I · Web viewI. 1. LATAR BELAKANG Korupsi saat ini sudah menjadi suatu fenomena yang banyak terjadi di beberapa negara dan sudah menjadi suatu extraordinary crime yang memprihatinkan

Laporan Kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PKdan FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan

Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, 6-7 Desember 2006Bappenas

I. PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANGKorupsi saat ini sudah menjadi suatu fenomena yang banyak terjadi di

beberapa negara dan sudah menjadi suatu extraordinary crime yang memprihatinkan. Saat ini praktek koruptif dan tindak pidana korupsi sudah merambah ke berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal ini menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya dan kepercayaan dunia internasional terhadap suatu negara.

Mengingat bahwa banyaknya dampak negatif dari praktek-praktek korupsi tersebut, maka diperlukan suatu langkah yang dapat mempercepat upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui suatu upaya yang kongkrit. Untuk itu, Presiden RI telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut berisi instruksi umum kepada seluruh jajaran pemerintahan dan instruksi khusus kepada instansi tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan tertentu. Inpres tersebut kemudian diejawantahkan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009 sebagai Living Document yang disusun oleh 92 instansi Pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi.

Untuk mendukung terwujudnya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009 dibutuhkan suatu lingkungan kondusif dengan visi dan komitmen Pemerintah, pengadaan sumber daya yang memadai dengan penerapan strategi, perencanaan dan pendekatan yang terdiri dari tindakan Pencegahan dan tindakan Penindakan, serta peran aktif dari masyarakat, Monitoring dan Evaluasi dari Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009.

Dengan menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan RAN-PK 2004-2009, selain mekanisme internal yang dikonsep secara matang, diperlukan pula sebuah konsultasi publik dalam bentuk forum terbuka, dimana para pelaksana RAN-PK dapat berdialog langsung dengan penerima manfaat yaitu masyarakat.

Selama tahun 2005, Bappenas telah melaksanakan kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004-2009 di enam provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan lokal mengenai penyempurnaan pelayanan publik dan pemberantasan korupsi di bidang pelayanan publik yang tertuang dalam dokumen RAN-PK 2004-2009. Sedangkan secara khusus, pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui kesiapan instansi pelaksana RAN-PK menyusun rencana tindak yang lebih rinci dan konkrit dari isu atau kegiatan yang telah disepakati dalam Matriks RAN-PK 2004-2009.

1



Pada tahun 2006 ini Bappenas hendak membawa implementasi RAN-PK 2004-2009 ke tahap lebih lanjut yaitu, penerapan program-program pemberantasan korupsi yang telah disepakati dalam RAN-PK melalui suatu Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) di masing-masing daerah pilot.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pelaksanaan kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK tahun 2006 akan dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu, Seminar Publik dan Focus Group Discussion (FGD) yang masing-masing diharapkan dapat menjaring masukan publik yang komprehensif bagi penyempurnaan dokumen RAN-PK 2004-2009 dan mempercepat penyusunan RAD-PK serta Rencana Aksi (Action Plan) di masing-masing departemen atau instansi daerah pilot.

I.2. TUJUANPenyelenggaraan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004-2009 di

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu Seminar Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004-2009 dan Focus Group Discussion (FGD) di mana masing masing kegiatan bertujuan :

1. Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK yang bertujuan untuk: Memberikan media kepada departemen/instansi pelaksana RAN-PK untuk

menjelaskan dan memberikan klarifikasi tentang program-program departemen/instansi mereka dalam rangka pelaksanaan RAN-PK;

Mendapatkan masukan dan tanggapan dari berbagai pihak dalam rangka implementasi RAN-PK di departemen/instansi terkait;

Merumuskan prioritas-prioritas kegiatan yang perlu segera dilaksanakan; Merumuskan pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam implementasi

RAN-PK.

2. Sedangkan tujuan diselenggarakannya FGD adalah memberikan asistensi pusat kepada departemen atau instansi pelaksana RAD-PK di daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan RAD-PK di daerah.

