Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SALINAN
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal L23,Pasal 173, dan Pasal 185 huruf b Undang-UndangNomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2Oa3\;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol2 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6573);
MEMUTUSKAN: . . .
Mengingat
SK No 086995 A
Menetapkan
1
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-2-
MEMUTUSKAN
PERATURAN PEM ERI NTAH TENTANG PENYELENGGARAANPENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUKKEPENTINGAN UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaganegara, kementerian, lembaga pemerintahnonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintahkabupatenfkota, Badan Bank Tanah dan badanhukum milik negaraf badan usaha miliknegarafbadan usaha milik daerah yang mendapatpenugasan khusus Pemerintah Pusat/PemerintahDaerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasaberdasarkan perjanjian dari lembaga negara,kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenfkota,badan hukum milik negaralbadan usaha miliknegara yang mendapat penugasan khususPemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangkapenyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.
Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakantanah dengan cara memberi ganti kerugian yanglayak dan adil.
Proyek Strategis Nasional adalah proyek danf atauprogram yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, danf atau badan usaha yangmemiliki sifat strategis untuk peningkatanpertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalamrangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat danpembangunan daerah.
Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasaiatau memiliki objek pengadaan tanah.
5.Objek...
2
3
4
SK No 089616 A
PRES lDENREPUBLIK INDONESIA
.)-J-
5. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atastanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman,benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnyayang dapat dinilai.
6. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh darihubungan hukum antara pemegang hak dengantanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruangdi bawah tanah untuk menguasai, memiliki,menggunakan, dan memanfaatkan, serta memeliharatanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawahtanah.
7. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa,negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan olehPemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakansebesar-besarnya untuk kemakmuran ralgrat.
8. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsungoleh negara dan tidak dilekati dengan sesuatu HakAtas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayatdan/atau bukan merupakan aset Barang MilikNegara/Daerah.
9. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negarayang kewenangan pelaksanaannya sebagiandilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
10. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogisatau musyawarah antar pihak yang berkepentinganguna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalamPengadaan Tanah bagi pembangunan untukKepentingan Umum.
11. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusanhubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepadanegara.
12. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak danadil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/ataupengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah.
13.Penilai...
SK No 089617 A
PRES IOENREPUBLIK INDONESIA
-4-
13. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilaiadalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensidari menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang agrarialpertanahan dan tataruang untuk menghitung nilai objek kegiatanPengadaan Tanah bagi pembangunan untukKepentingan Umum, atau kegiatan pertanahan danpenataan ruang lainnya.
14. Penilai Publik adalah orang perseorangan yangmelakukan penilaian secara independen danprofesional yang telah mendapat rzin praktikpenilaian dari menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
15. Zona Nilai Tanah adalah gambaran nilai tanah yangrelatif sama, dari sekumpulan bidang tanahdidalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajinerataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah danmempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yanglainnya berdasarkan analisis petugas dengan metodeperbandingan harga pasar dan biaya yang dimuatdalam peta Zona Nilai Tanah dan ditetapkan olehKepala Kantor Pertanahan.
16. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang danbertanggung jawab menetapkan kebijakan danpedoman serta melakukan pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah.
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan barang miliknegaraf daerah.
18. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badanhukum yang didirikan di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dan melakukan usaha dan/ataukegiatan pada bidang tertentu.
19. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut BankTanah adalah badan khusus (sui geneis) yangmerupakan badan hukum Indonesia yang dibentukoleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangankhusus untuk mengelola tanah.
20. Penetapan. . .
SK No 089618 A
PRES lDENREPUBLIK INDONESIA
-5-
20. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasipembangunan untuk Kepentingan Umum yangditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/walikota yang dipergunakan sebagai izin untukPengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah,dan peralihan Hak Atas Tanah dalam PengadaanTanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidendan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunt945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.
23. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional yang selanjutnya disebutKementerian adalah kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangagraria I pertanahan dan tata ruang.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang agrarialpertanahandan tata rr-rang.
25. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yangselanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansivertikal Kementerian di provinsi.
26. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikalKementerian di kabupaten/ kota.
27. Tim
SK No 089619 A
PRES IDE NREPUBLIK INDONES]A
-6-
27. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnyadisebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk olehgubernur/bupati/wali kota untuk membantugubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakanpemberitahuan rencana pembangunan, pendataanawal lokasi rencana pembangunan dan KonsultasiPublik rencana pembangunan.
28. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut TimKajian adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota melaksanakan inventarisasimasalah yang menjadi alasan keberatan, melakukanpertemuan atau klarifikasi dengan pihak yangkeberatan, melakukan kajian dan membuatrekomendasi diterima atau ditolak keberatan.
29. Satuan T\rgas adalah satuan yang dibentuk olehketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk membantupelaksanaan Pengadaan Tanah.
30. Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di ataspermukaan tanah yang digunakan untuk kegiatantertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan padabidang tanah.
31. Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada dibawah permukaan tanah yang digunakan untukkegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan,apenggunaan dan pemanfaatannya terpisah daripenguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan pada bidang tanah.
32. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalahkesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatanruang dengan rencana tata ruang.
33. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan olehPemerintah Pusat.
SK No 089620 A
BAB II
PRES lDENREPUBLIK INDONESIA
-7 -
BAB II
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untukpembangunan:
a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan rlmttm, jalan tol, terowongan, jalur kereta api,stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dansanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/ataudistribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau PemerintahDaerah;
j. fasilitas keselamatan umum;k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah;
1. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbukahijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, ataudesa;
o. penataan .
SK No 089621 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-8-
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ataukonsolidasi tanah serta perumahan untukmasyarakat berpenghasilan rendah dengan statussewa termasuk untuk pembangunan rumah umumdan rumah khusus;
p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusatatau Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah;
r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yangdiprakarsai dan/atau dikuasai oleh PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, badan usaha miliknegara, atau badan usaha milik daerah;
t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar danf ataudikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,badan usaha milik negara, atau badan usaha milikdaerah;
u. kawasan industri yang diprakarsai danlatau dikuasaioleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badanusaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
v. kawasan pariwisata yang diprakarsai danlataudikuasai oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah,badan usaha milik negara, atau badan usaha milikdaerah;
w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsaidan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, ataubadan usaha milik daerah; dan
x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsaidan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, ataubadan usaha milik daerah.
SK No 089622 A
Pasal3...
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-9 -
Pasal 3
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk KepentinganUmum diselenggarakan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. persiapan;
c. pelaksanaan; dan
d. penyerahan hasil.
Bagian Kedua
Perencanaan Pengadaan Tanah
Paragraf 1
Dasar Perencanaan
Pasal 4
(1) Setiap Instansi yang Memerlukan Tanah bagipembangunan untuk Kepentingan Umum membuatrencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:
a. rencana tata ruang; dan
b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam:
1. rencana pembangunan jangka menengah;
2. rencana strategis; dan/atau3. rencana kerja pemerintah/Instansi yang
Memerlukan Tanah.
(2) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), disusun oleh Instansi yang MemerlukanTanah dengan melibatkan kementerianf lembaga yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertanahan dan instansi teknis terkait.
(3) Dalam...
SK No 089623 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-10-
(3) Dalam perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) Instansi yang MemerlukanTanah dapat menunjuk lembaga profesional terkaitdan/atau ahli.
Pasal 5
Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf a, didasarkan atas:
a. rencana tata ruang wilayah nasional;
b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;
c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
d. rencana tata ruang wilayah provinsi;
e. rencana tata ruang wilayah kabupatenlkota;danf atau
f. rencana detail tata ruang.
Paragraf 2
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
Pasal 6
(1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumenperencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikitmemuat:
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
c. prioritas pembangunan nasional/daerah;
d. letak tanah;
e. luas tanah yang dibutuhkan;
f. gambaran umum status tanah;
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan PengadaanTanah;
h. perkiraan .
SK No 089624 A
PRES IOENREPUELIK INDONESIA
- 11-
h. perkiraan jangka waktu pelaksanaanpembangunan;
i. perkiraan nilai tanah;
j. rencana penganggaran; dan
k. preferensi bentuk Ganti Kerugian.
(2) Maksud dan tujuan rencana pembangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yangdirencanakan dan manfaat pembangunan untukKepentingan Umum.
(3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang danprioritas pembangunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dan huruf c, menguraikan kesesuaianrencana lokasi Pengadaan Tanah dengan rencana tataruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 danprioritas pembangunan.
(4) Letak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, menguraikan wilayah administrasi:
a. kelurahan/desa atau nama lain;
b. kecamatan;
c. kabupaten/kota; dan
d. provinsi, tempat lokasi pembangunan yangdirencanakan.
(5) Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf e, menguraikan perkiraan luastanah yang diperlukan.
(6) Gambaran umum status tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf f, menguraikan dataawal mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan,dan pemanfaatan tanah.
(7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan PengadaanTanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untukmasing-masing tahapan pelaksanaan PengadaanTanah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3.
SK No 089625 A
(8) Perkiraan
(8)
(e)
(10)
(1 1)
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-t2-
Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untukmelaksanakan pembangunan.
Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf i, menguraikan perkiraan nilai GantiKerugian Objek Pengadaan Tanah, meliputi:
a. tanah;
b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
c. bangunan;
d. tanaman;
e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan
f. kerugian lain yang dapat dinilai.
Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf j, menguraikan besaran dana, sumberdana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan,persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
Dalam hal diperlukan, Instansi yang MemerlukanTanah dapat menambah muatan dalam dokumenperencanaan Pengadaan Tanah.
Pasal 7
(1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusunberdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
a. survei sosial ekonomi;
b. kelayakan lokasi;
c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagiwilayah dan masy arakat;
d. perkiraan nilai tanah;
e. dampak lingkungan dan dampak sosial yangmungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanahdan pembangunan; dan
f.studi...
SK No 089626 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-13-
studi lain yang diperlukan
(2) Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, dilakukan untuk menghasilkankajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakatyang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah.
(3) Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan analisismengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencanapembangunan yang akan dilaksanakan untukKepentingan Umum yang dituangkan dalam petarencana lokasi pembangunan.
(4) Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagiwilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c, dilakukan untuk menghasilkananalisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaatpembangunan yang diperoleh bagi wilayah danmasyarakat.
(5) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d, dilakukan untuk menghasilkanperkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian ObjekPengadaan Tanah.
(6) Dampak lingkungan dan dampak sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untukmenghasilkan analisis mengenai dampak lingkunganhidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf f, merupakan hasil studi yangsecara khusus diperlukan selain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan hurufe dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politikdan keamanan, atau studi keagamaan, sebagaiantisipasi dampak spesifik akibat pembangunanuntuk Kepentingan Umum.
f.
SK No 089627 A
Pasal 8
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-14-
Pasal 8
(1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan olehpimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah ataupejabat yang ditunjuk.
(2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Instansiyang Memerlukan Tanah diajukan kepadagubernur/ bupati / wali kota.
(3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untukjangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan olehpimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.
(41 Dalam hal dokumen perencanaan Pengadaan Tanahlebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud padaayat (3), Instansi yang Memerlukan Tanah perlumelakukan pembaruan dokumen.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenyusunan dokumen perencanaan PengadaanTanah diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Persiapan Pengadaan Tanah
Paragraf 1
Umum
Pasal 9
(1) Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapanPengadaan Tanah setelah menerima dokumenperencanaan Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2) Dalam...
SK No 089628 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
- 15-
(21 Dalam melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), gubernur membentuk TimPersiapan dalam waktu paling lama 5 (lima) Harisejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanahditerima secara resmi oleh gubernur.
Pasal 10
(1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2), beranggotakan bupati/wali kota, perangkatdaerah provinsi terkait, Instansi yang MemerlukanTanah, instansi pemerintah yang menyelenggarakanurusan di bidang pertanahan dan apabila dianggapperlu dapat melibatkan instansi terkait lainnya.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapansebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernurmembentuk sekretariat persiapan Pengadaan Tanahyang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi.
Pasal 1 1
(1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (1), bertugas:
a. melaksanakan pemberitahuan rencanapembangunan;
b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencanapembangunan;
c. melaksanakan Konsultasi Publik rencanapembangunan;
d. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
e. mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunanuntuk Kepentingan Umum; dan
f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapanPengadaan Tanah bagi pembangunan untukKepentingan Umum yang ditugaskan olehgubernur.
(2) Pendataan...
SK No 089629 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-t6-
(2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dapat melibatkan instansi terkait.
Paragraf 2
Pemberitahuan Rencana Pembangunan
Pasal 12
(1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (1) melaksanakan pemberitahuan rencanapembangunan kepada masyarakat pada lokasirencana pembangunan.
(21 Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktupaling lama 3 (tiga) Hari sejak Tim Persiapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)dibentuk oleh gubernur.
(3) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;c. tahapan rencana Pengadaan Tanah;
d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan PengadaanTanah;
e. perkiraan jangka waktu pelaksanaanpembangunan; dan
f. informasi lainnya yang dianggap perlu.
(41 Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketuaTim Persiapan.
