Identifikasi Risiko Di Direktorat Jenderal Anggaran

Identifikasi Risiko di Direktorat Jenderal Anggaran

Kharisma Baptiswan

Naranggi Pramuya Soko

Wahyu Hidayat

9B DIV Akuntansi Khusus, STAN, Tangerang Selatan

[email protected], [email protected], [email protected]

1. Pendahuluan

Dalam mencapai tujuannya, sebuah organisasi menghadapi banyak tantangan dan ketidakpastian. Hal-hal

tersebut dapat mengganggu organisasi untuk berkembang dan beroperasi sebagaimana mestinya. Segala tantangan

dan ketidakastian tersebut sering disebut dengan risiko.

Organisasi harus dapat mengelola segala risiko yang mungkin muncul agar pencapaian tujuan dapat berlangsung

sesuai harapan. Manajemen risiko memiliki peranan penting dalam mengelola risiko organisasi. Manajemen risiko

adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa langkah. Langkah awal dari proses ini adalah identifikasi risiko.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

(Kemenkeu) juga tidak lepas dari segala risiko yang mungkin muncul dalam pencapaian tujuan organisasi. Segala

risiko yang ada harus diidentifikasi untuk mempermudah organisasi dalam menindaklanjuti masalah-masalah

kedepan dengan bijak.

2. Tujuan dan Metode Kajian

Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi risiko dalam DJA sebagai unit eselon 1 pada Kemenkeu. Identifikasi

dilakukan dengan cara menentukan dan menganalisis konteks dilanjutkan dengan mendaftar segala risiko yang

mungkin muncul dan penjelasannya. Tulisan ini tidak mengidentifikasi tingkat keterjadian dan dampak secara

komprehensif karena keterbatasan data dan kapasitas.

3. Landasan Teori

3.1. Pengertian Risiko

Risiko telah banyak didefinisikan dalam berbagai pengertian. Beberapa pengertian risiko antara lain:

Sumber Pengertian risiko Terjemahan

ISO Guide 73

ISO 31000

Effect of uncertainty on objectives.

Note that an effect may be positive,

negative, or a deviation from the

expected. Also, risk is often described

by an event, a change in circumstances

or aconsequence.

Efek ketidakpastian terhadap tujuan. Efek

dapat bersifat positif, negatif atau deviasi

harapan. Risiko sering digambarkan sebagai

sebuah peristiwa, perubahan kondisi atau

suatu konsekuensi.

Institute of RiskManagement

(IRM)

Risk is the combination of

theprobability of an event and

itsconsequences. Consequences can

range from positive tonegative.

Kombinasi peluang suatu peristiwa dan

konsekuensinya. Konsekuensi dapat positif

atau negatif.

mailto:[email protected]



“Orange Book” fromHM

Treasury

Uncertainty of outcome, within a range

of exposure, arising from a

combination of the impact and the

probability of potential events.

Ketidakpastian hasil, dalam lingkup paparan

(konteks), yang muncul dari kombinasi

dampak dan peluang atas peristiwa yang

potensial.

Institute of InternalAuditors The uncertainty of an event occurring

that could have an impact on the

achievement of the objectives. Risk is

measured in terms of consequences and

likelihood.

Ketidakpastian suatu peristiwa yang terjadi,

yang dapat memiliki dampak terhadap

pencapaian tujuan. Risiko diukur dalam

bentuk konsekuensi dan peluang

keterjadian.

Alternative Definition bythe

author (Paul Hopkin)

Event with the ability to impact, inhibit,

enhance or cause doubt about the

mission, strategy, projects, routine

operations, objectives, core processes,

key dependencies and /or the delivery

of stakeholder expectations.

Peristiwa yang mampu mempengaruhi,

menghambat, meningkatkan atau

menyebabkan keragu-raguan terkait misi,

strategi, proyek, rutinitas operasi, tujuan-

tujuan, proses utama, ketergantungan kunci

dan/atau pelaksanaan harapan pemangku

kepentingan.

Peraturan Menteri Keuangan

PMK 191/PMK.09/2008

tentang Penerapan Manajemen

Risiko di Lingkungan

Departemen Keuangan

Segala sesuatu yang berdampak negatif

terhadap pencapaian tujuan yang diukur

berdasarkan kemungkinan dan

dampaknya.