I.3. RUANG LINGKUP

Kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004-2009 di Provinsi Sulawesi Selatan mencakup kegiatan seminar dan FGD.

2



I.4. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dari konsultasi publik ini, yaitu:1. Adanya pemahaman peserta terhadap RAN-PK dan adanya input bagi

perbaikan substansi RAN-PK.2. Adanya input dari publik tentang isu-isu prioritas untuk perumusan rancangan

RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan.3. Tersusunnya rancangan RAD-PK yang kemudian akan diakomodasikan ke

dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

I.5. PESERTA I.5.1. Seminar RAN-PK

Peserta kegiatan seminar Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK terdiri dari unsur Pemerintah, Sektor Swasta serta Tokoh Masyarakat, antara lain: Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPN Pusat, BKPM, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Bappeda dan Bawasda Provinsi Sulawesi Tenggara, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN, MUI, LSM, Media Lokal dan instansi terkait lainnya.

Peserta Seminar Publik RAN-PK Provinsi Sulawesi SelatanHari Pertama, Rabu, 6 Desember 2006

No Nama Lembaga1 Surya Iskandar Polda Sulsel 2 Anwar R Pengadilan Agama Makassar 3 Andi Lukman Pengadilan TUN Sulsel 4 A. Latif N Bea dan Cukai Makassar 5 Samsuddin .T Bappeda Kota Pare-Pare 6 Dan Pongtasik DPRD Propinsi Sulsel7 Adjied .S DPRD Kota Makassar 8 Burhan Hamid Kejaksaan Tinggi Sulsel9 M. Arsyad Sanusi Pengadilan Tinggi Sulsel 10 Harsono Supardjo Pengadilan Tinggi Sulsel11 Indra Cahya Pengadilan Negeri Makassar12 A. Mulyadi BPN Sulsel13 Tadjuddin Kammisi Kabupaten Pare-Pare14 Rizqi Novanny BPK Sulsel15 Wisma Narunik BPK Sulsel16 M. Anis Kama Bappeda Kota Makassar

3



No Nama Lembaga17 Maula Akil Bappeda Bantaeng18 Kamil Bappeda Barru19 Muh.Tang Bappeda Bone20 Baharuddin Bappeda Gowa21 Syafruddin Dinas Tata Ruang Sulsel 22 Rahmat Hidayat Reg Iden Polda 23 Armensyah .T Reskrim Polda24 Ambo Ala BKPD25 Kiblat Said Suara Pembaruan 26 Jarot .H Jurnal Nasional 27 Ajra Jakarta Post28 I Ketut Suradnya Pengadilan Tinggi TUN29 Soedarno Kanwil DJP Sulsel Sultra30 Ahmad Husen BKPM31 Masri Bappeda Propinsi Sulsel32 Ina Hamid Republika33 Sani Aziz Makassar TV34 Simon .L Biro Hukum35 Lutfi .H Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura 36 A. Maujud. MS Pengadilan Tinggi Sulsel37 Rusli Razak Dinas Kesos dan Linmas Sulsel38 Ridwan .A Dinas Pendapatan Sulsel39 Sukaeni Bappeda Bulukumba 40 Djajadi Bappeda Enrekang 41 A. Makmur Bappeda Jeneponto 42 Hartini .S Bappeda Luwu Timur 43 Irwan Bappeda Luwu Utara 44 Abdul Muin .B Bappeda Pinrang45 A. Walahuddin Bappeda Sidrap 46 Bustamin .B Bappeda Wajo 47 Shahrul .S Dinas kehutanan Sulsel 48 Arifin .K Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel49 Sampam .S Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sulsel50 Masjkur Dinas Perkebunan Propinsi Sulsel51 Azhar Johar Dinas Kimpraswil Propinsi Sulsel52 Abdullah Djabbar Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulsel53 Muh. Saad Dinas Kesehatan Propinsi Sulsel54 Jamal Kadin Dinas Perhubungan Propinsi Sulsel55 Syahrun Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulsel56 Zainuddin Sake Dinas Pengairan Propinsi SulseI57 B. Shaleh .P MUI Propinsi Sulsel

