IFES Indonesia: Laporan Survei Nasional Pemilu 2014 di Indonesia

IFES Indonesia:

Laporan Survei NasionalPemilu 2014 di Indonesia

Laporan Survei Nasional – Pemilihan Umum Tahun 2014 di IndonesiaIndonesia, Januari 2015

© IFES, 2015. Semua hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Pernyataan Izin: Tidak ada bagian dari tulisan ini dapat direproduksi atau disalin dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun manual, termasuk difotokopi, direkam, diunduh, atau disimpan tanpa izin tertulis dari IFES.

Permohonan izin penggunaan materi ini harus mencantumkan informasi berikut:• Penjelasan mengenai materi atau publikasi di mana salinan tersebut akan digunakan.• Tujuan penyalinan dan bagaimana salinan tersebut akan digunakan.• Nama, jabatan, perusahaan atau organisasi, nomor telepon, nomor fax, alamat e-mail, dan alamat

pos pemohon.

Mohon kirimkan seluruh permohonan izin ke:International Foundation for Electoral Systems 1850 K Street, NW, Fifth FloorWashington, DC 20006E-mail: [email protected]: 202.350.6701

Laporan ini diselesaikan dan disusun berkat dukungan dari United States Agency for International Development (USAID), the Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Canada and the Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade.

Isi laporaniniadalahtanggungjawabIFESdantidakmencerminkanpandanganatauposisidari lembaga-lembaga pendukung di atas.

Laporan Survei Nasional – Pemilu 2014 di Indonesia 3

DaftarIsiRingkasanEksekutif 5Temuan Kunci 6Rincian Survei 11 Survei Pra Pemilu 11 SurveiPascaPemiluLegislatif 11 Survei Pasca Pemilu Presiden 11Pengetahuan tentang Proses Pemilu 12

PeningkatanSignifikanterkaitPaparanInformasi Tentang Pemilu untuk Pemilih antara Survei Pra Pemilu dan Pasca Pemilu 12 PeningkatanInformasisecaraSignifikandalamAspek-AspekSpesifik Kepemiluan 14 Sosialisasi Informasi bagi Pemilih oleh KPU Memiliki Cakupan yang Luas 15 Penggunaan Internet untuk Mendapatkan Informasi 18Sikap terkait Lembaga Kepemiluan 20 Pengetahuan terkait KPU dan Lembaga Kepemiluan Lainnya 20 Opini terkait Kinerja KPU Selama Pemilu 20 Sikap terhadap Kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu selama Pemilu 2014 23 PenilaianPositifterkaitKerjaStafPemiludalamHariPemilu 24Pandangan Masyarakat Terkait Pemilu 2014 27 Sikap terhadap Pemilu 2014 27 PendapatMasyarakatYangSangatPositifTerhadapPenyelenggaraan Pemilu 2014 28PandanganterkaitIsu-IsuSpesifikSoalKepemiluan 32 PandanganMasyarakatTerkaitManipulasiHasilPemilu 32 Pandangan Masyarakat terkait Petugas Pengawas Pemilu 34 PengalamandanPandanganPemilihTerhadapPolitikUang 34 Pandangan Terkait Kekerasan Pemilu 36

Daftar Isi


Ringkasan Eksekutif

Dari Oktober 2013 hingga Oktober 2014, International Foundation for Electoral Systems (IFES) mengadakantigasurveiopinipublikuntukmengukurpersepsimasyarakatterkaitprosespemilu,mengukur kepercayaan masyarakat terkait penyelenggara pemilu, dan mengumpulkan opini masyarakat Indonesiaterkaitpemilu– legisatifdanpresiden.Menurutdatadariketigasurveitersebut,sebagianbesarmasyarakatIndonesiamenyatakanbahwaPemiluLegislatif(Pileg)danPemilu Presiden (Pilpres) 2014 telah berlangsung secara bebas dan adil, dan diselenggarakan secara lebih baik dibandingkan Pemilu 2009. Mayoritas pemilih juga merasa puas dengan penyelenggaraan pemilu dan mereka juga memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap parapenyelenggarapemilu,khususnyaKomisiPemilihanUmumRepublik Indonesia (KPU).Kendatidemikian,parapemilihmenyatakanbahwamasihadabeberapahalyangbisaditingkatkanolehpenyelenggara pemilu di masa yang akan datang, baik pada tahapan proses pemilu atau kegiatan penyelenggaraanpadaharipemilihan.Selainitu,adabeberapahalyangmenjadiperhatiandankekhawatiranmasyarakatpemilihdiantaranyaadalahprosesrekapitulasihasilpencoblosanyangmemakan waktu lebih lama dan terjadinya manipulasi dan kecurangan atas hasil pemilu sebagai imbasdaripersainganketatantarpesertapemilu2014.DalamtigasurveiyangdiselenggarakanIFEStahun2013-2014,pemilihjugamenyatakanbahwapraktekjualbelisuaradanpolitikuangtetapmerupakankekhawatiranutamapemilihdanmerupakantantangandalammemperkuatproses demokrasi di Indonesia.

DalamtigasurveinasionalyangdilakukanIFESdalamperiode2013-2014,pemilihmenganggapbahwaterjadipeningkatanprestasiyangsignifikandalamPemilu2014jikadibandingkanPemilu2009.PartisipasipemilihdiIndonesiacenderungtetaptinggi-padatahun2014,sekitar75%untukPilegdan70%untukPilpres.Daftarpemilih,yangpadaPemilu2009adalahsumbersengketa,sekarangdianggapcukupdianggapbagus dantidakmenjadi targetutamagugatan sengketahasil pemilu. Responden survei tahun 2014 juga berpendapat bahwa mereka mendapatkan pendidikan pemilih yang lebih intensif, khususnya terkait pengenalan terhadap proses pemilu, penyelenggara pemilu, dan prosedur pemungutan suara.

Pemilu 2014 adalah siklus pemilu terakhir di mana hari pemilihan anggota legislatif danpemilihanpresiden/wakilpresidendiselenggarakansecaraterpisah.Hasilsurveimenunjukkanbahwa prosedur pemungutan suara dan penyelenggaraan pemilu yang rumit harus diperbaiki untukmemastikan suksesnya pileg dan pilpres serentak dimasamendatang. Pemilih secaraumum merasa puas dengan proses dan prosedur pemungutan suara di Indonesia dalam kedua pemilu pada tahun 2014 lalu. Namun, mereka juga menyebutkan beberapa hal yang menjadi kekhawatiran mereka sebagai pemilih pada pemilu Legislatif; sulitnya memahami prosespemungutan suara, lamanya mendapat giliran untuk mencoblos karena antrian pemilih yang cukuppanjang,danpetugasTPSkadangtidakterorganisirdenganbaik.

Pemilu2014jugaunikdalamaspekterkaitketerbelahanpilihanpolitikparapemilih.DalamdatasurveiIFESjugaterlihatdampakkemenanganpilpresyangtidaktipisataucukuptelak(denganangkakemenangansekitar6,3%perbedaanperolehansuara)dansuasanapolitikyangsengitdalam proses rekapitulasi hasil pemilu presiden selama dua minggu proses penghitungan suara secaranasional.PendukungPrabowoSubiantocenderungmenganggapPilpres2014tidakbebasdanadildibandingkanpendukungJokoWidodo.PemilihyangpercayabahwaPemilu2014tidakbebas dan adil kebanyakan menyebutkan bahwa proses rekapitulasi kurang dapat dipercaya karena ditengarai terdapat kecurangan. Tuduhan kecurangan disampaikan melalui televisi oleh

International Foundation for Electoral Systems

6

timPrabowoSubiantoselamatahaprekapitulasisuarakemungkinanbesartelahmempengaruhiopiniresponden.Namun,pemilihyangpercayabahwaPilegtidakadildanbebasmenyebutkanpolitikuangsebagaialasanutama.

Walaupun data survei menunjukkan bahwa upaya pendidikan pemilih sebelum pemilu menunjukan keberhasilan, pemilih Indonesia mengidentifikasi beberapa bidang di manapendidikan pemilih dapat ditingkatkan kualitasnya. Kurang dari setengah responden surveimenjawab bahwa mereka puas dengan penggunaan internet dan media sosial dalam upaya pendidikanpemilih.Terkaitefektivitaspenggunaaninternetdanmediasosialdalampendidikanpemilih, responden yang merupakan para pengguna internet saja menyatakan rasa puas dengan upaya KPU dalam memanfaatkan media tersebut dalam mensosialisasikan hal yang harus diketahuipemilihtentangpemilu.Harusdicatatbahwatelevisitetapmenjadimediayangpalingbanyak diandalkan responden untuk mendapatkan informasi kepemiluan. Pemilih menganggap bahwasumber lainsepertipartaipolitik,calonanggota legislatif,mediacetak,danorganisasimasyarakatsipilperannyadianggaptidaksepentingKPU.

Praktek politik uang, khususnya kegiatan jual-beli suara, merupakan salah satu praktekkecuranganyangditemukandalamsurveiini,namunhaltersebuttidakterjadisecaraseragamdiseluruh provinsi Indonesia. Pemilih Indonesia yakin bahwa praktek jual beli suara lebih banyak terdapatdalamPemiluLegislatif2014dibandingkanPemilu2009.Lebihdarisetengahpemilihmenyatakan bahwa jika mereka ditawarkan uang atau bingkisan untuk memilih calon anggota legislatifataupartaipolitiktertentu,merekatidakakanmelaporkanpraktektersebutpadapihakyangberwenang.Hal inimenunjukanbahwa selainmenargetkanparapelanggaraturanataupelaku politik untuk di advokasi, perlu juga di kemudian hari untuk lebihmendorong publikuntuklebihaktifataumemprakarsaisebuahgerakanantipolitikuang.

Temuan Kunci

IFES bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam mengerjakan survei opini publik nasional pada saat sebelum, selama, dan setelah Pemilu Nasional 2014 dengan 2000 sampel untuk setiap surveinya. Margin of error untuk survei-survei ini adalah + 2%. SurveipertamadilaksanakanpadabulanDesember2013, sebelumPileg9April 2014. Survei keduadilaksanakanpadabulanMeidanJuni2014.SurveiketigadilaksanakanOktober2014,setelahPilpres9Juli2014.Ketigasurveitersebutmemilikimetodologidanjumlahsampelyangsama.KetigahasilsurveitersebutmerupakanrujukanuntukmenyusunLaporanSurveiPemiluNasional2014. Proses wawancara untuk pengumpulan data dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. Responden yang di wawancarai adalah orang-orang yang menggambarkan pemilih di Indonesia dari seluruh kelompok usia pemilih. Beberapa temuan laporan ini juga mengacu kepada data survei IFES yang sebelumnya dilakukan pada tahun 2008, 2009, dan 2010. IFES telah bekerja dengan mitra nasional untuk melaksanakan sejumlah survei tentang proses kepemiluan sejak 1999. Hasil temuan dari survei-survei tersebut adalah sumber data untukmelihat tren atassuatu. Temuan-temuan itu menjadi hal yang sangat berharga dalam melihat proses pemilu di Indonesiadanmembangunkonteksketikamembacatemuansurveitahun2014.Berikutadalahringkasan temuan kunci survei ini.


