HUKUM SUMBER DAYA ALAMe-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6888/1/Hukum... · B. Karakteristik Perundang-Undangan Mengenai ... tetap, yaitu jumlah yang sudah dipakai saat ini tidak

iHUKUM SUMBER DAYA ALAMPERSPEKTIF KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI

ii HUKUM SUMBER DAYA ALAMPERSPEKTIF KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI

HUKUM SUMBER DAYA ALAMPERSPEKTIF KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI

Penulis :Dr. Sigit Sapto Nugroho, SH, M.Hum

Dr. Yulias Erwin, SH, M.HDr. Rina Rohayu. H, SH.,M.H

Editor :Dr. Elviandri, S.HI., M.HumFarkhani, S.HI., S.H., M.H

Layout :IVORIE

ISBN :

Diterbitkan oleh:Penerbit TaujihJl. Merak 51 Gonilan Kartosuro 57162Email : [email protected] I, Januari 2019

Dicetak oleh :Percetakan IVORIE, Soloisi di luar tanggungjawab percetakan.

iiiHUKUM SUMBER DAYA ALAMPERSPEKTIF KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Sumber daya alam yang melimpah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia, dalam konteks masyarakat Jawa, Negara Indonesia sebagai negara yang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerto raharja (negara yang begitu luas baik darat, gunung dengan kehidupan yang serba kecukupan tidak kekurangan, masyarakat yang tentram dan damai serta makmur).

Pengelolaan sumber daya alam menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan pengaturan baik dari sisi hukum maupun kebijakan karena pada satu sisi sumber daya alam merupakan sumber pendapatan negara melalui devisa yang dihasilkan, di sisi yang lain perlu untuk dilestarikan fungsi keberlanjutannya untuk kepentingan generasi yang akan datang guna mewujudkan keadilan inter-antar generasi (transgenerasi).

Buku ini merupakan rangkaian kumpulan dari berbagai tulisan, artikel, jurnal dan hasil penelitian penulis yang merupakan kolaborasi bidang yang merupakan kompetensi para penulis, dengan harapan agar berbagai tulisan tersebut dapat memberikan secercah harapan bagi rasa dahaga keilmuan di bidang hukum sumberdaya alam yang masih sangat jarang ditemukan. Di samping itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi penulis untuk mempersembahkan keilmuan dalam sebuah komitmen untuk selalu bisa istiqomah dalam menulis ide, gagasan maupun berbagai hasil penelitian dalam sebuah literatur yang tentunya akan lebih banyak memberikan manfaat bagi orang banyak.

iv HUKUM SUMBER DAYA ALAMPERSPEKTIF KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada segenap rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun,dan Universitas Muhammadiyah Mataram, segenap pimpinan dan seluruh civitas akademika ke dua perguruan tinggi yang selalu memberikan support dan dorongan semangat bagi para penulis untuk selalu eksis dalam menulis dan berkolaborasi dalam sebuah kajian ilmiah dalam wujud literatur.

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat memberikan harapan akan dahaga keilmuan di bidang Hukum Sumber Daya Alam khususnya dan bidang ilmu hukum pada umumnya. Tiada gading yang tak retak, saran kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan para penulis guna dapat memberikan sebuah karya yang terbaik bagi dunia ilmu pengetahuan dan dunia literasi Indonesia.

Wassalamualaikum wr.wb.

Madiun & Mataram, Oktober 2019

Penulis

vHUKUM SUMBER DAYA ALAMPERSPEKTIF KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. 3

DAFTAR ISI .......................................................................................... 5

BAB I SUMBER DAYA ALAM ................................................................7A. Pengertian Sumber Daya .............................................................. 7B. Pengertian Sumber Daya Alam (SDA) .......................................8C. Kondisi Faktual Sumber Daya Alam Indonesia ...................15D. Bidang Sumber Daya Alam dan Kelembagaan ................. 24

BAB II HAK DAN PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM ................. 27A. Rezim Hak Kepemilikan atas Sumber Daya Alam ..............27B. Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam di Indonesia .

33

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN .................................................. 39

A. Indonesia Kaya Sumber Daya Alam .......................................39B. Karakteristik Perundang-Undangan Mengenai

Pengelolaan Sumber Daya Alam ..............................................44C. Ideologi Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber Daya

Alam ...................................................................................................47

BAB IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH ............................................................. 55

A. Otonomi Daerah atas Sumber Daya Alam ............................55B. Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan

Sumber Daya Alam........................................................................59C. Pengaturan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Sumber Daya Alam ......................................................................66D. Implikasi Alih Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber

Daya Alam ........................................................................................71

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ................................... 77

vi HUKUM SUMBER DAYA ALAMPERSPEKTIF KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI

A. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Berkelanjutan..................................................................................77

B. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup. .......................................................................80

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI ...............................105

A.. Konflik.Sumber.Daya.Alam.di.Indonesia ............................105B. Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspekif Keadilan Inter-

Antar Generasi .............................................................................113

BAB VII POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 120A. Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber

Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan. ..........................120B. Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis

Pada Cita Hukum ........................................................................123

REFERENSI ......................................................................................146

TENTANG PENULIS ........................................................................153

BAB ISUMBER DAYA ALAM

1


A. Pengertian Sumber Daya

Istilah sumber daya (resource), mulai populer di Indonesia sejak dekade 1980-an. Hal ini tercermin dari penggunaan istilah sumber daya dalam peraturan perundang-undangan di bawah tahun 1980-an dan setelah tahun 1980-an. Dalam berbagai perturan perundang-undangan di bawah tahun 1980-an, istilah sumber daya lebih disebut sebagai kekayaan atau sumber (alam). Pada peraturan perundang-undangan di atas tahun 1980-an, istilah sumber daya menjadi umum digunakan untuk merujuk pada berbagai konotasi seperti sumber daya manusia, sumber aya alam dan sumber daya buatan.1

Pada dasarnya istilah sumber daya merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau input-input bersifat langka yang dapat menghasilkan utilitas (kegunaan/kemanfaatan) baik melalui proses produksi maupun bukan, dalam bentuk barang dan jasa. Secara etimologis istilah sumber daya dapat berarti merujuk pada beberapa pengertian sebagai: (1) Kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu; (2) Sumber persediaan, penunjang dan pembantu: (3) Sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Dengan demikian pengertian sumber daya sangat luas, yang dapat meliputi sumber daya alam, manusia, modal, buatan dan sebagainya.2

Dalam beberapa literatur juga dijumpai pengertian sumber daya sebagai sebutan singkat untuk sumber daya alam. Beberapa definisi.mengenai.sumber.daya.dapat.disajikan.sebagai.berikut.:

1 Maria S.W Sumardjono, Dkk, 2011, Pengaturan Sumber Daya alam di Indonesia: Antara yang Tersurat dan Tersirat, Fakulas Hukum Universitas Gajah Mada,Gajah Mada University Press, hal 7

2 Ibid

2 HUKUM SUMBER DAYA ALAMPERSPEKTIF KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI

a. Seluruh faktor produksi/input produksi untuk menghasilan output;

b. Berbagai faktor produksi yang dimobilisasikan dalam suatu proses produksi, atau lebih umum dalam aktivitas ekonomi, misalkan modal, tenaga manusia, energi, air mineral dan lain-lain;

c. Aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia;d. Segala bentuk input yang dapat menghasilkan utilitas

(kemanfaatan) dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa;

e. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas smber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dan sumber daya buatan.

Dari.definsi.sumber.daya.di.atas.dapat.diyatakan.bahwa.secara.konseptual istilah sumber daya merujuk pada pengertian : (1) Terkait dengan kegunaan (usefulness); (2) Diperlukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan; (3) Menghasilkan utilitas (kepuasan) dengan melalui aktivitas produksi; dan (4) Utilitas dikonsumsi baik secara langsung maupun tidak langsung (jasa lingkungan, pemandangan dan lain-lain).3

B. Pengertian Sumber Daya Alam (SDA)

Merujuk pada istilah sumber daya, maka SDA dapat dimengerti sebagai bagian dari sumber daya secara luas. Dari pengertian sumber daya, SDA dapat berbentuk sebagai : (1) faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa; (2) Komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang beranfaat bagi kebutuhan manusia; (3) Sumber daya yang disediakan atau dibentuk oleh alam.

3 Sigit Sapto Nugroho, 2012, Diktat Hukum Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Tidak dipublikasikan, hal 2


3

Definisi. SDA. yang. disajikan. oleh. kantor. Menteri. Negara.Lingkungan Hidup sebagaimana dikutip oleh Maria SW Sumardjono dkk4 dinyatakan bahwa SDA adalah kesatuan tanah, air dan ruang udara termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sebagaimana pendapat Rustiadi dalam Maria SW Sumardjono dkk5 mengajukan lebih generik dengan memberikan pra kondisi mengenai. SDA.. Dalam. definisi. tersebut. dinyatakan. bahwa. SDA.merupakan sumber daya yang tersedia secara alamiah, dengan kondisi jika : (1) Manusia telah memiliki atau menguasai teknologi untuk memanfaatkannya, (2) adanya permintaan untuk memanfaatkannya. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut :

Sumber : Maria S.W Sumardjono, 20114 Maria S.W. Sumardjono, Dkk, 2011, Op-Cit, hal 125 Ibid, hal 12…lihat juga dalam E. Rustiadi, S. Saeful Hakim dan D.R. Panuju, 2008,

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Institut Pertanian Bogor, hal 14


Terdapat berbagai cara mengelompokan atau mengklasifikasikan. SDA.. Salah. satu. cara. mengklasifikasikan. yang.paling umum adalah dengan memilah sumber daya atas SDA yang dapat diperbaharui (renewable resources) atau dipakai istilah flows dan SDA yang tidak dapat diperbaharui (no-renewable resources) atau dipakai istilah stock.

Ketersediaan. kuantitas. fisik. SDA. berbentuk. stock bersifat tetap, yaitu jumlah yang sudah dipakai saat ini tidak akan tersedia lagi di masa depan. Oleh karena itu stock bersifat dapat habis dan tidak dapat diperbaharui. Sedangkan yang bersifat flows dapat diperbaharui dan dapat dikelola keberlanjutan dalam menghasilkan barang dan jasa.

Klasifikasi. SDA. menurut. Hanley6 dapat digambarkan dalam bagan berikut :

Sumber : Fauzi ,2004

6 A. Fauzi, 2004, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 6-8


5

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ditemukan. definisi. hukum. tentang. sumber. daya. alam. (SDA)..Pengertian tentang SDA dapat ditelusuri dari pandangan beberapa pakar. Menurut Kartodihardjo sebagaimana dikutip Yance Arizona7 SDA dapat digolongkan ke dalam dua bentuk. Pertama, sumber daya alam sebagai stock atau modal alam (natural capital) seperti watershed, danau, kawasan lindung, pesisir, dll, yang keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Kedua, sumber daya alam sebagai faktor produksi atau sebagai barang/komoditas seperti kayu, rotan, air, mineral, ikan, dll, yang diproduksi oleh berbagai sektor/dinas sebagai sumber-sumber ekonomi.

Lebih jauh Kartodihardjo mengatakan, bahwa SDA dalam bentuk stock dapat menghasilkan fungsi-fungsi yang in-tangible sifatnya, seperti menyimpan air dan mencegah terjadinya banjir di musim hujan dan mengendalikan kekeringan di musim kemarau, menyerap CO2 yang ada di udara, mempertahankan kesuburan tanah, mengurai berbagai bahan beracun, maupun kekayaan alam sebagai sumber pengetahuan serta hubungan sosial dan budaya masyarakat, dan lain-lain.8

SDA dalam bentuk stock mempunyai fungsi-fungsi yang berguna bagi publik, dan fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dibagi-bagikan kepada perorangan dan tidak pula dapat dimiliki oleh perorangan, meskipun setiap orang memerlukannya.

Pengertian lain tentang sumber daya alam dikemukakan oleh Gibbs dan Bromley yang menyebutkan: “natural resources (sumber daya alam) exist as stock, such as coal or mineral deposits, or flows such as water, sunlight, forest or fisheries.9

7 Yance Arizona, 2008, Karakter Peraturan Daerah Sumber Daya Alam, Huma, Jakarta, hal 18 Ibid, hal 19 Ibid, hal 1


Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengartikan stock sebagai “sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah, kualitas, tempat dan waktu tertentu,” sedangkan flows adalah “aliran sumber daya alam baik berupa penambahan maupun pengurangan stock yang ada di alam.” Sebagai stock sumber daya alam tidak dapat diperbaharui: apa yang dimanfaatkan sekarang tidak dapat dimanfaatkan kemudian hari. Sedangkan sebagai flows sumber daya alam dapat diperbaharui. Bila dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang berlanjut: apa yang dimanfaatkan sekarang dapat memberikan manfaat lagi dikemudian hari.10

Dietz11 menyebutkan “sumber daya alam bukan hanya dihubungkan dengan ketersediaanya saja atau karena kegunaan potensialnya yang menjadikan unsur-unsur alam, seperti bahan galian, lahan, air, tumbuhan dan satwa, udara, sumber-sumber energi, sebagai suatu sumber daya tetapi karena penggunaan dampak aktualnya bagi manusia. Alam menjadi suatu sumber daya apabila manusia berhubungan dengan alam. Jadi ia merupakan sumber daya dalam pengertian sosialnya.”

Sedangkan menurut BAPPENAS, sumber daya alam Indonesia diartikan sebagai semua sumber daya baik dalam bentuk materi, energi, dan informasi yang tersedia di alam, baik di dalam maupun di muka bumi, yang berada pada satu kesatuan ekosistem Indonesia. Termasuk dalam pengertian sumber daya alam adalah ekonomi berbasis sumber daya alam seperti pertanian, karena kegiatan tersebut memanfaatkan dan mempengaruhi berbagai unsur alam.12

Dari.definisi.SDA..yang.disebut.di.atas,.maka.sumber.daya.alam.dapat dibedakan berdasarkan fungsinya (pendapat Kartodihardjo)

10 Sigit Sapto Nugroho, 2012, Op-Cit, hal 411 Ton Dietz, 2005, Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan

Politik, Pengantar Masour Fakih, Insist Press, Yogyakarta, hal vii12 Sigit Sapto Nugroho, 2012, Op-Cit, hal 4-5


7

dan berdasarkan jenisnya (Gibbs dan Bromley). Sedangkan pendapat Dietz dan BAPPENAS tidak membedakan sumber daya alam berdasarkan fungsi maupun jenisnya, karena sumber daya alam didefinisikan.atas.apa.saja.yang.bisa.diberikan.alam.dalam.hubungan.aktualnya dengan manusia.

Istilah Sumber Daya Alam sendiri secara yuridis dapat ditemukan di Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR RI/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya Bab IV Arah Kebijakan Huruf H Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup angka 4, yang menyatakan “Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang- undang”.

Demikian juga pada ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya Pasal 6 yang menyatakan “Menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan dengan Ketetapan ini”.

Pengertian sumber daya alam sendiri secara yuridis cukup sulit ditemukan, namun kita dapat meminjam pengertian sumber daya alam ini dari Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang memberikan batasan/pengertian sebagai berikut “Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan”.


Demikian juga halnya dengan istilah dan pengertian Hukum Sumber Daya Alam sendiri ternyata cukup sulit untuk mencari hal tersebut. Secara yuridis kita dapat menemukan istilah Hukum Sumber Daya Alam (yang dapat penulis interpretasikan secara bebas) adalah di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, khususnya Lampiran Bab VIII Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Butir VIII.2.4.Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hu-kum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup, yang menyatakan “Kegiatan pokok program ini dalam tahun 2001 diantaranya adalah Penyusunan undang-undang sumber daya alam berikut perangkat peraturannya”. Namun demikian penjela-san dan pengertian atas istilah Hukum Sumber Daya Alam pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tersebut juga belum mem-berikan pemahaman yang tuntas. Penjelasan yang agak cukup gam-blang dapat kita pahami dari pendapat Siti Sundari Rangkuti13, yang menyatakan “Pada pengelolaan lingkungan kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan”. Berdasar-kan kepentingan- kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian hukum lingkungan:

1. Hukum bencana (ramperenrecht);

2. Hukum kesehatan lingkungan (milieuhygienerecht);

3. Hukum tentang sumber daya alam (recht betreffende natuurlijke rijkdommen) atau hukum konservasi (natural resources law); hukum tentang pembagian pemakaian ruang (recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik) atau hukum tata ruang;

4. Hukum perlindungan lingkungan (milieu beschermingsrecht)”.

13 Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, hal 3


9

Berdasarkan penjelasan itu tampak bahwa sebetulnya Hukum Sumber Daya Alam merupakan bagian dari Hukum Lingkungan. Menurut Rangkuti14, Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (waardenbeoordelen), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai- nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal dengan demikian Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan mahluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Apabila hal tersebut kemudian kita kaitkan dengan persoalan sumber daya alam maka Hukum Sumber Daya Alam adalah hukum yang merupakan bagian dari Hukum Lingkungan yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan mahluk hidup lainnya dalam hal menyangkut persoalan sumber daya alam maupun lingkungannya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

C. Kondisi Faktual Sumber Daya Alam Indonesia

Sumber daya alam merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketersediaan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati sangat terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya baik sebagai modal alam maupun komoditas harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya.

14 Ibid, hal 3


Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (natural resource oriented) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.15

Namun kenyataannya apa yang diidealkan dan diharapkan sebagaimana uraian di atas adalah jauh dari harapan. Telah terjadi banyak kerusakan atas sumber daya alam kita, yang ternyata persoalan pokok dari sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terjadi selama ini justru dipicu oleh persoalan hukum dan kebijakan atas sumber daya alam tersebut.

Sumber daya alam selain dapat dikategorikan dalam bentuk modal alam (natural resources stock) seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir dan lain-lain. Juga dalam bentuk faktor produksi atau komoditas seperti kayu, rotan, air, mineral, ikan, dan lain-lain. Upaya pelestarian kedua kategori sumber daya alam tersebut sangat ditentukan oleh daya dukungnya, karena memiliki keterbatasan untuk menghasilkan komoditas secara berkelanjutan. Selain itu, sumber daya alam dapat dikategorisasi menjadi sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam perlu ada perlakuan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di sektor kelautan dan perikanan, total garis pantai mencapai 81 ribu km. Total perairan darat seluas 5.500.000

15 Kadarsah, 2014, Hukum Sumber Daya Alam, Penerbit R.A. Derosarie, Surabaya, hal 5


11

km persegi, sedangkan total perairan laut seluas 5.800.000 km persegi. Potensi maksimum perikanan laut sebesar 6.700.000 sampai 7.700.000 metrik ton sedangkan untuk perikanan darat sebesar 3.600.000 metrik ton dan baru dapat dimanfaatkan sebesar 30%. Terumbu karang di Indonesia mengandung lebih dari 70 (tujuh puluh) genus dan merupakan salah satu negara yang mempunyai keragaman karang (coral) paling tinggi di dunia.16

Di sektor pertambangan, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang cukup besar seperti emas, tembaga, perak, nikel, batubara, bauksit dan sebagainya. Saat ini Indonesia merupakan salah satu produsen emas, tembaga dan batubara terpenting di dunia. Produksi batubara Indonesia yang pada awal tahun 1970-an kurang dari 1.000.000 ton per tahun, pada akhir tahun 1990-an telah mencapai kurang lebih 80.000.000 ton per tahun bahkan sekarang jauh melebihi di atas 100.000.000 ton pertahun . Produksi pertambangan yang lain seperti emas, tembaga, dan nikel juga meningkat dengan tajam. Dengan demikian, pertumbuhan produksi di bidang pertambangan merupakan sektor yang tertinggi dari seluruh industri primer dalam beberapa dekade terakhir.17

Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran berakibat telah mengubah bentang alam yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada diatasnya. Lahan-lahan bekas pertambangan membentuk kubangan-kubangan raksasa, sehingga hamparan tanah menjadi gersang dan bersifat asam akibat limbah tailing dan batuan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Dalam kurun waktu bebarapa dekade. . sejarah. pertambangan. banyak. diwarnai. konflik. dengan.masyarakat lokal karena ketidakpuasan unsur-unsur masyarakat di daerah atas pengeloaan tambang. Salah satu penyebabnya adalah 16 Ibid, hal 617 Ibid, hal 6


sistem perijinan pertambangan yang dikelola secara tersentralisasi, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat adat/lokal. Manajemen pertambangan yang sentralistik juga menimbulkan benturan kepentingan antara pertambangan dengan sektor-sektor lainnya. Wilayah pertambangan yang diberikan kepada para investor melalui sistem kontrak karya sebagian besar terletak dalam kawasan hutan lindung atau bahkan dalam kawasan taman nasional, sehingga menimbulkan kerusakan kawasan hutan dan taman nasional yang seharusnya terjaga kelestariannya.

Dalam kondisi krisis, pemerintah mengharapkan ekspor pertambangan di pasar global akan menambah pendapatan negara dan.menstabilkan.nilai.tukar.asing.serta.mengontrol.defisit..Namun.dari pengelolaan pertambangan di Indonesia saat ini, akan sukar untuk mengandalkan industri pertambangan yang bisa selalu eksis saat ini. Peningkatan pendapatan negara hanya akan terjadi jika industri.yang.ada.saat.ini.meningkatkan.produksi.atau.profit..Artinya,.akan terjadi berbagai implikasi yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam.

Peningkatan aktivitas pertambangan tentunya akan menambah kerusakan lingkungan yang sudah terjadi sebelumnya akibat eksploitasi pertambangan yang berlebihan. Pertambangan skala kecil hanya akan memberi masukan pencemaran lingkungan dibandingkan hasilnya. Kesulitan pengawasan dan lemahnya pengaturan untuk pertambangan skala kecil ini akan mempercepat kerusakan lingkungan. Selain itu juga dengan adanya pemotongan biaya di setiap departemen akan berimplikasi pada pengawasan aktivitas pertambangan serta penegakan hukum yang mengabaikan aspek lingkungan (ecology).18

18 H. Salim, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika , Jakarta, hal 222


13

Sumber daya alam hutan, khususnya hutan tropis Indonesia sejak tahun 1967 telah dieksploitasi untuk meningkatkan pendapatan dan menghasilkan devisa negara, sehingga laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.800.000 ha per tahunnya. Kawasan hutan yang sudah ditebang oleh para pemegang HPH mengalami kerusakan mencapai 55% atau hampir mencapai 23.000.000 ha. Selain itu, kerusakan hutan juga banyak terjadi di kawasan hutan lindung dan konservasi,yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia, yaitu 10.000 jenis tumbuh-tumbuhan, 1.500 jenis burung, 500 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar, pada satu dekade terakhir ini terancam semakin punah.

Kebakaran hutan sejak tahun 1997-1998 akibat pembukaan lahan (konversi hutan) untuk perkebunan besar kelapa sawit dengan cara dibakar, mencapai hampir 5 ha luas hutan dengan kerugian ekonomi sebesar US$ 8 milyar. Di Sumatera, total penurunan luas kawasan hutan dari 23.000.000 ha menjadi 16.000.000 ha di mana Sumatera Selatan, Riau dan Jambi tercatat sebagai wilayah yang tercepat penurunan luas hutannya. Di Kalimantan, total penurunan luas kawasan hutan dari 40.000.000 ha menjadi 30.000.000 ha, di mana Kalimantan Timur memiliki tingkat konversi hutan tertinggi. Sedangkan di Sulawesi laju penurunan luas hutan tergolong rendah, namun lebih karena konversi hutan sudah dilakukan pada pertengahan tahun 1980-an. Bahkan kebakaran hutan sampai sekarang menjadi bencana kabut asap yang terus dihadapi ketika musim kemarau dikawasan tersebut. Dari tiga pulau, yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dari kurang lebih 69.000.000 ha luas hutan, saat ini hanya sekitar 57.000.000 ha. Artinya terjadi pengurangan kawasan hutan lebih dari 12.000.000 ha. Menurut World Bank, jika pengelolaan sumber daya hutan tidak berubah,


maka Sumatera akan kehilangan hutannya pada tahun 2035 dan Kalimantan 2040. Kondisi kehutanan semakin memprihatinkan, ketika ditemukan bahwa dari US$ 51.5 milyar utang swasta, ternyata US$ 4.1 milyar adalah utang industry kehutanan, dimana US$ 2.7 milyar masuk ke dalam kelas non performing.19

Di sektor perikanan, hampir 70% terumbu karang mengalami rusak berat akibat endapan erosi, pengambilan batu karang, penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau racun, dan pencemaran laut oleh limbah industri. Dari total hutan bakau seluas 3.000.000 ha, hanya terdapat 36% yang hidup dalam kondisi baik. Sedangkan sisanya telah mengalami kerusakan yang serius akibat penebangan untuk kayu bakar dan telah dikonversi menjadi tambak. 20

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dilibatkan dalam alokasi dan pengelolaan kawasan hutan lainnya, seperti daerah resapan air dan perlindungan hutan, hutan produksi dan kawasan lindung terbatas untuk konservasi, seperi taman hutan raya dan taman wisata.

Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan sejauh ini belum didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan dan demokrasi, karena lebih diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga kurang memperhatikan kaidah-kaidah keadilan, pelestarian, konservasi, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Persoalan lainnya adalah limbah industri dan limbah domestik (rumah tangga) serta penggunaan pestisida yang tidak terkendali telah menimbulkan pencemaran hampir seluruh sungai di Indonesia, terutama di Pulau Jawa.

19 Kadarsah, 2014, Op-Cit, hal 620 Ibid


15

Kondisi lingkungan seperti ini juga menyebabkan sebagian besar air sungai di Pulau Jawa menjadi tidak layak lagi diproses dan diproduksi menjadi air minum. Hasil pemantauan BAPEDAL terhadap kualitas air sungai memperlihatkan sebanyak 25-50% dari polutan yang mencemari air sungai ternyata berasal dari industri- industri yang membuang limbahnya ke sungai. Setiap tahun diperkirakan lebih dari 2.200.000 ton limbah B3 telah dibuang ke sungai-sungai di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.21

Sampai satu dekade ke depan, perekonomian Indonesia masih akan tergantung pada sektor sumber daya alam, seperti hutan, tambang, perikanan, yang tentunya akan menjadi peluang maupun risiko. Dalam situasi krisis ekonomi dan ketidakpastian politik serta banyaknya pelanggaran hukum, risiko yang mungkin terjadi dengan adanya desentralisasi di bidang sumber daya alam akan mempercepat penurunan kualitas lingkungan.

Dengan adanya kewenangan baru yang diberikan kepada pemerintah daerah maka kecenderungannya pemerintah daerah mengabaikan atau akan lebih intensif meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa melihat keseimbangan dan keamanan lingkungan. Kurangnya kapasitas teknis pengelolaan serta ketidakberpihakan pada kebutuhan masyarakat lokal akan akses sumber daya alam, kemungkinan besar akan mengakibatkan hilangnya sumber daya alam dan kerusakan dalam jangka panjang dan mungkin juga tidak dapat dipulihkan bagi kebutuhan dasar akan sumber daya alam daerah tersebut.

Berbagai kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diuraikan di atas selain dipicu oleh

21 Ibid, hal 9…lihat juga dalam Sigit Sapto Nugroho, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Sosial Volume 14 Nomor 2 tahun 2013, hal 22-26


kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang bercorak sentralistik, juga karena pendekatan yang digunakan bersifat sektoral. Kebijakan Pemerintah yang bercorak sentralistik dan pendekatan yang bersifat sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam pada pokoknya memiliki kelemahan-kelemahan mendasar sebagai berikut:22

1. Orientasi.produksi.komoditas.bersifat.spesifik.di.setiap.sektor.(misalnya kayu dalam kehutanan, padi dalam pertanian). Pola ini tidak menghargai peran sumber daya alam sebagai fungsi publik misalnya hutan yang menjadi bagian penentuan kualitas dan keberlanjutan daerah aliran sungai. Semakin rendah keragaman pangan menyebabkan semakin rendah ketahanan pangan. Secara inheren, pendekatan sektoral merupakan pendekatan reduksionis sehingga memiliki cacat bawaan karena ukuran kinerja pembangunan dirumuskan secara parsial. Dalam kondisi yang demikian, seandainya setiap sektor berhasil pun berbagai kebutuhan publik yang diperlukan seperti aspek lingkungan hidup, kebutuhan antar generasi, dan lain-lain tidak akan mampu terpenuhi;

2. Perwujudan efisiensi ekonomi lebih menonjol daripada keadi lan (equity) yang berakibat minimnya perhatian terhadap penyelesaian masalah-masalah tenurial, terjadinya kesenjangan penyediaan infrastruktur ekonomi antar wilayah dan antar desa kota, dan rendahnya perhatian terhadap berbagai dampak negatif pembangunan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. Terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan replikasi dari pendekatan sektor di daerah dengan orientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Di sisi lain, pemerintah pusat yang memegang fungsi-fungsi pengendalian dengan kriteria, standar, dan pedoman

22 Kadarsah, 2014, hal 10


17

yang ditetapkan secara sentralistik akan kehilangan sifat komprehensif, apabila fungsi- fungsi pengendalian tersebut didasarkan pada kepentingan masing-masing sektor;

4. Pola ini makin diperburuk oleh kondisi di mana tidak terdapat departemen yang mengkoordinasikan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga setiap departemen berjalan sesuai dengan visi sektoralnya masing-masing tanpa memperhatikan dan memperhitungkan pelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam;

5. Kebijakan hukum pengelolaan sumber daya alam yang bercorak sentralistik seperti yang digunakan sampai saat ini selain tidak memberikan perlindungan bagi kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, juga kurang memberi ruang bagi akses, kepentingan, dan hak-hak masyarakat adat atas penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Implikasi dari kondisi-kondisi seperti diuraikan di atas dari segi politis telah mengabaikan fakta pluralisme hukum dalam pengelolaan sumber daya alam; dari segi ekonomi menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat; dari segi kehidupan sosial-budaya secara nyata telah merusak sistem pengetahuan, teknologi, institusi, tradisi, dan religi masyarakat adat; dan secara ekologi telah menimbulkan degradasi kuantitas maupun kualitas sumber.daya.alam;.sehingga.kemudian.selain.muncul.konflik-konflik.penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, juga terjadi proses pemiskinan struktural dalam kehidupan masyarakat lokal. 23

23 Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahrial Haq, Rekonstruksi Pengelolaan Sumber daya Hutan Di Jawa dengan Model Kolaboratif Holistik, Jurnal Yustisia Merdeka, Volume 2 Nomor 1 Maret 2016, hal 68-80


D. Bidang Sumber Daya Alam dan Kelembagaan

Bidang-bidang yang terkait dan melingkupi persoalan sumber daya alam di Indonesia antara lain dapat dikategorikan sebagai berikut:24

1. Bidang Agraria yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA);

2. Bidang Pengairan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Tahun 2004 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan Sumber Daya Air tetapi Undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

4. Bidang Kehutanan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Bidang Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

6. Bidang Perkebunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;

7. Bidang Panas Bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Panas Bumi;

8. Bidang Tata Ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;

24 Sigit Sapto Nugroho, Harmonisasi Hukum: Sebuah Dialektik Interaksi Norma Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Pengelolaan Konservasi, Sumber Daya Alam, Jurnal Yustisia Merdeka, Volume 2 Nomor 2 September 2016, hal 27-40


19

9. Bidang wilayah Pesisir pantai diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

10. Bidang energi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi;

11. Bidang Pertambangan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

12. Bidang lingkungan hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

13. Bidang Perikanan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Masing-masing bidang itu secara kelembagaan dikelola oleh lembaga-lembaga sektoral yang berada di lingkup departemen yang menanganinya diantaranya adalah Departemen Dalam Negeri melalui Badan Pertanahan; Departemen Pertambangan dan Energi; Departemen Pekerjaan Umum; Departemen Perikanan dan Kelautan; dan Departemen Kehutanan.

Padahal idealnya kelembagaan yang mengatur soal sumber daya alam tidak diatur dan dikelolah secara sektoral namun dikelola secara terpadu di bawah koordinasi lembaga yang memang berwenang untuk itu. Adapun lembaga yang dimaksudkan adalah Kementerian Lingkungan Hidup (Menteri Lingkungan Hidup). Hal ini sebagaimana amanat yang diatur di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 8 hingga Pasal 11 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


Kenyataannya sampai sekarang persoalan sumber daya alam masih dikelola secara sektoral, oleh karena itu kedepan harus diupayakan bahwa sumber daya alam dikelola secara terpadu dan diatur tidak lagi secara sektoral sehingga tidak terjadi tumpang tindih baik se-cara kelembagaan maupun dari segi pengaturannya.

BAB IIHAK DAN PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM

21


A. Rezim Hak Kepemilikan atas Sumber Daya Alam

Berdasarkan konsep Rezim Hak Kepemilikan (Property Rights Regime), hak atas sumberdaya digolongkan ke dalam empat jenis hak, yaitu open access (tak bertuan), private property (kepemilikan pribadi), state property (kepemilikan negara),dan common property (kepemilikan bersama).25

a. Open access

Menurut open acces sumber daya alam dipandang tidak dimiliki oleh siapapun. Oleh karena itu, masyarakat merdeka melakukanpemanfaatan dengan caranya sendiri. Sebagian masyarakat memanfaatkannya secara arif. Namun lebih banyak lagi yang memanfaatkannya secara tidak bijaksana. Dalam terminologi Garret Hardin26 (ahli biologi dan ekologi manusia), ketidakarifan dalam pengelolaan sumber daya tersebut menghasilkan suatu “tragedy of the commons”,27 yaitu suatu bentuk kehancuran sumber daya akibat adanya pendayagunaan yang berlebihan dank arena keserakahan manusia. Apa yang dalam dimensi tragedi yang terjadi pada masyarakat hanya akan terjadi jika tidak terdapat aturan

25 Sigit Sapto Nugroho, 2012, Op-Cit, hal 526 G. Hardin, 1968, The Tragedy of the Commons, Science 162, hal 1243-1248…lihat Juga

dalam Maria S.W. Sumardjono, Dkk, 2011, Op-Cit, hal 3027 Tragedy of the common yaitu suatu bentuk kehancuran sumber daya alam akibat

adanya pendayagunaan yang berlebihan, Hal ini hanya terjadi apabila tidak terdapat aturan main yang jelas tentang pendayagunaan sumber daya alam sehingga setiap setiap anggota masyarakat berpacu untuk memaksimumkan pemenuhan kebutuhan individualnya melalui pendayagunaan sumber daya alam tanpa memperhatikan kebutuhan anggota masyarakat lainnya maupun daya dukung sumber daya yang bersangkutan karena sumber daya alam dianggap sebagai milik bersama (common property)…lihat juga dalam Stephane Mc. Whinnie, The tragedy of Commons in International Fisheries: An empirical Examination, Research Paper No. 2007-05, The University of Adelaide Scholl of Economic, Juli 2016


main yang jelas tentang pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam, sehingga setiap anggota masyarakat dapat memaksimumkan pemenuhan kebutuhan individualnya melalui pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan kebutuhan anggota masyarakat lainnya maupun daya dukung lingkungan sumber daya yang bersangkutan karena sumber daya alam dianggap sebagai milik bersama (common property).

Kritik apa yang disampaikan Hardin28 terhadap ketiadaan aturan tentang pendayagunaan sumber daya alam ditujukan kepada kepemilikan bersama (common property). Tetapi sebenarnya yang dikritik Hardin adalah pada open acces atau res nullius29 di mana sumber daya alam dianggap tanpa pemilik. Jadi seseorang dapat menentukan pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam sebagai sesuatu yang terdiri atas : Pertama, pengaturan akses (terhadap pengelolaan aliran sumber daya alam) yang didasarkan pada pengaturan tentang pembagian hasil, dan kedua, pengaturan konservasi (pada pengelolaan cadangan sumber daya alam) yang menekankan pada pembatasan pengeluaran jumlah sumber daya, mengorganisi pemeliharaan dan pengambilalihan investasi.

b. Private property

Private property atau kepemilikan pribadi atas sumber daya alam seperti tanah atau benda yang mengakar pada tanah secara “tetap” dalam literatur Hukum Perdata termasuk sebagai pemilikan atas benda tidak bergerak (roerende zaken).

28 Ibid29 Open Acces atas sumber daya alam dipandang tidak ada yang memiliki (Res Nullius)

oleh siapapun Oleh arena itu masyarakat merdeka untuk melakukan, memanfaatkan dengan caranya sendiri. Sebagian memanfaatkan secara arif namu lebih banyak lagi yang memanfaatkan secara tidak bijaksana….lihat dalam Sigit Sapto Nugroho, 2016, Op-Cit hal 38


23

Pengemban hak atas private property ini adalah pribadi alamiah (naturalijke person) atau pribadi buatan/badan hukum (recht person). Menurut Machperson, baik pribadi alamiah maupun pribadi buatan adalah sama-sama pribadi sebagai suatu subjek pengemban hak. Private property sebagai kepemilikan pribadi (individual atau korporasi) adalah jenis hak yang terkuat karena memiliki empat sifat yang tidak dimiliki oleh tiga jenis hak lainnya, yaitu: (a) completeness,.di.mana.hak-hak.didefinisikan.secara lengkap, (b) exclusivity, di mana semua manfaat dan biaya yang timbul menjadi tanggungan secara ekslusif pemegang hak, (c) transferable, di mana hak dapat dialihkan kepada pihak lain baik secara penuh (jual-beli) maupun secara parsial (sewa, gadai), dan (d) enforcebility, di mana hak-hak tersebut dapat ditegakkan. Oleh karena empat alasan itu maka private property dianggap.sebagai.hak.yang.paling.efisien.dan.mendekati sempurna. Dorongan kesempurnaan hak yang memiliki empat sifat tadi berorientasi pada kepastian dan efisiensi. dalam. industrialisasi.30 Kecenderungan ekonomi politik global yang tercantum di dalam Washington Consensus juga menjadikan private property sebagai satu syarat penting dalam pembangunan ekonomi dengan mendorong negara-negara eks komunis dan negara berkembang yang mengalami transisi pemerintahan untuk melakukan privatisasi.

Bahkan Joseph Stiglitz penerima Nobel Ekonomi mengemukakan, bahwa jaminan atas property rights dalam perubahan hukum pada negara-negara transisi dari komunis dilakukan seiring dengan percepatan privatisasi. Penelitian Stiglitz menunjukkan kedekatan antara private property sebagai pengutamaan dalam pembaruan hukum yang bersandar

30 Yance Arizona, 2008, Op-Cit, hal 34


pada doktrin rule of law dengan mengadopsi konsep property rights. Tujuannya adalah menciptakan kondisi bagi bekerjanya mekanisme pasar bebas (neo-liberalisme).31

c. State property

Berangkat dari motivasi yang kuat untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam, maka pada masyarakat politik modern, sumber daya alam ditetapkan sebagai “milik negara” atau “state property”. Tesis yang disampaikan Hardin tentang “tragedy of the commons” dijadikan sebagai pembenar bagi tindakan negara (pemerintah) untuk menguasai dan mengatur sumber daya alam dalam arti yang seluas-luasnya.

Negara menjadi aktor yang paling ekstensif dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam karena sifatnya sebagai badan publik yang melingkupi seluruh warganegara. Karena hubungan negara dengan sumber daya alam dan masyarakatnya bersifat publik, maka tujuan dari hubungan negara dengan sumber daya alam adalah untuk kemakmuran masyarakat. Namun, pengakuan konsep idealistik tentang kedaulatan dan kekuasaan negara sebagai badan publik seringkali terdistorsi.

Setidaknya terdapat dua distorsi berkaitan dengan state property: Pertama, konsep negara sebagai “penguasa” (aspek publik) didistorsi menjadi negara sebagai “pemilik” (aspek private); Kedua, “Negara” direpresentasikan menjadi “Pemerintah,” sehingga pemerintah lantas bertindak sebagai pemilik, pengelola, pengurus dan pengawas terhadap tindakan pengelolaan sumber daya alam. Bahkan kebanyakan hak-hak privat lahir sebagai hak berian dari negara c.q

31 Ibid


25

pemerintah seperti hak guna usaha, hak guna bangunan,dan hak-hak pengelolaan baik yang diberikan kepada masyarakat atau berkolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Distorsi tersebut membuat state property bukan menjadi milik umum, melainkan menjadi milik pribadi buatan atau milik kelembagaan yang disebut Pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Macpherson: dengan demikian, milik negara (state property) harus digolongkan sebagai milik kelembagaan, yang merupakan milik ekslusif dan bukanlah sebagai milik umum, yang merupakan milik non-ekslusif. Milik negara adalah hak ekslusif dari suatu pribadi buatan.32

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang menafsirkan Konsep Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan juga membenarkan hubungan hak kepemilikan yang bersifat privat atau keperdataan antara negara dengan sumber daya alam:

“Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, . . .

Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yangmencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

32 Ibid, hal 45


d. Communal property

Pengelolaan sumber daya alam sebagai “milik negara” maupun milik privat terutama swasta telah meninggalkan jejak yang sama, yaitu kerusakan lingkungan dan peminggiran masyarakat lokal. Jejak tersebut di tingkat lokal menimbulkan konflik. dengan. frekuensi. kejadian. yang. . cukup. signifikan..Berkaca dari pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat yang menghasilkan kesimpulan positif, maka advokasi internasional secara tegas menyebutkan, bahwa partisipasi masyarakat lokal yang seluas-luasnya merupakan solusi optimum terhadap masalah pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana contoh apa yang dikatakan oleh Lynch dan Talbott dengan mempromosikan sejumlah kunci untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan oleh masyarakat adat terutama bidang kehutanan yang disebut sebagai community-based tenure.

Di Indonesia telah banyak contoh nyata yang menunjukkan, bahwa masyarakat lokal itu memiliki kemampuan dan kemauan yang baik untuk mengelola sumber daya alam (hutan) secara produktif dan lestari, misalnya seperti yang dilakukan masyarakat Krui (Lampung Barat) dan masyarakat Meru Betiri (Jawa Timur), Suku Samin (Bojonegoro Jawa Timur).

Communal property bukanlah konsep baru dalam hubungan antara manusia dengan sumber daya alam. Di beberapa tempat, konsep communal property/commons property atau community-based management dicoba dihidupkan kembali dengan mengangkat konsep ulayat dari hubungan masyarakat secara tradisional dengan sumber daya alam yang sudah ada sejak lama. Bahkan konsep itu merupakan


27

konsep sebelum kemunculan negara dan hak privat di negara-negara berkembang. Para pakar seperti Bromley, Ostrom,Lynch dan Talbott menyatakan, bahwa apa yang dimaksud dengan common property bukanlah open access sebagaimana disangkakan oleh para ekonom dengan menggunakan “the tragedy of the commons” dari Garret Hardin.33

Konsep komunal dalam menjaga alam semesta sebenarnya sudah lama sebagaimana diajarkan masyarakat Jawa. yang. secara. filsafat. maupun. secara. spiritual. dalam.menjaga harmonisasi hubungan antara Tuhan, Alam semesta dan manusia dalam konsep “Memayu Hayuning Bawana”34 yang dicerminkan dalam menjaga kehidupan alam semesta.

B. Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam di Indonesia

Landasan hukum hubungan negara dengan sumber daya alam di Indonesia ditegaskan dalam konsitusi negara Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Landasan konstitusional itu terdapat dalam Pasal 33 Ayat (2) berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Ayat

33 Maria S.W. Sumardjono, Dkk, 2011, Op-Cit hal 36-3734 Konsep Memayu Hayuning Bawana memiliki makna bagaimana untuk dapat

memakmurkan alam semesta (SDA) mempercantik keindahan alam atau menjaga alam semesta dengan baik memadukan konsep fisik dan spiritual dalam kehidupan (commun). Di samping itu Konsep Memayu Hayuning Bawana juga merupakan filosofi yang mengandung dimensi karakter secara komprehensif juga sebagai filsafat spiritual masyarakat Jawa dalam menjaga aktualisasi dalam hukum pengelolaan sumber daya alam agar harmonisasi alam semesta tetap terjaga kelestariannya dan berkelanjutan yang selalu menekankan keselarasan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan-nya….lihat dalam Sigit Sapto Nugroho, Elviandri, 2018, Memayu Hayuning Bawana: Melacak Spiritualitas Transendensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Masyarakat Jawa, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Hukum Transendental, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 346-355


(3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya ke-makmuran rakyat.”

Penguasaan negara di atas ditafsirkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menjadi tiga bentuk kewenangannegara, sebagaimana terjabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut, yang berbunyi: Hak menguasai negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi we-wenang untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang Angkasa.

Selanjutnya semenjak berkuasanya rezim Orde Baru hubungan negara dengan sumber daya alam diturunkan dalam beberapa produk undang-undang khusus, misalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (seka-rang diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004) dan Undang-Undang No-mor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertam-bangan ( sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara). Dua undang-undang sektoral tersebut dulu menjadi landasan penting penopang ekonomi Orde Baru melalui sektor pertambangan dan kehutanan. Adanya perubahan melalui gerakan reformasi pada tahun 1998 telah membawa perubahan berbagai dimensi. Salah satunya adalah ten-


29

tang hubungan negara dengan sumber daya alam yang dapat dilihat dalam beberapa perubahan pada peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam..

Perubahan pertama dapat dilihat dengan ditambahkannya ayat (4) dalam Pasal 33 UUD 1945. Ayat (4) tersebut berbunyi: “Per-ekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi eko-nomi.dengan.prinsip.kebersamaan,.efisiensi.berkeadilan,.berkelan-jutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Penambahan ayat (4) itu berimplikasi pada semakin masifnya upaya ekonomisasi sumber daya alam. Sumber daya alam sebagai sumber ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari asumsi peningkatan ekonomi nasional membuat anggapan sumber daya alam seperti tanah atau hutan yang memiliki nilai-nilai tradisi, religi dan budaya semakin tergerus.

Di samping itu penambahan ayat (4) secara kumulatif menam-bah nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam kegiatan perekono-mian serta pengelolaan sumber daya alam. Nilai-nilai tersebut di-antaranya. demokrasi. ekonomi,. kebersamaan,. efisiensi. berkeadilan.yang membuka peluang dilakukannya kompetisi dan liberalisasi sebagai ciri yang dominan dalam sistem ekonomi neo-liberal untuk melakukan swastanisasi serta penyejajaran negara dengan swasta. Penambahan nilai-nilai baru itu tidak sepenuhnya menjadi sekum-pulan nilai yang mesti diagregasi secara kumulatif, melainkan nilai-nilai tersebut dikontestasikan dan bertarung dominasi. Sehingga tidak heran dalam praktiknya, semangat Koperasi dari Pasal 33 ayat 1 UUD menjadi “mati suri.”

Tahap selanjutnya tentang konsep penguasaan negara atas sumber daya alam diramaikan seiring kemunculan lembaga Mahka-


mah Kontitusi yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD. Kewenangan untuk menguji undang-undang itu se-cara implisit membuat Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsir UUD, termasuk menafsir konsep penguasaan negara atas sumber daya alam. Sebagaimana telah disebutkan di bagian terdahulu, tafsir pertama Mahkamah Konstitusi tentang konsep hubungan negara dengan sumber daya alam ditemukan dalam Pu-tusanPerkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan bahwa kepemilikan perdata negara atas sumber daya alam harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis pen-guasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat.

Selanjutnya disebutkan:“............Rakyat secara kolektif itu dikon-struksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara un-tuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestu-ursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ....”

Tabel 1. Fungsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam

No Fungsi Penjelasan

1 Pengaturan(Regelendaad)

Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif ). Jenis peraturan yang dimaksud sebagaimana


31

dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah (eksekutif) yang bersifat mengatur (regelendaad)

2 Pengelolaan(Beheersdaad)

Dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara. Dengan kata lain negara c.q. Pemerintah (BUMN) mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam peyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi ini dilakukan oleh perusahaan daerah.

3 Kebijakan (Beleid) Dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan.

4 Pengurusan(Bestuursdaad)

Dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).


5 Pengawasan(Toezichthouden-sdaad)

Dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Termasuk dalam fungsi ini yaitu kewenangan pemerintah pusat melakukan pengujian Perda (executive review).

