IDA BUDHIATI, SH, MHAnggota KPU 2012 – 2017

Divisi Hukum & Pengawasan

CAKUPAN MATERI

1. Sistem Pemilu2. Tahapan Pemilu3. Pendaftaran dan Verifikasi Parpol4. Pemutakhiran Data Pemilih5. Penataan Daerah Pemilihan6. Pencalonan7. Kampanye8. Penetapan kursi9. Penetapan calon terpilih10.Sengketa Pemilu

Sistem Pemilu 2014

Elemen Strategis

Pemilu 2009 Pemilu 2014

Daerah Pemilihan DPR : provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kotaDPRD prov : kabupaten/kota atau gabungan kab/kotaDPRD kab/kota : kecamatan atau gabungan kecamatan

DPR : provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kotaDPRD provinsi: kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kotaDPRD kabupaten/kota : kecamatan atau gabungan kecamatan

Alokasi Kursi DPR : 3 – 10DPRD provinsi : 3 – 12DPRD kabupaten/kota : 3 – 12

DPR : 3 – 10DPRD provinsi : 3 – 12DPRD kabupaten/kota : 3 – 12

Metode Pencalonan Parpol ajukan calon paling banyak 120% kursi dengan keterwakilan 30% perempuan per dapil. Daftar calon disusun berdasarkan nomor urut. Tiap tiga calon, satu perempuan

Parpol ajukan calon paling banyak 100% kursi dengan keterwakilan 30% perempuan per dapil. Daftar calon disusun berdasarkan nomor urut. Tiap tiga calon, satu perempuan

Metode Pemungutan Suara

Memilih gambar parpol atau nama calon, atau gambar parpol dan nama calon

Mencoblos nomor atau tanda gambar parpol, dan/atau nama calon

Metode Penetapan Kursi DPR : Tiga tahapDPRD provinsi : Dua TahapDPRD kabupaten/kota : Dua Tahap

DPR : Dua tahapDPRD provinsi : Dua TahapDPRD kabupaten/kota : Dua Tahap

Metode Penetapan Calih BPP, bila tidak menembus BPP 30% BPP.Bila tidak menembus 30% BPP nmr urutPutusan MK : Suara Terbanyak

Suara Terbanyak

Ambang Batas Parlemen2009 2014

Parpol harus memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 % dari suara sah nasional untuk diikutkan dalam penetapan kursi DPR

Parpol harus memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % dari suara sah nasional untuk diikutkan dalam penetapan kursi DPR, DPRD provinsi & DPRD kabupaten/kota

Hasil Pemilu 2009

• Partai Demokrat : 20,81 %

• PDIP : 14,01 %

• Partai Golkar : 14,45 %

• PKS : 7,89 %• PAN : 6,03

%• PPP : 5,33 %• PKB : 4,9 %• Partai Gerindra : 4,4 %• Partai Hanura : 3,7 %

TAHAPAN PEMILU

Tahapan Pemilu 2014 meliputi: Tahapan persiapan; Tahapan penyelenggaraan; dan Tahapan penyelesaian.

TAHAPAN PERSIAPANNO. KEGIATAN JADWAL

1 Penataan organisasi 9 Juni s/d 9 Des 2012

2 Pendaftaran pemantau Agust 2012 s/d Maret 2014

3 Pembentukan Badan Penyelenggara  

  a. PPK dan PPS/PPLN Nov 2012 s/d Jan 2013

  b. KPPS/KPPSLN 9 Feb s/d 9 Maret 2014

  c. Pantarlih Feb 2013

4 Seleksi Anggota KPU Prov & KPU Kab/Kota Jan s/d Des 2013

5 Pengadaan & distribusi logistik 9 Juni 2013 s/d 8 April 2014

TAHAPAN PENYELENGGARAANNO. KEGIATAN JADWAL

1 Perencanaan program & anggaran 9 Juni 2012 s/d 31 Des 20132 Penyusunan peraturan KPU 9 Juni 2012 s/d 9 Juni 20133 Pendaftaran , verifikasi & penetapan Peserta Pemilu 9 Agust/d 15 Des 2012  a. Pengundian & penetapan nomor urut 16 s/d 18 Des 2012  b. Penyelesaian sengketa TUN 17 Des 2012 s/d 21 Feb