4



No Nama Lembaga58 Shinta Makassar TV59 Arif Makassar TV60 Norma Pedoman Rakyat61 Syamsudin .S Korupa62 Mawardi PGRI-Gerak63 Elyas Josepa PGRI-Satu Indonesia64 Yuliani Harys PGRI LBH-P2165 Lawiyah YLK Sulsel66 Akmal Hidayat Masyarakat67 Yusnita Ike Cdadadasdasfdasasd dafsdf Perak68 Adnan Buyung YLBH Makassar69 Rahma Antara70 Afandi .F.M Bisnis Indonesia71 Muslimin Bappeda Sidrap72 Nur Asrul Dinas Perikanan dan Kelautan73 Hermanto Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura74 Jamal Kadir Dinas Perhubungan Propinsi75 Askar Johan Dinas Praswil Sulsel76 Nasser Hasan Dinas PSDA Sulsel77 Subandi Polda Sulsel

I.5.2. Focus Group Discussion (FGD)

Peserta kegiatan FGD terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Tokoh Masyarakat, antara lain: Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bappeda, serta departemen/instansi terkait daerah.

Peserta FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Sulawesi SelatanHari Kedua, Kamis, 7 Desember 2006

No Nama Lembaga1 Hamsuar Bawasda Kota Makassar2 Samsuddin .T Bappeda Kota Pare-Pare 3 Maula Akil Bappeda Bantaeng4 Kamil Bappeda Barru5 Muh.Tang Bappeda Bone6 Sukaeni Bappeda Bulukumba7 Abd. Muin Bappeda Pinrang

5



No Nama Lembaga8 Thahir Hasan Pengadilan Tinggi Agama Propinsi Sulsel9 Surya Iskandar Polda Sulsel10 Masyhudi Ridwan Kejaksaan Tinggi Sulsel11 Hendra .R Korupa12 Alamsyah PGRI-Gerak13 Yuliani Harys PGRI-LBH-P2114 Lawiyah YLK Sulsel15 Akmal Hidayat Masyarakat16 Yusnita Ike .C PeRak Institute17 Adnan Buyung .A YLBH Makassar18 Mawardi PGRI-Gerak19 Djajadi Bappeda Enrekang20 Rusli Razak Dinas Kesos dan Linmas Sulsel21 Baharuddin Bappeda Gowa22 A. Makmur Bappeda Jeneponto23 Hartini Bappeda Luwu Timur24 Irwan Bappeda Luwu Utara25 Very Bappeda Maros26 Elias .P Bappeda Tator27 Bustamin Bappeda Wajo28 Syahrul Dinas Kehutanan Propinsi Sulsel29 Ridwan Dinas Pendapatan Daerah Propnsi Sulsel30 Anwar Latif Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sulsel31 Hermanto Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura32 Ashar Johar Dinas Kimpraswil Propinsi Sulsel33 Abdullah Djabbar Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulsel34 A. Baso Machmud Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel35 Tadjuddin .T Dinas Kesehatan Sulsel36 Rahmad .B Dinas Tata Ruang Kota dan Bangunan Kota Makassar37 Jamal Kodir Dinas Perhubungan Sulsel 38 Nur Asrul Dinas Perikanan dan Kelautan Sulsel39 Nasser Hasan Dinas Pengairan Sulsel40 Harsono .S Pengadilan Tinggi Sulsel41 Subandi Polda Sulsel42 A. E. S Tala KPPN Sulsel43 Taufiq Kejaksaan Tinggi Sulsel44 Yeni Andriani Kejaksaan Negeri Makassar45 Indra Cahya Pengadilan Negeri Makassar46 Rahmat Hidayat Polda Sulsel47 Armensyah Polda Sulsel48 M. Yamin Biro Hukum

6



No Nama Lembaga49 Muh. Nursadie PKPKM50 Ferri Muin BPN Sulsel

II. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI DAN KAMPANYE PUBLIK RAN-PK 2004-2009 DAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN RAD-PK PROVINSI SULAWESI SELATAN DANPEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK LOKAL

