Upload
muhammad-aswar
View
58
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
koperasi
Citation preview
Pemikiran Politik Indonesia
Ide Gagasan Tokoh Indonesia Mengenai Ekonomi
Kerakyatan dan Koperasi
Kelompok 13
Latifah Utiya Ni’amar Rahmani (12/328901/SP/25196)
Oktiviani Primardianti (12/335686/SP/25349)
Rani Prastiwi (12/338676/SP/25484)
Reyhan Indra (12/335611/SP/25292)
Umar Abdul Aziz (12/332991/SP/25217)
Pemikiran Politik Indonesia
1
Ide dan Gagasan Tokoh Indonesia Mengenai Koperasi
I. Latar Belakang
Ekonomi kerakyatan sebetulnya bukanlah gagasan baru di Indonesia. Gagasan
ekonomi kerakyatan sejatinya lebih tua dibandingkan dengan umur bangsa Indonesia
sendiri. Namun belakangan ini, gagasan ekonomi kerakyatan menjadi sangat populer
dan terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat. Bagaimana tidak,
gagasan ekonomi kerakyatan seolah baru bangkit dari kubur ketika reformasi dilakukan.
Sebab, pada saat Orde Baru, Soeharto lebih suka menggunakan sistem yang lebih
menjanjikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis. Kondisi
itu juga menyebabkan koperasi sebagai manifestasi ekonomi kerakyatanpun sangat
lamban perkembangannya. Sayangnya lagi, era Reformasi tidaklah menjamin ekonomi
kerakyatan dapat dijalankan dengan mulus. Karena demokrasi politik pada era
Reformasi justru lebih banyak melibatkan perusahaan kapitalis dalam kegiatan
perekonomian.
Berbagai fenomena dan gambaran diatas, tentunya tidaklah dapat dibiarkan begitu
saja. Sebab itu, kiranya kita perlu kembali melihat sistem ekonomi kerakyatan dan
koperasi secara lebih mendalam, mulai dari substansi, sejarah, ide dan gagasan serta
manifestasinya.
II. Esensi Ekonomi Kerakyatan
Menurut Adi Sasono, ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi partisipatif yang
memberikan akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam proses
produksi, distribusi, dan konsumsi nasional tanpa harus mengorbankan fungsi sumber
daya manusia dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan masyarakat. Sebab falsafah
ekonomi rakyat itu sendiri menurutnya adalah kegiatan yang dilaksanakan dari rakyat,
oleh rakyat, dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.1
Drs. Revrisond Baswir mengatakan bahwa substansi ekonomi kerakyatan
mencakup tiga hal. Pertama, adanya partisipasi penuh dari semua anggota masyarakat
dalam proses pembentukan produksi nasional. Kedua, adanya partisipasi penuh anggota 1 Adi Sasono dalam Rozy, Fahrur. Konsep Ekonomi Kerakyatan Moh Hatta. Tesis Dipublikasikan. IAIN Walisongo. 2005. Hal 7
2
masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Ketiga, pembentukan
produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berada di bawah pimpinan atau
penilikan anggota masyarakat.2
Sri Edi Swasono membedakan dengan tegas antara ekonomi rakyat dan
perekonomian rakyat. Ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi yang berisi kegiatan-
kegiatan usaha ekonomi rakyat. Sedangkan perekonomian rakyat adalah sistem ekonomi
dimana rakyat dan usaha-usaha ekonomi rakyat berperan integral dalam perekonomian
nasional.3
Mubyarto mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi
(demokrasi) yang dioperasionalkan melalui pemihakan dan perlindungan penuh pada
sektor ekonomi rakyat (kecil). Sejalan dengan ini pula Mubyarto mendefinisikan
ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada sila ke-4 Pancasila.
III. Substansi Koperasi
Terdapat berbagai macam definisi dari koperasi. Mulai pengertian secara bahasa,
pendapat para tokoh, sampai definisi secara hukum. Berikut ini merupakan beberapa
definisi koperasi yang diambil dari buku karangan Ima Suwandi yang berjudul Koperasi
Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial4:
Kata koperasi berasal dari bahasa Latin cooperere yang dalam bahasa Inggris
menjadi cooperation berarti ‘bekerja sama’. Co berarti ‘bersama’ dan operation berarti
‘bekerja’ atau ‘berusaha’ (to operate).
Internasional Cooperative Alliance (ICA) dalam buku The Cooperative Principles
karangan P.E. weraman memberikan definisi “Koperasi adalah kumpulan orang-orang
atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial sosial ekonomi anggotanya
dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling
2 Baswir, Revrisond. Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2006, makalah dapat diakses dengan link http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul39_2.htm 3 Swasono, Sri Edi dalam Op.cit. Rozy, Fahrur. Hal 74 Ima Suwandi. Koperasi: Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial. Jakarta: Penerbit Bahratara Karya Aksara. 1982. Hal 11
3
membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan,
usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.”
Menurut Undang- Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok- pokok
Perkoperasian: “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak
sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan
tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Di
Indonesia koperasi berwajah ganda bila dilihat dari tujuannya sebab selain untuk
memenuhi kebutuhan anggotanya ia juga merupakan alat yang sesuai untuk
mempercepat proses pelaksanaan pembangunan.