Konsep tentang hubungan negara atas sumber daya alam yang dikonstruksi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan juga diadopsi kembali dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, putusan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan demikian konsep penguasaan negara atas sumber daya alam yang sudah ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi.35

35 Sigit Sapto Nugroho, 2017, Hukum Kehutanan , Kafilah Publishing, Surakarta, hal 99-101

BAB IIIPENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN

33

BAB IIIPENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN

A. Indonesia Kaya Sumber Daya Alam

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam sumber daya alam yang terbarukan (renewable) maupun yang tak terbarukan (non renewable) serta yang berbentuk modal alam (natural resources stock), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, dan lain-lain atau dalam bentuk komoditas seperti kayu, rotan, mineral dan gas bumi, ikan, dan lain-lain. terdapat merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Hutan tropis (tropical rain forest) Indonesia adalah terluas kedua di dunia. Hutan yang diperkirakan luasnya mencapai 144 juta hektar, atau sekitar 74 % dari luas daratan Indonesia, termasuk Hutan di Jawa sekitar 3 juta ha36 Hutan tropis Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati (biodiversity) terkaya.di.dunia,.yang.melipufi.1500 jenis burung, 500 jenis mamalia, 21 jenis repril, 65 jenis ikan air tawar, dan 10 ribu jenis terumbu tropis. Garis pantai Indonesia sepanjang 81 ribu kilometer menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Perairan yang luas menyediakan wadah yang nyaman bagi pertumbuhan populasi ikan. Potensi maksimum perikanan laut Indonesia berkisar antara 6,7 sampai 7,7 metrik ton. Terumbu karang dengan 70 genus yang ada 36 Sigit Sapto Nugroho, Absori, Harun, Rahmanta Setiahadi, Reconstruction law Resources

Management Community-Based Fores Towards Prosperity of People in Java, Indonesia, International Journal of Business, Economic and Law, Vol.13, Issue 4 (August 2017), ISSN 2289-1552, Hal. 210-216...lihat dalam juga dalam Sigit Sapto Nugroho, Absori, Harun, Rahmanta Setiahadi, Legal Prespektif of Forest Resources Management Community Based Studi for Prosperity in The Distric Ngawi, East Java, Indonesia, Journal of Law, Policy and Globalization Vol 66, 2017, hal. 122-129


merupakan wujud keanekaragaman koral terbesar di dunia. Demikian pula, sumber daya mineral yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia, seperti emas, tembaga, baru bara, perak, nikel, timah, bauksit, dan lain-lain. Merupakan kekayaan alam bumi Nusantara yang luar biasa.37

Kekayaan sumber daya alam Indonesia dipahami pemerintah sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Karena itu, atas nama pembangunan yang diabdikan pada pengejaran target pertumbuhan ekonomi (economic growth development), demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (state revenue), maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Implikasi yang ditimbulkan dari praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata adalah secara perlahan tetapi pasti menirnbulkan kerusakan dan degradasi kuantitas maupun kualitas, sumber daya alam, yang meliputi antara lain :38

a. laju kerusakan hutan mencapai 1,8 juta hektar per tahun dan sejumlah spesies hutan tropis terancam punah akibat eksploitasi sumber daya hutan yang tak terkendali;39

b. sekitar 70 % terumbu karang mengalami kerusakan serius akibat endapan erosi. pengambilan batu karang, penangkapan ikan yang menggunakan bom atau racun (sianida), dan pencemaran air laut oleh limbah industri;

37 Sigit Sapto Nugroho, 2012, Op-Cit Hal 1238 Ibid39 Menurut data tahun 2012, luas terjadinya deforestasi hutan di Indonesia mencapai

840.000 Ha pertahun, melebihi kerusakan hutan yang terjadi di Brazil yang hanya 460.000 Ha….lihat dalam Sigit Sapto Nugroho, 2019, Hukum dan Kehutanan: Studi Formulasi Hukum Pengelolaan sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat Menuju Kemakmuran Rakyat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Desertasi, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 4…lihat juga dalam Absori, Sigit Sapto Nugroho, Elviandri, Legalitas Perhutanan Sosial: Sebuah Harapan Menuju Kemakmuran Rakyat Kawasan Hutan, Jurnal Yustisia Merdeka Volume 3 Nomor 2 Septembar 2017, hal 97-106


35

c. sekitar 64 % dari total hutan mangrove seluas 3 juta hektar mengalami kerusakan yang serius akibat penebangan liar untuk kayu bakar dan dikonversi menjadi areal pertambakan;

d. kegiatan pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran telah mengubah bentang alam, yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada diatasnya. Lahan-lahan bekas pertambangan membentuk kubangan-kubangan raksasa, sehingga hamparan tanah menjadi gersang dan bersifat asam akibat limbah tailing dan batuan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan.

Dari sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam yang semata-mata mementingkan target peningkatan pendapatan dan devisa negara juga menimbulkan implikasi sosial dan budaya yang cukup memperihatinkan.. Banyak. konflik. mengenai. hak. penguasaan.dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat adat/lokal dengan pemerintah atau pemegang konsesi hutan dan pertambangan terjadi di berbagai kawasan Indonesia. Kemiskinan juga mewarnai kehidupan masyarakat adat/lokal di tempat-tempat di mana berlangsung kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Demikian pula, berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat/lokal mengiringi praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam selama tiga dekade terakhir ini.40

Jika dicermati secara substansial, persoalan-persoalan yang muncul dalam pemanfaatan sumber daya dalam seperti diuraikan di atas sesungguhnya bersumber dari anutan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang bercorak sentralistik, berpusat pada negara (state-based resource management), mengedepankan pendekatan sektoral dan mengabaikan perlindungan hak-hak asasi manusia. 40 Sigit Sapto Nugroho, 2016, Op-Cit, dalam Jurnal Yustisia Merdeka Volume 2 Nomor

2 September 2016


Paradigma seperti ini selain tidak mengutamakan kepentingan konservasi dan perlindungan serta keberlanjutan fungsi sumber daya alam, juga tidak secara utuh memberi ruang bagi partisipasi masyarakat serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Implikasinya, dari segi ekonomi menghilangkan sumber-sumber ekonomi bagi kehidupan masyarakat adat/lokal (economic resources loss), dari segi sosial dan budaya secara nyata telah merusak sistem pengetahuan, teknologi, institusi, tradisi, dan religi masyarakat/lokal (social and cultural loss); dari segi ekologi menimbulkan kerusakan dan degradasi kualitas maupun kuantitas sumber daya alam (ecological loss); dan dari segi politik pembangunan hukum telah mengabaikan fakta pluralisme hukum (legal pluralism) dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dari perspektif hukum dan kebijakan, maka cerminan dari panutan paradigma seperti di atas secara jelas dapat dicermati dari substansi dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti :

1. Bidang Agraria yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA);

2. Bidang Pengairan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Tahun 2004 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan Sumber Daya Air tetapi Undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor


37

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

4. Bidang Kehutanan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Bidang Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

6. Bidang Perkebunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;

7. Bidang Panas Bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Panas Bumi;

8. Bidang Tata Ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;

9. Bidang wilayah Pesisir pantai diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

10. Bidang energi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi;

11. Bidang Pertambangan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

12. Bidang lingkungan hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

13. Bidang Perikanan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Buku ini mengkaji secara kritis karakteristik dari perundang-undangan yang digunakan sebagai instrumen hukum dalam


pengelolaan sumber daya alam, prinsip-prinsip global pengelolaan sumber daya alam dan implikasinya bagi politik pembangunan hukum nasional, diskusi dan rekomendasi untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam .

B. Karakteristik Perundang-Undangan Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menurut I Nyoman Nurjaya sebagaimana dikutip Sigit Sapto Nugroho41, Instrumen hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam dalam sistem hukum hukum Indonesia pada dasarnya memiliki karakteristik dan kelemahan-kelemahan substansial seperti berikut:

1. Berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam (resources use-oriented) sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, karena hukum semata-mata digunakan sebagai perangkat hukum (legal instrument) untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan peningkatan pendapatan dan devisa negara;

2. Berorientasi dan berpihak pada pemodal-pemodal besar (capital oriented), sehingga mengabaikan akses dan kepentingan serta mematikan potensi-potensi perekonomian masyarakat adat/lokal;

3. Menganut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpusat pada negara/pemerintah (state-based resource management), sehingga orientasi pengelolaan sumber daya alam bercorak sentralistik;

41 Sigit Sapto Nugroho, 2004, Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Perspektif Hukum, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, hal 78


39

4. Manajemen pengelolaan sumber daya alam menggunakan pendekatan sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi (ecosystem);

5. Corak sektoral dalam kewenangan dan kelembagaan mennyebabkan tidak adanya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam; dan

6. Tidak diakui dan dilindunginya hak-hak asasi manusia secara utuh, terutama hak-hak masyarakat adat/lokal dan kemajemukan hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Berdasarkan perkembangan selanjutnya, setelah pemerintah menyadari adanya berbagai kelemahan substansial di atas, maka sejumlah upaya perbaikan guna memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Namun demikian, persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam masih belum terjawab dalam substansi maupun implementasi dari undang-undang tersebut, karena masih ditemu-kan kelemahan-kelemahan seperti berikut:42

1. Pemerintah masih mendominasi peran dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (state-dominated resource management);

2. Keterpaduan dan koordinasi antar sektor masih lemah;

3. Pendekatan dalam pengelolaan tidak komprehensif;

4. Hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam belum diakui secara utuh;

5. Ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengeloaan sumber daya alam masih diatur secara terbatas; dan

6. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik dalam pengelolaan sumber daya alam belum diatur secara tegas.

42 Ibid


Sementara itu, beberapa undang-undang seperti : (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati; (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, mengatur prinsip-prinsip penting yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Tetapi, prinsip-prinsip global pengelolaan sumber daya alam antara lain seperti : konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, desentralisasi, dan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat/lokal, belum terakomodasi dan terintegrasi secara komprehensif dalam undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang telah ada.

Karena itu, persoalan-persoalan mendasar dalam pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi mengancam keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan kelangsungan hidup bangsa perlu segera diselesaikan. Salah satu agenda nasional yang mendesak untuk direalisasikan untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dan mendukung proses demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, menciptakan koordinasi dan keterpaduan antar sektor, serta mendukung terwujudnya good environmental governance, adalah membentuk undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam.

Dari realitas yang bersumber dari fenomena-fenomena yang ada di berbagai wilayah di Indonesia tersebut maka bisa dikatakan bahwa buruknya pengelolaan sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup bersumber dari: (1) kemiskinan; (2)


41

lemahnya penegakan hukum; (3) rendahnya taraf sinkronisasi peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam; (4) dorongan peningkatan pendapatan asli daerah; (5) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menjadi agenda politik utama; (6) masih belum kuatnya pengakuan peran masyarakat lokal; (7) upaya pemaksaan kehendak melalui instrument hukum.43

Maka perlu dibangun karakter politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang pro-ketertiban, pro-keadilan sosial dan pro- kesejahteraan rakyat, pro-penghapusan kemiskinan, pro-kearifan lokal dan pro-lingkungan.44

C. Ideologi Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Landasan konstitusional untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan prinsip keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan sumber daya agraria adalah Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “..... . . . Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi .....dst.” yang selanjutnya diformulasi dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

43 Aji Samekto dkk, 2015, Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia, Penerbit Tafa Media, Yogyakarta, hal 21

44 Ibid


Jabaran lebih lanjut dari ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria seperti dimaksud di atas dituangkan dalam Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. Dalam konsideran Menimbang Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara eksplisit dinyatakan: ”..... . . .peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan; oleh karena itu pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta.masyarakat,.serta.menyelesaikan.konflik”..

Prinsip-prinsip yang harus diakomodasi dalam peraturan pe-rundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya alam (Pasal 4 Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam) adalah sebagai berikut:

a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi

keanekaragaman.dalam.unifikasi.hukum;d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan

kualitas sumber daya manusia Indonesia;


43

e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi masyarakat;

f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;

g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;

j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;

k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;

l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

Dengan demikian, jika dikemas ringkas maka prinsip-prinsip yang dimaksud di atas pada dasarnya meliputi tiga prinsip dasar, yaitu keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan sumber daya agraria/sumber daya alam, dengan pemahaman dalam penjelasan sebagai berikut: (a) Prinsip Keadilan merujuk pada kebijakan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam harus direncanakan, dilaksanakan,


dimonitoring, dan dievaluasi secara berkesinambungan untuk memenuhi keadilan inter-antar generasi, keadilan gender, termasuk keadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya agraria; (b) Prinsip Demokrasi mengacu pada kebijakan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang mendesentralisasi kewenangan pusat ke daerah, akses informasi yang terbuka bagi rakyat, ruang bagi partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholder), transparansi dalam penyusunan kebijakan, pertanggungjawaban kepada publik (public acountability), koordinasi dan keterpaduan antar sektor, penyelesaian.konflik.secara.bijaksana,.pengakuan.dan.perlindungan.terhadap hak rakyat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria/sumber daya alam; dan (c) Prinsip Berkelanjutan adalah kebijakan penguasaan harus mampu menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya agraria/sumber daya alam dengan melakukan konservasi, pemahaman tentang makna sumber daya yang tak terbarukan (non-renewable), keterbatasan daya dukung dan daya tampung (carrying capacity), serta keterbatasan kemampuan sumber daya agraria/sumber daya alam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kebijakan penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip penting dalam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) seperti berikut:45

Prinsip Pertama: Sumber daya agraria/sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi;

Prinsip Kedua: Sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis secara inter-antar generasi dalam kesetaraan gender;

45 Sigit Sapto Nugroho, 2012, Op-Cit, hal 18


45

Prinsip Ketiga: Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam harus mampu menciptakan kohesivitas sosial, mampu melindungi dan mempertahankan eksistensi budaya lokal, termasuk tatanan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Prinsip Keempat: Pengelolaan sumber daya agraria harus dilakukan dengan pendekatan ekosistem (ecosystem) untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pengelolaan yang bersifat parsial, ego-sektoral atau ego-daerah, tidak terpadu dan terkoordinasi;

Prinsip Kelima: Kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya. agraria/sumber. daya. alam. harus. bersifat. spesifik. lokal,.disesuaikan dengan ekosistem daerah dan tatanan kehidupan sosial-budaya masyarakat setempat.

Kelima prinsip dasar di atas satu sama lain saling terkait dan melengkapi, sebagai satu kesatuan yang mengandung makna bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam dimaksudkan untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbasis kemajemukan budaya serta keutuhan bangsa Indonesia. Karena itu, pemerintah pada dasarnya sekadar berperan sebagai administrator dan fasilitator yang berkewajiban untuk: (a) mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya agraria; (b) menjamin adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria/sumber daya alam; (c) mengakui dan melindungi modal sosial dan budaya (socio-cultural capital) seperti etika sosial, kearifan lingkungan, sistem religi, maupun pranata-pranata sosial yang hidup dalam masyarakat; dan (d) mengakui keberadaan tatanan hukum rakyat (folk law) atau


hukum adat (adat law) selain eksistensi hukum negara (state law) sebagai fakta kemajemukan hukum di Indonesia.

Jika dicermati dari karakteristik peraruran perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam seperti diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat dikritisi bahwa prinsip-prinsip global pengelolaan sumber daya alam yang bernuansa adil, demokratis, dan berkelanjutan belum secara utuh dan tegas diakomodasi dan diintegrasikan dalam kaidah-kaidah hukum pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan masih bercorak sentralisrik dengan mengacu pada manajemen yang berpusat pada negara atau pemerintah (state-based resource management). mengedepankan pendekatan sektoral, berorientasi pada eksploitasi dengan mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan sumber daya alam demi pencapaian target pertumbuhan ekonomi (economic oriented), mengutamakan kepentingan pemodal-pemodal besar (capital oriented), hak-hak asasi masyarakat belum diakui dan dilindungi secara utuh, membatasi ruang bagi partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pembuatan kebijakan, tidak mengatur secara tegas mengenai akuntabilitas publik dalam pengelolaan surnber daya alam, dan juga mengabaikan fakta kemajemukan hukum (legal pluralism) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Guna mengakhiri atau setidak-tidaknya mengeliminasi prak-tik-praktik penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang bercorak sentralistik, eksploitatif, sektoral, dan bernuansa represif, dalam rangka mewujudkan tata pengelolaan lingkungan hidup yang baik (good environmental governance) dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka perlu adanya reformasi paradigma politik pembangunan hukum nasional yang semula bercorak sentralisme


47

hukum (legal centralism) ke arah ideologi pluralisme hukum (legal pluralism), sebagai prinsip dasar yang memberi ruang secara pro-porsional bagi pengakuan fakta kemajemukan sistem hukum dalam masyarakat, khususnya dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria.

Jika prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya agraria seperti dimaksud di atas diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam instru-men hukum nasional, maka substansi perundang-undangan yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria se-mestinya mencerminkan karakter seperti berikut:46

1. Orientasi pemanfaatan bukan pada eksploitasi (use-oriented), tetapi untuk kepentingan konservasi (resources-oriented) yang menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya agrarian bagi kepentingan inter-antar generasi;

2. Pengelolaan bercorak komprehensif, holistik dan terintegrasi (komprehensif-integral), karena sumber daya agraria merupakan satu kesatuan ekologi (ecological system) yang menjadi sumber dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia;

3. Mengatur mekanisme koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya agraria;

4. Menganut ideologi pengelolaan sumber daya yang berbasis masyarakat (community-based agrarian resource management);

5. Menyediakan ruang bagi partisipasi publik yang sejati (genuine public participation) dan transparansi pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya agraria;

6. Memberi ruang bagi pengakuan yang hakiki dan perlindungan hak rakyat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria;

46 I Nyoman Nurjaya, 2006, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, Universitas Negeri Malang Press, hal 46


7. Mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan sumber daya agraria secara lebih eksplisit;

8. Mengakui keberadaan tatanan hukum rakyat (folk law) sebagai entitas hukum (legal entity) dalam sistem hukum Indonesia, khususnya tatanan hukum adat yang secara nyata hidup dan didayagunakan dalam wujud kearifan lingkungan (environmental wisdom) masyarakat adat setempat.

BAB IVPENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

49

BAB IVPENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

A. Otonomi Daerah atas Sumber Daya Alam

Otonomi Daerah adalah salah satu mekanisme untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat sehingga ruang partisipasi rakyat demi demokratisasi menjadi terbuka. Dengan dekatnya ‘jarak’.baik.politik.maupun.geografis.antara.rakyat.dengan.pembuat.kebijakan seharusnya, kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah semakin besar. Otonomi dianggap jauh lebih demokratis dibanding sistem yang terpusat, bahkan lebih menjamin adanya pluralitas (tidak menggunakan pendekatan yang seragam seperti pada masa orde baru), karena menghindari dominasi suatu kekuasaan berdasarkan budaya atau agama atau kepercayaan/ideologi tertentu. Dengan otonomi maka daerah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan bidang pengelolaan sumber daya alam, otonomi daerah berarti:47

1. Menyesuaikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan ekosistem setempat;

2. Menghormati kearifan tradisional yang sudah dikembangkan masyarakat didalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari;

3. Tidak berdasarkan batas administratif, tetapi berdasarkan batas ekologi (bio-ecoregion);

47 Yance Arizona, 2008, Op-Cit, hal 135


4. Meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan setempat dan bukan menghancurkan daya dukung ekosistem dengan eksploitasi yang melewati daya dukung;

5. Pelibatan secara aktif masyarakat adat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan (menentukan) dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Agar kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan kekuasaan daerah dapat memenuhi rasa keadilan, kebutuhan dan keadilan masyarakat setempat, maka pelaksanaan otonomi harus memenuhi prasyarat sebagai berikut:48

1. Otonomi bukan hanya menyangkut penyelenggaraan kekuasaan pemerintah atau pun legislatif, tetapi yang lebih penting lagi adalah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pengalihan kekuasaan dari pemerintahan yang selama ini terpusat harus menjadi bagian dari proses demokratisasi yang dicirikan oleh adanya pengembangan kemampuan (capacity) dan sistem pertanggung-jawaban secara politik maupun hukum (tanggung-gugat) secara terbuka oleh para pejabat daerah; serta pengembangan kemampuan dan peluang rakyat setempat dalam melakukan pengawasan;

2. Untuk menjamin adanya demokratisasi dan pertanggung-jawaban pemerintah daerah dan DPRD maka sangatlah penting untuk mengubah sistem pemilihan umum;

3. Pemilihan umum harus dilakukan dengan sistem distrik, sehingga para anggota DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat akan lebih bertanggung-jawab kepada para pemilihnya dan bukan kepada partai seperti yang terjadi saat ini. Selain itu, sistem pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota,

48 Ibid


51

dan Kepala Desa/Lurah) hingga pemerintah yang ada pada unit terkecil harus dilakukan dengan cara pemilihan langsung. Ini akan menghindari munculnya persokongkolan antara partai atau DPRD dengan kepala daerah, bahkan membuka peluang bagi rakyat untuk mempersoalkan atau menggugat kebijakan pemerintah setempat yang merugikan kepentingan rakyat;

4. Otonomi yang paling dasar haruslah ada pada tingkat komunitas masyarakat yang terkecil seperti desa atau sejenis. Di sini rakyatlah yang memutuskan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Rakyat diberi hak dan jaminan hukum untuk ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di desanya, misalnya soal penataan ruang atau kawasan, pemberian ijin investasi, bahkan hak untuk memperoleh prioritas dalam memanfaatkan atau menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam setempat;

5. Agar otonomi terhindar dari sistem negara di dalam negara, maka pengelolaan daerah-daerah otonom harus dilandaskan pada konstitusi nasional maupun pada peraturan perundangan lainnya yang berlaku secara nasional dan universal yaitu peraturan perundangan yang mengatur lingkungan hidup, hak azasi manusia, moneter, kebijakan luar negeri, dan pertahanan;

6. Daerah otonom juga harus menghormati hukum internasional yang telah disepakati oleh banyak negara, misalnya konvensi tentang hak-hak buruh; tentang anak-anak dan perempuan; tentang keanekaragaman hayati; tentang perdagangan bahan beracun berbahaya atau B3 (konvensi Basel); tentang perdagangan satwa (CITES); tentang hak azasi manusia; tentang hak untuk berpindah dan menetap; diskriminasi etnik dan ras, dan sebagainya;


7. Oleh karena itu, otonomi memerlukan adanya masyarakat sipil (civil society) yang terdiri dari berbagai unsur yang ada di dalam masyarakat, yang kuat, solid, selalu berpikir kritis, dan mampu melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan daerah yang berada di tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif;

8. Otonomi haruslah mengubah pandangan dan perilaku penyelenggara kekuasaan di daerah untuk benar-benar menjadi pelayan masyarakat. Artinya pemerintah benar-benar meletakkan kepentingan dan suara masyarakat sebagai pijakan dari semua kebijakan publik yang dibuat.

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa begitu banyak masalah yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkaitan dengan otonomi daerah. Masalah tersebut dapat timbul akibat proses pembangunan daerah yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup. Di era otonomi ini tampak bahwa ada kecenderungan permasalahan pengelolaan sumber daya alam semakin bertambah kompleks, yang seharusnya tidak demikian halnya. Ada sementara dugaan bahwa kemerosotan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan semestinya.

Dengan cara seperti ini maka terjadi kemerosotan kualitas sumber daya alam dan lingkungan di mana-mana, yang diikuti dengan timbulnya bencana alam. Terdapat banyak hal yang menyebabkan aspek lingkungan hidup menjadi kurang diperhatikan dalam proses pembangunan daerah, yang bervariasi dari daerah satu dengan daerah yang lain, dari hal-hal yang bersifat lokal seperti


53

ketersediaan SDM sampai kepada hal-hal yang berskala lebih luas seperti penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan.

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam sudah cukup memadai, namun demikian di dalam pelaksanaanya, termasuk dalam pengawasan, pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini sangat terkait dengan niat baik pemerintah termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya agar prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dapat terselenggara dengan baik. Oleh karena pembangunan pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat, maka aspirasi dari masyarakat perlu didengar dan program-program kegiatan pembangunan betul-betul yang menyentuh kepentingan masyarakat.

B. Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan, di samping perangkat hukum dan perunn-dangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdepen-densi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah mem-bawa konsekuensi bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terinte-grasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksa-naan pembangunan sektor dan daerah.


Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru yaitu dengan digantikannya Undang-Undang Nomor 32 ta-hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan lahirnya Un-dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae-rah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilatarbelakangi adanya berbagai permasala-han yang timbul dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 selama ini. Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dan munculnya raja-raja ke-cil dengan arogansi kekuasaannya karena merasa memiliki basis politik yang kuat (dipilih oleh rakyat secara langsung). Dengan le-mahnya pengawasan dan adanya arogansi kekuasaan, memunculkan berbagai kebijakan yang cenderung melanggar hukum dan melang-gar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).49

Atas dasar fakta tersebut di atas, melalui Undang-Undang No-mor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa urusan pemerintahan pada sektor sumber daya alam, yang semula meru-pakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota “ditarik” dan “diali-hkan” menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Penga-lihan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan pada. sektor. dimaksud. jauh. lebih. bersih,. akuntabel,. efektif-efisien,.dan mampu memberikan jaminan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelan-jutan.

