RIZKI ARI PUSPITASARI, 3450405035

Persepsi Produsen Usaha Kecil Menengah Terhadap Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Studi pada UKM di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat)

Identitas Mahasiswa - NAMA : RIZKI ARI PUSPITASARI - NIM : 3450405035 - PRODI : Ilmu Hukum - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Hukum - EMAIL : QQ_girl pada domain yahoo.com - PEMBIMBING 1 : Drs. Rustopo, S.H., M.Hum. - PEMBIMBING 2 : Pujiono, S.H., M.H. - TGL UJIAN : 2009-07-22

JudulPersepsi Produsen Usaha Kecil Menengah Terhadap Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Studi pada UKM di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat)

AbstrakBangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang sedang berkembang sedanggiat-giatnya mengejar ketertinggalanya di segala bidang. Salah satu upaya untukmengejar ketertinggalanya yaitu salah satunya dengan melakukan pembangunan dibidang industri dan ekonomi antaralain pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektualkhususnya merek dikalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam rangkamenghadapi era globalisasi yang mengandalkan kemajuan industri, yang tujuanutamanya mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang menuju masyarakatIndonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sesuaidengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan baik nasional maupuninternasional, semakin sangat terasa dibutuhkan adanya pemberian perlindungankepada produsen pemilik merek yang menghasilkan barang dan jasa dan disisi lainpemberian perlindungan kepada konsumen (masyarakat). Dengan adanyaperkembangan peraturan perundangan yang makin pesat di Indonesia, makapengaturan akan merek pun semakin berkembang pula sebagai tuntutan terhadapkondisi global yang berhubungan dengan perdagangan barang dan jasa internasional.Permasalahan dalan penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaanpenelitian yaitu : (1) Bagaimana persepsi produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) diKelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat terhadap pendaftaran merekberdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek? (2) Hambatanapa saja yang dihadapi oleh produsen pada Usaha Kecil Menengah (UKM) diKelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat dalam melakukan pendaftaranmerek? (3) Bagaimana peran serta Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAMKanwil Jawa Tengah dalam menangani hambatan yang dihadapi produsen UsahaKecil Menengah (UKM) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat dalammelakukan pendaftaran Merek? Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahuiMengetahui persepsi para produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadappendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentangmerek. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh produsen Usaha Kecil Menengah(UKM) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat dalam melakukanpendaftaran merek, serta untuk mengetahui peran serta Direktorat Merek DepartemenHukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah dalam menangani hambatan yang dihadapiprodusen Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Krobokan KecamatanSemarang Barat dalam melakukan pendaftaran MerekPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatanyuridis-sosiologis. Penulis menggunakan analisis data yang terdiri dari telaah data,reduksi data, menyusun satuan pemeriksaan keabsahan data dan kesimpulan.Objek dari penelitian ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diKelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat yang telah menjalankan usahanyaselama lebih dari 5(lima) tahun dan memiliki ijin usaha perdagangan. Penelitianmengambil 10 (sepuluh) tempat UKM yaitu 3(tiga) UKM Kerupuk, 3(tiga) UKMBandeng Presto, 3(tiga) UKM tempe, 1(satu) UKM Tas Kulit. Hasil penelitianmenunjukan bahwa produsen khususnya industri kecil dan menengah yang belummendaftarkan merek dagangnya karena mereka tidak mengetahui secara jelas danterperinci mengenai prosedur pendaftaran merek, pendaftaran merek mahal sertamembutuhkan banyak waktu untuk mengurusnya, dan tanpa adanya pendaftaranmerekpun hasil produksi mereka bisa tetap laku dipasaran, selain itu pendaftaranmerek akan membuat para pengusaha dibebani pajak yang besar. Rendahnya peranserta Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Krobokan terhadap pendaftaran merekmenemui beberapa hambatan, antara lain :Masih kurangnya pemahaman paraprodusen/ pengusaha terhadap Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek,masih banyak produsen/ pengusaha yang merasa tidak mengetahui prosedurpelaksanaan pendaftaran merek pada Kantor Direktorat Merek Departemen Hukumdan HAM, kurangnya kesadaran akan arti penting pendaftaran merek, karena merekamerasa tanpa mendaftarkan merek dagang pun hasil produksinya laku dipasaran,kurangnya informasi maupun sosialisi berbagai hal tentang Hak Kekayaan Intelektualkhususnya merek. Melihat rendahnya peran Usaha Kecil dan Menengah di wilayahKelurahan Krobokan, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia kanwilJawa Tengah sebagai instansi terkait memberikan peran sertanya antara lainmelakukan sosialisasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan HKI. Hal inidiharapkan agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh terhadap Hak KekayaanIntelektual, memberikan kemudahan serta totalitas pelayanan terhadap informasi yangberhubungan dengan HKISaran yang dapat disampaikan pada Departemen Hukum dan HAM untukmeningkatkan jumlah permohonan pendaftaran merek, maka Kantor Wilayah sebagaiinstansi terkait perlu mengintensifkan sosialisasi Undang-Undang Merek danperaturan terkait dengan masalah merek, meningkatkan kinerja pelayanan yaitudengan mempermudah proses pelaksanaan prosedur pendaftaran merek yangterkadang masih melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga prosespendaftaran merek dapat lebih efisien serta dengan meminimalisasi biaya pendaftaranmerek agar dapat terjangkau oleh masyarakat khususnya industri kecil