IV. Sejarah dan Perkembangan Ekonomi Kerakyatan
Pada tahun 1896 R. Aria Wiriatmaja, Patih Purwokerto, memelopori pertama kali
berdirinya koperasi di Indonesia, dengan mendirikan perkumpulan yang kegiatan
usahanya bersifat koperasi yakni Bank Penolong dan Tabungan (Hukp en Spaarkbank)5.
Keinginan ini muncul ketika ada penindasan terhadap masyarakat yang hendak
menginginkan pinjaman. Kemudian, usaha ini berkembang menjadi bentuk koperasi
yang juga melakukan usaha pemberian kredit di sektor pertanian. Pendirian koperasi
untuk pertama kali inilah, yang dianggap menjadi awal lahirnya ekonomi rakyat di
Indonesia.
Gagasan yang kongkret tentang ekonomi kerakyatan, barulah muncul ketika Hatta
berdiskusi tentang welfare state dengan Tan Malaka di Berlin pada tahun 1922.
Gagasan ekonomi kerakyatan dimunculkan kembali oleh Hatta melalui pamflet
monumentalnya yang berjudul Menuju Indonesia Merdeka pada tahun 1932. Dalam
tulisannya itu, Hatta menjelaskan berbagai hal tentang kerakyatan, demokrasi politik
dan ekonomi. Satu tahun kemudian, Hatta menulis artikel yang berjudul Ekonomi
Rakyat. Dalam artikel tersebut, Hatta secara jelas mengungkapkan kegusarannya dalam
menyaksikan kemerosotan ekonomi rakyat Indonesia di bawah penindasan pemerintah
Hindia Belanda. Arti ekonomi rakyat yang dituliskan Hatta saat itu tidak lain adalah
ekonomi pribumi Indonesia. Saat itu, dibanding dengan ekonomi kaum penjajah,
ekonomi warga timur asing, ekonomi pribumi Indonesia jauh tertinggal. Kegusaran
5 Departemen Koperasi . Pengetahuan Perkoperasian . 1985 . Jakarta : Departemen Koperasi. Hal 22
4
yang berlarut ini, membuat Hatta kembali menulis artikel pada tahun 1934 dengan judul
Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya.
”Jika merdeka nanti, secepatnya melakukan tranformasi dari daulat
tuanku menuju daulat rakyat, utamanya dalam bidang ekonomi, sosial dan
politik”. Moh Hatta (1931) dalam Daulat Ra’jat.6
”…Azas Kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada
rakyat. Segala Hukum (recht, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar
pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang
banyak ….”. Moh Hatta (1932) dalam Menuju Indonesia Merdeka.7
Sebagai ekonom yang berada diluar pemerintahan, tentunya tidak banyak upaya
yang dapat dilakukan Hatta. Namun hal itu bukan berarti Hatta tidak melakukan
langkah kongret dalam memperbaiki perekonomian rakyat. Hatta terus menggalangkan
kekuatan ekonomi rakyat melalu pengembangan koperasi.
Komitmen Hatta ini semakin terbukti ketika Indonesia memproklamirkan
kemerdekaannya. Hatta menjadi komando dalam mengubah struktur ekonomi di
Indonesia dari perekonomian berwatak kolonial ke perekonomian nasional. Pelbagai
kesadaran itulah yang melatarbelakangi lahirnya ekonomi kerakyatan yang tercantum
dalam pasal UUD 33 UUD 1945.
Tidak berhenti sampai disitu, Hatta juga mempelopori diadakannya Kongres
Nasional Koperasi I yang diadakan di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947 (hari koperasi
pertama). Sebagai bentuk apresiasi yang tinggi, pada saat itu juga Hatta dinobatkan
sebagai Bapak Koperasi Indonesia oleh Sentral Organisasi Koperasi Rakyat
Indonesia(SOKRI).
Memasuki era demokrasi Parlementer, perekonomian Indonesia masih kembang
kempis dikarenakan krisis politik yang ditandai dengan pergantian kabinet yang
berulang-ulang. Tetapi Moh.Hatta sebagai wakil presiden terus berjuang memperbaiki
perekonomian Indonesia. Namun, berangsur-angsur kondisi politik Indoneisa jsutru
semakin kacau ditambah dengan keangkuhan Presiden Soekarno, Hatta akhirnya
memutuskan mengundurkan diri sebagai wakil presiden Indonesia.
6 Dalam Bahan Kuliah/Presentasi Ratnawati dalam mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. 20127 Ibid.
5
Semenjak Hatta mengundurkan diri, perekonomian Indonesia tidak juga membaik.
Pada saat Orde Lama Soekarno, harga-harga bahan pokok melambung tinggi. Saat itu,
koperasi menjadi salah satu organsasi yang terus berupaya untuk memperbaiki
perekonomian rakyat. Koperasi juga terus survive disaat Soekarno menutup keran
demokrasi ekonomi, sosial dan politik.
