Upload
cursedshadow
View
38
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Hukum Perusahaan
& PengangkutanTiyas Vika Widyastuti.
SH.,MH
Pengantar Hukum
Perusahaan 1. Pengertian Perusahaan dan Hukum Perusahaan
2. Sumber-sumber Hukum Perusahaan
3. Kedudukan Hukum Perusahaan
4. Bentuk-Bentuk perusahaan
Pengertian Perusahaan
Pasal 1 Huruf b UU No 3 th 1982
“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”
MolengraaffKeseluruhan perbuatan yang
dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk
memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau
menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian
perdagangan
Polak Memandang perusahaan dari
sudut komersial, jadi dapat dikatakan perusahaan apabila
diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan
dicatat dalam pembukuan.
Polak menambahkan unsur “pembukuan”
Pemerintah Belanda
Yaitu sekelompok perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara
tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu
dan untuk mendapat laba.
Unsur –Unsur Perusahan
1. Badan Usaha2. Kegiatan Dalam Bidang Ekonomi3. Terus Menerus 4. Terang-terangan5. Keuntungan dan/atau laba6. Pembukuan
Badan Usaha
Badan Usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi, mempunyai bentuk tertentu, seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan comanditer, PT, Perum, Koperasi.
Bagi perusahaan yang tidak mempunyai akta pendiriandapat diketahui melalui izin Usaha.
Kegiatan dalam Bidang Ekonomi Objek dalam bidang ekonomi : Harta
kekayaan Tujuan memperoleh keuntungan dan atau
laba Kegiatannya meliputi perdagangan,
pelayanan dan industri Segi hukum : harus halal, tidak dilarang oleh
undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak melawan hukum
Terus-menerus•Molengraaff, Polak dan Pembentuk undang-undang mengartikan dilakukan secara terus menerus, artinya tidak terputus-putus, tidak insidential, bukan sambilan, jangka waktu lama yang ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha.
•Segi hukum : kegiatan dijalankan untuk jangka waktu lama, yang ditetapkan oleh Akta Pendirian atau Surat Izin Usaha : merupakan Legalitas berjalannya Perusahaan selama jangka waktu yang ditetapkan
Terang-terangan Molengraaf : bertindak keluar,
yang berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga)
Segi hukum : pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah melalui perbuatan hukum pengesahan anggaran dasar dalam akta pendirian, penerbitan surat ijin tempat usaha dan penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan
Keuntungan atau laba• Molengraaff : menggunakan
istilah penghasilan , Polak menggunakan istilah laba dan pembentuk undang-undang menggunakan istilah keuntungan dan atau laba
• Segi hukum : keuntungan atau laba harus diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan UU, tidak diperoleh secara melawan hukum
Pembukuan Molengraaff : tidak menyinggung
unsur pembukuan Polak : menggunakan unsur
pembukuan sebagai pencatatan dan keuntungan atau laba yang diperoleh dapat diketahui dari pembukuan , dasar perhitungan pajak
Segi hukum : menitik beratkan pada kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti
Apakah Hukum Perusahaan itu?
“Hukum yang secara Khusus Mengatur tentang bentuk-bentuk perusahaan serta segala aktifitas
atau kegiatan yang berkaitan dengan jalannya suatu
perusahaan.”
Hukum Perusahaan
Kompleks peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yantg bersifat memaksa, yang mengatur perbuatan-perbuatan
yang dilakukan secara terus menerus dalam kedudukan
tertentu dilingkungan perniagaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
A. Jika dilihat dari subyeknya, maka Subyek Hukum :• Pribadi kodrati• Pribadi hukum
B. Jika dilihat dari obyeknya, maka: Dapat berupa benda baik berwujud atau immaterial
C. Jika dilihat dari hubungan hukumnya, maka Berasal dari perikatan karena perjanjian atau UU
Dari ketiga hal tersebut dapar disimpulkan bahwa letak atau kedudukan hukum perusahaan ada dihukum perdata,
tepatnya diatur dalam hukum pribadi dan hukum harta kekayaan.