Pelaksanaan kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK dan FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Bappenas ini merupakan suatu kesinambungan dari Preliminary FGD yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 10-11 November 2006 lalu. Pada saat penyelenggaraan Preliminary FGD RAN-PK di Bogor tersebut Bappenas bersama dengan Perwakilan Bappeda dan Kepala Bawasda Provinsi Sulawesi Selatan serta perwakilan LSM telah berhasil memetakan permasalahan pelayanan publik rawan korupsi yang terjadi di masing-masing daerah. Di forum yang sama para perwakilan daerah, baik dari unsur Bappeda, Bawasda maupun LSM, telah memberikan komitmen untuk menindaklanjuti penanggulangan permasalahan-permasalahan tersebut dengan membentuk suatu Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi di daerah mereka masing-masing sekaligus sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat yang terkandung dalam dokumen RAN-PK 2004-2009.

Kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004-2009 yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi atas dua kegiatan utama, Seminar Publik dan FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut (6 Desember sampai dengan 7 Desember 2006).

Kegiatan Seminar Publik yang diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2006 ditujukan untuk mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi isu-isu pelayanan publik rawan korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa serta pertanahan khususnya mengenai sertifikat tanah yang sebelumnya telah dipetakan dalam Preliminary FGD RAN-PK di Bogor. Pada saat yang bersamaan kegiatan pada hari pertama juga merupakan media sosialisasi RAN-PK kepada pihak-pihak pemerintah daerah maupun masyarakat sipil yang belum begitu memahami konsep RAN-PK. Pelaksanaan FGD penyusunan RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan pada hari pertama dan kedua merupakan pencerminan tindak lanjut komitmen pemerintah daerah dan LSM di Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan RAN-PK di Provinsi Sulawesi Selatan dan mengakomodasi langkah-langkah perbaikan untuk menanggulangi berbagai permasalahan pelayanan publik yang rawan korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan permasalahan yang telah dipetakan sebelumnya dalam Preliminary FGD di Bogor

7



dan klarifikasi yang diperoleh dalam Seminar Publik sebelumnya. Peserta kegiatan Seminar Publik RAN-PK dan FGD Penyusunan RAD-PK Sulawesi Selatan terdiri dari berbagai macam unsur, seperti yang telah diungkapkan di atas, yang mewakili unsur pelayanan publik pada tingkat pusat dan daerah, masyarakat sipil (LSM) serta akademisi.

Keseluruhan bagian kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK Provinsi Sulawesi Selatan disambut dengan antusias oleh para peserta. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya peserta yang memberi masukan maupun tanggapan bagi pelaksanaan RAN-PK maupun substansi yang akan disertakan dalam RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan diskusi yang berlangsung pada bagian awal kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK di Sulawesi Selatan, dapat dilihat bahwa isu pelayanan publik yang tersinyalir rawan korupsi terfokus pada isu pertanahan, perizinan investasi serta pengadaan barang dan jasa. Ketiga hal ini menjadi bahan masukan bagi diskusi selanjutnya yang akan dibahas dalam penjabaran kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK maupun FGD di Provinsi Sulawesi Selatan pada bagian selanjutnya.

II.1. Hari Pertama : Rabu, 6 Desember 2006 (Seminar Publik RAN-PK 2004-2009)

Kegiatan hari pertama Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK di Provinsi Sulawesi Selatan adalah penyelenggaraan Seminar Publik RAN-PK. Peserta pada hari pertama ini sebagian besar berasal dari muspida Provinsi Sulawesi Selatan dan pegawai pemerintah daerah terkait yang datang dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Peserta lainnya berasal dari kalangan LSM, sektor swasta dan akademisi.