Pada saat Orde baru, asas ekonomi kerakyatan nampaknya dicoba dimasukkan
dalam Pembangunan Lima Tahun Pertama (PELITA I) pada 1969-1970 dengan
melakukan usaha penyelamatan koperasi. Sebab itu, diadakanlah BIMAS (Bimbingan
Masal) dan INMAS (Intensifikasi Masal). Kedua program ini digunakan untuk
meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Namun sangat disayangkan,
dalam keberlangsungannya “gerakan” ekonomi kerakyatan yang dimotori Widjojo
Nitisastro, justru terpinggirkan dengan ide gagasan kubu neoliberal. Sehingga
pembangunan ekonomi saat Orde Baru sangatlah kapitalis.
V. Ekonomi Kerakyatan Menurut Moh Hatta
Sebelumnya, pada bagian sub-Bab sejarah ekonomi kerakyatan, kita tela melihat
bagaimana perjuangan Moh Hatta menggagas ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pada
bagian ini, kita akan melihat lebih jauh ide dan gagasan Moh Hatta tentang ekonomi
kerakyatan.
Menurut Moh Hatta dalam bukunya Membangun Ekonomi Indonesia, ia
menjelaskan bahwa konsep ekonomi yang sesuai dengan Indonesia adalah sosialisme
Indonesia yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Dari pemikiran ini, kita dapat
pahami bahwa Moh Hatta menghendaki idealisme pembagian sumber daya ekonomi
yang lebih luas dan merata serta tepat sasaran, agar kemakmuran dan keadilan menjadi
milik rakyat, bukan milik segelintir orang saja.
Mengacu pada hal itu, secara lebih lanjut Moh Hatta lebih banyak menggagas
ide dan gagasan tentang koperasi. Sebab koperasi dianggap bentuk yang paling kongret
dalam memaknai ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Korelasi
penting antara ekonomi kerakyatan dan koperasi juga diperkuat dengan pendapat
Revrisond Baswir. Ia memberi kata lain dari koperasi dengan ekonomi kerakyatan,
6
sesungguhnya adalah ekonomi yang demokratis atau demokrasi ekonomi.8 Pernyataan
ini dapat dipahami bahwa koperasi adalah bentuk kongkret organsasi yang mengandung
nilai-nilai demokrasi ekonomi, sehingga konotasi dari ekonomi kerakyatan adalah
ekonomi koperasi yang sesuai dengan penjelasan pasal 33 UUD 1945. Korelasi ini juga
dapat dilihat dari tulisan Moh Hatta yang berjudul Koperasi Jembatan ke Demokrasi
Ekonomi yang setelah ini akan kita bahas lebih lanjut.
Moh Hatta juga lebih jauh melihat bahwa koperasi tidak hanya sebagai bangun
perusahaan yang ideal pada dataran mikro, tetapi sekaligus memangdangnya sebagai
sumber inspirasi dalam mengembangkan sistem perekonomian Indonesia pada tatanan
makro. Sebab itu, berbagai prinsip, konsep, tantangan serta tugas koperasi kiranya dapat
direpresentasikan dalam berbagai aspek ekonomi kerakyatan.
VI. Konsep Dasar Koperasi Menurut Moh Hatta: Koperasi Jembatan ke
Demokrasi Ekonomi
Sejak masa pergerakan Indonesia, Hatta terus menyerukan koperasi sebagai
satu-satunya organisasi ekonomi yang bisa berhasil meletakkan sendi yang kuat untuk
membangun kembali ekonomi yang roboh. Hatta meyakininya karena koperasi
berupaya berjalan dengan semangat self-help dan oto-activitas. Artinya koperasi
berusaha menumbuhkan rasa percaya diri dan tolong menolong antar masyarakat
sebagai pemandu kemauan yang kuat. Semangat itulah yang sudah lama muncul yang
sebetulnya membarengi berkembangnya demokrasi sosial, politik dan ekonomi. Hal ini
dapat dengan mudah dikatakan karena bangunan demokrasi yang sangat kuat sebagian
besar dipupuk dengan semangat koperasi. Demokrasi dapat hidup dan kuat, kalau ada
rasa tanggung jawab pada rakyat. Dasar koperasi adalah menghidupkan rasa tanggung
jawab itu, sebab koperasi selain membela keperluan bersama, membangung dalam jiwa
tiap-tiap anggotanya manusia merdeka, sadar akan harga dirinya.
Hatta dalam pidatonya Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi memaparkan
lima dasar pokok koperasi.9 10Dasar pokok tersebut menekankan pada keterkaitannya
8 Baswir, Revrisond dalam Op.cit. Rozy, Fahrur. Hal 159 Hatta membuat sebuah buku yang berisi kumpulan-kumpulan pidatonya tentang koperasi10 Hatta, Mohammad. Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. 1971. Jakarta: Inti Idayu Press. Hal 35
7
dasar koperasi dengan nilai-nilai demokrasi sosial, politik dan ekonomi. Adapun dasar
pokok koperasi menurut Hatta adalah sebagai berikut.
Dasar pokok yang pertama adalah perkumpulan koperasi dikemudikan secara
otonom oleh anggota-anggotanya sendiri. Seluruh anggota ikut serta dalam rapat
berkala untuk membahas segala hal mengenai perkembangan perusahaan. Oleh karena
itu tiap-tiap anggota merasabertanggung jawab tentang jalannya perusahaan dan belajar
cara bagaimana ia harus mengamat-amati dengan tidak menyulitkan kerja pimpinan.
