Upload
gerry-sawang
View
46
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
IAPI
Citation preview
5/19/2018 IAPI Desember 2010
1/32
a Tahun II/edisi: 12/Desember 2010
Pengendalin Mutu KAP
DPN IAI Periode 2010-2014
Murabahah Bebas PPN
Beda Prinsip Pajak dan Akuntansi
Institut Akuntan Publik Indonesia
5/19/2018 IAPI Desember 2010
2/32
2 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
Sidang pembaca Buletin Akuntan Publik yang terhormat, pada laporan utama edisi
Desember Buletin mengulas pengendalian mutu KAP. Setidaknya ada beberapa poin
yang harus diperhatikan, untuk memastikan KAP memiliki pengendalian mutu yang baik.
Diantaranya memiliki pedoman yang memadai untuk menerima atau menolak calon klien,
memastikan kualitas, mengendalikan risiko dan mutu penugasan, menjaga independensi,sampai penelahaan mutu.
Menjalankan bisnis jasa audit, susah susah gampang. Disaat ada klien yang berniat
membeli jasanya, Akuntan Publik tidak boleh serta merta menerimanya. Dalam Kode
Etik Profesi, mewajibkan Akuntan Publik untuk menguji integritas calon klien. Kewajiban
ini sebenarnya lebih diarahkan untuk menyaring atau meminimumkan risiko menerima
penugasan dari klien yang manajemennya kurang memiliki integritas. Oleh karena itu, di
setiap KAP, diwajibkan memiliki standar yang jelas dalam penerimaan, melanjutkan atau
menolak penugasan dari klien.
Laporan berikutnya, menyajikan pesta demokrasi yang digelar IAI pada Kongres XI di Hotel
Indonesia Kempinski Jakarta, 10 Desember. Kongres menetapkan Mardiasmo sebagai ketua
DPN IAI periode 2010-2014. Pesta demokrasi diikuti tiga kandidat yaitu Mardiasmo (kepala
BPKP), M. Afdal Bahaudin (Direktur PLN) dan Erick (Akuntan Publik). Setelah pemilihan ketua
DPN, pesta demokrasi memilih 14 anggota DPN. Peserta Kongres juga memilih 14 orang
anggota DPN, tiga diantaranya adalah akuntan publik.
Tema lain yang tidak kalah menarik adalah ulasan independensi AP sebagai ciri
menjalani profesi ini, murabahah yang bebas PPN, laporan konsolidasian prosedur dan
pengungkapannya. Lalu adanya perbedaan prinsip antara perpajakan dan akuntansi yangberbasis IFRS juga menjadi ulasan yang menarik. Dimana masalah konvergensi IFRS bukan
sekedar terkait masalah akuntansi, namun harus in linedengan peraturan perpajakan di suatu
Negara. Seperti ditegaskan dalam kesepakatan G20, dimana konvergensi standar akuntansi
keuangan harus mampu bersinergi dengan peraturan perpajakan.
Apa yang disajikan dalam buletin ini hanya mampu mengisi sedikit kebutuhan informasi
yang diperlukan anggota IAPI. Tak lupa kami sampaikan, redaksi sangat menghargai dan
menerima saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas buletin ini.
Salam Redaksi
Dari Redaksi
Diterbitkan:
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Penanggung Jawab Humas IAPI
- Erick
- Arief Jauhari
Redaksi Buletin: Hari Suharto
Alamat Redaksi:
Jl. Kapten Tendean No. 1 Lt. 1 & 2
Jakarta 12710
Telp. (021) 2525181 (hunting)
Fax. (021) 2525175/77
E-mail: [email protected]
5/19/2018 IAPI Desember 2010
3/32
3Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
Prosedur Penerimaan Calon klien
Menjalankan bisnis jasa audit,
susah susah gampang. Disaat ada
klien yang berniat membeli jasanya,
Akuntan Publik tidak boleh serta
merta menerimanya. Meski klien bagi
akuntan publik merupakan peluang
untuk meraih pendapatan, namun
dalam Kode Etik Profesi, mewajibkanAkuntan Publik untuk menguji
integritas calon klien. Kewajiban ini
sebenarnya lebih diarahkan untuk
menyaring atau meminimumkan
risiko menerima penugasan dari klien
yang manajemennya kurang memiliki
integritas.
Bila prosedur ini diabaikan, bisa jadi
AP yang bersangkutan tidak memiliki
pemahaman yang pasti terhadap
integritas manajemen klien. Ini cukup
berisiko bagi AP untuk menjalankan
penugasan audit. Oleh karena itu,
di setiap KAP, diwajibkan memiliki
standar yang jelas untuk menerima,
melanjutkan atau menolak penugasan
dari klien. Kewajiban ini sebagai bagianpengendalian mutu KAP
Seperti apa kewajiban itu? Kebijakan
dan prosedur yang harus dimiliki KAP
antara lain mengidentifikasikan calon
klien. Bagaimana KAP dapat memastikan
bahwa manajemen calon klien dapat
dipercaya dan bertanggung jawab.
Tentunya bisa ditempuh dengan
beberapa cara antara lain melakkukan
komunikasi dengan auditor pendahulu,mencari informasi dari pihak ketiga dan
Pengendalin Mutu KAPSetidaknya ada beberapa poin yang harus diperhatikan, untuk
memastikan KAP memiliki pengendalian mutu yang baik.
Diantaranya memiliki pedoman yang memadai untuk menerima
atau menolak calon klien, memastikan kualitas, mengendalikan
risiko dan mutu penugasan, menjaga independensi, sampai
penelahaan mutu. Berikut uraian poin tersebut.
5/19/2018 IAPI Desember 2010
4/32
4 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
bisa mengandalkan dari pengalaman
dan pemahaman auditor tentang
kliennya.
Setelah memahami klien, baru
mengarah pada penugasan yang akandiberikan. AP dapat mengidentifikasi
penugasan seperti identifikasi maksud
dari pemakai laporan keuangan
auditan, apakah audit untuk tujuan
publik atau pihak ketiga yang akan
memakai laporan. Tak ketinggalan, AP
mengidentifikasikan nilai prospektif
hukum dan stabilitas keuangan klien,
identifikasi batasan lingkup audit sertaevaluasi sistem pelaporan keuangan
auditabilitas entitas.
Sampai di titik ini, AP bisa memahami
lebih dalam akan klien, apa saja yang
bisa mempengaruhi proses evaluasi
calon klien. Untuk memahami calon
klien, AP bisa mendapatkan informasi
dari pihak ketiga (jika ada) mengenai
calon klien termasuk informasi
manajemen dan pemiliknya. Dari
informasi yang diperoleh itu, AP dapat
mempertimbangkan keadaan yang
mungkin memerlukan perhatian khusus
atau memiliki risiko yang tidak wajar.
Atas semua informasi yang diperoleh itu,
AP dapat mereview mengenai informasi
data mengenai calon klien lebih dalam.Langkah berikutnya, dari data
dan informasi yang diperoleh,
dilakukan pertimbangan risiko
calon klien berdasarkan persyaratan
penerimaan dan penolakan KAP.
Apakah dari informasi tersebut
membawa kesimpulan untuk menerima
klien atau tidak. Jika mengarah ke
penerimaan klien, KAP mengidentifikasikesanggupannya untuk menerima
penugasan klien. Dengan demikian KAP
akan melakukan evaluasi tim yang akan
melakukan penugasan klien dengan
memperhatikan independensi, keahlian,
pengetahuan tentang industri serta
jumlah personel yang akan dilibatkan.
KAP yang bersangkutan bisa menunjuk
staf yang bisa bertanggung jawab
mengevaluasi calon klien dan membuat
keputusan penerimaan dan penolakan
klien.
Bila kesimpulan menerima calonklien, KAP bisa mengarahkan pada
persetujuan awal untuk melanjutkan
atau menerbitkan proposal persetujuan
menerima klien. Tentunya hal itu
didasarkan pada informasi yang
diperoleh, bisa untuk mendapatkan
persetujuan pendahuluan dari pimpinan
rekan untuk menerbitkan proposal
kepada calon klien.
5/19/2018 IAPI Desember 2010
5/32
5Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
Setelah itu baru melakukan
prosedur awal untuk verifiksisebelum
keputusan final penerimaan klien
apakah partner yang akan menerima
penugasan setuju dan bersedsia
bertanggung jawab atas penugasanyang diberikan. Partner yang dipilih
mampu selalu waspada terhadap setiap
masalah terkait dengan integritas atau
ketidaksepahaman dengan manajemen
klien atau direksi. Dan selalu waspada
terhadap alasan profesional mengapa
harus menolak atau tidak menerima
penugasan.
Bila semua langkah terakhir ini
mengarah pada kesimpulan yang
menyakinkan, KAP yang bersangkutan
dapat memutuskan menerima,
melanjutkan, atau menolak klien setelah
mendapatkan dan mempertimbangkan
seluruh informasi yang dibutuhkan
serta pertimbangan dari risiko klien.
Jika keyakinan mengarah padapersetujuan untuk menerima, KAP
yang bersangkutan membuat laporan
persetujuan penerimaan klien, yang
ditandatangani oleh partner yang
bersangkutan dan pimpinan rekan.