-

Sumber: Fundamentals of Risk Management (Hopkin, 2010) dan Kementerian Keuangan (2008)

Dari beberapa pengertian risiko tersebut, terdapat beberapa kemiripan dalam definisi risiko. Selain itu

pengertian risiko dalam Kementerian Keuangan memiliki kesamaan dengan pengertian risiko oleh Institute of

Internal Auditor (IIA). Dalam tulisan ini kami merujuk pengertian risiko sesuai ISO 31000 yang berorientasi pada

tujuan organisasi.

3.2. Manajemen Risiko

ISO 31000 memberikan definisi manajemen sebagai berikut: “Coordinated activities to direct and control an

organization with regard to risk”. Pengertian tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut : “Aktifitas terkoordinasi

untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi terkait risiko”.

Proses manajemen risiko adalah penerapan sistematis atas kebijakan manajemen, prosedur dan praktek terkait

aktifitas komunikasi, konsultasi, penetapan konteks, dan identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, pengawasan

dan peninjauan kembali risiko. Proses manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: rekonstruksi dari ISO 31000 (2009)

3.3. Direktorat Jenderal Anggaran

Dalam situs resmi Kemenkeu dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat

Jenderal Anggaran adalah salah satu unit eselon I yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan.

Sentra dari peran Direktorat Jenderal Anggaran tersebut terletak pada tugasnya untuk merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada

keseimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal

melalui pengingkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penurunan

defisit anggaran.

DJA sebagai organisasi Kemenkeu juga diwajibkan menyusun rencana kerja tahunan yang menyajikan sasaran

prioritas tahunan secara jelas. Oleh karena itu, kami akan melakukan identifikasi risiko berdasarkan tugas pokok

dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, serta

berdasarkan Rencana Kerja DJA TA 2014 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor

KEP-64/AG/2012 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2014. Adapun digunakannya

Rencana Kerja DJA pada satu tahun anggaran saja tidak menyebabkan analisis menjadi tidak bernilai karena pada

umumnya rencana kerja tahunan sektor publik tidak mengalami perubahan signifikan setiap tahunnya. Perubahan

sering terjadi hanya pada tingkatan inisiatif strategis.

PENETAPAN KONTEKS UNTUK PROSES

IDENTIFIKASI RISIKO

ANALISIS RISIKO

EVALUASI RISIKO

PENANGANAN RISIKO

KOMUNIKASI DAN KONSULTASI MONITORING DAN REVIU

ASSESSM

ENT R

ISIKO

4. Pembahasan

DJA berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 dan PMK Nomor 184/PMK.01/2010 terdiri dari unit eselon II

sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

2. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Direktorat Anggaran I;

4. Direktorat Anggaran II;

5. Direktorat Anggaran III;

6. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;

7. Direktorat Sistem Penganggaran;

8. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Adapun masing-masing eselon tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ini.

Direktorat Jenderal Anggaran

1. perumusan kebijakan teknis Departemen Keuangan di bidang penganggaran;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;

3. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penganggaran;

4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;

5. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal

1. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan direktorat jenderal;

2. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan kinerja direktorat jenderal;

3. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan

masyarakat;

4. koordinasi dan penyajian informasi penganggaran direktorat jenderal;

5. pembinaan jabatan fungsional direktorat jenderal;

6. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan direktorat

jenderal.

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

1. penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. penyusunan time frame (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;

3. penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi

dasar dan kerangka ekonomi makro, analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap

perekonomian, serta analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator

ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal;

4. penyusunan analisis kebijakan serta perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara jangka pendek dan

jangka menengah;

5. penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi pelaksanaan anggaran belanja negara jangka pendek dan

jangka menengah;

6. penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi pembiayaan anggaran jangka pendek dan jangka

menengah, serta penyusunan analisis dan konsolidasi perhitungan risiko fiskal;

7. pengelolaan data ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. pengembangan model perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan proyeksi ekonomi makro;

9. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perkembangan ekonomi

makro;