Memang tepat, apabila dasar ini disebut dasar demokrasi kooperatif.
Dasar pokok yang kedua adalah tiap-tiap anggota koperasi mempunyai hak
suara yang sama. Satu orang satu suara, one man one vote, tak peduli apakah iuran
pokoknya atau simpanan pokonya besar atau kecil. Tidak ada anggota besar dan
anggota kecil, semuanya sama rasa sama rasa.
Dasar pokok yang ketiga adalah tiap-tiap orang dapat diterima menjadi
anggota koperasi. Selagi perbedaan paham politik dan agama membawa orang pada
persatuan. Sebab itu dalam suatu perkumpulan kooperasi bisa terdapat kerjasama orang-
orang yang dalam politik berlainan pandangan. Hal ini menunjukkan koperasi
menjunjung tinggi tenggang rasa dan sikap sportif.
Dasar pokok yang keempat adalah keuntungan dibagi antara anggota menurut
jasa mereka dalam memajukan organisasi. Misalnya, anggota yang banyak membeli
barang-barang keperluannya pada koperasi lebih banyak pula memperoleh bagian
keuntungan dari anggota yang sedikit membeli. Dasar pokok yang kelima, adalah
jumlah keuntungan tertentu koperasi digunakan untuk pendidikan.
Dasar pokok koperasi yang pertama dan keempat ini sangat merepresantisikan
demokrasi ekonomi. Karena dasar pokok pertama dan keempat mengharuskan kegiatan
koperasi sebagai organisasi ekonomi yang otonom serta pembagian keuntungan yang
proporsional. Dasar pokok kedua dan ketiga ini sangat merepresentasikan koperasi
sebagai pilar demokrasi sosial dan politik. Dimana dalam koperasi dijunjung prinsip
equility without social class, dan juga prinsip equity keadilan, atau pemberian
kesempatan yang berkeadilan untuk berorganisasi.
8
Dasar pokok kelima menggambarkan begitu pentingnya kepedulian anggota
koperasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam menyebutkan dasar pokok kelima
ini, Hatta juga menggambarkan bahwa setiap masyarakat haruslah mendapatkan
pendidikan yang merata. Sebab pendidikan merata adalah salah satu aspek penting
dalam dijalankannya ekonomi kerakyatan.
VII. Mohammad Hatta : Tantangan dan Tugas Koperasi
Hatta menggembu-gembukan rakyat indonesia untuk bertransformasi dari
demostrasi-propaganda kedalam aksi nyata berorganisasi ekonomi. Hal ini diungkapkan
mengingat saat itu Indonesia secara politik seduah merdeka, namun secara ekonomi
masih dalam ketergantungan kapitalis asing. Hal ini hanya dapat dipecahkan dengan
membangun perekonomian rakyat diatas dasar koperasi.
Koperasi menurut Hatta, adalah upaya perekonomian bersama yang didasarkan
pada asas kekeluargaan, humanisme, dan gotong royong. Upaya ini harus terus
diperjuangkan secara terus menerus, mengingat membangun ekonomi berbasis
kekeluargaan tidaklah mudah dan harus melewati berbagai tantangan. Adapun berbagai
tantangan koperasi menurut Moh Hatta yang disampaikan dalam pidatonya Membangun
Koperasi dan Koperasi Membangun, adalah sebagai berikut.11
Tantangan yang pertama adalah harus bersaing dengan perusahaan swasta
kapitalis. Tantangan pertama ini sungguh berat, karena private sector berusaha mencari
keuntungan yang maksimal dengan minimalisasi biaya produksi. Sedangkan dalam
koperasi yang diuatamakan adalah menyelenggarakan keperluan hidup para anggotanya.
Sehingga keuntungan yang dicari adalah keuntungan yang proporsional.
Hatta dalam tantangan yang pertama ini juga menggarisbawahi kata bersaing.
Artinya menurut Moh Hatta, ekonomi kerakyatan dalam koperasi tidaklah boleh bersifat
isolasionalisme ekonomi. Moh Hatta sangat menyadari bahwa ekonomi global dan
swasta kapitalis masih diperlukan Indonesia. Bahkan Moh Hatta memungkinkan
koperasi untuk bekerja sama dengan swasta kapitalis. Namun yang perlu digarisbawahi
11 Ibid. Hal 10
9
kembali adalah ekonomi rakyat tidak boleh menjadi dependent terhadap swasta kapitalis
apalagi pihak asing.
Tantangan kedua adalah tantangan menghadapi kekacauan dan kebangkrutan
ekonomi Indonesia. Sejak indonesia merdeka, sangat banyak kerusakan fisik dan modal
yang menjadi rusak hangus bahkan hancur karena peperangan. Kemudian negara juga
terus dibebani dengan utang luar negeri yang diperparah dengan anggaran negara yang
selalu defisit. Kondisi ini membuat rakyat manjadi miskin, kelaparan, menganggur, dan
serba kekuarangan.