Kegiatan dimulai pada pukul 09.50 WITA dan diawali dengan sambutan dari Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bappenas yang diwakili oleh Direktur Hukum dan HAM, Bappenas. Dalam sambutannya, beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK serta FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga menjelaskan mengenai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan RAN-PK, mulai dari tahap penyusunan dokumen hingga perkembangan dalam pelaksanaannya, baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan di beberapa provinsi. Melalui kegiatan RAN-PK atau RAD-PK tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik yang rawan korupsi. Selain itu, dalam sambutan tersebut juga dijelaskan mengenai United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, yang salah satunya telah diwujudkan melalui pembentukan Tim Implementasi Konvensi dengan fokus-fokus bidang seperti pencegahan, penindakan, kerjasama internasional dan pengembalian aset. Sambutan selanjutnya diberikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi

8



Sulawesi Selatan sekaligus meresmikan pembukaan Seminar Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya tersebut, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Sulawesi Selatan telah melakukan langkah-langkah yang cukup kongkrit dalam mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, yang salah satunya diwujudkan dalam kegiatan pengawasan secara optimal dan fungsional di instansi masing-masing sampai kepada jajaran pemerintahan di kabupaten. Namun ada satu kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan tersebut yaitu adanya kesulitan dalam koordinasi pengawasan antar institusi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya benturan kepentingan maupun masih adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Setelah penyampaian serangkaian sambutan dan pembukaan Seminar Publik RAN-PK, acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi mengenai penjelasan RAN-PK dan RAD-PK sebagai penjabaran RAN-PK pada tingkat daerah yang diberikan oleh Direktur Hukum dan HAM Bappenas, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dan KPK. Dalam paparannya Direktur Hukum dan HAM Bappenas menjelaskan mengenai RAN-PK dan RAD-PK maupun gambaran kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik maupun FGD yang akan dilakukan selanjutnya. Sedangkan dalam paparan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan tentang peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut melalui langkah-langkah open border, open market and open books serta mekanisme pelayanan-pelayanan publik yang berorientasi kepada pelanggan. Beliau juga memaparkan gambaran RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan yang terfokus pada isu-isu di bidang penerbitan sertifikat tanah, pengadaan barang dan jasa serta perizinan investasi. Narasumber dari KPK menjelaskan tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi yang telah dilakukan dan peran KPK dalam mendukung upaya-upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Setelah paparan-paparan tersebut acara pada sesi pertama ditutup dengan ishoma.

Acara selanjutnya pada sesi kedua hari pertama kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik ini adalah paparan dua narasumber yaitu dari Direktur Aplikasi BKPM dan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Paparan dari kedua narasumber tersebut umumnya menerangkan mengenai pelaksanaan RAN-PK dan perbaikan yang telah dicapai di lingkungan kedua instansi pelayanan publik tersebut, baik di pusat maupun di daerah. Setelah presentasi dari para narasumber tersebut, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipimpin oleh moderator yang disambut dengan cukup antusias oleh para peserta sehingga berjalan dengan dinamis. Salah satu pertanyaan dan tanggapan yang mengemuka dalam diskusi adalah mengenai perizinan di BPN yang sering terkait pula dengan perizinan usaha di BKPM, contohnya masalah perizinan Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh BPN yang juga mempengaruhi perkembangan masuknya investasi di Indonesia. Menanggapi hal tersebut narasumber dari BKPM menjelaskan bahwa

9



sudah ada mekanisme-mekanisme tertentu yang telah disusun oleh masing-masing instansi untuk memudahkan masalah-masalah perizinan, baik di bidang investasi maupun pertanahan, pada akhirnya dalam pelaksanaannya semua kembali kepada komitmen dan tanggung jawab masing-masing instansi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal.

Untuk lebih mempertajam fokus permasalahan-permasalahan, maka disepakati untuk melanjutkan diskusi kedalam FGD. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan FGD yang dipimpin oleh moderator. Namun sebelum memulai FGD ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta yaitu mengenai ruang lingkup perumusan RAD, apakah merupakan satu kesatuan dari rencana provinsi dan apakah output-nya akan dijalankan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau provinsi. Menanggapi hal tersebut perwakilan dari Bappenas menerangkan bahwa RAD-PK memerlukan keterlibatan dari seluruh stakeholder dari tingkat provinsi, kota dan kabupaten dan ditindaklanjuti oleh semua instansi tersebut. Proses selanjutnya adalah mengidentifikasi bidang atau sektor yang rawan korupsi di provinsi Sulawesi Selatan, dengan hasil sebagai berikut :

a. Pengadaan barang dan jasa;

b. Pertanahan;

c. SAMSAT;

d. Kehutanan (illegal logging);

e. Pendidikan;

f. Penegak hukum (jaksa, hakim dan advokat)

g. Ketenagalistrikan (PLN);

h. Perhubungan (transportasi darat);

i. Pertanian; dan

j. Pemerintahan (Bappenas).