Hukum Perusahaan dalam praktek diatur dalam :
• KUH Perdata • KUH Dagang• Peraturan lain diluar KUH Perdata dan
KUHD mis: • UU No. 1/1995 Tentang PT;• UU Pasar Modal;• Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku
HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN DENGAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM PERDATA
• Bila hukum perusahaan diartikan sebagai komlek hukum yang mengatur organisasi dan kegiatan perusahaan untuk mencari keuntungan, maka secara paradigma dapat digambarkan sbb:- Hubungan hukum perusahaan dengan hukum dagang adalah : Lex Specialis Derogat Lex Generalis - Hubungan hukum dagang terhadap hukum perdata adalah : Lex Specialis Derobat
Lex Generalis
Sebagai bahan bukti dapat dilihat
• Pasal 1 KUHD :
Ketentuan-ketentuan KUH Perdata berlaku pula bagi KUHD, kecuali jika KUHD sendiri mengaturnya secara khusus.
• Pasal 1319 KUH Perdata
Semua Perjanjian yang bernama atau tidak bernama tunduk pada titel 1 dan 2 Buku III KUH Perdata.
Sumber-sumber Hukum Perusahaan
Lex Generalis : KUHD dan KUHPerdataLex Spesialist :• UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; • UU Nomor 5 tahun 1968 tentang Konvesi Washington Mengenai
Sengketa Modal Asing di Indonesia; • UU Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negara
(PMDN)• Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha
Negara• Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan.• Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal• UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;• Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan• Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan• Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen;• Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara
(BUMN); • Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas• Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan dalam berbagai
bentuk peraturan, misalnya Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dsb.
BENTUK PERUSAHAAN & BADAN HUKUM
21
22
BENTUK PERUSAHAAN• PEMILIHAN
BENTUK PERUSAHAAN
HARUS DITETAPKAN PADA
SAAT PERUSAHAAN AKAN DIDIRIKAN
ATAU AKAN MEMULAI
OPERASINYA
23
FAKTOR YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN
1. JENIS USAHA YANG AKAN DILAKSANAKAN (JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN)
2. JUMLAH MODAL UNTUK USAHA DAN KEMUNGKINAN MENAMBAH MODAL
3. RENCANA PEMBAGIAN LABA
4. PENENTUAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN5. PENANGGUNGAN RESIKO YANG AKAN DIHADAPI6. PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN YANG AKAN
DIGUNAKAN7. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN
24
BADAN HUKUM PERUSAHAAN
1. PERSEORANGAN2. PERSEKUTUAN3. PT (PERSERO)4. PERUSAHAAN DAERAH5. PERUSAHAAN UMUM
(PERUM)6. PERUSAHAAN JAWATAN
(PERJAN)7. YAYASAN8. KOPERASI9. BENTUK PERUSAHAAN
YANG LAIN: TRUST, JOINT VENTURE DST
