H U K U M P I D A N A

H a l – H a l Y a n g D i t i n j a u D a l a m H u k u m P i d a n a y a k n i B e b e r a p a K e j a h a t a n :1. Kejahatan terhadap jiwa Pasal 338 s/d 350 KUHPidana 2. Kejahatan terhadap Badan/Tubuh Pasal 351 s/d 358 KUHPidana (Catatan yang

termasuk didalamnya Pasal 359 s/d 361)3. Kejahatan terhadap kemerdekaan Pribadi Pasal 324 s/d 3374. Kejahatan terhadap kehormatan (Pencemaran nama baik/Penghinaan) Pasal 310 s/d

321 KUHPidana 5. Kejahatan terhadap harta benda (Kekayaan) Pasal 362 s/d 395 6. Kejahatan terhadap kesusilaan asal 281 s/d 303 KUHPidana 7. Kejahatan memalsukan surat/membuat surat palsu Pasal 263 s/d 276 KUHPidana

Hukum pidana terdiri dari unsur-unsur pasal dan tindak pidana yang dilanggar

Buku II Hukum Pidana terdiri dari :- Individu- Masyarakat- Negara

Hukuman – hukuman yang terdapat didalam Pasal 10 KUHPidana1. Hukuman pokok

- Hukuman Mati- Hukuman penjara- Hukuman kurungan- Hukuman Denda

2. Hukuman Tambahan - Pencabutan beberapa hak- Perampasan barang- Pengumuman keputusan hakim

Unsur – unsur Hukum Pidana IIContoh : Pasal 362 (Pencurian) yaitu :

a. Mengambilb. Barangc. Sebagian/seluruhnyad. Memilikie. Melawan hukumf. Dihukum

Dari ketentuan - ketentuan diatas bila salah satu tidak terpenuhi maka belum tentu dianggap mencuri.

1

B e n t u k – B e n t u k T i n d a k P i d a n a :1. Bentuk pokok Maksudnya adalah suatu Tindak Pidana dimana didalam pasal-

pasal telah terdapat semua unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang ditentukan.

Contoh Pasal 362 KUHPidana

2. Bentuk dengan pemberatan ( Rekualifikasi)Dalam pasal tersebut hanya mencantumkan bentuk kejahatan ditambah dengan unsure-unsur yang memberatkan ( Bentuk-bentuk pokok + hal – hal yang memberatkan )Contoh : Pasal 363 Misalnya : Pencurian hewan berkuku Satu

Pencurian dimalam hari Pencurian bersama-sama

3. Bentuk perbuatan yang meringankanMaksudnya adalah suatu tindak pidana dimana didalam pasal tersebut terdapat bentuk pokok dari tindak pidana itu sendiri ditambah dengan hal-hal yang meringankan Contoh : Pasal 364 KUHPidana Yakni pencurian biasa ditambah unsure-

unsur yang meringankan dimana harga yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-

D i l i h a t D a r i U n s u r n y a M a k a T i n d a k P i d a n a D a p a t D i b a g i A t a s 2 B a g i a n :1. Unsnr Subjektif

Suatu unsur yang merupakan kehendak atau kemauan yang menjadi tujuan ataupun terkandung didalam jiwa si pelakuUnsur subjektif ini dalam pasal – pasal KUHP ditandai dengan kata-kata “Dengan sengaja, dengan maksud , dengan niat”.

2. Unsur Objektif Suatu unsure yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut yang merupakan perbuatan-perbuatan tertentu menimbulkan akibat-akibat tertentu yang disebabkan oleh karena adanya perbuatan itu sendiriContoh : Unsur Pasal 362

Alat bukti dalam KUHPidana 1. Saksi 2. Saksi Ahli3. Surat4. Persangkaan5. Pengakuan terdakwa

Barang bukti : yaitu barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau barang dari hasil adanya tindak pidana.

2

D a r i S e g i S i f a t M a k a T i n d a k P i d a n a D a p a t D i b a g i :1. Bersifat Formil

Maksudnya ialah suatu tindak pidana yang telah dilarang oleh UU jika perbuatn telah dilaksanakan tanpa memperhatikan akibatnyaContoh : Pasal 362 KUHPidana

2. Bersifat MaterilYakni suatu Tindak Pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU jika perbuatan tersebut menimbulkan akibat-akibat hukum dikarenakan adanya perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh si pelaku.

A. K e j a h a t a n T e r h a d a p J i w a S e s e o r a n g

Pasal 338 KUHPidana yang lazim disebut dengan Pembunuhan Biasa dimana didalam Pasal 338 terdapat unsure-unsur sebagai berikut :1. Dengan sengaja ( unsure subjektif )2. Menghilangkan nyawa orang lain

Yang dimaksud dengan unsure sengaja dalam pasal 338 KUHPidana adalah “ Si Pelaku bermaksud atau berniat atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa orang lain” dengan kata lain Si Pelaku dapat mengetahui bahwa dengan dilakukanya perbuatan menghilangkan jiwa seseorang itu akan menimbulkan akibat yang dikehendakinya”.Didalam praktek sangat sulit sekali untuk membuktikan “Perbuatan” dengan sengaja kecuali jika adanya pengakuan dari sipelaku namun “unsure sengaja”dapat diketahui “dari cara pembunuhan itu dilakukan”

Yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain /jiwa seseorang didalam KUHPidana tidak merumuskan bentuk perbuatan itu yang ada hanyalah akibat dari perbuatan itu yang menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang, hilangnya jiwa / nyawa dari akibat adanya perbuatan tidakn diperlukan terjadi dengan segera akan tetapi dapat timbul kemudian setelah korban dirawat di rumah sakit .Agar dapat dikatakan menghilangkan nyawa seseorang haruslah ada aktivitas / gerakan kegiatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain.

Pasal 338 KUHPidana → unsure dengan sengajaPasal 339 KUHPidana → unsur sengaja + disertai Tindak Pidana lainPasal 340 KUHPidana → unsur sengaja + berencanaPasal 340 KUHPidana lazim disebut dengan pembunuhan yang berencana

Unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHPidana yaitu :1. Dilakukan dengan sengaja dan berencana2. Menghilangkan jiwa orang lain.