20134 Pemutakhiran data Pemilih & penyusunan daftar

Pemilih 9 Nov 2012 s/d 23 Okt 2013

5 Penataan & penetapan daerah pemilihan 10 Des 2012 s/d 9 Maret 2013

6 Pencalonan anggota DPR, DPD & DPRD 6 April s/d 4 Agust 20137 Kampanye Pemilu 17 Des 2012 s/d 5 April 20148 Masa Tenang 6 s/d 8 April 20149 Pemungutan & penghitungan suara 9 April 2014

10 Rekapitulasi penghitungan suara    a. PPS/PPLN 10 s/d 15 April 2014  b. PPK 13 s/d 17 April 2014  c. KPU Kabupaten/Kota 19 s/d 21 April 2012  d. KPU Provinsi 22 s/d 24 April 2014  e. KPU 26 April s/d 6 Mei 2014

11 Penetapan hasil Pemilu secara nasional 7 s/d 9 Mei 201412 Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, & DPRD    a. DPRD Kabupaten/Kota Juli s/d Agust 2014  b. DPRD Provinsi Agust s/d Sept 2014  c. DPR & DPD 1 Oktober 2014

TAHAPAN PENYELESAIANNO. KEGIATAN JADWAL

1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 12 s/d 14 Mei 2014

2 Penyusunan laporan penyelenggaraan Okt s/d Nov 2014

3 Penyusunan dokumentasi 9 April s/d 31 Agust 2014

4 Pengelolaan arsip 1 Sept 2014 s/d 1 Okt 2019

5 Pembubaran Badan Penyelenggara Adhoc 9 Juni 2014

6 Penyusunan laporan keuangan 1 Juli s/d 31 Des 2014

PENDAFTARAN & VERIFIKASI PARPOL MENJADI PESERTA

PEMILU 2014

• Parpol peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional;

• Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya; atau

• Partai politik baru yaitu partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu.

SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU

SYARAT PARPOL PESERTA PEMILUPasal 17 ayat 1 UU No. 8/2012

parpol yang memenuhi PT melengkapi persyaratan:

a. surat keterangan pemenuhan PT & perolehan kursi di DPR/DPRD provinsi/DPRD kab/kota dari KPU

b. Berita Negara RI sebagai bukti terdaftar sebagai badan hukum;

c. keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota;

d. surat keterangan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol Pusat, Prov & Kab/Kota;

e. surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

f. penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol;

g. nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; dan

h. salinan AD/ART parpol.

Pasal 15 UU No. 8/2012 parpol yang tidak memenuhi PT/parpol baru

melengkapi persyaratan:a. Berita Negara RI sebagai bukti

terdaftar sebagai badan hukum; b. keputusan pengurus pusat parpol

tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota;

c. surat keterangan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol Pusat, Prov?Kab/Kota;

d. bukti keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol di kab/kota dengan kepemilikan KTA

e. surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

f. penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol;

g. nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; danh. salinan AD/ART parpol

Pendaftaran

PENGUMUMAN

9 – 11 Agust 2012

PENDAFTARAN oleh

PENGURUS PARPOL

PUSAT pada KPU

10 Agust – 7 Sept 2012

PARPOL NON PT/PARPOL BARU

(melengkapi persyaratan

sebagaimana Pasal 15 UU No.

8/2012)3 rangkap

PARPOL PT(melengkapi persyaratan

sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU No. 8/2012)

2 rangkap

Pengurus parpol tingkat cabang

menyerahkan daftar nama anggota &

fotokopi KTA kepada KPU Kab/Kota

• KPU menerima pendaftaran, mencatat dalam register & memberi tanda bukti pendaftaran• Parpol dapat

melengkapi persyaratan dalam masa pendaftaran

1.Verifikasi Administrasi: penelitian terhadap dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu

2.Verifikasi Faktual: pencocokan & penelitian terhadap kebenaran dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu

VERIFIKASI

KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota Administrasi Faktual

KPU Melaksanakan verifikasi administrasi pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 8 ayat (2) UU No. 8/2012

Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan & kantor parpol tingkat pusat

KPU Provinsi - Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan & kantor parpol tingkat provinsi