25
Elemen Perseorangan Persekutuan Perseroan
Proses Pembentukan
Mudah Mudah Kompleks
Kewajiban/Tanggung jawab
Tidak terbatas
Tidak terbatas
Terbatas
Modal Terbatas Relatif terbatas
Dapat ditingkatkan
Kepemilikan Sulit dialihkan Sulit dialihkan
Mudah dialihkan
Umur Usaha Tergantung pemilik
Tergantung pemilik
Tidak tergantung
Perpajakan Mudah/ringan
Mudah /Ringan
Tinggi
SDM Sulit direkrut Relatif sulit direkrut
Mudah direkrut
Keuntungan Seluruhnya untuk pemilik
Tergantung pemilik
Tergantung saham
Perbandingan bentuk usaha
Perusahaan Bukan Badan Hukum
1. Perusahaan perseorangan/Usaha Dagang
2. Persekutuan Perdata (PP)
3. Persekutuan Firma (Fa)
4. Persekutuan Comanditer (CV)
27
PERUSAHAAN PERSEORANGAN
• DIMILIKI, DIKELOLA, DIPIMPIN OLEH SESEORANG YANG BERTANGGUNG JAWAB PENUH TERHADAP SEMUA RESIKO DAN AKTIVITAS PERUSAHAAN
28
KEBAIKAN DAN KELEMAHANPERUSAHAAN PERSEORANGANKEBAIKAN IZIN USAHA LEBIH RINGAN
DAN SEDERHANA TIDAK ADA PEMISAHAN
MODAL DARI KEKAYAAN PRIBADI
BEBAS MENGAMBIL KEPUTUSAN
SELURUH LABA MENJADI HAK PEMILIK
KERAHASIAAN PERUSAHAAN TERJAMIN
KEPUASAN PRIBADI
KELEMAHAN TANGGUNG JAWAB
PEMILIK TIDAK TERBATAS SUMBER KEUANGAN
TERBATAS KESULITAN MANAJEMEN KELANGSUNGAN USAHA
KURANG TERJAMIN KURANGNYA
KESEMPATAN PADA PARA KARYAWAN
29
PERUSAHAAN PERSEKUTUAN
1. FIRMA (Fa)
2. PERSEROAN KOMANDITER (CV)
3. PERSEKUTUAN TERBATAS (PT)
30
FIRMAPERSEKUTUAN ANTARA
DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN:
NAMA BERSAMA, TANGGUNG JAWAB
ANGGOTA TIDAK TERBATAS
LABA YANG DIPEROLEH DIBAGI BERSAMA-SAMA
KERUGIAN DITANGGUNG BERSAMA
31
KEBAIKAN DAN KELEMAHAN FIRMAKEBAIKAN: JUMLAH MODAL RELATIF BESAR KEMAMPUAN MANAJEMEN LEBIH BAIK KARENA ADA
PEMBAGIAN KERJA PENDIRIANNYA MUDAH
KELEMAHAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK TERHADAP HUTANG
PERUSAHAAN TIDAK TERBATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH SEORANG ANGGOTA
HARUS DITANGGUNG BERSAMA-SAMA KELANGSUNGAN PERUSAHAAN TIDAK MENENTU
32
PERSEROAN KOMANDITER (CV)
BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK BERUSAHA ANTARA :
Orang-orang yang bersedia memimpin dan mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya
Dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan
33
KEANGGOTAAN DALAM CV
1. SEKUTU PIMPINAN (GENERAL PARTNER)
2. SEKUTU TERBATAS (LIMITTED PARTNER)
3. SEKUTU DIAM (SILENT PARTNER)
4. SEKUTU RAHASIA (SECRET PARTNER)
5. SEKUTU SENIOR DAN YUNIOR (SENIOR DAN JUNIOR PARTNER)
6. DORMANT (SLEEPING PARTNER)
34
KEBAIKAN DAN KELEMAHAN CV KEBAIKAN
MODAL LEBIH BESAR MUDAH MEMPEROLEH KREDIT PENDIRIANNYA RELATIF MUDAH KEMAMPUAN MANAJEMEN LEBIH BESAR
KELEMAHAN
SEBAGIAN ANGGOTA/SEKUTU MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB TIDAK TERBATAS
KELANGSUNGAN HIDUPNYA TIDAK MENENTU SULIT UNTUK MENARIK KEMBALI MODALNYA TERUTAMA
UNTUK GENERAL PARTNER
Perusahaan Berbadan Hukum
1. Perseroan 2. Koperasi 3. Yayasan