3

Didalam pasal 340 KUHPidana ini mempunyai persamaan dengan pasal 338 KUHPidana namun didalam Pasal 340 KUHPidana terdapat kat-kata “Berencana”

Yang dimaksud dengan berencana adalah :1. Didasari atas kehendak atau kemauannya sendiri2. Pelaksanaanya dilakukan dalam keadaan tenang (tenag yang dimaksud adalah

yang bersangkutan dapat memikirkan akibat tang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan)

3. Pelaksanaan perencanaan terdapat jangka waktu untuk memikirkanya

Pasal 339 KUHPidana Pembunuhan dengan sengaja didahului, diikuti, disertai dengan tindak pidana lain.

I. P e m b u n u h a n A n a k Y a n g B a r u L a h i r

Pembunuhan anak yang baru dilahirkan dibagi atas beberapa Pasal yakni :1. Pasal 341 KUHPidana yakni pembunuhan anak yang baru lahir yang

dilakukan dengan sengaja2. Pasal 342 KUHPidana yakni pembunuhan anak yang baru dilahirkan

dilakukan dengan berencana

Pasal 341 KUHPidana mengandung unsur yakni :1. Dilakukan dengan sengaja2. Dilakukan oleh ibu si bayi3. Menghilangkan jiwa anaknya sendiri ketika/pada saat

a. Anak itu dilahirkanb. Beberapa saat sesudah dilahirkanc. Dilakukan karena takut akan diketahui oleh orang bahwa ibu tersebut

sudah melahirkan anak.

Pengertiana dari :- Doodslag (pembunuhan)- Moord (Pembunuhan yang direncanakan)

4

II. E u t h a n a s i a

Euthanasia lazim juga disebut pembunuhan atas permintaan dari yang dibunuh (permintaanya sendiri). Didalam KUHPidana kejahatan semacam ini diatur dalam pasal 344 KUHPidana yang menyebutkan :“Barang siapa menghilangkan jiwa orang atas permintaan yang sungguh-sungguh dari orang itu sendiri dihukum dengan hukuman penjara selam-lamanya 12 tahun “

Dari bunyi pasal 344 KUHPidana , maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:1) Menghilangkan jiwa/nyawa orang lain2) Nyawa orang lain yang dihilangkan karena adanya permintaan yang tegas,

nyata dan sungguh-sungguh3) Pernyataan sungguh-sungguh tersebut dilakukan oleh orang yang nyawanya

dihilangkan baik pernyataan itu berupa lisan /tulisan bahwa dirinya rela dibunuh

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat didalam rumusan Pasal 344 KUHPidana, maka kejahatan ini memiliki unsur khusus yakni pembunuhan itu harus dilakukan atas permintaan yang bersangkutan secara sungguh-sungguh dan tidak cukup jika terdapat hanya persetujuan saja.

Hal-hal yang mendorong pembuat UU mengatur masalah Euthanasia disebabkan beberapa alasan :1. Dalam kenyataanya seseorang telah mengidap penyakit yang

cukup lama dan tidak bisa disembuhkan2. Terjadinya dimasyarakat bahwa perasaan putus asa karena beban hidup yang

tidak sanggup dipikulnya3. Para muda-mudi yang putus cinta karena dihalangi oleh orang tua

Euthanasia dibagi atas 2 (dua ) macam :1. Euthanasia Aktif ialah suatu tindakan dimana matinya seseorang itu

berdasarkan atas permintaan korban sendiri dengan melalui aktifitas tertentu.Misal : seorang pasien meminta kepada seorang dokter secara tegas agar

dia dibunuh melalui suntikan 2. Euthanasia Pasif yakni matinya seseorang atas permintaan orang itu sendiri

tanpa adanya satu tindakan/perbuatan dalam bentuk apapun juga.

Didalam praktek yang terdapat ditengah-tengah masyarakat terdapatnya kejadian secara kongkret, hal-hal seperti dikemukakan dibawah ini :1. Didalam pertempuran atau perperangan seorang tentara luka parah dimana

tentara tersebut memegang rahasia-rahasia meminta kepada kawanya agar dirinya dibunuh saja .

5

2. Didalam suatu ekpedisi pendakian gunung seseorang menderita sakit berat dan untuk menghindari atau menggangu ekspedisi tersebut maka orang yang menderita sakit tersebut meminta kepada temanya agar dirinya dibunuh saja.

III. B u n u h D i r i

Didalam KUHPidana seseorang yang dengan sengaja mengasut orang lain untuk melakukan bunuh diri atau membantu / menolong orang lain untuk melakukan bunuh diri dan dengan perbuatan itu orang tersebut melakukan bunuh diri. Menurut pasal 5 yang bersangkutan dihukum.

B. K e j a h a t a n T e r h a d a p T u b u h

Kejahatan terhadap tubuh lazim juga disebut dengan tindak pidana “penganiayaan” yang diatur dalam pasal 351 KUHPidana s/d Pasal 358 KUHPidana Apabila dipelajari bunyi dari pasal-pasal tersebut penganiayaanmaka didalam pasal-pasal tersebut tdak ada yang menjelaskan arti/pengertian dari penganiayaan. UU hanya menyebut kualifikasi dan jenis-jenis penganiayaan.

Jenis –jenis penganiayaan sebagai berikut :1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHPidana)2. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHPidana)3. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHPidana)4. Penganiayaan berat dan berencana (Pasal 355 KUHPidana)5. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHPidana)

Meskipun pembuat UU tidak memberikan rumusan/pengertian dari penganiayaan, namun untuk menjadi pegangan yang di kemukakan beberapa pendapat sebagaimana diuraikan dimuka ini.

Penganiayaan Menurut :1. Yurisprudensi menyebutkan penganiayaan ialah setiap perbuatan yang

dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan suatu penderitaan (perasaan tidak enak) rasa sakit atau luka

2. Doktrina (pendapat para ahli) menyebutkan penganiayaan ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

3. Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menyebutkan pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk

6

menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata ditujukan kepada orang lain tersebut dan itu perlu yang menjadi sasaran dari perbuatan itu

4. Sejarah (Historis) dari Pasal 351 KUHPidana penganiayaan ialah a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan

penderitaan badan kepada orang lainb. Setiap perbuatan yang dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan

orang lain.