KPU Kabupaten/Kota

• Melaksanakan verifikasi administrasi daftar nama parpol & fotokopi KTA• Menyampaikan hasil

verifikasi pada KPU melalui KPU Provinsi

• Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota• Melaksanakan verifikasi

faktual keanggotaan parpol

VERIFIKASI

ALUR VERIFIKASIMelaksanakan verifikasi administrasi

pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 15 & Pasal 17 ayat

(1) UU No. 8/2012KPU melakukan verifikasi dan menetapkan parpol yang

memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

KPUKPU menyampaikan hasil

verifikasi administrasi kepada parpol

Parpol memperbaiki syarat administrasi

KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual

Parpol memperbaiki/melengkapi hasil

verifikasi faktual

KPU melakukan verifikasi faktual

KPU melakukan verifikasi faktual pengurus,

keterw.perempuan & kantor parpol tingkat pusat

KPU menyusun berita acara hasil verifikasi faktual &

rekap nasional

Parpol memperbaiki/melengkapi hasil

verifikasi faktual

KPU Prov melakukan verifikasi faktual

KPU Prov melakukan verifikasi faktual pengurus,

keterw.perempuan & kantor parpol tingkat prov

KPU Prov menyusun berita acara hasil verifikasi

faktual

Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual

KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual

KPU Kab/Kota melakukan:~ verifikasi admin keanggotaan

parpol ~ verifikasi faktual pengurus,

keterw.perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota

~ verifikasi faktual KTA

KPU Kab/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual &

menyampaikan pada KPU melalui KPU Provinsi

KPU Prov menyampaikan hasil

verifikasi faktualKPU Kab/Kota menyampaikan

hasil verifikasi faktual

Verifikasi Keanggotaan ParpolKPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual dengan metode: Metode Sensus digunakan untuk

verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol sampai dengan 100 orang.

Metode Sampel Acak Sederhana digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol lebih dari 100 orang.

KPU Provinsi melakukan supervisi terhadap pengambilan sampel.

Simulasi METODE SENSUSParpol menyerahkan syarat keanggotaan sebanyak 100, KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh keanggotaan parpol tersebut.

Contoh:100 orang keanggotaan parpol diverifikasi faktual, terdapat 15 orang tidak memenuhi syarat.Parpol menyampaikan perbaikan keanggotaan sekurang-kurangnya 15 orang.KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan parpol hasil perbaikan.Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan parpol hasil perbaikan jumlahnya kurang dari 100, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Simulasi METODE SampelKasus II. Jika Partai Politik menyerahkan 1500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu

kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 25 sampel. A. Metode Proyeksi:

Populasi : 1.500Sampel 10% dari Populasi : 150KTA tidak memenuhi syarat : 25Syarat minimal KTA : 1.000Hasil Verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10

= (150 – 25) x 100/10 = (125) x 100/10 = 1.250 KTA

B. Kesimpulan: Memenuhi syaratProyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

Lanjutan…II. Kasus II

Jika Partai Politik menyerahkan 1.000 Kartu Tanda Anggota di sebuah kabupaten/kota dan setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 15 Kartu Tanda Anggota, maka jumlah populasi baru dari partai tersebut adalah : A. Metode Proyeksi:

Populasi : 1.000Sampel 10% dari Populasi: 100KTA tidak memenuhi syarat: 15Syarat minimal KTA: 1.000Hasil Verifikasi:Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x

100/10 = (100 – 15) x 100/10

= (85) x 100/10 = 850 KTA

 B. Kesimpulan : Tidak memenuhi syaratProyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, Partai Politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.

III. Kasus IIIJika partai politik menyerahkan 500 KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk di kabupaten itu adalah 400.000 orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA sebanyak 20.  A. Metode Proyeksi:

Populasi : 500Sampel 10% dari populasi : 50 KTA yang tidak memenuhi syarat : 20Syarat minimal keanggotaan di kabupaten: 1.000 atau 400.000 x 1/1000 = 400 Hasil verifikasi: Jumlah KTA memenuhi syarat = (jumlah sampel – KTA tidak memenuhi

syarat) x 100/10 = (50 – 20) x 100/10 = (30) x 10 = 300

B. Kesimpulan: Tidak memenuhi syaratProyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.

Lanjutan…

A. Jika Partai Politik menyerahkan 1.500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kab/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Cara pengambilan 150 sampel adalah sebagai berikut:1. Dari list daftar anggota ditentukan sampel pertama

secara acak yang akan menentukan pengambilan sampel berikutnya.