10. konsolidasi data di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. penyusunan dan pelaporan statistik keuangan pemerintah;

12. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Anggaran I

1. penyiapan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Public

Service Obligation (PSO), subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

2. penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga;

3. penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

4. koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

5. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per

Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

6. fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi years) Kementerian Negara/Lembaga;

7. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

8. pengolahan dan pelaporan data serta informasi penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;


Direktorat Anggaran II


Service Obligation (PSO), subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

2. penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga;

3. penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

4. koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;


Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

6. fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi-years) Kementerian Negara/Lembaga;

7. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

8. pengolahan dan pelaporan data serta informasi penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;


Direktorat Anggaran III


Service Obligation (PSO), subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, dan Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan;

2. penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga, dan Anggaran


3. penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;

4. koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran



Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;

6. fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi-years) Kementerian Negara/Lembaga, dan Anggaran


7. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran Pembiayaan dan

Perhitungan;

8. pengolahan dan pelaporan data serta informasi penganggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran


9. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;


Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. penyusunan rumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada

direktorat;

2. penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat;

3. penelaahan dan penyusunan pagu dan realisasi penggunaan di bidang PNBP;

4. pelaksanaan penagihan dan atau pemungutan di bidang PNBP;

5. penatausahaan di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat;

6. pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban Pemerintah di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada

direktorat;

7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;

8. koordinasi dan dukungan teknis penyusunan laporan di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada

direktorat;


Direktorat Sistem Penganggaran

1. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur sistem penganggaran;

2. pengkajian, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran;

3. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penyusunan dan evaluasi standar biaya

khusus;

4. penyusunan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan standar biaya umum;

5. pengkajian, perumusan, harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran;

6. pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran

serta dukungan teknis teknologi informasi;

7. pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi basis data;


DJA dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 memiliki 6 area yang menjadi sasaran strategis organisasi.

Keenam area tersebut yaitu: proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), reformasi

penganggaran, pengelolaan PNBP dan subsidi, pengelolaan anggaran belanja Pemerintah Pusat, penyusunan dan

penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain, dan dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya DJA.

4.1. Analisis Risiko DJA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing eselon di dalam organisasi DJA, dapat diidentifikasi risiko

sebagai berikut.

Unit Eselon 1/2 Tugas dan Fungsi Risiko yang Dihadapi

Jenis

Risiko

Direktorat Jenderal

Anggaran

1. perumusan kebijakan teknis

Departemen Keuangan di bidang

penganggaran;

Perumusan kebijakan

penganggaran yang tidak tepat,

ketidakselarasan produk hukum

yang dikeluarkan oleh DJA yang

terkait dengan anggaran,

remunerasi, dan jaminan sosial

dengan aturan-aturan

pengelolaan keuangan negara.

Risiko

murni

2. pelaksanaan kebijakan di bidang

penganggaran;

Pelaksanaan kebijakan

penganggaran yang tidak

berhasil

Risiko

murni

3. perumusan standar, norma,

pedoman, kriteria, dan prosedur di

bidang penganggaran;

Perumusan standar, norma, pedoman,

kriteria, dan prosedur yang tidak

aplikatif

Risiko

murni

4. pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang penganggaran;

Transfer of knowledge tidak

berhasil, atau terjadi

miskomunikasi dalam

pemberian bimbingan

tenaga di bidang penganggaran

pada objek bimbingan tidak

kompeten,

Risiko

murni

proses penganggaran yang tidak

berkualitas

5. pelaksanaan administrasi

direktorat jenderal.