Integritas Pemilu

• Saatditanyasoalintegritaspemilu2014,80%pemilihdiIndonesiayakinbahwaPilegdanPilpres 2014 sepenuhnya atau cukup bebas dan adil. Walaupun perbedaan pendapat antarakelompokpartisantidakterlalubesarterkaitintegritasPileg,perbedaantersebutcukupsignifikanterjadiketikarespondendimintamenilaiintegritasterkaitPilpres2014.Sembilan puluh dua persen pendukung Jokowi yakin bahwa Pilpres 2014 setidaknyacukupbebasdanadil,sementarahanya73%pendukungPrabowoSubiantoyakinbahwaPilpres2014setidaknyacukupbebasdanadil.

• Saatpemilihyangmenyatakanyakinbahwapemilu2014tersebuttidakbebasdanadilditanyakan alasan mereka berpendapat demikian, banyak yang menyebutkan bahwa mereka kurang percaya terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara dalam Pilpres (28%), sementara ketidak percayaanpadaproses rekapitulasi dalamPileg adalah 8%.Yang tidak menganggap bahwa pemilu 2014 bebas dan adil beralasan bawah lebihbanyakmenyebutkankemungkinan terjadinyakecurangandalamprosespilpres (23%)dibandingpileg(12%).

• DiantarapemilihyangmenganggapbahwaPilegtidakbebasdanadil,terdapatbanyakpemilih yang menyebutkan politik uang (48%) sebagai alasan dibandingkan yangmenganggapbahwaPilprestidakbebasdanadil(15%).

Penyelenggaraan Pemilu

• Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa Pileg dan Pilpres 2014 diselenggarakan dengan baik. Untuk Pileg, 90% menyatakan bahwa pemilu tersebutdiselenggarakandengansangatbaik(7%)ataucukupbaik(83%),sementarahanya8%yang menyatakan bahwa pemilu tersebut tidak diselenggarakan dengan baik. Untukpilpres,hampir90%menyatakanbahwapemilutersebutdiselenggarakandengansangatbaik(8%)ataucukupbaik(82%)danhanya8%yangmenyatakanbahwapemilutersebuttidakdiselenggarakandenganbaik.

• Walaupun kebanyakan pemilih Indonesia puas dengan penyelenggaraan pemilu, sejumlah besar pemilih menyatakan kekhawatiran terkait penghitungan suara di TPS. SetelahPileg,26%pemilihmenyatakanbahwamanipulasihasilpemiluterjadidibeberapaTPS.KebanyakanmenyatakanbahwamanipulasipalingbanyakterjadidiAceh(39%),Maluku/Papua(33%)danJawaBarat/Banten/Jakarta(30%).SementaradaerahdengantingkatmanipulasilebihrendahterjadidiSumatera(18%),Bali/NTT/NTB(18%),danSulawesi/Gorontalo(17%).

Pendidikan Pemilih

• Upayapendidikanpemilihpadabulan-bulanmenjelangpemiluefeknyacukupsignifikan.Terdapat 64% peningkatan antara survei pra dan pasca pemilu terkait meningkatnyapengetahuanmasyarakatmengenai statuspendaftaranpemilih ataubagaimanacaramendaftarkannamasebagaipemilih,tujuhpuluhduapersen(72%)peningkataninformasiterkait aspek logistik dalam pemilu misalnya informasi tentang dimana dan kapanmemilih, dan 84%peningkatan terkait pengetahuanmengenai tata cara pemungutansuara dan menandai kertas suara.


8

• Masyarakat Indonesia cenderung mengandalkan informasi dari KPU dibandingkan informasidarisumberlainsebagairujukanpengetahuanmengenaipemilu.Hampirsebagian masyarakat Indonesia (47%) menyatakan bahwa sumber informasiterpenting mereka menuju Pileg adalah materi sosialisasi KPU, sementara yang lain menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi dari materi kampanye dari parpoldancaleg(22%),mediadanberita(20%),danmaterisosialisasidarilembagaswadayamasyarakat(LSM)(3%).

• Persentase masyarakat Indonesia yang puas dengan kerja KPU dalam memberikan informasi danmemberikanpendidikankepadamasyarakatmeningkatdari61%sebelumPilegmenjadi76%setelahPileg,danterusmeningkathinggamencapai79%sebelumPIlpres.

• Hampir dua per tiga masyarakat pemilih Indonesia (64%) yang menggunakan internetsetidaknya sekali sebulan menyatakan bahwa mereka puas terhadap kerja KPU dalammenggunakan internet dan media sosial untuk lebih merangkul pemilih dalam Pilpres 2014.

Penyelenggara Pemilu

• PemilihmemberikantanggapanpositifterkaitkerjaKPUdalamPilegdanPilpres2014. Secara umum, 79% pemilih Indonesia puas dengan kerja KPU dalammenginformasikan dan memberikan pendidikan masyarakat terkait proses kepemiluan;77%puasterhadapkerjaKPUdalammemastikanhasilpemiluakuratdanmerefleksikansuarapemilih,74%puasterhadapkerjaKPUdalammenyusundan menetapkan daftar pemilih, dan 66% puas terhadap independensi KPUterkaittekananpolitisyangbanyakterjadidalampenyelenggaraanpemilu.

• Diantaratingkatanparapenyelenggarapemilu,masyarakatmemberikanpenilaiantertinggipadapenyelenggarapemiluditingkat lokal.Kelompokpenyelenggaradi tingakatan paling bawah ini merupakan kelompok yang sering berinteraksilangsung dengan pemilih dilapangan. Setelah Pileg, tanggapan terbaik terhadap kerjapenyelenggarapemiludiberikanbagiKPPS (78%)danPPS (77%). SetelahPilpres, masyarakat Indonesia memiliki opini paling kuat terkait PPS (9%menyatakankerjamerekasangatbaikdan72%menyatakanbaik)danKPPS(11%sangatbaikdan70%baik).

• Aspek-aspek proses pemilu yang paling di inginkan pemilih untuk diperbaiki KPUsetelah Pileg adalah prosedur tata cara pemungutan suara dan menandai kertas suara (24%),pendaftaranpemilih (15%),dankejujurandalamprosesPenghitungansuara dan pengumuman hasil pemilu di TPS (9%). Kepuasan terhadap aspek-aspekini meningkat setelah Pilpres. Kepuasan pemilih Indonesia terhadap KPU terkait prosedur pemungutan suara dan cara mengisi surat suara meningkat sebesar enam persen dari 84% menjadi 90%. Kepuasan pemilih Indonesia terkait netralitas KPUdalam melaksanakan proses penghitungan, rekapitulasi, dan pengumuman hasil di TPS meningkatdari86%menjadi89%,dankepuasan terkaitprosespendaftaranpemilihnaikduapersendari87%menjadi89%.


Hari Pemilu

• Sebagian kecil pemilih (9%) menyatakan bahwa mereka menemukan masalah saatmencoblos untuk Pileg 2014.

• Insiden permasalahan pencoblosan Pileg paling banyak terdapat di Kalimantan (14%)dan Bali/NTT/NTB (13%) dan lebih rendah di Sumatera (5%) dan Sulawesi/Gorontalo(3%).DiantaramasalahyangdihadapiolehpemilihdalamPilegadalahtidakmemahamiprosespemungutan suara (28%), antreanyang lama (21%),danpetugaspemilu yangkurangterorganisir(6%).

• Sebagian kecil pemilih (5%) menyatakan bahwa mereka menemukan masalah saatmencoblos untuk Pilpres 2014.

• KesulitandalammencoblospalingbanyakditemukandiMaluku/Papua, dimana21%pemilih mengalami kesulitan mencoblos. Di daerah lain, pemilih yang menyatakan kesulitanmencoblostidaklebihdari8%.Menurutparapemilihyangmengalamikesulitanmencoblos, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala para pemilih tersebut, yaitu tidakmemahamiprosespemungutansuara(22%),tidaktercatatdalamdaftarpemilih(20%),petugaspemilukurangterorganisir(9%),danantrIanlama(9%).

• Bagi kebanyakan pemilih, keberadaan pengawas pemilu dianggap mampu meningkatkan rasayakinmerekabahwapemiluterselenggarasecaraadil.Diantaraparapemilih,72%pemilih menyatakan bahwa mereka melihat pengawas pada hari Pemilu. Keberadaannya dianggap sebagai aspek positif oleh 80% pemilih. Enam puluh tiga persen pemilihmenyatakan bahwa mereka melihat keberadaan pemantau lokal pada hari pemilu, dan 82%menyatakanbahwakeberadaanpemantaulokalmeningkatkanrasayakinmereka.

Jual Beli Suara

• Praktekjualbelisuaraterusditemukannamundengantingkatyangberbedadiberbagaiprovinsi. Setelah Pileg 2014, lima belas persen (15%) pemilih Indonesia melaporkanbahwa mereka pernah ditawari uang atau bingkisan sebelum Pileg untuk memilih kandidattertentu,sementara20%menyatakanbahwamerekamengenalseseorangyangpernahditawari uangataubingkisan. Tingkatpembelian suara tertinggiditemukandiJawaTengah/Yogyakarta(29%)danAceh(27%),danterendahdiMaluku/Papua(12%),JawaBarat/Banten/Jakarta(12%),danBali/NTT/NTB(3%).

• Masyarakat Indonesia percaya bahwa pembelian suara lebih banyak terdapat di Pileg 2014dibanding2009.Lebihdari sepertigapemilihyakinbahwaterdapatpeningkatanpolitik uang jumlah besar (16% responden) dan dalam jumlah kecil (18% responden)dibandingkan2009,sementara26%menyatakanbahwasebarannyasamabesar.

• Terkait tantangandalammengentaskanpraktekpolitikuang, limapuluhempat (54%)pemilih Indonesia menyatakan bahwa jika mereka ditawari uang atau bingkisan untuk memilihseorangcaleg,merekatidakakanmelaporkannyakarenadianggapkegiatanyangnormalselamapemilu.Hanya19%yangmenyatakanbahwamerekaakanmelaporkanjumlah uang/harga bingkisan yang ditawarkan.


10

Kekerasan Pemilu

• Walaupun periode pemilu berlangsung secara damai, sejumlah masyarakat merasa khawatirakanterjadikekerasanpadaPilpres.Tigapuluhtujuhpersen(37%)masyarakatIndonesiamelaporkanbahwamerekakhawatirkekerasandapatmunculdimasyarakatjikahasilpilprestidakditerimaolehcalonyangdinyatakankalah.

• Pemilih menyatakan bahwa para calon presiden dan wakil presiden memegang peranan yangpentingdalammengurangikekhawatiran terkaitkekerasanpemilu: JokoWidododianggap sebagai figur paling berpengaruh untukmengurangi kekhawatiran tersebut(73%)danPrabowoSubianto(68%)dianggapkeduaterpentingdalamhalini.

Hasil Pemilu

• Cukup banyak masyarakat Indonesia yang menganggap lebih banyak manipulasi terjadi di TPS selama Pilpres dibanding Pileg. Lebih dari sepertiga pemilih (35%) cukup atausangat setuju bahwa terjadi manipulasi hasil pemilu di beberapa TPS – angka tersebut meningkat9%dibandingkanresponterhadappertanyaanyangsamaterkaitPileg.Pemilihyang berpendapat cukup atau sangat setuju lebih banyak merupakan pemilih Prabowo (44%)dibandingkanJokowi(31%).