Didalam pengertian penganiayaan seperti yang dikemukakan diatas bahwa luka termasuk kedalam pengertian penganiayaan

Yang dimaksud dengan luka ialah terjadinya perubahan didalam bentuk tubuh atau badan manusia yang berubah atau berlainan dengan bentuknya semula

I. P e n g a n i a y a a n

Jenis-jenis penganiayaan menurut UU KUHPidana terdiri dari :1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHPidana) dihukum dengan hukuman

penjara 2 tahun 8 bulanSelanjutnya Pasal 351 KUHPidana ayat (2) apabila perbuatan tersebut (Pasal 351 ayat (1) karena luka) mengakibatkan luka berat sipelaku dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun Ayat (3) menyebutkan jika penganiayaan itu mengakibatkan matinya orang lain dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun

2. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHPiana) Ayat (1) dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun , Ayat (2) apabila perbuatan itu mengakibatkan luka berat maka sipelaku dihukum selama-lamanya 7 tahun ,Ayat (3) jika perbuatan yang direncanakan itu mengakibatkan matinya orang lain dihukum selama-lamanya 9 tahun

3. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHPidana) Ayat (1) menyebutkan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan luka berat dihukum penjara 8 tahun, Ayat (2) jika perbuatan yang melukai berat tersebut mengakibatkan matinya orang dihukum selam-lamnya 10 tahun

4. Penganiayaan Berat dan berencana (Pasal 355 KUHPidana) Ayat (1) dihukum selama-lamanya 12 tahun, Ayat (2).

7

C. Kejahatan Terhadap Nama Baik

Mengenai kejahatan dan kehormatan dan nama baik seseorang dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 310 KUHPidana s/d 321 KUHPidana , dari pasal-pasal tersebut maka kejahatan terhadap kehormatan ini ada 6 (enam) macam:- Pasal 310 ayat (1) “ Menista dengan lisan”

(2) “ Menista dengan tulisan”- Pasal 311 ayat (1) “ disebut dengan memfitnah”- Pasal 315 KUHP disebut Menghina- Pasal 317 KUHP Mengadu dengan memfitnah- Pasal 318 KUHP Menuduh dengan memfitnah

Pasal 310 s/d 321 KUHP merupakan delik aduan artinya suatu delik atau tindak pidana baru dapat dituntut jika adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan akibat perbuatan orang lain :

Didalam Buku I KUHP mengenai delik aduan diatur dalam pasal 72 s/d 75 KUHPidana

Delik aduan : - Absolut- Relatif

Delik aduan dapat dilihat dari kalau ada kalimat pasal-pasal KUHP menyebutkan perbuatan ini baru dituntut kalau ada pengaduan

Pasal 75 KUHP delik aduan yang dapat dicabut selama 3 (tiga) bulan sejak hari pengaduan

Pasal 367 KUHP pencurian dalam keluarga ini juga termasuk delik aduan

P e n j e l a s a n

1. Pasal 310 KUH ayat (1) menyebutkan bahwa “ Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud untuk menyiarkan kepada khalayak ramai dihukum pejara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan”

Sebelum kita membicarakan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 310 KUHP maka perlu dijelaskan terlebih dahulu :a. Kehormatan ialah “sesuatu yang disandarkan kepada harga diri atau martabat

manusia yang bersandar pada tata susila, karena kehormatan merupakan nilai susila daripada manusia”

b. Sedangkan pengartian nama baik ialah “Kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat.

8

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kehormatan adalah perasaan pribadi berkaitan dengan harga diri sedangkan kehormatan diberikan oleh masyarakat berhubungan dengan kedudukannya dimasyarakat tersebut

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 310 KUHP ayat (1) :1. Menista dilakukan dengan sengaja2. Menyerang atau melanggar kehormatan dan nama baik orang lain3. Menuduh seseorang melakukan perbuatan 4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh orang umum atau orang banyak

Pasal 310 ayat (2) menista dengan surat atau secara tertulisPasal 310 ayat (2) bedanya dengan Pasal 310 ayat(1) terletak pada cara/alat yang dipergunakan .Dimana pada Pasal 310 ayat (2) ini penistaan itu dilakukan dengan :a. Tulisan atau gambarb. Disiarkanc. Dipertunjukand. Ditempelkan

2. Pasal 311 KUHPidana (Memfitnah)

Memfitnah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :1. Orang melakukan kejahatan dengan sengaja 2. Kejahatan tersebut berupa menista atau menista dengan tulisan3. Orang tersebut diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya

itu4. Setelah diberikan kesempatan untuk membuktikan lain kebenaranya ia tidak dapat

membuktikan kebenaranya5. Sipelaku melakukan tuduhan diketahuinya tuduhan itu tidak benar

3. Pasal 312. dan Pasal 313 KUHPidana(menista dengan pembuktian)

4. Pasal 315 KUHPidana (penghinaan)

Penghinaan biasa diatur dalam KUHPidana dimana unsur-unsurnya dapat dikemukakan sebagai berikut :1. Dilakukan dari perbuatan itu bukan menista2. Sifat dari perbuatan itu bukan menista (bukan Menuduh) baik secara lisan

maupun tulisan3. Dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum maupun dimuka orang itu

sendiri4. Penghinaan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan 5. Ucapan/perbuatan menimbulkan pencemaran nama baik bagi yang bersangkutan

9

5. Pasal 317 KUHPidana ( Mengadu dengan memfitnah)

Dimaksud dengan mengadu dengan memfitnah baik secara lisan maupun secara tulisan terhadap diri seseorang atau orang lain disampaikan kepada atasanya, pemberitahuan tersebut diketahui tidak benar dengan tindakan itu berarti menyerang orang lain

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 317 KUHPidana :1. Dilakukan dengan sengaja2. Perbuatan tersebut berupa pengaduan atau pemberitahuan yang tidak benar3. Dilakukan secara tertulis4. Pengaduan/pemberitahuan disampaikan kepada atasan yang bersangkutan5. Akibat perbuatan tersebut menimbulkan pencemaran nama baik

6. Pasal 318 KUHP (Tuduhan dan memfitnah)

Pasal 318 KUHP ini disebut tindak pidana memfitnah dan hal ini dilakukan bukan dengan ucapan tetapi harus dengan “Perbuatan”