36
PERSEROAN TERBATAS (PT)
• Terdiri atas para pemegang saham (stockholder/pesero) yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang mereka setorkan
37
PERSEROAN TERBATAS (PT)
• MERUPAKAN BADAN HUKUM KARENA KEKAYAAN PRIBADI TERPISAH DARI KEKAYAAN PERUSAHAAN
• KALAU UNTUNG, PEMEGANG SAHAM MENDAPATKAN DEVIDEN ATAU PEMBAGIAN LABA
38
SAHAM PT
1. SAHAM BIASA (COMMON STOCK), PARA PEMILIK MEMILIKI HAK SUARA DALAM RUPS DAN AKAN MEMPEROLEH DEVIDEN KALAU PERUSAHAAN UNTUNG
2. SAHAM PREFEREN (PREFERED STOCK)/SAHAM ISTIMEWA, PEMBAGIAN DEVIDEN DIDAHULUKAN, JIKA PERUSAHAAN DIBUBARKAN, MENDAPATKAN PEMBAGIAN KEKAYAAN YANG DIDAHULUKAN, TAPI TIDAK MEMPUNYAI HAK SUARA DALAM RUPS
39
SAHAM PT
3. SAHAM BONUS, SAHAM YANG DIBERIKAN SECARA CUMA-CUMA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM LAINNYA KARENA KEUNTUNGAN PERUSAHAAN YANG LALU DALAM BENTUK CADANGAN TERLALU BESAR DAN PERLU DIKURANGI DENGAN MEMBENTUK SAHAM BARU
40
SAHAM PT
4. SAHAM PENDIRI, ADALAH SAHAM YANG DIBERIKAN KEPADA PARA PENDIRI PERSEROAN KARENA JASA-JASANYA PADA MASA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERSEBUT
41
SAHAM PT
5. SAHAM KOSONG, SAHAM-SAHAM YANG DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM YANG KEMUDIAN DISIMPAN DAN TIDAK IKUT SERTA LAGI DALAM MODAL PERSEROAN
42
RUPS
• MEMPUNYAI KEKUASAAN TERTINGGI DALAM PT
• DIADAKAN PALING SEDIKIT 1 KALI DALAM SETAHUN
• KEPUTUSAN DIAMBIL DENGAN SUARA TERBANYAK
• DAPAT DILAKUKAN PROXY, YAITU PENYERAHAN HAK SUARA KEPADA ORANG LAIN JIKA BERHALANGAN HADIR DALAM RUPS
43
PT NEGARA (PN)-BUMN
• MERUPAKAN PERUSAHAAN NEGARA DITAMBAH DENGAN MODAL DARI PIHAK SWASTA
• TUJUANNYA MENCARI LABA MAKSIMUM DENGAN MENGGUNAKAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI SECARA EFISIEN• TELKOM, PLN
44
CIRI-CIRI PT NEGARA (PN)
• TUJUAN USAHA ADALAH MENCARI KEUNTUNGAN
• BERSTATUS HUKUM PERDATA, YAITU PT• MODALNYA BAIK SELURUH MAUPUN
SEBAGIAN MERUPAKAN MILIK NEGARA DAN MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN, DIMUNGKINKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA DENGAN MENJUAL SAHAM MILIK NEGARA
45
CIRI-CIRI PT NEGARA (PN)
• TIDAK MEMILIKI FASILITAS NEGARA• DIPIMPIN OLEH SEORANG DIREKSI• STATUS KARYAWANNYA ADALAH KARYAWAN
SWASTA• PERANAN PEMERINTAH HANYA SEBAGAI
PEMEGANG SAHAM
46
PERUSAHAAN NEGARA UMUM (PERUM)
• KEGIATANNYA TERUTAMA DITUJUKAN UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM
• BIDANG USAHA : PUBLIC UTILITIES• PIHAK SWASTA DIPERBOLEHKAN
MENANAMKAN MODAL MESKIPUN SELURUH MODAL PERUM DIMILIKI OLEH PEMERINTAH
• PERUM DIPIMPIN OLEH DIREKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PIHAK LAIN • PEGADAIAN, PERUMNAS
47
PERUSAHAAN NEGARA JAWATAN (PERJAN)
• KEGIATAN: PELAYANAN MASYARAKAT DAN UNTUK KESEJAHTERAAN UMUM
• TETAP MEMPERHATIKAN SEGI EFISIENSI• MERUPAKAN BAGIAN DARI DEPARTEMEN
ATAU DIRJEN• STATUS KARYAWAN PEGAWAI NEGERI• DAPAT MEMILIKI FASILITAS-FASILITAS