• SebagairefleksitentangbagaimanaketatnyapersainganPilpres2014yanglalubisajugadilihatdariprosespersidanganpenyelesaiansengketapemiludiMahkamahKonstitusi(MK) berdasarkan gugatan tim kampanye Prabowo Subianto, 21% pemilih Indonesiamenganggap bahwa terjadi manipulasi hasil Pilpres 2014 secara masif. Dari responden yang memiliki opini demikian, lebih banyak terdapat dari pemilih yang memilih Prabowo Subianto(31%)dibandingkanpemilihyangmemilihJokoWidodo(16%).


Rincian Survei:

IFES bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) untuk melaksanakan kerja lapangan dan memproses data terkait survei-survei yang diselenggarakan pada periode 2013-2014. Data diolah berdasarkan usia, daerah, dan jenis kelamin (gender) untuk menyelaraskan sampel dengan parameter populasi Indonesia sehingga bisa mencerminkan populasi pemilih (berusia 17 tahun atau lebih) di Indonesia.

Survei Pra Pemilu

Sampel: 1.890 responden yang sudah mempunyai hal pilih (berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemilu atau sudah/pernah menikah)

Margin of error: ±2.3%dengantingkatkeyakinan95%

Cakupan wilayah sampel: 33 provinsi di Indonesia; pembagian sample dilakukan secaraproporsionalditingkatnasionaldengan sampelberlebihdiAceh,Maluku,Papua,danPapuaBarat.

Kerja lapangan: Desember 17 – 30, 2013

Survei Pasca Pemilu Legislatif

Sampel: 2009 responden yang sudah mempunyai hak pilih (berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemilu atau sudah/pernah menikah)

Margin of error: ± 2,2%dengantingakkeyakinan95%

Cakupan wilayah sampel: 33 provinsi di Indonesia; pembagian sample dilakukan secaraproporsionalditingkatnasionaldengan sampelberlebihdiAceh,Maluku,Papua,danPapuaBarat.

Kerja lapangan: 1 – 10 Juni 2014

Survei Pasca Pemilu Presiden

Sampel: 2000 responden yang sudah mempunyai hak pilih (berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemilu atau sudah/pernah menikah)

Margin of error: ± 2,1%dengantingkatkeyakinan95%

Cakupan wilayah sampel:34provinsidiIndonesia;denganpembagiansampledilakukansecaraproporsionalditingkatnasionaldengan sampelberlebihdiAceh,Maluku,Papua,danPapuaBarat.

Kerja lapangan: 25 Oktober – 3 November 2015


12

Pengetahuan tentang Proses Pemilu

Informasi yang di terima para pemilih terkait proses pemilu dapat menjadi faktor penting dalam memastikan partisipasi pemilih Indonesia secara efektif. Survei pra pemilu, pasca Pileg, dan pasca Pilpres yang dilaksanakan oleh IFES mengumpulkan informasi dari responden terkait informasi yang mereka dapatkan menjelang proses pencoblosan. Temuan dari tiga survei tersebut mengindikasikan bahwa kurangnya informasi yang didapatkan oleh sebagian pemilih Indonesia menjelang hari pemilihan telah berhasil ditanggulangi melalui sosialisasi pesan-pesan pendidikan pemilih sebelum hari pemilihan Perbandingan data informasi kepemiluan dari tiga survei tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman mayoritas pemilih Indonesia terkait informasi kepemiluan dan pengetahuan tentang tata cara pencoblosan atau tata cara memilih telah meningkat secara signifikan selama proses menjelang hari pencoblosan. Data yang ditemukan juga mengindikasikan bahwa pesan dan materi pendidikan pemilih KPU telah berhasil merangkul jumlah pemilih yang signifikan di Indonesia.

Peningkatan Signifikan terkait Paparan Informasi Tentang Pemilu Untuk Pemilih antara Survei Pra Pemilu dan Pasca Pemilu

Perbandingan data survei pra pemilu dan pasca pemilu mengindikasikan bahwa permasalahan berupa kurangnya informasi kepemiluan yang diterima para pemilih berhasil ditanggulangi oleh KPU sebelum Pileg dan Pilpres 2014. Data survei menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikanterkaitinformasipemiluPilegdanPilpres2014yangditerimaolehpemilih.

Dalam survei pra pemilu di bulan Desember 2013, sebagian besar responden menyebutkan bahwa mereka masih kurang memiliki informasi terkait pemilu secara umum: 73% respondenmenyatakan bahwa informasi yang mereka miliki masihsedikitatautidakmemiliki informasisamasekali (Gambar 1). Dalam survei tersebut, hanya sedikityangmenyatakanmemilikiinformasi:20%memiliki informasi yang cukup banyak, sementara 3%menyatakanmemilikisangatbanyakinformasi.

Kebanyakan responden di seluruh sub-kelompok besar dalam populasi pemilih menjawab bahwa mereka kurang memiliki informasi tentang Pileg atau Pilpres. Mayoritas (65%) dari pemilih yangmemegang gelar sarjana menyatakan bahwa informasi terkait pemilu yang mereka miliki hanya sedikitatautidakmemilikisamasekali.Yanglebihmengejutkan, mayoritas pemilih yang menyatakan sangatataucukuptertarikdenganpolitikmenilaibahwamerekahanyamemilikisedikitatautidakadasamasekaliinformasiyangberkaitandenganpemilu(67%).

Setelah Pileg 2014, pemilih kembali ditanya terkait ketersediaan informasi kepemiluan secara kuantitasdankualitas.Secaraumum,duapertiga (67%)pemilih Indonesiamenyatakanbahwamereka telah menerima informasi tentang Pemilu sebelum tanggal pemungutan suara (Gambar

Gambar 1: “Seberapa banyak informasi yang Ibu/Bapak miliki tentang pemilu-pemilu

tersebut? (Desember 2013, n=2,248)


2). Dari yang menjawab bahwa mereka sudah memiliki informasi, sedikit diatas setengah jumlah pemilih (53%)merasabahwa informasiyangtersedia jumlahnyabanyakdansangatmembantumereka untuk memahami prosedur pemungutan suara, sementara 39% menyatakan bahwainformasi yang mereka miliki cukup banyak tetapi masih perlu informasi tambahan di beberapa aspekpemilu(Gambar3).Hanya7%yangmenyatakanbahwainformasiyangmerekaterimatidakcukup dan perlu informasi yang lebih banyak lagi untuk memahami tata cara memilih.

Pertanyaan-pertanyaan seperti yang diatas kembali ditanyakan di survei IFES pasca Pilpres.Temuan dari survei pasca Pilpres memperlihatkan bahwa mayoritas pemilih Indonesia mendapatkan informasi yang signifikan tentang proses kepemiluan. Setelah Pilpres, 75%menyatakan bahwa mereka melihat, mendengar, atau membaca informasi berkaitan dengan pemilu menjelang hari pemilihan. Hal ini memperlihatkan terjadi 8% peningkatan dari hasilsurvei pasca Pileg. Peningkatan ini menunjukkan bahwa KPU terus meningkatkan kualitas materi informasi bagi pemilih, khususnya tentang tata cara pemilihan (Gambar 4). Sembilan puluh empatpersen (94%) respondenyang terpaparmateri sosialisasi tersebutmenyatakanbahwainformasinyabanyakdanmembantumerekadalammemahami tatacaramemilih (57%)ataucukupbanyak,tapimasihperluinformasitambahan(37%)(Gambar5).

Gambar 2: “Pada minggu-minggu menjelang pemilu DPR/DPRD/DPD pada 9 April 2014 lalu, apakah Ibu/Bapak melihat, mendengar, atau membaca informasi, pesan, tentang tata cara

memilih dalam pemilu?” (n=2,510)

Gambar 3: “Bagaimana penilaian Ibu/Bapak terhadap informasi tersebut?

“ (n=1,657)

Gambar 4: “Pada minggu-minggu menjelang pemilu Presiden 9 Juli 2014 lalu, apakah Ibu/Bapak melihat,

mendengar, atau membaca informasi, pesan, atau kegiatan tentang tata cara memilih dalam pemilu?”

(n=2,540)

Gambar 5: “Bagaimana penilaian Ibu/Bapak terhadap Informasi tersebut?

“(n=1,918)


14

Perbandingan data terkait informasi tentang tata cara memilih dari survei pra pemilu dan pasca pemilu menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah informasi yang didapatkan pemilih secara signifikan:darisituasiprapemiludimanahampirtigaperempatpemilihIndonesiatidakmemilikiInformasiyangcukupkesituasipascapemiludimanatigaperempatpemilihIndonesiamemilikiinformasi, kebanyakan dari mereka yang memiliki informasi tersebut menganggap bahwa informasi yang mereka dapatkan sangat berguna untuk memahami tata cara memilih. Data ketigasurvei jugamenunjukkanbahwapeningkatansecarasignikan jumlah informasi tentangpemiluyangdimilikiolehpemilihtidaksajaberdampakpadapengetahuanmasyarakattentanginformasipemilusecaraumum,tetapi jugamampumenjelaskanhal-halyangspesifiktentangproses pemilu.

Peningkatan Informasi secara Signifikan dalam Aspek-Aspek Spesifik Kepemiluan

Selain informasi umum terkait pemilu, responden survei pra pemilu juga ditanyakan apakah merekamemilikiinformasicukupataubutuhlebihbanyakinformasiterkaitaspek-aspekspesifikdalamprosespemilu.Ditiapaspekyangditanyakan,mayoritasrespondenmenyatakanbahwamereka masih membutuhkan informasi lebih banyak.

Dalam survei pra pemilu, kebanyakan pemilih Indonesia menyatakan butuh informasi lebih banyak tentang aspek-aspek utama proses pemilu yang penting diketahui mereka ketahuisehinggabisaberpartisipasisecarasahdalamPilegdanPilpres.Dari10orangpemilih,lebihdari7orangdiantaranya(71%)menyatakanbahwamerekabutuhlebihbanyakinformasitentangkapandandimanapemungutansuaraakandilakukan,69%menyebutkanbahwamerekabutuhinformasi tentangcaramencoblosyang tepat,dan67%mengakubahwamerekabutuh lebihbanyak informasi tentang pendaftaran pemilih (Gambar 6). Pemilih jugamenyatakan bahwamerekabutuhlebihbanyakinformasiterkaitaspekteknisprosespemilusepertiprosesalokasikursikeparpoldanbagaimanaseorangcalegdapatterpilih(masing-masing72%).

Gambar 6: “Mohon jelaskan, untuk beragam aspek dalam proses pemilu yang akan saya bacakan berikut ini, apakah Ibu/Bapak merasa telah mendapatkan informasi yang cukup

atau perlu memperoleh informasi yang lebih banyak lagi? “ (Desember 2013, n=2,248)


Responden dalam survei pasca Pileg juga ditanyakan informasi terkait aspek-aspek tersebut danhasilnyamenunjukkanterjadinyapeningkatanpengetahuanpemilihyangcukupsignifikanmenjelang hari pencoblosan. Misalnya terjadi peningkatan pengetahuan pemilih tentang pendaftaranpemilihataubagaimanacaramendaftarkandirisebagaipemilihsebesar64%ketikadibandingkandataprapemiludansetelahpemilu(Gambar7).Peningkatansebesar72%jugaterjadipadaaspekaspeklogistikpemilumisalnyatentangkapandandimanaseorangpemilihbisa memberikan suara. Pengetahuan pemilih tentang tata cara pemberian suara di surat suara jugamengalamikenaikanyangcukupsignifikan,yakni84%.