2. Untuk menentukan sampel yang akan dicuplik berikutnya ditentukan berdasarkan interval tertentu dengan rumus yaitu: interval sampel = jumlah populasi

jumlah sampel contoh: interval sampel = 1500 = 10

150B. Jika pada pencuplikan sampel pertama didapat anggota

pada list nomor tertentu (misalnya 17) maka sampel berikutnya adalah kelipatan dari 10 yaitu nomor 27 dan seterusnya sampai diperoleh sejumlah 150 sampel.

PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN Sampel

DAERAH PEMILIHAN

KPU provinsi menentukan jml kursi yg diperoleh setiap kabupaten/kota dg cara membagi jml penduduk kab/kota dg kuota setiap kursi DPRD provinsi KPU kabupaten/kota selanjutnya menentukan jml kursi yg diperoleh setiap kecamatan dg cara membagi jml penduduk kecamatan dg kuota setiap kursi DPRD kabupaten/kota.Bila hasil pembagian ini berupa pecahan, jangan langsung dibulatkan.

Penetapan kuota kursi DPRD Provinsi dihitung dg cara sbb:

JUMLAH PENDUDUK PROVINSIKUOTA KURSI DPRD PROV= JUMLAH KURSI ANGG DPRD PROV.

KUOTA KURSIDPRD PROVINSI

KUOTA KURSI DPRD Provinsi = 32.114.306

100 = 321.143

CONTOH PENETAPAN KUOTA KURSI DPRD PROV JATENG

DARI KOTA SEMARANG

1.392.739 KUOTA KURSI DPRD JATENG = = 4,3DARI KOTA SEMARANG 321.143

KUOTA KURSI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DARI DAERAH PEMILIHAN KOTA SEMARANG ADALAH 4 (EMPAT) KURSI.MENGINGAT KOTA SEMARANG BERDIRI SENDIRI NENJADI DAERAH PEMILIHAN KARENA MENDAPATKAN 4 KURSI YANG BERADA PADA RANGE 3 SAMPAI 12 KURSI.

CONTOH PENETAPAN KUOTA KURSI DPRD KAB/KOTA

1 JML PENDUDUK KAB/KOTA

KUOTA SETIAP KURSI =

JUMLAH KURSI DPRD

1.050.843

= 50 = 21.017KAB. KENDAL

JML PDDK KECAMATAN

PEROLEHAN SETIAP KURSI

KUOTA (21.017)2

Berdasarkan hasil pembagian tsb dlm langkah kedua, KPU Provinsi menyusun daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dg ketentuan :Kab/Kota yg memperoleh antara 3 sampai 12 kursi ditentukan sebagai suatu daerah pemilihan, sedangkan Kab/Kota yg tidak mencapai 3 digabung dg Kab/Kota lain dan bagi Kab/Kota yg memperoleh lebih dari 12 kursi ditentukan sbg satu daerah pemilihan; dan KPU Kab/Kota juga melakukan hal yg sama, yaitu menyusun daerah pemilihan angg DPRD Kab/Kota dg ketentuan: Kecamatan yg memperoleh antara 3 sampai 12 kursi dijadikan sbg suatu daerah pemilihan sedangkan Kecamatan yg memperoleh kurang dari 3 digabung dg Kecamatan lain dan kecamatan yg memperoleh lebih dari 12 kursi dijadikan sbg satu daerah pemilihan.3 > DAPAT MENJADI DP

< 3 TDK DAPAT MENJADI DPDAERAH PEMILIHAN

10 DAERAH PEMILIHAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Yogyakarta

Banyumas

Cilacap 10Kebumen

Bamjarnegara

Purbalingga

9Purworejo

Wonosobo

Temanggung

Kab Magelang

Kot. Magelang

11Sragen

Wonogiri

Karanganyar

8

Grobogan

Blora

Rembang

12Pati

Kendal

Semarang

Salatiga

Kot Semarang

10Pemalang Kab Pekalongan

Kota Pekalongan

Batang10BrebesTegal

Kot. Tegal

11

SuraartaBoyolali

KlatenSukoharjo10

Jepara

Kudus

Demak

9

DAERAH PEMILIHAN

ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2003 KPU MEMBUAT KEBIJAKAN DAERAH PEMILIHAN BERKISAR ANTARA 6 SAMPAI 12 KURSI

(MENENGAH BESAR) DENGAN ALASAN:

Agar administrasi pengadaan dan distribusi logistik Pemilu masih dalam batas yang dapat dikelola oleh KPU.