Setelah pengidentifikasian tersebut, untuk lebih memfokuskan FGD dan menghasilkan RAD-PK yang dapat diimplementasikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka berdasarkan kesepakatan para peserta fokus isu rawan korupsi yang akan diangkat dalam RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan akan difokuskan pada bidang pengadaan barang dan jasa. Pemilihan bidang pengadaan barang dan jasa tersebut, didasarkan pada fakta dan kebutuhan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, mengingat hampir setiap isu yang timbul dari permasalahan-permasalahan yang sudah diangkat sebelumnya bermuara di pengadaannya baik barang ataupun jasa. Dengan demikian, fokus FGD pada hari kedua adalah di bidang pengadaan barang dan jasa. Kegiatan hari pertama berakhir pada pukul 17.00 WITA.

II.2. Hari Kedua : Rabu, 8 November 2006 (FGD Penyusunan RAD-PK Provinsi

10



Sulawesi Tenggara)

FGD penyusunan RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan pada hari kedua dimulai pukul 09.00 WITA. Agenda pertama pada hari itu adalah lanjutan FGD berdasarkan pemilihan bidang pengadaan barang dan jasa serta segala permasalahannya yang dapat diindikasikan paling rawan korupsi yang diperoleh pada hari pertama. Untuk lebih menggali permasalahan yang ada dalam pengadaan barang dan jasa, maka fasilitator meminta peserta untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya melalui kartu. Melalui proses tersebut maka disepakati bahwa fokus pembahasan dalam pengadaan barang dan jasa adalah pada proses perencanaan, proses pengadaan dan pengawasan, dengan hasil sebagai berikut :

A. Proses Perencanaan

1. Mark up dalam perencanaan harga;

a. penentuan harga barang di atas harga pasar;

b. harga tinggi dengan kualitas rendah yang disengaja;

c. adanya mark up anggaran pada satu jenis barang yang akan dilelang;

d. penentuan pagu anggaran yang melebihi harga pasar;

e. adanya mark up barang-barang elektronik yang dapat dilihat dalam RASK dan RAPBD;

f. terjadinya mark up harga dalam menentukan harga;

g. hanya menentukan satu macam bahan untuk proyek;

h. terjadi mark up dalam proses perencanaan;

i. harga satuan bahan atau material terlalu tinggi;

j. peningkatan jumlah barang dan harga;

k. mark up harga barang;

l. proses perencanaan yang dikejar waktu atau siklus anggaran sehingga dilakukan tanpa tender; dan

m. adanya kemungkinan penyimpangan pembuatan RKA SKPD.

2. Intervensi Pemegang Kuasa Politik;

a. adanya intervensi pejabat dalam penetapan paket pekerjaan;

b. perencanaan kadang-kadang tidak konsisten sebagai akibat intervensi DPRD;

c. usulan paket sesuai keinginan pejabat;

11



d. pembuatan Surat Keputusan tentang panitia lelang yang diindikasikan terjadi KKN;

e. pemegang lelang telah disiapkan sebelumnya;

f. adanya pihak-pihak yang merupakan ”titipan” dari para pengambil keputusan; dan

g. rekanan yang mempunyai hubungan khusus dengan pemerintah pusat sehingga diposisikan sebagai pemenang.

3. Kolusi;

a. pemenang lelang telah disiapkan sebelumnya;

b. pihak pabrik atau pembuat telah bekerjasama dengan bagian perencanaan;

c. lobi bersama DPRD untuk membuat program (kebijakan politik);

d. adanya kesepakatan tersembunyi antara DPRD dan SKPD; dan

e. pendekatan pada perencana untuk mendapatkan kegiatan oleh swasta kepada pemerintah daerah.