D. Kejahatan Terhadap Harta Benda

1. Pencurian Pasal 362 s/d pasal 367 (Delik Aduan)2. Pemerasan pasal 368 s/d pasal 371 (Delik Aduan)3. Penggelapan pasal 372 s/d pasal 376 (Delik Aduan)4. Penipuan Psal 378 s/d pasal 394 (Delik Aduan)

I. Pencurian

Pasal 362 disebut juga dengan pencurian biasaPasal 363 disebut juga dengan pencurian + unsur yang memberatkanPasal 364 disebut juga denga pencurian ringan + yang meringankanPasal 365 disebut juga dengan pencurian dengan kekerasanPasal 367 disebut juga dengan pencurian dikalangan keluarga sendiri

1. Pasal 365 KUHPidana lazim disebut dengan pencurian dengan kekerasan

Unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 365 KUHP yaitu1. Dilakukan dengan sengaja2. Pencurian yang dilakukan didahului disertai diikuti dengan perbuatan pidana

yang dapat dihukum3. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

10

4. Perbuatan didahului disertai diikuti dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan pencurian

5. Ataupun untuk melarikan diri/mempertahankan isi pemilikan dari barang yang dicurinya

Didalam Pasal 365 yang dimaksud dengan penfertian kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengggunakan tenaga atau fisik sehingga orang yang menjadi sasarannya tidak berdaya (mengenai kekerasan diatur pasal 89 KUHPiana)

Pasal 365 dan 339 (perbuatan yang disertai dengan tindakan lain)Pasal 365 sama dengan pasal 339 tapi didalam pasal 339 dengan niat membunuh tapi didahului dengan tindak pidana lain sedangkan pasal 365 niatnya ingin mengambil milik orang lain tapi dengan tindakan tersebut mengakibatkan orang mati

2. Pasal 368 KUHPidana

Pasal 368 KUHP lazim disebut dengan dengan tindak pidana kekerasan atau pemerasan

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 368 KUHP yaitu:1. Adanya unsur kesengajaan2. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang

tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang , menghapus utang3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain4. Dilakukan secara melawan hukum

II. Pasal 372 (Penggelapan)

Merupakan bentuk pokok dari penggelapan dimana unsur dari pasal 372 adalah sebagai berikut :1. Dilakukan dengan sengaja2. Memiliki sesuatu barang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain3. Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan4. Memiliki yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum

1. Pasal 374 (Penggelapan dengan pemberatan)

Pasal 374 KUHP merupakan kelanjutan dari bentuk pokok dari pasal 372 KUHP dan pasal 374 ini lazim disebut dengan penggelapan dengan pemberatan karena pasal 374 menyebutkan bahwa penggelapan itu

11

dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut karena pekerjaanya, jabatannya atau orang tersebut mendapat upah.

2. Pasal 375 KUHP

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 375 KUHP1. Sama dengan pasal 372 KUHP2. Penggelapan tersebut dilakukan kepada orang yang memberikan

kewenangan untuk menyimpan barang tersebut3. Orang yang menyimpan barang itu karena jabatanya yakni :

- Sebagai wali pengampuan- Sebagai penerima kuasa terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan

pemiliknya- Pengurus yang menjalankan wasiat- Pengurus lembaga social (Yayasan)

3. Pasal 378 (Penipuan)

Penipuan diatur dalam BAB XXV Buku II KUHP yamg memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal diatur bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri-sendiri yang bersifat khususPenipuan dimulai dari pasal 378 KUHP s/d pasal 395 KUHPidana

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHPidana :1. Dilakukan dengan sengaja2. Perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain3. Dilakukan dengan melawan hukum4. Menggerakan orang lain dengan alat penggerak atau pembujukan berupa

memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan rangkaian kata-kata bohong

5. Dengan cara itu orang menyerahkan sesuatu barang membuat hutang menghapuskan piutang

Penipuan dapat terbagi atas beberapa pasal yaitu :1. Penipuan Biasa (Pasal 378 KUHPidana)2. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHPidana)3. Penipuan merupakan kebiasaan (Pasal 379 a KUHPidana)4. Penipuan dilakukan dengan pemalsuan nama/ tanda terhadap hasil

karya / ciptaan seseorang (Penipuan hak cipta) (Pasal 380 KUHPidana)5. Penipuan terhadap perasuransian (Pasal 381 dan 382 KUHPidana)6. Penipuan jual beli (Pasal 383 KUHPidana)7. Penipuan terhadap benda tak bergerak (Berupa tanah/Stellmeat) (Psal

385 KUHPidana)8. Penipuan dana penjualan bahan makanan dan obat-obatan (Pasal 386

KUHPidana)

12

9. Penipuan dalam pemborongan (Pasal 387 KUHPidana)10. Penipuan dangan memberikan gambar yang tidak benar tentang surat

berharga (pasal 391 kUHPidana)11. Penipuan dengan menyusun neraca palsu (Pasal 392 KUHPidana)12. penipuan dengan memalsukan nama firma atau merek atas barang

dagangan (Pasal 393 KUHPidana)13. Penipuan dengan lingkungan Pengacara (Pasal 393 Bis KUHPidana)

Unsur-unsur yang terdapat dalan pasal 379 a KUHPidana :1. Dilakukan dengan sengaja2. Membeli barang-barang/mendapatkan barang-barang untuk dirinya

sendiri atau orang lain dengan tidak membayar lunas3. Perbuatan ini dilakukan karena kebiasaan atau mata pencarian

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 383 KUHPidana :1. Penjual menipu pembeli2. Sengaja mengarahkan barang lain dari yang ditunjuk oleh pembeli3. Penjual mempergunakan tipu muslihat yang berkaitan dengan sifat,

keadaan, jumlah barang

Unsur-unsur yang terapat dalam pasal 386 KUHPidana :1. Dilakukan dengan sengaja2. Menjual, menawarkan untuk dijual dan menyerahkan bahan makanan,

minuman dan obat-obatan.3. Sipelaku mengetahui barang tersebut dipalsukan pemalsuannya

disembunyikan

Unsur-unsur yang terapat dalam pasal 385 KUHPidana (Nebis To Idem pasal 76 KUHP – 1917 (2) BW)Pasal 385 ada 6 (enam) ayat antar 1(satu) ayat dengan ayat lain mempunyai unsur-unsur yang berbeda akan tetapi perbuatan itu diancam dengan hukuman maksimum yang sama yakini 4 (empat) tahun