Jaminan Mutu
Sebagai penjual jasa audit, KAP
juga harus selalu berpegang teguh
pada kualitas dalam setiap penugasan
audit. Ibarat kata, tidak ada penugasan
yang tidak berkualitas. Kepastian
mutu ini selalu bisa ditampilkan KAP
dalam setiap penugasan. Sebab, mutu
menjadi cermin penjual jasa audit yang
kompeten. Bahwa KAP dan tenagaprofesional sebagai penyedia jasa audit,
selalu mematuhi dan melaksanakan
kode etik. Untuk mencapai mutu yang
diterima, KAP tersebut didukung tenaga
profesional yang handal dan cukup
dalam kemampuan, kompetensi dan
komitmen untuk mematuhi seluruh
prinsip etika. Sehingga KAP tersebutdapat menghasilkan laporan sesuai
dengan persyaratan yang ada.
Prosedur dan kepastian mutu dan
kebijakan etika dibagi dalam enam
bagian utama. Yaitu penugasan,
konsultasi, hiring (perekrutan),
pengembangan profesional, promosi
dan etika. Seperti penugasan mencakuptujuan penugasan dilaksanakan oleh
staf profesional yang memiliki tingkat
pelatihan dan keahlian teknis yang
memadai. Dimana prosedur minimum
untuk setiap penugasan KAP dapat
menunjuk saru atau lebih staf yang
tepat untuk bertanggung jawab dalam
penugasan. Ada pengaturan yang
tepat atas pelaksanaan dan kebutuhanstaf untuk penugasan. Pendekatan
KAP dalam setiap penugasan harus
dikomunuikasikan ke pada staf dalam
setiap penugasan personel.
Dalam penugasan staf itu harus
didukung konsultasi yang memadai.
Dimana tujuan dari konsultasi ini agar
personel dapat memperoleh informasisesuai yang dibutuhkan dari orang
yang memiliki tingkat pengetahuan,
kompetensi, dan pertimbangan yang
memadai. Prosedur minimum dalam
konsultasi ini mencakup, indetifikasi
masalah dan situasi khusus yang
mengharuskan staf untuk berkonsultasi
dan mendorong staf untuk berkonsultasi
mengenai masalah yang kompleks dantidak biasa. Dengan demikian KAP dapat
5/19/2018 IAPI Desember 2010
6/32
6 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
menunjuk satu atau lebih personel
sebagai spesialis yang berwewenang
untuk melakukan konsultasi dan
menetapkan wewenang mereka.
Lebih lanjut, hasil konsultasi harus di
dokumentasi secara memadai.
Untuk menghasilkan mutu jasa
audit, tidak lepas dari kualitas SDM yang
perekrutan. Bagaimana KAP merancang
atau menyelenggarakan program untuk
memperoleh staf berkemampuan yang
dapat dilihat dari perencanaan dan
sistem perekrutannya. Seperti apa staf
yang terlibat dalam fungsi perekrutan.Bagaimana KAP menetapkan kualifikasi
dan pedoman untuk mengevaluasi
orang-orang yang potensial dan dapat
dipekerjakan. Bagaimana sistem dan
kebijakan dan prosedur KAP yang terkait
dengan mereka. Ini bertujuan untuk
memastikan semua staf professional di
KAP memiliki karakteristik (kompetensi
dan integritas) yang tepat danmemungkinkan untuk melakukan
penugasan secara kompeten.
Setelah staf terlibat dalam KAP,
yang tak kalah penting, bagaimana
KAP tersebut mengembangkan
profesionalnya. Ini bertujuan untuk
mengembangkan staf agar memiliki
kemampuan yang cukup sehinggamemungkinkan mereka melaksanakan
tanggung jawab sesuai lingkup
pekerjaannya.
Prosedur minimum pengembangan
profesional sendiri mencakup ikut
sertanya staf dalam PPL baik internal
maupun eksternal, KAP memiliki kriteria
yang jelas persyaratan untuk program
pengembangan profesionalnya yangharus dikomunikasikan kepada seluruh
staf. Selain itu, jika ada perkembangan
terkini misal standar profesional,
standar akuntansi, peraturan harus
segera diinformasikan kepada staf. Atau
kebijakan dan prosedur teknis KAP,
manajemen KAP harus mendorongstaf untuk terlibat dalam aktivitas
pengembangan dirinya. KAP tersebut
bisa juga menyediakan sarana pelatihan
yang memadai di tempat kerja (on job
training).
Sementara, promosi untuk staf
memiliki posisi strategis untuk
mempertahankan staf di lingkunganKAP. Bagaimana KAP menetapkan
kualifikasi yang harus dipenuhi oleh
berbagai tingkatkan. Selain itu,
promosi staf memiliki posisi strategis
untuk mempertahankan staf di KAP.
Bagaimana KAP menetapkan kualifikasi
yang harus dipenuhi oleh berbagai
tingkatkan tanggungjawab dalam
KAP. Promosi ini berdasarkan evaluasikinerja staf dan kemajuan yang selalu
dikomunikasikan. KAP memiliki staf yang
bertanggung jawab dan berwewenang
untuk mengambil keputusan promosi
dan kebutuhan pemberhentian,
melakukan wawancara evalusi staf yang
dipertimbangkan untuk promosi, dan
mendokumentasikan hasil wawancara.
Promosi ini bertujuan untuk semua stafyang terseleksi dan memiliki kualifikasi
seperti yang dipersyaratkan untuk
tingkat tanggung jawab yang lebih
tinggi.
Selain kepastian mutu, kebijakan
etika yang mengatur independensi,
integritas dan objektifitas, tanggung
jawab kepada klien, tanggung jawabkepada rekan seprofesi, tanggung jawab
5/19/2018 IAPI Desember 2010
7/32
7Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
dan praktik lain, serta komisi dan fee
referral, menjadi bagian dari yang sangat
penting bagaimana KAP memastikan
mutu kualitas audit yang diberikan.
Manajemen risiko
Dalam manajemen risiko, setiap
KAP harus memiliki system itu secara
memadai. Poin apa saja yang terkait
dengan manajemen risiko di KAP.
Prosedur minimum untuk manajemen
risiko mencakup, pertama, pedoman
penerimaan dan penolakan klien. Dalampedoman ini, jika hasil evaluasi calon
klien menunjukan adanya keraguan atas
integritas klien, KAP harus mengindari
penugasan dari klien yang meragukan.
Sebelum menerima penugasan, KAP
diharapkan melakukan analisa fee dan
manfaat lainnya sesuai dengan risiko
yang di tanggung. Bila dipastikan
dapat menerima penugasan KAP harusmenghindari hal-hal yang berkenaan
dengan pelanggaran independensi.
Jika KAP merasa aman untuk
menerima penugasan, KAP yang
bersangkutan membuat perikatan
secara tertulis. Dalam perikatan itu,
dijelaskan lingkup penugasan secara
jelas dan akurat. Dalam perikatan
itu pula, KAP menginformasikankepada klien secara jelas, jika perlu,
mengenai tanggung jawabnya dalam
hal kebenaran dan keakuratan data
yang diberikan. Bila dipandang
penting, KAP harus mendapatkan surat
pernyataan dari manajemen mengenai
segala hal yang dipandang signifikan.
Memastikan semua pekerjaan audit
didokumentasikan dengan memadai.Laporan audit ini hanya diungkapkan
kepada pihak-pihak yang semestinya.
Fee yang diterima sesuai dengan
tingkdanat risiko.
Kedua, pedoman kepastian mutu
dan kebijakan etika. Dalam pedoman
ini ditegaskan staf untuk berhati-hati
terkait dengan hal yang berpotensimenjadi kewajiban hukum. Memastikan
penugasan dilaksanakan staf profesional
yang memiliki tingkat pelatihan dan
keahlian teknis. Pastikan kontrak
kerja telah mendokumentasikan
semua hal yang signifikan.
Ketiga, pengendalian
mutu. Dalam pengendalianmutu harus dilakukan review
prosedur perencanaan tugas.
Review standar mutu KAP untuk
pekerjaan yang dilaksanakan
secara periodik. Keempat,
pedoman independensi
akuntan dan KAP. Disini lebih
ditegaskan bagaimana staf untuk
berhati-hati dengan hal yangberpotensi melanggar ketentuan
5/19/2018 IAPI Desember 2010
8/32
8 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
independensi. Selain itu, KAP juga
memastikan dokumentasi penugasan
telah dilaksanakan dengan baik. Kelima,
prosedur audit dan non audit. KAP
harus memastikan bahwa opini yang
dinyatakan dalam laporan audit disusunberdasarkan data dan informasi yang
cukup. Memastikan setiap laporan audit
telah disusun sesuai dengan SPAP yang
berlaku.
Melakukan penelaahan mutu.
Penelaahan mutu ini untuk memastikan
bahwa semua kertas kerja telah
didokumentasikan dengan baik.Memastikan review periodik dan
inspeksi telah dilakukan secara tepat
waktu dan dilakukan oleh staf yang
tepat. Assessment terhadap komitmen
direksi klien atas rencana perseroan.
Prosedur minimal ini harus dilakukan
KAP dalam rangka manajemen risiko
KAP untuk melaksanakan penugasan.