Administrasi yang buruk,

Ketidaksesuaian perencanaan

strategis dan operasional

direktorat jenderal,

kepuasan pegawai rendah,

kepuasan stakeholder rendah

Risiko

murni

Sekretariat Direktorat

Jenderal

1. pengelolaan urusan organisasi dan

ketatalaksanaan, kepegawaian,

keuangan direktorat jenderal;

Administrasi keuangan yang

buruk, manajemen SDM yang

buruk,

kepuasan pegawai rendah

sebaran pegawai tidak merata

dan tidak sesuai dengan

kompetensinya

Risiko

murni

2. koordinasi penyusunan rencana

kerja, rencana strategik, dan

laporan kinerja direktorat jenderal;

Keterlambatan penyusunan rencana

kerja, rencana stratejik, dan laporan

kinerja

Risiko

murni

3. koordinasi dan pemantauan tindak

lanjut hasil pemeriksaan aparat

pengawasan fungsional dan

pengawasan masyarakat;

Hasil pemeriksaan yang tidak

ditindaklanjuti

Risiko

murni

4. koordinasi dan penyajian

informasi penganggaran direktorat

jenderal;

Informasi yang disajikan tidak akurat Risiko

murni

5. pembinaan jabatan fungsional

direktorat jenderal;

Profesionalisme pejabat fungsional

yang rendah

Risiko

murni

6. pengelolaan urusan tata usaha,

kearsipan, dokumentasi,

kepustakaan, rumah tangga, dan

perlengkapan direktorat jenderal.

Pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi tersendat

Risiko

murni

Direktorat

Penyusunan

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Negara

1. penyusunan outline Nota

Keuangan dan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

Keterlambatan penyusunan serta

outline yang tidak sesuai dengan

kebijakan penganggaran

Risiko

murni

2. penyusunan time frame (siklus dan

jadwal) dan mekanisme

penyusunan dan pembahasan Nota

Pelaksanaan kegiatan tidak

mentaati time frame yang telah

Risiko

murni

Keuangan dan Rancangan


Negara, Laporan Semester I

pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, serta

Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Perubahan;

ditetapkan,

Keterlambatan penyusunan Nota

Keuangan, RAPBN, Laporan

Semester 1 pelaksanaan APBN,

dan RAPBN

Risiko politik

Miskomunikasi antar

stakeholder

3. penyusunan analisis

perkembangan dan prospek

perekonomian dalam negeri dan

internasional, analisis asumsi dasar

dan kerangka ekonomi makro,

analisis dampak Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

terhadap perekonomian, serta

analisis sensitivitas Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

akibat perubahan indikator

ekonomi makro dan langkah-

langkah kebijakan fiskal;

Kekeliruan dalam melakukan analisis

sehingga berakibat dalam

pengambilan kebijakan yang tidak

tepat

Risiko

murni

4. penyusunan analisis kebijakan

serta perkembangan realisasi dan

sasaran pendapatan negara jangka

pendek dan jangka menengah;

Sasaran pendapatan negara jangka

pendek dan jangka menengah tidak

tercapai

Risiko

murni

5. penyusunan proyeksi, analisis

kebijakan serta evaluasi

pelaksanaan anggaran belanja

negara jangka pendek dan jangka

menengah;

Proyeksi anggaran belanja negara

jangka pendek dan menengah tidak

akurat

Risiko

murni

6. penyusunan proyeksi, analisis

kebijakan serta evaluasi

pembiayaan anggaran jangka

pendek dan jangka menengah,

serta penyusunan analisis dan

konsolidasi perhitungan risiko

fiskal;

Proyeksi pembiayaan anggaran

jangka pendek dan jangka

menengah tidak akurat,

Kesalahan model logis dalam

melakukan analisis sensitifitas

Risiko

murni

7. pengelolaan data ekonomi makro Kesalahan dalam penyajian Risiko

dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

informasi ekonomi makro dan APBN murni

8. pengembangan model perencanaan


Negara dan proyeksi ekonomi

makro;

Kesalahan dalam penyajian

informasi ekonomi makro dan APBN

Risiko

murni

9. monitoring dan evaluasi

pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara serta

perkembangan ekonomi makro;

Penyimpangan dalam

pelaksanaan APBN

Tidak optimalnya fungsi monev

di bidang penganggaran

Risiko

murni

10. konsolidasi data di bidang


Negara;


informasi APBN

Risiko

murni

11. penyusunan dan pelaporan statistik

keuangan pemerintah;


informasi keuangan pemerintah

Risiko

murni

12. pelaksanaan urusan tata usaha

direktorat.