Ada pula tantangan ketiga adalah koperasi harus terus aktif dengan anggota
yang solid. Masyarakat Indonesia masih melekat dengan rasa inferiority complexatau
rasa rendah diri. Banyak sekali alasan mengapa rasa tidak percaya diri ini terus
menghantui rakyat Indonesia. Salah satunya adalah karena pesismistis terhadap dua
tantangan yang telah disebut sebelumnya yaitu persaingan kapitalis dan ekonomi yang
chaos. Rasa rendah diri ini tentunya akan menggangu semangat dan solidaritas para
anggota koperasi dalam memperbaiki perekonomian. Oleh karena itu, masyarakat
Indonesia haruslah optimis dan aktif dalam menjalankan koperasi. Masyrakat harus
menyadari bahwa koperasi belumlah hidup dengan banyaknya badan koperasi. Koperasi
barulah hidup apabila sudah menjadi bentuk ideal, keperluan dan tanggung jawab bagi
tiap anggotanya untuk kemajuannya.
Melihat cukup banyaknya tantangan-tantangan koperasi, Hatta kemudian
memberikan tujuh tugas koperasi agar dapat terus berkembang dan melewati berbagai
tantangan tersebut. Tugas pertama adalah memperbanyak produksi terutama bahan-
bahan pokok, pertukaran dan barang kerajinan yang diperlukan sehari-hari oleh rakyat.
Koperasi harus terus berupaya agar Indonesia tidak lagi mengimpor bahan-bahan
pokok, terutama beras. Bukti mendatangkan beras dari luar negeri saja adalah suatu
penghinaan bagi bangsa kita yang menduduki tanah air yang begitu luas dan suburnya
Tugas kedua adalah memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan rakyat. Salah
satu kelemahan produksi barang di Indonesia adalah bentuknya yang masih sangat
mentah dan kualitasnya buruk. Contohnya saja getah di Jambi dihargai sangat rendah di
10
pasar, namun ketika digiling di Singapura harganya naik tiga kali lipat. Peran inilah
yang harus diambil alih oleh koperasi.
Tugas ketiga adalah memperbaiki distribusi barang kepada rakyat. Tugas ini
akan sangat baik apabila dikerjakan koperasi dibandingkan dengan pengempul ulung
atau swasta kapitalis. Karena koperasi bekerja dengan asas kebersamaan, sedangkan
kapitalis berkerja atas keuntungan. Sehingga pengelolaan distribusi oleh swasta kapitalis
sangat rentan akan permainan harga, penimbunan, dan lainnya.
Tugas keempat adalah memperbaiki harga yang menguntungkan bagi
masyarakat. Masyarakat yang kekurangan kemakmuran akan merasa beruntung apabila
harga barang dapat terkendali, tidak melonjak tinggi. Perbaikan harga ini harus
dilakukan oleh koperasi, karena di tangan pedagang harga barang dapat dijual semahal-
mahalnya.
Tugas kelima adalah menyingkirkan penghisapan dari lintah darat. Mulai dari
daerah pedesaan hingga perkotaan, cukup banyak kriditur yang kerap memeras dana
masyarakat dari piutangnya. Kondisi ini harus diselesaikan koperasi dengan
memaksimalkan peran koperasi simpan pinjam.
Tugas keenam adalah menghimpun modal atau dana masyarakat. Masyarakat
Indonesia secara individu hanya memiliki modal sedikit sekali dan sangat berbanding
terbalik dengan modal dari private sector. Oleh karena itu penghimpunan dana oleh
koperasi haruslah dimaksimalkan, agar modal-modal yang dihimpun dapat menjadi
besar.
Tugas ketujuh dan terakhir adalah memelihara lumbung padi atau
mendorong supaya tiap-tiap desa menghidupkan kembali lumbung desa. Sistem
lumbung padi haruslah terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan masa. Lumbung itu
harus menjadi alat untuk menyesuaikan produksi dan konsumsi sepanjang masa dan
juga menjadi alat penyeimbang harga padi. Sehingga harga padi dapat terus
proporsional, tidak anjlok saat panen dan menlonjak saat panceklik.
IIX. Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Menurut Revrisond Baswir
11
Revrisond Baswir adalah salah satu tokoh yang mengadaptasi pemikiran-
pemikiran Bung Hatta. Pada bagian ini kita akan membahas pemikiran Baswir
mengenai bagaimana koperasi bisa digunakan sebagai implementasi ekonomi
kerakyatan.12 Baswir melihat setidaknya ada tiga substansi ekonomi kerakyatan dalam
Pasal 33 UUD 1945, diantara lain:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas
kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.13
Ketiga ayat ini memiliki substansinya masing-masing. Menurut Baswir,
substansi ketiga ayat ini dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pertama, dalam sistem ekonomi kerakyatan, partisipasi seluruh masyarakat dalam
proses produksi nasional sangat penting. Partisipasi ini dilakukan agar pendayagunaan
sumber daya manusia dapat optimal. Selain itu, keikutsertaan ini juga untuk memastikan
agar semua masyarakat menikmati hasil produksi nasional.
Kedua, Harus ada jaminan bahwa semua masyarakat turut menikmati hasil produksi
nasional, termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Hal ini sesuai dengan pasal 34 UUD
1945, yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ketiga, Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi harus berada
di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Artinya, masyarakat tidak
hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek kegiatan ekonomi. Di sisi lain,
pemodal asing bisa melakukan produksi nasional. Akan tetapi, penyelenggaraan
kegiatan tersebut harus ada di bawah pimpinan dan pengawasan masyarakat.