Pengendalian Mutu Penugasan
Sementara dalam tujuan untuk
memberikan keyakinan yang
memadai bahwa pelaksanaan
perikatan memenuhi standar mutu
yang ditetapkan oleh KAP. Prosedur
pengendalian mutu penugasan terdiri
dari dua bagian utama yaitu supervisi
dan inspeksi. Dalam supervisi ini,
tercakup kebijakan dan prosedur KAP
mengenai pengendalian mutu atas
pelaksanaan dan supervisi penugasan.
Ini untuk memastikan pelaksanaan
penugasan memenuhi standar
mutu pada KAP. Sementara inspeksi,
merupakan kebijakan dan prosedurKAP terkait dengan pengendalian mutu
dalam inspeksi. Dimana diatur prosedur
yang berhubungan dengan unsur-unsur
lain pengendalian mutu yang telah
diterapkan dengan efektif.
Dalam supervisi, prosedur
minimum yang harus dipenuhi untukpengendalian mutu penugasan. Antara
lain, membuat prosedur perencanaan.
Dalam prosedur ini KAP bisa menunjuk
staf yang bisa bertanggung jawab untuk
melaksanakan fungsi perencanaan
penugasan. Sementara hal yang
tercakup dalam perencanaan penugasan
antara lain, pengembangan usulan
program kerja, penentuan kebutuhanstaf dan kebutuhan pengetahuan
khusus, melakukan estimasi jumlah
waktu untuk menyelesaikan penugasan.
Tak ketinggalan KAP juga harus
membuat prosedur bagaimana
mempertahankan standar mutu KAP
dalam pekerjaan penugasan dapat
tercapai. Seperti melakukan supervisi
yang memadai pada semua tingkatan
organisasi. Staf yang diberikan
penugasan dapat memanfaatkan lembar
isian seperti daftar pengecekan, kuisener
standar untuk membantu memudahkan
pelaksanaan penugasan. Selain itu, KAP
juga harus menyediakan prosedur yang
dapat untuk menyelesaikan perbedaan
pertimbangan profesional diantaraanggota tim pelaksana penugasan jika
timbul.
Lebih lanjut terkait dengan supervisi,
KAP juga harus membuat prosedur
untuk melakukan review kertas kerja
untuk setiap laporan penugasan. Seperti
pedoman review kertas kerja dan
dokumentasi proses review, menunjuk
pe-review yang memiliki kompetensidan tanggung jawab yang memadai,
5/19/2018 IAPI Desember 2010
9/32
9Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
memastikan bahwa pekerjaan audit
telah dilaksanakan dengan lengkap
sesuai dengan SPAP dan kebijakan
KAP, membuat pedoman review
setiap laporan penugasan yang akan
diterbitkan, menunjuk pe-review laporanyang akan diterbitkan, yang tidak
memiliki tanggung jawab lain dalam
penugasan, sampai memastikan laporan
yang akan diterbitkan didukung bukti
pekerjaan dan kesimpulan kertas kerja
serta sesuai dengan SPAP dan kebijakan
KAP.
Sementara dalam inspeksi, prosedurminimum yang harus dipenuhi dalam
rangka menjaga pengendalian mutu
penugasan, mencakup menentukan
batas lingkup dan isi program
inspeksi KAP. Dalam prosedur ini KAP
menetapkan prosedur inspeksi untuk
memberikan keyakinan bahwa kebijakan
dan prosedur pengendalian mutu KAP
diterapkan secara efektif, menetapkanmetode inspeksi dan kualifikasi staf
pelaksana, serta melaksanakan inspeksi
seperti menguji kepatuhan terhadap
kebijakan dan prosedur pengendalian
mutu dan melakukan review kesesuaian
dengan penugasan tertentu terhadap
SPAP. Berikutnya melaporakn temuan
inspeksi dan tindakan pemantauannya
kepada tingkat manajemen.
Independensi AP
Bagaimana memastikan seluruh
staf di semua tingkatan organisasi
KAP, mampu mempertahankan
sikap independen-nya? Prosedur
minimum yang harus dibuat KAP untuk
mempertahankan sikap independensidi seluruh tingkatan organisasinya.
Tujuannya adalah untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa pada
setiap tingkatan organisasi, semua staf
profesional mampu mempertahankan
sikap independensi-nya.
Prosedur yang harus dibuat adalah
mewajibkan semua staf pada setiap
tingkat organisasi mematuhi kode
etik akuntan. Diantaranya, menunjuk
satu atau lebih staf untuk memberikan
panduan dan bertanggung jawab terkait
dengan masalah independensi.
Melakukan identifikasi
kebutuhan dokumentasi
penyelesaian hal-hal yang
terkait dengan independensi.
Serta melakukan konsultasi
dengan sumber atau pihak yang
berwewenang terkait dengan
peraturan yang berlaku.
Selain itu, KAP harus
membuat jalur komunikasi
untuk kebijakan dan prosedur
mengenai independensi kepada
semua tingkatan stafnya. Sepertiuntuk menginformasikan
5/19/2018 IAPI Desember 2010
10/32
10 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
kebijakan dan prosedur independensi
KAP kepada staf. Menginformasikan
kepada staf secara rutin mengenai
entitas yang harus diberlakukan
kebijakan independen. Dengan cara
membuat suatu daftar klien yang harusdiberlakukan kebijakan independensi.
Menyediakan daftar tersebut bagi staf
yang membutuhkan untuk menentukan
independensi. Serta menetapkan
prosedur pemberitahuan stafa mengenai
perubahan daftar tersebut. KAP juga
menyediakan fasilitas yang memadai
seperti literatur yang mengulas
indepedensi, baik yang diterbitkankalangan profesional, regulator, atau
organisasi profesi.
Setelah itu KAP juga harus melakukan
pemantauan atas kepatuhan terhadap
kebijakan dan prosedur mengenai
independensi. Menunjuk satu atau lebih
staf yang bertanggunag jawab untuk
menyelesaiakan berbagai pengecualiandari ketentuan independensi dengan
tingkat wewenang yang memadai. Serta
melakukan review secara periodik, bila
ada transaksi dari KAP terhadap klien
untuk memastikan apakah jumlah
transaksi tersebut dapat mengurangi
independensi.
Lebih lanjut KAP juga membuatkebijakan dan prosedur minimum yang
harus ada untuk memberikan keyakikan
yang memadai bahwa prosedur
perikatan, baik prosedur audit maupun
prosedur non-audit, telah dilaksanakan
dengan efektif. Minimum prosedur yang
harus dibuat seperti setiap penugasan
wajib dilakukan sesuai dengan SPAP
yang berlaku dan kebijakan KAP.KAP juga harus merumuskan
prosedur audit dan non audit. Rumusan
prosedur itu untuk memeperoleh
bukti yang memadai. Sebab opini dan
rekomendasi yang diberikan wajib
didasarkan pada data dan informasi
yang cukup sebagai dasar yangrasional. Mendokumentasikan semua
kertas kerja terkait dengan penugasan.
Melakukan review pekerjaan setiap
asisten mengenai pelaksanaan prosedur
audit dan konsisten dengan opini
atau rekomendasi serta melaksanakan
kebijakan dan prosedur closing
conference dengan klien mengenai
perikatan audit dan non audit.
Penelaahan Mutu
Ini bertujuan untuk memastikan
bahwa prosedur yang terkait dengan
unsur lain pengendalian mutu telah
diterapkan dengan efektif. Prosedur
penalaahan mutu minimum ini harusdibuat KAP. Prosedur minimum
penelaahan mutu mencakup review
setiap laporan penugasan yang
akan dikeluarkan, review pedoman
pengendalian mutu secara periodik,
mengkomunikasikan setiap perubahan
pedoman pengendalian mutu
KAP secara periodik, melakukan
monitoring dan pendidikan profesionalberkelanjutan yang dibutuhkan setiap
staf, melakukan review pengembangan
dan pelatihan staf yang dimiliki secara
teratur.
Lalu melalukan review terhadap
pekerjaan yang dilakukan tiap asisten
oleh staf yang memiliki kemampuan
yang setara. Seperti kesesuaianpekerjaan dengan SPAP dan kebijakan
KAP, pemecahan semua masalah
5/19/2018 IAPI Desember 2010
11/32
11Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
akuntansi yang signifikan, apakah
pekerjaan yang telah dilakukan di
domumentasi dengan baik, pencapaian
tujuan dari setiap prosedur penugasan
yang dilakukan, serta melakukan
simpulan yang diambil konsistendengan hasil pekerjaan dan mendukung
setiap hasil penugasan.
Lebih lanjut, dalam prosedur
minimum untuk penelaahan mutu,
KAP menetapkan batas lingkup dan
isi program inspeksi. Ini mencakup
penentuan tujuan, menyiapkan
petunjuk, dan melakukan reviewprogram pelaksanaan inspeksi,
menyediakan panduan mengenai
lingkup pekerjaan inspeksi pada unit
fungsi, kriteria pemilihan perikatan
yang akan direview, menetapkan
frekuensi dan saat pelaksanaan
inspeksi, menetapkan prosedur untuk
menyelesaikan ketidaksepakatan yang
mungkin timbul antara pe-review danstaf pelaksanaan atau manajemen
perikatan yang bersangkutan,
menetapkan kualifikasi staf pelaksana
inspeksi dan metode pemilihannya.