Risiko

murni

Direktorat Anggaran

I, II, dan III

1. penyiapan perumusan kebijakan

alokasi dan evaluasi pagu

anggaran Kementerian

Negara/Lembaga, Public Service

Obligation (PSO), subsidi,

Rencana Bisnis dan Anggaran

Badan Layanan Umum, dan

Anggaran Pembiayaan dan

Perhitungan;

Keterlambatan penyusunan

perumusan kebijakan alokasi

dan evaluasi pagu anggaran

Kementerian Negara/Lembaga,

Public Service Obligation

(PSO), subsidi, Rencana Bisnis

dan Anggaran Badan Layanan

Umum;

Jebolnya anggaran

Risiko

murni

2. penelaahan dan bimbingan teknis

standar biaya khusus Kementerian

Negara/Lembaga, dan Anggaran


Penyimpangan dalam standar biaya

khusus Kementrian Negara/Lembaga

Risiko

murni

3. penelaahan dan bimbingan teknis

penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga, serta Anggaran


Risiko tidak tercapainya

efektifitas program, kegiatan

atau kebijakan;

Penyimpangan dalam

penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementrian

Risiko

murni

Negara/Lembaga;

4. koordinasi penyusunan Himpunan

Rencana Kerja dan Anggaran


serta Anggaran Pembiayaan dan

Perhitungan;

Keterlambatan penyusunan RKAKL Risiko

murni

5. koordinasi dan fasilitasi

penyelesaian penyusunan serta

revisi Rincian Anggaran

Belanja/Satuan Anggaran Per

Satuan Kerja Kementerian

Negara/Lembaga, dan Anggaran


Keterlambatan penyusunan RKAKL Risiko

murni

6. fasilitasi persetujuan kontrak

jangka panjang (multi-years)


dan Anggaran Pembiayaan dan

Perhitungan;

Penyimpangan pelaksanaan

kontrak jangka panjang

Kementrian Negara/Lembaga;

Risiko tuntutan hukum

Risiko

murni

7. monitoring dan evaluasi realisasi

anggaran Kementerian

Negara/Lembaga, serta Anggaran


Risiko tuntutan hukum;

Penyimpangan dalam

pelaksanaan anggaran

Kementerian Negara/Lembaga

Risiko

murni

8. pengolahan dan pelaporan data

serta informasi penganggaran


serta Anggaran Pembiayaan dan

Perhitungan;


informasi penganggaran Kementrian

Negara/Lembaga

Risiko

murni

9. penyusunan dan penyampaian

laporan keuangan Bagian

Anggaran Pembiayaan dan

Perhitungan;

Keterlambatan penyusunan dan

penyampaian laporan keuangan

Bagian Anggaran Pembiayaan

dan Perhitungan

Penyusunan laporan yang tidak

efektif dan menghambat

pelaksanaan tugas utama

Risiko

murni


direktorat.



Risiko

murni

Direktorat 1. penyusunan rumusan norma, Teknis pelaksanaan PNBP yang tidak Risiko

Penerimaan Negara

Bukan Pajak

pedoman, dan peraturan di bidang

PNBP serta subsidi yang

ditugaskan pada direktorat;

efisien (tidak seimbangnya target

lifting dan cost recovery)

murni

2. penyusunan rencana dan realisasi

penerimaan di bidang PNBP dan

subsidi yang ditugaskan pada

direktorat;

Target penerimaan PNBP tidak

tercapai

Rencana penerimaan PNBP

belum mencerminkan kondisi

real di lapangan

Risiko

murni

3. penelaahan dan penyusunan pagu

dan realisasi penggunaan di bidang

PNBP;

Penyimpangan penggunaan di bidang

PNBP

Risiko

murni

4. pelaksanaan penagihan dan atau

pemungutan di bidang PNBP;

Target penerimaan PNBP tidak

tercapai

Tidak optimalnya tindakan

penagihan

Risiko

murni

5. penatausahaan di bidang PNBP

dan subsidi yang ditugaskan pada

direktorat;

Penyimpangan di bidang PNBP dan

subsidi

Risiko

murni

6. pemrosesan usulan penyelesaian

kewajiban Pemerintah di bidang

PNBP dan subsidi yang ditugaskan

pada direktorat;

Keterlambatan penyelesaian

kewajiban Pemerintah di bidang


pada direktorat

Risiko

murni

7. monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang

PNBP serta subsidi yang

ditugaskan pada direktorat;

Penyimpangan di bidang PNBP dan

subsidi

Risiko

murni

8. koordinasi dan dukungan teknis

penyusunan laporan di bidang


pada direktorat;

Keterlambatan penyusunan

laporan di bidang PNBP dan

subsidi yang ditugaskan pada

direktorat

Penyusunan laporan yang tidak

efektif dan menghambat

pelaksanaan tugas utama

Risiko

murni


direktorat.