SK No 089630A
Pasal 13. . .
PRES IDENREPUBLIK INDONESlA
-t7-
Pasal 13
(1) Pemberitahuan rencana pembangunan oleh TimPersiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (1), disampaikan secara langsung maupun tidaklangsung kepada masyarakat pada rencana lokasipembangunan.
(2) Pemberitahuan secara langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan carai
a. sosialisasi;
b. tatap muka; dan/atauc. surat pemberitahuan.
(3) Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mediacetak dan/atau media elektronik.
Pasal 14
(1) Undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan hurufb disampaikan kepada masyarakat pada rencanalokasi pembangunan melalui lurah lkepala desa ataunama lain dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)Hari sebelum pertemuan dilaksanakan.
(2) Pelaksanaan sosialisasi atau tatap mukasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanTim Persiapan.
(3) Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap mukadituangkan dalam berita acara sosialisasi pertemuanyang ditandatangani oleh ketua dan anggota TimPersiapan.
Pasal 15. . .
SK No 089631 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-18-
Pasal 15
(1) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (2) huruf c disampaikan kepadamasyarakat pada rencana lokasi pembangunanmelalui lurah/kepala desa atau nama lain dalamwaktu paling lama 3 (tiga) Hari sejakditandatanganinya surat pemberitahuan.
(2) Bukti penyampaian pemberitahuan melalui suratsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalambentuk tanda terima surat pemberitahuan yangditandatangani oleh pihak yang menerima melaluiperangkat kelurahan/desa atau nama lain.
Pasal 16
(1) Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakanmelalui surat kabar harian lokal danf atau nasionalsebanyak 2 (dua) Hari penerbitan.
(2) Pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakanmelalui situs ftaebsite) pemerintah provinsi,pemerintah kabupaten/kota danl atau Instansi yangMemerlukan Tanah.
Paragraf 3
Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan
Pasal 17
Pendataan awal lokasi rencana pembangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf bmeliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yangBerhak dan Objek Pengadaan Tanah.
SK No 089632A
Pasal 18. . .
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-t9-
Pasal 18
(1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 meliputi perseorangan, badan hukum, badansosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Bank Tanah,badan usaha miiik negara, badan usaha milik daerah,dan badan usaha milik desa yang memiliki ataumenguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari:
a. pemegang Hak Atas Tanah;
b. pemegang Hak Pengelolaan;
c. nazhtr untuk tanah wakaf;
d. pemegang alat bukti tertulis hak lama;
e. masyarakat hukum adat;
f. pihak yang menguasai Tanah Negara denganiktikad baik;
g. pemegang dasar penguasaan atas tanah;dan/atau
h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lainyang berkaitan dengan tanah.
Pasal 19
Pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (2) huruf a berupa perseorangan atau badanyang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 2O
Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (2) huruf b merupakan pihak yang diberikansebagian kewenangan/pelimpahan dari negara untukmelaksanakan hak menguasai negara.
SK No 089633 A
Pasal 21
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-20-
Pasal 21
Nazhir untuk tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (2) huruf c merupakan pihak yang menerimaharta benda wakaf dari wakif untuk dikelora dandikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
Pasal 22
(1) Pemegang alat bukti tertulis hak lama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakanpemegang hak sebagaimana diatur daiam ketentuanperaturan perundang-undangan terkait Hak AtasTanah.
(2) Dalam hal alat bukti tertulis hak lama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan atau tidakberlaku lagi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, pemilikan atau penguasaandapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dariyang bersangkutan dan keterangan dari orang yangdapat dipercaya dan disaksikan oleh pating sedikit i(dua) orang saksi.
(3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksudayat (2) berisi keterangan:
a. tanah tersebut adalah benar miliknyabersangkutan, bukan milik orang lain;
penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikadbaik dan secara terbuka oleh yang bersangkutansebagai yang berhak atas tanah; dan
penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum adat atau kelurahan/desayang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Pasal 23
pada
yang
b
C
SK No 089634 A
PRES lOENREPUBLIK INDONESIA
-2r-
Pasal 23
(1) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ayat (2) huruf e merupakansekelompok orang yang menguasai tanah ulayatsecara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatanasal usul leluhur danf atau kesamaan tempat tinggaldi wilayah geografis tertentu, identitas budaya,hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuatdengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistemnilai yang menentukan pranata ekonomi, politik,sosial, budaya, dan hukum.
(2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud padaayat (1), keberadaannya diperkuat sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan tanah yang berada di wilayah penguasaankesatuan masyarakat hukum adat dan tidak dilekatidengan sesuatu Hak Atas Tanah atau HakPengelolaan.
Pasal24
(1) Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikadbaik sebagaimana dimaksud dalam pasal lg ayat (2)huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badansosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah.
(2) Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:
a. sertipikat Hak Atas Tanah yang telah berakhirjangka waktu haknya sepanjang masihdipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekaspemegang haknya;
b. surat izin garapan/membuka tanah;
c. surat penunjukan/pembelian kavling tanahpengganti; atau
d. bukti lain yang dipersamakan dengan buktipenguasaan lainnya.
(3) Dalam...
SK No 089635 A
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-22-
(3) Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikansebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasaisecara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun,tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunanpermanenltidak permanen, bukti penguasaannyameliputi:
a. surat pernyataan penguasaan tanah dari yangbersangkutan, diketahui oleh orang yang dapatdipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua)orang saksi dari lingkungan masyarakatsetempat yang tidak mempunyai hubungankeluarga dengan yang bersangkutan sampaiderajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikalmaupun horizontal, yang menyatakan:
1. yang bersangkutan benar sebagai pemilikatau menguasai bidang tanah tersebut;
2. bidang tanah tersebut benar-benar dikuasaiyang bersangkutan secara terusmenerus/tanpa terputus disertai riwayatperolehan, penguasaan tanah, dan batasyang jelas; dan
3. yang bersangkutan bertanggung jawabpenuh secara perdata maupun pidana; dan
b. surat keterangan dari kepala desa/lurah ataunama lain yang menerangkan atas tanahtersebut tidak terdapat sengketa dengan pihaklain dan tidak menjadi jaminan hutang piutang.
(4) Bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dianggap sebagai izin dari pejabat yangberwenang.
Pasal 25
(1) Pemegang dasar penguasaan atas tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g merupakanpihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan olehpejabat yang berwenang yang membuktikan adanyapenguasaan yang bersangkutan.
(2) Dasar...
SK No 089636 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-23-
(2) Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan alat buktipenguasaan, berupa:
a. akta jual beli atas hak tanah yang sudahbersertipikat yang beium dibatik nama;
b. akta jual beli atas hak milik adat yang belumditerbitkan sertipikatnya;
c. surat tzin menghuni;
d. risalah lelang;
e. akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrarwakaf, atau surat ikrar wakaf; atau
f. bukti penguasaan lainnya.
Pasal 26
(1) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yangberkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ayat (2) huruf h berupa perseorangan,badan hukum, badan sosial, badan keagamaan,Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintahdesa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yangmemiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yangberwenang yang membuktikan adanya penguasaanatas bangunan, tanaman, atau benda lain yangberkaitan dengan tanah.
(2) Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau bendalain yang berkaitan dengan tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat buktiberupa:
a. izin mendirikan bangunan dan/atau kartuinventaris barang untuk bangunan milikPemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/ataubukti fisik bangunan;
b. surat pernyataan penguasaan fisik;
c. surat pemberitahuan pajak terhutang pajakbumi dan bangunan; dan f atau
d. bukti. . .
SK No 089637 A
PRE S IDENREPUBLIK INDONESIA
-24-
bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon,atau perusahaan air minum, dalam 3 (tiga) bulanterakhir.
(1)
Pasal 27
Pendataan awal lokasi rencana pembangunandilaksanakan oleh Tim Persiapan atas dasar dokumenperencanaan Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) Hari.
(2) Pendataan awal lokasidihitung mulai tanggalsebagaimana dimaksudditandatangani.
(3) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat melakukan pendataan awal lokasi rencanapembangunan bersama pejabat kelurahan/desa ataunama lain.
d
rencana pembangunanberita acara sosialisasi
dalam Pasal 14 ayat (3)
(1)
(2t
Pasal 28
Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunansebagaimana dimaksud dalam pasal 2T ayat (1),dituangkan dalam bentuk daftar sementara pihakyang Berhak, dan Objek pengadaan Tanah padalokasi rencana pembangunan yang ditandatanganioleh ketua Tim Persiapan.
Daftar sementara Pihak yang Berhak, dan ObjekPengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakandaftar yang berisi data perkiraan dan h.ryadigunakan sebagai bahan untuk pelaksanaanKonsultasi Fublik rencana pembangunan.
SK No 089638 A
Paragraf 4
PFIES IDENREPUBLTK INDONES]A
-25-
Paragraf 4
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan
Pasal 29
(1) Konsultasi Publik rencana pembangunansebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (2),dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasirencana pembangunan dari pihak yang Berhak,Pengelola Barang dan/atau pengguna Barang.
(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yangBerhak, Pengelola Barang, pengguna Barang danmasyarakat yang terkena dampak.
(3) Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi pubiikrencana pembangunan sebagaimana dimaksud padaayat (2) di kantor kelurahan/desa atau nama lainatau kantor kecamatan di tempat rencana lokasipembangunan, atau dapat di tempat yang disepakatioleh Tim Persiapan dengan pihak yang Berhak,Pengelola Barang, Pengguna Barang dan masyarakatyang terkena dampak.
(4) Pelibatan Pihak yang Berhak, pengelola Barang,dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yangterkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat dilakukan melalui perwakilan dengan suratkuasa.
(5) Pelaksanaan Konsultasi publik sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secarabertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengankondisi setempat.
(6) Pelaksanaan Konsultasi publik sebagaimanadimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangkawaktu paling lama 60 (enam puluh) Hari yangdihitung mulai tanggal ditandatangani daftaisementara Pihak yang Berhak dan Objek pengadaanTanah pada lokasi rencana pembangunansebagaimana dimaksud dalam pasal 2g ayat (2).
SK No 089639 A
Pasal 30
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-26-
Pasal 30
(1) Tim Persiapan mengundang pihak yang Berhaksebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2),Pengelola Barang dan/atau pengguna Barang sertamasyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalamKonsultasi Publik.
(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),disampaikan langsung kepada pihak yang Berhak,Pengelola Barang dan/atau pengguna Barang sertamasyarakat terkena dampak atau melalui perangkatkelurahan/desa atau nama lain dalam waktu palinglama 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan KonsultasiPublik.
(3) Undangan yang diterima oleh pihak yang BerhakPengelola dan/atau Pengguna Barang danmasyarakat yang terkena dampak atau perangkatkelurahan/desa atau nama lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tandaterima yang ditandatangani oleh pihak yang Berhak,Pengelola Barang dan/atau pengguna Barang danmasyarakat yang terkena dampak melalui perangkatkelurahan/desa atau nama lain.
(4) Dalam hal Pihak yang Berhak tidak diketahuikeberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui:
a. pengumuman di kantor kelurahan/desa ataunama lain atau kecamatan pada lokasi rencanapembangunan; dan
b. media cetak atau media elektronik.
Pasal 3 1
(1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29ayat (3) menjelaskan mengenai rencana pengadaanTanah dalam Konsultasi publik.
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud padameliputi:
ayat (1)
SK No 089640 A
a.maksud...
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-27 -
a. maksud dan tujuan rencana pembangunanuntuk Kepentingan Umum;
b. tahapan dan waktu proses penyelenggaraanPengadaan Tanah;
c. peran Penilai dalam menentukan nilai GantiKerugian;
d. insentif yang akan diberikan kepada pihak yangBerhak;
e. objek yang dinilai Ganti Kerugian;
f. bentuk Ganti Kerugian; dan
g. hak dan kewajiban Pihak yang Berhak, pengelolaBarang dan/atau Pengguna Barang danmasyarakat yang terkena dampak.
Pasal 32
(1) Dalam Konsultasi publik dilakukan proses dialogisantara Tim Persiapan dengan pihak yang Berhak,Pengelola Barang dan/atau pengguna Barangdan/atau masyarakat yang terkena dampaksebagaimana dimaksud dalam pasal 29.
(2) Pelaksanaan Konsultasi pubtik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melaluiperwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihakyang Berhak, Pengelola Barang dan/atau penggunaBarang dan masyarakat yang akan terkena dampakatas rencana lokasi pembangunan.
(3) Pihak yang Berhak, pengelola Barang d,anf atauPengguna Barang dan masyarakat yang terkenadampak atau kuasanya diberikan kesempatan untukmemberikan pandanganltanggapan terhadap lokasirencana pembangunan.
(4) Kehadiran Pihak yang Berhak, pengelola Barangdan/atau Pengguna Barang dan maJyarakat yangterkena dampak atau kuasanya sebagaimanidimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan daftarhadir dan dokumentasi'berupa foto dan/atau video.
(5) Dalam...