Dalam ayat (1) unsur yang terdapat didalamnya adalah 1. Menjual menukuar atau menjadikan hak tanggungan terhadap sesuatu

hak atas tanah (Tanah Negara, Tanah Partikulir) 2. Terhadap Gedung, Bangunan, tanah bibit tanaman3. Sipelaku mengetahui bahwa orang lain mempunyai hak atas tanah

tersebut

13

Dalam ayat (2) unsurnya sama dengan ayat (1) namun unsur tambahan bahwa tanah tersebut telah dibebani hak tanggungan dan hak tanggungan tersebut tidak diberitahukanya kepada orang yang menerima tanggungan terakhir

Dalam ayat (3) unsurnya sama dengan ayat (1),(2) bedanya tanah tersebut telah digadaikan dan gadai itu disembunyikan

Pasal 386 KUHPidana merupakan kejahatan penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat-obatan

Unsur yang terdapat dalam pasal 386 KUHPidana1. Dengan maksud2. Menjual, menawarkan untuk dijual , menyerahkan3. Yang dijual, ditawarkan diserahkan bahan makanan atau minuman atau obat-

obatan4. Sipelaku mengetahui bahwa barang-barang itu dipalsukan5. Pemalsuan yang diketahuinya disembunyikan karenanya

E. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang

Kemerdekaan dari seseorang adalah salah satu junis hak-hak azasi yang harus dilindungi terhadap pelanggarnya. Hukum pidana melindungi kemerdekaan, kebebasan seseorang sebagai pengakuan atas hak azasi manusiaKemerdekaan yang dimaksud disini adalah kemerdekaan dalam bergerak yang berarti kebebasan dari setiap orang untuk menuju kemana saja yang dikehendakinya, menghalang-halangi kemerdekaan bergerak merupakan perampasan yang bersifat melawan hukum yang diancam dengan hukuman oleh KUHpidana

Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi dalam KUHPidana dijumpai :a. Dalam pasal 324, 325,326 dan 327 (kejahatan perdagangan budak)b. Kejahatan penculikan Pasal 328 KUHPidanac.Kejahatan yang membawa seseorang kedaerah lain dari pada yang telah

ditentukan (Pasal 329 KUHPidana)d. Kejahatan melepaskan orang yang belum dewasa dari tangan seseorang yang

memiliki kekuasaan (pasal 330 dan 331 KUHPidana)e.Kejahatan melarikan perempuan dapat dibagi 2(dau) :

- Perempuan belum dewasa (pasal 332 ayat(1) butir (1) KUHPidana)- Perempuan sudah dewasa (pasal 332 ayat(1) butir (2) KUHPidana)

f. Kejahatan merampas kemerdekaan pribadi (Pasal 333 KUHPidana)g. Kejahatn yang termasuk kualifikasi perbuatan yang menyenangkan (pasal 335

KUHpidana )

14

h. Kejahatn dengan ancaman atau mengancam dengan kekerasan dimuka umum (pasal 336 KUHPidana).

1. Pasal 328 KUHPidana (Penculikan)

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 328 KUHPidana :1. Melarikan atau membawa orang lari2. Orang yang dilarikan tersebut dari tempat kediamannya atau tempat

sementara3. Perbuatan dilarikan orang tersebut (perbuatan tidak dibenarkan melawan

hukum)4. Diletakan dibawah penguasaanya atau penguasaan orang lain5. Orang yang dilarikan tersebut dibiarkan atau ditempatkan dalam keadaan

tidak berdaya

2. Pasal 329 KUHPidana

Pasal ini mengatur mengenai membawa seseorang kedaerah lain daripada tempat yang sudah ditetapkan

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 329 KUHPidana1. Membawa / mengangkat seseorang kedaerah lain2. Orang yang diawa telah mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu

pekerjaan3. Orang yang melakukan sesuatu pekerjaan itu daerahnya telah ditentukan4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum

3. Pasal 330 KUHPidana

Pasal ini melepaskan orang yang belum dewasa dari kekusaan orang yang berhak

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 30 KUHPidana :1. Dilakukan dengan sengaja2. Melepaskan seseorang yang belum dewasa3. Dilepaskan dari kekuasaan orang yang menurut UU yang mempunyai

kekuasaan terhadap anak tersebut4. Melepskan dari pemeliharaan orang yang berhak melakukan pengawasan itu

15

4. Pasal 331 KUHPidana

Menyembunyikan anak yang belum dewasa dari penyidikan pengawasan kehakiman

5. Pasal 332 KUHPidana

Diatur dalam :1. Pasal 332 ayat(1) butir(1) (Melarikan anak perempuan yang belum dewasa)2. Pasal 332 ayat(10 butir (2) (melarikan perempuan dengan tipu muslihat

kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 332 ayat (1) butir (1) :1. Melarikan perempuan2. Perempuan yang dilarikan belum dewasa3. Dengan izin atau persetujuan atau kehendak perempuan itu sendiri4. Tanpa persetujuan/tidak disetujui oleh orang tuanya atau wali5. Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan

maupun tanpa perkawinan

Dari unsur-unsur tersebut diatas perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:1. Melarikan perempuan perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan aktif

artinya tidak cukup dengan perbuatan hanya mengajak saja, demikian pula perempuan yang akan dilarikan juga mempunyai kegiatan aktif artinya pelaku dan korban bersama-sama melakukan perbuatan aktif dan tidak diperlukan paksan

2. Perempuan yang dilarikan itu adalah perempuan yang belum dewasa masih dibawah umur atau belum berumur 21 tahun

3. Tanpa adanya persetujuan orang tuanya maksudnya perempuan itu dibawa lari adalah bertentangan dengan kemauan orang tuanya / walinya

4. Dengan kehendak atau persetujuan orang tua sendiri maksudnya silaki-laki yang melarikan perempuan merupakan kehendak atau kemauan perempuan itu sendiri yang biasanya perempuan tersebut juga ikut aktif, tanpa persetujuan itu bagaimanapun juga laki-laki tersebut tidak akan dapat melakukan perbuatanya itu