12 Baswir adalah Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, adalah salah satu pemikir kontemporer yang mendukung koperasi13 Op.cit Baswir
12
Dari ketiga substansi ini, Baswir menekankan kepada poin ketiga. Di dalam poin
ini, masyarakat harus berpartisipasi di dalam kegiatan produksi nasional. Partisipasi ini
diwujudkan melalui modal, baik modal material (material capital), modal intelektual
(intellectual capital), dan modal institusional (institusional modal). Negara wajib untuk
terus meningkatkan ketiga modal tersebut agar bisa merata di masyarakat.
Faktor partisipasi masyarakat ini yang menyebabkan koperasi menjadi cerminan
dari ekonomi kerakyatan. Jika dilihat dari implementasinya, maka kita akan melihat
perbedaan antara koperasi dengan perusahaan perseroan lainnya. Perbedaan ini terletak
pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan di
koperasi. Hal ini ditegaskan pula oleh Bung Hatta bahwa pada koperasi tidak ada
majikan dan tidak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk
menyelenggarakan keperluan.14
Baswir juga menambahkan bahwa koperasi memiliki prinsip penting, yaitu
demokrasi ekonomi. Di dalam demokrasi ekonomi, watak individualistis dan kapitalis
akan dihilangkan dari perekonomian Indonesia. Secara mikro, pelanggan dan buruh
akan diikutsertakan sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Kemudian
secara makro, kemakmuran masyarakat akan menjadi prioritas utama.
Baswir juga membantah bahwa koperasi adalah organisasi yang mengabaikan
efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam koperasi tidak hanya dipahami dalam
dimensi keuangan, tetapi dalam konsep yang lebih komprehensif. Pemahaman ini
mencakup dimensi keuangan, non-keuangan, maupun lingkungan. Koperasi tidak dapat
didasarkan pada aspek pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan asas
keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.
14 Hatta, Mohammad. 1954. dalam Baswir, Revrisond. Ekonomi Kerakyatan sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. (Tidak dicantumkan Tahun). Hal 10
13
IX. Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Menurut Mubyarto
Prof. Dr. Mubyarto mengungkapkan bahwa di Indonesia lebih diterapkan untuk
menjauhi penerapan ekonomi kapitalis dan lebih cenderung untuk mendekati ekonomi
kerakyatan (kelembagaan). Hal ini di dasari karena ilmu ekonomi kerakyatan
(kelembagaan) jauh dianggap lebih mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi
koperasi Indonesia.15 Menurutnya perbedaan mendasar antara ekonomi kapitalis dengan
ekonomi kerakyatan adalah pada penekanan fokus usahanya. Ekonomi kapitalis
menekankan pada upaya produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat sekarang. Sedangkan pada ekonomi kerakyatan, lebih ditekankan pada
strategi reproduksi masyarakat, yaitu bagaimana seluruh masyarkat dapat saling bekerja
sama dengan tujuan agar dapat bertahan hidup secara berkelanjutan. Dalam ekonomi
kerakyatan, hal yang menjadi fokus permasalahannya tidak hanya pada aspek materil
saja, tetapi juga menyangkut tiga hal sebagai berikut:
1. Masalah-masalah sosial (yang mendesak)
2. Peranan dan tempat kehidupan ekonomi dalam masyarakat (economy and society)
3. Stratifikasi sosial dan kekuasaan.
Dari ketiga hal tersebut dapat diketahui bahwa batas-batas ilmu ekonomi jauh
lebih luas, melampaui batas-batas pada ekonomi kapitalis. Pertentangan juga terjadi
pada fungsi dan hasrat tujuan dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi pada umumnya
menonjolkan asas persaingan dan menganggap hal itu adalah sebagai cara untuk
memecahkan perbedaan kepentingan. Sedangkan di sisi lain, ekonomi kerakyatan
memiliki tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara bersama dan merata.
Mubyarto sendiri juga mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi yang selama ini
diajarkan kepada mahasiswa Indonesia tidak cocok dan tidak realistik jika digunakan
untuk menggambarkan perilaku manusia Indonesia. Mubyarto memepertanyakan ajaran
ekonomi kapitalis yang diajarkan di Indonesia, apalagi di dunia barat rasionalitas dari
ekonomi kapitalis juga dipertanyakan. Ia mengungkapkan bahwa di Indonesia yang
cocok dan sesuai adalah ilmu ekonomi koperasi.
15 Mubyarto. Ilmu Koperasi adalah Ilmu Sosial Ekonomii. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2003. Makalah dapat diakses dengan alamat http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul10_1.htm
14
X. Manifestasi Ekonomi Kerakyatan
Baswir menjelaskan setidaknya terdapat enam agenda yang harus
diimplementasikan agar terlaksananya ekonomi kerakyatan. Adapun enam agenda
tersebut adalah sebagai berikut.16
Pertama, pemerintah harus berjuang untuk menghapus sebagian hutang luar
negeri Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi beban belanja negara dan
neraca pembayaran. Sebab hutang negara rentan akan manipulasi oleh para kreditur.
Tak jarang pula, utang luar negeri hanyalah sebagai syarat masuknya penguasaan
perusahaan kapitalis asing di Indonesia.