SK No 089641 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-28-
(5) Dalam hal telah diundang 3 (tiga) kali secara patut,Pihak yang Berhak, pengelola Barang dan/atauPengguna Barang, dan masyarakat yang terkenadampak atau kuasanya tidak menghadiri KonsultasiPublik dianggap menyetujui lokasi rencanapembangunan.
(6) Hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunandalam Konsultasi Publik dituangkan dalam beritaacara kesepakatan lokasi pembangunan.
(7) Atas dasar hasii kesepakatan sebagaimana dimaksudpada ayat (6), Instansi yang Memerlukan Tanahmengajukan permohonan penetapan Lokasi kepadagubernur paling lama 5 (lima) Hari.
(8) Dalam hal Pengadaan Tanah yang luasnya tidak lebihdari 5 (lima) hektar permohonan penetapan Lokasidiajukan kepada bupati/wali kota.
Pasal 33
(1) Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 terdapat pihak yang Berhak,Pengelola Barang, dan/atau pengguna Barang,dan/atau masyarakat yang terkena dampak ataukuasanya yang tidak sepakat atau keberatan ataslokasi rencana pembangunan, dilaksanakanKonsultasi Publik ulang.
(21 Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud padaayat ( 1) dilaksanakan dalam jangka waktu palingiama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal berita acarakesepakatan.
(3) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunandalam Konsultasi Publik ulang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam beritaacara kesepakatan Konsultasi publik ulang.
SK No 089642A
Pasal 34 . .
PRES lDENREPUBLIK INDONESIA
-29-
Pasal 34
(1) Dalam hal Konsultasi publik ulang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) masih terdapatpihak yang keberatan atas lokasi rencanapembangunan, Instansi yang Memerlukan Tanahmelaporkan keberatan kepada gubernur melalui TimPersiapan.
(21 Gubernur membentuk Tim Kajian untuk melakukankajian atas keberatan lokasi rencana pembangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (21
terdiri atas:
a. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yangditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
b. kepala Kantor Wilayah sebagai sekretarismerangkap anggota;
c. instansi yang menangani urusan pemerintahandi bidang perencanaan pembangunan daerahsbbagai anggota;
d. kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia sebagai anggota;
e. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuksebagai anggota; dan
f. akademisi sebagai anggota.
(4) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertugas:
a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasankeberatan;
b. melakukan pertemuan atau klarifikasi denganpihak yang keberatan; dan
c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknyakeberatan.
(5) Untuk...
SK No 089643 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-30-
(5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (4), ketua Tim Kajian dapatmembentuk sekretariat.
Pasal 35
(1) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 ayat (4) huruf a berupa:
a. klasifikasi jenis dan alasan keberatan;
b. klasifikasi pihak yang keberatan; dan/atauc. klasifikasi usulan pihak yang keberatan.
(2) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun dalam bentuk dokumen keberatan.
(3) Pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yangkeberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34ayat (4) huruf b dilakukan untuk:a. menyamakan persepsi tentang materif alasan
keberatan pihak yang keberatan; danb. menjelaskan kembali maksud dan tujuan
rencana pembangunan.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34ayat (4) huruf c didasarkan atas hasil kajian dokumenkeberatan yang diajukan oleh pihak yang keberatanterhadap:
a. rencana tata ruang wilayah; danb. prioritas pembangunan yang tercantum dalam:
1. rencana pembangunan jangka menengah;
2. rencana strategis; dan/atau3. rencana kerja Pemerintah/lnstansi yang
Memerlukan Tanah.
SK No 089644 A
Pasal 36
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-31 -
Pasal 36
Rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 ayat (4) huruf c, ditandatangani oleh ketua TimKajian dan disampaikan kepada gubernur.
Pasai 37
(1) Berdasarkan rekomendasi Tim Kajian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36, gubernur mengeluarkansurat diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasirencana pembangunan.
(2) Surat sebagaimana dimaksuddisampaikan kepada InstansiTanah dan pihak yang keberatan.
pada ayat (1),yang Memerlukan
Pasal 38
Penanganan keberatan oleh gubernur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan paling lama14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keberatan.
Pasal 39
Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal37 ayat (1) memutuskan dalam suratnya menerimakeberatan, Instansi yang Memerlukan Tanah membatalkanrencana pembangunan atau memindahkan lokasipembangunan ke tempat lain.
Pasal 40
(1) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah berstatuskawasan hutan, Instansi yang Memerlukan Tanahmelalui gubernur mengajukan permohonan pelepasanstatus kawasan kepada menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkehutanan.
(2) Dalam...
SK No 089645 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-32-
(2) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah untuk proyekprioritas Pemerintah Fusat, perubahan statuskawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui mekanisme:
a. pelepasan kawasan hutan dalam hal pengadaanTanah dilakukan oleh instansi pemerintah;
b. pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakaidalam hal Pengadaan Tanah dilakukan olehswasta.
(3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bmerupakan Badan Usaha yang mendapatkan kuasaberdasarkan perjanjian dari lembaga negara,kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenfkota,badan hukum milik negaralbadan usaha miliknegara yang mendapat penugasan khususPemerintah Pusat dalam rangka penyediaaninfrastruktur untuk Kepentingan Umum.
Pasal 41
(1) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yangberstatus tanah kas desa, pemerintah desamengajukan izin tertulis kepada gubernur untukpersetujuan pelepasan haknya.
(2) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yangberstatus tanah wakaf, nazhir mengajukan izintertulis kepada Kementerian Agamaf Kantor WilayahKementerian Agama atas persetujuan Badan WakafIndonesia lBadan Wakaf Indonesia provinsi untukmendapat izin pelepasan atas tanah wakaf.
(3) Dalam hal terdapat Objek pengadaan Tanah yangberstatus tanah ulayat, Instansi yang MemerlukanTanah berkoordinasi dengan pemerintah Daerahsetempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adatuntuk mendapat kesepakatan dan penyelesaiandengan masyarakat yang bersangkutan yangdituangkan dalam berita acara kesepakatan.
(4) Dalam...
SK No 089646 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-33-
Dalam hal terdapat Objek pengadaan Tanah yangberstatus tanah aset Pemerintah pusat/pemerintahDaerah dan/atau badan usaha milik negara/badanusaha milik daerah, Pengguna Barang/pemilik asetmengajukan permohonan izin alih statuspenggunaan/pelepasan aset kepada instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 42
(1) Dalam hal Objek pengadaan Tanah untukKepentingan Umum dan/atau proyek StrategisNasional berada pada lahan pertanian panganberkelanjutan, dapat diiakukan pengalihfurrgri",lahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2) Pengalihfungsian lahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
b. disusun rencana alih fungsi lahan;
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemitik;dan
(4)
(3)
(4)
d disediakan lahan pengganti terhadappertanian pangan berkelanjutandialihfungsikan.
Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsilahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda,persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanianpangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untukinfrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilakukan paling lama 24 (dua puluhempat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
(5) Pembebasan...
lahanyang
SK No 089647 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-34-
(5) Pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah yangdialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Kerugiansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 43
(1) Proses penyelesaian perubahan status atas ObjekPengadaan Tanah yang berstatus kawasan hutanatau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atastanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atautanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 harusdilakukan sampai dengan Penetapan Lokasi.
(2) Dalam hal perubahan status dan izin sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi tanpa adanyaketerangan tertulis dari instansi terkait, makaPenetapan Lokasi berfungsi sebagai izin perubahanstatus/pinjam pakai kawasan hutan atau tzin alihstatus penggunaan/ pelepasan aset.
Paragraf 5
Penetapan Lokasi Pembangunan
Pasal 44
(1) Permohonan Penetapan Lokasi pembangunan dariInstansi yang Memerlukan Tanah diajukan kepadagubernur berdasarkan berita acara kesepakatanlokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 ayat (6).
(2) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernurdalam waktu paling lama 74 (empat belas) Hariterhitung sejak diterimanya pengajuan permohonandari Instansi yang Memerlukan Tanah.
(3) Dalam...
SK No 089648 A
PRES lDENREPUBLIK INDONESIA
-35-
(3) Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakditerbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu 14(empat belas) Hari bagi Pengadaan Tanah untuktujuan pembangunan Proyek Strategis Nasional,mendesak dan/atau pembangunan yang tidak dapatdipindahkan lokasinya, Instansi yang MemerlukanTanah dapat mengajukan permohonan PenetapanLokasi kepada Menteri.
(4) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Menteridalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitungsejak diterimanya pengajuan permohonan dariInstansi yang Memerlukan Tanah.
Pasal 45
(1) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44, dilampiri peta lokasipembangunan.
(2) Peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), disiapkan oleh Instansi yangMemerlukan Tanah.
Pasal 46
(1) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 berlaku untuk jangkawaktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu)kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 disampaikan oleh Instansi yangMemerlukan Tanah kepada Kantor Wilayah palinglama 7 (tujuh) Hari setelah Penetapan Lokasidiumumkan.
(3) Dalam...
SK No 089649 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-36-
(3) Dalam hal diperlukan, Instansi yang MemerlukanTanah atas pertimbangan kepala Kantor Wilayahmengajukan permohonan perpanjangan jangka waktuPenetapan Lokasi pembangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada gubernur, 6 (enam)bulan sebelum jangka waktu Penetapan Lokasipembangunan berakhir.
(4) Permohonan perpanjangan jangka waktu PenetapanLokasi pembangunan sebagaimana dimaksud padaayat (3) disertai:
a. keputusan Penetapan Lokasi;
b. pertimbangan pengajuan perpanjangan yangberisi alasan pengajuan perpanjangan, dataPengadaan Tanah yang telah dilaksanakan, dandata sisa tanah yang belum dilaksanakanPengadaan Tanahnya.
(5) Atas dasar permohonan perpanjangan jangka waktuPenetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3), gubernur menetapkan perpanjangan jangkawaktu Penetapan Lokasi pembangunan.
(6) Perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunansebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan olehgubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)Hari terhitung sejak diterimanya pengajuanpermohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.
(7) Dalam hal perpanjangan Penetapan Lokasipembangunan tidak diterbitkan oleh gubernur dalamjangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksudpada ayat (6), Instansi yang Memerlukan Tanah dapatmengajukan permohonan perpanjangan PenetapanLokasi kepada Menteri.
Pasal 47
(1) Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasipembangunan untuk Kepentingan Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidakmencukupi, dilaksanakan proses uiang terhadap sisatanah yang belum selesai pengadaannya.
(2) Proses...
SK No 089650 A
PRES lDENREPUBLIK INDONESIA
-37 -
(2) Proses ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dimulai dari tahap perencanaan.
Paragraf 6
Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan
Pasal 48
(1) Gubernur bersama Instansi yang Memerlukan Tanahmengumumkan Penetapan Lokasi pembangunanuntuk Kepentingan Umum.
(2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomordan tanggal keputusan penetapan Lokasi, peta lokasipembangunan, maksud dan tujuan pembangunan,letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraanjangka waktu pelaksanaan pengadaan Tanah danperkiraan jangka waktu pembangunan.
Pasal 49
(1) Pengumuman Penetapan Lokasisebagaimana dimaksud dalam pasaldilakukan dengan cara:
pembangunan48 ayat (1),
pembangunan(1) huruf a
(2)
a. ditempatkan di kantor kelurahan/desa ataunama lain, kantor kecamatan, danf atau kantorbupati/wali kota dan di lokasi pembangunan;dan
b diumumkan melalui mediamedia elektronik.
cetak dan/atau
Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakanpaling lama 2 (dua) Hari sejak dikeluarkan penetapanLokasi pembangunan.
(3) Pengumuman Penetapan Lokasisebagaimana dimaksud pada ayatdilakukan selama 10 (seputuh) Hari.
SK No 089651 A
(4) Pengumuman
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-38-
(4) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunanmelalui media cetak sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui surat kabarharian lokal dan/atau nasional paling sedikit 1 (satu)Hari penerbitan.
(5) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunanmelalui media elektronik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui situs(utebsite) pemerintah provinsi, pemerintahkabupaten I kota dan/atau Instansi yang MemerlukanTanah.
Paragraf 7
Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah
Pasal 5O
(1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenanganpelaksanaan persiapan pengadaan Tanah bagipembangunan untuk Kepentingan Umum kepadabupati/wali kota berdasarkan pertimbangan efisiensi,efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia,dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen perencanaanPengadaan Tanah.
(2) Dalam hal gubernur mendelegasikan kewenangankepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud padaayat (1), bupatilwali kota membentuk Tim persiapandalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejakditerimanya pendelegasian.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan persiapanPengadaan Tanah bagi pembangunan untukKepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 sampai dengan pasal 49 berlaku secaramutatis mutandis terhadap pelaksanaan persi4panPengadaan Tanah bagi pembangunan untukKepentingan Umum oleh bupati/wali kota.
(4) Dalam...
SK No 089652 A
PRE S IDENSIEPUBLIK INDONES]A
-39-
(4) Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunan tidakditetapkan oleh bupati/wali kota dalam jangka waktupaling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal permohonan,bagi Pengadaan Tanah untuk tujuan pembangunanProyek Strategis Nasional, mendesak dan/atau lokasipembangunan yang tidak dapat dipindahkan, Instansiyang Memerlukan Tanah mengajukan permohonanPenetapan Lokasi kepada gubernur.