5. Dengan maksud untuk memilikinya dengan perkawinan atau tanpa kawin maksudnya laki-laki dan perempuan tersebut bertujuan sama-sama untuk melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) tanpa perkawinan atau dengan perkawinan sehingga dengan perbuatan itu perempuan tersebut dapat dikuasai atau dimilikinya

16

F. Kejahatan Mengenai Pemalsuan

Kejahatan Mengenai Pemalsuan terdiri dari :1. Sumpah palsu2. Pemalsuan mata uang kertas Negara dan uang kertas bank3. Pemalsuan Materai4. Pemalsuan Surat

Penjelasan

1. Mengenai sumpah palsu (pasal 242 KUHPidana)2. Pemalsuan uang kertas Negara dan bank (pasal 244-245-246-247-249 KUHPidana)3. Pemalsuan Materai (pasal 253-254 KUHPidana)4. Pemalsuan surat (pasal 263 s/d 276 KUHPidana)

1. SUMPAH PALSU (Pasal 242 KUHPidana) hukuman 7 tahun penjara

Syarat-syarat formil Saksi :a. Harus berumur 15 tahun b. Mengetahui, mendengar, melihat dan mengalamic. Diberi kesaksian didepan sidangd. Disumpah

Bila saksi tidak hadir dalam persidangan maka bisa dikenakan pasal 224 KUHPidana bisa ditahan kecuali bila diberi keterangan atau alasan

Pasal 242 KUHPidana mengatur tentang sumpah palsu dan keterangan palsu

Unsur-unsur Pasal 242 KUHPidana :1. Dilakukan dengan sengaja2. UU memberikan atau memerintahkan yang bersangkutan harus memberi

keterangan atau sumpah3. Keterangan atau sumpah tersebut mengandung kepalsuan (tidak benar seolah-olah

benar)4. Olehnya sendiri atau wakilnya yang ditunjuk untuk itu5. Dilakukan secara lisan atau tertulis6. Menimbulkan akibat hukum karena adanya sumpah keterangan palsu tersebut.

17

2. PEMALSUAN SUARAT (Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHPidana)

Pasal 263 KUHP merupakan pemalsuan surat dalam bentuk pokok

Unsur yang terdapat dalam pasal 263 KUHP :1. Memberi surat palsu2. Memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hal,sesuatu perjanjian,

pembebasan utang, menjadikan bukti atas terjadinya suatu hal3. memakai atau menggunakan surst palsu itu seolah-olah asli4. Menimbulkan kerugian diakibatkan pemalsuan tersebut

Pemalsuan Surat dapat dilakukan dengan cara :1. Khusus2. Pokok3. Surat Autentik dan memalsukan surat dalam autentik (Pasal 266 KUHP)4. Memalsukan surat dalam dokter (Pasal 267 KUHP)5. Pemalsuan surat keterangan baik (Pasal 269 KUHP)6. Pemlasuan surat hak milik (Pasal 274 KUHP)

Pengertian Membuat surat palsu yaitu dengan membuat surat yang belum ada dibuat sehigga menjadi benar dan asli sedangkan Pemalsuan surat yaitu surat yang sudah ada dipalsukan

18

H U K U M A C A R A P I D A N A

Hukum Acara Pidana terdiri dari :1. Hukum Formil - Penyidikan (Polisi)

- Penuntutan (Kejaksaan)- Persidangan (Hakim)

2. Persidangan - Putusan- Upaya Hukum - Banding

- Kasasi- PK

Azas / Prinsip :1. Pembatasan penahanan2. Azas Praduga tak bersalah3. Legalitas

Hukum Acara Pidana ( Wet Boek Van Strafordering)Tujuan Hukum Acara PidanaUntuk mencari dan mendapatkan materi yaitu kebenaran yang selngkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan lengkap dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan

Van Bemmelen mengemukakan 3 (tiga) fungsi Hukum acara Pidana : 1. Mencari dan menemukan kebenaran2. Memberi putusan-putusan /hakim3. Pelaksanaan keputusan

Ruang lingkup berlakunya KUHP dalam pelaksanaan penegaran hukum sesuai dengan penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No.14/70 meliputi tugas-tugas pengkhususan yang diletakan kepada peradilan umum (PN,PT,MA) seperti peradilan ekonomi,peradilan anak tindak pidana imigrasi dan narkotika dengan demikian ruang lingkup berlakunya KUHP tidak sebatas terhadap tugas-tugas peradilan umum dalam pemeriksaan perkara pidana.

Penyidikan merupakan salah satu cara atau metode sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa :- Penahanaan- Penggeledahan- Penyitaan- Pemeriksaan surat- Pengambilan - Tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum

19

Dengan sikap penyelidikan tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Dalam fungsi wewenang penyidik yaitu :1. Fungsi berdasarkan ketentuan hukum aparat penyidik (pasal 5 KUHP) yaitu :

a. Menerima laporan atau pengadunaa1. Jika laporan pengaduan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor

atau pengadu.a2. Jika laporan atau pengaduan dilaporkan secara lisan atau tulisan harus

dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor dan penyidika3. Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis hal ini harus dicatat dalam

laporan pengaduan (pasal 103 KUHP)b. Mencari keterangan dan barang buktic. Menyuruh berhenti orang yang dicurigaid. Tindakan lain menurut hukum

2. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik

3. Kewajiban penyidik untuk membuat dan menyampaikan laporan

Wewenang penyidik POLRI diatur dalam pasal 7 KUHPidana :1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana2. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal (KTP)

tersangka4. Melakukan penangkapan,penahanan,pengeledahan dan penyitaan5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 7. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka/saksi8. Mendatangkan ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara9. Mengadakan penghentian penyidikan10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Selain daripada itu penyidik mempunyai wewenang :1. Wewenang pengalihan jenis penahanan (Pasal 23 KUHP)2. Wewenang penangguhan penahanan (Pasal 30 KUHAP)

Beda penyidik dengan penyelidikan dimana didalam penyelidikan dilakukan penganalisaan laporanC o n t o h : Penyelidikan dalam wewenang penyidik

Ca ra penangkapan yang dilakukan oleh pihak POLRI yaitu :1. Tertangkap Tangan

Pengertian tertangkap tangan yaitu bukan pada saat ditangkap yang bersangkutan sedang melakukan tindak pidana akan tetapi bisa saja sudah berjalan sesaat yang mana masih ada sangkut paut dengan tindak pidana tersebut baru ditangkap