Mohon jelaskan, untuk beragam aspek dalam proses pemilu yang akan saya bacakan berikut ini, apakah Ibu/Bapak merasa telah mendapatkan informasi yang cukup atau perlu memperoleh informasi yang lebih banyak lagi terkait aspek-aspek dalam pemilu 2014 (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden) (Desember 2013 – n = 2,248; Juni 2014 – n = 2,510)

Sosialisasi Informasi bagi Pemilih oleh KPU Memiliki Cakupan yang Luas

Upaya pendidikan pemilih oleh KPU menjelang Pileg 2014 menggunakan berbagai sumber informasi dalam mensosialisasikan informasi tentang pemilu bagi pemilih di seluruh penjuru Indonesia. Data survei pasca Pileg mengindikasikan bahwa upaya pensosialisasikan pesan-pesan pemilu oleh KPU berhasil merangkul banyak pemilih Indonesia. Namun penggunaan media jejaring sosial dan internet sebagai salah satu metode penyebaran informasi pemilu masih perlumendapatperhatiandanditingkatkanlagi di masa depan oleh KPU.

Sebelum Pileg, KPUmenggunakan berbagai untukmendorong partisipasi pemilih dan untukmenginformasikanpemilihterkaitisu-isupentingtentangPemilu.Secaraumum,hampirtigaper

Gambar 7: Peningkatan Pengetahuan Sebelum/Setelah Pemilu April

Gambar 8: Jumlah iklan yang sudah terlihat/terdengar disiarkan menjelang hari pemilihan (n=2,510)


16

empat(74%)pemilihIndonesiamelihatataumendengarsetidaknyasatuiklanyangdisiarkanKPU:lebihdarisetengah(57%)melihat/mendengarlebihdarisatuiklanKPU,sementaraseperempat(25%)melihat/mendengarkeempatiklanyangdisiarkanKPU(Gambar8).

SaatditanyaterkaitpesanspesifikyangseringdisosialisasikanKPUmenjelangpemilu,iklanyangpaling banyak terlihat oleh pemilih adalah iklan televisi dengan maskot kotak surat suara (dilihat oleh58%pemilihIndonesia),kemudianposter/pamfletbertuliskan“AyoMemilih”(46%),pesanyangmendorongpemilihuntukmemilihcalegbersihbertuliskan“PilihyangJujur”(45%),danpesantentangbagaimanamencoblosbertuliskan“Pilih,Coblos,Celup!”(44%)(Gambar9).

Data survei tersebut juga mengindikasikan bahwa pemilih Indonesia cenderung mengandalkan informasidariKPUdibandingkansumberlainnya.Hampirsetengahresponden(47%)menyatakanbahwasumberinformasiyangterpentingsebelumPilegadalahalat-alatsosialisasiKPU(spanduk,stiker, kalender, iklan TV, radiodan lainnya yangditerbitkanolehKPU, sementara respondenlainnyamenyebutkanalat-alatkampanyecaleg/partai(spanduk,stiker,kalender,iklanTV,radiodan lainnya (22%), berita danmedia (20%), dan alat-alat sosialisasi dari Lembaga SwadayaMasyarakat(LSM)(3%)(Gambar10).Halyangperludicatatdariataspeningkatanpengetahuanmasyarakatyang terjadiantaraDesember2013danApril 2014adalahbetapapentingnyanyaperanan materi sosialisasi KPU yang sampai pada masyarakat pemilih.

Gambar 9: “Apakah Ibu/Bapak pernah melihat iklan berikut ini pada minggu-minggu menjelang pemilu? “ (n=2,510)

Gambar 10: “Menurut Ibu/Bapak, sumber informasi manakah yang paling bisa membantu memahami tata cara memilih DPR/DPRD/DPD pada 9 April 2014 lalu??” (n=2,510)


Dari survei pasca pemilu, ditemukan banyak masyarakat Indonesia yang mengaku bahwa mereka mendapatkan informasi dari berbagai macam bentuk alat sosialisasi yang di sebarkan oleh KPU. HalinijugayangmenyebabkantingginyatingkatkepuasanmasyarakatterkaitsosialisasiinformasipemiludanpendidikanpemilihDaridataketigasurveiyangdiselenggarakan,kepuasanterhadapkinerja KPU berkaitan sosialisasi ini cenderung meningkat dari satu periode ke periode lainnya. SebelumPilegApril 2014, 61%pemilih Indonesiamenyatakanpuasdengan kerjaKPUdalammemberikan informasi dan pendidikan pemilih terkait proses pemilu di Indonesia (Gambar 11).Setelahpemilulegislatif,dandandiawalperiodesosialisasiKPUsebelumpemilupresiden,76% pemilih Indonesia menyatakan puas terhadap informasi dan pendidikan pemilih yangdisosialisasikan KPU. Setelah pemilu presiden, tingkat kepuasan inimeningkatmenjadi 79%.Total peningkatan kepuasan pemilih terhadap kerja KPU berkaitan dengan sosialisasi Pemilu adalahsebesar31%.

Berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPU dalam menggunakaninternet dan media sosial untuk menjangkau dan menginformasikan pemilih berkaitan dengan isu-isupemilu , data survei cenderungmemperlihatkantingkat yang stagnan. SebelumPileg,43%pemilih IndonesiamenyatakanpuasdenganupayaKPUdalammensosialisasikanpemilumenggunakan internetdanmediasocial seperti facebook dan twitter. Pertanyaan yang sama ditanyakan juga setelah pemilu presiden, dan ditemukan angka kepuasan yang hampir sama yakni44%.Namun,padasaatdilakukananalisa terhadappemilihyangmerupakanpenggunainternet, setidaknya sekali dalambulan untukmemperoleh berita danperkembangan situasidomestik terkini, tingkat kepuasanmereka terhadap kinerja KPU cenderungmeningkat 10%.SebelumPileg,54%pengguna internetmenyatakanpuasatasupayaKPUterkaitpenggunaaninternet danmedia sosial seperti facebook dan twitter untukmenjangkau pemilih. SetelahPilpres,angkatersebutmeningkatmenjadi64%(Gambar12).

Temuan menarik lainnya dalam survei tersebut adalah masyarakat pemilih sangat puas atas upaya KPUuntukmenyediakaninformasispesifiktentangpemiluyangdibutuhkanmasyarakatsebelumPileg.SebelumPileg,hanya23%pemilihyangmenyatakanmemilikiinformasiyangcukupterkaitprosespendaftaranpemilih,19%menyatakanmerekamemilikiinformasiyangcukupterkaitkapandandimanaharusmemilih,sementara13%menyatakanmemiliki informasiyangcukupterkait

Gambar 11: “Mohon Ibu/Bapak memberikan penilaian apakah Ibu/Bapak Sangat Puas, Puas, Tidak Puas, Sangat Tidak Puas dengan dengan kinerja KPU dalam

memberi informasi dan pendidikan pemilih tentang proses pemilu di Indonesia”


18

tentang tata cara pemungutan suara dan menandai kertas suara yang benar. Setelah Pilpres, hampir90%pemilihsetidaknyamenyatakanpuasdenganupayasosialisasiKPUdalamaspek-aspektersebut:93%mengakupuasdengan informasitentangkapandandimanaharusmemilih,90%menyebutkan puas dengan informasi terkait tata cara pemungutan suara dan menandai kertai suara,dan89%puasdenganinformasiterkaitprosespendaftaranpemilih(Gambar13).

Penggunaan Internet untuk Mendapatkan Informasi

Dalam survei yang diselenggarakan oleh IFESmenjelang Pemilu 2009, ditemukan bahwa 3%masyarakat Indonesiayangmenggunakan internetsetidaknyasatukalidalamsebulan.Angkaini meningkat menjadi lima kali lipatnya dalam temuan survei IFES pada tahun 2013-2014 lalu, dimana terdapat 17%masyarakat yangmengaku sebagai pengguna internet setidaknyasekali sebulan. Angka ini masih relatif rendah dibandingkan penggunaan sumber informasilainnya oleh masyarakat untuk mendapatkan berita dan informasi. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa internet merupakan sumber informasi yang akan terus berkembang

Gambar 12: “Mohon Ibu/Bapak memberikan penilaian apakah Ibu/Bapak Sangat Puas, Puas, Tidak Puas, Sangat Tidak Puas dengan dengan kinerja KPU dalam menggunakan internet dan

sosial media seperti facebook dan twitter untuk menjangkau pemilih di Indonesia? “

Gambar 13: “Apakah Ibu/Bapak merasa sangat puas, puas, tidak puas atau sangat tidak puas dengan tahapan penyelenggaraan pemilu presiden 9 Juli 2014 berikut?” (n=2,540)

7%


diIndonesiadankemungkinanakantumbuh lebihsignifikandalamlimatahunkedepan.TrendemografimenunjukkanbahwaareaakanberubahdalambeberapatahunmendatangterlihatdaridatatemuansurveiIFEStahun2014.Darihasilsurveiini,didapatkanbahwa54%pendudukIndonesiayangberusiadibawah25tahundanmerupakanpenggunainternetsetidaknyasekalisebulanuntukmendapatkaninformasidanberita–35%diantaranyamengakubahwamerekamenggunakaninternetsetidaknyabeberapakalidalamseminggu.Selainitu,diantaramasyarakatIndonesiayangmempunyaipendidikandiperguruantinggiatauuniversitas,59%menyebutkanbahwamerekamenggunakan internet setidaknyasekali sebulanuntukmengaksesberitadaninformasi.Halinimenandakanbahwadimasadepan,penggunaaninternetakanlebihluaslagidiIndonesia. Pada saat yang sama, meningkatnya pengguna internet juga akan menjadi tantangan tersendiri untuk KPU dalam mengembangkan dan mempersiapkan alat-alat sosialisasi pemilu yang berbasis internet di masa yang akan datang. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam data diatas,tidakterjadipeningkatanterhadaptingkatkepuasankinerjaKPUdalammenggunakaninternet dan media sosial untuk menyampaikan informasi pendidikan pemilih dalam proses pemilu – Pileg dan Pilpres. Selanjutnya, data survei juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari pengguna internet yang menggunakan website KPU atau website penyelenggara pemilu lainnya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemilu.

DiantarapenggunainternetIndonesia,20%menyatakanpernahmengakseswebsiteKPU,denganmayoritas pengunjung menilai website tersebut memberikan kemudahan pada para pengunjung ketikamencariinformasi(95%)daninformasiyangtersediadalamwebsitetersebutmembantupengunjungdalammeningkakanpengetahuanmerekaberkaitandenganpemilu9April 2014(94%).Pengguna internet jugamengakubahwamerekapernahmengunjungiwebsite lainnyauntuk mendapatkan informasi tentang pemilu legislatif; Bawaslu(7%), Mahkamah Konstitusi(6%),RumahPemilu(4%),danDKPP(3%).JumlahpengunjungwebsitetersebutjauhlebihsedikitdibandingkandenganpengunjungwebsiteKPU.Kendatidemikian,mayoritaspengunjungsitus-situs tersebut mengatakan bahwa website tersebut memberikan kemudahan pada mereka ketika mencari informasi dan memberikan nilai tambah untuk meningkatkan pengetahuanmerekatentangpemilu9April2014.Sebagaisalahsatulangkahuntukmempersiapkanpemilu2019 nanti, KPU juga harus memberikan perhatian yang lebih untuk lebih mengembanganpenggunaan internet dalam memberikan informasi pendidikan pemilih.