Kedua, harus dilakukan disiplin pengelolaan keuangan negara. Tujuan tindakan
ini adalah untuk memerangi KKN dalam segala dimensinya. Salah satu tindakan
nyatanya adalah penghapusan dana non bujeter yang tersebar merata pada hampir
semua instansi pemerintah. Dana-dana non bujeter seharusnya dialihkan untuk
memprioritaskan sektor pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan, dan penyediaan
lapangan kerja.
Ketiga, harus diadakan demokratisasi pengelolaan BUMN. Selama ini BUMN
hanya dikuasai oleh pejabat pemerintah pusat, sehingga BUMN dijadikan obyek sapi
perah. Akibatnya, BUMN menjadi badan usaha yang menggerogoti keuangan negara.
Tindakan yang seharusnya dilakukan bukanlah privatisasi, melainkan demokratisasi
pengelolaannya. Seperti dengan otonomi BUMN dari birokrasi pemerintah dan
peningkatan peran serikat pekerja BUMN. Bersamaan dengan upaya demokratisasi,
pemerintah juga haruslah terus mengembangkan peran BUMN dalam mengelola
kekayaan negara demi hajat hidup dan kemakmurat rakyat. Sehingga kekayaan negara
tidak jatuh dala pengelolaan pihak asing.
Keempat, peningkatan alokasi pajak pusat-daerah(revenue tax sharing) dan
pemberian subsidi. Pembagian hasil pajak harus dilakukan dengan memberikan hak
kepada pemerintah daerah untuk ikut memungut pajak yang dimonopoli pusat.
Pemerintah pusat-daerah juga harus memberlakukan pajak progresif dan subsidi tepat
16 Op.cit. Baswir. Hal 14
15
sasaran. Agar rakyat dapat menikmati terjangkaunya bahan-bahan pokok, serta fasilitas
umum dan pelayanan publik yang baik.
Kelima, pemenuhan dan perlindungan hak dasar pekerja serta peningkatan
partisipasi pekerja dalam perusahaan harus dioptimalkan. Upaya ini biasa kita kenal
dengan demokrasi di tempat kerja. Demokrasi ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk
program kepemilikan saham bagi para pekerja (employee stock option program).
Program ini dapat menunjang pemenuhan dan perlindungan hak dasar pekerja. Hal ini
setidaknya dapat meminimalisir dampak kekejaman dari praktek ekonomi kapitalisme.
Keenam, pembatasan penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian.
Penguasaan lahan pertanian secara berlebihan yang dilakukan pejabat dan konglomerat
haruslah segera diakhiri. Penguasaan lahan ini haruslah sesuai dengan Pasal 2 UUPA
1960 yang menyatakan negara berhak mengatur peruntukkan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan lahan pertanian untuk sebesar-besarnya kemakmurat rakyat.
Ketujuh, agenda yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pembaruan UU
Koperasi dan pembentukan koperasi-koperasi sejati dalam berbagai bidang usaha dan
kegiatan. Dengan berdirinya koperasi sejati, pemilikan dan pemanfaatan modal berada
di bawah kendali masyarakat. Selain itu, menurut Baswir peningkatan kesejahteraan
rakyat dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan didasarkan pada paradigma fondasi.
Paradigma fondasi maksudnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat yang bertumpu
pada kekuatan pemerintah daerah, sumber daya domestik, partisipasi pekerja, usaha
pertanian rakyat, serta pengembangan koperasi sejati. Faktor-faktor ini diharapkan bisa
menjadi fondasi kuat dari koperasi sebagai implementasi ekonomi kerakyatan.
XI. Manifestasi Koperasi
16
A. Ilmu koperasi sebagai kurikulum pendidikan
Koperasi bukanlah hanya sekedar tumpukkan teori utopis, atau sebaliknya hanya
organisasi tanpa arti. Koperasi adalah ilmu, nilai dan prinsip yang menjungjung tinggi
asas kebangsaan. Hal ini seharusnya digunakan oleh pemerintah, agar memasukkan
koperasi dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga universitas.
Siswa sekolah dasar haruslah diajarkan pemahaman tentang ilmu koperasi yang
mendasar, seperti bagaimana menanamkan asas kekeluargaan, kebersamaan, partisipasi
dan kejujuran. Kemudian pada tingkat tingkat menengah awal, siswa harus mulai
diajarkan tentang sejarah koperasi, jenis-jenis koperasi serta peran dan tugas koperasi.
Pada saat ini siswa harus didorong untuk menggerakkan koperasi siswa di sekolahnya.
Setelah itu, pada tingkat menengah keatas dan universitas, siswa maupun mahasiswa
harus diberikan alternatif untuk memilih kelas koperasi yang membahas koperasi lebih
advance. Sehingga selepas dari masa pendidikannya, tiap siswa ataupun mahasiswa
diharapkan dapat mendalami dan meresapi berbagai hal tentang koperasi untuk
kemudian diimplementasikannya secara mandiri. Karena kiranya mereka telah belajar
koperasi secara teoritis dan praktik.
B. Koperasi sebagai Organisasi yang Universal
Dalam implementasinya, koperasi dapat digerakkan dari berbagai kalangan dan
berbagai sektor. Oleh karena itu, jenis-jenis koperasi dapat kita lihat dari berbagai segi.