Pertama :

Sejalan dengan sistem Pemilu Proporsional, maka makin besar Daerah Pemilihan, makin tinggi derajat proporsionalitasnya sehingga menjamin keterwakilan penduduk.

Kedua :

Untuk membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok minoritas lainnya dan bagi partai lama dan baru untuk berkompetisi mendapatkan kursi di setiap Daerah Pemilihan.

Ketiga :

DP4 Susun bahan DPS COKLIT

DPSTanggapanDPS HP

Tanggapan DPT Pemilih tambahan

Pemilih khusus

Alur Pemutakhiran Data Pemilih

Parpol melakukan penjaringan

balon

Parpol Susun

daftar balonDaftar ke

KPU

VerifikasiPerbaikan Pengumuman kuota

perempuan

DCS Tanggapan

KlarifikasiDCT

PENCALONAN

Verifikasi

MASA KAMPANYE• Kampanye dalam bentuk iklan

media cetak dan elektronik serta rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang

• Kampanye dalam bentuk lainnya dilaksanakan 3 hari setelah penetapan Peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang

Pembukuan 3 H setelah penetapan

sbg peserta pemilu

Laporan dana kampanye tiap

tingkat 14 H sebelum

kampanye

Serahkan KAP paling lama 15 H setelah

terima laporan dana kampanye

Audit selama 30 H

Sampaikan hasil pada peserta

pemiluPengumuman

LAPORAN DANA KAMPANYE

LEMBAGA PERWAKILA

NPEMILU 2009 UU PEMILU BARU

DPR 1. Parpol tidak penuhi ambang batas tidak diikutsertakan pada penghitungan kursi DPR

1. Parpol tidak penuhi ambang batas tidak diikutsertakan pada penghitungan kursi DPR, DPRD provinsi & DPRD kabupaten/kota

2. Penghitungan kursi DPR di satu dapil adalah jumlah suara sah seluruh parpol dikurangi jumlah suara sah parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas

2. Penghitungan kursi DPR di satu dapil adalah jumlah suara sah seluruh parpol dikurangi jumlah suara sah parpol yang tidak memenuhi ambang batas

3. Hasil penghitungan angka 2 ditetapkan BPP dengan cara membagi suara sah kursi pada satu dapil

3. Hasil penghitungan angka 2 ditetapkan BPP dengan cara membagi suara sah dengan jumlah kursi di satu dapil

4. Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan Tahap II dengan cara membagi sisa kursi yang belum terbagi pada parpol yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP

5. Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan Tahap III dengan cara seluruh sisa suara parpol dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR baru di provinsi yang bersangkutan

PENETAPAN KURSI

LEMBAGA PERWAKILA

NPEMILU 2009 UU PEMILU BARU

DPR D Provinsi

1. Perolehan kursi parpol peserta Pemilu untuk Anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan cara membagi perolehan suara sah yang ditetapkan KPU provinsi dengan angka BPP DPRD di masing-masing dapil

1. Parpol tidak penuhi ambang batas tidak diikutsertakan pada penghitungan kursi DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota

2. Dalam hal masih terdapat sisa kursi, maka perolehan kursi parpol dilakukan dengan membagi sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak

2. Penghitungan kursi DPR di satu dapil adalah jumlah suara sah seluruh parpol dikurangi jumlah suara sah parpol yang tidak memenuhi ambang batas

3. Hasil penghitungan angka 2 ditetapkan BPP dengan cara membagi suara sah dengan jumlah kursi di satu dapil

PENETAPAN KURSI

LEMBAGA PERWAKI

LANPEMILU 2009 UU PEMILU BARU

DPRD kabupaten/kota

1. Perolehan kursi parpol peserta Pemilu untuk Anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan denagn cara membagi perolehan suara sah yang ditetapkan KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di masing-masing dapil

1. Parpol tidak penuhi ambang batas tidak diikutsertakan pada penghitungan kursi DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota

2. Dalam hal masih terdapat sisa kursi, maka perolehan kursi parpol dilakukan dengan membagi sisa kursi berdasarkan susa suara terbanyak

2. Penghitungan kursi DPR di satu dapil adalah jumlah suara sah seluruh parpol dikurangi jumlah suara sah parpol yang tidak memenuhi ambang batas

3. Hasil penghitungan angka 2 ditetapkan BPP dengan cara membagi suara sah dengan jumlah kursi di satu dapil

PENETAPAN KURSI

NO. PARPOL PEROLEHAN SUARA PERSENTASE1. PARTAI PADI 3.000 6,38%2. PARTAI JAGUNG 4.500 9,57%3. PARTAI UBI 2.000 4,26%4. PARTAI LABU 7.500 15,96%5. PARTAI SEMANGKA 1.500 3,19%6. PARTAI DURIAN 9.000 19,15%7. PARTAI MANGGIS 8.000 17,02%8. PARTAI ANGGUR 500 1,06%9. PARTAI DUKU 10.000 21,28%

10. PARTAI SALAK 1.000 2,13%JUMLAH 47.000 100%

SIMULASI PENETAPAN KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA

Langkah 1 Penetapan Ambang Batas Parlemen

Langkah 2 Suara sah seluruh parpol DPRD Kabupaten/Kota – suara sah parpol yang tidak memenuhi ambang batas= 47.000 – 3.000= 44.000 suara

Langkah 3= Hasil pengurangan pada langkah 2 Jumlah kursi di dapil 1 Kab. Kendal= 44.000 suara 10 kursi= 4.400 suara

NO PARPOL PEROLEHAN SUARA BPP

PENETAPAN KURSI

Tahap I Sisa suara

Tahap II

1. PARTAI PADI 3.000 = Suara sah seluruh parpol DPRD Kabupaten Kendal – suara sah parpol yang tidak memenuhi ambang batas / Jumlah kursi di dapil 1 Kabupaten Kendal= 47.000 – 3.000 / 10 kursi= 4.400 suara

- 3.000 1 kursi2. PARTAI

JAGUNG 4.500 1 kursi 100 -

3. PARTAI UBI 2.000 - 2.000 -4. PARTAI LABU 7.500 1 kursi 3.100 1 kursi6. PARTAI

DURIAN 9.000 2 kursi 200 -

7. PARTAI MANGGIS 8.000 1 kursi 3.600 1 kursi

9. PARTAI DUKU 10.000 2 kursi 1.200 -JUMLAH

47.000 7 kursi 13.200 3 kursi

CONTOH PENETAPAN KURSI DPRD KABUPATEN KENDAL 1 – 10 kursi

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI &

DPRD KABUPATEN/KOTACalon terpilih ditetapkan berdasarkan

suara terbanyak Dalam hal terdapat calon memperoleh suara yang sama, calon terpilih ditentukan

berdasarkan persebaran perolehan suara

calon di dapil “yang sama” dengan memperhatikan keterwakilan

perempuan.

PENGGANTIAN CALON TERPILIHDilakukan bila:1.Meninggal dunia2.Mengundurkan diri3.Tidak lagi memenuhi syarat4.Melakukan tindak pidana pemilu (politik uang, pemalsuan dokumen) berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Calon terpilih diganti dengan calon dari dapil yang sama berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya

SENGKETA HUKUM PEMILU

1. Untuk memastikan proses Pemilu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Menjamin hasil Pemilu berintegritas.

JENIS SENGKETA HUKUM PEMILU

PEMILU 2009 PEMILU 2014Pelanggaran pidana Pemilu

Pidana Pemilu:1.Pelanggaran2.Kejahatan

Pelanggaran administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi Pemilu

Perselisihan hasil Pemilu

Sengketa Pemilu

Perselisihan hasil Pemilu

PENEGAKAN HUKUM PEMILU

1. Sengketa Tata Usaha Negara (obyek sengketa KPTS KPU tentang penetapan Parpol Peserta Pemilu atau penetapan DCT)

2. Sengketa TUN dapat diajukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan

3. Sengketa TUN diajukan di PTUN4. Putusan PTUN hanya dapat diajukan

kasasi ke MA

S E K I A N&

T E R I M A K A S I H