NEGARA• HARAPAN KITA, RSCM
48
PERUSAHAAN DAERAH (PD)
• ADALAH PERUSAHAAN YANG MODAL/SAHAMNYA DIMILIKI PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN PERUSAHAAN DIPISAHKAN DARI KEKAYAAN NEGARA
• TUJUANNYA UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN DAN MEMBANGUN DAERAH
• KEPENGURUSAN DISERAHKAN KEPADA KEPALA PEMERINTAH DAERAH• BANK PEMBANGUNAN DAERAH, PERUSAHAAN
AIR MINUM
49
YAYASAN
• MERUPAKAN BADAN HUKUM DENGAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN
• TUJUAN PENDIRIANNYA BUKAN UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN (NON PROFIT) TAPI LEBIH KE USAHA-USAHA YANG BERSIFAT SOSIAL
• ADA JUGA YAYASAN YANG MENJALANKAN SUATU USAHA BAIK SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN
50
YAYASAN
• DIBENTUK SEBAGAI BADAN HUKUM YANG SESUAI UNTUK BERBAGAI MACAM KEGIATAN YANG AKAN DIJALANKAN DI LUAR KONDISI PERSAINGAN USAHA
• CONTOH: YAYASAN UNTUK PANTI ASUHAN, YAYASAN UNTUK PEMBERI BEASISWA, YAYASAN YANG MENJALANKAN USAHA RUMAH SAKIT
51
KOPERASI
• MERUPAKAN SUATU PERKUMPULAN YANG BERANGGOTAKAN ORANG-ORANG ATAU BADAN YANG BEKERJASAMA SECARA KEKELUARGAAN, MENJALANKANKAN USAHA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DAN MEMBERIKAN KEBEBASAN KEPADA ANGGOTA UNTUK MASUK ATAU KELUAR DARI KOPERASI
52
UNSUR-UNSUR DALAM KOPERASI
1. KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG2. BERTUJUAN UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA
DAN MASYARAKAT DAERAHNYA3. KEANGGOTAAN BERSIFAT SUKARELA4. PEMBAGIAN HASIL USAHA DIDASARKAN ATAS
KESEIMBANGAN JASA5. KEKUASAAN TERTINGGI TERLETAK PADA RAPAT
ANGGOTA6. MENDIDIK ANGGOTA UNTUK: SADAR
BERKOPERASI, MENJALANKAN USAHA, MEWAJIBKAN DAN MENGGIATKAN ANGGOTA UNTUK MENABUNG SECARA TERATUR
53
FUNGSI DAN TUGAS KOPERASI1. Alat perjuangan ekonomi
yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat
2. Alat pendemokrasian ekonomi
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional
4. Alat pembinaan masyarakat untuk memperkokoh ekonomi indonesia
5. Pendidikan sosial: mendidik untuk bekerjasama, musyawarah dan mufakat
6. Mendidik anggota agar hemat dengan cara menabung, jujur disiplin dan bertanggung jawab
54
JENIS KOPERASI
1. KOPERASI KONSUMSI:KEBUTUHAN HIDUP SEHARI-HARI
2. KOPERASI PRODUKSI: BATIK, SEPATU3. KOPERASI KREDIT: SIMPAN PINJAM4. KOPERASI DESA: SERBA USAHA5. KOPERASI PRIMER6. KOPERASI PUSAT7. GABUNGAN KOPERASI DAN INDUK
KOPERASI
55
MODAL KOPERASI
1. SIMPANAN POKOK, DITETAPKAN DALAM RAPAT ANGGOTA, TIDAK BOLEH DIAMBIL SELAMA MENJADI ANGGOTA KOPERASI
2. SIMPANAN WAJIB3. SIMPANAN SUKARELA: TERGANTUNG
KEMAMPUAN ANGGOTA DAN BISA DITERIMA JUGA DARI YANG BUKAN ANGGOTA
4. SIMPANAN TITIPAN: GIRO, DEPOSITO, KEUNTUNGAN KOPERASI YANG BELUM DIBAGIKAN, KREDIT DARI LEMBAGA PEMBERI KREDIT
56
BENTUK PERUSAHAAN YANG LAIN