Bagaimana apabila setelah kewenangan terkait dengan pen-gelolaan sumber daya alam tersebut dialihkan menjadi urusan 49 Iskandar, Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam

Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 3, September 2011, FH UNSOED, Purwokerto, hal. 513.


55

provinsi dan pusat, ternyata pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam tidak menjadi lebih baik dan bahkan rakyat se-makin tidak merasakan keadilan dan kesejahteraan dari peman-faatan sumber daya alam tersebut?, sebagaimana amanat Sila ke-5 dari Pancasila, Alinea ke-4 Pembukaan dan Pasal 33 UUD NKRI ta-hun 1945. Apakah lalu kemudian kewenangan tersebut akan dikem-balikan lagi pada Kabupaten/Kota?, atau urusan pemerintahan tersebut tidak perlu didesentralisasikan, dan menjadi urusan pusat melalui skema sentralisasi dan atau dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan?, seperti pada saat berlakunya undang-undang tentang pemerintahan daerah sebelumnya.

Persoalan dampak negatif yang timbul berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, perbuatan me-langgar hukum oleh aparatur (melakukan kolusi, korupsi dan nep-otisme) dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan disebabkan oleh diberikannya kewenangan pada suatu wilayah (Kabupaten/Kota), melainkan tergantung pada bagaimana mentalitas dan kuali-tas para penyelenggara urusan pemerintahan tersebut. Bila mentali-tas dan kualitas para penyelenggaranya tidak baik, semakin besar kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepadanya, maka akan semakin besar pula peluang dan kesempatannya untuk melakukan penyimpangan.50

Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah upaya terpadu un-tuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan

50 Iskandar, et.al., 2012, Potret Hukum, Mentalitas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Suatu Kajian dari Perspektif Konsep Etika Uber Ich Sigmund Freud dan Good Governance, Penerbit Total Media, Jakarta, hal.245


perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada kecend-erungan terjadi penurunan kualitasnya, penyebab utamanya yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestar-ian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan keru-sakan.lingkungan.ternyata.juga.menimbulkan.konflik.sosial.maupun.konflik.lingkungan..Dengan.berbagai.permasalahan.tersebut.diper-lukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan berb-agai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam UUPLH, maka undang-undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup. Dalam penerapan-nya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat pengelolaan sumber daya alam memerlukan koordi-nasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Gas dan Bumi, Undang-Undang No-mor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur.

Mengingat kompleksnya pengelolaan sumber daya alam dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan perencanaan dan


57

pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain. Di dalam.pelaksanaannya.melibatkan.berbagai.fihak,.serta.ketegasan.dalam penaatan hukum lingkungan.

Diharapkan dengan adanya partisipasi barbagai pihak dan pengawasan serta penaatan hukum yang betul-betul dapat ditegak-kan, dapat dijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan di lapangan dan tidak berhenti pada slogan semata. Namun demikian fakta di lapan-gan seringkali bertentangan dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan kajian banyak bukti dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup dari waktu ke waktu, ditunjukkan beberapa fakta di lapangan yang dapat diamati. Hal-hal yang berkaitan dengan pen-gelolaan sumber daya alam di daerah dalam era otonomi daerah antara lain sebagai berikut:51

1. Ego sektoral dan ego kedaerahan. Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimpahkan sebagian kewenangan mengelola sumber daya alam di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan masih sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam, demikian juga ego sektor. Pengelolaan sumber daya alam sering dilaksanakan overlaping antar sektor yang satu dengan sektor yang lain, tumpang tindih perencanaan antar sektor. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan sumber daya alam) terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lain;



2. Pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Walaupun semua orang mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan sangat diperlukan, namun pada kenyataannya PAD masih terlalu rendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan sumber daya alam, diperparah lagi tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan sumber daya alam;

3. Keterbatasan sumber daya manusia. Harus diakui bahwa didalam pengelolaan sumber daya alam selain dana yang memadai juga harus didukung oleh sumber daya yang mumpuni. Sumber daya manusia seringkali masih belum mendukung. Personil yang seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya alam (termasuk aparat pemda) banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya lingkungan hidup;

4. Eksploitasi sumber daya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi. Sumber daya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya tidak demikian; eksploitasi bahan tambang, logging hanya menguntungkan sebagian masyarakat, aspek lingkungan hidup yang seharusnya, kenyataannya banyak diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa tidak terjadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya guna mendukung fungsi kelestarian (ecologi);


59

5. Lemahnya implementasi paraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, cukup banyak, tetapi dalam implementasinya masih lemah. Ada beberapa pihak yang justru tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan baik, bahkan mencari kelemahan dari peraturan perundang-undangan tersebut untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuannya;

6. Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan. Berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan adalah sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun sangat lemah di dalam pemberian sanksi hukum;

7. Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menegah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup;

8. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Penerapan teknologi tidak ramah lingkungan dapat terjadi untuk mengharapkan hasil yang instant, cepat dapat dinikmati. Mungkin dari sisi ekonomi menguntungkan tetapi mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penggunaan pupuk, pestisida, yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Perlu dicatat bahwa sebetulnya di tiap-tiap daerah terdapat kearifan lokal yang sering sudah menggunakan teknologi yang


ramah lingkungan secara turun-temurun. Tentu saja masih banyak masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi di daerah-daerah otonom. yang. hampir. tidak. mungkin. untuk. diidentifikasi. satu. per.satu, yang kesemuanya ini timbul akibat “pembangunan” di daerah yang pada intinya ingin mensejahterakan masyarakat, dengan segala dampak yang ditimbulkan.

C. Pengaturan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

Sebagaimana diamanatkan UUD Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, Daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun urusan pemer-intahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai urusan pemerintahan ma-sing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, Daerah Provinsi dan daerah Ka-bupaten/Kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerin-


61

tah Pusat. Prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu akuntabilitas,.efisiensi,.eksternalitas.dan.strategis.nasional.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Ta-hun. 2014. .Pemerintahan.Daerah,. klasifikasi. urusan. pemerintahan,.sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada Ayat (2), disebut-kan bahwa Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya men-jadi kewenangan Pemerintah Pusat. Ayat (3) Urusan pemerintah-an konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi ke-wenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Ayat (2) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada ayat (3) bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkai-tan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa Urusan Pemerintah-an Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); Ayat (3) menyebutkan bahwa Uru-


san Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a) kelautan dan perikanan; b) pariwisata; c) perta-nian; ). kehutanan; e) energi dan sumber daya mineral; f) perdagan-gan; g) perindustrian; dan h) transmigrasi.

Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa pembagian uru-san pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Dae-rah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam.Pasal.9.ayat.(3).didasarkan.pada.prinsip.akuntabilitas,.efisien-si, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Pada Ayat (3) dinyatakan bahwa berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenan-gan Daerah Provinsi adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota; b) Urusan Pemerintahan yang peng-gunanya lintas Daerah Kabupaten/Kota; c). Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya.lebih.efisien.apabila.dilakukan.oleh.Daerah.Provinsi..

Pada Ayat (4) menyatakan bahwa Berdasarkan prinsip seb-agaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah: a) Uru-san Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota; b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau d. Urusan Pemerin-tahan.yang.penggunaan. sumber.dayanya. lebih. efisien. apabila. di-lakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Ayat (2) bahwa Urusan Pemerintahan bidang kehutanan se-


63

bagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelo-laan taman hutan raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pada ayat (5) dinyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana di-maksud pada ayat (1). Ayat (6) bahwa Penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulau-an. Batas wilayah 4 (empat) mil dalam ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah Provinsi.

Pasal 15 ayat (1) bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Ayat (2) bahwa Uru-san pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran undang-undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susu-nan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan criteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Ayat (3) bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden. Sedangkan ayat (4) mengatur bahwa Peruba-han terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat ter-hadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ayat (5) menyatakan bahwa perubahan sebagaimana


dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentan-gan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren seb-agaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a). menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b). melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pada ayat (5) bah-wa penetapan norma, standar, prosedur, dan criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

Pengaturan dalam Pasal 17 ayat (4) disebutkan bahwa apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, stan-dar, prosedur, dan kriteria, Penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa Urusan pemer-intahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dis-elenggarakan: a) sendiri oleh Daerah Provinsi; b) dengan cara menu-gasi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c) dengan cara menugasi Desa. Ayat (2) bahwa penugasan oleh Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetap-kan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksa-


65

naan urusan pemerintahan konkuren akan diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 21).

Terkait dengan kewenangan Daerah Provinsi di laut diatur dalam Pasal 27. Pada ayat (1) disebutkan bahwa Daerah Provinsi di-beri kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Ayat (2) Kewenangan Daerah Provinsi untuk men-gelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b) pengaturan admi-nistratif; c) pengaturan tata ruang; d) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e) ikut serta dalam mempertahankan ke-daulatan negara. Ayat (3) menyebutkan bahwa kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana di-maksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Kebijakan ini sudah menunjukkan good will negara memberi-kan daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kesejahteraan rakyat.52

D. Implikasi Alih Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam53

Secara normatif, pengaturan urusan pemerintahan dimaksud sepertinya sederhana, karena hanya sekedar pengalihan kewenangan dalam pengurusan dan pengelolaannya. Namun, bila dikaji dengan cermat, alih kewenangan beberapa urusan pemerintahan pada 52 Rodiyah, 2015, Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Prespektif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Berbasis Pada Efektifitas Pemerintahan yang Mensejahterakan, Prosiding Makalah Seminar Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia, Undip Semarang, hal 115

53 Iskandar, Implikasi Alih Kewenangan dalam Pengelolaan sumber Daya Alam Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dalam http://suttaniskandaralam.blogspot.com/2015/07/pengelolaan-sumber daya-alam.html, Diakses tanggal 9 Oktober 2019, Pukul 09.15 WIB


berbagai sektor dapat dipastikan akan berimplikasi secara politik (kebijakan sentralisasi dan desentralisasi), secara yuridis (terkait dengan hak dan kewajiban, tanggungjawab dan tanggung gugat). Oleh karena itu, pada tataran implementasi undang-undang ini, kiranya perlu hati-hati dan cermat, jangan sampai tujuan untuk mendorong peningkatan efektivitas pemerintahan dalam rangka memantapkan pem bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang tersedia, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.

1. Implikasi terhadap struktur kelembagaan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam. Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, terutama pada sektor Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), implikasi tersebut bukan hanya berkait dengan kewenangan (siapa melakukan apa), tapi juga berimplikasi pada struktur organisasi/kelembagaan, personil, pendanaan, sarana dan prasarana, dokumen serta berbagai kebijakan dan keputusan terkait dengan penyelenggaraan yang telah dilakukan selama ini.

Berkenaan dengan hal ini, Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini


67

diundangkan. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404 di atas, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.

2. Implikasi terhadap stakeholders dan pemangku kepentingan

a. Potensi.konflik.antara.Pemerintah.Kabupaten/Kota.dengan.Pemerintah Provinsi/Pusat

Ditarik atau dialihkannya kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sektor sumber daya alam dari Kabupaten/Kota menjadi urusan provinsi/pusat, walaupun merupakan urusan pemerintahan konkuren yang sifatnya.pilihan,.dapat.menjadi.potensi.timbulnya.konflik.atau paling tidak dapat terjadi disharmoni hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi/pusat. Apalagi bila Kabupaten/Kota tersebut memiliki banyak potensi sumber daya alam, dan skema bagi hasil dirasakan tidak cukup memadai, maka akan menjadi pemicu timbulnya konflik.yang.semakin.besar...Kondisi.seperti.ini.yang.pernah.terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Apabila tidak hati-hati dan cermat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang secara kewilayahan berada pada wilayah Kabupaten/Kota, tidak memperhatikan asas keadilan dan pemerataan, maka


dikhawatirkan akan timbul sentimen kedaerahan yang berlebihan.dan.terjadi.konflik.kepentingan,.yang.tentunya.akan berdampak tidak baik bagi upaya pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

b. Potensi. konflik. antara.. masyarakat. dan.. pelaku. usaha.dengan Pemerintah Provinsi/Pusat

Pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam ini juga dapat memicu.konflik.antara.masyarakat.dan.pelaku.usaha.dengan.pemerintah Provinsi/Pusat. Hal ini antara lain disebabkan: bagi masyarakat, akan semakin jauhnya rentang akses informasi dan pemberian perlindungan atas pemenuhan hak-hak masyarakat terutama masyarakat yang berada di sekitar usaha, manakala berhadapan dengan suatu persoalan. Sedangkan terhadap pelaku usaha, dengan semakin jauhnya rentang kendali, semakin besar peluang para pelaku usaha untuk melakukan penyimpangan, apalagi dalam pelaksanaanya nanti instrumen dan sistem pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik. Potensi konflik.antara.pelaku.usaha.dengan.pemerintah.provinsi/pusat dapat juga terjadi, terkait dengan masa transisi dalam alih kewenangan tersebut.

c. Implikasi terhadap peraturan sektoral dan berbagai produk hukum daerah

1) Peraturan Perundang-undangan Sektoral

Berkenaan dengan alih kewenangan ini, kiranya terhadap berbagai ketentuan peraturan perundangan-undangan sektoral, perlu dilakukan penyesuaian dan penyelarasan. Undang-undang yang bersifat sektoral


69

seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pertambangan, UU Pengelolaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil, UU Perikanan, dan undang-undang sektoral terkait lainnya terutama yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada bupati/walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya, termasuk peraturan pelaksanaanya. Penyesuaian dan penyelarasan undang-undang sektoral ini dapat saja diperdebatkan, mana yang harus menyesuaikan, apakah UU sektoral atau UU Pemda, mana yang spesialis dan mana yang generalis. Terlebih lagi untuk melakukan perbaikan/penyesuaian agar tidak bertentangan antar undang-undang tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah, dan butuh waktu yang panjang.

2) Keputusan (perizinan)

Dengan telah dialihkannya kewenangan bupati/walikota dalam hal pengelolaan sumber daya alam, khususnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka bupati/walikota tidak berwenang lagi untuk menerbitkan keputusan kepala daerah terkait dengan penetapan perizinan pengelolaan sumber daya alam dimaksud. Sedangkan terhadap keputusan perizinan yang telah dikeluarkan, berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang baik (asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kebijakan yang memberatkan tidak boleh berlaku surut) seharusnya masih dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang diberikan. Namun yang menjadi persoalan manakala masa izin masih berlaku cukup lama, apakah pejabat pemberi izin masih mau melakukan pengawasan atas keputusan izin


yang telah dikeluarkan. Karena berdasarkan asas hukum administrasi (contrarius actus), pejabat pemberi izin merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas keputusan izin yang dikeluarkan, padahal kewenangan atas urusan pemerintahan dimaksud telah dicabut/dialihkan. Hal ini yang kiranya perlu dikoordinasikan antara pemerintah provinsi/pusat dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VPENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN....

71

BAB VPENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan atau sustainable development sebenarnya bukanlah suatu konsep yang baru di tingkat global maupun nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik, karena masih banyak menimbulkan kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan serta mempunyai banyak hambatan pada tataran implementasi atau pelaksanaan.

Sebagai sebuah konsep, pembangunan berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya konsep tersebut sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (UN Conference on the Human Environment) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan, dalam Konk-ferensi ini menyepakati rencana aksi (Action Plan) yang terdiri atas 106 rekomendasi dan dekalrasi mengenai 26 prinsip-prinsip ling-kungan manusia dan juga menyepakati pembentukan badan PBB bidang lingkungan hidup (united Nation Environment Programme (UNEP).54 menurut Siti Sundari Rangkuti Konferensi Stocholm telah membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pem-bangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (eco-development).55

54 Syaiful Bahri Ruray, 2012, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Seri Desertasi), Alumni Bandung, hal 89

55 Siti Sundari Rangkuti, 2000, Op-Cit, hal 27


Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki keru-sakan lingkungan yang terjadi, bertepatan dengan di umumkannya “Strategi Pembangunan Internasional” bagi “Dasawarsa Pembangu-nan Dunia ke–2” (The Second UN Development Decade) yang dimu-lai pada tanggal 1 Juni 1970. Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta Internasional guna menanggulangi “proses pemerosotan kualitas lingkungan hidup” agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia, secara khusus resolusi Sidang Umum PBB No. 2657 (XXV) Tahun 1970 menugaskan kepada Pani-tia Persiapan untuk mencurahkan perhatian kepada usaha “melind-ungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara yang sedang berkembang” dengan menyesuaikan dan memperpadukan secara serasi kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup den-gan rencana Pembangunan Nasional. Amanat inilah yang kemudian dikembangkan dan menjadi hasil dari Konferensi Stocholm yang dapat dianggap sebagai dasar-dasar atau cikal bakal konsep Pem-bangunan Berkelanjutan.56

Pengaruh Konferensi Stocholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan perha-tian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-un-dangan nasional di bidang lingkungan hidup, termasuk di Indonesia. Semua keputusan Konferensi tersebut diatas, disahkan oleh resolusi SU PBB No. 2997 (XXVII) tertanggal 15 Desember 1972. Pentingnya Deklarasi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia bagi negara-neg-ara yang terlibat dalam konferensi ini dapat dilihat dari penilaian negara peserta yang mengatakan bahwa deklarasi dianggap sebagai “a first step in developing international environment law”.

56 Ibid, hal 32


73

Bagi Indonesia konsep saat itu sebenarnya merupakan suatu konsep yang relatif baru. Menurut Emil Salim, inti pokok dari pem-bangunan yang lama tidak mempertimbangkan lingkungan, dan me-mandang kerusakan lingkungan sebagai biaya yang harus dibayar. Walaupun demikian konsep ini sebenarnya sudah dibahas menda-hului Konferensi Stockholm dalam Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional di Bandung tang-gal 15-18 Mei 1972 sedangkan Konferensi Stockholm berlangsung tanggal 15-18 Juni 1972. Sedangkan Menurut Daud Silalahi dalam Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangu-nan Nasional 1972 di UNPAD yang bekerjasama dengan BAPPENAS telah mengawali konsep pembangunan yang berwawasan lingkun-gan (eco-development). Menurut pendapatnya pertemuan ini memba-wa pengaruh pada pengaturan hukum lingkungan dan pada konsep pembangunan dengan masuknya pertimbangan lingkungan dalam setiap keputusan rencana pembangunan. Seminar Lingkungan Hid-up dan Pembangunan Nasional (1972) dengan tema “hanya dalam lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, dan hanya dengan lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal”. Otto Sumarwoto menilai seminar tersebut sebagai suatu tonggak sejarah tentang permasalahan lingkungan hidup di Indo-nesia. Karena itu perbincangan tentang pembangunan tentang Pem-bangunan Berkelanjutan sudah dibahas di Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa, namun hingga sekarang masih menjadi masalah yang belum dapat diwujudkan secara baik. 57

Dalam kurun waktu tersebut bangsa Indonesia telah berusaha untuk menjadikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai pembangu-nan yang berkelanjutan bahkan ditambah dengan berwawasan ling-kungan, namun prakteknya menunjukkan lain. Dalam gambaran ten-tang kondisi umum mengenai pengelolaan Sumber daya alam dan 57 Ibid, hal 60


lingkungan hidup, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menyebutkan bahwa Konsep Pembangunan Berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijakan, namun dalam pengalaman prak-tek selama ini, justru terjadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali. Karena itu pembangunan berkelanjutan adalah se-buah harapan yang harus diwujudkan dan dalam upaya mewujud-kannya itu peranan hukum menjadi sangat relevan.

B. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup.

Istilah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang kita pergunakan disini merupakan terjemahan dari “sustainable development” yang sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat. Istilah Pembangunan Berkelanjutan secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. IV /MPR/1999 tentang GBHN, sedangkan istilah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu juga dikenal ada istilah lingkungan dan pembangunan, sedang sebelumnya lebih popular digunakan istilah embangunan yang berwawasan lingkungan sebagai terjemahan dari Eco-develop-ment. Sejak tahun 1980-an agenda politik lingkungan hidup mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Pertama kali istilah ini muncul dalam World Conservation Strategy dari the In-ternational Union for the Conservation of Nature, lalu dipakai oleh Les-ter R. Brown dalam bukunya Building a Suistainable Society (1981). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat popular melalui lapo-ran Bruntland, Our Common Future (1987). Tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik, yang akhirnya pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Bumi di Rio de Jainero, Brazil, paradigma Pembangunan


75

Berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangu-nan untuk semua negara di dunia.

Perkembangan kebijakan lingkungan hidup, menurut Koesna-di Hardjasoemantri58, didorong oleh hasil kerja World Commission on Environment and Development, disingkat WCED. WCED dibentuk PBB memenuhi keputusan Sidang Umum PBB Desember 1983 No. 38/161 dan dipimpin oleh Nyonya Gro Harlem Bruntland (Norwegia) dan dr. Mansour Khalid (Sudan), salah satu anggotanya dari Indone-sia adalah Prof. Dr. Emil Salim. Salah satu tugas WCED adalah men-gajukan strategi jangka panjang pengembangan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2000 dan sesudahnya.

WCED telah memberikan laporannya pada tahun 2000 yang diberi judul “Our Common Future” yang memuat banyak rekomendasi khusus untuk perubahan institusional dan perubahan hukum. Sedan-gkan Soerjani menambahkan bahwa panitia ini menghasilkan lapo-ran yang berjudul “Our Common Future” pada tahun 1987. Buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan judul “Hari Depan Kita Bersama” tahun 1988. Salah satu tonggak penting yang di pan-cangkan oleh panitia ini adalah agar pemahaman tentang perlunya wawasan lingkungan dalam pembangunan di praktekkan di semua sektor dan terkenal dengan istilah “Sustainable Development”. 59

Berdasarkan laporan WCED “Our Common Future” ditemui se-buah rumusan tentang “Sustainable Development” sebagai berikut: “Suistainable Development is defined as development that meet the needs of the present without comprosing the ability of future genera-tions to meet their own needs”. Ada beberapa penekanan yang kita temukan dalam terjemahan rumusan ini. Dalam terjemahan Lapo-ran Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan disebutkan

58 Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada Univerity Press, hal 10-11

59 Ibid


“Umat memiliki kemampuan untuk menjadikan pembangunan ini berkesinambungan (sustainable) untuk memastikan bahwa pemban-gunan ini dapat memenuhi kebutuhanya” .

Selanjutnya dalam laporan Komisi Dunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan tentang “Hari Depan Kita Bersama” (1988) dikemukakan beberapa penegasan lebih lanjut tentang pemban-gunan berkelanjutan ini. Dikatakan konsep pembangunan yang berkesinabungan memang mengimplikasikan batas bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat teknologi dan organisasi sosial sekarang ini mengenai sumber daya lingkun-gan serta oleh kemampuan biosfer menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia, akan tetapi teknologi untuk memberi jalan bagi era baru pertumbuhan ekonomi. Kemudian ditambahkan pula bah-wa pembangunan global yang berkesinambungan juga mensyarat-kan mereka yang hidup lebih mewah untuk mengambil gaya hidup dalam batas-batas kemampuan ekologi planet ini dalam hal peng-gunaan energi, misalnya. Lebih lanjut penduduk yang bertambah cepat dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya dan penyela-matan naiknya taraf hidup, jadi pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dikejar bila besarnya populasi penduduk dan pertum-buhan selaras dengan potensi produktif yang terus berubah dari ekosistem. Akhirnya pembangunan yang berkelanjutan bukanlah suatu tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi lebih berupa suatu proses dengan pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan yang kon-sisten dengan kebutuhan hari depan dan kebutuhan masa kini. Kami menyadari bahwa proses itu tidak mudah. Pilihan-pilihan yang me-nyakitkan harus dibuat. Jadi dalam analisis akhirnya, pembangunan yang berkelanjutan pasti bersandar pada kemauan politik.


77

Dalam menanggapi rumusan Pembangunan Berkelanjutan, Emil Salim dalam terjemahan laporan ke dalam bahasa Indone-sia mengemukakan bahwa rumusan pembangunan berkelanjutan memuat dua konsep pokok yakni, pertama, konsep “kebutuhan”, khususnya kebutuhan pokok kaum miskin sedunia, terhadap siapa prioritas utama perlu diberikan; dan kedua, gagasan keterbatasan yang bersumber pada keadaan teknologi dan organisasi sosial yang dikenakan terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi ke-butuhan masa kini dan masa depan. Dengan demikian keprihatinan kemiskinan dan ikhtiar menanggapi keterbatasan akibat keadaan teknologi dan organisasi sosial menjadi latar belakang pembahasan masalah-masalah lingkungan dan pembangunan. Selain hal itu dike-mukakan ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasa-ri konsep pembangunan berkelanjutan ini, yaitu:60

Pertama, proses pembangunan itu mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus di topang oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut.