Risiko

murni

Direktorat Sistem 1. penyiapan perumusan standar, Keterlambatan perumusan standar, Risiko

Penganggaran norma, pedoman, kriteria dan

prosedur sistem penganggaran;

norma, pedoman, kriteria dan

prosedur sistem penganggaran;

murni

2. pengkajian, pengembangan, serta

monitoring dan evaluasi penerapan

sistem penganggaran;

Sistem penganggaran yang tidak

efektif,

Penyimpangan dalam

penganggaran

Risiko

murni

3. penyiapan perumusan standar,


prosedur penyusunan dan evaluasi

standar biaya khusus;

Keterlambatan perumusan standar,


prosedur penyusunan dan evaluasi

standar biaya khusus;

Risiko

murni

4. penyusunan, pemberian bimbingan

teknis, dan evaluasi penerapan

standar biaya umum;

Penyimpangan dan kesalahan dalam

penerapan standar biaya umum

Risiko

murni

5. pengkajian, perumusan,

harmonisasi kebijakan dan

peraturan di bidang penganggaran;

Penerapan kebijakan dan

peraturan di bidang

penganggaran tidak responsif,

Peraturan yang cacat hukum

Risiko

murni


pembangunan, pengembangan, dan

evaluasi penerapan sistem

informasi penganggaran serta

dukungan teknis teknologi

informasi;

Sistem informasi penganggaran

yang tidak aplikatif,

Kegagalan sistem informasi

penganggaran mengakomodir

kebijakan baru dalam sistem

penganggaran,

Kurangnya SDM yang kompeten

dalam menjalankan SI

penganggaran

Penyusunan sistem perencanaan

dan pengendalian APBN yang

tidak tepat waktu

Risiko

spekulatif


pembangunan, pengembangan, dan

evaluasi basis data;

Basis data tidak andal,

Serangan terhadap basis data,

Basis data tidak selesai tepat

waktu

Risiko

spekulatif


direktorat.



Risiko

murni

4.2. Risiko - Risiko Utama

Berdasarkan analisis pada poin 4.1., kami merangkum serta melakukan pemeringkatan risiko berdasarkan

besarnya dampak yang ditimbulkan dan mengelompokkannya ke dalam 6 sasaran strategis organisasi. Risiko-risiko

inilah yang menurut kami merupakan risiko-risiko utama DJA yang perlu dikelola dengan baik.

4.2.1. Proses Penyusunan APBN

Area ini dilaksanakan oleh Direktorat Penyusunan APBN sebagai pendukung strategi dalam rangka menyusun

APBN yang berkualitas dan penyelesaian dokumen APBN secara efektif. Risiko yang ada antara lain:

a. Risiko politik berkaitan dengan perubahan kebijakan APBN yang mengikutinya.

Mengingat penyusunan APBN yang merupakan negosiasi antara pihak eksekutif dan legislatif maka lobi-lobi

politik sangat mempengaruhi penyusunan APBN.

b. Penyusunan APBN yang tidak tepat waktu.

Jangka waktu penyusunan APBN yang sangat padat rentan terhadap keterlambatan yang akan mengurangi

kualitas dokumen. Risiko ini juga berkaitan erat dengan risiko penyusunan komponen laporan lainnya dalam

APBN, seperti RKAKL.

c. Kesalahan dalam penyajian informasi ekonomi makro.

Kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil akan menimbulkan ketidakpastian asumsi makro.

d. Kesalahan pengambilan data makro yang mengakibatkan asumsi makro yang tidak akurat.