20

Sikap terkait Lembaga Kepemiluan

Dalam survei IFES tahun 2013 dan 2014, mayoritas pemilih Indonesia memberikan penilaian positif terhadap penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Data menunjukkan bahwa masyarakat yang memberikan penilaian positif umumnya mengalami peningkatan untuk setiap lembaga. Sebaliknya, persentase masyarakat yang tidak mempunyai penilaian terhadap lembaga penyelenggara pemilu cenderung terus menurun. Terjadinya penurunan masyarakat yang tidak mempunyai penilai terhadap lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan semakin meningkatnya kedekatan masyarakat dengan lembaga-lembaga tersebut sepanjang tahun 2014. Pada saat yang sama, data menunjukan bahwa masyarakat umumnya memberikan sentiment yang positif terhadap pelaksanaan Pemilu pada tahun 2014 - pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sentimen positif tersebut bisa diliat dari evaluasi positif yang diberikan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan kinerja yang mereka lakukan untuk melaksanakan dua pemilu sepanjang tahun 2014.

Pengetahuan terkait KPU dan Lembaga Kepemiluan Lainnya

Sebelumpemilulegislatif,tingkatpengetahuanmasyarakatIndonesiaterkaitKPUdanlembagapenyelenggara pemilu lainnya cenderung beragam. Lebih dari dua pertiga (67%)masyarakatmengaku bahwamerekamengetahui KPU. Suatu hal yang tidakmengherankan apabila KPUmerupakan lembaga yang paling banyak diketahui masyarakat karena KPU adalah komisi pemilihan nasional dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sementara lembagapenyelenggarapemilulainnyakurangbegitudikenaldibandingkandenganKPU;BadanPengawas Pemilu (Bawaslu) (52%), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (52%), KomisiPemilihanUmumProvinsi(51%),PanitiaPengawasPemilihanKabupaten(PanwasluKabupaten)(48%), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (Bawaslu Provinsi) (43%). SedangkanDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hanya dikenal oleh seperempat dari pemilih Indonesia(25%)).

Keterkenalansebuahlembagaakanberbandinglurusdengantingkatkepercayaanyangdiberikanoleh masyarakat pada lembaga tersebut. Dari survei IFES, lebih dari tiga-perempat pemilihIndonesia yang mengenal masing-masing lembaga penyelenggara pemilu, mengaku bahwa merekamemilikitingkatkepercayaanyangtinggiterhadapkinerjalembagaterkait(Gambar14).

Opini terkait Kinerja KPU Selama Pemilu

Perbandingan data antara survei IFES Desember 2013 dan Mei 2014 menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kinerja KPU dalam berbagai aspek proses pemilu mengalami kenaikan secarasignifikan.TingkatkepuasanterhadapkinerjaKPUinitetaptinggidibandingkandengandata survei IFES pada bulan Oktober 2014 (Gambar 15). Dari data tersebut tergambar bahwa mayoritasmasyarakat Indonesia setidaknyamerasa cukuppuasdengan kinerja KPU sebelumdimulainyatahapanpemilu2014,dantingkatkepuasantersebutterusmengalamipeningkatansepanjangprosespersiapanpemilu2014.Datadigambar15jugamenunjukanbagaimanatingkatkepuasan masyarakat secara umum terhadap pelaksanaan pemilu 2014 lalu.

SebelumPilegApril2014,sebagianbesarorangIndonesiaumumnyamemilikipandanganyangpositif terhadap kinerja KPU. Enam puluh tiga persenmasyarakat menyatakan puas dengan


kinerjaKPUdalammenyusundanmenetapkandaftarpemilihtetap(DPTyangdigunakanpadaharipemungutansuara,sedangkan27%lainnyamengakutidakpuas.Selainitu,61%masyarakatmerasapuasdengankinerjaKPUdalammemastikanhasilpemiluyangakuratdanmerefleksikanpilihanmasyarakat Indonesia, sedangkan30% sisanyaberpendapattidakpuas.Hampirmiripdengandata diatas, 60%masyarakat pemilih Indonesiamenyebutkanbahwamerekamerasadengan kinerja KPU untuk memberikan informasi dan mendidik pemilih tentang proses pemilu di Indonesia,sementara33%masyarakat lainnyamengakutidakpuas.Sedikitdiatassetengahpemilih Indonesia (56%) yang berpartisipasi pada pemilu lalu menyatakan bahwa merekamerasa puas dengan kemampuan KPU untuk tetap netral walaupun berada di tengah tekanan politikketikadalammenyelenggarakanpemilu,sementara27%mengungkapkanketidakpuasan.Kurang dari setengah penduduk Indonesia (44%) merasa puas dengan kinerja KPU dalammenggunakan internet danmedia sosial untukmenjangkau pemilih, sementara 27% lainnyamenyatakantidakpuas.Namunketikadilihathanyapemilihyangmerupakanpenggunainternetsaja,tingkatkepuasanterhadapusahaKPUuntukmenggunakaninternetdanmediasosialyangtercatatmeningkat,dengan64%respondenmerasapuassetelahpemilihanpresiden.

Pada gambar 15 diatas, terlihat data survei pada bulan Juni 2014 menunjukkan terjadinya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPU dibandingkan dengan periode pra pemilu(Desember2013).DarilimaaspekkinerjaKPUdiatas,lebihdariduapertigamasyarakatmengakupuasterhadapempataspekkinerjaKPUtersebut.Dengankatalain,tingkatkepuasanmasyarakat sebelum dan setelah pemilu legislatif 2014 menjadi lebih luas lagi cakupannya.Secara keseluruhan, 76% masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja KPU dalam

Gambar 14: “apakah Ibu/Bapak merasa sangat percaya, percaya, tidak percaya, sangat tidak percaya dengan lembaga pemilu berikut dalam melakukan pelaksanaan Pemilu 2014??”

(Desember 2013)


22

menginformasikandanmendidikmasyarakattentangprosespemiludiIndonesia.Selainitu,75%merasapuasdengankinerjaKPUdalammenyusundanmenetapkanDaftarPemilihTetap(DPT)yangdigunakanpadaharipemungutansuara,dan74%merasapuasdengankinerjaKPUdalammemastikan bahwa hasil pemilu akurat dan betul-betul merefleksikan aspirasi masyarakat.Sedikit diatas setengah masyarakat Indonesia (66%) menyatakan puas dengan kemampuanKPU untuk tetap netral di tengah tekanan politik pada saat fase penyelenggaraan pemilu.Sementara itu, kinerja KPU yang dinilai masyarakat terendah adalah berkaitan dengan usaha KPU untuk menggunakan internet dan media sosial dalam upaya menjangkau lebih banyak pemilih di Indonesia. Salah satu penyebab kenapa rendahnya tingkat kepuasan masyarakatberkaitan dengan kinerja KPU ini adalah karena sebagian besar pemilih tidak mengetahuiatautidakmaumenanggapi kerjaKPUdalammenggunakan internetdanmediasosialuntukmenjangkau pemilih yang lebih luas lagi. Namun, pemilih yang berusia lebih muda mempunyai tingkat kepuasan sebesar 53% terhadapusaha KPUuntukmenggunakan internet danmediasosialdalammenjangkaupemilih.Tingkatkepuasankelompokinimerupakantingkatkepuasantertinggidalamaspekpenggunanaan internetdanmediasosialolehKPUdalammemberikanpendidikan bagi masyarakat pemilih.

Setelah Pilpres 2014, tingkat kepuasan terhadap kinerja KPU tetap menunjukan penilaianyang positif dari masyarakat: mayoritas masyarakat Indonesia merasa puas terhadap empataspek kinerja KPU dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan. Sedangkan aspek terakhir – penggunanaan internet dan media sosial seperti facebook dan twitter untuk menjangkaupemilihdiIndonesia-masyarakatpemilihmempunyaipendapatyangterbelahketikaditanyakansoaltingkatkepuasanmerekamengenaihalini.Secarakeseluruhan,79%masyarakatIndonesiamerasa puas dengan kinerja KPU dalam menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang prosespemilu,77%mangakupuasdengankinerjaKPUdalammenjaminhasilpemiluyangakurat

Gambar 15: Tingkat Kepuasan Terkait Kinerja KPU Dalam Menjalanankan Tugas (Tren)


danmencerminkanpilihanpemilih,74%pemilihmenyatakanpuasdengankinerjaKPUdalammenyusundanmenetapkanDaftarPemilihTetap(DPT),66%masyarakatmengungkapkanrasapuasdengansikapKPUuntuktidakterpengaruhtekananpolitikdalamprosespenyelenggaraanpemilu,dan44%pemilihIndonesiamenyebutkanbahwamerekapuasdenganusahaKPUuntukmenggunakan internet dan media sosial untuk merangkul lebih banyak pemilih.

Sikap terhadap Kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu selama Pemilu 2014

Sikap masyarakat terhadap kinerja berbagai lembaga penyelenggara pemilu pada hari pemilihan sangatpositif,baikdalamsurveipadabulanMeiatausetelahPilegdansurveipadabulanOktober-setelahPilpres.PemilihIndonesiaumumnyamenilaikinerjastafpemilutingkatlokalsecaralebihpositifdibandingkandenganlembagapenyelenggarapemilupadatingkatkab/kota/propinsiataunasional.DalamsurveipascaPileg,penilaiankinerjatertinggidiberikankepadapenyelenggarayang langusng berinteraksi dengan para pemilih, khususnya pada hari pencoblosan yaitu KPPS(78%)danPPS(77%)(Gambar16).Tanggapanterhadap lembagapenyelenggara lainnyasebenarnyacukuppositifnamunmasih lebihrendahdibandingdenganKPPSdanPPS.Hal inidisebabkan,bukankarenaadanyapersepsinegatifnamunkarenamasyarakatIndonesiakurangmengenal lembaga-lembaga penyelenggara tersebut. Dalam temuan survei IFES, tercatat bahwa 59%respondenmenilaibahwaPPKmemilikikinerjayangbaik,51%masyarakatmenyebutkanbahwa kinerja KPU Kab/Kota adalah baik, 48% masyarakat menyatakan penilaian yang baikuntukkinerjaKPUProvinsi,sementara48%masyarakatmengatakanbahwakinerjaKPUNasionalbaik.Untuk setiap lembaga tersebut, 27%atau lebihmasyarakat tidakmemberikan jawabanatas pertanyaan tentang pandangan mereka terhadap kinerja lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.Halinimenunjukanmenunjukkanbahwamasyarakatkurangmengenalkinerjalembaga-lembaga tersebut.

Gambar 16: “Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap kinerja lembaga-lembaha dibahwa ini selama pelaksanaan pemilu DPR/DPRD/DPD pada 9 April 2014 lalu. Apakah kinerja lembaga-lembaga berikut sangat baik, baik, biasa saja, atau sangat buruk?” (Juni 2014)


24

Penilaian masyarakat juga hampir sama terhadap penyelenggara pemilu selama Pilpres yaitu memberikan penilaian positif terhadap kinerja lembaga penyelenggara pemilu. Penilaianpositif itu diungkapkan dengan menyatakan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerjalembaga penyelenggara pemilu pada level paling bawah – yaitu kelompok penyelenggara yang dekat dengan pemilih, dan sebaliknya, tingkat kepuasan yang lebih rendah diberikan padapenyelenggarapadatingkat yang lebihtinggi.Dibandingkandenganpenilaian setelahPemiluLegislatif, nilai kinerja masing-masing lembaga penyelenggara pemilu pada hari pemilihanmengalami peningkatan yang signifikan. Dalam survei pada bulan Oktober 2014, pemilihIndonesiamemberikanpenilaianpositiftertinggiuntukkinerjaPPS(9%sangatbaik;72%baik)danKPPS(11%sangatbaik;70%baik)selamapadaharipemilihan(Gambar17).Tujuhpuluhlimapersen masyarakat Indonesia menyatakan bahwa kinerja PPK sudah baik selama pelaksanaan Pilpres, sama seperti lembaga penyelenggara pemilu lainnya (69% KPU Kab/Kota; 65% KPUProvinsi). Sementara untuk KPU Pusat, enam puluh empat persen masyarakat menilai bahwa KPU sudah bekerja dengan baik selama pelaksanaan Pilpres. Data dari survei setelah pemilihan presiden menunjukkan bahwa nilai terhadap kinerja masing-masing lembaga penyelenggara cenderung mengalami peningkatan secara bertahap seiring dengan semakin dikenalnya masing-masing lembaga penyelenggara oleh para pemilih (terjadi penurunan persentase masyarakat yangmemberikanjawaban“TidahTahu”atau“TidakJawab”).