Untuk menetapkan batas lingkup
dan isi program inspeki mencakup
menetapkan tanggung jawab pemilihan
staf inspeksi, melakukan review danuji kepatuhan terhadap kebijakan dan
prosedur pengendalian mutu, serta
melakukan review atas penugasan
tertentu tentang kesesuaian dengan
standar penilaian, kebijakan dan
prosedur pengendalian mutu.
Begitu pula menyajikan pelaporan
temuan inspeksi dan tindakan
pemantauan yang dilaksanakanataua direncanakan kepada tingkatan
manajemen semestinya. Ini mencakup
pembahasan temuan review inspeksi
terhadap perikatan yang di-review
dengan staf pelaksana penugasan,
melakukan pembahasan temuan
inspeksi terkait unit, fungsi departemenyang di review dengan staf manajemen
yang bersangkutan, melaporan temuan
dan rekomendasi bersama dengan
tindakan perbaikan yang diambil atau
direncanakan kepada manajemen serta
memastikan tindakan perbaikan yang
direncanakan telah dilaksanakan.
Baru melakukan prosedur reviewsecara berkala. Dalam prosedur ini
keseluruhan rencana dan prosedur
penugasan dilakukan review.
Termasuk dokumentasi bukti-bukti
yang digunakan dalam penugasan,
sampai laporan yang digunakan
dalam penugasan, usulan penyesuaian
atas laporan yang digunakan dalam
penjugasan, dan usulan setiap laporanpenugasan. AP
5/19/2018 IAPI Desember 2010
12/32
12 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
BILA di bandingkan dengan pesta
demokrasi empat tahun lalu, pesta
kali ini, memang terlihat sangat
sukses. Dimana peserta yang hadir bisa
mencapai 1100 anggota IAI. Pemilihan
orang nomor satu di IAI, di warnai
persaingan yang sengit diantara calon
kandidat.
Akhirnya pesta demokrasi itu,
menetapkan Mardiasmo terpilih
menjadi ketua DPN IAI periode 2010-
2014. Perolehan suara Mardiasmo
mengalahkan dua kandidat lainnya yaitusebesar 520 suara dukungan. Sementara,
M. Afdal Bahaudin (306 suara) dan Erick
(214 suara).
Setelah pemilihan ketua DPN, pesta
demokrasi itu dilanjutkan dengan
pemilihan anggota DPN. Peserta Kongres
juga memilih 14 orang anggota DPN
yang akan mendampingi Mardiasmomenjalankan roda organisasi IAI.
Jika dilihat komposisi anggota DPN
IAI, terlihat cukup mewakili semua unsur
dan latar belakang anggota IAI. Susunan
anggota DPN IAI diisi dari unsur akuntan
pemerintah, akuntan pendidik, akuntan
manajemen, dan akuntan publik.
Sinergitas kepengurusan ini diharapkan
ke depan dapat semakin menjadikan
IAI sebagai partner in change bagi
anggotanya, serta mampu menjadikan
IAI sebagai organisasi yang memiliki
kiprah global. Tentunya tak ketinggalan
kualitas akuntan di bawah IAI, memilikikompetensi global.
Selain itu, Kongres XI juga
menetapkan Dewan Penasehat IAI
yang terdiri dari Ahmadi Hadibroto,
Moermahadi Soerja Djanegara, serta
Ainun Naim. Sedangkan Majelis
Kehormatan IAI diisi oleh Dani
Sudarsono, Eko Suwadi dan Adji
Suratman.
Perkembangan IAI
Selain menggelar pesta demokrasi,
Kongres XI IAI kali ini juga menerima
laporan pertanggung jawaban pengurus
sebelumnya. Seperti diuraikan, Ahmadi
Hadibroto (Ketua DPN IAI periode 2006 2010), dalam pidato pertanggung
jawabannya, bahwa IAI sudah
mengalami perkembangan yang cukup
baik. diantaranya telah melaksanakan
program Konvergensi International
Financial Reporting Standards 2012,
diterbitkannya Standar Akuntansi
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan
terbentuknya Tim Implementasi IFRSmenjadi salah satu keberhasilan dari
DPN IAI Periode 2010-2014
Pesta demokrasi yang digelar IAI pada Kongres XI di Hotel
Indonesia Kempinski Jakarta, 10 Desember lalu menetapkanMardiasmo sebagai ketua DPN IAI periode 2010-2014.
5/19/2018 IAPI Desember 2010
13/32
13Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
kepengurusan sebelumnya.
Lebih lanjut, Ahmadi
mengungkapkan bahwa peran IAI
di kawasan regional dalam masa
kepemimpinan sebagai PresidenASEAN Federation of Accountants
(AFA) juga mencapai kesuksesan.
Ini terbukti dengan Sekretariat
permanen AFA menjadi satu di
secretariat IAI. Begitu pula organisasi
IAI saat ini berkembang cukup luas,
dengan dibentuknya IAI wilayah
baru, seperti di Kepulauan Riau,
Sulawesi Tenggara, NTT, Bengkuludan terakhir di Ambon. Jadi total
wilayah yang dimiliki IAI menjadi 25
IAI wilayah, yang siap sebagai ujung
tombak IAI di setiap daerah.
Sementara, IAI Pusat sendiri terus
berupaya meningkatkan kompeten
SDM akuntansi melalui kegiatan
Pendidikan Profesional Berkelanjutan
secara terstruktur terlaksana bahkan
berhasil membentuk tiga IAI Knowledge
Center baru di Mall of Indonesia, Depok
dan Serpong.
Untuk pelaksanaan ujian sertifikasi
Akuntansi Syariah serta Certified
PSAK merupakan upaya yang berhasil
dikembangkan untuk meningkatkan
kualifikasi SDM Akuntansi. IAI juga telahberperan strategis dan memberikan
kontribusi turut merumuskan kebijakan
publik, membangun governance dan
pengembangan profesi akuntan di
Indonesia agar sesuai dengan standar
Internasional. Semua ini demi meraih
keberhasilan untuk meningkatkan peran
profesi akuntansi dalam pembangunan
ekonomi nasional dan global.
Tantangan IAI
Setelah terpilih sebagai Ketua
DPN IAI, dalam pidato sambutannya,
Mardiasmo melihat beberapa
tantangan dan kondisi yang dihadapi
profesi akuntansi di Indonesia saat
ini. Mardiasmo berharap IAI selaku
organisasi profesi mampu memberikan
solusi terhadap permasalahan yang
ada. Seperti meningkatkan corporate
governance, berperan aktif di dunia
internasional. Sebab Indonesia menjadi
anggota G-20 menghendaki organisasi
profesi international juga merupakan
tantangan yang harus direspons oleh
profesi.
Mardiasmo menambahkan gerakan
untuk memperkuat sistem governance,
pemberantasan korupsi, tuntutantransparan dan akuntabilitas publik
5/19/2018 IAPI Desember 2010
14/32
14 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
membutuhkan keterlibatan profesi
akuntansi. Tidak ada proses akumulasi
dan distribusi sumberdaya ekonomi
yang tidak memerlukan campur tangan
profesi. Jelasnya. Mardiasmo berjanji
untuk menjadikan IAI sebagai asetnasional yang terpercaya, menjadi
organisasi terdepan di kawasan ASEAN,
dan setara dalam peran di tataran
Internasional.
Melalui kepengurusan baru tersebut,
IAI dapat melakukan konsolidasi,
revitalisasi dan penataan organisasi
profesi untuk mampu berkiprah secaraglobal. AP
Susunan Ketua dan Anggota DPN IAI
Periode 2010-1014
Hasil Kongres XI di Hotel Indonesia
Kempinski Jakarta
1. Mardiasmo (Ketua)2. Cris Kuntadi
3. Sudirman Said
4. Ito Warsito
5. Jusuf Halim
6. Sidharta Utama
7. Dwi Setiawan Susanto
8. Khomsiyah
9. Ardan Adiperdana
10. Heliantono11. Kusmanadji
12. Maliki Heru Santosa
13. Erick
14. Wahyu Tumakaka
15. Eko Sunarko
5/19/2018 IAPI Desember 2010
15/32
15Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
PROFESI akuntan publik lebih
bercirikan profesional yang
independen. Ini tentunya
tidak lahir begitu saja tentu
melalui proses yang amat panjang.Bagaimana regulator dan profesi
ini meng-update ketentuan
independensi yang berlaku bagi
akuntan publik. Apalagi konsep
independensi ini terus mengalami
perkembangan seiring tantangan dan
perkembangan profesi ini.
Itulah setidaknya yang mampu
meningkatkan citra dan kredibiltias
profesi di tengah stakeholder profesi ini.
Melihat begitu pentingnya independensi
bagi pelaku profesi akuntan publik
baik organisasi maupun regulator
terus meningkatkan keandalan aturan
independensi.