Pengambilan data makroekonomi dapat menemui kendala dalam jika reliabilitas dan verifikasi tidak dapat

dilakukan.

e. Kesalahan model logis dalam melakukan analisis sensitivitas.

Formula proyeksi biasanya tidak memperhatikan kondisi realitas di lapangan sehingga perubahan dan

penyesuaian perlu dilakukan. Namun proses penyesuaian ini rentan terhadap subjektifitas dan error.

f. Kegagalan komunikasi dengan stakeholder.

Perencanaan anggaran melibatkan puluhan kementerian yang memiliki jaringan dan model komunikasi yang

bervariasi sehingga menyebabkan risiko miskomunikasi.

g. Kegagalan sistem informasi yang memberikan fungsi evaluasi terhadap realisasi.

Penyusunan dan pemeliharaan sistem informasi bukan merupakan fungsi bisnis utama DJA.

4.2.2. Reformasi Penganggaran dan Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Area ini dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Penganggaran dan Direktorat Harmonisasi Peraturan

Penganggaran.Risiko-risiko yang ada antara lain:

a. Penyusunan Sistem Perencanaan dan Pengendalian APBN yang tidak tepat waktu.

Penyusunan dan pemeliharaan sistem informasi bukan merupakan fungsi bisnis utama DJA.

b. Penyusunan peraturan yang cacat hukum, tidak harmonis dan tidak tepat waktu.

Pemerintahan dan transaksi ekonomi sektor publik yang semakin kompleks rentan terhadap ketiadaan peraturan

hukum yang sempurna.

c. Miskomunikasi dalam sosialisasi peraturan.

Tidak semua kementerian memiliki sumber daya dan kapasitas pengetahuan dan kemampuan penganggaran

yang sama.

d. Penyusunan kajian, standar, basis/bank data, sistem informasi terkait yang tidak selesai tepat waktu.

Penyusunan sistem informasi dan hal-hal terkait bukan merupakan area profesi DJA.

e. Kegagalan sistem informasi dan basis data.

Penyusunan sistem informasi dan hal-hal terkait bukan merupakan area profesi DJA.

f. Serangan jaringan dan basis data.

Kemajuan teknologi saat ini juga berdampak pada keamanan jaringan dan basis data.

4.2.3. Pengelolaan PNBP dan Subsidi

Area ini dilaksanakan oleh Direktorat PNBP dan masuk kedalam fokus prioritas bidangdalam RPJMN 2010-

2014 yaitu peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara, serta sebagai pendukung strategi dalam rangka

meningkatkan kepuasan stakeholder DJA melalui peningkatan edukasi stakeholders DJA, mengoptimalkan PNBP,

dan penyelesaian dokumen APBN secaraefektif.Risiko-risiko yang ada antara lain:

a. Tidak seimbangnya target lifting dan cost of recovery.

Penentuan target lifting yang overestimate atau underestimate.

b. Penyalahgunaan PNBP.

Risiko PNBP yang belum memiliki dasar hukum terkait pelaksanaan, penagihan dan penggunaannya.

c. Penggunaan subsidi yang melampaui kuota subsidi.

Risiko ini berulang setiap tahun dan belum ada upaya khusus dalam mengurangi dampaknya terhadap postur

APBN.

4.2.4. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (Direktorat Anggaran I, II, III)

Area ini dilaksanakan oleh Direktorat Anggaran I, Anggaran II, dan Anggaran III sebagai pendukung strategi

dalam rangka meningkatkan kepuasan stakeholder DJA melalui peningkatan edukasi stakeholders DJA,

penyelesaian dokumen APBN secara efektif, dan menyelesaikan SAPSKsecara efektif dan efisien.Risiko-risiko

yang ada antara lain:

a. Jebolnya anggaran.

Banyak pemimpin kementerian/lembaga serta satuan kerja yang tidak memiliki kemampuan manajemen

keuangan yang baik, sehingga timbul risiko kewajiban yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh anggraan yang

tersedia.

b. Risiko manajemen yang buruk.

Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan pengelolaan keuangan yang buruk. Selain itu,

banyak tugas-tugas di sektor publik yang tidak fokus dan berulang (redundant) sehingga memperburuk

efisiensi anggaran.

c. Risiko tuntutan hukum.