20

M i s a l : Orang tersebut lari setelah melakukan tindak pidana kemudian dikejar baru tertangkap setelah berjalan waktu sesaat

Penangkapan ini harus mengikuti prosedur yaitu harus ada surat perintah2. Adanya laporan / pengaduan

Penahanan tidak sah yaitu penahanan yang lebih dari penahanan yang dilakukanPenahanan yang dilakukan selama ± 60 hari yaitu penahanan yang lebih dari 9 tahun yaitu sesuai dengan pasal 29 KUHAP

Bila terbukti didalam penahanan tidak sah harus ada cara yang dilakukan yaitu :- Rehabilitasi Nama Baik- Ganti rugi

Proses Persidangan terdiri dari :- Dakwaan dilengkapi surat kuasa,penetapan- Eksepsi- Pemeriksaan alat bukti (Pembuktian)- Penuntutan- Nota Pembelaan- Putusan Hakim

Dakwaan terdiri dari :- Surat Kuasa- Penetapan Ketua PN- Penetapan Majelis Hakim Ketua Harian Sidang- Surat Panggilan

Hak-hak ersangka dalam proses penyidikan dan tuntutan :1. Hak tersangka segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya

diserahkan kepada penuntut umum, ketentuan ini sesuai pasal 50 ayat (1) KUHAP;2. Hak tersangka perkaranya segera diajukan dipengadilan sesuai Pasal 50 Ayat (2)

KUHAP;3. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang

apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai dengan Pasal 51 KUHAP;

4. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik Pasal 52 KUHAP;

5. Guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukumnya selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan Pasal 54 KUHAP;

6. Tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya Pasal 55 KUHAP;

21

7. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum dalam hal ancaman tindak pidananya (Hukumannya) 5 tahun keatas Pasal 56 ayat (1) KUHAP;

8. Hak mendapat bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo) Pasal 56 Ayat (2) KUHAP;

9. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasehat hukumnya pasal 57 Ayat (1) KUHAP;

10. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitas Pasal 68 KUHAP;11. Tersangka wajib menerima berita acara dalam pemeriksaanya’

Hak-hak penasehat hukum dari tersangka untuk kepentingan tersangka :1. Berhak menghubungi tersangka sejak tersangka ditangkap pada semua tingkat

pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh UU pasal 69 KUHAP

B A P (Penyidikan / POLRI)↓

Surat Dakwaan↓

Isi Surat Dakwaan - Tunggal (satu pasal)↓ - Gabungan 1. Dakawaan Kesatu

↓ ↓ - Primer (Pasal 338 KUHAP)Formil Materil - Subsider (Pasal 351 (3) KUHAP)(pasal 143 ayat…) 2. Dakwaan Kedua

- Primer (pasal 262 (1) KUHAP)- Subsider (Pasal 262 (3) KUHAP)

Surat Dakwaan Formil terdiri dari :1. Identitas2. Uraian Peristiwa - Obsolut

- Relatif3. Dakwaanya pasal-pasal

Pengertian – pengertian dari :1. Nebis to Idem yaitu seseorang tidak dapat dituntut kembali dalam perkara yang sama

dan orang yang sama;2. On Slaag yaitu Lepas dari tuntutan Jaksa yang mana surat dakwaan jaksa yang

dinyatakan oleh hakim bahwa siterdakwa tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum karena tidak tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa itu.

3. Inabsetia yaitu suatu perkara dapat disidangkan tanpa adanya terdakwa4. Verzet yaitu perlawanan untuk keputusan pengadilan yang terdakwanya tidak hadir5. Statuta Roma yaitu kejahatan lintas Negara

22

PUTUSAN PENGADILAN

Bentuk putusan Pengadilan Negeri 1. Putusan pemindahan Pasak 193 KUHAP2. Putusan bebas Pasal 191a KUHAP3. Putusan lepas lari Pasal 191 (2) KUHAP

SURAT DAKWAAN

Hal penuntut umum diatur di KUHAP Bab IV Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu Pasal 14 tentang Penuntut Umum yang isinya dapat dilihat secara jelas ada 10 butir . Penuntut Umum menetukan suatu berkas perkara apakah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan kepengadilan (pasal 139 KUHAP), apabila penuntut umum berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan suart dakwaan (pasal 140 (1) KUHAP). Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan perkara dilakukan didalam persidangan, hakimtidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwan dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan delik yang disebut dalam dakwaan, tedakwa tidak dapat dipidana apabila tidak disebut didalam dakwaan (Pasal 143 (3)KUHAP).Menentukan syarat-syarat mutlak tentang dakwaan yaitu tentang :1. Waktu tindak pidana2. Tempat peristiwa terjadinya Tindak Pidana3. Delik yang didakwakan

Apabila syarat-syarat tersebut tidak diuraikan dalam surat dakwaan maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum (Pasal 143 (2b) KUHAP)

BENTUK-BENTUK DAKWAAN

Surat dakwaan dapat disusun dalam :1. Surat Dakwaan tunggal yaitu seseorang melakukan perbuatan hanya melakukan satu

kejahatan sja missal pencurian (pasal 362 KUHPidana)2. Surat Dakwaan Komulatif yaitu bentukdakwan yang disusun dari asil penyidikan

ditarik kesimopulan-kesimpulan berbagai peristiwa terdakwa lebih melakukan dari satu perbuatan (Delik). Dakwaan Komulatif ini setiap perbuatan harus dibuktikan tersendiri-sendiri, pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (Samen Loop Pasal 63 s/d 71 KUHP)

3. dakwaan Alternatif menurut Van Memmelen bahwa dakwaan yang demikian masing-masing dakwaan tidak saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan

23

dakwaan misalnya dakwaan ke dua yang terbukti tanpa terlebih dahulu tentang dakwaan pertama (Pasal 140 KUHAP)

Ada beberapa pengertian kewenangan Jaksa yaitu :1. Perkara dihentikan penuntutanya demi kepentingan hukum yaitu perkara dihentikan

penuntutanya karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana

2. Perkara ditutup demi hukum, hal ini terjadi bilamana tersangkanya meninggal dunia.Perakaranya tergolong Nebis To Idem tau Kalduarsa (lewat waktu) (Pasal 76.77 dan 78 KUHAP)