Kedua, sumber daya alam terutama udara, air dan tanah me-miliki ambang batas, sehingga penggunaannya akan menurunkan kualitas dan kuantitasnya. Penurunan itu berarti berkurangnya ke-mampuan sumber daya alam tersebut untuk menopang pembangu-nan secara berkelanjutan, sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber daya alam dengan sumber daya manusia.

Ketiga, kualitas lingkungan berkolerasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin posistif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas.fisik,.pada.harapan.usia.hidup,.pada.turunnya.tingkat.kema-tian dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan, akan memberi pengaruh positif terhadap kualitas hidup.



Keempat, pembangunan berkelanjutan menumbuhkan soli-daritas transgenerasi, dimana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk mening-katkan kesejahteraannya.

Pandangan yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Ignas Kleden yang antara lain menyatakan bahwa ada dua hal yang diper-taruhkan disini, yaitu daya dukung sumber-sumber daya tersebut, dan solidaritas transgenerasi; maksudnya adalah bagaimana kita mengekang diri untuk tidak merusak sumber-sumber daya yang ada, agar dapat bersikap adil terhadap masa depan umat manusia. Kega-galan kita untuk memelihara daya dukung sumber-sumber daya itu akan menyebabkan kita berdosa karena telah melakukan sesuatu (sin of commission) sementara kegagalan untuk mewujudkan solidar-itas transgenerasi itu akan menyebabkan kita berdosa karena telah melalaikan sesuatu.

Sebagai sebuah konsep, pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari berbagai interpretasi. Moeljarto Tjokrowinoto misalnya menyebutkan ada interpretasi yang lahir dari pemikiran kaum envi-ronmentalist dan ada pula interpretasi yang datang dari para pakar lembaga-lembaga donor. Kedua interpretasi pembangunan berkelan-jutan tadi mempunyai implikasi administratif tertentu. Menurut Moeljarto munculnya konsep pembangunan berkelanjutan didorong oleh kenyataan tingginya mortality rate proyek-proyek pembangunan di negara berkembang. Alokasi input yang berkesinambungan tidak menjadikan proyek pembangunan tadi berkembang dengan kekua-tan tersendiri. Dikatakan pula bahwa sustainable development atau pembangunan berkelanjutan ini mungkin diwujudkan melalui keter-kaitan (interlinkages) yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomis dan kultur. Dikatakan juga bahwa sustainable development bukanlah


79

suatu situasi harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu proses perubahan dimana eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat ini dan di masa mendatang.

Pandangan lain diungkapkan Sonny Keraf. Dikemukakannya bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kritik pembangunan di satu pihak tetapi di pihak lain adalah suatu teori normatif yang menyodorkan praksis pembangunan yang baru seb-agai jalan keluar dari kegagalan developmentalisme selama ini.61

Sedangkan menurut Mas Achmad Santoso istilah sustainable development mengandung berbagai penafsiran yang berbeda-beda karena terminologi pembangunan berkelanjutan sangat terbuka un-tuk ditafsirkan dengan berbagai pengertian dan berbagai kajian. 62

Di samping konsep sustainable development yang berasal dari WCED, muncul pula batasan tentang pembangunan yang didukung oleh Bank Dunia, World Conservation Society (IUCN) serta IUCN ber-sama UNEP dan WWF yang antara lain menekankan pada perbaikan sosial ekonomi, pelestarian sumber daya alam dan perhatian pada daya dukung sumber daya alam serta keanekaragamannya dalam jangka panjang. Konsep ini dirumuskan dalam apa yang dinamakan “ Carrying for the Earth: The Strategy for Sustainable Living” menggan-tikan World Conservation Strategy (WCS). Dalam rumusan Carrying for the Earth disingkat CE (1991) perumusan tentang sustainable devel-opment digariskan sebagai berikut: 63

“improving the quality of human life while living within the carrying capacity of supporting ecosystem. A sustainable economy is the product of sustainable development. It maintains natural

61 Sony Keraf, 2014, Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan, Pernerbit Kanisius Yogyakarta, hal 124

62 Sigit Sapto Nugroho, 2012, Op-Cit, hal 4163 Siti Sundari Rangkuti, 2000, Op-Cit, hal 41


resources base, it can continue to develop by adopting and through improvement in knowledge, organization, technical efficiency and wisdom”.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengakui tentang pentingnya peranan hukum untuk menopang terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, pertama kali dalam evolusi konsep pembangunan berkelanjutan telah dilakukan upaya untuk menggariskan kerangka hukum yang komprehensif guna menetapkan pembangunan berkelanjutan. Dalam mengemukakan pentingnya mekanisme hukum dalam tingkat nasional, regional dan global dalam menetapkan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. CE menyatakan bahwa hukum lingkungan, dalam pengertiannya yang luas, adalah sarana esensial bagi mencapai keberlanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan dikembangkan lebih jauh dalam KTT Bumi yang diselenggarakan di Rio de Jenairo pada tanggal 3-14 Juni 1992, konferensi ini merupakan momentum global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan membentuk kemitraan dunia untuk mencapai kehidupan dan kualitas dunia, yang lebih baik. Konferensi ini menghasilkan banyak keputusan penting antara lain “The Rio Declaration on Environment and Development” dan agenda 21. Prinsip pertama dari Rio Declaration menyatakan bahwa:” human beings are as the center of the concern for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature (manusia merupakan perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak untuk mendapatkan suatu kehidupan yang baik dan produktif yang harmonis dengan alam). Selanjutnya berdasarkan Agenda 21, pada tahun 1992 telah diselenggarakan Sidang Umum PBB dan The Economic and Social Council (ECOSOC) yang membentuk


81

Commision on Sustainable Development (CSD) yang beranggota 53 negara yang dipilih oleh ECOSOC dengan memperhatikan kelayakan distribusi.geografis..Sekretariat.CSD.berkedudukan.di.New.York.dan.pertemuan-pertemuan diselenggarakan di New York dan Genewa. 64

CSD bertujuan untuk : “ ensure the effective follow-up of UNCED, as well as to enhance international cooperation and rationalize the intergovermental decision making capacity for the integration of environment and development issues and to examine the progress of the implementation of agenda 21 at the national, regional and international levels, fully guided by the principles of the Conference, in other to achive sustainable development. Dengan demikian sudah ada suatu badan dunia yan menangani pengembangan pembangunan berkelanjutan yang meliputi tatanan nasional, regional dan global. 65

Pertemuan terakhir yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan ini adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan (2002) sebagai kelanjutan dari KTT Rio de Jenairo. Dalam KTT ini lebih ditegaskan lagi mengenai perubahan paradigma pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan tidak saja harus dilihat sebagai pembangunan ekonomi semata, akan tetapi harus memperhatikan dimensi sosial yaitu tentang manusianya sendiri dan alam ciptaan Tuhan yang dianugrahkan kepada manusia. Melalui pendekatan tersebut maka pembangunan berkelanjutan (sustainable development) mempunyai dasar dan landasan yang lebih kokoh untuk diterapkan, hanya saja konsep tersebut masih harus di sosialisasikan secara lebih luas.

Sebagai tindak lanjut dari seminar pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional (1972) untuk tingkat nasional dan UN Conference on the Human and Environment (1972) untuk tingkat global pemerintah tidak hanya memasukkan aspek lingkungan 64 Ibid, hal 4665 Ibid


hidup dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tetapi juga membentuk institusi atau lembaga yang membidangi lingkungan hidup, sejak tahun 1973 aspek lingkungan hidup masuk dalam GBHN. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup dimasukkan ke Repelita II dan berlangsung terus dalam GBHN 1978 dengan penjabarannya dalam Repelita III. Pada tahun 1978 dibentuk Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) yang kemudian pada tahun 1982 diubah menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) yang kemudian pada 1992 dirubah menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH) sampai sekarang. Kelembagaan ini mempunyai peranan penting dalam memberi landasan aspek lingkungan bagi pelaksanaan pembangunan di negara kita.

Pada tahun 1982 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 (LN 1982 No. 12) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup (UULH) secara terpadu dengan mengamanatkan keharusan untuk mengkaitkan pelaksanaan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui apa yang dinamakan “pembangunan berwawasan lingkungan” Undang-Undang ini mempunyai arti penting tersendiri, menurut Siti Sundari Rangkuti UULH ini mengadung berbagai konsepsi dari pemikiran inovatif dibidang hukum lingkungan baik nasional maupun internasional yang mempunyai implikasi terhadap pembinaan hukum lingkungan Indonesia, sehingga perlu dikajinya perundang-undangan lingkungan modern sebagai satu sistem keterpaduan.66

Dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang ini disebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah “terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang”. Mengenai pengertian pembangunan bewawasan lingkungan dirumuskan 66 Ibid, hal 66


83

dalam Pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa “pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup”. Penjelasan UULH (TLN.3215) dinyatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya alam untuk menopang pembangunan secara berkesinambungan. Ketentuan tersebut selain menggunakan istilah “pembangunan berwawasan lingkungan” juga menggunakan istilah “pembangunan berkesinabungan” istilah yang disebutkan terakhir dapat juga dijadikan acuan istilah sustainable development karena kata “berkesinabungan” dan “berkelanjutan “ dalam bahasa Indonesia mempunyai makna yang sama.

Hal lain yang ditegaskan kembali dalam Pasal 3 tentang asas pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “pengelolaan lingkungan hidup berazaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Sedangkan penjelasannya menyatakan bahwa pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, UULH ini mengandung pengertian bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan hanyalah satu bagian dari pembangunan yang berkesinambungan (lihat Pasal 1 angka 13) atau sebagai penunjang dari pembangunan yang berkesinambungan (lihat Pasal 3).


Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 (LN 1997: 68) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH). Dalam UUPLH ini tidak lagi diadakan pembedaan antara pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pembangunan yang berkesinambungan seperti dikemukakan di atas akan tetapi UUPLH ini menggunakan istilah baru lagi yaitu “Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup”.

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 antara lain menjelaskan tentang mengapa kita harus melaksanakan ‘Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup” seperti pada pertimbangan huruf b, bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Penegasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pengelolaan SDA sebagai suatu asset mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pertimbangan berikutnya (huruf c) ditegaskan bawa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam pertimbangan ini pengelolaan lingkungan hidup dianggap sebagai penunjang terhadap pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.


85

Dalam UUPLH ini diperkenalkan suatu rumusan tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (Pasal 1 butir 3). Disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Selanjutnya dalam UUPLH ini dibedakan antara “asas keberlanjutan” sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dan “pembangunan berwawasan lingkungan hidup” sebagai suatu sistem pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 yang menyatakan: “pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengenai “Asas Berkelanjutan” penjelasan UUPLH (TLN 3699) menyatakan “Asas Berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuannya dalam meningkatkan pembangunan.” Hal ini kemudian ditegaskan dalam UUD 1945 amandmen ke-4 (2002) yang menambahkan ayat (4) dan (5) terhadap Pasal 33 yang sebelumnya tidak pernah mengalami perubahan yang menyebutkan:


1. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional;

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sejalan dengan pembahasan tersebut juga diadakan perubahan terhadap judul Bab XIV Undang-Undang Dasar yang melengkapi pasal tersebut dan judul semula “Kesejahteraan Sosial” menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Dalam konteks ini tampak ada penonjolan dimensi ekonomi dalam penguasaan sumber daya alam, yang perlu mendapat perhatian adalah aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan bukan hanya berada dalam dimensi ekonomi belaka tetapi juga dalam dimensi kehidupan menusia termasuk dimensi sosial budaya, kesejahteraan sosial pada dasarnya juga harus menonjolkan aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan demikian konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada umumnya dan sistem hukum lingkungan pada khususnya. Walaupun penjabarannya dalam pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam masih belum begitu tampak secara jelas.

Pengaturan tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah dilakukan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. Selain Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan ketentuan dasar, ada seperangkat Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 5 atahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 atahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang


87

Kehutanan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batu bara, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, berikut seperangkat ketentuan pelaksanaannya, selain hal itu juga peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang telah kita sebutkan di atas dan seperangkat ketetapan MPR yang mengatur tentang hal ini seperti TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah dirubah dalam Tahun 2002 berbunyi selengkapnya :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi negara;

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Pengelolaan sumber daya alam adalah seperti apa yang disebutkan dalam ayat (3) yaitu melingkupi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Ketentuan ini


kemudian diperluas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan menambah unsur ruang angkasa sehingga meliputi “ Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan penegasan tentang dua hal yaitu:

1. Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga negara mempunyai “Hak Menguasai”. Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia;

2. Membebaskan di satu sisi serta memberikan kewajiban di sisi lain kepada negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Secara singkat pasal ini memberikan hak kepada negara untuk mengatur dan menggunakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan suatu kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, bilamana hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain adalah merupakan hak bagi rakyat Indonesia untuk mendapat kemakmuran melalui pengelolaan sumber daya alam.

Pertanyaan yang muncul adalah rakyat Indonesia yang mana yang paling berhak untuk mendapatkan kemakmuran dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia? Pada dasarnya seluruh rakyat Indonesia yang berdiam di seluruh wilayah Negara Kesatuan


89

Indonesia pada tingkat atau lapisan manapun mempunyai hak yang sama untuk menikmati kemakmuran tersebut, namun kalau kita membicarakan siapa yang lebih diutamakan tentu saja masyarakat yang berada disekitar sumber daya alam itu berada harus lebih diutamakan dari mereka yang bertempat tinggal jauh dari sumber daya alam yang dimaksud.

Hal ini ditegaskan antara lain dalam Pasal 3 ayat (1) Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tetang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa keseluruhannya. Dalam pasal ini disebutkan lebih dahulu masyarakat daerah dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Mengisyaratkan kepada kita bahwa masyarakat setempat harus diberikan prioritas haknya untuk menikmati kemakmuran dalam pemanfaatan sumber daya alam ketimbang orang-orang yang jauh bertempat dari sumber daya alam dimaksud. Hak ini telah diberi penekanan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai reaksi dari apa yang selama ini dikenal hegemoni pusat. Orang-orang yang ada di pusat lebih banyak menikmati kemakmuran dari pada masyarakat daerah atau masyarakat setempat. Selain itu kemakmuran dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam bukan hanya sekedar menjadi hak dari generasi masa kini saja. Anak cucu kita sebagai generasi mendatang juga mempunyai hak yang sama untuk menikmati kemakmuran dari pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Karena itu kemakmuran yang ingin diwujudkan menurut Undang-Undang Dasar adalah bersifat transgeneration dan oleh karenanya hak untuk mendapat kemakmuran harus berkesinambungan atau berkelanjutan (sustainable). Karena hal ini sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan .


Selanjutnya UU lain yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dalam Lampiran UU tersebut Bab II Kondisi Umum arah kebijakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup disebutkan:

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari satu generasi ke generasi lain;

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan;

3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan Undang-Undang;

4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaanya diatur dengan Undang-Undang;

5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan, keterbatasan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.


91

Lima prinsip ini kemudian dijabarkan lebih jauh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam gambaran umum mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditegaskan bahwa peran pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan karena sumber daya alam sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, restribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah pendayagunaan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dimaksud untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.

Ditegaskan lebih jauh dalam UU ini, dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya:

1. Mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya;

2. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan;

3. Mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap;

4. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat global;


5. Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

6. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu, dan

7. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Bilamana kita teliti pengarusutamaan tentang rencana pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tersebut khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup – menggambarkan telah dimasukkannya perkembangan pemikiran di bidang lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga cukup beralasan bahwa di Indonesia, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup telah dilaksanakan walaupun mungkin baru sebatas dalam aturan hukum.

Selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah Tap MPR/IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 3 ketetapan ini menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, lautan dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kemudian dalam Pasal 4 ditentukan bahwa pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman.dalam.unifikasi.hukum;.


93

4. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;

5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;

6. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, peruntukan, penggunaan, pemanfatan dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;

7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

8. Melaksanakan fungsional, kelestarian, dan fungsi ekologi sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar pembangunan antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;

10. Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;

11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat) masyarakat dan individu;

12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan, ditingkat nasional, daerah propinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alasan dan pengelolaan sumber daya agraris/sumber daya alam.

Prinsip-prinsip ini memberikan landasan formal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.


Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) ketetapan ini menentukan bahwa arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah:

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sosialisasi kebijakan antar sektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 ketetapan ini;

2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya.alam.melalui.identifikasi.dan.inventarisasi.kualitas.dan.kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan;

3. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional;

4. Memeperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut;

5. ..Menyelesaikan.konflik-konflik.pemanfaatan.sumber.daya.alam.yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik. dimasa. mendatang. guna. menjamin. terlaksananya.penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai mana dimaksud Pasal 14 ketetapan ini;

6. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan;

7. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.


95

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia secara umum sudah mempunyai landasan formal yang cukup kuat dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berbasis pembangunan berkelanjutan. Namun apakah dalam realitanya memang sudah seperti apa yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud? Dalam gambaran tentang kondisi umum mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 menentukan: konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijakan, namun dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat perusakan lingkungan yang mengganggu pelestarian alam; ungkapan ini menunjukkan adanya pengakuan dari lembaga negara di Indonesia tentang masih belum terlaksananya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Konsideran Tap IX/MPR/2001 menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya agraria/ sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta. menimbulkan. berbagai. konflik.. Kemudian. disebutkan. pula.bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria atau sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan.

Persoalan ini tidak hanya dihadapi di Indonesia akan tetapi juga berlaku secara global dan proses globalisasi itu sendirilah sebenarnya yang memperlemah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, seperti yang dikatakan oleh Martin Khor bahwa proses globalisasi telah semakin mendapat kekuatan, dan proses tersebut telah dan akan semakin menenggelamkan agenda pembangunan


berkelanjutan. Dalam tulisannya, Sonny Keraf67 menyebutkan ada dua penyebab kegagalan penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Menurut pendapatnya salah satu sebab dari kegagalan mengimplementasikan paradigma tersebut adalah, paradigma tersebut kurang dipahami sebagai prinsip-prinsip kerja yang menentukan dan menjiwai seluruh proses pembangunan. Paradigma ini tidak dipahami sebagai bentuk prinsip pokok politik pembangunan itu sendiri. Pada akhir cita-cita yang dituju dan ingin diwujudkan dibalik paradigma tersebut tidak tercapai. Karena, prinsip politik pembangunan yang seharusnya menuntut pemerintah dan semua pihak lainnya dalam rencana dan implementasi pembangunan tidak dipatuhi dengan kata lain, paradigma pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan dengan itu, paradigma pembangunan berkelanjutan bukti sebuah konsep tentang pembangunan lingkungan hidup.

Paradigma pembangunan berkelanjutan juga bukan hanya tentang pembangunan ekonomi. Ini sebuah etika politik pembangunan mengenai pembangunan secara keseluruhan dan bagaimana pembangunan itu seharusnya dijalankan. Dalam arti ini, selama paradigma pembangunan berkelanjutan tersebut tidak dipahami, atau dipahami secara luas, cita-cita moral yang terkandung di dalamnya tidak akan terwujud . Alasan kedua, mengapa paradigma itu tidak jalan, khususnya mengapa krisis ekologi tetap saja terjadi, karena paradigma tersebut kembali menegaskan ideologi developmentalisme. Apa yang dicapai di KTT Bumi di Rio de Janeiro tujuh belas tahun lalu, tidak lain adalah sebuah kompromi usulan tentang pembangunan, dengan fokus utama berupa pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, selama tujuh belas tahun terakhir ini, tidak 67 Sonny Keraf, 2014, Loc-Cit, hal 124


97

banyak perubahan yang dialami semua negara di dunia dalam rangka mengoreksi pembangunan ekonominya yang tetap saja sama, yaitu penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam dengan segala dampak negatifnya bagi lingkungan hidup, baik kerusakan sumber daya alam maupun pencemaran lingkungan hidup.

Sekalipun pembangunan berkelanjutan berada pada suatu titik terendah, menurut Martin Khor, namun muncul juga tanda kebangkitannya kembali sebagai suatu paradigma. Keterbatasan dan kegagalan globalisasi telah menyebabkan munculnya reaksi negatif dari sebagian masyarakat yang pada akhirnya mungkin akan berdampak pada terjadinya perubahan sejumlah kebijakan. Dengan munculnya kekuatan pro pembangunan berkelanjutan dalam pemerintahan di negara-negara sedang berkembang (NSB) mereka menjadi lebih sadar akan hak-hak dan tanggungjawab untuk meralat berbagai persoalan yang ada pada saat ini termasuk mengubah sejumlah peraturan dalam WTO. World Summit on Sustainable Development - WSSD (Konferensi Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan) memberikan kesempatan untuk memusatkan kembali perhatian masyarakat maupun upaya-upaya pemantapan, bukan semata-mata mengenai persoalan itu, melainkan juga kebutuhan untuk menggeser paradigma-paradigma.68

Jadi jelas bahwa kemampuan sumber daya manusia untuk memberi “nilai tambah” sumber daya pendukung pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan kunci apakah pembangunan yang dilaksanakan itu sustainable berkelanjutan, berkesinambungan atau tidak. Dengan demikian sekalipun secara formal sudah jelas pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia harus berupa Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup tetapi masih baru pada tataran das

68 Ibid


solen dan melalui perangkat hukum diharapkan dapat diwujudkan pada tataran das sein. Namun keberhasilan ini masih tergantung pada banyak faktor, selain faktor yang bersifat yuridis, juga politis dan budaya termasuk kondisi sumber daya manusia yang menjadi pelaksanaanya.

BAB VIPENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS KEADILAN....

99

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

BERBASIS KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI

A. Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia

Konflik..sumber.daya.alam.mulai.muncul.pada.saat.eksploitasi.sumber daya alam secara masif berawal sejak masa rezim Orde Baru berkuasa pada tahun 1966-1967. Paradigma pembangunan dan kemajuan ekonomi pada saat itu diwujudkan dengan potensi hutan, minyak bumi, gas dan mineral yang dieskploitasi secara berlebihan. Pada tahun pertama saja, terdapat tiga undang-undang (UU) yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang memberikan kemudahan masuknya modal asing di Indonesia beserta dengan kemudahan insentif pajak untuk perusahaan asing. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan yang menyatakan bahwa seluruh wilayah hutan dikuasai oleh negara. Produk hukum ketiga adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan yang membuat semua lahan di wilayah Indonesia dapat dipergunakan untuk pertambangan.69

Eksploitasi kekayaan sumber daya alam di Indonesia memang memberikan. benefit. yang. sangat. besar. bagi. perekonomian..Namun, eksploitasi yang berlebihan telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial terutama di daerah yang kaya sumber daya alam. Perusahaan sering tidak mempedulikan kondisi masyarakat lokal dan lingkungan. Hal ini terjadi karena pemberian hak untuk 69 Rakmindiyarto dalam https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/

revitalisasi-tata-kelola-sumber-daya-alam-indonesia, Diakses Tanggal 9 Oktober 2019, Pukul 10.45 WIB


mengelola sumber daya alam tidak didasari pertimbangan sumber daya.alam.berkelanjutan.atau.benefit.buat.masyarakat..

Kondisi. tersebut. menciptakan. konflik. laten. yang. dapat.meledak.setiap.saat..Puncaknya,.konflik.di.area.hutan.terjadi.pada.tahun 2001 di Kalimantan Tengah ketika terjadi bentrokan antara Masyarakat Dayak dan Madura yang berujung pada pembantaian lebih dari 500 orang Etnis Madura dan pengusiran ribuan Suku Madura dari wilayah tersebut.

Sistem pemerintahan desentralisasi menjadikan semakin kelihatan betapa pentingnya peran sumber daya alam bagi perekonomian daerah. Mayoritas daerah masih menggantungkan pendapatannya kepada eksploitasi sumber daya alam dan hanya sedikit saja yang mendapatkan penerimaannya dari sektor industri dan perdagangan. Pada zaman Orde Baru, daerah tidak terlalu ambil pusing dengan pengelolaan sumber daya alam karena pemerintah pusat memberikan dana bantuan daerah dengan besaran yang seragam. Pada sistem desentralisasi, daerah harus berjuang sendiri dan mencari pendapatan dari potensi kekayaan lokal. Sumber dana yang paling memungkinkan adalah kekayaan alam. Sebagian besar daerah yang kaya saat ini mendapatkan penerimaan daerahnya dari sumber daya alam, seperti Kutai Kartanegara.