4. Inefisiensi dalam Perencanaan;

a. barang banyak sedangkan kebutuhan sedikit;

b. merencanakan sesuatu tidak sesuai kebutuhan;

c. jenis dan volume barang tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan

d. perencanaan yang tidak berorientasi kebutuhan publik.

B. Proses Pengadaan

1. Proses Tender yang ”pura-pura” (formalitas);

a. pengaturan bersama semua rekanan dan panitia untuk memenangkan salah satu pihak;

b. rekanan hanya milik satu orang tetapi memiliki beberapa bendera;

c. panitia lelang mengatur jalannya tender untuk meloloskan teman kolusinya;

d. penunjukan langsung oleh bupati;

e. penunjukan langsung berkedok investasi;

f. panitia membocorkan harga maksimal proyek kepada calon pemenang;

12



g. pengaturan pemenang tender;

h. pemenang tender sudah diketahui sebelum pengumuman;

i. kepala dinas meminta kompensasi 10% dana proyek pada kontraktor untuk memenangkan tender; dan

j. panitia tidak tahu menjadi panitia lelang.

2. Tender yang Tidak Transparan;

a. tender tidak terbuka untuk umum;

b. tender diumumkan di media lokal daerah lain; dan

c. owner estimate dirahasiakan.

3. Intervensi Pemegang Kuasa Politik;

a. intervensi penguasa untuk memenangkan salah satu pihak;

b. panitia yang tidak independen;

c. pemenang ditentukan oleh panitia karena ada pesanan dari

oknum tertentu;

d. adanya intervensi dari legislatif dalam penetapan barang;

e. panitia biasanya sudah memiliki pemenang sebelum proses

lelang (titipan);

f. pelaksanaan pengadaan yang ada intervensi pejabat agar

tender harus jatuh ke pihak tertentu; dan

g. tender ditentukan pemenangnya oleh panitia karena ada

pesanan dari oknum tertentu.

C. Pengawasan

1. Tidak Ada Kejelasan Mekanisme Akses Informasi Proyek APBD;

2. Kolusi Konsultan Pengawas & Pelaksana;

a. mengurangi kualitas pekerjaan;

b. bahan atau material yg terpasang tidak sesuai dengan bestek;

c. kontraktor dapat keuntungan bersih dari total proyek sehingga

terjadi penurunan kualitas barang atas proyek;

d. pekerjaan tidak sesuai bestek;

e. menyalahi bestek atau ukuran yang sudah ditentukan;

13



f. perubahan spesifikasi;

g. kualitas dan kuantitas volume barang;

h. disubkontrakan;

i. konsultan pengawas tidak profesional; dan

j. laporan perkembangan proyek tidak sesuai kondisi lapangan.

3. Kolusi Antara Pengawas dan User serta Pengawas dan Pelaksana;

a. kerjasama antara pelaksana dan pengawas;

b. faktor kebutuhan dan jaminan;

c. pengawasan tidak berjalan karena ikut terlibat;

d. terjadi kolusi antara pelaksana proyek dan pengawas;

e. pengawas tutup mata terhadap penyimpangan;

f. temuan KKN yang dihilangkan karena ada kerjasama atau

KKN;

g. pengawasan lemah yang melaporkan bukan keadaan yang

sebenarnya karena ada tekanan;

h. pengawas kerjasama dengan pemborong, sehingga kualitas

tidak sesuai dengan bestek;

i. kolusi antara pengawas dengan yang diawasi; dan

j. tawar menawar antara Bawasda dan user untuk membuat

LHP.

4. Integritas Pribadi Pengawas Lemah;

a. tidak tertib dalam pengawasan;

b. pengawasan yang masih lemah;

c. kerjasama yang diawasi terkait dengan budaya timur;

d. SDM masih rendah;

e. pengawasan yang karena ada hubungan keluarga menjadi

tidak berjalan; dan

f. hambatan psikologis aparat Bawasda untuk bekerja (adanya

keharusan pembuatan Laporan APS).