Berdasarkan fungsi, jenis usahanya, keanggotaan, dan wilayah. Berbagai jenis koperasi
dibawah ini masing-masing memiliki peran untuk menghadapi tantangan dan tugas
koperasi yang telah disampaikan oleh Moh Hatta.
Dilihat dari fungsinya, koperasi terbagi menjadi tiga macam. Pertama, koperasi
konsumsi didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Contoh jenis koperasi ini
adalah Koperasi Karyawan (Kopkar) dan Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ).
Kedua, koperasi jasa yaitu koperasi yang bergerak di bidang jasa dan diusahakan oleh
anggotanya. Contohnya adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan Koperasi
Angkutan Jasa (Kopaja). Ketiga, koperasi produksi adalah koperasi yang beranggotakan
kelompok orang yang memiliki usaha untuk memproduksi barang. Contohnya adalah
17
Koperasi Pengrajin Tahu dan Tempe Indonesia (Kopti) dan Koperasi Industri Kerajinan
(Kopinkra).
Dilihat dari jenis usahanya, koperasi terbagi menjadi dua. Pertama Koperasi
Simpan Pinjam (KSP). Contohnya adalah KSP Kodanua. Kedua, Koperasi Serba Usaha
atau KSU contohnya adalah Koperasi Untit Desa (KUD).
Dilihat dari keanggotaannya, kita mengenal KUD yang beranggotakan para
petani atau jenis pekerjaan lainnya. Selain itu, koperasi juga dibedakan menurut lokasi
usahanya. Contohnya adalah Koperasi Mahasiswa atau Kopma yang sering kita jumpai
di perguruan tinggi.
Terakhir, koperasi dibedakan berdasarkan jenjang kewilayahan dan anggotanya.
Jenis ini dibedakan menjadi dua. Pertama Koperasi Primer yang beranggotakan
perorangan seperti Primkoppas Pasar Senen. Kedua, koperasi sekunder yang
anggotanya terdiri atas kumpulan koperasi sejenis. Contohnya Induk Koperasi Unit
Desa atau Inkud.17
17 Klasifikasi Koperasi ini diperoleh merujuk pada halaman website dengan alamat, http://www.neraca.co.id/harian/article/23933/Mengenal.Jenisjenis.Koperasi.di.Indonesia#.UWonLZMXF65 diakses pada tanggal 17/04/2013
18
XII. Kesimpulan
Ekonomi Kerakyatan (Adi Sasono) adalah ekonomi partisipatif yang memberikan
akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam proses produksi,
distribusi, dan konsumsi nasional tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya
manusia dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan masyarakat. Sedangkan
koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang
anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk
mensejahterakan anggotanya.
Sebagai sebuah gagasan dan pemikiran, ekonomi kerakyatan sudah lama lahir,
sejak tahun 1896. Moh Hatta adalah aktor utama dalam perkembangan gagasan
ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dalam pemikirannya Moh Hatta menjelaskan
koperasi adalah organisasi yang berperan sebagai jembatan demokrasi
ekonomi(ekonomi kerakyatan). Sedangkan para pemikir temporer seperti Baswir
menjelaskan ekonomi kerakyatan dengan tiga substansi, yaitu partisipasi produksi,
konsumsi dan kepemilikan ekonomi oleh masyarakat. Bentuk kongkret dari ketiga
esensi tersebut adalah koperasi. Adapula Mubyarto berpendapat bahwa ekonomi
kerakyatan tidak hanya berorientasi pada materi saja, namun juga masalah sosial,
society, dan equality.
Adapula menifestasi koperasi menurut Baswir adalah pelunasan hutang negara,
mendisiplinkan tata keuangan negara, demokratisasi BUMN, pajak progresif dan
poporsional, perlindungan hak pekerja, pembatasan kepemilikan lahan, dan
pembentukan koperasi sejati. Di sisi lain, manifestasi dari gagasan koperasi adalah
pendidikan koperasi bagi siswa di semua jenjang dan pembentukan koperasi secara
universal. Artinya koperasi harus digerakkan oleh semua kalangan di berbagai sektor.
19
Daftar Pustaka
Buku
Departemen Koperari. 1985. Pengetahuan Perkoperasian. Jakarta: Dept.Koperasi RI
Hatta, Mohammad. 1971. Membangun Koperasi, Koperasi Membangun. Jakarta: Inti
Idayu Press
Ima, Suwandi. 1982. Koperasi Organisasi Berwatak Sosial. Jakarta: Bhrata Karya
Aksara
Tesis
Rozy, Fahrur. 2005.Konsep Ekonomi Kerakyatan Moh Hatta. Tesis Dipublikasikan.
IAIN Walisongo
Makalah
Baswir, Revrisond. 2006. Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
Baswir, Revrisond. Ekonomi Kerakyatan sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional.
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
Mubyarto. 2003. Ilmu Koperasi adalah Ilmu Sosial Ekonomii. Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada
Website
http://www.neraca.co.id/harian/article/23933/
Mengenal.Jenisjenis.Koperasi.di.Indonesia#.UWonLZMXF65 diakses pada tanggal
17/04/2013
20