(5) Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunansebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditetapkanoleh gubernur dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) Hari sejak tanggal permohonan, Instansi yangMemerlukan Tanah mengajukan permohonan kepadaMenteri untuk diterbitkan Penetapan Lokasi.
(6) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Menteridalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitungsejak diterimanya pengajuan permohonan dariInstansi yang Memerlukan Tanah.
Pasal 51
(1) Dalam hal pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanahdilakukan oleh bupati/wali kota berdasarkanpendelegasian sebagaimana dimaksud dalam pasal50, permohonan perpanjangan waktu penetapanLokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 46 ayat (4) diajukan oleh Instansi yangMemerlukan Tanah kepada bupati/wali kota ataspertimbangan kepala Kantor Pertanahan.
(2) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Instansi yangMemerlukan Tanah kepada bupati lwali kota dalamwaktu paling lama 6 (enam) bulan sebelumberakhirnya jangka waktu penetapan Lokasipembangunan.
(3) Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupatilwalikota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejakditerimanya permohonan.
SK No 089653 A
Pasal 52 . .
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-40-
Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan persiapanPengadaan Tanah diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Paragraf 1
Umum
Pasal 53
(1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan olehMenteri.
(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kepalaKantor Wilayah selaku ketua pelaksana PengadaanTanah.
(3) Dalam rangka melaksanakan Pengadaan Tanah,kepala Kantor Wilayah membentuk pelaksanaPengadaan Tanah.
(4) Susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) berunsurkanpaling sedikit:
a. pejabat yang membidangi urusan pengadaanTanah di lingkungan Kantor Wilayah;
b. kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasiPengadaan Tanah;
c. pejabat perangkat daerah provinsi yangmembidangi urusan pertanahan;
d. camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;dan
e. lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasiPengadaan Tanah.
(5) Penetapan...
SK No 089654A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-41 -
(5) Penetapan pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam waktupaling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanyapermohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Pasal 54
Kepala Kantor Wilayah dapat menugaskan kepala KantorPertanahan sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah,dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisigeografis, dan sumber daya manusia, dalam waktu palinglama 2 (dua) Hari sejak diterimanya pengajuanpelaksanaan Pengadaan Tanah.
Pasal 55
(1) Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan ditugaskansebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, kepalaKantor Pertanahan membentuk pelaksana PengadaanTanah.
(2) Susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurangberunsurkan:
a. pejabat yang membidangi urusan PengadaanTanah di lingkungan Kantor Pertanahan;
b. pejabat pada Kantor Pertanahan setempat padalokasi Pengadaan Tanah;
c. pejabat perangkat daerah kabupaten/kota yangmembidangi urusan pertanahan;
d. camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;dan
e. lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasiPengadaan Tanah.
(3) Pembentukan...
SK No 089655 A
PRES IDENPEPUBLIK INDONESIA
-42-
(3) Pembentukan pelaksana Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejakditerimanya penugasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 54.
Paragraf 2
Penyiapan Pelaksanaan
Pasal 56
(1) Berdasarkan Penetapan Lokasi pembangunan untukKepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 44, Instansi yang Memerlukan Tanahmengajukan permohonan pelaksanaan PengadaanTanah kepada kepala Kantor Wilayah.
(2) Pengajuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilengkapi dengan:
a. keputusan Penetapan Lokasi;
b. dokumen perencanaan Pengadaan Tanah;
c. data awal Pihak yang Berhak dan ObjekPengadaan Tanah;
d. data awal masyarakat yang terkena dampak;
e. berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 ayat (6); dan
f. surat pernyataan pemasangan tanda batasbidang tanah.
(3) Instansi yang Memerlukan Tanah menyampaikanpenjelasan tentang permohonan pelaksanaanPengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) di hadapan kepala Kantor Wilayah.
(4) Dalam hal permohonan pelaksanaan PengadaanTanah sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dinyatakan lengkap, kepala Kantor Wilayah membuatberita acara penerimaan permohonan pelaksanaanPengadaan Tanah.
(5) Dalam...
SK No 089656 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-43-
(5) Dalam hal permohonan pelaksanaan pengadaanTanah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4),kepala Kantor Wilayah membentuk pelaksanaPengadaan Tanah paling lama 5 (lima) Hari.
(6) Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (5) menyiapkan pelaksanaan pengadaan
Tanah.
Pasal 57
(1) Dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaanPengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 56 ayat (6), pelaksana pengadaan Tanahmelakukan kegiatan, paling sedikit:
a. membuat agenda rapat pelaksanaan;
b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
c. menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yangdiperlukan dan pembagian tugas;
d. memperkirakan kendala-kendaia teknis yangmungkin terjadi dalam pelaksanaan;
e. merumuskan strategi dan solusi terhadaphambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
f. menyiapkanlangkahkoordinasipelaksanaan;
g. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
h. mengajukan kebutuhan biaya operasional danbiaya pendukung Pengadaan Tanah;
i. menetapkan Penilai; danj. membuat dokumen hasil rapat.
(2) Penyiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dituangkan dalam rencana kerja yangmemuat paling kurang:
a. rencana pendanaan pelaksanaan;
b. rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan;
c. rencana kebutuhan tenaga pelaksana;
d. rencana. . .
SK No 089657 A
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-44-
rencana kebutuhan bahan dan peralatanpelaksana;
inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktorpenghambat dalam pelaksanaan; dan
sistem monitoring pelaksanaan.
Pasal 58
(1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ketua pelaksanaPengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yangmembidangi inventarisasi dan identifikasi ObjekPengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima)Hari sejak dibentuknya pelaksana pengadaan Tanah.
(2) Satuan Tugas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:a. Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan
data fisik Objek Pengadaan Tanah;
b. Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulandata y'uridis Objek Pengadaan Tanah.
(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat dibentuk 1 (satu) Satuan Tugas atau lebihdengan mempertimbangkan kebutuhan dalampelaksanaan Pengadaan Tanah.
(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)bertanggung jawab kepada ketua pelaksanaPengadaan Tanah.
Paragraf 3
Inventarisasi dan Identifikasi
Pasal 59
Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat(2) melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan Tanahyang meliputi kegiatan:
a. penJrusunan rencana jadwal kegiatan;
b.penyiapan...
d
e
f
SK No 089658 A
b
C.
d
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-45-
penyiapan bahan;
penyiapan peralatan teknis;
koordinasi dengan perangkat kecamatan danlurah/kepala desa atau nama lain;
penyiapan peta kerja;
pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak melaluilurah/kepala desa atau nama lain; dan
pemberitahuan rencana dan jadwal pelaksanaanpengumpulan data Pihak yang Berhak, pengelolaBarang dan/atau Pengguna Barang, dan/ataumasyarakat yang terkena dampak atas ObjekPengadaan Tanah.
Pasal 60
(1) Satuan Tugas A sebagaimana dimaksud dalam pasal58 ayat (2) huruf a melaksanakan pengukuran danpemetaan meliputi:
a. pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi;dan
b. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang.
(2) Pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan mengenaipengukuran dan pendaftaran tanah.
(3) Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran danpemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam peta bidang tanah danditandatangani oleh ketua Satuan Tugas.
(41 Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(3) digunakan dalam proses penentuan nilai GantiKerugian dan pendaftaran hak.
(5) Pengukuran dan pemetaan Objek pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmelibatkan penyurvei berlisensi.
e
f.
ob
SK No 089659 A
Pasal 61 ...
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-46-
Pasal 61
(1) Satuan Tugas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal58 ayat (2) huruf b melaksanakan pengumpulan dataPihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanahpaling kurang:
a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
b. nomor induk kependudukan atau identitas dirilainnya Pihak yang Berhak;
c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah,bangunan, tanaman, dan/atau benda yangberkaitan dengan tanah;
d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasibidang;
e. status tanah dan dokumennya;
f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
g. pemilikan danf atau penguasaan tanah,bangunan, danf atau benda lain yang berkaitandengan tanah;
h. pembebanan Hak Atas Tanah; dan
i. Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah.
(2) Hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yangBerhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk daftarnominatif yang ditandatangani oleh ketua SatuanTugas.
(3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayal (2)digunakan dalam proses penentuan nilai GantiKerugian.
(41 Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan ObjekPengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat melibatkan pen)rurvei berlisensi.
SK No 089660 A
Pasal 62 . .
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-47 -
Pasal 62
(1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) Hari.
(2) Dalam hal tertentu Satuan Tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58 dapat melakukan tugaslebih dari 30 (tiga puluh) Hari.
(3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan keadaan dimana:
a. terdapat permasalahan kondisi fisik meliputi:
1. belum terpasangnya tanda batas bidangtanah;
2. kondisi topografi di lapangan perlupenanganan khusus; dan/ atau
3. Objek Pengadaan Tanah lintasdesa/ kelurahan / kecamatan ;
b. terbatasnya sumber daya manusia;
c. belum tersedianya anggaran dari Instansi yangMemerlukan Tanah;
d. masih terdapat penolakan dari Pihak yangBerhak.
Pasal 63
Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 6l ayat (2) diserahkanoleh ketua Satuan Tugas kepada ketua pelaksanaPengadaan Tanah dengan berita acara hasil inventarisasidan identifikasi.
Pasal 64
SK No 089661 A
PRES IOENREPUBLIK INDONESIA
-48-
Pasal 64
(1) Peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 6l ayat(2) diumumkan di kantor kelurahan/desa atau namalain, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunandalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat dilaksanakan secara bertahap, parsial ataukeseluruhan.
Pasal 65
(1) Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasilinventarisasi dan identilikasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 63, Pihak yang Berhak dapatmengajukan keberatan kepada ketua pelaksanaPengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) Hari terhitung sejak hasil inventarisasi danidentifikasi diumumkan.
(21 Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi danidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterima, ketua pelaksana Pengadaan Tanahmelakukan verifikasi dan perbaikan peta bidangtanah dan/atau daftar nominatif.
(3) Verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 14(empat belas) Hari sejak diterimanya pengajuankeberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi.
(4) Dalam hal terjadi perbedaan antara hasilinventarisasi dan identifikasi dengan hasil verihkasi,dilakukan perbaikan dalam bentuk berita acaraperbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi.
(5) Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi danidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditolak, ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuatberita acara penolakan.
SK No 089662 A
Pasal 66
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-49-
Pasal 66
Hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal64 ayat (1) atau verifikasi dan perbaikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 65 ayat (41 menjadi dasarpenentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian GantiKerugian.
Paragraf 4
Penetapan Penilai
Pasal 67
(1) Jasa Penilai diadakan oleh Instansi yang MemerlukanTanah dan ditetapkan oleh ketua pelaksanaPengadaan Tanah.
(2) Dalam hal tidak terdapat jasa Penilai danlatau dalamrangka efisiensi biaya untuk Pengadaan Tanah skalakecil, Instansi yang Memerlukan Tanah dapatmenunjuk Penilai Publik atau pejabat yang ditunjukoleh Menteri.
(3) Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan Penilai Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang pengadaanbarangl jasa Pemerintah.
Pasal 68
(1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya GantiKerugian bidang per bidang tanah, meliputi:
a. tanah;
b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
c. bangunan;
d. tanaman;
e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atauf. kerugian lain yang dapat dinilai.
(2) Penilai. . .
SK No 089663 A
PRES lDENREPUBLIK INDONESIA
-50-
(2) Penilai atau Penilai Publik melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelahmenerima salinan dokumen perencanaan, daftarnominatif dan peta bidang tanah, dari ketuapelaksana Pengadaan Tanah yang dituangkan dalamberita acara.
(3) Penilai atau Penilai Publik menyelesaikan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30(tiga puluh) Hari sejak berita acara sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditandatangani.
(4) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) Penilai dapat meminta informasi dan/ataudata yang mendukung penilaian besarnya GantiKerugian bidang per bidang tanah kepada instansiterkait.
Pasal 69
(1) Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai atau PenilaiPublik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68,merupakan nilai pada saat pengumuman PenetapanLokasi pembangunan untuk Kepentingan Umumdengan mempertimbangkan masa tunggu pada saatpembayaran Ganti Kerugian.
(2) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidangper bidang tanah.
(3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasilpenilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bersifat final dan mengikat.
(4) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasilpenilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud padaayat (2), oleh Penilai disampaikan kepada ketuapelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acarapenyerahan hasil penilaian.
(5) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dijadikan dasar musyawarah untukmenetapkan bentuk Ganti Kerugian.
SK No 089664 A
Pasal70...
PRESIDENPEPUBLIK INDONESIA
-51 -
Pasal 70
(1) Dalam hal terdapat bidang tanah sisa yang terkenaPengadaan Tanah, yang tidak lagi dapat difungsikansesuai dengan peruntukan dan penggunaannya,Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian atasbidang tanahnya.
(2) Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebihdari 100 m2 (seratus meter persegi) dan tidak dapatdifungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan Ganti Kerugian.