3. Penyimpangan perkara untuk kepentingan Umum (azas opertunitas) yang dimaksud dengan penghentian penuntutan yang tidak termasuk tentang penyampingan perkara untuk kepentingan umum, yang menjadi wewenang jaksa agung maka dapat disimpulkan bahwa JUHAP mengakui Eksetensi azas opertunitas (UU kejaksaan Pasal 8 No.15/61(telah dicabut) No.5/91 (masih berlaku

Ketentuan yang diatur dalam KUHAP ada 3 (tiga) jenis antara pemeriksaan disidang pengadilan yaitu :1. Acara pemeriksaan biasa2. Acara pemeriksaan singkat3. Acara pemeriksaan cepat

Ad1. Dalam KUHAP diatur dalam pasal 152-202 KUHAP pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi siterdakwa untuk pembelaan dirinya dan minta keadilan yang sejujurnya dan tegaknya hukum dan kepastian hukum. Ketentuan UU pokok kekuasaan kehakiman Pasal 81 tahun 1970 yang berbunyi “Setiap orang yang disangkakan ditangkap,ditahan,dituntut/dihadapkan dimuka siding pengadilan wajib dianggap tidak bersalah samapi adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan terdakwa dan memperoleh kekuatan tetap, ketentuan ini merupakan azas praduga tidak bersalah” kemudian satu azas yang terpenting dalam pemeriksaan yaitu azas terbuka untuk umum terkecuali dalam perkara kesusilaan terdakwanya anak-anak (pasal 153 KUHAP) jika tidak dipenuhi ketentuan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Ad2. Acara pemeriksaan singkat yang menurut penuntut umum pengertianya mudah dan sederhana dalam Acara Pidana singakat Pengadilan Umum tidak haya menerima perkara dari penyidik tetapi secara langsung menerima dari penyidik pembantu

Ad3. Acara pemeriksaan Cepat dibagi 2(dua) yaitu :

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan Acara tindak pidana ringan adalah acara pemeriksaan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan palaing lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)dan penghinaan ringan

24

Dalam pemeriksaan tindak pidana ringan ditentukan bahwa pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan tingkat terakhir kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwaan dapat minta banding sedangkan penuntut umum tidak mengadili siding, Saksi dalam pemeriksaan ini tidak disumpah kecuali dianggap perlu oleh hakimDalam pemeriksaan tindak pidana ringan ini BAP tidak dibuat kecuali dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik

2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas acara pemeriksaan ini adalah acara pemeriksaan tertentu terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas dijalan, sesuai dengan makna yang terkandung dalam pemeriksaan perkara ini tidak memerlukan BAP penyidik hanya mengirim catatan-catatan ke Pengadilan pada hari siding pertama dalam perkara yang digolongkan pelanggaran lalu lintas jalan ini terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan oleh pengadilan

KONEKSITAS

1. MILITER2. SIPIL

Didalam BAB II KUHAP tentang suatu perkara pidana yang dilakukan bersama pleh mereka yang termasuk dalam lingkungan umum dan lingkungan militer yang lazim disebut perkara-perkara koneksitas. Pasal 22 UU No.14/70 UU pokok kekuasaan kehakiman menyatakan nahwa kekuasaan koneksitas diperksa dan diadili oleh pengadilan umum, kecuali jika menurut keputusan dengan persetujuan kehakiman perkara tersebut harus diperuiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer. Ketentuan ini kebijaksanaan dalam pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang termasuk didalam peradilan umum dan orang yang termasuk didalam peradilan militer

PUTUSAN PENGADILAN

Bentuk putusan Pengadilan Negeri 1. Putusan pemindahan Pasal 193 KUHAP2. Putusan bebas Pasal 191a KUHAP3. Putusan lepas lari Pasal 191 (2) KUHAP

25

ISI PUTUSAN

Surat keputusan pengadilan yang berisi pemidanaan harus memuat hal-hal sebagai berikut :1. Kepala putusan yang berupa tulisan yang berbunyi “Demi keadilan yang berdasarkan

ketuhanan yang maha esa “.2. Identitas yaitu Identitas dari terdakwa3. Tentang dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum4. Tentang pertimbangan yang berupa fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti didalam

pemeriksaan disidang pengadilan5. Tentang tuntutan pidana dari jaksa penuntut unmum dan termasuk didalamnya dari

nokta pembelaan6. tentang hukumnya yaitu pasal atau peraturan perundang-undanagn yang menjadi

dasar hukm bagi putusan hakim untuk pemidanaan dari terdakwa disertai juga tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim8. Pernyataan kesalahan terdakwa terpenuhinya semua unsur-unsur dalam rumusan

tindak pidana disertai kualifikasi dari pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan9. Tentang biaya perkara kepada siapa dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya dan

ketentuan mengenai barang bukti10. Perintah supaya tedakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.11. Hari dan tanggal putusan,nama hakim yang memutus,nama anggota dan penuntutan

umum (30 hari batas penerimaan kepengadilan tinggi)

Alasan-alasan untuk permohonan kasasi dalam ketentuan KUHP 253 :1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai

mana mestinya2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentruan Undang-undang3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dapat dibatalkan serta akibatnya adalah :1. Dalam hal poin 1 alasan kasasi tersebut diatas maka Mahkamah Agung mengadili

sendiri perkara tersebut.2. Dalam hal acara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan M.A menetapakan

disertai petunjuk agar pengadilan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu perkara tersebut dapat diperiksa pengadilan atau hakim

3. Dalam hal pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili pekara tersebut M.A menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

26

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Upaya hukum luar biasa dalam KUHAP 18 bagian ke I mengatur tentang tingkat dalam kasasi demi kepentingan hidup, bagian II peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemeriksaan kasisi dalam kepentingan umum dapat diajukan dalam semua keputusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maksud hukum luar biasa itu seperti kasasi adalah agar supaya hukum diterapkan secara benar agar kesatuan dalam peradilan akan tetapi ia tidak boleh merugikan kepentingan para pihak adapun yang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum adalahJaksa Agung. Pasal-pasal yang mengatur Kasasi terdapat dalam Pasal 259 s/d 262 KUHAP

27