Kata KunciUKM, Pendaftaran Merek

ReferensiAnoraga, Pandji dan Sudantoko, Djoko.2002. Koperasi Kewirausahaan dan UsahaKecil, Jakarta: Rineka CiptaAshofa, Burhan. 2004. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka CiptaAtkinson, Rita L. 1990. Pengantar Psikologi, Edisi kesebelas, Batam : InteraksaraChaplin,J.P. 2001. KamusLengkap Psikologi, Jakarta: Raja Grafindo PerkasaDjasukie, Sandjaya. 2000. Fungsi, Tujuan dan Perlindungan Hukum Hak Atas Merek.Jakarta: DITJEN HAKI Dep. Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RIMilles, Mattew B dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif, JakartaMoleong, Lexy. J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja RosdakaryaPurwosutjipto, HMN. 1976. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta:DjambatanPurwoningsih, Endang. 2005. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights,Bogor: Ghalia IndonesiaKhairandy, Ridwan. 1999. Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya,Semarang: Jurnal Magister Hukum UNDIPLubis T. Mulya. 2000. Antisipasi Yuridis Merek, Paten, dan Hak Cipta Sebagai HakMilik Intelektual, Jakarta: Paradnya ParamitaSaidin, OK. 2003. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja GrafindoPersadaSimatupang, Richard Burton. 2003. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: RinekaCiptaHartono, Sri Rejeki. 1999. Etika Keilmuan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual.Semarang: Badan Penerbit UNDIPWalgito, Bimo. 2001. Psikologi Sosial Suatu Pengantar, Yogyakarta: AndiYogyakartaPeraturan Perundang-Undangan:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 tentang MerekPerusahaan dan Merek PerniagaanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang MerekUndang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang KoperasiUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 Tentang PerubahanAatas Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1992 Tentang MerekUndang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tantang MerekUndang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan TerbatasUndang-Undang RI Nonor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil danMenengahPeraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara PermintaanPendaftaran MerekPeraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas JenisPenerimaan Negara Bukan PajakKeputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.06 Tentang PenunjukanKantor Wilayah Departemen Kehakiman Untuk Menerima Permohonan HkiJo Keputusan Direktorat Jenderal Hki Nomor H.08.PR.07.10 Tahun 2001tentang pendaftaran Hki Melalui Loket Penerimaan di Kanwil DepartemenHukum dan HAM(http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2085)(http://yudishtira.blogspot.com/2008/05/pengertian-modal-kerja.html)(http://www.dreamid.com/doc/Daftar%20Klasifikasi%20Kelas%20Merek%20Barang%20dan%20Jasa.pdf)

Terima Kasihhttp://unnes.ac.id