(3) Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya lebih dari100 m2 (seratus meter persegi) dapat diberikan GantiKerugian setelah mendapat kajian dari pelaksanaPengadaan Tanah bersama Instansi yang MemerlukanTanah dan tim teknis terkait.
(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dituangkan dalam bentuk berita acara hasil kajiantanah sisa.
Paragraf 5
Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
Pasal 71
(1) Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakanmusyawarah didampingi Penilai atau Penilai Publikdan Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihakyang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)Hari sejak hasil penilaian dari Penilai diterima olehketua pelaksana Pengadaan Tanah.
(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentukGanti Kerugian berdasarkan hasil penilaian GantiKerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat( 1).
(3) Dalam...
SK No 089665 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-52-
(3) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud padaayat (1), pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikanbesarnya Ganti Kerugian hasil penilaian Penilaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
(41 Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa kelompokdengan mempertimbangkan jumlah Pihak yangBerhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarahpenetapan bentuk Ganti Kerugian.
Pasal T2
(1) Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yangBerhak dalam musyawarah penetapan bentuk GantiKerugian sesuai dengan tempat dan waktu yangditentukan.
(21 Dalam hal Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berhalangan karena hukum makaundangan disampaikan kepada pengampu atau wali.
(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari sebelum tanggalpelaksanaan musyawarah penetapan bentuk GantiKerugian.
(4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dipimpin oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah ataupejabat yang ditunjuk.
Pasal 73
(1) Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadirdalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalamPasal 71, Pihak yang Berhak dapat memberikankuasa kepada:
a. seorang dalam hubungan darah ke atas, kebawah atau ke samping sampai derajat keduaatau suami/istri bagi Pihak yang Berhakberstatus perorangan;
b. seorang. . .
SK No 089666 A
PRES IDEN
"EPUBLIK INDONESIA
-53-
b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuananggaran dasar bagi Pihak yang Berhakberstatus badan hukum; atau
c. Pihak yang Berhak lainnya.
(21 Pihak yang Berhak atas 1 (satu) atau beberapa bidangtanah yang dimilikinya yang terletak dalam 1 (satu)lokasi Pengadaan Tanah hanya dapat memberikankuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa.
(3) Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang 3 (tiga)kali secara patut, tidak hadir dan tidak memberikankuasa, dianggap menyetujui bentuk Ganti Kerugianyang ditetapkan oleh pelaksana Pengadaan Tanah.
Pasal74
(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasarpemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhakyang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
(2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), memuat:
a. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya,yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yangdisepakati;
b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya,yang tidak setuju; dan
c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidakmemberikan kuasa.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pelaksana Pengadaan Tanah danPihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya.
Pasal 75
SK No 089667 A
PRES IDEN
'?FPUBLIK INDONESIA
-54-
Pasal 75
(1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentukdan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yangBerhak dapat mengajukan keberatan kepadaPengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama14 (empat belas) Hari setelah ditandatangani beritaacara hasil musyawarah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 74 ayat (31.
(2) Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/ataubesarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) Hari sejak diterimanya pengajuankeberatan.
(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan PengadilanNegeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamwaktu paling lama 14 (empat belas) Hari dapatmengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
(4) Mahkamah Agung wajib memberikan keputusandalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejakpermohonan kasasi diterima.
Paragraf 6
Pemberian Ganti Kerugian
Pasal 76
(1) Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
a. uang;
b. tanah pengganti;
c. permukiman kembali;
d. kepemilikan saham; atau
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belahpihak.
(2) Bentuk...
SK No 089668 A
PRES IDENQEPUBLIK INDONESIA
-55-
(2) Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud padaayat (1), baik berdiri sendiri maupun gabungan daribeberapa bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuaidengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya samadengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai.
Pasal 77
(1) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalamPasal 71 pelaksana Pengadaan Tanah mengutamakanpemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang.
(2) Pelaksana Pengadaan Tanah membuat penetapanmengenai bentuk Ganti Kerugian berdasarkan beritaacara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 74 ayat (2).
Pasal 78
(1) Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, diberikandalam bentuk mata uang Rupiah.
(2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehInstansi yang Memerlukan Tanah berdasarkanvalidasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah ataupejabat yang ditunjuk.
(3) Validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah ataupejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5(lima) Hari sejak berita acara kesepakatan bentukGanti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal77 ayat (2).
(4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan PelepasanHak oleh Pihak yang Berhak.
(5) Pemberian...
SK No 089669 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-56-
(5) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling larna 17(tujuh belas) Hari sejak penyampaian hasil validasioleh pelaksana Pengadaan Tanah.
(6) Dalam hal tertentu Pemberian Ganti Kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukanlebih dari 17 (tujuh belas) Hari.
(71 Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6)merupakan keadaan dimana:
a. anggaran yang tersedia tidak mencukupi;
b. Pihak yang Berhak tidak hadir saat jadwalpembayaran Ganti Kerugian; atau
c. terdapat persoalan keamanan, ekonomi, politik,sosial, budaya dan/atau persoalan teknislainnya.
Pasal 79
(1) Ganti Kerugian dalam bentuk tanah penggantisebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) hurufb dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanahberdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksanaPengadaan Tanah.
(2) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan untuk dan atas nama Pihak yangBerhak.
(3) Penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui jual beli atau caralain yang disepakati sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal peruntukan tanah pengganti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan termasuk dalam jenisKepentingan Umum, penyediaannya dapat dilakukanmelalui tahapan Pengadaan Tanah bagipembangunan untuk Kepentingan Umum.
(5) Pemberian...
SK No 089670A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-57-
(5) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan PelepasanHak oleh Pihak yang Berhak tanpa menunggutersedianya tanah pengganti.
(6) Selama proses penyediaan tanah penggantisebagaimana dimaksud pada ayat (5), danapenyediaan tanah pengganti, dititipkan pada bankoleh dan atas nama Instansi yang MemerlukanTanah.
(7) Pelaksanaan penyediaan tanah penggantisebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukanpaling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan bentukGanti Kerugian oleh pelaksana Pengadaan Tanah.
Pasal 80
(1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk permukimankembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat(1) huruf c dilaksanakan oleh Instansi yangMemerlukan Tanah berdasarkan permintaan tertulisdari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
(2) Penyediaan tanah untuk permukiman kembalisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal permukiman kembali sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang kegiatannya termasukdalam jenis Kepentingan Umum, penyediaantanahnya dapat dilakukan melalui tahapanPengadaan Tanah bagi pembangunan untukKepentingan Umum.
(4) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan untuk dan atas nama Pihak yaflgBerhak.
(5) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan PelepasanHak oleh Pihak yang Berhak tanpa menungguselesainya pembangunan permukiman kembali.
(6) Selama .
SK No 089671 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-58-
(6) Selama proses penyediaan permukiman kembalisebagaimana dimaksud pada ayat (4), danapenyediaan permukiman kembali dititipkan padabank oleh dan atas nama Instansi yang MemerlukanTanah.
(71 Pelaksanaan penyediaan permukiman kembali,sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukanpaling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentukGanti Kerugian oleh pelaksana Pengadaan Tanah.
Pasal 81
Dalam hal bentuk Ganti Kerugian berupa tanah penggantisebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf batau permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 ayat (1) huruf c, musyawarah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7l juga menetapkan rencana lokasitanah pengganti atau permukiman kembali.
Pasal 82
(1) Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan sahamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) hurufd diberikan oleh badan usaha milik negara yangberbentuk perusahaan terbuka atau Badan Usahayang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian darilembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahnonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintahkabupatenfkota, badan hukum milik negarafbadanusaha milik negara yang mendapat penugasankhusus Pemerintah Pusat dalam rangka penyediaaninfrastruktur untuk Kepentingan Umum.
(2) Kepemilikan...
SK No 089672A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-59-
(2) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antaraPihak yang Berhak dengan badan usaha milik negaraatau Badan Usaha yang mendapatkan kuasaberdasarkan perjanjian dari lembaga negara,kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenfkota,badan hukum milik negaralbadan usaha miliknegara yang mendapat penugasan khususPemerintah Pusat dalam rangka penyediaaninfrastruktur untuk Kepentingan Umum.
(3) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan PelepasanHak oleh Pihak yang Berhak.
(4) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikansaham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 83
(1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain yangdisetujui oleh kedua belah pihak dapat berupagabungan 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) hurufa sampai dengan huruf d.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian GantiKerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77sampai dengan Pasal 82 berlaku secara mutatismutandis terhadap pelaksanaan Ganti Kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 84
(1) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yangdimiliki/dikuasai Pemerintah Pusat/PemerintahDaerah/badan usaha milik negaraf badan usaha milikdaerah/badan usaha milik desa tidak diberikan GantiKerugian, kecuali:
a.Objek...
SK No 089673 A
PRES lDENREPUBLIK INDONESIA
-60-
a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakansesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan;
b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasaioleh badan usaha milik negarafbadan usahamilik daerah/badan usaha milik desa;
c. Objek Pengadaan Tanah kas desa; dan/ataud. Objek Pengadaan Tanah dalam Pengadaan Tanah
bagi pembangunan untuk Kepentingan Umumyang dilaksanakan oleh Badan Usaha.
(2) Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Objek PengadaanTanah yang dimiliki/dikuasai Bank Tanahdiselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan.
(3) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapatdiberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76 ayat (l).
(41 Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapatdiberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76 ayat (l).
(5) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud padaayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan atas hasilpenilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 68.
(6) Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanahberupa harta benda wakaf ditentukan sama dengannilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakafyang diganti.
Pasal 85
(1) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 dibuat dalamberita acara pemberian Ganti Kerugian.
(2) Berita...
SK No 089674 A
PRES lDENREPUtiLTK INDONES]A
-61 -
(21 Berita acara pemberian Ganti Kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilampiri:
a. daftar Pihak yang Berhak penerima GantiKerugian;
b. daftar bentuk dan besarnya Ganti Kerugian yangtelah diberikan;
c. daftar dan bukti pembayaranf kwitansi; dan
d. berita acara Pelepasan Hak Objek PengadaanTanah.
Paragraf 7
Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus
Pasal 86
(1) Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan ObjekPengadaan Tanah kepada Instansi yang MemerlukanTanah melalui pelaksana Pengadaan Tanah.
(2) Pengalihan Objek Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannyalokasi pembangunan untuk Kepentingan Umumsampai ditetapkannya nilai Ganti Kerugian. olehPenilai.
(3) Dalam hal Pihak yang Berhak membutuhkan GantiKerugian dalam keadaan khusus, pelaksanaPengadaan Tanah memprioritaskan pemberian GantiKerugian.
Pasal 87
(1) Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal86 ayat (3), diberikan paling banyak 25o/o (dua puluhlima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yangdidasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan,Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugiandari Penilai.
(2) Pemberian. . .
SK No 089675 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-62-
(2) Pemberian sisa Ganti Kerugian terhadap GantiKerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diberikan setelah ditetapkannya hasil penilaian dariPenilai atau nilai yang sudah ditetapkan oleh putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(3) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilakukanbersamaan dengan diberikannya pemberian sisaGanti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (21.
Pasal 88
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Ganti Kerugiandalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalamPasal 86 ayat (3) dan Pasal 87 diatur dalam PeraturanMenteri.
Paragraf 8
Penitipan Ganti Kerugian
Pasal 89
(1) Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukanpermohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketuaPengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunanuntuk Kepentingan Umum.
(2) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diserahkan kepada Pengadilan Negeripada wilayah lokasi pembangunan untukKepentingan Umum setelah dilakukan penetapanpersetujuan penitipan oleh Pengadilan Negeri.
(3) Permohonan penitipan Ganti Kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. Pihak yang Berhak menolak bentuk danf ataubesarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasilmusyawarah dan tidak mengajukan keberatan kePengadilan Negeri;
b. Pihak yang Berhak menolak besarnya GantiKerugian berdasarkan putusan PengadilanNegeri/Mahkamah Agung yang telahberkekuatan hukum tetap;
c.Pihak...
SK No 089676 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-63-
c. Pihak yang Berhak tidak diketahui dan/atauPihak yang Berhak tidak diketahuikeberadaannya;
d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikanGanti Kerugian:
1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. diletakkan sita oleh pejabat yangberwenang; atau
4. menjadi jaminan di bank.
(4) Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negerisebagaimana dimaksud pada ayat (21 berupa uangdalam mata uang Rupiah.
(5) Pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acarapenitipan Ganti Kerugian.
(6) Pengadilan Negeri paling lama dalam jangka waktu 14(empat belas) Hari wajib menerima penitipan GantiKerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Pasal 90
Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/ataubesarnya Ganti Kerugian dan tidak mengajukan keberatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a,Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yang Berhakdengan surat pengantar dari ketua pelaksana PengadaanTanah.
Pasal 9 1
Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/ataubesarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan PengadilanNegeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukumtetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3)huruf b, Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yangBerhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksanaPengadaan Tanah.
SK No 089677 A
Pasal92...
