugat membuat akta perdamaian

• Salah 1 Penggugat atau Tergugat tidak hadir dalam sidang

PEMBUKTIAN ≠ ILMU PASTI

• Tidak pernah ada pembuktian yang sempurna, apalagi PASTI benar

• Pembuktian mengandung ketidakpastian relatif

• Namun Pembuktian tetap harus bersifat logis

Peran Hakim

SENGKATAPEMBUKTIAN

KONSTATIR

KUALIFISIR

KONSTITUIR

BEBAN PEMBUKTIAN (HUKUM MATERIIL)

• Pasal 1244 KUH Perdata :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.”

Debitor berkewajiban membuktikan kebenaran tejadinya Force Majeure

• Pasal 1365 KUH Perdata :

“Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. “

Beban pembuktian ada pada PenggugatAdanya kesalahan (sengaja/kelalaian) Tergugat

Adanya kerugian akibat dari kesalahan Tergugat

Tidak mengurangi hak Tergugat untuk membuktikan sebaliknya

• Pasal 1394 KUH Perdata :

“Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman, dan pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran tiga angsuran berturut-turut, timbul suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang Iebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.”

Penyewa mampu membuktikan 3 angsuran berturut2, maka angsuran sebelumnya dianggap telah dibayar

Pemberi sewa harus membuktikan sebaliknya

• Pasal 533 KUH Perdata :

“Pemegang besit harus selalu dianggap beritikad baik barangsiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya.”

Pihak yg menguasai suatu benda dianggap menguasainya dgn itikat baik.

Pihak yang menuduh orang lain menguasai barang dengan itikat buruk, dia harus membuktikan itikad burut tsb.

• Pasal 44 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 / 252 KUH Perdata

“Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.”

Suami wajib membuktikan istri telah berzina

Suami membuktikan tidak berkumpul dgn istri dlm waktu yg lama

Istri DAPAT membuktikan sebaliknya (tidak wajib)

BATAS MINIMAL PEMBUKTIAN

• Jumlah alat bukti yg sah paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan

• Jika tidak memenuhi minimal alat bukti, alat bukti tsb tidak mempunyai nilai pembuktian

ALAT BUKTI

ALAT BUKTI SAH

ALAT BUKTI : KUALITAS BUKTI PERMULAAN

ALAT BUKTI TIDAK MEMENUHI SYARAT (Formil & materiil)

PATOKAN MENENTUKAN BATAS MINIMAL• Tidak bergantung faktor Kuantitas

• Banyaknya jumlah bukti jika tidak memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, belum tentu memiliki nilai pembuktian

• Bergantung faktor Kualitas• Memenuhi syarat formil&materiil

• Tiap alat bukti memiliki syarat formil yg berbeda spt yg ditentukan dalam UU

• Contoh Saksi :

Syarat formil : 1910 KUHPerdata/172HIR (syarat saksi), 1905/144HIR (unnus testis nulus testis), 1911KUHPerdata/144HIR (sumpah)

Syarat Materiil : 1907KUHPerdata/171HIR (sumber kesaksian), 1906 KUHPerdata/170 HIR(bersesuain dgn alat bukti lain)

PERSANGKAAN

• Diatur dalam 173 HIR, 310 RBg, 1915 – 1922 KUH Perdata• 1915 KUH Perdata :

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

• Suatu Kesimpulan tidak konkret 100%• Persangkaan bukan alat bukti (pendapat ahli)

PERSANGKAAN DLM PEMBUKTIAN

• Tanpa Persangkaan, Tidak bisa melakukan Pembuktian

• Persangkaan mengantar alat bukti/pembuktian ke arah yg lebih konkret

FAKTA KONKRET LAIN

ALATBUKTI

PERSANG-KAAN