Secara. umum. dikatakan. bahwa. terjadinya. konflik. dalam.masyarakat bersumber dari persoalan-persoalan sebagai berikut :70

1. Penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia (natural resource control and distribution);

2. Ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok masyarakat (territoriality expantion);

3. Kegiatan ekonomi masyarakat( economic activity);70 I Nyoman Nurjaya, 2006, Op-Cit, hal 40-41


101

4. Kepadatan penduduk (density of population).

Berdasarkan hal tersebut dalam perspektif Antropologi hukum,. konflik. yang. terjadi. dalam.masyarakat. paling. tidak. dapat.dikategorikan menjadi 3 macam yaitu :71

1. Konflik.kepentingan.(conflict of interest);

2. Konflik.nilai-nilai.(conflict of value);

3. Konflik.norma-norma.(conflict of norms).

Pada situasi seperti ini, peranan tata kelola sumber daya alam menjadi sangat penting. Governance yang salah hanya akan menimbulkan. eskalasi. konflik. berkenaan. dengan. menejemen.sumber daya alam. Menurut Stiglitz72, penggerusan sumber daya alam menimbulkan eksternalitas berupa kerusakan lingkungan yang akhirnya.berujung.konflik.

.Secara.umum.ada.dua. jenis. konflik.yang. terjadi.yaitu.yang.pertama. konflik. antara. pemerintah. pusat. dan. pemerintah. daerah.(pemda), dan yang kedua. adalah. konflik. antara. masyarakat. lokal,.pengusaha,.dan.pemda..Konflik.yang.masih.terjadi.sampai.saat. ini.adalah yang jenis kedua, dan sampai sekarang pemerintah masih belum menemukan solusi komprehensif untuk menurunkan eskalasi konflik.tersebut.

Konflik. di. bidang. sumber. daya. alam. adalah. salah. satu.permasalahan besar di Indonesia pasca reformasi. Data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria tahun 2016 menyebutkan bahwa pada.tahun.2016.telah.terjadi.209.konflik.dengan.rincian.163.kasus.pada sektor perkebunan, 25 kasus pada sektor kehutanan dan 21 kasus pada sektor pertambangan. 73

71 Ibid 72 Joseph Stiglitzm, 2000, Democratic Developmentas the Fruits of Labor, New York:

Keynote Addres Industrial Relation Research Association, Global Policy Forum.73 Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria, dalam http//www.kpa.or.id Diakses

tanggal 9 Oktober 2019, Pukul 12.45 WIB


Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat terjadi 659. konflik. agraria. sepanjang. 2017,. dengan. luasan. mencapai.520.491,87.hektar.(ha)..Jumlah.konflik.agraria.meningkat.50.persen.dibandingkan 2016.

Dari seluruh sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati. posisi. pertama,. sebanyak. 208. konflik,. atau. 32.%. dari.seluruh.jumlah.konflik.berturut-turut.setelahnya.yaitu.properti.199.konflik.(30.%),. infrastruktur.94.konflik.(14.%),.pertanian.78.konflik.(12.%),.kehutanan.30.konflik.(5.%),.pesisir/kelautan.28.konflik.(4.%),.serta.pertambangan.22.konflik.(3.%).74

Tema. sentral. penyelesaian. konflik. dalam. pengelolaan.sumber daya alam merupakan pemikiran yang cerdas di mana saat sekarang menjadi permasalahan krusial pada era otonomi. Tujuan Pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram,tertib dan damai.

Guna mewujudkan hal tersebut dan agar tercipta suasana kehidupan yang aman, tertib dan damai diperlukan perangkat peraturan yang dapat memberikan rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan tenang dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam serta memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam konstelasi wilayah nasional, dalam era otonomi daerah, dinamika pluralitas yang demikian harus

74 Ibid


103

direspon melalui model kebijakan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sertarasa keadilan masyarakat.

Adanya desentralisasi lebih menjamin adanya pluralitas dan kearifan kultural serta tidak menggunakan pendekatan yang seragam, karena menghindari dominasi suatu kekuasaan berdasarkan budaya atau agama atau kepercayaan/ideologi tertentu. Dengan otonomi maka daerah diberikan kesempatan yang seluas- luasnya untuk mengembangkan kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Berlakunya otonomi daerah yang ditandai dengan lahimya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengalami perubahan berkali-kali dan terakhir keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan atas dasar prakarsa, kreativitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya. Sumber daya alam yang merupakan potensi daerah diharapkan mampu didayagunakan dan ditumbuh-kembangkan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam hubungannya dengan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam, proses implementasi secara makro harus dapat mensinergikan antara (3) tiga model pendekatan, yaitu:

•. Sumber daya alam adalah untuk pembangunan ekonomi; •. Sumber daya alam untuk kebutuhan manusia;•. Sumber daya alam untuk kepentingan lingkungan.


Memperhatikan ketiga pendekatan tersebut, apabila kita cermati seksama maka pengelolaan sumber daya alam saat sekarang ini lebih dipacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan kecenderungan menguras sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutannya serta kurang memperhatikan aspek sosial, kerusakan, pencemaran dan bahkan terjadi degradasi lingkungan secara massal.

Padahal dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, senantiasa harus dapat memadukan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi jangka panjang dengan prinsip-prinsip keberlanjutan hidup manusia sekarang dan yang akan datang. Pengutamaan manusia dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan ini bukan berarti berkarakter antroponsentris, namun lebih merupakan perpaduan dari 3 (tiga) pendekatan di atas.

Konteks pembangunan hendaknya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup. Tuhan telah menganugerahkan kekayaan sumber daya alam, kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan, untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia, namun untuk itu kita dituntut tanggung jawab untuk melestarikannya dan menjaga keserasian sosial.(menghindari.konflik)..Oleh.karena.itu.sesuai.dengan.konsep.pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sudah sepantasnya kesejahteraan sosial dibangun secara terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan lingkungan sosial.

Konsep pelestarian yang modern, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana. Konsep ini jika kita perhatikan, pada hakikatnya mengandung 2 (dua) aspek: Pertama, Kebutuhan untuk merencanakan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada inventarisasi yang akurat. Kedua,


105

Kebutuhan untuk melakukan tindakan perlindungan untuk menjamin agar sumber daya tidak habis. Dari kedua aspek tersebut, penetapan dan pengelolaan kawasan yang dilindungi adalah salah satu cara terpenting untuk dapat menjamin agar sumber daya alam dapat dilestarikan, sehingga sumber daya ini dapat lebih memenuhi kebutuhan umat manusia sekarang dan di masa mendatang. Namun kegiatan manusia semakin lama sernakin rnengurangi kapasitas daya dukung planetnya. Peningkatan jumlah penduduk serta konsumsinya memperbesar permintaan akan sumber daya alam, kombinasi antara sebagian besar penduduk miskin yang berjuang untuk dapat hidup bersama dengan sejumlah kecil masyarakat kaya yang mengkonsumsi sebagian besar sumber daya alam secara berlebihan inilah yang dampaknya merusak pondasi tempat bertumpunya kehidupan seluruh umat manusia.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan untuk menggapai kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan ssuai dengan konstitusi 1945. Dengan berbasis pada kemanjemukan sosial budaya dan keutuhan bangsa Indonesia, pada intinya kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak berorientasi pada eksploitasi (use oriented) tetapi mengacu pada keberlanjutan fungsi sumber daya alam (sustainable resource oriented). Adanya otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam kaepada masyarakat daerah terutama masyarakat lokal/adat sebagai manifestasi dari paradigm pengelolaan berbasis masyarakat (community based resource management) Dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berperan sebagai administrator dan fasilitator yang berkewajiban untuk :

1. Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;


2. Menjamin adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam;

3. Menghormati dan melindungi modal sosial (capital sosial) seperti etika sosial, kearifan lingkungan, system religi, maupun pranata-pranata sosial dikalangan masyarakat; dan

4. Mengakui dan mengakomiodasi adanya kemajemukan hukum (legal pluralism) yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.75

Berdasarkan tataran empirik, permasalahan krusial kita jumpai bersama dalam mewujudkan konsep pembangunan dan pernanfaatan sumber daya alam adalah tingginya resistensi dalam mengaktualisasikan eksistensi desentralisasi, kesan yang tampak, terjadi perebutan kewenangan dan terjadi upaya maksimalisasi pencapaian kebutuhan ekonomi sesaat, sehingga dalam pengelolaan sumber.daya.alam.sarat.dengan.potensi.konflik,.latent.maupun.terbuka.

Meminjam istilah John Naisbitt, tingginya resistensi dalam mengaktualisasikan desentralisasi merupakan konsekuensi proses paradoksal, ketika kran kebebasan dan globalisasi merambah, orang bebas untuk mengutarakan aspirasi.76

Pada saat yang demikian, menguatlah gejala tribalisme (kesukuan). Akibatnya persinggungan antar identitaspun sangat rentan untuk terjadi. Tentu saja paradoks ini melambangkan suatu konflik.yang.berkarakter.manifestasi,.misalnya.konflik.kewenangan.antar..daerah,..konflik..masyarakat..yang..merebutkan..sumber..daya.alam. dan. lain. sebagainya.. Bahkan. ironisnya. konflik. yang. terjadi.terkadang diekspresikan dalam bentuk-bentuk kekerasan.

75 I Nyoman Nurjaya, 2006, Op-Cit, hal 7676 L.R Wibowo, Woro Murdiati R, Sabarudi, 2009, Konflik Sumber Daya Hutan dan

Reforma Agraria, Kapitalisme Mengepung Desa, Alfa Media, Yogyakarta, hal 53


107

Bentuk kekerasan seperti ini, sebagaimana yang dijelaskan Johan Galtung, telah melembaga dan bersifat sistemik. Galtung percaya. bahwa. mobilitas. sosial,. geografis,. tekanan. ekonomi,.persinggungan sosial kultur dan inovasi politik akan melahirkan semacam tekanan sistemik yang mendorong lahirnya aktivitas destruktif.77

Dalam perspektif yang demikian, tentunya kita tidak ingin terjebak dalam konstelasi paradoksalnya John Naisbitt atau aktivitas destruktifnya Galtung, yang kita inginkan dalam pembangunan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam adalah dapat memaksimalkan kesejahteraan rakyat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan dan pemanfaatan sumber.daya.alam.yang.berkelanjutan.serta.tereliminasinya.konflik.78

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspekif Keadilan Inter-Antar Generasi

Berangkat.dari.berbagai.konflik.sumber.daya..alam.yang.terjadi.di Indonesia perlunya pemikiran yang dapat pertimbangkan sebagai bentuk prinsip- prinsip utama dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di masa yang akan datang antara lain:

1. Keadilan inter-antar generasi

Berangkat dari suatu gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang ada sebagai titipan untuk dipergunakan generasi mendatang. Keadaan demikian menuntut tanggung jawab kepada generasi sekarang untuk memelihara peninggalan (warisan) seperti halnya kita menikmati berbagai hak untuk menggunakan bumi ini dari generasi sebelumnya. Elemen kunci dari prinsip ini adalah:

77 Surwandono dan Sidiq Ahmadi, 2011, Resolusi Konflik di Dunia Islam, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 11

78 Ibid


a. Masyarakat antar satu generasi dengan generasi lainnya adalah mitra;

b. Generasi sekarang tidak memberikan beban ekstemalitas pembangunan pada generasi selanjutnya;

c. Setiap generasi mewarisi kekayaan sumber daya alam serta kualitas habitat yang kurang lebih ekuivalen secara fisik,.ekologis,.sosial.serta.ekonomi.

Kreteria dalam menilai pemanfaatan sumber daya alam terutama yang tidak dapat diperbaharui adalah kreteria efisiensi,. tetapi. juga. harus. mengedepankan. dari. sudut.keadilan (equity) antar masyarakat pada saat sekarang dan dalam distribusi pemanfaatan antar generasi (intergeneration distribution). Karena dalam pertimbangan keadilan pemanfaatan sumber daya alam oleh generasi sekarang harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga membutuhkan sumber daya alam. Akankah menjadi tidak adil apabila generasi yang akan datang mengalami kehabisan sumber daya alam karena pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan oleh generasi sekarang.79

2. Prinsip keadilan dalam suatu generasi

Merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di antara satu sama lain generasi (transgenerasi), termasuk didalamya keberhasilan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atau tidak terdapatnya kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan akan sumber daya alam;

79 Rocmani, 2015, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Keadilan Dan HAM Dalam Era Otonomi Daerah, Prosiding Seminar Nasional Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia, Undip Semarang , Thafa Media, Yogyakarta, hal 141


109

3. Prinsip pencegahan dini

Mengandung suatu pengertian apabila terdapat ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, tidak ada alasan untuk menunda upaya pencegahan. Dalam prinsip ini kebijakan publik harus dilandasi oleh:

a. Evaluasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan atau sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan;

b. Penilaian dengan melakukan analisa risiko dengan mempergunakan berbagai pilihan untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan sumber daya alam.

4. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme intensif

Pentingnya penekanan prinsip ini berangkat dari suatu keadaan di mana pengelolaan sumber daya alam merupakan reaksi dan dorongan dari pasar. Biaya lingkungan dan sosial harus dapat terintegrasi secara maksimal Sedangkan mekanisme intensif berupa program untuk mengubah perilaku dan nilai-nilai dalam masyarakat yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Akomodasi prinsip-prinsip utama di atas, diharapkan secara sosiologis dapat mengeliminasi terjadinya dis--fungsionalisasi penataan sosial dalam sumber daya alam, yang disebabkan oleh:

a. Belum responsifnya produk-produk hukum sebagai pedoman bersama dalam mengatur perilaku dibidang pengelolaan sumber daya alam;

b. Belum menentunya status dan peran sosial masyarakat di lingkungan pengelolaan sumber daya alam;


c. Belum terbangunnya hubungan sosial antara sesama, bahwa sumber daya alam merupakan tanggung jawab bersama.

5. Alternatif solusi untuk mengeliminasi konflik dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam bidang sumber daya alam, berarti:

a. Menyesuaikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan ekosistem (ecosystem) setempat;

b. Menghormati kearifan lokal/tradisional yang sudah dikembangkan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya alam;

c. Tidak berdasarkan batas administrasi tetapi berdasarkan batas ekologi (bio-region)

6. Meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan setempat dan bukan menghancurkan daya dukung ekosistem dengan eksploitasi yang melewati daya dukung. Untuk itu upaya strategis yang perlu segera mendapatkan pertimbangan adalah:

a. Melakukan upaya kegiatan menciptakan suatu regulasi yang dapat menciptakan atau merajut bersama-sama aturan-aturan untuk dipergunakan bersama dengan segera meninggalkan egoisme kewenangan sektoral antar daerah;

b. Kebersamaan dalam mencipta regulasi yang demikian membuka peluang kepada semua pihak untuk tahu akan hak dan kewajiban, tahu bersikap dan bertindak, sehingga tercipta relasi sosial yang anggun, selaras, serasi dan seimbang.

c. Melakukan restrukturisasi dan pengorganisasian peran-peran sosial di dalam masyarakat dalam rangka pengelolaan


111

sumber daya alam, dengan titik berat pelibatan secara aktif masyarakat adat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan (menentukan) dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Berbagai upaya memformulasikan regulasi yang dapat mengakomodasi sasaran di atas, perlu juga dipertimbangkan untuk mengubah cara pandang dan pemaknaan desentralisasi sumber daya alam yaitu dengan cara menitikberatkan basis otonomi sektor sumber daya alam bukan pada tingkat kabupaten, melainkan pada tingkat propinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan:

a. Kemungkinan munculnya kebijakan di daerah tertentu yang akan mempengaruhi atau merugikan daerah lainnya yang berada pada ekosistem sumber daya alam yang sama. Ini bisa terjadi karena selama ini pembagian wilayah kabupaten atau kota lebih didasarkan pada pertimbangan administratif, padahal di banyak tempat wilayah pengelolaan sumber daya alam selalu lebih luas dari wilayah administratif. Oleh karena itu setiap regulasi hukum mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terkotak-kotak demikian justru melahirkan.konflik.

b. Titik berat basis otonomi sumber daya alam pada daerah Kabupaten, dapat meningkatkan laju eksploitasi sumber daya alam, karena orientasinya lebih hanya mengejar pendapatan asli daerah. Akibatnya terjadi pengelolaan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan aspek pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.


Upaya antisipatif melalui formulasi regulasi di atas, setidak-tidaknya akan dapat memberikan harapan pada kita bersama, untuk lebih arif dan bijak dalam menyelesaikan konflik. pengelolaan. sumber. daya. alam.. Kita. menyadari.memang sering dihadapkan pada permasalahan problematik dalam pengelolaan sumber daya alam, antara kepentingan dan kewenangan sering kali tidak bersinergi. Untuk itu di samping regulasi yang responsif, diperlukan penanganan penyelesaian..konflik..secara.win-win solution, melalui budaya harmoni, yang titik beratnya bukan terletak pada asumsi keutamaan formalisme kalah menang atau berwenang atau tidak berwenang, yang akhimya menyandarkan pada egosentris.ke-aku-an.dengan.justifikasi.yang.mengedepankan.kepentingan sesaat.

Berdasarkan konteks yang demikian, lembaga dan prosedur penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sumber daya alam, idealnya dapat muncul dalam bentuk yang beragam, sebagian dapat bersifat formal atau informal dan bahkan terkadang bisa menyatu dalam bentuk yang kompleks formal dan informal. Sebab apabila hanya mengandalkan formalisme dan prosedural teknis semata, dikhawatirkan akan sulit untuk mengakomodasi keragaman persoalan dan aspirasi masyarakat dalam memperoleh keadilan dalam menyelesaikan.konflik.pengelolaan.sumber.daya.alam.80

Keadilan dan kedamaian terdapat di berbagai ruang, untuk itu para pengambil kebijakan harus berpikir lebih jernih dalam memformulasikan bentuk keadilan dalam penyelesaian.konflik.sumber.daya.alam..

80 Aji Samekto, 2015, Op-Ci, hal 45


113

Kedepan secara substansi kebijakan maupun substansi hukum produk pemerintah harus menjadi lebih responsif terhadap perkembangan dalam masyarakat dengan mencerminkan karakteristik sebagai berikut :81

1. Pengelolaan sumber daya alam diorientasikan untuk kelestarian dan keberlanjutan untuk kepentingan inter dan antar generasi (resource-based management);

2. Pendekatan yang dipergunakan bersifat komprehensif dan terintegrasi (comprehensive-integral) dengan memperlakukan sumber daya alam sebagai suatu kesatuan ekologi (ecosystem);

3. Paradigma pengelolaan sumber daya alam yang dianut adalah pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang memberikan ruang yang lebih proporsional bagi partisipasi public (public participation)dan transparansi;

4. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah dengan pendekatan bio-region dan kondisi sosial budaya masyarakat lokal;

5. Mengakui akses dan keberadaan hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatn sumber daya lokal;

6. Mengakui secara utuh dan mengakomodasi secara proporsional kemajemukan hukum (legal pluralism) yang tumbuh da berkembang dalam masyarakat ke dalam hukum negara (state law).

81 I Nyoman Nurjaya, 2006, Op-Cit, hal 114


BAB VIIPOLITIK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

A. Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan.

Pembahasan tentang politik hukum pengelolaan sumber daya alam perlu dikaitkan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan bila ingin memperoleh hasil yang optimal. Pengkaitan tersebut dipandang perlu oleh karena sumber daya alam dimanfaatkan dengan mempergunakan sumber daya manusia dan sumber daya buatan. sumber daya alam meliputi sumber daya alam hayati, non-hayati dan lingkungan, sedangkan sumber daya manusia mencakup tenaga ahli, tenaga terampil dan tenaga pelaksana, serta sumber daya buatan meliputi seluruh hasil karya manusia khususnya IPTEK, hukum dan kelembagaan, serta administrasi negara dan administrasi niaga. Masing-masing sumber daya diatur dengan undang-undang yang mempunyai rumusan pengelolaan sumber daya dengan pengertian dan pemahaman yang berbeda satu sama lain. Penerapan rumusan yang berbeda dengan pengertian dan pemahaman yang berbeda pula akan menghasilkan ketidak pastian hukum, ketidak adilan, dan ketidak benaran atau kebohongan publik.82

Pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan sebagai perwujudan dari penguasaan negara atas sumber daya alam dengan tujuan untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 (3) UUD 1945.83 Namun demikian, kenyataan menunjukan bahwa pengelolaan sumber daya

82 Tommy Hendra, 2015, Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam, Prosiding Seminar Nasional Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia, Media Thafa, Yogyakarta, hal 37

83 Nurul Fajri Chikmawati, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Jurnal Adil, Volume 4, Nomor 2, Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, hal. 397.


115

alam saat ini belum mencerminkan maksud dan tujuan Pasal 33 (3) UUD 1945. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut pertama-tama.diperlukan.adanya.politik.harmonisasi.dan.unifikasi.hukum.dan.kedua pelaksanaan keterpaduan hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya.

Keberadaan sejumlah undang-undang yang mengatur berbagai jenis sumber daya alam dengan pluralisme pengertian dan pemahaman tentang makna pengelolaan sumber daya alam mengindikasikan. bahwa. harmonisasi. dan. unifikasi. hukum. serta.keterpaduan hukum dan kelembagaan amat diperlukan apa bila berkeinginan untuk mewujudkan maksud dan tujuan Pasal 33 (3) UUD 1945.84 Hampir sebagian terbesar undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam menerapkan asas tanggungg jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Artinya adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam merupakan tanggung jawab negara. Dalam kaitan ini negara memiliki peran besar untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum85 melalui kegiatan pengelolaan sumber daya alam.86 Apabila pengelolaan sumber daya alam menghasilkan ketidak pastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakbenaran, maka hal itu berarti bahwa negara hadir tanpa wibawa.87 Negara hadir dengan berwibawa apa bila negara melaksanakan politik harmonisasi dan. unifikasi. hukum. serta. keterpaduan. hukum. dan. kelembagaan.

84 Tommy H. Purwaka, 2005, Fakta Perlunya Harmonisasi, dalam Jason M. Patlis, et.al., Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, USAID-BAPPENAS, Jakarta, hal 554-563)

85 Tommy Hendra Purwaka, 2011, Kerangka Pemahaman Politik Hukum Nasional, Jakarta, Universitas Atma Jaya, hal. 72-76. …menyatakan bahwa keadilan adalah kehendak atau cita masyarakat, kebenaran adalah kehendak atau cita moral, dan kepastian hukum adalah kehendak atau cita hukum.

86 Mita Noveria, Pendanaan Pembangunan, Degradasi Lingkungan dan Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 38, No. 1, Juni 2012, Jakarta: LIPI, hal. 6.

87 Bambang Kesowo, Negara Hukum, Program Legislasi Nasional dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya, Jurnal Arena Hukum, Jilid 6, Nomor 1, April 2012, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal 2


dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya alam. Dalam kaitan ini hukum UU dan pemerintahan merupakan komponen yang paling penting untuk segera diperbaiki88 agar negara dapat hadir dengan berwibawa dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam.

Kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya alam juga merupakan jaminan bahwa pengelolaan sumber daya alam akan menghasilkan peningkatan kualitas lingkungan hidup.89 Kewajiban negara untuk tidak mencemari lingkungan menurut Article 21 dari the Stockholm Declaration dan Article 2 dari the Rio Declaration90 merupakan bentuk lain dari pelaksanaan azas tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Permasalahan lingkungan timbul tidak hanya karena adanya pluralisme dalam pengelolaan sumber daya alam, melainkan juga karena pengaruh penerapan paradigma antroposentrisme yang menempatkan lingkungan hidup hanya sebagai obyek semata. Padahal kenyataan menunjukan bahwa ekonomi, sosial, dan ekologi sudah menyatu dalam pembangunan nasional Indonesia.91 Paradigma ini perlu diubah dengan paradigma bioekosentrisme92 yang menempatkan lingkungan lestari sebagai kebutuhan hidup manusia disamping kebutuhan hidup lainnya.

88 Maxensius Tri Sambodo and Siwage Dharma Negara, Designing Conceptual Framework and State of Energy Security in Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. XX (1), 2012, Jakarta: LIPI, hal 1

89 Octavianus Hartono, Aspek Hukum Penataan Ruang Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Bisnis, Jurnal Dialogia Juridica, Volume 3, Nomor 1, November 2011, Jakarta: Fakultus Hukum Universitas Kristen Maranatha, hal 91

90 Elisa Ruozzi, The Obligation not to Pollute: From Corollary of State Sovereignty to the Right to a Decent Environment, Indonesian Journal of International Law, Volume 8, Number 1, October 2010, Jakarta: Center for International Law Studies, Faculty of Law University of Indonesia, hal 80

91 A. Sony Keraf, Bioregionalisme: Menyatunya Ekonomi Dengan Ekologi, Jurnal Respons, Volume 17, Nomor 01, Juli 2012, Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Unika Atma Jaya, hal 11

92 Sutoyo, Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, Jurnal Adil, Vol. 4, No. 1, Juli 2013, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, hal 192-193


117

Paradigma bioekosentrisme juga memasukan pelestarian keanekaragaman hayati sebagai wujud penerapan Protokol Nagoya yang.telah.diratifikasi.oleh.Pemerintah.Indonesia.dengan.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013.93 Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku akan menghasilkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, termasuk kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat, secara berkelanjutan.