Seperti adanya benturan
kepentingan, misalnya, jelas akanberpengaruh terhadap menurunnya
Independensi AP
Ciri utama profesi
akuntan publik adalah
independen. Meski
mereka memenuhi unsur
lain seperti profesional,
berintegritas, dan jujur.
independensi profesi ini. Oleh karena
itu, faktor penyebab terjadinya benturan
kepentingan, diatur secara tegas
dalam peraturan Bapepam-LK. Seperti
terlalu lamanya memberikan jasa
kepada satu pihak, adanya hubungan
tertentu dengan klien baik bisnis/usaha,
keuangan/investasi, karyawan, serta
pemberian jasa atestasi dan non atestasi
secara bersamaan. Faktor tersebut jelas
berpotensi menurunkan independensiakuntan publik.
5/19/2018 IAPI Desember 2010
16/32
16 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
Peraturan Bapepam-LK No. VIII.A.2,
tentang Independensi Akuntan,
dilihat dari sudut terlalu lamanya
akuntan mengaudit atau memberikan
jasa kepada satu pihak. Dan adanya
hubungan tertentu antara Akuntan/KAP dengan klien/afiliasi klien seperti
hubungan usaha, keuangan, dan
kekaryawanan. Untuk itu, setiap KAP
sesuai peraturan ini harus memiliki
pengendalian mutu terkait dengan
independensi.
Sesuai peraturan ini pula, larangan
terkait dengan independensi yangharus dihindari akuntan seperti memiliki
kepentingan keuangan baik langsung
maupun tidak langsung kepada klien.
Kepemilikan investasi sebesar 5 % lebih
atau memiliki control terhadap klien,
sudah dianggap tidak independen
memberikan jasa. Kepentingan
keuangan lain yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan seperti adanya
pinjaman atau hubungan debitur dan
kreditur yang material kepada kllien.
Atau menjadi direktur/komisaris,
pemegang saham utama yang memiliki
lebih dari 10 % saham perusahaan.
Hanya yang dikecualikan adalah
pinjaman dari institusi keuangan dengan
prosedur, periode dan persyaratanyang normal. Seperti pinjaman untuk
pembelian atau sewa kendaraan
dengan menjaminkan kendaraan
tersebut. Pinjaman yang dijamin penuh
dengan nilai penyerahan dana yang
diasuransikan. Pinjaman yang dijamin
penuh dengan deposito pada institusi
keuangan (bank) yang sama, danpinjaman kredit rumah yang dijaminkan
dengan tempat tinggal peminjam.
Kepentingan keuangan lain
yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan, seperti memiliki
rekening giro, tabungan atau kartu
kredit berdasarkan plafon pada klien
sebesar 50 % atau lebih dari fee yangditerimanya. Mempunyai rekening pada
broker-dealer (perantara pedangan
efek) kecuali dengan syarat dan kondisi
normal. Atau mempunyai polis asuransi
pada klien dengan nilai atau jumlah
pertanggungan yang jumlahnya 50%
atau lebih bila dibandingkan dengan
fee yang diterima. Kecuali polis asuransi
tersebut telah dimiliki sebelum akuntan
menjadi orang dalam KAP.
Sementara KAP yang mempunyai
hubungan pekerjaan dengan klien,
seperti merangkap sebagai karyawan
kunci pada klien. sebagai anggota
keluarga dekat sebagai karyawan kunci
klien di bidang akuntansi dan keuangan.
Mantan rekan/karyawan professionalKAP bekerja pada klien di bidang
akuntansi dan keuangan. Kecuali lebih
dari satu tahun tidak bekerja lagi pada
KAP tersebut.
Mantan rekan/karyawan professional
KAP yang sebelumnya pernah bekerja
pada klien sebagai karyawan kunci
bidang akuntansi dan keuangan, kecualitidak terlibat melaksanakan audit dalam
periode audit.
Begitu pula KAP yang mempunyai
hubungan usaha secara langsung
maupun tidak langsung yang material
dengan klien, atau dengan karyawan
kunci yang bekerja pada klien atau
dengan pemegang saham utama klien.Hubungan usaha ini tidak termasuk
hubungan usaha dalam hal akuntan,
5/19/2018 IAPI Desember 2010
17/32
17Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
KAP, atau orang dalam KAP memberikan
jasa atestasi dan non atestasi, atau
merupakan konsumen dari produk
barang atau jasa klien dalam rangka
menunjang kegiatan rutin.
Larangan terkait dengan
independensi, memberikan jasa atestasi
lain, selain yang sedang mendapat
penugasan dan jasa non atestasi
kepada klien. seperti pembukuan atau
jasa lain yang terkait dengan catatan
akuntansi klien atau laporan keuangan.
Desain system informasi keuangan dan
implemetasi, audit internal, konsultasimanajemen dan SDM, konsultasi
perpajakan, penasehat keuangan atau
jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan. Dalam proposal
revisi peraturan ini ada tambahan
memberikan jasa perpajakan juga
dilarang. Kecuali telah memperoleh
persetujuan terlebih dahulu dari komite
audit-nya.
Lebih lanjut, KAP dilarang
memberikan jasa atau produk kepada
klien dengan dasar fee kontijensi atau
komisi, atau menerima fee kontijensi
atau komisi dari klien. Kecuali fee
kontijensi ditetapkan oleh pengadilan
sebagai hasil penyelesaian hukum,temuan badan pengatur dan atau
perpajakan. Begitu pula, klien dilarang
memiliki sengketa hukum dengan klien.
Akuntan juga dilarang bertindak
untuk mewakili klien di dalam maupun
di luar pengadilan perpajakan dan atau
bertindak untuk dan atas nama klien
dalam perhitungan dan pelaporanperpajakan.
Untuk membatasi agar KAP tidak
membentur independensi, KAP
yang bersangkutan wajib memiliki
system pengendalian mutu dengan
tingkat keyakinan yang memadai.
Bahwa KAP atau karyawannya dapat
menjaga sikap independen denganmempertimbangkan ukuran dan sifat
praktik dari KAP tersebut. AP
5/19/2018 IAPI Desember 2010
18/32
18 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
KEPALA Badan Kebijakan Fiskal
(BKF) Kementerian Keuangan Agus
Supriyanto mengungkapkan saat
konferensi pers akhir Desember 2010
lalu, kebijakan ini untuk memberikan
kesetaraan antara perbankan syariah
dengan bank konvensional. Keluarnya
peraturan itu, menjadi bagian dariimplementasi dari Undang-undang
No.42/2009 tentang Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPN dan PPnBM) yang berlaku sejak 1
April 2010.
Sebenarnya, sejak tahun 1997
pelaku perbankan syariah pernah
mengusulkan PPN itu dihapus untukmenghindari pajak berganda.
Namun baru terealisasi
setelah kebijkan ini di
keluarkan.
Transaksi Murabahah selama
ini dikenai PPN sebesar 10 persen,
sementara transaksi bank konvensional
tidak dikenai PPN. "Ini yang membuatpersaingan bisnis antara bank syariah
dengan bank konvensional tidak
Murabahah Bebas PPNNasabah dan calon nasabah Bank Syariah yang melakukantransaksi Murabahah boleh bernapas lega. Pasalnya, transaksi
yang selama ini dikenakan PPN 10 persen dihapus sejak
Peraturan Menteri Keuangan No 251/PMK.011/2010. Transaksi
Murabahah, yang dilakukan sebelum 1 April 2010, bebas Pajak
Pertambahan Nilai. Dengan demikian, tak ada lagi pajak
berganda di perbankan syariah.
5/19/2018 IAPI Desember 2010
19/32
19Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
berimbang," ungkapnya.
Selama ini sistem pajak ganda
dikenakan pada transaksi pembiayaan
murabahah atas satu objek yang
sama. Dalam skema murabahah ini,bank syariah akan membelikan apa
yang diinginkan oleh nasabanhnya.
Misalnya, nasabah membutuhkan
mobil untuk kegiatan bisnis, bank
syariah akan membeli mobil dan
kemudian menjualnya ke nasabah.
Pajak ganda terjadi saat bank
syariah membeli mobil dari dealer dansaat nasabah membeli mobil tersebut
dari nasabah. Akibat pengenaan pajak
ganda tersebut, maka dana yang harus
dibayar nasabah menjadi lebih besar.
Dengan demikian, karena UU No
42/2009 tentang PPN dan PPnBM
berlaku sejak 1 April 2010, maka bagi
bank syariah yang sudah membayar PPN
transaksi murabahah akan dikembalikan
oleh pemerintah. Pagu anggaran yang
dialokasikan untuk membebaskan
transaksi murabahah dari Pajak
Pertambangan Nilai (PPN) sekitar Rp
328,45 miliar. Anggaran ini diberikan
kepada wajib pajak bank syariah yang
telah membayar surat ketetapan pajak
atas transaksi murabahah.Wajib pajak bank syariah yang
telah membayar surat ketetapan
pajak atas transaksi murabahah dapat
memperoleh pengembalian pajak sesuai
ketentuan perpajakan yang berlaku.
Murabahah adalah perjanjian jual beli
antara bank dan nasabah. Bank syariah
membeli barang yang diperlukan
nasabah, kemudian menjualnya kepadanasabah tersebut sebesar harga barang
ditambah margin atau keuntungan yang
disepakati bank syariah dan nasabah.
Pembiayaan dengan skema
murabahah ini menimbulkan pajak
ganda atas penyerahan obyek
murabahah, yaitu atas pembelian barang
oleh bank dan penjualan barang dari
bank kepada nasabah masing-masingdikenakan PPN 10 persen.