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-64-
Pasal 92
(1) Dalam hal Pihak yang Berhak menerima GantiKerugian tidak diketahui keberadaannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) hurufc) pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikanpemberitahuan mengenai ketidakberadaaan Pihakyang Berhak secara tertulis kepada camat danlurah/kepala desa atau nama lainnya.
(21 Dalam hal Pihak yang Berhak telah diketahuikeberadaannya, Pihak yang Berhak mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri tempatpenitipan Ganti Kerugian dengan surat pengantardari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
Pasal 93
Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi objekperkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal89 ayat (3) huruf d angka 1, Ganti Kerugian diambil olehPihak yang Berhak setelah putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian(dading).
Pasal 94
Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masihdipersengketakan kepemilikannya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 2, pengambilanGanti Kerugian dilakukan setelah adanya putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauberita acara perdamaian (dading).
Pasal 95
Dalam hal Objek Pengadaan Tanah diletakkan sita olehpejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalamPasal 89 ayat (3) huruf d angka 3, Ganti Kerugian diambiloleh Pihak yang Berhak setelah adanya pengangkatan sita.
SK No 089678 A
Pasal 96
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-65-
Pasal 96
Dalam hal Objek Pengadaan Tanah menjadi jaminan dibank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3)huruf d angka 4, Ganti Kerugian dapat diambil diPengadilan Negeri setelah adanya surat pengantar dariketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan persetujuandari pihak bank.
Pasal 97
Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di PengadilanNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1),Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaanatau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketuapelaksana Pengadaan Tanah.
Pasal 98
Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan diPengadilan Negeri dan Pihak yar,g Berhak masihmenguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yangMemerlukan Tanah mengajukan permohonanpengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri diwilayah lokasi Pengadaan Tanah.
Pasal 99
Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagimenjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah,Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dapatdiambil oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantardari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KantorPertanahan setempat.
SK No 089679 A
Paragraf9. . .
PRES IOENREPUBLIK INDONESIA
-66-
Paragraf 9
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
Pasal 100
(1) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakanoleh Pihak yang Berhak kepada Negara di hadapanKepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabatyang ditunjuk oleh ketua pelaksana PengadaanTanah.
(2) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acaraPelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.
Pasal 101
Dalam pelaksanaan Pelepasan Hak Objek PengadaanTanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, pelaksanaPengadaan Tanah:
a. menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan Hak Atas Tanah atau penyerahan tanah,dan/atau bangunan, dan/atau tanaman, danf ataubenda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
b. menarik bukti penguasaan atau kepemilikan ObjekPengadaan Tanah dari Pihak yang Berhak;
c. memberikan tanda terima pelepasan; dan
d. membubuhi tanggal, paraf, dan cap pada sertipikatdan buku tanah bukti kepemilikan yang sudahdilepaskan kepada Negara, yang dilakukan secaramanual atau elektronik.
Pasal 102
(1) Dalam pelaksanaan Pelepasan Hakdimaksud dalam Pasal 100 ayat (1),Berhak atau kuasanya wajib:
sebagaimanaPihak yang
SK No 089680 A
a. menandatangani
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-67-
a. menandatangani surat pernyataan pelepasan/penyerahan Hak Atas Tanah atau penyerahantanah, dan/atau bangunan, danf atau tanamandan/atau benda-benda lain yang berkaitandengan tanah;
b. menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak Pihak yang Berhak terhadapkebenaran dan keabsahan bukti penguasaanatau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah;
c. menandatangani berita acara Pelepasan Hak;
d. menyerahkan salinan/fotokopi identitas diri atauidentitas kuasanya.
(21 Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diberikan kepada:
a. seorang dalam hubungan darah ke atas, kebawah atau ke samping sampai derajat keduaatau suami/istri bagi Pihak yang Berhakberstatus perorangan;
b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuananggaran dasar bagi Pihak yang Berhakberstatus badan hukum; atau
c. ahli waris dalam hal Pihak yang Berhakmeninggal dunia ' sebelum pelaksanaanpemberian Ganti Kerugian.
(3) Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan karenahukum maka pelaksanaan Pelepasan Haksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehpengampu atau waii.
Pasal 103
Dalam hal pelepasan Objek Pengadaan Tanah merupakanmilik atau dikuasai instansi, ketua pelaksana PengadaanTanah membuat berita acara Pelepasan Hak ObjekPengadaan Tanah.
SK No 089681 A
Paragraf 10
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-68-
Paragraf 10
Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak dengan objekPengadaan Tanah
Pasal 104
(1) Objek Pengadaan Tanah yang telah diberikan GantiKerugian atau Ganti Kerugian telah dititipkan diPengadilan Negeri atau yang telah dilaksanakanPelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah, hubunganhukum antara Pihak yang Berhak dan tanahnyahapus demi hukum.
(21 Kepala Kantor Pertanahan karena jabatannya,melakukan pencatatan hapusnya hak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pada buku tanah dan daftarumum pendaftaran tanah lainnya, dan selanjutnyamemberitahukan kepada para pihak terkait.
(3) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) belum terdaftar, ketuapelaksana Pengadaan Tanah menyampaikanpemberitahuan tentang hapusnya hak dandisampaikan kepada lurah/kepala desa atau namalain, camat dan pejabat yang berwenang yangmengeluarkan surat untuk selanjutnya dicatat dandicoret dalam buku administrasi kantorkelurahan/desa atau nama lain atau kecamatan.
Pasal 105
(1) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadiobjek perkara di pengadilan dan Ganti Kerugian telahdititipkan di Pengadilan Negeri, ketua pelaksanaPengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuankepada ketua pengadilan dan pihak-pihak yangberperkara tentang hapusnya hak dan putusnyahubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengantanahnya.
(2) Alat...
SK No 089682 A
PRES lDENREPUBLIK INDONESIA
-69-
(21 Alat bukti penguasaan/kepemilikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sebagaipembuktian di Pengadilan Negeri sampai memperolehputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap.
Pasal 106
(1) Pihak yang Berhak mengambil Ganti Kerugian yangdititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) merupakan pihakyang dimenangkan berdasarkan putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat beritaacara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yangsedang menjadi objek perkara di pengadilan.
Pasal 107
(1) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masihdipersengketakan kepemilikannya dan Ganti Kerugiandititipkan di Pengadilan Negeri, ketua pelaksanaPengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuanhapusnya hak dan putusnya hubungan hukumkepada pihak-pihak yang bersengketa.
(21 Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ketua pelaksana PengadaanTanah membuat berita acara Pelepasan Hak ObjekPengadaan Tanah yang masih dipersengketakan.
Pasal 108
(1) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah diletakkan sitaoleh pejabat yang berwenang dan Ganti Kerugiantelah dititipkan di Pengadilan Negeri, ketua pelaksanaPengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuankepada pejabat yang meletakkan sita dan pemeganghak tentang hapusnya alat bukti pemilikan danputusnya hubungan hukum
(2) Dalam...
SK No 089683 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-70-
(2) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ketua pelaksana PengadaanTanah membuat berita acara Pelepasan Hak ObjekPengadaan Tanah yang diletakkan sita oleh pejabatyang berwenang.
Pasal 109
Dalam hal Objek Pengadaan Tanah menjadi jaminan dibank, ketua pelaksana Pengadaan Tanah:
a. membuat berita acara Pelepasan Hak ObjekPengadaan Tanah yang dijadikan jaminan di bank;
b. memberitahukan tentang hapusnya hak danputusnya hubungan hukum kepada pemegangjaminan hutang dan yang bersangkutan; atau
c. memberitahukan putusnya hubungan hukum kepadalurah/kepala desa atau nama lain atau camat untuktanah yang belum terdaftar.
Pasal 1 10
Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah disampaikankepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah paling lama 7(tujuh) Hari sejak ditandatangani berita acara PelepasanHak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 109 huruf a.
Pasal 1 1 1
Dalam hal Pihak yang Berhak tidak melepaskan Hak AtasTanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 maka:
a. Ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat beritaacara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah tanpatanda tangan Pihak yang Berhak;
b. Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan berita acarasebagaimana dimaksud pada huruf a mengumumkanhapusnya hak dimaksud;
c.Kepala...
SK No 089684 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-7t-
C
d
Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan pengumumansebagaimana dimaksud pada huruf b mencatathapusnya Hak Atas Tanah pada buku tanah, dandaftar umum pendaftaran tanah lainnya;
dalam hal tanah belum terdaftar, ketua pelaksanaPengadaan Tanah berdasarkan pengumumansebagaimana dimaksud pada huruf b, menyampaikansecara tertulis kepada lurah/kepala desa atau namalain untuk mencatat hapusnya hak pada buku-bukuadministrasi kantor kelurahan/desa atau nama lainyang bersangkutan.
Paragraf 1 1
Pendokumentasian Data Administrasi Pengadaan Tanah
Pasal 1 12
(1) Pelaksana Pengadaan Tanah melakukanpengumpulan, pengelompokan, pengolahan, danpenyimpanan data Pengadaan Tanah.
(21 Data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) disimpan, didokumentasikan dan diarsipkanoleh kepala Kantor Pertanahan setempat.
(3) Data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat disimpan dalam bentuk data elektronik.
Pasal 1 13
(1) Data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalamPasal 112 dibuat salinan.
(2) Data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diserahkan kepada Instansi yang MemerlukanTanah, dan menjadi dokumen di Kantor Wilayah atauKantor Pertanahan setempat.
(3) Dalam...
SK No 089685 A
PRES !DENREPUBLIK INDONESIA
-72-
(3) Dalam hal data Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal ll2 ayat (3) telah disimpandalam bentuk data elektronik, data diserahkankepada Instansi yang Memerlukan Tanah denganberita acara.
Pasal 1 14
Bentuk, cara penyimpanan, penyajian, dan penghapusandata Pengadaan Tanah dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Paragraf 1
Berita Acara Penyerahan
Pasal I 15
(1) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkanhasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yangMemerlukan Tanah disertai data Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, dalamjangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejakPelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.
(2) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa bidang tanah dandokumen Pengadaan Tanah denganpenandatanganan berita acara penyerahan hasilPengadaan Tanah.
(3) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secarabertahap dengan berita acara untuk selanjutnyadipergunakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanahuntuk pensertipikatan.
(4) Tugas. . .
SK No 089686 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-73-
(4) Tugas dan tanggung jawab pelaksana PengadaanTanah berakhir dengan telah ditandatanganinyaberita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanahsecara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
(5) Pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)wajib dilakukan oleh Instansi yang MemerlukanTanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) Hari sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah.
Pasal 1 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaandan penyerahan hasil Pengadaan Tanah diatur denganPeraturan Menteri.
Paragraf 2
Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 1 17
Instansi yang Memerlukan Tanah dapat mulaimelaksanakan pembangunan secara parsial maupunkeseluruhan setelah dilakukan penyerahan hasilPengadaan Tanah oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
Pasal 1 18
(1) Dalam hal keadaan mendesak akibat bencana alam,konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit,pembangunan untuk Kepentingan Umum dapatlangsung dilaksanakan setelah diterbitkan PenetapanLokasi oleh gubernur/bupati/waii kota sesuai dengankewenangannya.
(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/PemerintahDaerah.
(3) Instansi...
SK No 089687 A
PRESlDENREPUBLIK ]NDONESIA
-74-
(3) Instansi yang Memerlukan Tanah tetap dapatmelaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meskipun terdapat keberatan ataugugatan di pengadilan.
(4) Pemberian Ganti Kerugian kepada pihak yang Berhakdalam Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalamPeraturan Pemerintah ini.
Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 1 19
Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasiterhadap tahapan Pengadaan Tanah bagi pembangunanuntuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, secara fisik maupun berbasis teknologi informasi.
Bagian KetujuhSumber Dana Pengadaan Tanah
Pasal 120
Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untukKepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yangMemerlukan Tanah, dituangkan dalam dokumenpenganggaran sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 121
Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumbersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaradan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasall22...
SK No 089688 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-75-
Pasal 122
(1) Pendanaan Pengadaan Tanah untuk KepentinganUmum dapat bersumber terlebih dahulu dari danaBadan Usaha selaku Instansi yang MemerlukanTanah yang mendapatkan kuasa berdasarkanperjanjian yang bertindak atas nama lembaga negara,kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,pemerintah provinsi, dan/atau pemerintahkabupaten/kota.
(2) Pendanaan Pengadaan Tanah oleh Badan Usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar kembalioleh lembaga negara, kementerian, lembagapemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi,dan/atau pemerintah kabupatenlkota melaluianggaran pendapatan dan belanja negara danf atauanggaran pendapatan dan belanja daerah setelahproses Pengadaan Tanah selesai.
(3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat berupa perhitungan pengembalian nilaiinvestasi.