1. JOINT VENTURE (PATUNGAN): MERUPAKAN BENTUK KERJASAMA ANTARA BEBERAPA PERUSAHAAN YANG BERASAL DARI BEBERAPA NEGARA MENJADI SATU PERUSAHAAN UNTUK MENCAPAI KONSENTRASI KEKUATAN-KEKUATAN EKONOMI YANG LEBIH KUAT
57
TRUST
• SUATU BENTUK ORGANISASI PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN MASING-MASING ANGGOTA DAN MEMPERBESAR KEUNTUNGAN PERUSAHAAN
• TRUST DIBENTUK DENGAN MENGGABUNGKAN BEBERAPA PERUSAHAAN (MERGER) MENJADI SATU DAN MASING-MASING PERUSAHAAN YANG BERGABUNG TELAH MELEBURKAN DIRI KE DALAM PERUSAHAAN YANG BARU, SEHINGGA GABUNGAN TERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH PERUSAHAAN YANG BESAR
58
HOLDING COMPANY
• SEBUAH PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI KONDISI KEUANGAN YANG KUAT, MENGAMBIL ALIH PERUSAHAAN LAIN DENGAN MEMBELI SAHAM-SAHAMNYA SEHINGGA PERUSAHAAN YANG DIBELI TIDAK MEMPUNYAI KEKUASAAN APA-APA DALAM MENENTUKAN KELANJUTAN PERUSAHAAN KARENA SEMUA DITENTUKAN OLEH HOLDING COMPANY
59
SINDIKAT
• MERUPAKAN KERJASAMA ANTARA BEBERAPA ORANG UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK KHUSUS DI BAWAH SUATU PERJANJIAN, PENGGUNAAN BENTUK INI TERBATAS PADA BIDANG KEUANGAN
60
KARTEL
• MERUPAKAN PERSEKUTUAN ANTARA BEBERAPA PERUSAHAAN SEJENIS DI BAWAH SUATU PERJANJIAN TERTENTU, MASING-MASING PERUSAHAAN TETAP BERDIRI SENDIRI, MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAMA DAN SEWAKTU-WAKTU DAPAT MEMBATALKAN PERJANJIAN BILA DIINGINKAN
61
ASURANSI
• DISEBUT JUGA PERTANGGUNGAN MERUPAKAN SUATU PERJANJIAN DENGAN MANA SEORANG PENANGGUNG MENGIKATKAN DIRI PADA SEORANG TERTANGGUNG, DENGAN MENERIMA SUATU PREMI, UNTUK MEMBERIKAN PENGGANTIAN KEPADANYA KARENA SUATU KERUGIAN, KERUSAKAN, ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN YANG MUNGKIN AKAN DIDERITANYA KARENA SUATU PERISTIWA YANG TIDAK TERTENTU
62
LEASING (SEWA GUNA USAHA)
• ADALAH SUATU KEGIATAN PEMBIAYAAN BARANG-BARANG MODAL YANG DIGUNAKAN OLEH PENYEWA (LESSEE) UNTUK MEMBAYAR IMBALAN ATAS PENGGUNAAN BARANG MODAL DENGAN MENGGUNAKAN DANA YANG BERASAL DARI PENDAPATAN BARANG MODAL YANG BERSANGKUTAN
63
Anjak Piutang (Factoring)
• Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transksi perdagangan dalam atau luar negeri
Modal Ventura
• Bentuk usaha yang dibiayai oleh sekelompok pemilik modal/kemitraan yang memberikan bantuan modal dan ikut berpartisipasi aktif di dalam perusahaan yang dibiayai. Jangka waktu pembiayaan bersifat jangka panjang dan MV akan menarik kembali modalnya jika PPU sudah bisa berdiri sendiri
64
65
WARALABA (FRANCHISE)
• PEMBERIAN LISENSI ATAS SUATU FORMAT BISNIS SECARA KESELURUHAN DI MANA PIHAK PEMILIK HAK GUNA NAMA (FRANCHISOR) MEMBERIKAN LISENSI ATAS PENERIMA HAK GUNA NAMA (FRANCHISEE) UNTUK MEMASARKAN PRODUK/JASA DAN MELAKUKAN BISNIS YANG DIKEMBANGKAN OLEH FRANCHISOR DENGAN MENGGUNAKAN MERK NAMA, MERK DAGANG, MERK JASA, KEAHLIAN KHUSUS DAN CARA MELAKUKAN BISNIS YANG DIMILIKI OLEH FRANCHISOR