Agus Suprijanto menambahkan
pembebasan PPN, operasional bisnis
bank syariah menjadi sama dengan
perbankan lainnya. Untuk menyamakan
daya saing perbankan syariah, beban
PPN yang dikenakan pada jual beli aset
di sistem murabahah tidak dikenakan
lagi, ujarnya.
Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia
sebelumnya mengajukan netralisasi
untuk meniadakan pajak ganda
murabahah. Transaksi di perbankan
syariah 80 persen menggunakan akad
murabahah sehingga kalau terkena
pajak ganda akan menghambat bisnis
bank syariah. AP
5/19/2018 IAPI Desember 2010
20/32
20 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
PSAK (1994) tentang Laporan Keuangan
Konsolidasi.
Ruang lingkup pernyataan ini
diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangankonsolideasian untuk sekelompok
entitas yang berada dalam pengendalian
suatu entitas. Akuntansi untuk investasi
pada entitas anak, pengendalian
bersama entitas, dan entitas asosiasi
ketika suatu entitas menyajikan laporan
keuangan tersendiri sebagai informasi
tambahan.
Penyajian laporan
konmsolidasi dilakukan entitas
induk untuk menyajikan
laporan keuangan
konsolidasian yang
mengonsolidasikan
investasinya dalam
entitas anak.
Dan entitasinduk
menyajikan
laporan
keuangan
tersendiri
BANYAK alasan entitas bisnis
melakukan investasi pada
entitas lain. Langkah itu, untuk
memperluas jaringan usaha yang
lebih menguntungkan. Baik dari segiinvestasi yang menguntungkan,
meraih pengendalian perusahaan
lain, memasuki pasar baru melalui
perusahaan yang sudah dikenal,
memastikan pasokan bahan baku in
put maupun out put produksi secara
kontinu, melakukan diversifikasi usaha,
memperkuat struktur perusahaan,
menguasai teknologi, mengurangipersaingan sampai mengurangi
risiko. Langkah ini banyak di tempuh
perusahaan agar lebih eksis di masa
mendatang.
Konsep laporan keuangan
yang harus dikonsolidasikan,
sesuai PSAK 4 (R 2009)
tentang LapporanKeuangan Konsolidasi
dan Laporan Keuangan
Tersendiri, memberikan
batasan adanya legal
kontrol dan ekonomi
kontrol. PSAK 4 (R 2009)
efektif berlaku efektif
per 1 januari
2011. PSAK inimenggantikan
Prosedur danPengungkapan,Laporan Konsolidasian
5/19/2018 IAPI Desember 2010
21/32
21Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
memperoleh hak
mayoritas hak
residual dan
menanggung
risiko kepemilikan
terkait EBK.
Dalam ISAK
7 ini, diatur
bahwa laporan
keuangan
konsolidasian
mencakup
seluruh entitas
anak dari induk.Tidak ada pengecualian
terhadap konsolidasi
hanya karena, investor merupakan
organisasi modal modal ventura, reksa
dana, unit perwalian, atau entitas
sejenis. Aktivitas usahanya tidak sama
dengan entitas lain dalam kelompok
usaha, entitas anak dibatasi oleh suatu
restriksi jangka panjang sehinggamempengaruhi secara signifikan
kemampuannya dalam menstrafer dana
kepada entitas induk. Serta entitas anak
yang telah dikonsolidasikan sebelumnya
dan saat ini dimiliki untuk dijual. Dengan
begitu semua entitas anak harus
dikonsolidasikan.
Ruang lingkup laporan keuangankonsolidasian mencakup entitas
anak yang dikendalikan meskipun
untuk tujuan dijual atau dialihkan
dalam jangka pendek. Bila entitias ini
memenuhi kreteria sebagai aset dimiliki
untuk dijual maka dicatat sesuai dengan
PSAK 58 (R 2009).
Prosedur Konsolidasi
Dalam melakukan konsolidasi, entitas
harus melakukan eliminasi secara penuh
sebagai informasi tambahan.
Seperti persyaratan adanya
pengendalian, entitas induk yang
memiliki kurang lebih 50 % kekuasaan
suara suatu entitas. Seperti adanyakekuasaan yang melebihi setengah hak
suara sesuai perjanjian dengan investor
lain. Adanya kekuasaan untuk mengatur
kebijakan keuangan dengan operasional
entitas berdasarkan angggaran dasar
atau perjanjian. Kekuasaan untuk
menunjukan atau mengganti sebagain
besar dewan direksi dan dewan
komisaris atau organ pengatur setaradan mengendalikan entitas melalui
dewan atau organ tersebut. Adanya
kekuasaan untuk memberikan suara
mayoritas pada rapat dewan direksi dan
komisaris atau organ pengatur setara
serta mengendalikan entitas melalui
dewan atau organ tersebut.
Hak suara potensial itu dapat
dipertimbangkan ketika menilai
keberadaan pengendalian. Semua
fakta dan keadaan hak suara potensial
dipertimbangkan, kecuali maksud
manajemen dan kemampuan keuangan
untuk melaksanakan konversi tersebut.
Sementara konsolidasi entitas
bertujuan khusus (EBK), seperti
diatur ISAK 7, menjelaskan adanyaentitas bertujuan khusus ini harus
dikonsolidasikan jika menghasilakn
adanya pengendalian EBK. Ini bisa
dilihat dari adanya indikasi bahwa EBK
dijalankan untuk mewakili perusahaan
sesuai dengan kebutuhan khususnya.
Entitas memiliki kewenangan untuk
memperoleh sebagian besar manfaat
EBK. Entitas tersebut menanggungrisiko dari aktivitas EBK. Atau entitas
5/19/2018 IAPI Desember 2010
22/32
22 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
atas saldo, transaksi, penghasilan dan
beban intra kelompok usaha. Laporan
keuangan entitas induk dan entitas anak
yang digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan konsolidasian disusun
dengan tanggal yang sama. Jika akhir
periode pelaporan berbeda antara
entitas induk dengan ana, maka entitas
anak menyusun laporan keuangan
tambahan dengan tanggal yang sama
dengan laporan keuangan entitas induk
untuk tujuan konsolidasian kecuali tidak
praktik. Jika laporan keuangan yang
digunakan tidak sama, maka dilakukan
penyesuaian atas dampak transaksi atau
peristiwa signifikan yang terjadi antara
tanggal laporan keuangan entitas anak
dengan tanggal laporan keuangan
induk. Tentunya dengan catatan
bahwa perbedaan antara akhir periode
pelaporan entitas anak dengan induk
tidak lebih dari tiga bulan. Lamanya
periode pelaporan dan perbedaan antarakhir periode pelaporan adalah sama
dari periode ke periode.
Prosedur konsolidasian ini disusun
dengan menggunakan kebijakan
akuntansi yang sama untuk transaksi
dan peristiwa lain dalam keadaan yang
serupa. Kepentingan nion pengendalian
disajikan di ekuitas dalam laporan
posisi keuangan konsolidasian, terpisah
dari ekuitas pemilik entitas induk. Jika
terjadi perubahan kepemilikan, yang
menyebabkan hilangnya pengendalian
maka untuk atau rugi diakuki dalam
laporan laba rugi. Jika tidak hilang
p[engendalian maka untung atau rugi
diakui sebagai akuitas. Perubahan dalam
bagian kepemilikan entitas induk pada
entitas anak yang tidak mengakibatkan
hilangnya pengendalian dicatat sebagai
ekuitas.
Bila entitas induk kehilangan
pengendalian atas entitas anak maka
entitas induk, menghentikan pengakuanaset dan kewajiban entitas anak pada
nilai tercatatnya. Serta menghentikan
pengakuan jumlah tercatat setiap
kepentingan nonpengendalian pada
entitas anak terdahulu pada tanggal
hilangnya pengendalian. Dengan begitu
mengakui nilai wajar pembayaran
yang diterima (jika ada) dari transaksi,
peristiwa atau keadaan yangmengakibatkan hilangnya pengendalian.
Dan mendistrinbuskan saham, jika
transaksi yang menbgakibatkan
hilangnya pengendalian melibatkan
distribusi saham entitas anak ke pemilik
dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
Selain itu, mengakui setiap sisa
investasi pada entitas anak terdahulu
pada nilai wajarnya pada tanggal
hilangnya pengendalian. Mereklasifikasi
ke laporan laba rugi atau mengalihkan
secara langsung ke saldo laba jika
disyaratkan oleh SAK lain, sejumlah yang
terindentifikasikan. Serta mengakui
setiap perbedaan yang dihasilkan
sebagai keuntungan atau kerugian
dalam laporan laba rugi yang dapatdiatribusikan pada entitas induk.
Bila induk menyusun laporan
tersendiri sebagai tambahan informasi,
investasi pada entitas anak di catat
sebesar biaya perolehan atau nilai
wajar nya. Entitas ini harus menerapkan
akuntansi yang sama untuk setiap
kategori investasi. Inmvestasi yang
dicatat sebesar biaya perolehan dicatatsesuai dengan PSAK 58ketika investasi
5/19/2018 IAPI Desember 2010
23/32
23Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
tersebut berniat untuk dijual kembali.