Pengelolaan bumi, air, dan udara yang ada di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diuraikan di atas pada hakekatnya merupakan pengelolaan wilayah NKRI sebagai negara kepulauan, negara kelautan, dan negara kemaritiman.94 Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan sebaiknya mengacu pada konsep Indonesia sebagai negara kepulauan, negara kelautan, dan negara kemaritiman serta berpedoman pada konsep penataan ruang95 dan pembangunan berkelanjutan.96

B. Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Cita Hukum97

Secara.geografis,.Indonesia.terletak.pada.posisi.yang.strategis.karena diapit dua benua dan juga dua samudera. Pada bagian barat 93 Yulia dan Zinatul Ashiqin Zainol, Melindungi Keanekaragaman Hayati Dalam Kerangka

Protokol Nagoya, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.25, No. 2, Juni 2013, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal 271, 280

94 Tommy Hendra Purwaka, Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal 356-362

95 Dina Sunyowati, Rancangan Model Undang-Undang Penataan Ruang Pesisir dan Laut Daerah Berdasarkan Prinsip Integrated Coastal Management, Jurnal Yustika, Volume 13, Nomor 2, Desember 2010, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hal 151-153

96 Sri Wahyuni, Sustainable Forest Management in Indonesia’s Forest Law (Policy and Institutional Framework), Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, No. 3, September 2014, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hal 475

97 Aji Samekto, 2015, Op-Cit, hal 17


laut Indonesia berbatasan dengan Benua Asia, sedangkan pada bagian Tenggara, Indonesia berbatasan dengan Benua Australia. Pada arah Barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia dan.sebelah.Timur.laut.berbatasan.dengan.Samudera.Pasifik..Batas-batas. geografis. ini. memberi. sejumlah. pengaruh. bagi. Indonesia.sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam.

Letak. geografis. yang. strategis. ini. menunjukkan. betapa. kaya.Indonesia.akan.sumber.daya.alam.dengan.segala.flora,.fauna.dan.potensi.hidrografis. dan. deposit. sumber. alamnya. yang. melimpah.. Sumber.daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pembentukan Negara Indonesia ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan sejahtera.98 Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada bagi kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kekayaan akan berbagai sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya merupakan 98 Alinia ke empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyetakan "Kemudian

dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam permusyawaratan /perwakilan serta dengan mewujudkan suatu, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.


119

anugerah, diantaranya terdiri dari kekayaan hutan produksi, demikian juga dengan berbagai potensi tambang lainnya seperti emas, minyak dan gas bumi serta berbagai sumber daya alam lain yang jumlahnya cukup besar.Demikian juga penduduknya yang beraneka ragam suku, agama, ras sehingga dikatakan sebagai masyarakat plural (plural society), hal ini merupakan kekayaan budaya yang senantiasa dipertahankan dan dilestarikan karena di dalamnya terdapat tata nilai, norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Seiiring dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi maka tekanan terhadap sumber daya alam menjadi semakin besar.

Tingkat kebutuhan dan kepentingan terhadap sumber daya alam juga semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kenyataan betapa pembukaan hutan, kegiatan pertambangan, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya dari tahun ke tahun bukannya menurun, akan tetapi semakin besar. Dengan demikian tentunya kawasan-kawasan budidaya maupun kawasan lindung semakin terancam habis, sementara recovery sumber daya alam yang dapat diperbaharui membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diperbaiki kembali.

Sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia tersebut disadari suatu ketika akan habis dan punah jika pengelolaannya dilakukan secara tidak lestari dan berkelanjutan. Oleh karena itu dengan meningkatnya laju pembangunan yang disertai dengan pemanfaatan sumber daya alam, maka setiap perencanaan pembangunan seharusnya senantiasa memperhatikan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat indonesia pada umumnya dan masyarakat sekitar kegiatan pembangunan pada khususnya.


Oleh karena itu politik hukum pengelolaan sumber daya alam. senantiasa.berlandaskan. kefilsafatan.dalam.UUD.1945.yang.memberikan arah dan nilai-nilai keadilan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Menelusuri konsep keadilan sangatlah panjang dapat dikatakan sejak jaman yunani kuno sudah dikenal konsep-konsep keadilan. Alinea ke empat pembukaan UUD 1945 menyatakan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam per musyawaratan /perwakilan serta dengan mewujudkan suatu, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”99

Sila-sila yang ada dalam alinia ke empat Pembukaan UUD 1945 itu tidak lain adalah Pancasila100. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan nuraninya, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan sesama nya baik yang non hukum maupun hukum, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam alam semesta101

99 Alinia ke empat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945100 A.Hamid S Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Negara, Disertai Doktor, hal 310101 B. Arief Sidharta, 2005, Struktur Ilmu Hukum Indonesia, makalah Seminar, hal. 23;

Bandingkan dengan pandangan Peter mahmud, Moral dalam Fungsi Eksistensial


121

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif. Cita hukum adalah gagasan,cipta,rasa,karsa dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum,yang dalam intinya terdiri dari tiga unsur yaitu keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum102

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan nuraninya, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan sesamnaya baik yang non hukum maupun hukum, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam dan alam semesta.

Masyarakat sebagai sistem sosial merupakan wadah bagi anggota-anggotanya di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai anggota masyarakat tersebut akan senantiasa melakukan hubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan proses interaksi tersebut akan berlangsung terus menerus tanpa henti; Agar hubungan yang berlangsung dapat mencapai tujuan yang di harapkan diperlukan adanya ketertiban, karena ketertiban merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat. Untuk dapat mencapai ketertiban, maka harus di dukung oleh norma-norma, yaitu petunjuk tingkah laku manusia di dalam menjalankan kehidupannya dengan manusia yang lain.103 Norma-norma dalam kehidupan masyarakat meliputi norma agama, norma kebiasaan, norma susila dan norma hukum.

Manusia, Seminar Nasional Teori Hukum, Hukum: Bahasa dan Moralitas, UKSW 4-5 Februari 2015, hal 4

102 Ibid,hal 5103 Esmi Warassih Puji Rahayu, 2001, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan

Tujuan Hukum: Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan; Pidato Pengukuhan Guru besar madya ( Semarang, Undip, hal 5-6


Hukum di manapun akan tumbuh dari cara hidup, pandangan hidup kebutuhan hidup masyarakatnya, sehingga hukum akan tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Hukum berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, sekaligus mengubah masyarakat.

Oleh karena itu dalam makalah ini juga digunakan budaya hukum karena dalam mewujudkan ide hukum dalam kenyataan diperlukan pemahaman legal cultur dalam masyarakat sebagai adresat hukum. Sebagaimana Rescoe Pound, berpendapat bahwa hukum itu adalah lembaga kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan sosial.104

Pandangan yang demikian ternyata senada dengan konsep hukum dari pemikiran aliran sejarah yang dikemukakan oleh pendirinya Friedrich Von Savigny, di mana hukum di pandang sebagai ekspresi dari kesadaran hukum rakyat atau Volksgeist (jiwa bangsa ).

Volksgeist adalah falsafah hidup suatu bangsa atau pola kebudayaan yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi dimasa lampau. Hukum itu tumbuh bersama pertumbuhan masyarakat, menjadi kuat bersama kuatnya suatu bangsa. Hukum tersebut akan hilang bersama-sama dengan lenyapnya nasionalitas.105

Hukum dipahami sebagai suatu yang tumbuh dan berkembang secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat. Pertumbuhan hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak bisa lepas dari budayanya dan cara pandang masyarakatnya termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang mempengaruhi. Cara pandang masyarakat ini dipahami sebagai paradigma.

Budaya dan cara pandang masyarakat merasuk juga didalam etika lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam yang terbagi 104 Sunarjati Hartono,1968, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, hal 58105 Sulaiman Nitiatma, 1997, Hukum Yang Baik, Semarang, GUPPI –Undaris, hal 29


123

menjadi tiga sudut pandang mengenai lingkungan hidup106, yaitu: antroposentrisme, bio-sentrisme dan ekosentrisme.107

Dalam ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 telah ditegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di dalam. negara. Republik. Indonesia.. Definisi. sumber. dari. segala.sumber hukum yang diberikan dalam Tap MPRS itu sangat luas, yakni pandangan hidup, kesadaran, cita hukum serta cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, ialah cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan budi nurani manusia.

Rumusan yang panjang lebar di atas memberikan suatu pengertian bahwa sumber dari segala sumber hukum itu berasal dari pandangan hidup negara (ideologi negara) yang termuat di dalamnya cita negara. Sebagaimana diketahui, pandangan hidup negara tersebut berakar pada pandangan hidup bangsa (idiologi nasional), dan pandangan hidup bangsa berakar pada pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Ideologi negara memuat cita negara. Salah satu aspek penting dalam cita negara Indonesia itu adalah aspek hukumnya, 106 Sony keraf, 2010, Etika Lingkungan hidup, Penerbit Kompas, Jakarta107 Cara pandang antroposentrisme, kini dikritik secara tajam oleh etika biosentrisme

dan ekosentrisme. Bagi biosentrisme dan ekosentrisme, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk sosial. Manusia pertama-tama harus dipahami sebagai makhluk biologis, makhluk ekologis. Dunia bukan sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah, tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. Etika ini mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup dan memandang manusia tak lebih dari satu untaian dalam jaringan kehidupan, dengan demikian solusi yang yang dilakukan harus ada perubahan perilaku, perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan berkelanjutan ke pembangunan keberlanjutan ekologi (ecodevelop mentalism) dan perlunnya penguatan Good Environmental Government, yang memiliki komitmen moral yang konsisten termasuk didalamnya individu, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.


sebab negara ini telah menyatakan dirinya sebagai negara berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka dan tidak pula berdiri diatas hukum. Aspek hukum dalam cita negara itu disebut dengan cita hukum. Di samping cita hukum itu tentu ada cita lainnya seperti cita politik, cita ekonomi, cita sosial budaya dan didalamnya termasuk pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Politik Hukum (Politics of Law) atau Kebijakan Publik (Public Policy)108 merupakan garis resmi untuk mencapai tujuan negara melalui hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Garis resmi untuk mencapai tujuan negara dalam era reformasi terwujud dalam Propenas, Prolegnas, Prolegda dan latar belakang pembuatan hukum, yang kemudian baru masuk implementasi hukum. Ancaman terhadap globalisasi terutama adalah industri kehutanan, industri perikanan dan industri pertambangan. Bahan tambang mineral logam merupakan bahan tambang yang berwujud bijih, seperti bijih besi, nikel, emas, tembaga, timah dan biji bauksil. Mineral logam dibagi menjadi dua yaitu logam nurni dan logam campuran. Bahan tambang mineral bukan logam, seperti batu kapur, belerang, pasir, kaolin, asbes, mika, tanah liat dan intan menjadi pilihan.

Oleh karena itu membangunan politik hukum tidak disertai pemahaman bahwa manusia merupakan insan pokok sebagai pelaku utama dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan, mengingat legal system is not a machine; it is run by human beings,109 maka untuk mewujudkan keadilan, faktor manusia- perilakunya tidak hanya dilihat dari apa yang tampak oleh paca indera kita, tetapi

108 Istilah Politics of law sering disederhanakan dengan legal policy, tanpa melihat content, legal policy memiliki content politik hukum ketika pencapaian tujuan ideal bersama menjadi fokus dari kebijakan tersebut……lihat dalam Bernad L.Tanya, 2011, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing, hal 6

109 Friedman, dalam Esmi Warassih Puji Rahayu, 2001, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujud kan Tujuan Hukum: Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan; Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya ( Semarang, Undip), hal 3


125

juga memahami manusia dalam proses pembentukan hukum dan penegakan hukum selalu melakukan interaksi dengan lingkungannya yang dilandasi oleh budaya agar hubungan mereka lebih bermakna.

Politik hukum yang yang dibuat oleh pemerintah belum memberian jaminan kepada rakyat atas sumber daya alam yang ada di Indonesia. Politik Hukum pengelolaan sumber daya alam sudah diarahkan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat sudah menjadi cita hukum (Rechsidee) bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam sudah seharusnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang ( keadilan dalam dan antar generasi). Namun demikian masih terdapat banyak kelemahan dalam pengaturan dan implementasi terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Secara normatif politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah ditentukan dalam Pasal 33 (3) UUD NRI 1945. Ketentuan pasal tersebut mengandung konstruksi yuridis bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia, adalah milik bangsa Indonesia. Selanjutnya pengelolaan sumber daya alam yang ada diserahkan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat110. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini, negara dapat bertindak sebagai badan publik (iure emperii) maupaun bertindak sebagai badan privat (iure gestiones).110 Secara teoretik tugas utama negara adalah: to create prospherity and security. Ini adalah

ajaran klasik tentang tugas utama negara yang masih relevan hingga kini. Adapun konsep kemakmuran rakyat yaitu keadaan kehidupan negara yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat sudah terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan Dilihat dari sudut pandang ekonomi, kemakmuran rakyat adalah kemampuan rakyat untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tertier. Dari pengertian tersebut kemakmuran dapat juga dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat mengkonsumsi sesuatu. Selain dilihat dari tingkat konsumsi, produk domestik bruto dan produk domestik bruto per-kapita juga merupakan alat ukur kemakmuran. Namun, pengukuran kemakmuran menggunakan indikator produk domestik bruto per-kapita lebih mencerminkan kemakmuran suatu masyarakat atau rakyat…lihat dalam Sigit Sapto Nugroho, 2019, Op-Cit, hal 16


Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, negara sebagai badan publik berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam, aturan-aturan hukum termasuk perijinan-perijinan. Dalam hal ini kedudukan negara tidak bisa diganggu gugat. Dalam kedudukan negara sebagai badan privat, negara dapat melakukan kerjasama berbasis kontrak dengan pihak swasta asing maupun dalam negeri untuk pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal kedudukan negara sebagai badan privat.negara bisa digugat pihak lain, mengingat perjanjiannya yang bersifat kontraktual.

Dari sisi normatif ini bisa disebut sebagai konstruksi hukum yang dibangun berdasarkan Pasal 33 (3) UUD NRI 1945. Jelas bahwa di dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya alam oleh negara tidak terlepas dari kepentingan perekonomian nasional dan keselarasannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karenanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa harus ada harmonisasi antara pengelolaan sumber daya alam - pembangunan - dan perlindungan lingkungan hidup, yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Realitasnya terdapat berbagai persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah-daerah, dan persoalan-persoalan itu tidak bisa hanya diselesaikan secara deduktif saja, mengingat beragamnya permasalahan. Dengan mendasarkan pada beberapa kasus terpilih di atas, maka bisa dirangkum fakta-fakta yang menjadi persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam.

1. Adanya Fakta Yuridis

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka dikemukakan beberapa hal berikut:

a. Ditemukan bahwa terdapat implementasi aturan hukum yang tumpang tindih dalam pengelolaan sumber daya


127

alam di daerah. Aturan tata ruang nasional yang seharusnya sinkron hingga sampai di tingkat kabupaten atau kota, bisa dirubah demi memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu tetapi berpotensi merusak lingkungan dan menghabiskan sumber daya alam;

b. Ketidak-sinkronan antara aturan tata ruang nasional dengan tata ruang daerah terkait erat dengan pembenaran eksploitasi sumber daya alam di daerah yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ketidak adilan social;

c. Penggunaan aturan hukum yang multi-tafsir tetapi berorientasi pada kepentingan eksploitasi sumber daya alam belaka tanpa mempedulikan persoalan keadilan bagi masyarakatnya;

d. Ketidaksadaran bahwa organ negara telah bersikap arogan yang di landaskan pada pemahaman yang tidak tepat terhadap pengertian beberapa terminologi dalam aturan hukum. Arogansi tersebut juga terjadi karena posisi organ negara yang sadar atau tidak selalu merasa lebih tinggi dari masyarakat lokal;

e. Berikutnya masalah yang selalu muncul adalah tentang keberadaan hak ulayat dan keberadaan masyarakat adat seharusnya menjadi perhatian. Ketidak adilan yang dialami oleh masyarakat hukum adat tercermin dari hasil penelitian tentang masyarakat Baduy. Ketidakadilan dialami oleh mereka karena politik hukum pengakuan negara terhadap hak ulayat dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 merupakan politik hukum yang mencerminkan hegemoni dan homogenisasi111;

111 Sukirno, 20l4, Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Hak Ulayat (Studi Pengakuan Dan perlindungan Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy Dan Hegemoni Negara), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang


f. Secara umum hampir terdapat di semua daerah adalah bahwa terdapat kecenderungan pendekatan yang sangat deduktif atau sebaliknya justru malah sangat lemah dalam penyelesaian. konflik. pemanfaatan. sumber. daya. alam.antara negara dengan masyarakat. Akibatnya pendekatan penyelesaian masalahnya terlalu formal, sangat hitam putih dan tidak menghasilkan keadilan yang substansial.

2. Adanya Fakta Sosial

Faktor yang sering tidak disadari organ negara ketika melakukan pendekatan dengan masyarakat, untuk mencapai tujuannya untuk mengeks ploitasi sumber daya alam di suatu wilayah, adalah memandang masyarakat sebagai pihak yang sub-ordinate sehingga dianggap bisa dengan mudah didekati, dipengaruhi. Sering tidak terpikirkan bahwa terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, masyarakat memiliki keterikatan batin yang menyejarah penuh nilai. Akibatnya tidak akan mudah masyarakat menyerahkan hak-haknya atas suatu kepemilikan tertentu misalnya tanah tempat tinggalnya atau lahan pertaniannya. Dampak lebih lanjut program-program pemerintah dalam rangka penciptaan kemakmuran rakyat bisa terkendala hanya karena salah pendekatan dengan masyarakat. Kasus di Mesuji Lampung, serta terkendalanya pembangunan PLTU di Kabupaten Batang menjadi contoh fenomena tersebut.

Demikian pula keberadaan masyarakat lokal secara fakta masih belum diakui secara penuh eksistensinya maupun perannya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sekalipun secara yuridis pengakuan keberadaan -mereka sudah tegas-tegas ditentukan dalam


129

Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Ketiadaan pengakuan peran yang memadai, menyebabkan tugas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam seolah-olah berperan paling penting (single actor).

Akan tetapi kejadian sebaliknya juga terjadi: faktor pola hidup dan juga kemiskinan telah mendorong masyarakat untuk memaksakan kehendaknya demi mempertahankan hidup. Akibatnya lingkungan dan sumber daya alam dikelola dengan ceroboh, merusak dan tidak bertanggung jawab. Realitas sosial penambangan timah di Bangka Belitung bisa dijadikan contoh fenomena tersebut, sekalipun kalau bisa disebutkan, tentu hampir di semua daerah penyebab terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggungjawab dipicu oleh faktor kemiskinan dan pola hidup yang ingin mudah mendapatkan sesuatu karena lingkungan sosial yang sudah tidak bisa dijadikan contoh lagi.

3. Desain Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dari realitas yang bersumber dari fenomena-fenomena yang ada di berbagai wilayah di Indonesia tersebut maka bisa dikatakan bahwa buruknya pengelolaan sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup bersumber dari: (1) kemiskinan; (2) lemahnya penegakan hukum; (3) rendahnya taraf sinkronisasi peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam; (4) dorongan peningkatan pendapatan asli daerah; (5) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menjadi agenda politik utama; (6) masih belum kuatnya pengakuan peran masyarakat lokal; (7) upaya pemaksaan kehendak melalui instrument hukum.


Berdasarkan. identifikasi. tersebut. maka. ke. depan. harus.dibangun politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang memuat cita hukum Indonesia bercirikan/berkarakter: 112

a. Pro Ketertiban

Tujuan hukum yang utama adalah menciptakan ketertiban. Hal ini bisa dikembalikan pada adagium tidak terbantahkan dari Cicero (106-43 Sebelum Masehi) seorang filosof. Romawi. yang. menyatakan:. ubi societas ibi ius yang artinya: dimana ada masyarakat di sana ada hukum. Adagium dari Cicero benar-benar tidak terbantahkan dan bisa dimaknai dalam perspektif yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Dalam perspektif yuridis-normatif, ubi societas ibi ius memberikan makna bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban. Logika historiknya, ketika masyarakat semakin membesar, ada kebutuhan untuk menyatukan lebih banyak manusia dengan kehendak yang berbeda-beda. Kesemuanya itu memerlukan kehadiran penguasa yaitu negara, berikut sarana untuk menjamin ketertiban yaitu hukum.

Dari perspektif yuridis-sosiologis ubi societas ibi ius memberi implikasi ketika masyarakat semakin berkembang maka hukum pun akan berkembang. Berdasarkan pemikiran akademik tersebut, maka politik hukum pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Konstitusi, harus dijabarkan dalam kriteria: (1) peraturan-peraturan hukum yang. dilandaskan. pada. pembenaran. filosofis. Pancasila.dan Pembukaan UUD tahun 1945, dan pembenaran secara sosiologis yang mendasarkan pada dinamika perkembangan masyarakat lokal, nasional maupun dinamika global; (2) tetap

112 Aji Samekto, 2015, Op-Cit, hal 21


131

menjaga sinkronisasi peraturan-peraturan hukum secara vertikal maupun horisontal, khususnya peraturan-peraturan dalam lingkup administratif seperti penataan ruang, perijinan dan sejenisnya. Tanpa ada sinkronisasi peraturan hukum, pengelolaan sumber daya alam, yang sering menimbulkan perselisihan antara negara dengan masyarakat akan rawan gugatan administrasi. Tertib secara aturan hukum tidak bisa tidak harus diikuti dengan penegakan peraturan dalam praktek secara konsekuen, mempertimbangkan berbagai kepentingan secara tepat.

b. Pro Keadilan Sosial

Tujuan hukum berikutnya adalah menciptakan keadilan. Paham negara hukum didasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil113. Dengan demikian selain memenuhi syarat secara formal, hukum harus tetap mempertahankan idea hukum, yaitu harus baik dan adil, baik karena sesuai dengan kehendak masyarakat terhadap hukum itu sendiri, dan adil bukan hanya secara formal tetapi secara substansial.

Keadilan. itu. sendiri. selalu. tidak. dapat. didefinisikan.sepihak. Apabila diandaikan keadilan sebagai gunung Merapi, maka keadilan itu bisa dibicarakan dari sisi mana kita melihat realitas keadilan itu. Keadilan bisa dibicarakan dari sisi kawasan Ketep, keadilan bisa dibicarakan dari kawasan Kaliurang, keadilan bisa dibicarakan dari wilayah Blabak dan sebagainya. Hasilnya dengan demikian akan berbeda tergantung dari mana kita melihatnya.

113 Franz Magnis Suseno,1995, Etika Politik,Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, hal 295


Keadilan sosial merupakan keadilan yang harus diwujudkan negara kepada warganya yang bersifat distributif. Perwujudan keadilan sosial dengan demikian sangat tergantung dari kemauan negara untuk memenuhinya. Berdasarkan pemahaman tentang bagaimana keadilan substansial senantiasa harus diwujudkan maka, dalam mewujudkan keadilan sosial, sudah seharusnya negara tidak lagi sekedar menggunakan pendekatan yang sekedar menghasilkan keadilan formal dalam mengatasi perselisihan antara negara dengan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam114.

Perwujudan keadilan sosial oleh negara sangat terkait dengan bagaimana negara mengapresiasi eksistensi hak asasi manusia, pemahaman tentang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (misalnya terkait dengan bagaimana seseorang menjunjung tinggi warisan leluhur yang berupa tanah yang tidak semata-mata hanya dihargai dengan nominal uang). Fenomena politik hukum pengakuan negara terhadap hak ulayat yang menimbulkan ketidak adilan sosial bagi masyarakat adat harus diakhiri. Dalam hal ini harus dibangun konsep.hukum.baru.yang.tidak.lagi.merefleksikan.hegemoni.dan homogenisasi yang sesungguhnya berpotensi melanggar HAM.