Pasal 123
(1) Dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh badanhukum milik negaraf badan usaha milik negara, BankTanah yang mendapatkan penugasan khusus dariPemerintah Fusat atau badan usaha milik daerahyang mendapatkan penugasan khusus dariPemerintah Daerah, pendanaan bersumber dariinternal perusahaan dan/atau sumber lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
SK No 089689 A
Pasal 124
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-76-
Pasal 124
Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanahterdiri dari biaya Ganti Kerugian, biaya operasional, danbiaya pendukung untuk kegiatan:
a. perencanaan;
b. persiapan;
c. pelaksanaan;
d. penyerahan hasil;
e. administrasi dan pengelolaan;
f. beracara di pengadilan; dan
g. data, informasi elektronik danlatau dokumenelektronik Pengadaan Tanah.
Pasal 125
(1) Ketentuan mengenai biaya operasional dan biayapendukung yang bersumber dari anggaranpendapatan dan belanja negaraf daerah dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Biaya operasional dan biaya pendukung PengadaanTanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umumyang dilaksanakan oleh badan hukum milik negarafbadan usaha milik negara, Bank Tanah yangmendapatkan penugasan khusus dari PemerintahPusat atau badan usaha milik daerah yangmendapatkan penugasan khusus dari PemerintahDaerah, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud padaayat (1).
Bagian . .
SK No 089690 A
(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-77 -
Bagian Kedelapan
Pengadaan Tanah Skala Kecil
Pasal 126
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, PengadaanTanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidaklebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:a. secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan
Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan carajual beli, tukar menukar, atau cara lain yangdisepakati; atau
b. dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Penetapan Lokasi untuk tahapan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan olehbupati/wali kota.Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yangluasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus sesuai denganKesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilengkapi dengan dokumen perencanaanPengadaan Tanah dan rencana kerja Instansi yangMemerlukan Tanah.Dokumen perencanaan Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disusunberdasarkan muatan dan studi kelayakan minimalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yangMemerlukan Tanah menggunakan hasil penilaian jasaPenilai.
Pasal 127
Dalam hal lokasi Pengadaan Tanah telah ditetapkan makatidak diperlukan lagi persyaratan:
a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
b. pertimbanganteknispertanahan;c.diluar...
SK No 089691 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-78-
c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasanpertambangan;
d. di luar kawasan gambut/sepadan pantai; dane. analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
Bagian Kesembilan
Insentif Perpajakan
Pasal 128
(1) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atauInstansi yang memperoleh tanah dalam PengadaanTanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikaninsentif perpajakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2) Insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada Pihak yang Berhak apabiia:a. mendukung penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum;dan
b. tidak melakukan gugatan atas putusanPenetapan Lokasi dan atas putusan bentukdan/atau besarnya Ganti Kerugian.
BAB III
PENGADAAN TANAH UNTUK KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Pasal 129
(1) Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional,pelaksanaannya diprioritaskan dengan tahapanPengadaan Tanah bagi pembangunan untukKepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 sampai dengan Pasal 128.
(2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) belum dimuat dalam rencanatata ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangdiberikan dalam bentuk rekomendasi KesesuaianKegiatan Pemanfaatan Ruang oleh Menteri.
SK No 089692 A
(3) Tata...
Pasal 130
Dalam rangka kemudahan Proyek Strategis Nasional,fasilitasi penyelesaian Pengadaan Tanah bagipembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan olehPemerintah Pusat.
(3)
(1)
(2)
(3)
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-79-
Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan peruIndang-undangan di bidangpenataan ruang.
Pasal 131
Pemerintah Pusat d,anlatau Pemerintah Daerahbertanggung jawab dalam menyediakan lahan bagiProyek Strategis Nasional.
Dalam hal Pengadaan Tanah belum dapatdilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atauPemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannyaberdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteriayang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pengadaanlanah untuk Proyek Strategis Nasional dapatdilakukan oleh Badan Usaha'
Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21
merupakan badan usaha milik negara dan badanusaha milik daerah yang mendapatkan penugasankhusus dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerahdan Badan Usaha yang mendapatkan kuasaberdasarkan perjanjian dari lembaga negara,kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenfkota,tadan hukum milik negaraf badan usaha miliknegara yang mendapat penugasan khusus dariPemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangkapenyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum'
Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilakianakan dengan mempertimbangkan prinsipkemampuan keuangan negara dan kesinambungan{iskal.
SK No 089693 A
(41
(5) Dalam
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-80-
Dalam hal Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (2\ diiakukan oleh Badan Usaha,mekanisme Pengadaan Tanah diiaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai Pengadaan Tanah bagi pembangunanuntuk Kepentingan Umum.
(5)
BAB IV
SISTEM PENGADAAN TANAH SECARA ELEKTRONIK
(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
Pasal 132
Kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untukKepentingan Umum dilaksanakan secara elektronik'Dalam hal tidak dapat dilaksanakan secaraelektronik, kegiatan Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secaramanual.Hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi, dandokumen elektronik.Data, informasi, dan dokumen elektroniksebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alatbukti hukum yang sah dan perluasan dari alat buktiyang sah sesu.i d..rgrn hukum acara yang berlaku diIndonesia.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PengadaanTanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umumyang dilakukan secara elektronik diatur denganPeraturan Menteri.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 133
Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kotawajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibiiangnya dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagipembangunan untuk Kepentingan Umum dan ProyekStrategis Nasional.
Pasal 134. . .
SK No 089694 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-81 -
Pasal 134
Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihantidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, danf atauadanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukandiskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan terkait denganpenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunanuntuk Kepentingan Umum.
Pasal 135
Dalam hal terdapat laporan danlata:u pengaduan darimasyarakat kepada pimpinan kementertanf lembaga,Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, gubernur, atau bupati/wali kotamengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenangdalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunanuntuk Kepentingan Umum dan Proyek Strategis Nasional,penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan prosesadministrasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang administrasipemerintahan.
Pasal 136
Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadappelaksanaan pungutan atau pengenaan tarif Oo/o (nolpersen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunandalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untukKepentingan Umum dan Proyek Strategis Nasional.
Pasal 137
Dalam hal terdapat perubahan data pendukung di luarPenetapan Lokasi dapat diajukan revisi Penetapan Lokasiberdasarkan rekomendasi ketua pelaksana PengadaanTanah.
SK No 089695 A
Pasal 138
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-82-
Pasal 138
Dalam hal objek pembangunan untuk Kepentingan Umumdan Proyek Strategis Nasional/non Proyek StrategisNasional seluruhnya merupakan tanah/aset instansipemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha miliknegara, Bank Tanah, badan usaha milik daerah, badanusaha milik desa yang di atasnya terdapat penguasaanpihak lain atau penggarapan, diselesaikan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan mengenaipenanganan dampak sosial kemasyarakatan.
Pasal 139
(1) Setiap orang yang karena jabatannya mengetahuiinformasi tentang rencana Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di lokasi tertentu, dilarangmembeli tanah danf atau bangunan danf atautanaman dengan maksud untuk mendapatkankeuntungan danf atau menghambat PengadaanTanah untuk Kepentingan Umum.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutanwajib melepaskannya guna pembangunan untukKepentingan Umum dengan diberikan GantiKerugian.
(3) Nitai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud padaayat (21dinilai setara dengan harga perolehan'
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai Ganti Kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalamPeraturan Menteri.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14O
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,tahapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untukKepentingan Umum yang sedang berlangsung sebelumberlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah ini,penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan PeraturanPemerintah ini.
BABVII ...
SK No 089696 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-83-
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 141
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan yang terkait denganpenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunanuntuk Kepentingan Umum dinyatakan masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuandalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 142
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,Peraturan Presiden Nomor 7l Tahun 2ol2 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2ol2 Nomor 156) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 7l Tahun 2Ol2 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol5 Nomor 366), dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
Pasal 143
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar. . .
SK No 089697 A
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-84-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam l*mbaran Negara RepublikIndonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 2 Februari2O2l
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 2 Februari2O2l
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK TNDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 29
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIA
B idang Perundang-undangan danHukum,
ttd
ttd
SK No 086994 A
Djaman
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2O2I
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUKKEPENTINGAN UMUM
I UMUM
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2o2O tentang cipta Kerja bertujuanmewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmurmelalui pembangtinan nasional. Datam iangka percepatan mewujudkan*""V"r"f.", "qil dan makmur tersebut dibutuhkan penyederhanaanaturan,pencrptaanlapangankerja,pemberdayaarlmasyarakat,peningkatan ekosistem invistasi, dan percepatan Proyek Strategis Nasional'i.r*"""rt peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja'
Dalam rangka untuk mencapai tujuan khususnya peningkatanekosistem investasi, dan percepatan Proyek Strategis Nasional' perlumengubah beberapa ketentuan altam bidang agratiaf p-:1t111"n dan tataruang. Salah satu diantaranya adalah pengaturan mengenai PengadaanTanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Nomor Z Tahun iOtZ tentang Pengadaan Tanahbagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum'
Beberapa perubahan ketentuan dimaksud antara lain meliputipenambahan jenis pembangunan untuk Kepentingan
- Umum; upaya
percepatan Pengad".n T".,.h seperti penyelesaian status kawasan hutan;percepatan Pengadaan Tanah teikait d.rg"., tanah kas desa, tanah wakaf'ianal, aset; peii"batan lembaga pertanahan membantu dalam penlrusunandokumen perencanaan pengadaan Tanah; penambahan jangka waktuPenetapan Lokasi; dan penitipan Ganti Kerugian'
perubahan dimaksud memerlukan pengaturan - dalam bentukperaturan pemerintah tentang Penyelengg"irro Pengadaan Tanah bagipembangunan untuk Kepentin[an Umum, Y?.g sederhan1d."" lebih efektifsehingga diharapkan tercapai ti-rjuan se-bagaimana yang telah diamanatkanoleh Undang-Undang Nomor 11 iahun 2O2O tentang Cipta Kerja'
SK No 086990 A
II. PASAL
PRES IDENREPUBLIK ]NDONESIA
-2-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
CukuP jelas.
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cyang dimaksud dengan "bendungan" adalah bangunan yangUerripa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ataup.".rrg"., batu yang dibangun selain untuk menahan dan*.rr.riprng air juga untuk menahan dan menampung limbahtambang ftiAingiatau lumpur sehingga terbentuk waduk.yang dimaksud dengan "bendung" adalah tanggul untuk*..rlh"., air di sungai, tepi laut, dan sebagainya'
Huruf dCukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf hyang dimaksud dengan "sampah" adalah _
sampah sesuaiden[an ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaipengelolaan samPah.
Huruf iCukup jelas.
Hurufj...
SK No 086280A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-3-
Huruf jYang dimaksud dengan "fasilitas keselamatan umum" adalahsemua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibatsuatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumahpenampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahayabanjir, lahar, dan longsor.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf 1
Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial" digunakan antara lainuntuk kepentingan keagamaan atau beribadah.
Yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau publik" adalahruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai penataan ruang.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Yang dimaksud dengan "kantor Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, atau desa" adalah sarana dan prasarana untukmenyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk lembagapemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan unit pelaksanateknis lembaga pemasyarakatan lain.
Huruf oYang dimaksud dengan "perumahan untuk masyarakatberpenghasilan rendah" adalah perumahan masyarakat yangdibangun dalam bentuk rumah susun, rumah umum baikmilik maupun sewa.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r. . .
SK No 086279 A
Huruf r
Huruf s
Huruf t
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-4-
Yang dimaksud dengan "pasar umum dan lapangan parkirumllm" adalah pasar dan lapangan parkir yang direncanakan,dilaksanakan, dikelola, dan dimiliki oleh Pemerintah dan/ataupemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat dilakukandengan bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
Yang dimaksud dengan "diprakarsai dan/atau dikuasai olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha miliknegara, atau badan usaha milik daerah" adalah:
1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, ataubadan usaha milik daerah;
2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerahdan dikuasai oleh Badan Usaha; atau
3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha miliknegara, atau badan usaha milik daerah, misalnya denganmenggunakan mekanisme bangun guna serah'
Yang dimaksud dengan "diprakarsai dan/atau dikuasai olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha miliknegara, atau badan usaha milik daerah" adalah:
1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara' ataubadan usaha milik daerah;
2. diprakarsai oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah,uadan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerahdan dikuasai oleh Badan Usaha; atau
3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha miliknegara, atau badan usaha milik daerah, misalnya denganmenggunakan mekanisme bangun guna serah.
Huruf u . .
SK No 086278 A
Huruf u
Huruf v
Huruf w
PRES lDENREPUBLIK ]NDONESIA
-5-
Yang dimaksud dengan "diprakarsai dan/atau dikuasai olehpemirintah Fusat, Pemerintah Daerah, badan usaha miliknegara, atau badan usaha milik daerah" adalah:
1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, ataubadan usaha milik daerah;
2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,badan usaha milik negara, atau badan usaha milikdaerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau
3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usahamitik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnyadengan menggunakan mekanisme bangun guna serah'
Yang dimaksud dengan "diprakarsai dan/atau dikuasai olehpemirintah Fusat, Pemerintah Daerah, badan usaha miliknegara, atau badan usaha milik daerah" adalah:
1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, ataubadan usaha milik daerah;
2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,badan usaha milik negara, atau badan usaha milikdaerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau
3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usahamilik rlegara, atau badan usaha milik daerah, misalnyadengan menggunakan mekanisme bangun guna serah.