Meski demikian pengukuran investasi
yang dicatat sesuai dengan PSAK 55
tidak berubah. Dengan begitu entitas
induk mengakui dividen dari entitas
anak, pengendalian bersama entitas,atau entitas asosiasi pada laporan laba
rugi dalam laporan keuangan tersendiri
ketika hal menerima dividen ditetapkan.
Serta investasi dalam pengendalian
bersama entitas dan entitas asosisasi
yang dicatat sesuai PSAK 55 dalam
laporan keuangan konsolidasian dicatat
dengan cara yang sama dalam laporan
keuangan tersendiri investor.
Pengungkapan
Jika entitas induk tidak memiliki
setengah kekuasaan suara, baik
langsung maupun tidak langsung
harus diungkapkan. Alasan mengapa
kepemilikan lebih dari setengahkekuasaan suara tidak terlibat dalam
pengendalian. Terjadinya tanggal
atau periode dari tanggal pelaporan
keuangan entitas induk dan alasan
menggunakan tanggal atau
periode yang berbeda. Sifat dan
luas setiap restriksi signifikan
dalam kemampuan entitas anak
untuk mentrasfer dana ke entitasinduk dalam bentuk dividen tunai,
atau pembayaran kembali pinjaman
atau uang muka.
Daftar rincian yang
menunjukan dampak setiap
perubahan bagian
kepemilikan entias
induk pada entitasanak yang tidak
mengakibatkan
hilangnya pengendalian atas entitas
yang dapat diatribusikan ke induk. Jika
pengendalian atas entitas anak hilang,
entitas induk harus mengungkapkan
keuntungan atau kerugian. Keuntungan
atau kerugian yang dapat diatribusikanpada pengakuan sisa investasi pada
entitas anak terdahulu dengan
nilai wajar pada tanggal hilangnya
pengendalian. Dan pos keuntungan atau
kerugian yang diakui dalam laporan laba
rugi komprehensif.
Selain itu, pengungkapan ini juga
mengungkapkan juga laporan keuangantersendiri yang merupakan informasi
tambahan dalam laporan keuangan
konsolidasian. Daftar investasi yang
signifikan juga harus diungkapkan.
Begitu pula terhadap penjelasan metode
yang digunakan untuk mencatat
investasi yang terdaftar dalam daftar
investasi. AP
5/19/2018 IAPI Desember 2010
24/32
24 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
keuangan tersebut.
Kesalahan semacam itu termasuk
dampak kesalahan perhitungan
matematis, kesalahan penerapan
kebijakan akuntansi, kekeliruan
(oversights) atau kesalahan interpretasi
fakta, dan kecurangan.
Entitas harus melakukan koreksi
kesalahan material periode lalu. Seperti
entitas mengoreksi kesalahan material
periode lalu secara retrospektif pada
laporan keuangan lengkap pertama
KESALAHAN bisa timbul dalam
pengakuan, pengukuran, penyajian
atau pengungkapan unsur-unsur
laporan keuangan. Seperti laporan
keuangan tidak sesuai dengan SAK jika
mengandung kesalahan material. Meski
kesalahan tidak material, jika dilakukan
secara sengaja untuk mencapaipenyajian laporan posisi keuangan,
kinerja keuangan atau arus kas tertentu
masuk kategori ada kesalahan.
Kesalahan periode lalu seperti
penghilangan dari dan kesalahan-
pelaporan dalam laporan keuangan
entitas untuk satu atau lebih periode
lalu yang timbul dari kegagalan untuk
mempergunakan, atau kesalahan
penggunaan, informasi
andal. Informasi
tersebut tersedia
ketika laporan
keuangan
untuk
periode
tersebutdisahkan
untuk
diterbitkan.
Dan
secara rasional
diharapkan
dapat diperoleh dan
dipergunakan dalam
penyusunan danpenyajian laporan
Koreksi Kesalahan
Periode Lalu
5/19/2018 IAPI Desember 2010
25/32
25Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
yang
diterbitkan
setelah
ditemukannya.
Ini bisa
dilakukan
dengan
menyajikan
kembali jumlah
komparatif
untuk periode
lalu sajian
dimana
kesalahan
terjadi. Atau jika kesalahan terjadi
sebelum periode lalu sajian paling awal,
menyajikan kembali saldo awal aset,laibilitas, dan ekuitas untuk periode lalu
sajian paling awal.
Ketika langkah itu tidak praktis,
entitas dapat menentukan dampak
periode-tertentu dari kesalahan pada
informasi komparatif untuk satu atau
lebih periode sajian. Dengan begitu
entitas dapat menyajikan kembali saldo
pembuka aset, laibilitas, dan ekuitasuntuk periode paling awal di mana
penyajiankembali retrospektif adalah
praktis (mungkin periode berjalan).
Bila masih tidak praktis menentukan
dampak kumulatif, pada awal periode
berjalan, dari kesalahan pada semua
periode lalu, maka entitas menyajikan-
kembali informasi komparatif untukmengoreksi kesalahan secara prospektif
dari tanggal paling praktis.
Pengungkapan
Pemngungkapan yang harus
dilakukan entitas mencakup: sifat
kesalahan periode lalu; untuk setiap
periode sajian, sepanjang praktis, jumlah
koreksi: untuk setiap item laporan
keuangan yang terpengaruh; dan jika
menerapkan PSAK 56: Laba Per Saham,maka mengungkapkan laba per saham
dasar dan dilusian.
Jumlah koreksi pada awal periode
sajian paling awal dan jika penyajian-
kembali retrospektif tidak praktis untuk
suatu periode tertentu, keadaan yang
membuat keberadaan kondisi itu dan
penjelasan bagaimana dan sejak kapankesalahan telah dikoreksi. Laporan
5/19/2018 IAPI Desember 2010
26/32
26 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
MASALAH konvergensi IFRS
bukan sekedar terkait masalah
akuntansi, namun harus in
line dengan peraturan perpajakan di
suatu Negara. Hal itu ditegaskan dalamkesepakatan G20, dimana konvergensi
standar akuntansi keuangan harus
mampu bersinergi dengan peraturan
perpajakan.
Saat ini di Indonesia masih banyak
terdapat perbedaan prinsip antara
perpajakan dengan akuntansi yang
segera dicarikan jalan keluarnya.
Tentunya jalan keluar ini membutuhkan
kerjasama yang lebih erat antara DJP
dengan IAI agar terdapat sinkronisasi
antara peraturan perpajakan dengan
standar akuntansi.
Sebabaimana diketahui, konvergensi
IFRS banyak menggunakan konsep
fair value sebagai dasar pengukuran
dengan penekanan pada ukuran yangandal (harga pasar). Dengan begitu
lebih banyak menuntut pengungkapan,
yang disebabkan standar akuntansi
lebih bersifatprinciples basedyang
banyak menekankan pada interpretasidan penerapan prinsip akuntansi
dan membutuhkanjudgmentuntuk
menentukan bagaimana suatu transaksi
keuangan dicatat. Penilaian pada
substansi transaksi dan evaluasi apakah
laporan keuangan mencerminkan
realitas ekonomi.
SAK Umum hanya mengatur hal halyang bersifat prinsip. Seperti laporan
keuangan berdasarkan SAK umum
akan banyak dipengaruhi judgment
manajemen yang dapat berbeda
dengan sudut pandang perpajakan.
SAK akan mengacu kepada substansi
transaksi tanpa memperhatikan bentuk
hukumnya. Pengaturan dalam SAK
umum yang mendukung administrasiperpajakan, contohnya penyusunan
Beda PrinsipPajak danAkuntansi
Harus segera dicarikan
jalan keluarnya untuk
mengatasi perbedaan
prinsip antara perpajakan
dan akuntansi yangberbasis IFRS.
5/19/2018 IAPI Desember 2010
27/32
27Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
laporan keuangan tersendiri tanpa
konsolidasi, pengungkapan yang lebih
rinci.
Manfaat konvergensi IFRS sendiri
untuk memudahkan pemahaman atas
laporan keuangan dengan penggunaan
Standar Akuntansi Keuangan yang
dikenal secara internasional (enhance
comparability). Meningkatkan arus
investasi global melalui transparansi.
Menurunkan biaya modal dengan
membuka peluang fund raising melalui
pasar modal secara global. Menciptakan
efisiensi penyusunan laporan keuangan.Dibutuhkan kerjasama yang lebih erat
antara DJP dengan IAI agar terdapat
sinkronisasi antara peraturan perpajakan
dengan standar akuntansi.
Memudahkan pemahaman atas
laporan keuangan dengan penggunaan
Standar Akuntansi Keuangan yang
dikenal secara internasional (enhance
comparability). Meningkatkan arusinvestasi global melalui transparansi.
Menurunkan biaya modal dengan
membuka peluang fund raising melalui
pasar modal secara global. Menciptakan
efisiensi penyusunan laporan keuangan.
Perbedaan prinsip antara perpajakan
dan akuntansi lihat table.
Pembukuan dalam UU Perpajakan
Seperti dalam penjelasan memori
penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP
menjelaskan bahwa pembukuan harus
diselenggarakan dengan cara atau
sistem yang lazim dipakai di Indonesia,
misalnya berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan
lain. Pembukuan sesuai PSAK, namun
preferensi diberikan pada ketentuan
pajak jika ada pengaturan yang tidak
sejalan.