Penilaian Positif terkait Kerja Staf Pemilu dalam Hari Pemilu

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap beragam aspek dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif cenderung sangat tingggi, dimana terdapat setidaknya 84% masyarakatmelaporkan bahwa mereka merasa puas dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif(Gambar18).MasyarakatIndonesiacenderungmerasapalingpuasdenganpenyediaaninformasidimanadankapanmemilih (91%),perlakuanpetugasKPPSyangadilkepadasetiap

Gambar 17: “: “Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap kinerja lembaga-lembaha dibahwa ini selama pelaksanaan pemilu Pemilu Presiden 9 Juli 2014 lalu. Apakah kinerja lembaga-lembaga

berikut sangat baik, baik, biasa saja, atau sangat buruk?” (November 2014)


pemilih(88%),dankinerjakepolisian/aparatkeamanandalammenciptakankeamananpemilu(88%).Sebaliknya,aspekpenyelenggaraanpemiluyangdinilaimasyarakatlebihrendahadalahkejujuran dalam proses penghitungan suara dan pengumunan hasil pemilu di TPS (86%),kemampuan petugas KPPS (85%), dan informasi tentang tata cara pemungutan suara danmenandaikertassuara(84%).

Sementara itu, penilaian terhadap berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden didapatkanhasilbahwasetidaknya89%pemilihIndonesiamenyatakankepuasanterhadaptiap-tiapaspekdalampenyelenggaraanPemiluPresiden.Hal inimenunjukan sebuahpeningkatandibandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap Pileg (Gambar 19). Aspek penyelenggaraanPemilu Presiden dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah ketersediaan informasi tentangdimanadankapanmemilih(93%),kinerjaPetugasPertahananSipil(HANSIP)dalammendukungkelancaranPemilihanUmumdiTPS,danperlakuanpetugasKPPSyangadilkepadasetiappemilih(92%). Tingkat kepuasan terendah ditemukan untuk proses pendaftaran pemilih (89%) dannetralitaspenghitunganhasildanrekapdiTPS(89%).

Dalam survei pasca pemilu legislatif, responden juga ditanyakan hal yang berkaitan denganaspek pelaksanaan pemilihan yang mereka harapkan terjadi peningkatan kualitas dimasa yang akandatang.Dalamsurveipascapemilulegislatif,ditemukan24%masyarakatmenjawabbahwaKPU harus meningkatkan kualitas informasi tentang tata cara pemungutan suara dan menandai kertas suara, 15% respondenmenjawab tentangprosespendaftaranpemilih, 9%masyarakatmenyatakanpentingnyanetralitasdalamprosespenghitungandanpengumumanhasilpemiludiTPS. Dalam data hasil survei pada bulan Oktober 2014 atau setelah Pemilu Presiden, ditemukan bahwa terjadipeningkatanpenilaianpositifdari setiapaspekdalampemilihanumum.Aspekyangmendapatkan penilaian paling tinggi adalah terkait dengan informasi tentang tata cara

Gambar 18: “Apakah Ibu/Bapak merasa sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak puas dengan tahapan-tahapan penyelengaraan pemilu DPR/DPRD/DPD pada 9 April 2014

lalu?” (Juni 2014)


26

pemungutan suara dan menandai kertas suara.1 Tingkat kepuasan pemilih Indonesia terhadap kinerja KPU dalam hal penyediaan informasi berkaitan dengan tata cara pemungutan suara dan menandai kertas suarameningkat sebesar enam persen dari 84% ke 90%. Kepuasan terkaitnetralitasKPUdalampenghitungansuaradanpengumumanhasilpemiludiTPSmeningkattigapersendari86%menjadi89%,dankepuasanterkaitpendaftaranpemilihmeningkatsebesarduapersendari87%menjadi90%.

1 Surat suara dalam Pilpres desainnya lebih sederhana karena hanya berisi dua pasangan calon.

Gambar 19: “Jelaskan apakah Anda puas dengan aspek berikut dalam Pileg 9 April 2014?” (November 2014)


Pandangan Masyarakat Terkait Pemilu 2014

HampirseluruhmasyarakatIndonesia memiliki pandangan positif terkait Pemilu 2014. Mayoritas pemilih menyatakan bahwa pemilu-pemilu yang berlangsung pada tahun 2014 lalu dilaksanakan dengan jujur dan adil serta KPU berhasil menunjukan kinerja yang baik dalam menyelenggarakan pemilu 2014 – Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Kebanyakan pemilih Indonesia berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu 2014 dilaksanakan lebih baik dibandingkan dibandingkan Pemilu 2009. Dalam analisa yang lebih mendalam dari hasil survei pasca Pemilu Presiden, ditemukan cerminan pendapat masyarakat yang terbelah tentang pelaksanaan Pemilu Presiden yang tergambar dari adanya perbedaan signifikan antara pendapat pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo mengenai Pilpres 2014.

Sikap terhadap Pemilu 2014

LebihdaritigaperempatmasyarakatIndonesiayakinbahwaPilegdanPilpres2014laluterlaksanadengan cukup jujur dan adil. Delapan dari 10 orang pemilih di Indonesia menilai bahwa Pileg danPilpresberlangsungdengan sepenuhnyaatau cukup jujurdanadil. Secara terpisah, 83%masyarakat Indonesia yakin bahwa Pileg terlaksana dengan cukup jujur dan adil, sementara pendapatyanghampirsama jugadiberikanterhadappelaksanaanPemiluPresidenyaitu85%(Gambar 20).

Ketika dilihat lebih jauh data tentang penilaian responden berkaitan integritas pelaksanaanPemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dari masing-masing survei, penilaian responden yangmemilihpartaipadaPemiluLegislatif2014tidakbegituberbedasatusamalainnya.Halberbedadiperlihatkan oleh responden dalam survei pasca Pilres yang memperlihatkan perbedaan mencolok dari masing-masing pendukung calon presiden tentang integritas pelaksanaan Pemilu Presiden2014.DaridatasurveiPascaPemiluLegislatifmemperlihatkan84%respondenyangmemilih partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat/KIH dan 83% responden yang mengakumemilihpartaiyangtergabungdalamKoalisiMerahPutihmenyatakanbahwaPemiluLegislatifterlaksana cukup jujur dan adil (Gambar 21). Data dari survei pasca Pemilihan Presiden memperlihatkanbahwa92%pendukungPresidenJokoWidodomenilaibahwaPemiluPresidensudah terlaksana dengan cukup jujur dan adil, sedangkan pendukung Prabowo Subianto yang menilai Pemilu Presiden dilaksanakan dengan jujur dan adil hanya 73% (Gambar 22). Dalampertanyaan pada kedua survei tersebut, responden juga ditanyakan pendapat mereka mengapa

Gambar 20: “Menurut pendapat Ibu/BapakAnda, seberapa Jurdil (Jujur dan Adil) pelaksanaan ____ lalu?”


28

pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Dari perbandingan jawaban responden padakedua survei, tercatat bahwa responden merasa kurang percaya terhadap pelaksanaan Pemilu PresidendibandingkandenganPemiluLegislatif(28%vs8%).Dalamkeduasurveijugaterungkapbahwa alasan pemilih yang menilai pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil adalahakibat terjadinya kecurangan, dimana responden menilai kecurangan pada pemilu presiden – 23%- lebihtinggi dibandingkandengan kecurangan yang terjadi padapemilu legislatif (12%).Selainitu,diantararespondenyangmenilaipemilulegislatifberlangsungsecaratidakjujurdanadilmenyebutkan praktek politik uang atau jual beli suara sebagai alasan (48%). SementararespondenyangmenilaiPemiluPresidenberlangsungsecaratidakjujurdanadilakibatterjadinyapraktekpolitikuanghanya15%.Perbandingandatadarikeduasurveidiatasmemperlihatkanbagaimanadinamikayangterjadipascapemiludan,khususuntukpemilupresiden,jugadiikutidenganadanyagugatandaritimPrabowopascaPilresyangberfokuspadatuduhanterjadinyakesalahan dalam proses penghitungan suara dan manipulasi hasil pemilu.

Pendapat Masyarakat Yang Sangat Positif Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2014

Selain penilaian mayoritas masyarakat yang menyatakan bahwa Pemilu Legislatif dan PemiluPresiden 2014 lalu telah berlangsung dengan jujur dan adil, sebagian besar pemilih Indonesia juga menyatakan bahwa kedua pemilihan umum sepanjang tahun 2014 telah terselenggara dengan baik.Dalamsurveipascapemilulegislatif,90%daripemilihmengatakanbahwapemilulegislatif

Gambar 21: “Menurut Ibu/Bapak, seberapa Jujur dan Adil (Jurdil) pelaksanaan pemilu DPR/DPRD/DPD pada 9 April 2014 yang baru lalu?”

Berdasarkan Koalisi Parpol yang Dipilih

Gambar 22: “Menurut pendapat Ibu/Bapak, seberapa Jujur dan adil (Jurdil) pelaksanaan Pemilu Presiden pada 9 July 2014 yang baru lalul?”

Berdasarkan Pasangan Calon yang Dipilih


diselenggarakandengansangatbaik(7%)danataubaik(83%),sementarahanya8%lainnyayangmengatakan bahwa kedua pemilu tersebut terselenggara dengan buruk (Gambar 23). Pendapat yang hampir sama juga ditemukan dari penilaian pemilih terhadap Pemilu Presiden. Data survei menunjukanhampir90%pemilihIndonesiamenyatakanbahwaPilpresterselenggaradengansangatbaik(8%)ataubaik(82%),danhanya8%yangmenyatakanbahwapemilutersebutterselenggaradengan buruk. Mengingat bahwa penyelenggara pemilu dianggap telah bekerja dengan baikoleh pemilih Indonesia, hasil survei tidakmenemukan sub-kelompok utama responden yang secarasignifikanmenyatakanketidaksukaanterkaitpenyelenggaraanpemilu.