5. Kelemahan Sistem Pengawasan;

14



a. temuan Bawasda tidak ditindaklanjuti dalam kerangka hukum;

b. tindak lanjut hasil pengawasan lemah karena tidak ada

otonomi pengawas; dan

c. kinerja Bawasda tidak efektif (sistem).

Setelah menghasilkan penajaman isu sebagaimana yang dipaparkan diatas, maka disepakati bahwa dalam penyusunan RAD-PK akan diprioritaskan pada isu-isu dari setiap bagian proses perencanaan, proses pengadaan dan pengawasan yang paling strategis untuk dilakukan tindak lanjut. FGD berakhir pada pukul 16.30 WITA yang langsung dilanjutkan dengan penutupan.

15



III. HASIL DAN TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RAD-PKPROVINSI SULAWESI SELATAN

UNTUK TAHUN IMPLEMENTASI 2007-2009

III.1. Hasil Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sulawesi Selatan (RAD PK Provinsi Sulawesi Tenggara) Isu Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2007-2009 (Lampiran)

III.2. Integrasi RAD-PK kedalam Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Posisi RAD-PK di dalam perencanaan pembangunan provinsi sebenarnya sudah jelas. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, maka RAD-PK sebaiknya masuk menjadi salah satu isu yang harus diangkat dan didiskusikan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari tingkat pedesaan hingga provinsi. Integrasi berbagai persoalan untuk RAD PK dalam hasil Musrenbang akan memastikan pengalokasian dana anggaran untuk penyelesaian persoalan di tingkat nasional dan daerah.

Salah satu landasan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penganggaran pelaksanaan RAD-PK terdapat dalam Permendagri nomor 26 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2007, yaitu: prioritas ke 5: penegakan hukum dan ham, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi:

“…sasaran prioritas penegakan hukum dan ham, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi antara lain dapat dicapai pemerintah daerah melalui program dan kegiatan mendukung optimalisasi rencana aksi nasional di bidang pemberantasan korupsi...”

Diharapkan pula penganggaran RAD-PK terintegrasi dalam RKSKPD masing-masing daerah.

III.3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi akan dikoordinasikan oleh Bawasda Provinsi Sulawesi Selatan beserta tim Kormonev Daerah yang melibatkan berbagai pihak,

16



terutama masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam memantau dan evaluasi sangat penting untuk memastikan dan mengukur peningkatan kinerja pelayanan publik.

III.4. Komitmen Tindak Lanjut Penyusunan RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan1. Para peserta menyetujui bahwa untuk sementara penyusunan

program ditargetkan dapat mencakup satu tahun masa pelaksanaan dan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2007;

2. Para peserta sepakat bahwa rancangan dokumen RAD-PK yang telah berhasil disusun selama kegiatan ini akan lebih dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan akan disesuaikan dengan format matriks kegiatan yang ada dalam dokumen RAN-PK;

3. Setelah penyusunan RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan maka tim penyusun sepakat akan mendiseminasikan informasi mengenai RAD-PK kepada instansi daerah terkait sebelum pelaksanaannya di tahun 2007 melalui mekanisme konsultasi dan kampanye publik ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menghadirkan lebih banyak dinas/instansi terkait;

4. Hasil kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK dan penyusunan RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan akan diinformasikan kepada Gubernur dan instansi pusat terkait serta kepada Presiden sebagai laporan baik oleh Bappenas maupun unsur Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. Bappenas, KPK dan seluruh peserta dari berbagai unsur di daerah berharap bahwa penyusunan RAD-PK Provinsi Sulawesi Selatan akan mendapat dukungan penuh dari Gubernur dan Presiden untuk pengesahan dan pelaksanaannya.

17

Documents

I · Web viewI. 1. LATAR BELAKANG Korupsi saat ini sudah menjadi suatu fenomena yang banyak terjadi di beberapa negara dan sudah menjadi suatu extraordinary crime yang memprihatinkan