Untuk mengatasi masalah inilangkah-langkah yang akan diambil
oleh DJP untuk mengatasi konvergency
IFRS pertama, mengadopsi IFRS
dalam perumusan kebijakan pajak.
Seperti menyederhanakan pelaporan
keuangan, melakukan perubahan
aturan perpajakan sesuai dengan PSAK
berdasarkan IFRS.
Pilihan kedua, tidak mengadopsi.Dimana prinsip-prinsip dalam IFRS tidak
bisa diterapkan dalam penghitungan
pajak. DJP memiliki kewenangan untuk
menerapkan ketentuan perpajakan.
Selama ini telah dilakukan rekonsiliasi
fiscal.
Pilihan ketiga mengadopsi
sebagian IFRS. Langkah ini denganmenyederhanakan pelaporan
keuangan, melakukan perubahan
aturan perpajakan untuk hal yang
sangat penting. Dan tetap dibutuhkan
rekonsiliasi fiskal.
Pilihan yang mana yang akan
diambil, tentunya setelah melalui
simulasi dan penelitian yang
komprehensif untuk mengetahui
dampak secara menyeluruh dari
konvergensi IFRS. Untuk mempersiapkan
diri menghadapi adopsi IFRS, DJP saat ini
sedang inten melakukan diskusi dengan
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), diskusi
dengan institusi terkait (Perguruan
Tinggi, KAP, Asosiasi), melakukan analisis
aturan perpajakan serta mempersiapkaninformasi dan diklat untuk pegawai DJP.AP
5/19/2018 IAPI Desember 2010
28/32
28 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
Perpajakan Akuntansi
mata uang pelaporan utama rupiah
UU KUP Pasal 28 ayat (4)
Pembukuan atau pencatatan harusdiselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin angka Arab Latin, Arab,
satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam
bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang
diizinkan oleh Menteri Keuangan.
Memakai mata uang fungsional
PSAK 10 (revisi 2009).
Nilai perolehan (Historical Cost) Aset berdasarkan
nilai perolehan UU PPh Pasal 10 ayat (1) diatur
Harga perolehan atau harga penjualan Nilai
wajar (fair value)dalam hal terjadi jual beli harta
yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)
adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan
atau diterima, sedangkan apabila terdapat
hubungan istimewa adalah jumlah yang
seharusnya dikeluarkan atau diterima.
Nilai wajar (fair value)
PSAK 10 (revisi 2009),
PSAK 50 & 55,
PSAK 57,
PSAK 22,
ISAK 10,
PSAK 30/ISAK 8,
ISAK 11,
PSAK 19.
Realisasi
Pengukuran berdasarkan realisasi
Harga perolehan atau harga penjualan dalam
hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi
hubungan istimewa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 4) d a sud da a asa 8 ayat ( ) adalah
jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau
diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan
istimewa adalah jumlah yang seharusnya
dikeluarkan atau diterima.
UU PPh Pasal 10 ayat (1)
estimasi atau perkiraan
pengakuan provisi (PSAK 57), ED PSAK 34
pengakuan taksiran kerugian , PSAK 16, PSAK
50/55.
Revaluasi tidak dapat dilakukan setiap saat.
PMK No. 79/PMK.03/2008
Tidak ada konsep materiality Pemeriksaan Pajak
untuk menguji kepatuhan atau tujuan lain.Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
PMK 199/PMK.03/2007 Pasal 2
Revaluasi dilakukan sesuai perubahan nilai wajar .
PSAK 16 (revisi 2007)
Konsep Materiality
General Audit untuk menilai kewajaran
Umur manfaat aset tidak
berwujud maksimal 20 tahunUU PPh Pasal 11A ayat (2)
Aset Tidak Berwujud ditentukan
umur manfaatnya terbatas atautidak.
ED PSAK 19 (Revisi 2009)
Tabel Perbedaan Prinsip Antara Perpajakan dengan Akuntansi
5/19/2018 IAPI Desember 2010
29/32
29Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
ANGGOTA BARU IAPI
No IAPI : 1773
Terdaftar : 30-Sep-10
Nama : DANIEL KOHAR
Tahun Lahir : 1977
KAP : TANUDIREDJA, WIBISANA
& REKAN
No IAPI : 1775
Terdaftar : 28 Okt 2010
Nama : ELISABETH
Tahun Lahir : 1982
KAP : TANUDIREDJA, WIBISANA
& REKAN
No IAPI : 1777
Terdaftar : 22-Oct-10
Nama : HARIS WIYONO
Tahun Lahir : 1972
KAP : TONI H. RATIM
No IAPI : 1774
Terdaftar : 5-Oct-10
Nama : SHINTA HARYONO
HADIWIARDJO
Tahun Lahir : 1977
KAP : HENDRAWINATA GANI &
HIDAYAT (PUSAT)
No IAPI : 1776
Terdaftar : 25-Oct-10
Nama : WIRANI ANDRIANI
SETIAWAN
Tahun Lahir : 1971
KAP :
No IAPI : 1778
Terdaftar : 28-Oct-10
Nama : Yulazri
Tahun Lahir : 1960
KAP :
5/19/2018 IAPI Desember 2010
30/32
30 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
ANGGOTA BARU IAPI
No IAPI : 1779
Terdaftar : 28-Oct-10
Nama : MULYADI
Tahun Lahir : 1977
KAP : PURWANTONO,
SUHERMAN & SURJA
(PUSAT)
No IAPI : 1781
Terdaftar : 27-Oct-10
Nama : FENDRI SUTEJO
Tahun Lahir : 1979
KAP : PURWANTONO,
SUHERMAN & SURJA
(PUSAT)
No IAPI : 1783
Terdaftar : 28-Oct-10
Nama : HENDRA SETIADI
Tahun Lahir : 1986
KAP : TANUDIREDJA, WIBISANA
& REKAN
No IAPI : 1780
Terdaftar : 28-Oct-10
Nama : ALFIANNOR
Tahun Lahir : 1968
KAP :
No IAPI : 1782
Terdaftar : 28-Oct-10
Nama : ANTHON SURYADI
Tahun Lahir : 1985
KAP : TANUDIREDJA, WIBISANA
& REKAN
No IAPI : 1784
Terdaftar : 28-Oct-10
Nama : PAULA NOVIANA
Tahun Lahir : 1985
KAP : TANUDIREDJA, WIBISANA
& REKAN
5/19/2018 IAPI Desember 2010
31/32
31Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
Peserta sosialisasi dan diskusi ilmiah, International
Financial Reporting Standars (IFRS) dan Rancangan
Undang-Undang Pelaporan Keuangan, di Surakarta, 3
Desember 2010, Fakultas ekonomi Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
Pesrta Lokakarya kajian Aplikasi Akuntansi Instrumen
Keuangan pada Industri Perbankan Sesuai PSAK 50 dan
55: Contoh dan Studi kasus, Di Jakarta 20 Desember
2010.
Peserta Lokakarya Akuntansi Keuangan Entitas tanpa
Akuntabilitas Publik (ETAP) pada perusahaan dan BPR,
di Bandung, 1 Desember 2010.
Peserta lokakarya Pajak, Aplikasi Metodologi dan
Pengungkapan Transfer Princing, Prianto Budi, Hotel
Atlet century, Jakarta 14 Desember 2010.
Peserta lokakarya Aplikasi Akuntansi Instrumen Keuangan
pada Industri Perbankan Sesuai PSAK 50 dan 55: Contoh
dan Studi kasus, Di Jakarta 11 Desember 2010.
Peserta lokakarya Penyusunan dabn Penyajian Laporan
Keuangan Berdasarkan PSAK 1, 2, 5, dan 25 serta
tantangan penerapan konvergensi IFRS, 16 Desember2010. Di Jakarta.
5/19/2018 IAPI Desember 2010
32/32
32 Tahun II Edisi: 12 Desember 2010 BuletinAkuntan Publik
Sosialisasi dan diskusi ilmiah, International Financial
Reporting Standars (IFRS) dan Rancangan Undang-
Undang Pelaporan Keuangan, di Surakarta, 3 Desember
2010, Fakultas ekonomi Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Kajian Aplikasi Akuntansi Instrumen Keuangan pada
Industri Perbankan Sesuai PSAK 50 dan 55: Contoh dan
Studi kasus, Di Jakarta 20 Desember 2010.
Lokakarya Akuntansi Keuangan Entitas tanpa
Akuntabilitas Publik (ETAP) pada perusahaan dan BPR,
di Bandung, 1 Desember 2010.
Kajian Aplikasi Akuntansi Instrumen Keuangan pada
Industri Perbankan Sesuai PSAK 50 dan 55: Contoh dan
Studi kasus, Di Jakarta 20 Desember 2010.
Ludovicus Sensi Wondabio
Memaparkan Aplikasi Akuntansi Instrumen Keuangan
pada Industri Perbankan Sesuai PSAK 50 dan 55: Contoh
dan Studi kasus, Di Jakarta 11 Desember 2010.
Pemeriksaan AP dan KAP serta Penyusunan dabn
Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 1, 2,
5, dan 25 serta tantangan penerapan konvergensi IFRS,16 Desember 2010. Di Jakarta.