Data dari kedua survei pasca pemilu diatas juga menunjukkan bahwa lebih banyak pemilih Indonesia yang berpendapat bahwa bahwa Pileg dan Pilpres 2014 terselenggara lebih baik dibandingkan Pemilu 2009 (Gambar 24). Tiga puluh satu persen responden mengatakan bahwa pemilu legislatif 2014 terselenggara lebih baik dibandingkan dengan Pemilu Legislatif tahun2009, sementara 52% respondenmengatakan bahwa kualitas penyelenggaran kedua pemilukurang lebih sama saja. Hanya 12% responden yang menyatakan bahwa penyelenggaraanPemilu 2014 lebih buruk dibandingkan 2009. Dari hasil survei pasca Pemilu Presiden, 33%responden berpendapat bahwa Pilpres 2014 terselenggara lebih baik dibandingkan Pilpres 2009 lalu. Sedangjan 51% responden lainnya mengatakan bahwa kualitas penyelenggaraan keduapemilusamasaja.Hanya12%darirespondenyangmenilaibahwapenyelenggaraanPilpres2014lebih buruk dibandingkan Pemilu Presiden tahun 2009. Secara lebih khusus, penilaian kualitas penyelenggaraan Pemilu Presiden bisa juga dilihat dari pendapat pendukung masing-masing calon Presiden. Pendukung Prabowo Subianto menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 kurang begitu positif: 22% pendukung Prabowomenyebutkan bahwa penyelenggaraanPilpres2014lebihburukdibandingkanPemiluPresiden2009,danhanya24%daripendukungPrabowo yang menyatakan penyelenggaraan Pilpres 2014 lebih baik dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya. Sementara itu, 38% dari pendukung Joko Widodo menyatakan bahwapemilu 2014 diselenggarakan dengan lebih baik dibandingkan Pemilu Presiden 2009 dan hanya 8%daripendukungJokowiyangmempunyaipendapatsebaliknya.

Mengacu pada tingginya penghargaan masyarakat Indonesia terhadap integritas dan prosespenyelenggaraan pemilu, tidak mengherankan apabila sebagian besar masyarakat Indonesiamenyatakan rasa puas dengan proses pemungutan suara dan tahapan pelaksanaan Pileg dan PIlpres.DalamsurveipascaPileg,83%respondenmenyatakanbahwamerekasangatpuas(9%)ataucukuppuas(74%)terhadapprosespemungutansuarasecarakeseluruhandanprosedurpadaharipemilihan,danhanya15%menyatakanketidakpuasanterhadapprosesyangberlangsungpada pemilu legislatif. Survei Pasca Pemilu Presiden memperlihatkan penilaian yang cukup

Gambar 23: “Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas penyelenggaraan Pemilu _____?”


30

berbeda,11%respondenmengatakanmerekasangatpuasdan76%mengatakanmerekacukuppuasdenganprosesselamapemilupresiden,sementarahanya10%menyatakanketidakpuasan.

Sebagian besar pemilih mengaku bahwa mereka tidak mengalami masalah atau kendalapadasaatmemberikansuarapadapadaharipencoblosan.Dalampemilu legislatif,hanya9%respondenyangmenyatakanbahwamerekamengalamimasalahdankendalaketikamemiliha,sementara90%menyatakantidak(Gambar25).Dalampemilulegislatif,daerahyangpersentasepemilihnyamengalamimasalahataukendalatertinggiadalahKalimantan(14%)danBali/NTT/NTB(13%)danpersentasepemilihyangmengalamimasalahataukendalaterendahadalahdiSumatera(5%)danSulawesi/Gorontalo(3%).Masalahdankendalayangdialamiolehpemilihtersebutantaralainadalahtidakmemahamitatacaramemilih(28%),antrianpanjangdanlamasaatmemilih(21%),dankerjapetugaspemiluyangtidakbaik/rapi(6%).

Selain sedikitnya pemilih yang mengalami masalah dan kendala pada waktu memilih, pemilih juga mengakutidakmelihatpersoalanyangberartiterjadidiTPSpadawaktumerekaadadisekitarTPSdalamPemiluLegislatif2014lalu.BagipemilihyangmelihatbeberapapersoalandisekitarTPS,masalahpalingumumyangdilihatoleh12%pemilih IndonesiaadalahterlalubanyaknyapemilihberadadiTPSsehinggasuasananyamenjaditidak teratur.Pelanggaran lainyang jugajarangterjadidandilihatolehpemilih:3%respondenmengakumelihatperwakilancalegdan

Gambar 24: “Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu ....... tahun 2009, apakah pemilu ......... tahun 2014 lebih baik, sama saja atau lebih buruk?

Gambar 25: “Apakah Ibu/Bapak mengalami masalah atau kendala saat ikut pemilu DPR/DPRD/DPD pada 9 April 2014 lalu?”


perwakilanpartaipolitikmasihberkampanyediTPS,3%respondenmenyebutkanbahwapetugasTPS berusahamempengaruhi pilihan pemilih, dan 2%pemilih lainnyamengungkapkan bawamereka melihat adanya beberapa orang pemilih yang mencoblos di tempat terbuka dan bukan ditempattertutup.Meskipunaparatkeamananhadirdi79%TPS,namunkehadiranmerekatidaksepenuhnya mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang disebutkan diatas.

Tidak banyaknya kendala atau masalah yang dialami oleh para pemilih juga terjadi pada Pemilu Presiden.DatasurveipascaPemiluPresidenmemperlihatkanbahwahanya5%daripemilihyangmelaporkan bahwa mereka mengalami masalah atau kendala saat saat mencoblos (Gambar 26).Daerahdenganpersentasepemilihyangmengalamimasalahataukendalaterbesarketikaikut pemilu Presiden adalah Maluku/Papua, di mana 21% pemilihnya mengalami masalah/kendalasaat mencoblos. Sementara, pemilih yang mengalami masalah pada saat mencoblos padapemilupresidendidaerahlainnyatidaklebihdari8%pemilihsaja.Diantaramasalahyangdihadapiolehparapemilihtersebutantaralain:tidakmengertitatacaramemilih(22%),namatidakditemukandalamdaftarpemilih(20%),kerjapetugaspemiluyangtidakbaik/rapi(9%),danantrianpanjangdanlamasaatmemilih(9%).

Gambar 26: “Apakah Ibu/Bapak mengalami masalah atau kendala saat ikut pemilu Presiden 9 Juli 2014 lalu?”


32

Pandangan terkait Isu-Isu Spesifik Soal Kepemiluan

Dalam survei-survei sepanjang tahun 2014, IFES menemukan bahwa masih terdapat kekhawatiran yang relatif cukup tinggi terkait berbagai jenis pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Ketika ditanyakan soal terjadinya kecurangan dalam hasil pemilu, banyak pemilih Indonesia menunjukan rasa ketidak percayaan terhadap adanya praktek-praktek untuk mencurangi hasil pemilu. Namun, setelah selesainya pemilu legislatif dan pemilu presiden, persentase masyarakat yang meyakini akan terjadinya kecurangan semakin meningkat. Tambahan lagi, keyakinan bahwa telah terjadinya kecurangan terhadap hasil pemilu semakin bertambah pasca pemilu presiden, dan angka keyakinan ini makin meningkat apabila dilihat berdasarkan pendukung dari masing-masing calon presiden. Survei ini juga menemukan bahwa terdapat jumlah significan pemilih yang ditawari untuk melakukan praktek jual beli suara (politik uang) oleh sebagian oknum partai dan calon anggota legislatif. Dalam survei ini juga ditemukan bahwa persepsi masyarakat soal praktek politik uang pada pemilu legislatif 2014 lebih buruk dibandingkan dengan pemilu legislatif 2009. Sisi positif dari temuan survei ini adalah tidak banyaknya temuan soal pengalaman pemilih terkait kekerasan dalam pemilu dan mayoritas masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadapal lembaga penyelenggara pemilu dan petugas keamanan dalam menjaga proses pemilu agar tetap aman.

Pandangan Masyarakat Terkait Manipulasi Hasil Pemilu

Walaupun kebanyakan penduduk Indonesia merasa puas dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan proses Pileg danPilpres 2014, terdapat sebagian kecil pemilih namundengan cukup signifikanyangmenyuarakankekhawatiranmerekatentangprosespenghitungansuaradiTPS.DalamsurveiIFES,ditemukanbahwakekhawatiranpemilihinilebihbanyakterjadipadamasaPemiluPresidendibandingkandenganPileg.Suarakekhawatiranakanterjadinyamanipulasihasilpemiluinisemakinjelas setelah dilakukan analisa berdasarkan dukungan terhadap calon presiden.

Dalam survei pasca Pemilu Legislatif, 26% pemilih Indonesiamengaku bahwabahwamerekayakin telah tejadi manipulasi terhadap hasil pemilulegislatifdi beberapa TPS (Gambar 27).Daerah dengan persentase pemilih yang cukup tinggi tingkat kepercayaannya bahwa telahmanipulasiterhadaphasilpemilulegislatifadalahAceh(39%),Maluku/Papua(33%),danJawaBarat/Banten/Jakarta(30%).Sementaradaerahdenganpemilihyangkurangbegituyakinterjadikecurangan terhadaphasil pemilu legislatif adalahSumatera (18%),Bali/NTT/NTB (18%),danSulawesi/Gorontalo(17%).

Persentase pemilih yang merasa yakin bahwa telah terjadi manipulasi terhadap hasil pemilu di beberapa TPS meningkat dalam survei pasca Pemilu Presiden. Dalam hasil survei tersebut, tercatat35%pemilihIndonesiamengakusangatsetujuatausetujubahwaterjadikecurangandalampemiludibeberapaTPS.Pernyataaninidisetujuioleh44%pendukungPrabowoSubianto(44%),sementarapendukungJokowiyangsetujudenganpernyataaninihanya31%.Sementaraitu, 21%masyarakat Indonesia yakinbahwa terjadimanipulasi/ ketidak jujuran secarabesar-besaran (masif) terhadaphasil Pemilu Presiden2014 lalu. Pernyataan ini disetujuil oleh31%pendukung Prabowo Subianto (31%), sedangkan pendukung Jokowi yang setuju hanya 16%(Gambar 28).


Harus dicatat bahwa setelah Pileg dan Pilpres, mayoritas atau sedikit mendekati mayoritaspemilih tidak yakin bahwamanipulasi/ ketidakjujuran terhadap hasil pemilu terjadi di keduapemilu tersebut. Dalam Pilpres, kebanyakan pemilih berpandangan bahwa hasil Pilpres tersebut telah mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia, walaupun pendapat ini lebih banyak ditemui di pendukung Jokowi (82%) dibandingkan pendukung Prabowo (70%). Berdasarkan temuan ini,walaupunterdapatsedikitpemilihdenganpersentaseyangcukupsignifikanberanggapanbahwakecurangan terhadap hasil pemilu mungkin telah terjadi pada saat Pileg dan Pilpres, mereka berpendapatbahwahasilpenghitungantersebuttetaptidakjauhberbedadenganhasilpemiluyang sebenarnya. Kendati demikian, persepsi masyarakat bahwa hasil pemilu bisa dicurangiadalah isu penting yang harus ditangani oleh penyelenggara pemilu dimasa depan untukmengurangigoncanganpascapemilusepertiyangterjadipascaPemiluPresiden2014.