114 Dalam mewujudkan keadilan sosial yang bersifat substansial kiranya pendapat John Stuart Mill bisa dijadikan batu uji. John Stuart Mill mengemukakan ada indikator yang umumnya disepakati sebagai sesuatu yang tidak adil: (1) memisahkan seseorang atau masyarakat dari hal-hal yang seharusnya dimilikinya sebagai hak legal; (2) memisahkan manusia dari hal-hal yang seharusnya dimilikinya sebagai hak moral; (3) menghilangkan kesempatan bagi seseorang atau masyarakat untuk memperoleh apa yang layak diterimanya; (4) mengancam atau menekan orang lain atau masyarakat yang tidak setara dengannya. …lihat dalam Karen Lebacqz, Six Theories of Justice, 1986, (penerjemah: Yudi Santoso), Bandung, Penerbit Nusa Media, hal 19-20


133

c. Pro Kesejahteraan

Tujuan hukum berikutnya adalah mewujudkan kesejahteraan. Hal itu sebenarnya dapat dikembalikan pada ajaran didirikannya negara; tujuan dibentuknya negara adalah untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Mewujudkan kesejahteraan dapat dikembalikan pada apa yang digagas oleh Jeremy Bentham sebagai pendahulu John Stuart Mill. The great happiness for the great number merupakan ajaran yang bersumber dari keyakinan tentang kebenaran pasar bebas yang diajarkan oleh Adam Smith. Adam Smith, menyatakan bahwa sistem pasar bebas ini akan diatur oleh the invisible hands, yang mengatur kehidupan ekonomi dan diyakini akan mendorong orang untuk saling berbuat baik sehingga yang terjadi adalah persaingan sehat115. Masing-masing individu ini akan saling melayani. Apa yang baik bagi dirinya sendiri dengan sendirinya akan baik serta memberi keuntungan dan kegunaan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam teori Adam Smith persaingan bebas dimaksudkan untuk diberlakukan bagi pengusaha demi kebaikan masyarakat umumnya. Jika setiap pengusaha bersaing secara bebas untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan konsumen maka yang diuntungkan adalah konsumen atau masyarakat umumnya116.

115 A.Prasetyo Murniati, 1994, Jeritan dan Nestapa Dari yang Terampas, dalam, Merawat dan Berbagi Kehidupan (Editor: YB.Banawiratma.Th.Sumartana, Yosef P.Widyatmadja), Kanisius, Yogyakarta, hal 56-75

116 Sistem sosial menurut Adam Smith selalau mengandung tiga elemen dasar yakni: kepercayaan pada fisika sosial.naturalisme dan derivasi dari teori moral alamiah. Kepercayaan pada fisika sosial akan membentuk suatu kepercayaan bahwa semesta sosial merupakan subjek dari hukum alam (natural law). Sebagaimana dalam alam semesta, hukum alam diyakini bekerja menurut rencana Allah. Naturalisme mempunyai implikasi bahwa hukum alam merupakan hasil dan sumber penyebab sesuatu. Teori moral alamiah berpandangan bahwa motivasi dibalik kehendak sosial adalah kebahagiaan (happiness). Interpretasi Smith mengenai masyarakat sebagai suatu sistem alamiah (natural system) secara jelas paralel dengan sistem alam dalam konsep Isaac Newton. Adam Smith menganalogikan sistem sosial seperti konsep sistem alam semesta dari Isaac Newton. Analogi ini mempunyai konsekuensi bahwa


Akan tetapi teori itu tidak bisa langsung menjadi dasar nilai pembentukan keadilan sosial di Indonesia karena teori Adam Smith berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat merupakan sekumpulan individu yang dapat diisolasi secara bebas nilai. Hal itu.jelas.tidak.sejalan.dengan.landasan.filsafat.Pancasila,.yang.mengkonsepsikan masyarakat merupakan sekumpulan individu yang sebenarnya merupakan makhluk sosial.

d. Pro Penghapusan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang antara lain timbul karena persoalan kepadatan penduduk. Dampak kemiskinan menjadi luar biasa, karena ia berimplikasi pada lingkungan hidup dan akses sumber daya alam dan rumitnya penegakan hukum. Fenomena di beberapa wilayah penelitian sebagaimana disebut di atas mencerminkan hal itu. Kemiskinan menjadi persoalan rumit dalam penegakan hukum. Penegakan hukum formil pasti akan banyak dimenangkan kaum terdidik, mapan dan berpengalaman dan mengalahkan kaum miskin, sekalipun sebenarnya masyarakat miskin memang benar-benar menjadi korban. Akan tetapi karena secara hukum, dia tidak mampu membuktikan berbasis hubungan sebab-akibat masyarakat miskin bisa dikalahkan dalam proses pembuktian di Pengadilan. Akibat yang muncul dari kekalahan adalah frustrasi. Dampak selanjutnya potensi destruksi akan muncul.

sistem sosial dalam konsep Adam Smith berangkat dari pemikiran sistem sosial juga merupakan sistem yang dapat diisolasi seperti sistem alam semesta yang bebas nilai. …lihat dalam FX Sugiyanto, 2007, Metode Berpikir Ekonomi Mainstream, Etika dan Keadilan, Pidato Pengukuhan Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Ekonomi Pada FE Universitas Diponegoro, 7 Juli 2007)

Berdasarkan hal itu maka penggunaan teori ini tidak bisa begitu saja ditransplantasikan dalam sistem sosial Indonesia, karena dasar negara Pancasila berangkat dari pemahaman bahwa sesungguhnya masyarakat adalah makhluk sosial yang tidak bebas nilai. Jadi konstruksi keadilan sosial yang harus dibangun dalam hukum pengelolaan sumber daya alam seharusnya tidak bebas nilai.


135

Perlindungan lingkungan hidup demi terselenggaranya pembangunan berkelanjutan, dan perwujudan akses sumber daya alam yang tertib tidak akan terwujud apabila kemiskinan masih menjadi sesuatu yang dominan di Indonesia.

Berdasarkan hal itu maka politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang diproyeksikan ke depan seharusnya dapat diproyeksikan sekaligus untuk memberi ruang akses sumber daya alam kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan, karena kemiskinan bisa terjadi karena struktur-struktur kepemerintahan maupun hukum yang memang tidak mengabdi pada keadilan sosial117. Oleh karena itulah maka mindset penghapusan kemiskinan harus dimulai peningkatan keadilan dan pemerataan. Dalam konteks ini faktor kelembagaan akan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan masalah pembangunan. Kelembagaan disini dikonsepsikan sebagai pola-pola teratur (nomos) berwujud peraturan perundang-undangan maupun produk-produk kebijakan yang menciptakan pola-pola yang ajeg. Demikian maka, peraturan perundang-undangan serta tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian dari faktor kelembagaan yang diperlukan untuk peningkatan keadilan dan pemerataan akses sumber daya alam.

117 Strategi pembangunan ekonomi Indonesia saat ini sudah seharusnya bergeser, dimulai dengan orientasi terhadap peningkatan keadilan dan pemerataan dengan menempatkan penghapusan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan utama pembangunan. Pangkal tolak pemikiran ini adalah bahwa kegagalan penyelesaian masalah-masalah fundamental di negara-negara berkembang bukan hanya disebabkan oleh kegagalan pasar, bukan pula karena kegagalan faktor kebijakan, tetapi juga karena kegagalan institusional. Kelembagaan tersebut meliputi undand-undang maupun produk-produk kebijakan normatif lainnya termasuk hukum kebiasaan ….lihat dalam FX Sugiyanto, 2007, Op-Cit, hal 46-47


e. Pro Kearifan Lokal

Kearifan lokal menjadi sesuatu yang harus dihargai eksistensinya. Tanpa kearifan lokal lingkungan hidup dan sumber daya alam di beberapa wilayah niscaya tidak akan terpelihara dengan baik. Terlalu rumit apabila pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam semuanya dipasrahkan dan menjadi beban negara. Masyarakat lokal dengan kearifan lokalnya harus dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Hal inipun secara teoretik dapat dibenarkan dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan ditentukan antara lain oleh pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hal ini merupakan fakta bukan keharusan, karena didasarkan pada historis keberadaan lingkungan dan sumber daya alam. Berdasarkan hal itu maka politik hukum pengelolaan sumber daya alam juga harus meng-cover penghargaan terhadap masyarakat lokal dengan kearifan lokalnya. Sebenarnya modal penghargaan atas eksistensi itu sudah tercantum dalam Pasal 18B UUD NRI 1945118. Akan tetapi pengakuan bersyarat sebagaimana dicantumkan dalam pasal tersebut dalam praktek menimbulkan implikasi ketidakadilan bagi masyarakat adat..Pasal.18B. tersebut.masih.merefleksikan.politik.hukum.yang semu terhadap pengakuan keberadaan masyarakat adat. Disebut demikian karena politik hukum pengakuan keberadaan masyarakat. hukum. adat. merefleksikan. politik. hukum. yang.

118 Pasal 18B UUD 1945: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang.


137

hegemonik dan homogenik karena masih menganut paradigm sentralisme hukum.

f. Pro Lingkungan

Perlindungan lingkungan jelas merupakan syarat mutlak kalau semua menyadari betapa pentingnya peran daya dukung lingkungan bagi manusia dalam kondisi apapun termasuk ketika proses perubahan sosial (dalam hal ini pembangunan) dilaksanakan. Diakui bahwa pembangunan merupakan proses yang tidak boleh dihindari demi menuju kemajuan sebuah masyarakat. Pembangunan hakekatnya adalah proses perubahan sosial yang tidak bisa dihindari. Di dunia tidak ada yang lebih abadi, selain perubahan itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan tetap penting dilakukan, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan pembangunan itu tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi daya dukung lingkungan yang akan menyangga kehidupan. Biaya hidup dan biaya sosial akan menjadi semakin tinggi apabila lingkungan hidup dkorbankan hanya semata-mata untuk kepentingan pembangunan.

Pada masa kini perumusan kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan ke dalam perundang-undangan harus semakin diperkuat. Dari sinilah kemudian dalam dunia akademik kita mengenal diskursus ecocracy sebagai tema baru terkait dengan penyelenggaraan demokrasi119. Ecocracy berangkat dari pemikiran bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan lingkungan hidup harus menjadi

119 Pembahasan secara komprehensif tentang bagaimana sistem demokrasi modern berdampak buruk kepada kualitas lingkungan hidup dan upaya melakukan konstitusionalisasi kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan ke dalam naskah undang-undang dasar, …lihat dalam Jimly Asshidiqqie, 2008, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945, Raja Grafindo, Jakarta.


bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan. Sebenarnya hal itu secara implisit sudah menjadi bagian dari kebijakan hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amanatnya adalah bahwa dalam setiap pembuatan perundang-undangan di bidang apapun harus mempertimbangkan bagaimana implikasi keberadaan perundang-undangan tersebut terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan pemahaman tentang makna cita hukum yaitu ide atau gagasan yang harus diwujudkan dalam hukum, maka ke depan harus dibangun politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang memuat cita hukum dengan karakter: pro-ketertiban, pro-keadilan sosial, pro-kesejahteraan, pro-kemiskinan,pro-kearifan lokal dan pro-lingkungan.

Pembenaran. secara. filosofis.menunjuk. pada.nilai-nilai.yang terkandung dalam Pancasila120: (1) bahwa sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab maka harus ada perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak dan berpegang pada kebenaran; (2) bahwa sesuai dengan sila persatuan Indonesia maka harus dilakukan perlindungan kepada segenap bangsa yang bersatu dalam keberagaman; (3) bahwa sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin

120 Pancasila dijadikan rujukan dan justifikasi filosofis karena: Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar (grundnorm) menurut Hans Kelsen dan norma fundamental negara (staatfundamentalnorm) menurut Hans Nawiasky. Pancasila dengan demikian merupakan dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. Oleh karena itu setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Demikianlah maka Pancasila harus selalu dijadikan rujukan dalam pembangunan hukum di Indonesia……lihat dalam Sigit Sapto Nugroho, 2016, Membumikan Hukum Pancasila sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan, Prosiding Seminar Nasional Revitalisasi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum, Universitas Negeri Semarang, hal 153


139

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, maka rakyatlah yang sesungguhnya memiliki kedaulatan termasuk kedaulatan terhadap sumber daya alam; (4) bahwa sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka harus dilakukan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia agar hidup sejahtera.

Selanjutnya pembenaran secara yuridis dapat dilandaskan pada konstruksi Pasal 33 (3) UUD NRI 1945. Ketentuan pasal tersebut mengandung konstruksi yuridis bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia, adalah milik bangsa Indonesia. Selanjutnya pengelolaan sumber daya alam yang ada diserahkan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini, negara dapat bertindak sebagai badan publik (iure emperii) maupaun bertindak sebagai badan privat (iure gestiones). Akan tetapi semua itu diabdikan pada kepentingan rakyat Indonesia.


REFERENSI

Absori, Sigit Sapto Nugroho, Elviandri, Legalitas Perhutanan Sosial: Sebuah Harapan Menuju Kemakmuran Rakyat Kawasan Hutan, Jurnal Yustisia Merdeka Volume 3 Nomor 2 Septembar 2017, hal 97-106

A. Fauzi, 2004, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Aji Samekto, 2015, Membangun Politik Hukum Pengelolaan sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia, Prosiding Seminar Nasional, Undip, Thafa Media, Yogyakarta.

A.Hamid S Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertai Doktor.

A. Prasetyo Murniati,1994, “Jeritan dan Nestapa Dari yang Terampas”, dalam, Merawat Dan Berbagi Kehidupan (Editor: YB.Banawiratma.Th.Sumartana, Yosef P.Widyatmadja), Kanisius, Yogyakarta.

B. Arief Sidharta, 2005, Struktur Ilmu Hukum Indonesia, makalah Seminar

Bambang Kesowo, Negara Hukum, Program Legislasi Nasional dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya, Jurnal Arena Hukum, Jilid 6, Nomor 1, April 2012, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Bernad L.Tanya, 2011, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing.

Dina Sunyowati, Rancangan Model Undang-Undang Penataan Ruang Pesisir dan Laut Daerah Berdasarkan Prinsip Integrated Coastal Management, Jurnal Yustika, Volume 13, Nomor 2, Desember 2010, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hal. 151-153.

141HUKUM SUMBER DAYA ALAMPERSPEKTIF KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI

Elisa Ruozzi, “The Obligation not to Pollute: From Corollary of State Sovereignty to the Right to a Decent Environment”, Indonesian Journal of International Law, Volume 8, Number 1, October 2010, Jakarta: Center for International Law Studies, Faculty of Law University of Indonesia, hal. 80.

Esmi Warassih Puji Rahayu, 2001, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum: Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan; Pidato Pengukuhan Guru besar madya ( Semarang, Undip.

Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria, dalam http//www.kpa.or.id Diakses tanggal 9 Oktober 2019, Pukul 12.45 WIB

E. Rustiadi, S. Saeful Hakim dan D.R. Panuju, 2008, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Institut Pertanian Bogor.

Franz Magnis Suseno,1995, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

FX Sugiyanto, 2007, Metode Berpikir Ekonomi Mainstream, Etika dan Keadilan, Pidato Pengukuhan Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Pada FE Universitas Diponegoro, 7 Juli 2007).

G. Hardin, 1968, The Tragedy of the Commons, Science 162

H. Salim, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika.,.Jakarta.

Jimly Asshidiqqie, 2008, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945,.Raja.Grafindo,.Jakarta.

I Nyoman Nurjaya, 2006, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, Universitas Negeri Malang Press.

Iskandar, Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 3, September 2011, FH UNSOED, Purwokerto, hal. 513.


Iskandar, et.al., 2012, Potret Hukum, Mentalitas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Suatu Kajian dari Perspektif Konsep Etika Uber Ich Sigmund Freud dan Good Governance, Penerbit Total Media, Jakarta.

Iskandar, Implikasi Alih Kewenangan dalam Pengelolaan sumber Daya Alam Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dalam http://suttaniskandaralam.blogspot.com/2015/07/pengelolaan-sumberdaya-alam.html, Diakses tanggal 9 Oktober 2019, Pukul09.15 WIB

Joseph Stiglitzm, 2000, Democratic Developmentas the Fruits of Labor, New York: Keynote Addres Industrial Relation Research Association, Global Policy Forum.

Kadarsah, 2014, Hukum Sumber Daya Alam, Penerbit R.A. Derosarie, Surabaya.

Karen Lebacqz, Six Theories of Justice, 1986, (penerjemah: Yudi Santoso), Bandung, Penerbit Nusa Media.

Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press.

L.R Wibowo, Woro Murdiati R, Sabarudi, 2009, Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria, kapitalisme mengepung Desa, Alfa Media, Yogyakarta.

Maria S.W Sumardjono, Dkk, 2011, Pengaturan Sumber Daya alam di Indonesia: Antara yang Tersurat dan Tersirat, Fakulas Hukum Universitas Gajah Mada,Gajah Mada University Press

Maxensius Tri Sambodo and Siwage Dharma Negara, Designing Conceptual Framework and State of Energy Security in Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. XX (1), 2012, Jakarta: LIPI, hal. 1.


Mita Noveria, Pendanaan Pembangunan, Degradasi Lingkungan dan Konflik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 38, No. 1, Juni 2012, LIPI, Jakarta

Nurul Fajri Chikmawati, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Jurnal Adil, Volume 4, Nomor 2, Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, hal. 397.

Octavianus Hartono, Aspek Hukum Penataan Ruang Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Bisnis, Jurnal Dialogia Juridica, Volume 3, Nomor 1, November 2011, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, hal 91.

Peter Mahmud, Moral dalam Fungsi Eksistensial Manusia, Seminar Nasional Teori Hukum, Hukum: Bahasa dan Moralitas, UKSW 4-5 Februari 2015

Purwaka, 2011, Kerangka Pemahaman Politik Hukum Nasional, Jakarta, Universitas Atma Jaya.

Rakmindiyarto dalam https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/revitalisasi-tata-kelola-sumber-daya-alam-indonesia, Diakses Tanggal 9 Oktober 2019, Pukul 10.45 WIB

Rodiyah, 2015, Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Prespektif UU No. 23 Tahun 2014 Berbasis Pada Efektifitas Pemerintahan Yang Mensejahterakan, Prosiding Makalah Seminar Membangun Politik Hukum SumberDaya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia, Undip Semarang, Thafa Media Yogyakarta.

Rocmani, 2015, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Keadilan dan HAM dalam Era Otonomi Daerah, Prosiding Seminar Nasional Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia, Undip Semarang , Thafa Media, Yogyakarta.


Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya.

Sigit Sapto Nugroho, 2004, Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Perspektif Hukum, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, malang.

____, 2012, Diktat Hukum Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Tidak dipublikasikan.

_____, 2013, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Sosial Volume 14 Nomor 2 tahun 2013, hal 22-26

____, Harmonisasi Hukum: Sebuah Dialektik Interaksi Norma Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Pengelolaan Konservasi, Sumber Daya Alam, Jurnal Yustisia Merdeka, Volume 2 Nomor 2 September 2016, hal 27-40

_____, 2016, Membumikan Hukum Pancasila sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan, Prosiding Seminar Nasional Revitalisasi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum, Universitas Negeri Semarang

_____, 2017, Hukum Kehutanan.,.Kafilah.Publishing,.Surakarta,.

______, 2019, Hukum dan Kehutanan: Studi Formulasi Hukum Pengelo-laan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat menuju Kemak-muran rakyat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Desertasi, Seko-lah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahrial Haq, Rekonstruksi Pengelolaan Sum-ber Daya Hutan di Jawa dengan Model Kolaboratif Holistik, Jurnal Yustisia Merdeka, Volume 2 Nomor 1 Maret 2016, hal 68-80

Sigit Sapto Nugroho, Absori, Harun, Rahmanta Setiahadi, Reconstruc-tion law Resources Management Community-Based Fores To-wards Prosperity of People in Java, Indonesia, International Journal of Business, Economic and Law, Vol.13, Issue 4 (Au-gust 2017), ISSN 2289-1552, hal. 210-216.


____, Legal Prespektif of Forest Resources Management Community Based Studi for Prosperity in The Distric Ngawi, East Java, Indonesia, Journal of Law, Policy and Globalization Vol 66, 2017,p. 122-129

Sigit Sapto Nugroho, Elviandri, 2018, Memayu Hayuning Bawana: Melacak Spiritualitas Transendensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Masyarakat Jawa, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Hukum Transsendental, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Suarakarta, hal 346-355

Sony keraf, 2010, Etika Lingkungan hidup, Penerbit Kompas, Jakarta.

____, Bioregionalisme: Menyatunya Ekonomi Dengan Ekologi, Jurnal Respons, Volume 17, Nomor 01, Juli 2012, Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Unika Atma Jaya, hal. 11.

____, 2014, Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan, Penerbit Kanisius Yogyakarta.

Sulaiman Nitiatma, 1997, Hukum Yang Baik, Undaris-GUPPI, Semarang.

Sukirno, 20l4, Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Hak Ulayat (Studi Pengakuan Dan perlindungan Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy Dan Hegemoni Negara), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang.

Sunarjati Hartono, 1968, Capita Selecta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung.

Surwandono dan Sidiq Ahmadi, 2011, Resolusi Konflik di Dunia Islam, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sutoyo, Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, Jurnal Adil, Vol. 4, No. 1, Juli 2013, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, hal. 192-193.

Sri Wahyuni, Sustainable Forest Management in Indonesia’s Forest Law (Policy and Institutional Framework), Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, No. 3, September 2014, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hal. 475.


Syaiful Bahri Ruray, 2012, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaaan dan Pelestarian Fungsi lingkungan Hidup (Seri Desertasi), Alumni Bandung.

Stephane Mc. Whinnie, The tragedy of Commons in International Fisheries: An empirical Examination, Research Paper No. 2007-05, The University of Adelaide Scholl of Economic, Juli 2016

Tommy H. Purwaka, 2005, Fakta Perlunya Harmonisasi dalam Jason M. Patlis, et.al., Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, USAID-BAPPENAS,Jakarta.

____, Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal.356-362.

____, 2015, Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam,Prosiding Seminar Nasional Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia, Media Thafa, Yogyakarta.

Ton Dieetz, 2005, Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik, Pengantar Masour Fakih, Insist Press, Yogyakarta.

Yance Arizona, 2008, Karakter Peraturan Daerah Sumber Daya Alam, Huma, Jakarta.

Yulia dan Zinatul Ashiqin Zainol, Melindungi Keanekaragaman Hayati Dalam Kerangka Protokol Nagoya, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.25, No. 2, Juni 2013, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 271, 280.


TENTANG PENULIS

Dr. Sigit Sapto Nugroho,SH, M.Hum, lahir di Magetan Jawa Timur, 26 Juli 1974, Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di kota kelahirannya, Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (1999) di Fakultas Hukum Unmer Madiun, Magister Hukum S2 (2004) di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang dan Program Doktoral S3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Surakarta (2019). Selain aktif mengajar di kampus Universitas Merdeka Madiun juga sangat aktif dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh DP2M Dikti, menulis buku dan artikel pada jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional terindeks schopus.

Buku yang sudah pernah diterbitkan : Pengantar Hukum Adat Indonesia (2016), Hukum Waris Adat (2016), Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia (Bunga Rampai) (2016), Hukum Kontrak dan Perkembangannnya (2016), Hukum dan Teknologi (2017), Hukum Perseroan Terbatas (2017). Hukum Agraria Indonesia (2017), Hukum Kehutanan (2017), Hukum Agraria Indonesia (2017), Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme (2018), Hukum Koperasi, Usaha Potensial dan UMKM (2018), Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan (Bunga Rampai) (2018), Hukum Pengangkutan Indonesia (2019).


Dr. Yulias Erwin, S.H., M.H, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 8 Juli 1977. Dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Mataram sejak tahun 2006. Pendidika SD, SMP dan SMU diselesaikan di kota kelahirannya. Gelar Sarjana dan Magister Hukumnya diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Menyelesaikan pendidikan S3 di Sekolah

Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2019). Beberapa karyanya telah terbit dalam bentuk artikel-arikel jurnal, prosiding seminar nasional dan buku.

Dr. Rina Rohayu. H, SH., M.H, lahir di Sumbawa Besar, 30 November 1982. Pendidikan Sekolah Dasar, SLTP dan SMA di selesaikan di Kota kelahirnnya. Mendapatkan gelar sarjana Hukum (2006) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Hukum S2 (2009) di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Surakarta. Sejak 2010 hingga saat ini aktif mengajar di Universitas Muhammadiyah Mataram serta menulis artikel pada jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional.


CATATAN :


CATATAN :

Documents

HUKUM SUMBER DAYA ALAMe-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6888/1/Hukum... · B. Karakteristik Perundang-Undangan Mengenai ... tetap, yaitu jumlah yang sudah dipakai saat ini tidak