Yang dimaksud d.engan "diprakarsai dan/atau dikuasai olehpemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha miliknegara, atau badan usaha milik daerah" adalah:
1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, ataubadan usaha milik daerah;
2.diPrakarsai...
SK No 086277 A
2
3
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-6-
diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,badan usaha milik negara, atau badan usaha milikdaerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; ataudiprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usahamilik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnyadengan menggunakan mekanisme bangun guna serah.
Huruf x
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "diprakarsai dan/atau dikuasai olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha miliknegara, atau badan usaha milik daerah" adaiah:
1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, badan usaha milik r,egara, ataubadan usaha milik daerah;
2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,badan usaha milik nega.ra, atau badan usaha milikdaerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau
3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usahamilik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnyadengan menggunakan mekanisme bangun guna serah.
Yang dimaksud dengan "melibatkan kementerian/lembaga yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan"adalah Instansi yang Memerlukan Tanah dapat berkoordinasidengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertanahan untuk mendapatkangambaran umum mengenai letak tanah, luas tanah yangdibutuhkan, status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaanPengadaan Tanah dan perkiraan biaya operasional dan biayapendukung serta biaya sertipikasi.
Ayat (3) . .
SK No 086276 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-7 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf hCukup je1as.
Huruf iPerkiraan nilai tanah merupakan nilai perkiraan dantidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian GantiKerugian.
Huruf jRencana penganggaran Pengadaan Tanah bagipembangunan untuk Kepentingan Umum harus tersediasesuai dengan jangka waktu Penetapan Lokasi.
Huruf k. . .
SK No 089705 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-8-
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jeias.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
SK No 089706 A
Ayat (3)
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-9-
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Ayat (3)
Peta rencana lokasi pembangunan menggunakan peta dasarberupa peta rupa bumi Indonesia atau peta dasar pertanahandengan skala 1:2.500 atau 1:10.000 atau 1:25.000 atau1:50.000.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
8
Cukup jelas.
9
Cukup jelas.
10
Cukup jelas.
11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Data awal lokasi rencana pembangunan merupakan gambaranlokasi rencana pembangunan dan tidak dapat d-igunakansebagai dasar pemberian Ganti Kerugian.
t2Cukup jelas.
13
Cukup jelas.
Pasal14...
SK No 089707 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
- 10-
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Saksi merupakan orang yang dapat dipercaya, bisa karenafungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau pendudukyang sudah lama bertempat tinggal di kelurahan/desa letaktanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baikdalam kekerabatan vertikal maupun horizontal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal24...
SK No 089708 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
- 11-
Pasal24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *pihak yang menguasai Tanah Negaradengan iktikad baik" adalah:
1. penguasaan tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
2. tidak ada keberatan dari masyarakat hukum adat,kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, ataupihak lain atas penguasaan tanah baik sebelum maupunselama pengumuman berlangsung; dan
3. penguasaan dibuktikan dengan kesaksian dari 2 (dua)orang saksi yang dapat dipercaYa.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Hun-rf d
Yang dimaksud dengan "bukti lain yang dipersamakandengan bukti penguasaan lainnya" adalah dokumen-dokumen yang menunjukan iktikad baik kepemilikantanah tersebut, misalnya surat pernyataan penguasaanfisik bidang tanah atau bukti pembayaran pajak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal25...
SK No 086275 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-t2-Pasal 25
Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atastanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkanoleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanyapenguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan,misalnya pemegang akta jual beli atas Hak Atas Tanah yangbelum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milikadat yang belum diterbitkan sertipikat, dan pemegang surat izinmenghuni.Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengantanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak Atas Tanah,Ganti Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman,atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas.Pasal 26
Cukup jelas.PasaL 27
Cukup jelas.Pasal 28
Cukup jelas.Pasal 29
Ayat (1)Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "masyarakat yang terkena dampak"adalah masyarakat yang terkena dampak secara langsung baikitu Pihak yang Berhak atau masyarakat yang menggarap tanahtersebut termasuk masyarakat yang berbatasan langsung atausekitar lokasi Pengadaan Tanah berdasarkan hasil kajian dalamdokumen perencanaan.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.Ayat(s) ...
SK No 089710 A
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-13-
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 4 1
Cukup jelas.
SK No 089711 A
Pasal 42
PRES IDENREPUBLIK INDONESlA
-t4-Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ketentuanundangan" adalah undang-undanglahan pertanian pangan berkelanjutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
peraturan perundang-mengenai perlindungan
SK No 089712 A
Pasal 51
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-15-
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "permohonan pelaksanaan PengadaanTanah" adalah penyampaian secara rinci data yang tertuangdalam keputusan Penetapan Lokasi, dokumen perencanaanPengadaan Tanah, data awal pihak yang Berhak dan objekPengadaan Tanah serta ketersediaan anggaran untuk biayaoperasional, biaya pendukung, dan biaya Ganti Kerugian
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58. . .
SK No 073308 A
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-t6-Pasal 58
Cukup jelas.Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.Ayat (3)
Cukup jelas.Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "pen5rurvei berlisensi" adalah orangperseorangan yang mempunyai kompetensi pengumpulan danpengolahan data Pihak yang Berhak dan objek pengadaanTanah, yang sudah diberikan lisensi/diakui oleh instansi yangberwenang.
Pasal 62
Cukup jelas.Pasal 63
Cukup jelas.Pasal 64
Cukup jelas.Pasal 65
Cukup jelas.Pasal 66
Cukup jelas.Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68. . .
SK No 073309 A
-17-
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "masa tunggu" adalah jangka waktuyang dihitung mulai dari penetapan Lokasi sampai denganpelaksanaan pembayaran yang dapat dipakai sebagai dasarmempertimbangkan nilai Ganti Kerugian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "final dan mengikat" adalah nilai GantiKerugian merupakan nilai tunggal dan tidak dapatdimusyawarahkan sepanjang penilaian dilakukan berd""".k",standar penilaian yang berlaku.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksudkarena hukum,,tindakan hukumyang ditaruh dihilang ingatan.
dengan "Pihak yang Berhak berhalanganadalah orang yang tidak cakap melakukanyaitu orang yang belum dewasa, orang-orangbawah pengampuan seperti orang giL atau
Ayat(3) ...
SK No 073310 A
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-18-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf c
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal T4
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "Pihak yang Berhak lainnya,,antara lain apabila terdapat objek yang dikuasai ataudimiliki beberapa orang dapat menguasakan kepadasalah satu orang Pihak yang Berhak.
SK No 073311 A
Ayat (2)
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-19-
(2)
Yang dimaksud dengan "validasi" adalah kegiatan verifikasiberupa rekapitulasi data mengenai kesesuaian data nominatifdan peta bidang atas objek dan subjek serta bentuk GantiKerugian maupun data lainnya berdasarkan hasil musyawarahyang selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Instansiyang Memerlukan Tanah sebagai dasar pemberian GantiKerugian maupun penitipan Ganti Kerugian di PengadilanNegeri.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.
(s)
Cukup jelas.
(6)
Cukup jelas.
(7)
Cukup jelas.
SK No 073312 A
Pasal 85. . .
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-20-
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "keadaan khusus" adarah keadaandimana Pihak yang Berhak membutuhkan uang Ganti Kerugiandengan segera untuk kebutuhan yang mendesak, yangdibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desaatau nama lain.
Kebutuhan mendesak antara lain bencana alam, biayapendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaranhutang, dan/atau keadaan mendesak lainnya.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf c .
SK No 073313 A
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-27-
Huruf cCukup jelas.
Huruf dAngka 1
Cukup jelas.
Angka 2Yang dimaksud dengan "masih dipersengketakankepemilikantlya" adalah masih adanya keberatandari pihak lain terhadap peta bidang tanahdan/atau daftar nominatif yang belum diajukanke pengadilan.
Angka 3Cukup jelas.
Angka 4Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Yang dimaksud dengan ,,pengadilan,, adalahPengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.
Pengadilan Negeri,
SK No 073314 A
Pasal 94 . .
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-22-
Pasal 94
Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalahPengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf aCukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pengadilan Negeri,
Huruf c .
SK No 073315 A
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-23-
Huruf cPihak yang Berhak meninggal dunia sebelumpelaksanaan pemberian Ganti Kerugian maka yangmenandatangani berita acara Pelepasan Hak danmenerima Ganti Kerugian adalah ahli waris yangdibuktikan dengan keterangan waris dan kuasa ahliwaris sebagaimana ketentuan yang berlaku serta suratkematian Pihak yang Berhak.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Pihak yang Berhak berhalangankarena hukum" adalah orang yang tidak cakap melakukantindakan hukum yaitu orang yang belum dewasa, orang-orangyang ditaruh di bawah pengampuan seperti orang gila atauhilang ingatan.
Pasal 103
Cukup jelas.Pasal 104
Cukup jelas.Pasal 105
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.
Ayat (2)
Cukup jelas.Pasal 106
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.
Ayat (2)
Cukup jelas.Pasal 107
Cukup jelas.Pasal 108
Cukup jelas.Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110. . .
SK No 073316 A
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-24-
Pasal 1 10
Cukup jelas.Pasal 1 1 1
Cukup jelas.Pasal 1 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "data pengadaan Tanah,, berupa:a. dokumen perencanaan Pengadaan Tanah;b. surat pemberitahuan rencana pembangunan;c. data awal subjek dan objek;d. undangan dan daftar hadir Konsultasi publik;e. berita acara kesepakatan Konsultasi publik;f. surat keberatan;g. rekomendasi Tim Kajian;h. surat gubernur (hasil rekomendasi);i. surat keputusan Penetapan Lokasi pembangunan;j. pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan;k. surat pengajuan pelaksanaan pengadaan Tanah;1. berita acara inventarisasi dan identifikasi;m. peta bidang Objek Pengadaan Tanah dan daftar nominatif;n. pengumuman daftar nominatif;o. berita acara perbaikan dan verifikasi;p. daftar nominatif yang sudah disahkan;q. dokumen pengadaan penilai;r. dokumen hasil penilaian pengadaan Tanah;s. berita acara penyerahan hasil penilaian;t. undangan dan daftar hadir musyawarah penetapan Ganti
Kerugian;u. berita acara kesepakatan musyawarah penetapan Ganti
Kerugian;v. putusan Pengadilan Negeri, pengadilan Tinggi, atau
Mahkamah Agung;w. berita acara pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan
Hak;
x.alat...
SK No 073317 A
PasaI
Pasal
PasaI
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
x
v.
z.
aa.
bb
cc.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
113
Cukup jelas.
lt4Cukup jelas.
115
Cukup jelas.
116
Cukup jelas.
tt7Cukup jelas.
118
Cukup jelas.
119
Cukup jelas.
t20Cukup jelas.
t2L
Cukup jelas.
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-25-
alat bukti penguasaan dan pemilikan Objek PengadaanTanah;
surat permohonan penitipan Ganti Kerugian;
penetapan Pengadilan Negeri penitipan Ganti Kerugian;
berita acara penitipan Ganti Kerugian;
berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah; dan
dokumentasi dan rekaman.
SK No 073318 A
Pasal 122
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-26-
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal 125
Cukup jelas
t22
Cukup jelas.
r23Cukup jelas.
r24
Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Huruf g
Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
Yang dimaksud dengan "data dan informasi elektronik" antaralain alas hak yang sudah dilakukan alih media (scan) menjadidokumen elektronik dan telah divalidasi oleh pejabatberwenang. Dalam proses alih media, dinyatakan bahwadokumen yang dilakukan alih media (scan) adalah sesuaidengan aslinya. Hasil alih media (scan) menjadi dokumenelektronik yang disimpan dan dikelola oleh sistem elektronikyang terverifikasi. Dokumen elektronik yang dibuat oleh sistemelektronik atau hasil alih media (scan)menjadi merupakan alatbukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sahsesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
SK No 073319 A
Pasal 126
Pasal 126
Ayat (1)
Huruf a
Huruf b
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-27 -
Yang dimaksud dengan "dilakukan secara langsung"adalah Pengadaan Tanah yang dilakukan dengan carajual beli atau tukar menukar atau cara lain yangdisepakati kedua belah pihak.
Cukup jelas.
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jel
Ayat (6)
Cukup jelas.
r27
Cukup jelas.
128
Cukup jelas.
t29Cukup jelas.
130
Cukup jelas.
131
Cukup jelas.
SK No 073320 A
PasalI32...
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-28-
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
CukuP jelas.
Pasal 134
CukuP jelas.
Pasal 135
CukuP jelas.
Pasal 136
CukuP jelas.
Pasal 137
Yang dimaksud dengan "perubahan data pendukung di luarPenetapan Lokasi" adalah daia penambahan objek dan subjek di luarPenetapan Lokasi yang menjadl pendukung dan harus diselesaikandalam kegiatan Pengadaan Tanah'
Pasal 138
CukuP jelas.
Pasal 139
CukuP jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
CukuP jelas.
Pasal 142
CukuP jelas'
Pasal 143
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6631
SK No 086993 A