Secara tren, banyak pemimpin sektor publik yang dituntut secara hukum karena pengelolaan anggaran.

Sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan anggaran perlu ditingkatkan.

d. Risiko tidak tercapainya efektifitas program, kegiatan atau kebijakan.

Pencairan anggaran yang sangat rumit dan dilakukan melalui tradisi birokratis yang panjang menyebabkan

tujuan organisasi di lapangan sulit terwujud dengan baik.

e. Risiko penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak multi tahun.

Kontrak multi tahun (multi years) seringkali mengandung muatan-muatan politis dan rentan terjadi

penyelewengan.

4.2.5. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

Area ini dilaksanakan oleh Direktorat Anggaran III dan masuk sebagai fokus prioritasnasional dalam RPJMN

2010-2014. Kegiatan ini sebagai pendukung atas strategi dalam rangka meningkatkankepuasan stakeholder DJA

melalui peningkatan edukasi stakeholders DJA dan penyelesaiandokumen APBN secara efektif. Risiko-risiko yang

ada antara lain:

a. Risiko keterlambatan laporan.

Mengingat penyusunan laporan menunggu data-data dari kementerian/lembaga, maka proses ini menjadi rentan

akan keterlambatan.

b. Risiko laporan yang tersampaikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akses terhadap informasi SAP antar organisasi sangat bervariasi selain itu kapasitas SDM juga terbatas.

4.2.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJA

Area ini dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai pendukung strategi dalam rangka membentuk

SDM yang berintegritas dan memiliki daya kompetitif yang tinggi, mengembangkan organisasi yang handal dan

modern, dan mengelola anggaran secaraoptimal. Risiko-risiko yang ada antara lain:

a. Risiko penurunan tingkat kepuasan pegawai.

Beban kerja yang semakin kompleks dan berat serta tidak diimbangi dengan reward yang sepadan akan

menyebabkan turunnya tingkat kepuasan pegawai yang berujung pada ikut menurunnya kinerja pegawai.

b. Risiko bottleneck dalam penyelesaian sasaran DJA.

Tugas rutin dan ad hoc DJA tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur dan pegawai yang memadai

sehingga akan menyebabkan risiko terhambatnya kinerja organisasi dan berimbas kepada turunnya kepuasan

pengguna layanan DJA.

c. Risiko ketidaksesuaian perencanaan strategis dan perencanaan operasional.

Sektor publik di Indonesia pada umumnya minim kompetensi dalam hal melakukan perencanaan strategis.

5. Simpulan

DJA merupakan organisasi yang memiliki peranan penting dalam realisasi kinerja pemerintah. Perencanaan dan

alokasi anggaran adalah fungsi yang rentan terhadap keberhasilan pembangunan negara. DJA saat ini memiliki

paparan risiko organisasi yang cukup tinggi dilihat dari daftar risiko yang telah diidentifikasi. Sumber risiko dalam

DJA cukup kompleks dan jumlah sumber risiko juga cukup seimbang antara risiko internal maupun eksternal. Daftar

risiko tersebut harus segera dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui peluang keterjadian dan konsekuensi yang

mungkin terjadi pada tujuan organisasi DJA maupun Kemenkeu secara utuh.

6. Referensi

Peraturan Menteri Keuangan PMK 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan

Departemen Keuangan.

Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-64/AG/2012 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal

Anggaran Tahun 2014.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan,

Direktorat Jenderal Anggaran

Kasidi. 2010. Manajemen Risiko. Ghalia Indonesia : Bogor.

Collier, Paul. M. 2009. Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers. Elsvier Ltd. : UK.

Hopkin, Paul. 2010. Fundamentals of Risk Management. Kogan Page Ltd. : The Institute of Risk Management.

ISO. 2009. ISO 31000 : Risk management - Principles and guidelines. International Organization for Standardization.

Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management. Diakses 11 Mei 2014.

Direktorat Jenderal Anggaran. http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-profil-struktur-list.asp. Diakses 11 Mei

2014.

Documents

Identifikasi Risiko Di Direktorat Jenderal Anggaran