Gambar 27. Pandangan Terhadap Terjadinya Manipulasi Hasil Pemilu Legislatif

Gambar 28. Pandangan terkait manipulasi hasil Pilpres 2014


34

Pandangan Masyarakat terkait Petugas Pengawas Pemilu

Pengawasan pemilu yang efektif adalah satu langkah yang dapat diambil untukmenguranhikekhawatiranterjadinyapelanggarandalamprosespemilu.DatasurveipascaPilpresmenunjukkanbahwa mayoritas pemilih di Indonesia melihat keberadaan pengawas pemilu di TPS. Keberadaan parapengawasakanmampumemperkuatintegritaspenyelenggarapemiludalamtiaptahapanyang dilalui. Dalam survei pasca Pemilu Presiden, 91% pemilih menyatakan bahwa merekamelihat setidaknya seorang wakil dari kelompok pengawas/pemantau pemilu berikut: saksipasangancapres/cawapres,panitiapengawaslapangan(PPL),pemantaupemiludomestik,ataupemantau pemilu berkebangsaan asing. Yang paling banyak terlihat oleh responden pada hari pencoblosanadalahsaksipasangancapres/cawapres (terlihatoleh86%pemilih).Keberadaansaksipasangancapres/cawapresditanggapisecarapositif:76%respondenmenyatakanbahwakeberadaan saksi pasangan capres/cawapres mampu meningkatkan kepercayaan pemilih bahwapemiluakandiselenggarakandengan jujur.Setelah itu,72%pemilihmelihatPPLpadaharipencoblosan,dankeberadaanPPLjugadipandangsecarapositif:80%pemilihmenyatakanbahwa keberadaan PPL memberikan cukup keyakinan bahwa pemilu tersebut diselenggarakan denganadil.Enampuluhtigapersenpemilihmelihatpemantaudomestik–82%darikelompokinimenyatakanbahwakeberadaanpemantaudomestikmemberikancukupkeyakinanbahwapemilu akan diselenggarakan dengan jujur. Terakhir, pemantau berkebangsaan asing tidakbanyakditemuiolehparapemilih:hanya4%respondenyangmenyatakanmelihatpemantauberkebangsaan asing. Walaupun keberadaan pemantau asing jarang terlihat, 40% pemilihmenyatakan bahwa keberadaan pemantau asing mampu memberikan keyakinan bahwa pemilu akan diselenggarakan dengan jujur.

AngkaserupadilaporkanuntukPileg.Sembilanpuluhpersenpemilihmelihatsaksipartaiataupemantaupemilusaatmencoblos.Yangpalingbanyakditemuiadalahsaksipartai(89%),diikutioleh59%pemilihmelihat pemantaudomestik, danhanya7%yangmelihat pemantau asing.Secaraumum,pemilihmemandangbahwakeberadaansaksipartai(93%)danpemantaudomestik(81%) jauh lebih penting dalam memastikan kredibilitas pemilu di Indonesia dibandingkanpemantauasingyanghanyadipandangpentingdalammemastikankredibilitaspemiluoleh31%pemilih yang melihat keberadaan mereka.

Pengalaman dan Pandangan Pemilih Terhadap Politik Uang

Praktek mengamankan suara dengan cara memberi uang atau bingkisan kepada pemilih sudah menjadi bagian yang lumrah dalam proses pemilu Indonesia. Data dari survei IFES tahun 2013 dan 2014 mengungkapkan bahwa praktek jual beli suara ini tetap merupakan kegiatan yang terus berlangsung baik dalam Pileg atau Pilpres, bahkan dalam pemilukada yang sebelumnya dilaksanakan. Dalam survei pra pemilu November 2013, sebagian besar pemilih melaporkan bahwa diri mereka sendiri atau anggota keluarga mereka pernah ditawari uang atau bingkisan untukmemilihpartaiataucalon tertentu (11%)atauseseorangyangmerekakenaldidaerahmerekamengenal seseorang di desa atau tempat tinggalnya yang pernah ditawari hal yangsama(12%). Pola ini juga ditemukan dalam survei pasca Pileg, yakni 15% pemilih Indonesiamelaporkan pernah ditawari uang atau bingkisan sebelum Pileg untuk memilih caleg tertentu, dan5%tambahanmenyatakanmengenalseseorangyangpernahditawari(Gambar29).Tingkatpraktek jual beli suara/ politik uang pembelian suara tertinggi ditemukan di Jawa Tengah/Yogyakarta(29%)danAceh(27%),danterendahdiMaluku/Papua(12%),JawaBarat/Banten/Jakarta(12%),danBali/NTT/NTB(3%).


BerdasarkanpengakuanpemilihyangditawarisebelumPileg,59%menyatakanpernahditawariolehduacaleg/timsuksesberbedaataulebihselamaperiodekampanye,dan9%menyatakanmereka pernah ditawari oleh lima caleg/tim sukses berbeda atau lebih. Inimengindikasikanbahwaupayajualbelisuaraataupolitikuangfrekuensinyajauhlebihbesardaripadajumlahorangyangpernahditawaridanjumlahtimsuksescaleg/partaiyangmelakukanupayamendapatkansuara pemilih dengan cara yang salah. Berdasarkan pengakuan respoden, benda atau hadiah yang ditawarkan kepada pemilih adalah, antara lain, uang (83%), sembako (15%), dan baju/pakaian(14%).

Gambar 29. Pengalaman dengan Praktek Jual Bali Suara/ Politik Uang

Gambar 30: “Sepengetahuan Ibu/Bapak, apakah ada caleg atau partai politik yang memberikan sumbangan/bantuan disekitar tempat tinggal Ibu/Bapak?


36

Responden survei pasca Pileg juga ditanyakan terkait apakah caleg dan parpol pernah memberikan donasi atau sumbangan ke kampung, RT/RW, atau masyarakat tempat tinggal responden,misalnya untuk memperbaiki jalan/jembatan, membangun irigasi, memberikan sumbangan kepada masjid atau organisasi masyarakat. Dua puluh Sembilan persen responden melaporkan bahwa kegiatan-kegiatan yang disebutkan sebelunya itu memang terjadi di lingkungan tempat tinggalmereka(Gambar30).Praktekjualbelisuaradenganmodussepertidiataspalingbanyakterjadi di Sumatera (51%), Sulawesi/Gorontalo (45%), dan Jawa Tengah/Yogyakarta (38%),danpalingrendahdiBali/NTT/NTB(23%),Kalimantan(21%),danJawaTimur(16%).Kegiatansumbangancaleg/partaiyangpalingseringditemuiadalahperbaikanjalan(44%),memberikansumbanganuntukmasjid,gereja,puraatautempatibadahlainnya(35%),bagi-bagibaju/pakaianuntukmasyarakat(15%),danmenyediakanfasilitasolahragabagimasyarakat(9%).

TerdapatjugabuktidarisurveipascaPilegbahwa masyarakat Indonesia menganggap praktek jualbeli suara/politikuang lebihmenyebar pada Pileg 2014 dibandingkan Pemilu Legislatif 2009 (Gambar 31). Saatdiminta membandingkan jumlah praktek politikuangyangterjadiselamakampanyePileg 2014 dibandingkan pada masa kampanyepemilulegislatif2009,lebihdarisepertiga responden menyatakan bahwaterdapatpraktekpolitikuangpadaPemiluLegislatif 2014 jauh lebih banyak (16%)atau lebih banyak (18%) dibandingkanPemilu Legislatif 2009, sementara 26%menyatakan bahwa praktek politik uangsama besarnya dibandingkan Pemilu Legislatif2009.Hanyasedikitpemilihyangberpendapat bahwa jumlah praktek uang menurun:9%respondenyangmenyatakanbahwakegiatanpraktekpolitikuangpadaPemiluLegislatif2014 jauh lebihsedikitdan1%yangmenyatakanpolitikuangpadaPemiluLegislatif2014 jauh lebih sedikit. Tantangan untuk melakukan perubahan agar masyarakat melakukan penolakan terhadap praktek politik uang mungkin akan sulit dikemudian hari karena 54%respondenmenyatakantidakakanmelaporkanapabilamerekaditawariuangataubingkisan.Halini disebabkan karena praktek tersebut sudah dianggap kegiatan lumrah selama masa kampanye. Hanya19%respondenyangmenyatakanakanmelaporkanjumlahuangyangditawarkankepadapihakyangberkepentingan.

Pandangan Terkait Kekerasan Pemilu

MenjelangPemiluLegislatifApril2014,hanya1%pemilih Indonesiayangmelaporkan insidenkekerasandalamkegiatanpemilukadaterakhirdidaerahtempattinggalresponden,sementara93% lainnya penyatakan bahwa tidak terjadi insiden kekerasan terkait pemilu. SebelumPemilukada2010,terdapatkekhawatirantentangterjadinyakekerasanpemilu:19%respondensurveiIFESmenyatakanbahwamerekasangat(6%)ataucukup(14%)khawatirakanterjadinyakekerasan selama proses pemilukada berlangsung. Laporan tentang kekerasan kepemiluan tidak banyak ditemukan di Indonesia untuk Pemilukada; hanya pemilih Sulawesi/Gorontalo

Gambar 31:”Dibandingkan Pemilu 2009, apakah praktek politik uang pada Pemilu 9 April 2014 lebih banyak,

sama banyak, lebih sedikit, atau tidak ditemukan sama sekali?”


(6%) dan Maluku/Papua (7%) yang menyatakan mengindikasikan bahwa kecenderunganterjadinyakekerasanpemilukadadidaerahtersebutsedikit lebihtinggidarirata-ratanasional(Gambar 32). Dari responden yang melaporkan bahwa mereka melihat terjadinya kekerasan, 23%menyebutkanbahwakekerasan tersebutdisebabkanolehpendukungparpol atau caleg,20%menyatakanbahwakekerasantersebutdisebabkanolehcaleg,sementara4%menyatakanbahwa yang menyebabkannya adalah aparat KPU.

Data dari survei pasca Pileg juga mengindikasikan bahwa terjadi sangat sedikit insiden kekerasan dalamPemiluLegislatif2014:hanyadibawah0.5%respondenyangmenyatakanbahwapemiluanggota DPR/DPRD/DPD bermasalah karena ancaman kekerasan atau terjadinya kekerasan pada proses pemungutan suara.

Kendatidemikian,walaupunPileg2014relatifdamai, jawabanrespondendalamsurveipascaPilpresmenunjukkanbahwasejumlahpemilihkhawatirakanterjadinyakekerasanselamaPilpres2014, terutama karena hasilnya diperkirakan akan sangat ketat. Secara umum, 37% pemilihIndonesiamelaporkandi surveipascaPilpresbahwamerekakhawatirbahwakekerasanakanmerebakdimasyarakatjikahasilresmipilprestidakditerimaolehpihakyangkalah.

Walaupun begitu, survei pasca Pilpres juga menemukan bahwa masyarakat Indonesia secara umumyakinbahwaberbagaiinstitusipolitikdanaparatkeamananmampumemastikanprosespemilu yang aman. Saat diminta menyebutkan lembaga yang perannya terpenting dalammenanggulangi kekhawatiran kemungkinan terjadinya kekerasan akibat pemilu Presiden,responden menyebutkan institusi Kepolisian Indonesia (91%), Tentara Nasional Indonesia/militer(90%),danpemimpinmasyarakat(85%).Pemilihjugamengakuibahwabahwaparacalonpresidendanwakilpresidenjugamemegangperananyangsamapentingnyadalammengurangikekhawatiran masyarakat akan terjadinya kekerasan akibat pemilu presiden; Joko Widodomendapatkanpopularitassedikitlebihtinggisoalini(73%)dibandingPrabowoSubianto(68%).Lembaga lain dianggap sama pentingnya dalam mengurangi kekhawatiran masyarakatakanterjadinya kekerasan pasca pemilu presiden.

Gambar 32: “Apakah ada tindakan kekerasan yang terjadi di sekitar tempat Ibu/Bapak ketika pemilukada/pilkada berlangsung?” (Desember 2013)

Documents

IFES Indonesia: Laporan Survei Nasional Pemilu 2014 di Indonesia